BAB III Deskripsi Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Boyolali dibentuk berdasarka peraturan Daerah Kabupaten yang memiliki peran
sebagai penyusunan rencana,
pengendalian dan pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanakan rencana. Berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai tugas dan fungsi di Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Boyolali, yaitu : 1. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai peraturan Bupati Boyolali No 16 Tahun 2011 tentang penjabaran Tugas Pokok , Fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Boyolali. Adapun tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan sebak baiknya antara lain : a. Tugas BAPPEDA Sesuai dengan pasal 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang perenanaan pembangunan. b. Fungsi BAPPEDA Sesuai dengan pasal 3 Badan Perencanaan pembanguan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1)
Perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
pembangunan
daerah,
penelitian dan pengembangan serta statistik. 2)
Pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah.
3)
Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
4)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5)
Pengoordianasian dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan serta statistik.
2. Visi dan Misi BAPPEDA a. VISI Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Boyolali adalah Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Paartisipatif , Professional , Demokratis, Sinergis, Transparan, Akuntababel dan Berkeadilan yang terarah pada peninkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan investasi. b. MISI Misi yang dirumuskan BAPPEDA Boyolali adalah sebagai berikut : 1)
Menyusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan partisipatif .
2)
Membangun penyediaan data dan dokumenperencanaan pembangunan daerah.
3)
Meningkatkan kapasitasinstitusi perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kelembagaan perencanaan yang kredibel.
4)
Meningkatkankeserasian rencana pembangunan daerah secara vertikal ( nasional , propinsi ) dan horizontal ( lintas wilayah, sector dan antara lembaga melalui kerjasama dan partisipasi masyarakat.
3. Struktur Organisasi Setruktur Organisasi Bappeda terdiri dari : 1.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.
Sekretariat terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
3.
Bidang Penyusunan Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
a. Subbidang Pendataan dan Evaluasi; dan b. Sub.bidang
Penyusunan
Perencanaan,
Penelitian
dan
Pengembangan. 4. Bidang Ekonomi, terdiri dari : a. Sub.bidang Pertanian; dan b. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Jasa 5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari : a. Subbidang Pemerintahan; dan b. Subbidang Sosial Budaya. 6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari : a. Subbidang Infrastruktur; dan b. Subbidang Pengembangan Wilayah 7. Kelompok Jabatan Fungsional
Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yakni
Bagan 3.1 Struktur Organisasi
KEPALA
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Subbagian Umum Dan Kepegawaian
BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN, EVALUASI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG EKONOMI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA
Subbidang Pertanian Subbidang Pendataan Dan Evaluasi
Subbidang Penyusunan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Subbidang Pemerintahan
Subbidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Jasa
Subbidang Sosial Budaya
Subbagian Keuangan
Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Subbidang Infrastruktur
Subbidang Pengembangan Wilayah
UPTB
(Sumber : Bagan Susunan Organisasi, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 )
Dari gambar diatas, nampak bahwa struktur organisasi terdapat beberapa bidang yang pekerjaan atau tugas pokok masing - masing bidang sebagai berikut a. Kepala Bappeda Kepala Bappeda mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok kepala bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik; 2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 3) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda; 4) Memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan; 5) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan; 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksankan urusan suratmenyurat, kerumahtanggan, hubungan masyarakat, keprotokolan, pengelolaan barang, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 2) Pengelolaan keuangan; dan 3) Pengelolaan perencanaan dan pelaporan. Penjabaran tugas pokok sekretariat sebagai berikut :
1) Mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pada Bappeda; 2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 3) Memimpin dan menggoordinaksikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang; 4) Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
c. Sub.bagian umum dan kepegawaian Sub.bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pengelolaan dan pengolahan administrasi umum meliputi surat-menyurat,
kearsipan,
kerumahtanggaan,
hubungan
masyarakat,
keprotokolan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan barang. Untuk melaksanakan tugas pokok sub.bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Membantu Sekretaris mengoordinasikan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis. 2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 3) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas. 4) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan. 5) Melaksanakan
administrasi
umum,
surat
menyurat,
kearsipan,
dokumentasi. 6) Melaksanakan kegiatan kerumahtanggan dan menyiapkan pelaksanaan perjalanan dinas.
