BAB III DESKRIPSI INSTANSI
A. Company Profile a) Nama Perusahaan
: PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
b) Bidang Usaha
: Penyedia Jasa Fasilitas Kepelabuhanan
c) Status Perusahaan
: Badan Usaha Milik Negara
d) Alamat Kantor Pusat
: Jl. Perak Timur No. 610 Surabaya 60165 Indonesia
e) Alamat Kantor Perwakilan : Apartemen Mediteranie Palace Residence Tower C/OR/G, Blok A1 Kav. No. 2 Jl. Landas Pacu Utara Selatan, Jakarta Pusat 10630 Indonesia f) Telepon
: Kantor Pusat (031) 3298631-37 Kantor Perwakilan (021) 30044591, 3004456
g) Faksimili
: Kantor Pusat (031) 3295204, 3295207 Kantor Perwakilan (021) 30044567, 30044566
h) Layanan Informasi
: T +62 (31) 3298631-7 F +62 (31) 3295204, 3295207
i) Homepage
: www.pelindo.co.id
j) Email
:
[email protected]
k) Tanggal Berdiri
: 1 Desember 1992
l) Tanggal Beroperasi
: 1 Desember 1992
m) Dasar Hukum Pendirian
: Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991
n) Akta Pendirian
: Akta Notaris Imas Fatimah, S.H No.5 Tanggal 1 Desember 1992 tentang Perubahan Perum jadi Perseroan
o) Modal Dasar
: Rp 3.200.000.000,-
38
39
p) Modal Disetor
: Rp 1.018.953.000,-
q) NPWP
: 01.061000.4-093.000
r) TDP
: 13.01.1.52.11421
s) SIUP
: KP No.88 tahun 2011, tanggal 24 Desember 2014
t) Kantor Layanan
: 1 Kantor Pusat 43 Kantor Cabang Pelabuhan Kelas Utama, I, II dan III
u) Pemegang Saham
: Republik Indonesia (100%)
B. Logo PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Berikut ini penulis akan menjelaskan makna dari logo PT. Pelindo III Surabaya secara jelas, yaitu sebagai berikut : Gambar 3.1 Logo PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Sumber : Data dari www.pelindo.co.id
40
Penggunaan logo Pelindo sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan I, I I, III, dan IV Nomor : UM.48/49/PP.I-92;
Nomor
:
HK.56/3/17/PP.II-92;
Nomor
:
607/KPTS.HH.293/PP.III-92; Nomor : KD.25 tahun 1992 tanggal 6 Nopember 1992 tentang Lambang dan Logo Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV. Jika diterjemahkan maka akan memiliki arti sebagai berikut : a) Warna biru tua melambangkan laut, identitas kepelabuhanan b) Garis putih mendatar (horizontal) melambangkan dermaga pelabuhan, tempat untuk kapal bersandar dan tempat terjadinya segala kegiatan kepelabuhanan terjadi. c) Garis putih mendatar berjumlah 4 mencerminkan wilayah PT. Pelindo yang terbagi menjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV. d) Garis biru diantara garis putih menggambarkan kolam pelabuhan yang digunakan sebagai tempat menunggu untuk kapal – kapal yang akan bersandar di dermaga.
C. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebelum tahun 1960 keberadaan pelabuhan di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan Hindu-Budha menguasai Nusantara. Peranan pelabuhan saat itu sangat penting sebagai jalur perdagangan antar daerah maupun antar benua. Tercatat saudagar dari Tiongkok, India, Arab, dan negara-negara lainnya pernah menginjakkan kaki di bumi Nusantara, hingga pada akhirnya pada tahun 1596, Belanda pertama kali datang melalui Pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada masa kolonial Belanda pengelolaan pelabuhan di bawah koordinasi Department Van Scheepvaart yang bertugas untuk memberikan layanan jasa kepelabuhan dan dilaksanakan oleh Havenbedrijf. Pada tahun 1952 bentuk perusahaan berubah menjadi Jawatan Pelabuhan hingga tahun 1959. Cikal bakal Pelindo 3 bermula pada tahun 1960 saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.
41
19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pasca terbitnya Perpu No. 19 Tahun 1960 pemerintah Republik Indonesia kala itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 – 122 Tahun 1961 dimana masing-masing peraturan tersebut berisi tentang Pendirian Perusahaan Pelabuhan Negara (PN) Pelabuhan Daerah I-VIII, dimana Pelabuhan Belawan sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah I, Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah II, Pelabuhan Palembang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah III, Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah IV, Pelabuhan Semarang sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah V, Pelabuhan Surabaya sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VI, Pelabuhan Banjarmasin sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VII, dan Pelabuhan Makassar sebagai pusat PN Pelabuhan Daerah VIII. Pengelolaan Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah I-VIII bertahan hingga tahun 1969 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan. Pada tahun 1983 pengelolaan pelabuhan kembali berubah. Perusahaan Pelabuhan Daerah I-VIII dilebur menjadi empat wilayah pelabuhan dengan nama Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I-IV. Perum Pelabuhan III terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III dengan kantor pusat berkedudukan di Surabaya. Perum Pelabuhan III mengelola 36 pelabuhan yang tersebar di 9 (sembilan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kembali mengubah status perusahaan dari Perum Pelabuhan III menjadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Pelindo 3 mengelola
42
33 pelabuhan di 8 (delapan) provinsi meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perubahan status menjadi perusahaan perseroan dicatatkan di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H. pada tanggal 1 Desember 1992. Tanggal pencatatan itulah yang kini dijadikan sebagai hari jadi PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero). Kini, Pelindo 3 mengelola 43 pelabuhan di bawah kendali 16 kantor cabang di 7 (tujuh) provinsi di Indonesia.
D. Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi Perusahaan Dalam menjalankan usahanya, PT. Pelindo III memiliki visi menjadi pelaku penyediaan jasa kepelabuhanan yang prima, berkomitmen memacu integrasi logistik nasional. Maksudnya adalah Pelindo III ingin menjadi perusahaan pelaku penyedia jasa pelabuhan yang prima. Prima yang dimaksud adalah dengan menjadikan Pelindo III sebagai perusahaan yang menggunakan prinsip – prinsip manajemen modern yang diakui secara global, yang antara lain Malcolm Baldrige Criteria For Performance excellence, yang lazim dikenal dengan KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul); prinsip GCG (Good Corporate Governance); sistem manajemen terintegrasi ISO 9001, 14001 dan SMK3; sistem pengukuran kinerja menggunakan BSC (Balanced Scorecard); prinsip supply chain management yang terintegrasi serta
penyederhanaan
bisnis
proses
yang
dilakukan
secara
berkesinambungan. Pelindo III juga ingin menjadi penyedia jasa yang berkomitmen memacu integrasi logistik nasional. Ini berarti Pelindo III memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus – menerus (continues improvement) melalui penggunaan teknologi tepat guna dan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk meningkatkan distribusi logistik nasional.
43
2. Misi Perusahaan Dalam menjalankan usahanya, PT. Pelindo III mengemban misi sebagai berikut : 1) Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten. Misi ini mengandung makna bahwa produk utama Pelindo III adalah jasa kepelabuhanan. Jasa kepelabuhanan Pelindo III harus memenuhi kualitas jasa yang dikehendaki oleh pelanggan, dan sesuai dengan standar jasa kepelabuhanan nasional dan internasional. Pemenuhan kualitas jasa ini dilakukan dengan cara selalu mendengarkan keinginan pelanggan, kecepatan penanganan
keluhan,
kemudahan
pembayaran,
dan
sebagainya. Pelayanan yang prima akan membuat pelanggan merasakan manfaat yang tinggi dari Pelindo III. 2) Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif. Misi ini mengandung makna bahwa Pelindo III selalu melakukan berbagai upaya efisiensi biaya guna menekan biaya logistik. Dengan biaya logistik yang kompetitif, diharapkan industri kepelabuhanan nasional dapat tumbuh dan bersaing, baik secara regional maupun internasional. 3) Memenuhi harapan semua stakeholders melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Misi ini mengandung makna bahwa Pelindo III diharapkan dapat meningkatkan
kinerja
perusahaan,
khususnya
kinerja
finansial, sesuai dengan harapan stakeholders. Upaya peningkatan kinerja ini dilaksanakan menggunakan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dimana stakeholders berperan aktif sebagai fungsi kontrol.
44
4) Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan. Misi ini mengandung makna bahwa Pelindo III ingin meningkatkan usaha kepelabuhanan yang berorientasi kepada perdagangan internasional. Dengan memperlancar distribusi barang baik ke dalam maupun ke luar negeri, Pelindo III dapat meningkatkan pendapatan yang secara langsung berkontribusi dalam perolehan devisa negara.
