BAB III DESKRIPSI INSTANSI
A. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berdiri pada tahun 1950, yang pada saat itu bernama Kantor Pengadaan dan Penyaluran di bawah Departemen Perekonomian Umum yang menangani masalah bidang industri, bidang perdagangan dan bidang koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang mula-mula tugasnya mengurus tentang pemberian izin pendirian perusahaan dan usaha dagang, tetapi setelah berjalan 5 (lima) tahun yakni 1955 berganti nama menjadi Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi. Tahun 1957 Departemen Perekonomian Umum dihapuskan dan diganti menjadi Departemen Perdagangan Luar Negeri.Pada tahun 1971 Kantor Industri Perdagangan dan Koperasi berubah menjadi Kantor Departemen Perdagangan yang tidak berpengaruh pada Kantor Perdagangan dan Koperasi yang selokasi dengan Kantor Perindustrian yang letaknya, di Jalan Yosodipuro 150 Surakarta. Baru kemudian pada tahun 1980 kantor dijadikan satu yang tempatnya di Jalan Slamet Riyadi 320 Surakarta yang mula-mula merupakan kantor Tera. Pada tanggal 22 September 1980 oleh Bapak Kardjono Wiryo diresmikan pembukaannya, namun ruang lingkupnya lebih sempit dari pada kantor yang dulu. Sebab hanya meliputidaerah Kotamadya saja.Kemudian dipersempit lagi dengan didirikannya kantor-kantor perdagangan di beberapa daerah EksKaresidenan. Surakarta seperti kantor perdagangan di Sragen, Klaten dan Sukoharjo. Berdasarkan
pada
Surat
Keputusan
Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan RI Nomor : 814 / MPP / Kep / 4 / 1996 tanggal 16 April 1996, kemudian
berganti
nama
menjadi
Departemen
Perindustrian
dan
perdagangan. Pada surat keputusan tersebut berisi tentang Organisasi dan
31
32
Tata Kerja Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta yang mempunyai tugasmelaksanakan sebagiantugasdan fungsi Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta. Pada waktu otonomi daerah digulirkan pada tahun 2000, Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surakarta mengalami perubahan dan perkembangan dengan berganti nama menjadi menjadi Dinas Perindustran Perdagangan dan Penanaman Modal Kotamadya Surakarta yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001, yang berisi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang termuat dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta tahun 2001 Nomor 14 Seri D.12. Kemudian mengalami perubahan dan perkembangan lagi dengan bergantinama menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 1. Lokasi Dinas Pcrindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta berada di Jalan Yosodipuro No. 164 Surakarta yang lokasinya sangat strategis.Dikatakan strategis sebab terletak di jalan raya yang dilalui dari berbagai jurusan.Bila dilihat dari letaknya juga memudahkan karyawan untuk mencapai tempat kerja, serta memonitor segala kegiatan masyarakat yang berbubungan dengan pembangunan dan perkembungan masyarakat Surakarta. 2. Tujuan Pendirian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Membentuk struktur industri yang kuat dan scimbang antara intra sektor, antara sektor, antara sektor besar, menengah, kccil serta sektor industri dengan sektor peminjamnya, sehingga industri mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi serta perolehan devisa negara serta peningkatan pendapatan masyarakat. b. Terciptanya iklim perdagangan yang sehat serta sistem distribusi yang makin meluas dan mantap.
33
c. Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat di segala lapisan atau tingkat ekonomi dari kalangan atas, menengah maupun bawah termasuk barang baku / modal, konsumsi maupun suku cadang sehingga tidak terjadi kelangkaan barang di pasar. d. Memacu peningkatan perdagangan luar negeri (eskpor) baik migas maupun nomnigas. 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta a. Kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah Kota Surakarta pada bidang perindustian dan perdagangan dalam rangka pengembangan perekonomian di daenah Kota Surakarta. c. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta 1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas 2) Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi pelaporan. 3) Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian 4) Pembinaan dan pengembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran 5) Penyelenggarian perlindungan terhadap konsumen 6) Penyelenggaraan sosialisasi 7) Pembinaan jabatan fungsional. Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Kota
Surakarta
dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor5 Tahun 2013
34
tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-K Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta,Peraturan Walikota Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, dan Keputusan Walikota Surakarta nomor511.3 /8-K/1/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Wilayah Kawasan Kuliner. Tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggaraan bimbingan terhadap perindustrian; 4. Pembinaan dan pegembangan pengusaha industri menengah, besar, kecil dan pengendalian pencemaran; 5. Penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen; 6. Penyelenggaraan sosialisasi; 7. Pembinaan jabatan fungsional.