d. Sub.Bagian Keuangan Sub.bagian Keuangan mempunyai tugas administrasi
penatausahaan
keuangan,
pokok melaksanakan
pengelolaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok bagian keuangan bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis. 2) Menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 3) Menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan dan akuntasi. 4) Menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan. 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbagian keuangan.
e. Sub.bagian Perencanaan dan Pelaporan Sub.bagian
perencanaan
dan
pembangunan
mempunyai
tugas
melaksanakan pengumpulan data penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran, serta menyusun laporan. Untuk melaksanakan tugas pokok bagian perencanaan dan pelaporan bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Membantu Sekretaris mengoordinasikan penyiapanbahan perumusan kebijakan teknis. 2) Menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan di lingkup tugasnya. 3) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (RK), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
f. Sub.bidang bidang penyusunan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan Bidang penyusunan perencanaan penyusunan, evaluasi, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok menghimpun data, menyerasikan, mengintegrasikan rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, melakukan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan daerah, penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan, melakukan penelitian dan pengembangan serta penyusunan statistik Untuk melaksanakan tugas pokok bidang penyusunan perencanaan penyusunan, evaluasi, penelitian dan pengembangan bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Penyusunan konsep dokumen rencana pembangunan daerah; 2) Pengendalian perencanaan pembangunan daerah; 3) Penyusunan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah. 4) Menyiapkan rumusan kebijakan hasil penelitian dan pengembangan serta statistik daerah.
g. Sub.bidang ekonomi Sub.bidang ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, pengairan, ketahanan pangan, kehutanan, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi,
badan
usaha
milik
daerah
(BUMD),
penanaman
modal,
perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang ekonomi bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis di bidang ekonomi. 2) Membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
h. Sub.bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Sub,bidang pemerintahan dan sosial budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi aparatur, hukum, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan tehnologi, aset, perpustakaan dan arsip, agama, kependudukan,
kesejahteraan
masyarakat,
pemberdayaan
masyarakat,
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang pemerintahan dan sosial budaya bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi aparatur, hukum, perundang-undangan, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan tehnologi, aset, perpustakaan dan arsip, agama, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan. 2) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan pemanduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi aparatur,
hukum,
perundang-undangan,
kesatuan
bangsa,
politik,
perlindungan masyarakat, Hak Asasi Manusia (HAM), ilmu pengetahuan tehnologi,
aset,
perpustakaan
dan
arsip,
agama,
kependudukan,
kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan
dan gizi masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pendidikan, dan kebudayaan; dan
i. Bidang Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah Sub.bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai Fungsi sebagai berikut : 1) Pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; 2) Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana; dan 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, penataan ruang, pertanahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
4. Karyawan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai arti yang sangat strategis karena mempunyai tugas dan fungsi berperan menyusun strategi perencanaan pembangunan daerah. Adapun jumlah pegawai BAPPEDA Boyolali per Maret 2016 dapat dilihat pada table 3.2
Tabel 3.2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi Pendidikan
Jumlah
S2
7
S1
23
Diploma
2
SEMEA
2
SLTA
1
SD
1
Jumlah
36
Sumber BAPPEDA Boyolali
Berdasarkan kualifikasi pendidikan diatas nampak terlihat bahwa lulusan S2 berjumlah 7, S1 berjumlah 23, Diploma berjumlah 2, SEMEA berjumlah 2, SLTA berjumlah 1 dan SD berjumlah 1.Jadi jumlah keseluruhan pegawai BAPPEDA adalah 36 orang.Dari jumlah tersebut dapat dibagi lagi menurut pangkat atau golongan sebagaimana pada table berikut.
Tabel 3.3. Distribusi Pegawai Menurkut Pangkat atau Golongan Pembina / Golongan
Jumlah
Pembina Utama Muda ( IV/c )
1
Pembina Tingkat I ( IV / b )
1
Pembina ( IV /a )
7
Penata Tingkat I ( III / d )
4
Penata ( III / c )
6
Penata Muda Tingkat I ( III / b)
11
Penata Muda ( III / a )
2
Pengatur Tingkat I ( II / d )
2
Pengatur Muda Tingkat I ( II / b )
1
Pengatur Muda ( II / a )
1
Jumlah
36
Sumber : BAPPEDA Boyolali