45
E. Struktur Organisasi PT. Pelindo III Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Pelindo III
Sumber : Data dari www.pelindo.co.id
46
F. Job Description Sesuai dengan struktur organisasi PT. Pelindo III, penulis akan menjelaskan tugas masing – masing bagian adalah sebagai berikut : a) Direktur Utama yang memiliki tugas membuat kebijakan umum perusahaan, pengambil keputusan strategis perusahaan dan sebagai koordinator Direksi. b) Direktur
Operasi
dan
Pengembangan
Bisnis
bertugas
melaksanakan pembinaan dalam kegiatan pelayanan jasa kapal, barang, terminal, rupa – rupa usaha, manajemen risiko dan mutu, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, ISPS (International Ship and Port Security) Code, peningkatan dan kerjasama usaha, serta manajemen properti. c) Direktur Teknik dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakan pembinaan dalam kegiatan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan kolam pelabuhan, investasi, studi kelayakan, bangunan pelabuhan, bangunan sipil, pengembangan teknologi informasi aplikasi dan perangkat keras. d) Direktur SDM dan Umum bertugas melaksanakan pembinaan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan SDM, sistem kepegawaian
dan
organisasi,
kesejahteraan,
Administrasi
kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, umum, pengelolaan Kantor Pusat. e) Direktur Keuangan bertugas melaksanakan pembinaan dalam kegiatan keuangan perusahaan, meliputi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, hutang piutang, asset perusahaan, dan pembinaan anak perusahaan. f) Senior Manager bertugas mengelola dan mengontrol Sub Direktorat yang berada dibawah masing – masing Direktorat. g) Kepala Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu seluruh jajaran organisasi perusahaan dalam mengevaluasi keseluruhan
47
aktivitas operasional usahanya dan menyajikan data atau laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. h) Sekretaris Perusahaan bertugas membantu tugas Direksi, yaitu sebagai liaison officer (public relation/corporate communication), institution
relations,
GCG
implementation,
monitoring
pencapaian Key Performance Indicator (KPI), monitoring pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi. i) Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Perusahaan bertugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi strategik korporat, meliputi masterplan perusahaan, rencana bisnis, penelitian dan pengembangan, kajian perencanaan dan pengembangan perusahaan, penganggaran jangka panjang, studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), monitoring Rencana
Kerja
Manajemen
Korporat,
pengelolaan
dan
pengendalian Key Performance Indicator (KPI) korporat. j) Kepala Biro Hukum bertugas melaksanakan kegiatan menangani urusan – urusan perusahaan yang berkaitan dengan aspek legal, bantuan hukum, perikatan, menyusun kodifikasi peraturan dan perundangan, serta memberikan pendapat hukum.
G. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan Pelindo III mengemban misi untuk mendukung terciptanya
citra
perusahaan
yang
baik
secara
konsisten
dan
berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memberikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direksi serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direksi. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan didukung oleh 22 (dua puluh dua) personel dengan kualitas dan kompetensi yang telah memenuhi
48
persyaratan dalam Job Profile Sekretaris Perusahaan. Tugas Sekretaris Perusahaan, adalah sebagai berikut: 1) Perumusan
kebijakan,
pembinaan
penyelenggaraan
dan
pengendalian kegiatan unit kerja Sekretaris Perusahaan. 2) Penyusunan kegiatan dan evaluasi program fungsi kehumasan secara korporasi, termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan antara lain melalui pengelolaan website, penerbitan Annual Report, company profile dan publikasi lain serta penyelenggaraan hubungan antar lembaga serta pembinaan administrasi kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk keprotokoleran Direksi dan Dewan Komisaris. 3) Penyusunan sistem dan prosedur kegiatan serta pembinaan teknis fungsi kehumasan secara korporasi termasuk publikasi dan pembentukan citra perusahaan, penyelenggaraan hubungan antar lembaga serta pembinaan administrasi kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris. 4) Penyusunan rencana kebutuhan karyawan fungsi kehumasan secara korporasi pada setiap Pelabuhan di wilayah kerja Perusahaan termasuk rancangan pemenuhan standar kualifikasi karyawan sesuai peraturan yang berlaku untuk menunjang kegiatan kehumasan di wilayah kerja perusahaan. 5) Pemantauan dan pengajuan usulan kepada manajemen maupun unit-unit kerja lain terkait tentang pelaksanaan fungsi kehumasan dan hubungan antar lembaga serta praktik Good Corporate Governance (GCG) di wilayah kerja Perusahaan. 6) Tugas lainnya dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai juru bicara korporat, memantau pelaksanaan Board Manual dan memantau kepatuhan korporat terhadap peraturan peraturan yang berlaku.
49
Secara detail tugas Sekretaris Perusahaan adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan kegiatan: 1) Pelaksanaan program kerja di bidang hubungan masyarakat dan hubungan internasional termasuk kegiatan pembentukan citra perusahaan yang positif. 2) Pelaksanaan seleksi dan rekomendasi jenis informasi perusahaan yang relevan bagi media massa, termasuk kegiatan press release. 3) Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan laporan Company Profile, dan brosur-brosur perusahaan untuk kegiatan promosi perusahaan. 4) Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan jadwal, bahan dan materi, notulen rapat yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi, dengan Dewan Komisaris, dengan lainnya,
Komite maupun
yang
Audit bersifat
dan luar
biasa,dengan
komite pihak
kelembagaan atau instansi eksternal terkait lainnya. 5) Pelaksanaan pengelolaan, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pengadministrasian Tata Kelola Perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan. 6) Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan jadwal pertemuan Direksi dengan para pemegang saham, dan para komisaris anak perusahaan, dengan kelembagaan serta pertemuan dengan pihak eksternal terkait lainnya. 7) Membantu Direksi dan manajemen dalam menjawab pertanyaan pemegang saham. 8) Mengatur dan mendukung persiapan dan distribusi laporan kepada pemegang saham.