B. Fungsi Strategis 1. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015yaitu : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya.
35
Dengan mengacu pada Visi Kota Surakarta, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta memiliki Visi sebagai berikut : Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Perdagangan dan Industri yang maju dan berwawasan budaya. Dalam mewujudkan visi tersebut, sektor industri dan
perdagangan
mengemban
misi
sebagai
penggerak
utama
pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek potensi daerah.
2. Misi Misi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan KotaSurakarta adalah : a. Terciptanya kesempatan berusaha di sektor perdagangan dan industri yang berwawasan budaya. b. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Dalam mewujudkan visi tersebut, sektor industri dan perdagangan mengemban misi sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek potensi daerah dengan merealisasikan program Walikota Surakarta yaitu menjadi masyarakat yang wasis, wareg, dan aman.
3. Tujuan Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, yaitu : a. Pengembangan IKM b. Penguatan Pasar c. Pengamanan Pasar d. Pengawasan Produk e. Peningkatan Ekspor
36
4. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya daya saing produk. b. Meningkatnya akses pasar dan kualitas perdagangan. c. Mendorong lembaga perlindungan konsumen dan
membentuk
masyarakat menjadi konsumen cerdas. d. Meningkatnya jumlah alat UTTP yang memenuhi peraturan dan standar.
C. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah pedoman pokok yang digunakan sebagai kerangka dalam melaksananakan suatu organisasi untuk mengetahui status dan kedudukan pegawai. Selain itu, struktur organisasi memberikan informasi tentang tata kerja pegawai sehingga kelancaran jalannya pekerjaan dapat terkoordinir.Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta adalah :
37
KEPALA
SEKRETARIAT
Subbag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perindustrian
Seksi Industri Kecil
Seksi Industri Menenga h dan Besar
Bidang Perdagangan
Subbag Keuangan
Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Subbag Umum dan Kepegawaian
UPTD
Seksi Perdaganga n Dalam Negeri
Seksi Pengawasan
UPTD KULINER
Seksi Perdagangan Luar Negeri
Seksi Perlindungan Konsumen
UPTD METROLOGI
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumber : Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
38
Secara terperinci, tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta terdapat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19 – N Tahun 2001) yangdiuraikan berdasarkan bagian-bagian serta sub-sub bagian yang ada dalam struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 1. Kepala Dinas Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan
urusanpemerintaha di bidang perindustrian, perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen. Sebagainiana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas. b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. d. Menyelenggarakan sistem pengendalianintern pelaksanan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. e. Menerapkan standar pelayanan minimal. f. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan, meliputi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian. g. Menyusun kebijakan teknis di bidang perindustrian. h. Menyusun kebijakan teknis di bidang perdagangan. i. Menyusun kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen. j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan / atau perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan. k. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan. l. Menyelenggarakan kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan. m. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan
39
perindustrian dan perdagangan. n. Menyelenggarakan pameran dan promosi bidang perindustrian dan perdagangan. o. Menyelenggarakanpembinaan di bidang mutu / kualitas hasil industri sesuai Standar Nasional Industri (SNI), ISO 9000 dan Gugus Kendali Mutu (GKM). p. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam perlindutrian konsumen. q. Menyusuri sosialisasi di bidang perindustrian dan perdagangan. r. Menyusun Indikator dan pengukuran kinerja di bidang perindustrian dan perdagangan. s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas. t. Menyelenggarakan pembinaan kelompokjabatan fungsional. u. Menyelenggarakanpembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas. v. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait. w. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.secara periodik. x. Memberikan usul dan saran kepada atasan. y. Melaporkan
hasil
pelaksnaan
tugas
kepada
atasan
sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. z. Melaksanakan yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleli seorang sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuaikebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Dalani pelaksanaan tugasnya membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala
40
Subbagian yaitu : a.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
b.