50
9) Memastikan bahwa catatan dan dokumen korporasi disimpan dan dilindungi serta selalu mengikuti perkembangan, serta dapat diakses sesuai otoritas yang berlaku. 10) Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ketatausahaan Direksi. 11) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan protokoler dan kerumahtanggaan Direksi. 12) Pelaksanaan
pembinaan
dan
pengendalian
program
bina
lingkungan (Corporate Social Responsibility). 13) Pelaksanaan pembinaan terhadap para Sekretaris Direksi. 14) Mendampingi Direksi dalam tugas-tugas pertemuan dengan lembaga / instansi yang terkait. 15) Pembinaan program kerja bidang Sekretaris Perusahaan pada cabang dan unit. 16) Pelaksanaan
penyusunan
laporan
rencana
dan
realisasi
anggaran di bidang Sekretaris Perusahaan. 17) Mengkoordinasikan
kompilasi
tindak
lanjut
hasil
temuan
pemeriksaan internal maupun eksternal dan permasalahan yang terkait implementasi kebijakan serta strategi di bidang Sekretaris Perusahaan. 18) Pelaksanaan assesment risiko (indentifikasi, analisa dan evaluasi, penyusunan peringkat risiko serta pengungkapan risiko) dan mengelola risiko dibidangnya. 19) Pelaksanaan penyiapan rencana Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dibidangnya secara berkala. 20) Pelaksanaan penerapan system informasi manajemen yang terkait di lingkungan kerjanya. 21) Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan di tingkat nasional, maupun internasional. 22) Memantau dan updating data portal BUMN bersama tim IT. 23) Membina
Kantor
efektif, dan optimal.
Perwakilan
Jakarta
sehingga
efisien,
51
H. Manajemen Sumber Daya Manusia Pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu hal penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dana yang tersedia, teknologi yang canggih, material yang berlimpah tidak akan ada artinya tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang mampu memberikan nilai tambah sumber daya lainnya. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara efisien guna mencapai prestasi kerja yang diinginkan perusahaan. Dalam proses pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, PT. Pelindo III memiliki program manajemen sumber daya manusia sebagai berikut :
1. Karir Pegawai Mutasi Jabatan pada dasarnya merupakan perpindahan tugas jabatan dalam rangka kepentingan Perusahaan sebagai upaya pembinaan peningkatan produktivitas dan etos kerja. Bentuk Mutasi dibagi dalam 6 jenis : a) Promosi, pada dasarnya merupakan perpindahan jabatan dari kelas jabatan yang lebih tinggi dari kelas jabatan sebelumnya. b) Rotasi, pada dasarnya merupakan perpindahan jabatan yang setingkat atau dalam kelas jabatan yang sama. c) Demosi, pada dasarnya merupakan perpindahan jabatan ke kelas jabatan yang lebih rendah dari kelas jabatan sebelumnya. d) Detasering, pada dasarnya merupakan perpindahan jabatan yang bersifat sementara di luar tempat kedudukannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan tidak merubah nama dan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan. e) Alih tugas pada dasarnya merupakan perpindahan jabatan dengan status dipekerjakan, diperbantukan atau ditugaskan di luar Perusahaan.
52
f) Orientasi kerja merupakan perpindahan sementara calon pegawai baru ke cabang pelabuhan/ anak perusahaan/ perusahaan afiliasi dalam rangka melaksanakan tugas belajar untuk waktu paling lama 2 tahun.
2. Pengadaan Pegawai (Recruitment) Pengadaan pegawai adalah suatu proses pengumpulan sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan, untuk dipekerjakan di dalam perusahaan (Malthis, 2001). Hiring the Right People merupakan isu yang berada di urutan teratas dalam proses manajemen SDM. Pengadaan pegawai merupakan pintu awal bagi perusahaan untuk mampu melakukan seleksi terhadap sumber daya manusia perusahaan yang berkualitas dan berkompetensi sehingga mampu bekerja sesuai keinginan pihak manajemen perusahaan. Dari hasil riset tersebut diperoleh gambaran, bahwa untuk mendapatkan orang yang tepat bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu organisasi perlu melakukan pemetaan (mapping) terhadap karyawan berdasarkan kinerja dan potensinya serta mengembangkan talenta internal, yang diselaraskan dengan kebutuhan. Pelindo III mengakui pentingnya sumber daya manusia dalam menciptakan kinerja perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sejak beberapa tahun silam Perseroan ini telah aktif merumuskan kembali kebijakan dan sistem sumber daya manusia agar selaras dengan strategi besar dan tujuan Perusahaan. Untuk Pelindo III, orang selalu menjadi prioritas utama. Karyawan dapat dilihat sebagai modal manusia, menyiratkan bahwa karyawan Pelindo III memiliki potensial pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan kerja yang dapat mendukung produktivitas Perusahaan. Untuk menjadi modal berharga dengan kontribusi yang kuat pada organisasi, setiap karyawan harus memiliki semangat kerja yang sehat dan karenanya akan cukup kompeten serta sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
53
Pengadaan pegawai SDM Pelindo III dilakukan melalui pengadaan internal dan eksternal. Pengadaan pegawai internal dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah dimiliki melalui sinergi di jajaran Pelindo III agar tercapai efisiensi biaya pergantian karyawan dan didapatkan kandidat terbaik sesuai keperluan serta secara bersamaan memfasilitasi pengembangan karir bagi karyawan yang ada. Pengadaan pegawai eksternal difokuskan pada perekrutan karyawan profesional untuk mengisi posisi-posisi yang kompetensi belum dimiliki oleh karyawan eksisting, serta recruit fresh graduate dengan tujuan untuk mengisi posisi yang ditinggal karyawan karena pensiun, memperbaiki komposisi karyawan dari sisi pendidikan, usia dan stream (fungsi perusahaan).
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Definisi Pendidikan dan Pelatihan yang disingkat Diklat adalah Proses
penyelenggaraan
belajar
dan
mengajar
dalam
rangka
meningkatkan kualitas kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan pembentukan sikap mental pegawai. Pelaksanaan diklat pada Pelindo III tidak sekedar mengikutkan pegawai ke sebuah pelatihan namun juga terdapat pengukuran yang sistematis serta terencana. Diklat- diklat yang diselenggarakan Pelindo III tidak hanya didalam negeri namun juga hingga keluar negeri tujuannya tidak lain adalah mendidik dan membangun SDM yang kompeten. Selain keluar negeri diklat-diklat yang diselenggarakan tidak hanya mengenai teknis kepelabuhanan. Pelindo III juga mengadakan diklat – diklat untuk unit – unit kerja yang ada dilingkungan Pelindo III. Program diklat PT. Pelindo III diantaranya sebagai berikut : a) Program Diklat S2 Luar Negeri. b) Program Diklat Manajerial, adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai sebagai syarat sebelum menduduki jabatan tertentu.
54
c) Diklat Bidang Substansial, adalah diklat untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, atau keahlian di bidang teknis tertentu dalam upaya peningkatan kinerja. d) Diklat Pengenalan Perusahaan dan Pembentukan Karakter, adalah pendidikan dan pelatihan yang diperuntukan kepada pelamar lulus seleksi sebelum menjalani masa percobaan di Pelindo III.
4. Penggajian Pegawai Rumus perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dengan besaran maksimum berdasarkan Keputusan RUPS dan peraturan Menteri BUMN adalah sebagai berikut: a) Komisaris Utama mendapatkan 45% dari gaji Direktur Utama dan Anggota Dewan Komisaris/anggota Dewan Pengawas mendapatkan 90% dari Komisaris Utama, Direktur Utama (100%). b) Insentif Kerja, Direktur Utama sebesar 100%, anggota direksi sebesar 90%, komisaris utama sebesar 40%, anggota komisaris sebesar 36% dan dibagikan secara proposional sesuai dengan masa bakti yang bersangkutan. Pajak penghasilan atas tantiem dibebankan kepada penerima dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya perseroan. Dan dapat diberikan tambahan Penghargaan Jangka Panjang. Untuk posisi atau jabatan lain, golongan dan tingkat pendidikan seorang pegawai mempengaruhi besaran gaji yang diterima oleh pegawai itu sendiri.
55
I. Kinerja
1. Jumlah Pegawai Pelindo III memiliki pegawai secara kompilasi per 31 Desember 2014 sebanyak 2.321 orang, dibandingkan dengan target dalam RKAP 2014 sebanyak 4.038 dan jika dibandingkan dengan posisi pegawai pada tahun 2013 sebanyak 2.067 orang. Tabel 3.1 Komposisi Pegawai Per Cabang PT. Pelindo III
Sumber : Annual Report PT. Pelindo III 2014 Berdasarkan sebaran pegawai Pelindo III bahwa jumlah pegawai paling banyak terdapat pada Kantor Pusat, hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang dipekerjakan dan diperbantukan di anak perusahaan. Dan untuk pegawai operasi, baik operasi langsung, operasi tak langsung dan penunjang operasi, paling banyak terdapat di cabang Tanjung Perak yang merupakan salah satu cabang terbesar Pelindo III.
56
Tabel 3.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Sumber : Annual Report PT. Pelindo III Tahun 2014 Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi 2014 telah melebihi dari target RKAP 2014 yang telah ditetapkan. Dari data tersebut sebagian besar pegawai Pelindo III memiliki pendidikan SLTA/SMK tampak pada diagram sebesar 47% dari pegawai Pelindo III. Hal ini dikarenakan persyaratan pegawai fungsional khususnya operator adalah pendidikan SLTA. Tabel 3.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Sumber : Annual Report PT. Pelindo III Tahun 2014 Komposisi pegawai berdasarkan usia menunjukan pegawai Pelindo III paling banyak berada di bawah usia 30 tahun, terbanyak kedua berada di usia 31 – 35 tahun kemudian pada usia 36 – 40 tahun. Hal ini menunjukkan pegawai Pelindo III sebagian besar masih berada pada usia produktif.