Subbagian Keuangan.
c.
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Dengan uraian sebagai berikut a.
Sekretaris 1) Menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 3) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 4) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 5) Memberikan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efekfif dan efisien sesuai peraturan penindangan yang berlaku. 6) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 7) Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 8) Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 9) Mengelola adminisirasi keuangan. 10) Mengelola administrasi kepegawaian. 11) Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuranKinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. 12) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas. 13) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 14) Memberikan usui dan saran kepada atasan.
41
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b.
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Percncanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas
melakukan
penyiapan
bahan
perumusan
kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana kerja sekretariat. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-rundangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas dengan bidang tugas. 4) Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja dinas. 5) Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas guna evaluasi dan pelaporan. 6) Melakukan evaluasi dan analisi hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 7) Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas. 8) Melakukani
penyiapan
bahan
penyusiman
indikator
dan
pengukuran kinerja di bidang, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 9) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik 10) Memberikan usul dari saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
42
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c.
Sub Bagian Keuangan Kepala
Sub
Bagian
Keuangan
mempunyai
tugas
dalam
pengelolaan administrasi keuangan. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan penyusunan rencana Kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja sekretariat. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 5) Melakukan pengawasan laporan administasi keuangan bendaraha. 6) Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran. 7) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran. 8) Melakukan admiinistrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. 9) Melakukan pembuatam daftar gaji pegawai 10) Melakukan pembayaran gaji pegawai. 11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang keuangan. 12) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 13) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 14) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
43
d.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dalam
pengelolaan
administrasi,
umum
dan
kepegawaian.
Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan administrasi surat menyurat dan perjalanan dinas. 5) Mengurus peralatan dan perlengkapan kantor, pendokumentasian informasi Hukum serta kearsipan dan perpustakaan. 6) Melakukan urusan rumah tangga, tangga masyarakat dari protokol. 7) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas. 8) Mengurus kelancaran operasional kendaraan dinas. 9) Menyiapkan dan mengolah bahan Imiyusunan rencana kebutuhan pegawai. 10) Menyiapkan
dan
mengolah
baban
usulan
yang
meliputi
pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan. 11) Mengelola data-data dokumentasi pegawai. 12) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai. 13) Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar. 14) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 15) Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri /'kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu
asuransi
kesehatan
dan
tabungan
perumahan
44
(BAPERTARUM). 16) Menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai dari Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P). 17) Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian. 18) Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan / tanda jasa dan sanksi. 19) Menyiapkan bahan sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil. 20) Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai. 21) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang umum dan kepegawaian. 22) Merneriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 23) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran.pelaksanaan tugas. 24) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksaman tugas. 25) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Perindustrian Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan industri menengah dan besar. Dalam peliaksanaan tugasnya membawahi 2 (dua) seksi yam; masing-masing dipimpin oleh seorang.Kepala Seksi yaitu : a. Seksi hidustri Kecil b. Seksi Industri Menengah dan Besar Dengan uraiaii sebagai berikut : a. Kepala Bidang Perindustrian Melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 1) Memberikan petunjuk aranan dan mendistribusikan tugas kepada
45
bawahan. 2) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 3) Menyelenggarakan
sistem
pengendalian
intern
pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 5) Merumuskan kebijakan teknis di bidang industri kecil. 6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang industri menengah dan. besar. 7) Memberikan pertimbangan teknis perizinan dan memantau atas penyelengganian kegiatan di bidang industri kecil dan menengah dan besar. 8) Melaksanakan pendataan indushi kecil dan industri menengah dan besar. 9) Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang industri kecil, menengah dan besar. 10) Memberikan
pertimbangan
teknis
permohonan
rekomendasi
penerbitan hak paten industri. 11) Melaksanakan pameran dan promosi bidang industri. 12) Melaksanakan pameran dan pengembangan ketrampilan industri. 13) Melaksanakan fasilitas magang dan alih teknologi industri. 14) Melaksanakan pembinaan di bidang Mutu / kualitas hasil industri sesuai Standar Nasional Industri (SNI), IS6 9000 dan Gugus Kendali Mutu (GKM) 15) Melaksanakan pelatihan ketrampilan teknik industri. 16) Melaksanakan penyusunan indicator dan penyusunan kinerja di bidang perindustrian. 17) Melaksanakan sosialisasi di bidang perindustrian. 18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
46
19) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 21) Melaksanakan tugas lain yang diberikati oleh atasan. b. Seksi Industri Kecil Kepala Seksi industri Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dim pelaksanaan di bidang perindustrian kecil. Yaitu meliputi pembinaan dan pengembangan industri kccil. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Industri Kecil berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturar, perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiaian dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang industri kecil. 5) Melakukan pendataan jumlah dan jenis industri kecil. 6) Melakukan pembinaan dan pengembangan industri kecil. 7) Melakukan fasilitasi kemitraan antara pengusaha industri kecil dengan pengusaha industri menengah dan besar. 8) Memproses permohonan rekomendasi penerbitan hak paten industri kecil. 9) Melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi industri keeil. 10) Melakukan fasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang industri kecil. 11) Melakukan fasilitasi pendampingan ketrampilan industri kecil. 12) Melakukan fasilitasi pembinaan mutu / kualitas hasil industri kecil
47
sesuai Standar Nasional Industri (SNI), ISO 9000 dan Gugus Kendali Mutu (GKM). 13) Melakukan fasilitasi magang dan alih teknologi industri kecil. 14) Melakukan fasilitasi pelatihan ketrampilan teknik industri kecil. 15) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang industri kecil. 16) Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang industri kecil. 17) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 18) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Seksi Industri Menengah dan Besar Kepala Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaaan dan pelaksanaan di bidang industri menengah dan besar.Yaitu meliputi pembinaan dan pengembangan industri menengah dan besar. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan rencana kerja Seksi Industri Menengah dan Besar berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas . 4) Melakukan penyiapan bahan peruniusm kebijakan teknis di bidang industri menengah dan besar. 5) Melakukan pendataan jumlah dan jenis industri menengah dan besar. 6) Melakukan pembinaan dan pengembangan industri menengah dan
48
besar. 7) Melakukan fasilitasi kemitraan antar pengusaha industri menengah dan besar. 8) Memproses permohonan rekomendasi penerbitan hak paten industri menengah dan besar 9) Melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi industri menengah dan besar. 10) Melakukan fasilitasi kegiatan pameran dan promosi bidang industri menengah dan besar. 11) Melakukan fasilitasi pendampingan ketrampilan industri menengah dan besar. 12) Melakukan fasilitasi pembinaan mutu / kualitas hasil industri menengah dan besar sesuai Standar Nasional industri (SNI), ISO 9000 dan Gugus Kendali Mutu. 13) Melakukan fasilitasi magang dan alih teknoiogi industri menengah dan besar. 14) Melakukan
fasilitasi
peiatihan
ketrampilan
teknik
industri
menengah dan besar. 15) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kineda bidang industri menengah dan besar. 16) Melakukan penyiapan bahwa sosialisasi di bidang industri menengah dan besar. 17) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 18) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
49
4. Bidang Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan menipunyai
tugas melaksanakan
penyiapan penyiapan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Dalam pelaksanaan tugasnya membawahi 2 (dua) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yaitu : a. Seksi Bidang Perdagangan Dalam Negeri b. Seksi Bidang Perdagangan Luar Negeri Dengan uraian sebagai berikut : a. Kepala Bidang Perdagangan 1) Melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan niendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari,
menelaah
peraturan
perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Menyelenggarakan sistem pengendalian intern, pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan dalam negeri. 7) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri. 8) Melaksanakan pendataan di bidang perdagangan. 9) Memberikan
pertimbangan
teknis
perizinan
di
bidang
perdagangan. 10) Memberikan pertimbangan teknis rekommidasi perdagangan dalam negeri. 11) Melaksanakan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor Certificate of Origin (CoO).