57
2. Jam Kerja Setiap pegawai yang bekerja di PT. Pelindo III Surabaya harus mentaati jam kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan, yaitu sebagai berikut : a) Jam masuk kerja di PT. Pelindo III Surabaya yang dimulai pada pukul 08.00 WIB b) Jam Istirahat dimulai dari pukul 12.00 WIB dan selesai pada pukul 13.00 WIB. c) Jam pulang pukul 17.00 WIB. 3. Penilaian Kinerja Penilaian kinerja Pegawai Pelindo III menggunakan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI) sesuai dengan peraturan direksi nomor PeR.16.1/KP.0302/P.III-2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Sistem Manajemen Kinerja Individu (SMKI). Penilaian kinerja pegawai dilakukan menggunakan aplikasi online www.smki.pp3.co.id dan telah dilakukan melalui online sejak tahun 2012. Hal ini dilakukan agar penilaian kinerja pegawai menjadi lebih efisien dalam waktu dan biaya. Penilaian kinerja pegawai dibagi dalam 4 tahap: Perencanaan, pemantauan, penilaian, dan penghargaan dan hukuman. Penanggung jawab penilaian kinerja pegawai ini adalah sub direktorat Kinerja SDM dan Kesejahteraan, dibawah Asisten Senior Manager Kinerja SDM dan Administrasi. Hasil dari penilaian kinerja pegawai dapat digunakan dalam proses managemen Sumber Daya Manusia di Pelindo III seperti menjadi salah satu data pertimbangan promosi pegawai, usulan peserta ibadah keagamaan, kenaikan periodik, perhitungan bonus pegawai, dan data talent managemen.
4. Reward and Punishment Reward yang diperuntukkan kepada pegawai PT. Pelindo III diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai merupakan balas jasa baik dalam bentuk materi maupun non materi yang
58
diberikan perusahaan kepada pegawai selama masa pengabdiannya ataupun setelah berhenti karena pensiun dengan tujuan untuk memberikan
semangat
atau
dorongan
kerja
kepada
pegawai.
Kesejahteraan pegawai yang diberikan oleh Pelindo III meliputi penghasilan, tunjangan pendidikan, bonus tahunan, bantuan cuti tahunan, tunjangan hari raya, asuransi kesehatan dan lainnya. Sedangkan
punishment
diberikan
kepada
pegawai
yang
melanggar tata tertib perusahaan. Wujud punishment ringan seperti penayangan nama seorang pegawai yang dikarenakan keterlambatan masuk kerja. Berikutnya adalah pemberian surat peringatan jika melanggar tata tertib perusahaan berulang kali. Yang terakhir adalah pemberhentian kerja jika saja seorang pegawai PT. Pelindo III terkait kasus yang dapat memberikan efek buruk pada citra perusahaan.
J. ISO (International Standar for Organization) International Standar for Organization, atau lebih dikenal sebagai ISO, adalah salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. ISO memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. ISO yang diterapkan di PT. Pelindo III diantaranya adalah sebagai berikut : 1) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008) PT. Pelindo III telah memperoleh Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 mengacu pada SNI ISO 90001: 2008 (E) dan sesuai SK penetapan dari Badan Standarisasi Nasional nomor: 125/KEP/BSN/12/2008. 2) Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001: 2004) PT Pelindo II telah memperoleh Setifikat penerapan Sistem Manajemen Lingkunan ISO 14001: 2004 mengacu pada SNI 19-
59
14001-2005 dan sesuai SK penetapan dari Badan Standarisasi Nasional nomor: 54/KEP/BSN/05/2002. 3) Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Pelindo III telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 05/PeR-MeN/1996 tentang SMK3. 4) Sistem Manajemen Pengaman Pelabuhan International / Ship and Port Facility Security (ISPS Code) Pelindo III telah menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Pelabuhan mengacu pada Amandemen Konvensi International Safety of Live at Sea (SOLAS) 1974 Bab XI-2 tentang International Ship and Port Facility Security Code dan Keputusan Menteri Perhubugan Nomor: KM. 33 Tahun 2003 tentang pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang ISPS Code diwilayah Indonesia.
K. GCG (Tata Kelola Perusahaan) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi hal utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh Pelindo III dalam mengelola perusahaan. Komitmen yang tinggi akan penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh terhadap pencapaian kinerja perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan terlebih lagi Pelindo III telah mendapatkan kepercayaan investor asing melalui global bond. Implementasi GCG dilakukan pada setiap tingkatan dalam perusahaan mulai dari organ utama GCG (Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) hingga seluruh pegawai disetiap unit kerja yang ada pada Pelindo III. Penerapan GCG pada Pelindo III sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PeR01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dapat dilihat melalui hasil pengukuran yang dilakukan secara internal atau eksternal.
60
Terdapat 6 (enam) aspek yang diukur yakni, Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, Pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan aspek lainnya. Pelindo III (Persero) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG yakni Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran sebagai dasar peningkatan kinerja perusahaan. Seluruh Insan Pelindo III mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pegawai memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan GCG. Komitmen Pelindo III dalam penerapan GCG diwujudkan melalui upaya secara terus menerus melakukan pemutakhiran berbagai pedoman, prosedur operasi, manual sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, program transformasi dan perkembangan perusahaan. Pemutakhiran ini dikuatkan dengan dilaksanakan sosialisasi atas penerapannya. Pelaksanaan sosialisasi sebagai komitmen perusahaan untuk senantiasa mengingatkan seluruh stakeholders betapa pentingnya implementasi GCG dalam setiap aktivitas pekerjaan. Secara berkala, Pelindo III melakukan pengukuran implementasi GCG yang dilakukan oleh pihak independen dan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan yang dihasilkan. Dalam pengelolaan perusahaan, Direksi Pelindo III telah berupaya untuk menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system yang ada saat ini. Hal ini bertujuan agar prinsip-prinsip GCG tersebut menjadi budaya sehingga bisa meningkatkan nilai dari perusahaan secara global. Pelindo III telah melakukan berbagai inisiatif dalam implementasi GCG, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pihak independen dalam mencapai tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Terdapat beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Pelindo III untuk memperkuat implementasi GCG, diantaranya: 1) Pelaksanaan Self Assessment GCG Self Assessment dilaksanakan oleh tim internal dengan dibantu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Narasumber.
61
2) Revisi pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) Melakukan review atas Pedoman etika dan Perilaku (Code of Conduct) agar sesuai dengan perkembangan dunia bisnis kepelabuhanan dan strategi perusahaan. Review Code of Conduct juga didasarkan pada masukan BPKP Provinsi Jawa Timur dari hasil Assessment GCG. 3) Program Pengendalian Gratifikasi Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, Pelindo III bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan pedoman Gratifikasi.
Hal ini diwujudkan dengan
penandatanganan
Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi oleh Komisaris Utama, Direktur Utama dan Ketua Umum SPPI III yang disaksikan oleh Direktur Gratifikasi KPK. Tindak lanjut dari penandatangan komitmen tersebut adalah dilakukannya workshop penyusunan aturan gratifikasi dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bekerjasama dengan KPK. 4) Ikut serta dalam CGPI Award Pelindo III ikut serta dalam program pemeringkatan GCG, CGPI (Corporate
Governance
Perception
Index)
Award
yang
diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerjasama dengan Majalah SwA.
L. Manajemen Resiko Sistem Manajemen Resiko merupakan metode yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan adanya resiko, yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengelola semua resiko yang mungkin timbul dari hal – hal penyebab potensi kerugian perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa penerapan manajemen resiko semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya menjadi faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan di tingkat global. Penerapan
62
manajemen resiko dapat meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholder), sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada stakeholder maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian. Dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Penerapan manajemen resiko di Pelindo III telah dimulai sejak dikeluarkannya SK DIR PeR.11/PS.503/P.III-2007 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Resiko. Sedangkan Pedoman Teknis Manajemen Resiko telah ditetapkan sejak tahun 2010, sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor: PeR 15.1/PM.02/P. III-2010. Pedoman teknis tersebut meliputi pelaksanaan teknis mulai dari penyusunan penilaian resiko hingga penilaian investasi dan proyek yang selama ini merupakan sumber resiko potensial yang harus dikelola oleh Pelindo III. Resiko – resiko yang mungkin dihadapi oleh Pelindo III, dikategorikan di dalam 5 jenis resiko sebagai berikut: 1) Resiko Stratejik Resiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil perusahaan maupun bersifat strategis karena perusahaan melakukan transaksi strategis (investasi, kerjasama usaha, pembuatan anak perusahaan, merger, akusisi, divestasi, privatisasi, go public, likuidasi, aliansi strategis, obligasi, dll) maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya proyek, pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. Selain itu resiko stratejik dapat ditimbulkan akibat adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi yang tidak tepat atau kegagalan perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan kondisi eksternal.