50
12) Melaksanakan pembinaan terkoordinasi pengembangan ekspor daerah dan perdagangan luar negeri. 13) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pendaftaran perusahaan dan usaha dagang. 14) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan. 15) Melaksanakan promosi di bidang perdagangan. 16) Melaksanakan penyusunan indikator dan penyustinan kinerja di bidang perdagangan. 17) Melaksanakan sosialisasi di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri. 18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secaia periodik. 19) Memberikan usul dan saran kepada awsan dalam kelancaran pelaksanaan tugas. 20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 21) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Perdagangan Dalam Negeri Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dari pelaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri.Yang meliputi pembinaan
dan
pengembangan
perdagangan
dalam
negeri.
Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan rencana kerja Seksi Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
51
perdagangan dalam negeri. 5) Melakukan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi perdagangan dalam negeri. 6) Melakukan pendataan jumlah, jenis dan harga di bidang perdagangan dalam negeri khususnya bahan pokok, barang penting dan barang umum lainnya. 7) Melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan dalam negeri. 8) Melakukan
fasilitasi
program
kemitraan
perdagangan
dan
pembentukan asosiasi perdagangan dalam negeri. 9) Melakukan penelitian / pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi Surat Izin Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha dan Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), perdagangan berjangka dan perdagangan bedenjang (Multi Level Marketing / MLM). 10) Melakukan pengelolaan data perusahaan perdagangan dalam negeri. 11) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar / toko modem dan gudang) dalam negeri. 12) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perdagangan dalam negeri. 13) Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang perdagangan dalam negeri. 14) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 15) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 16) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai tugas. 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Seksi Perdagangan Luar Negeri Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan teknis, pembinaan
52
dan pelaksanaan di bidang perdagangan luar negeri.Yaitu meliputi pemberian
bimbingan
teknis
dan
pombinaan
pongenibmigan
perdagangan luar negeri. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai : 1) Melakukan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar Negeri berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribuskan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri. 5) Melakukan penyiapan bahan perizinan perdagangan luar negeri. 6) Melakukan pendataan jumlah, jenis dan harga di bidang perdagangan luar negeri. 7) Melakukan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri. 8) Melakukan
fasilitasi
program
kemitraan
perdagangan
dan
pembentukan asosiasin perdagangan luar negeri. 9) Melakukan penelitian / pemeriksaan lapangan dalam rangka penerbitan rekomendasi di bidang perdagangan luar negeri (Eksportir Terdaftar, Angka Pengenal Ekspor, Angka Pengenal Impor dan Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan). 10) Melakukan pengelolaan data penisaliazin perdagangan luar negeri. 11) Melakukan
pembinaan
dan
pengawasan
sarana
penunjang
perdagangan luar negeri; 12) Melakukan penyiapan bahan penerbitan dokuinen penyerta barang ekspor Certificate of Origin (CoO). 13) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perdagangan luar negeri.
53
14) Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang perdagangan luar negeri. 15) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 16) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas . 17) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal pertanggi.ingjawaban pelaksanaan tugas. 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumsi Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusm kebijakan teknis, pembinam dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. Daiam pelaksanaan tugasnya membawahi 2 (dua) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yaitu : a. Seksi Pengawasan b. Seksi Perlindungan Konsumen Dengan uraian sebagai berikut : a. Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 1) Melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturen perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan, dan petuiliuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Menyelenggarakan
sistem
pengendalian
intern
pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisiensesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas. 6) Merumuskan, kebijakan teknis di bidang pengawasan.
54
7) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsekwen. 8) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa. 9) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. 10) Memberikan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi atas petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota. 11) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayam Pejabat Pengawas Peredaran Barang Jasa (PPPBJ) skala kota. 12) Melaksanakan fasilitasi pernbentukan dan pembinaan Badan Perlindungan
Sengketa
Konsumen
(BPSK)
dan
Lerhbaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 13) Melaksanakan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerjasama
perlindungan konsumen. 14) Melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja di bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. 15) Melaksanakan sosialisasi di bidang pengawasan dan perlindungan konsumen. 16) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 17) Memberikan usul dan saran kepada atasm dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 18) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. b. Seksi Pengawasan Kepala Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan.Yaitu meliputi pengawasan kelayakan dan kualitas produk kemasan. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat
55
diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan rencana kerja Seksi Pengawasan berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksunaan dan petunjuk teknis program kegiatan dings sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan. 5) c. Melakukan pengawasan barang beredar dan jasa. 6) Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. 7) Menyiapkan
baban
pencrbitan
rekomendasi
atas
petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota. 8) Menyiapkan
bahan
pembinaandan
pemberdayaan
Pejabat
Pengawas Peredaran Barang Jasa (PPPBJ). 9) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pengawasan. 10) Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang pengawasan. 11) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 12) 1Memberikan usul dan saran kepada atasan daiam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggwigjawaban pelaksanaan tugas. 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. c. Seksi Perlindungan Konsumen Kepala
Seksi
Perlindungan
Konsumen
mempunyai
tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
56
dan pelaksanaan di bidang perundungan konsumen.Yaitu meliputi pembinaan perlindungan konsumen. Sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Melakukan
rencana
kerja
Seksi
Perlindungan
Konsumen
berdasarkan rencana kerja bidang. 2) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 3) Mempelajari, menelaah peraturan penindang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas. 4) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perlindungan konsumen. 5) Melakukan
fasilitasi
Perlindungan
pembentukan
Sengketa
Konsumen
dan
pembinaan
(BPSK)
dan
Badan
Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). 6) Melakukan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
kerjasama
perlindungan konsumen. 7) Melakukan layanan informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 8) Melakukan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen. 9) Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kota. 10) Melakukan fasilitasi pembinaan perlindungan konsumen dalam rangkan
penggunaan
alat
Ukur,
Takar,
Timbang
dan
Perlengkapannya (UTTP). 11) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perlindungan konsumen. 12) Menyiapkan bahan sosialisasi di bidang perlindungan konsumen. 13) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik. 14) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
57
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. UPTD Metrologi Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-F Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala UPTD Metrologi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas di bidang kemetrologian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian tugas sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Menyusun rencana kerja UPTD Metrologi berdasarkan rencana strategi Dinas; b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD Metrologi; c. Menerapkan standar pelayanan minimal; d. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan kemetrologian; e. Melaksanakan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
untuk
pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Metrologi; f. Melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Metrologi; g. Melaksanakan kegiatan teknis kemetrologian; h. Melaksanakan pemungutan, pemantauan dan evaluasi pemungutan retribusi daerah di bidang kemetrologiankan i. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan di bidang kemetrologian; j. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kemetrologian;
58
7. UPTD Kawasan Kuliner Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor511.3/8 – K/1/ 2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Penetapan Wilayah Kawasan Kuliner. dimana didalam Keputusan Walikota Surakarta disebutkan bahwa lokasi wilayah kuliner di Kota Surakarta ada dua lokasi yaitu : a. Lokasi Jl. Mayor Sunaryo digunakan untuk Kuliner Galabo b. Lokasi Jl. Ir. H. Juanda digunakan untuk Kuliner Pucang Sawit. UPTD Kawasan Kuliner mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja UPTD Kawasan Kuliner berdasarkan rencana strategis dinas; b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan kawasan kuliner; c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja UPTD Kawasan Kuliner; d. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan kuliner; e. Melaksanakan penataan, pengelolaan dan pelayanan di kawasan kuliner; f. Melaksanakan pemungutan, pemantauan dan evaluasi pemungutan retribusi daerah di lingkungan kawasan kuliner; g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pedagang serta pemberian bimbingan
dan
penyuluhan
kepada
warga
masyarakat
guna
menumbuhkankembangkan potensi di kawasan kuliner; h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan kuliner. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut :
59
Tabel 3.1 Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Sumber : Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
GOLONGAN
JUMLAH PEGAWAI (Orang)
IV/d
-
IV/c
1
IV/b
2
IV/a
8
III/d
10
III/c
11
III/b
11
III/a
5
II/d
3
II/c
5
II/b
2
II/a
1
I/d
-
I/c
1
I/b
-
I/a
JUMLAH
60
60
Tabel 3.2 Tabel Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Sumber : Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta
JABATAN
JUMLAH PEGAWAI (Orang)
Eselon 2A
-
Eselon 2B
1
Eselon 3A
1
Eselon 3B
3
Eselon 4A
11
Eselon 4B
2
STAF JUMLAH
42 60