63
2) Resiko Operasional dan Proyek Resiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari resiko operasional yang meliputi kegiatan adminitrasi dan pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan, kerjasama pelayanan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas & peralatan pelabuhan serta sistem informasi komputer, yang antara lain disebabkan adanya tidak memadahinya atau tidak cukupnya sumber daya, kesalahan manusia, ketidaksiapan atau kegagalan proses eksternal (front office), kegagalan sistem dan prosedur eksternal serta kebijakan yang tidak berjalan, baik karena faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan, selain itu resiko pengelolaan proyek yang disebabkan, tidak tercapainya tingkat pengembalian maksimal atas investasi proyek, kegagalan mengendalikan penyimpangan di dalam setiap tahapan proyek yang
mengakibatkan
adanya
keterlambatan
proyek
dan
kemahalan nilai akhir proyek, ketidakmaksimalan pemanfaatan keluaran proyek infrastruktur dan properti lainnya. 3) Resiko Keuangan Resiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. 4) Resiko Legal Resiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil karena adanya permasalahan hukum, ketiadaan atau kelemahan peraturan dan perundang-undangan yang mendukung maupun potensi penyimpangan hasil karena adanya kondisi dan situasi politik yang berkembang pada tingkat
64
lokal, regional maupun nasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. 5) Resiko Reputasi Resiko kerugian langsung atau tidak langsung yang terkait dengan potensi penyimpangan reputasi atau nama baik perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penerimaan lingkungan eksternal (stakeholder, masyarakat, dll) yang rendah, bahkan bisa terjadinya penolakan, yang diantaranya dalam bentuk publikasi negatif, persepsi
negatif
komunikasi
terhadap
kelembagaan
perusahaan yang
maupun
kurang
hubungan
harmonis,
yang
disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan. Proses-proses
dalam
pelaksanaan
sistem
manajemen
resiko
di lingkungan Perusahaan yaitu: 1) Penetapan Konteks Proses inti manajemen resiko harus ditempatkan di dalam kerangka (konteks) sasaran/tujuan atau strategi perusahaan (bisa dalam jangka pendek, menengah dan panjang). 2) Pengidentifikasian Resiko Pengidentifikasian resiko merupakan suatu proses mengenali peristiwa yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dan dapat berakibat mengganggu atau bahkan merugikan Perusahaan di setiap unit kerja. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan konteks sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan internal maupun eksternal serta memperhatikan sumbersumber potensi resiko di lingkungan Perusahaan serta penyebab resiko. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam rangka identifikasi resiko, antara lain : •
Wawancara
•
Pelatihan penilaian resiko (workshop)
•
Survei
65
•
Audit dan inspeksi atau observasi lapangan
•
Seminar
3) Penentuan Tingkat Akibat / Konsekuensi Terhadap resiko – resiko yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan pengukuran untuk menentukan besarnya tingkat kerugian yang ditimbulkan terhadap sasaran / tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria pemeringkatan resiko. 4) Penentuan Tingkat Kemungkinan Setelah diukur dan ditentukan besarnya tingkat akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya harus ditentukan besarnya tingkat kemungkinan terjadinya, berdasarkan kriteria tingkat besarnya kemungkinan. Pelaksanaan analisis untuk penentuan rating besarnya tingkat kemungkinan terjadinya terhadap suatu risiko yang telah dikenali, dapat menggunakan tipe analisis kualitatif dan atau tipe analisis kuantitatif. 5) Pemeringkatan Resiko Setelah dilakukan pengukuran untuk menentukan besarnya tingkat akibat kerugian yang ditimbulkan terhadap sasaran dan besarnya tingkat kemungkinan yang terjadi, selanjutnya dapat ditentukan tingkat eksposur dari suatu resiko yang telah diidentifikasi dengan menggunakan formula sebagai berikut : Inherent risk (resiko bawaan) = kemungkinan x akibat. Melalui pengelompokan resiko berdasarkan atas hasil identifikasi, analisis, dan pengukuran dari resiko – resiko yang telah dikenali atau diidentifikasi, maka dapat dibuat peta peringkat risiko yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.
66
6) Proses Tanggapan dan Perlakuan atau Tindakan atas Resiko serta Rencana Tindak Lanjut Proses pemberian tanggapan atas resiko untuk menerima atau tidak dapat menerima resiko serta proses perlakuan atau tindakan atas resiko adalah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : •
Mengidentifikasi pilihan perlakuan atau tindakan;
•
Mempertimbangkan pilihan perlakuan atau tindakan;
•
Melaksanakan penilaian resiko atas perkiraan sisa resiko bila pilihan diterapkan;
•
Memberikan tanggapan menerima atau tidak menerima resiko.
7) Evaluasi Resiko Resiko tidak selalu tetap namun bersifat dinamis, dimana resiko – resiko
baru dapat timbul dan prioritas resiko dapat berubah
sejalan dengan terjadinya perubahan faktor eksternal maupun internal Perusahaan. Semua daftar resiko dari hasil penilaian harus senantiasa dilakukan review oleh para pemilik resiko untuk memperbaharui daftar resiko yang ada. Pelaksanaan review dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. 8) Pengungkapan Resiko Semua daftar resiko (dari hasil penilaian) yang ditemukan dan dikelola setiap unit kerja di lingkungan Perusahaan harus senantiasa dikomunikasikan kepada para stakeholders dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. Dalam rangka pengungkapan resiko kepada para stakeholders, materi yang akan diungkapkan
adalah
potensi
suatu
resiko
dan
dalam
pelaksanaannya sekurang-kurangnya harus memperhatikan halhal sebagai berikut : •
Merencanakan secara cermat dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengungkapan resiko sebelumnya;
67
•
Menerima
dan
melibatkan
para
stakeholders
sebagai
mitra; •
Melakukan uraian secara terbuka;
•
Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain;
•
Menerangkan dengan jelas dan efektif.
9) Peninjauan Ulang dan Perbaikan Berkelanjutan Pemilik risiko dalam unit kerja di lingkungan Perusahaan wajib secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penilaian dan pengelolaan resiko serta pemantauan dan peninjauan ulang resiko setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan wewenangnya masing – masing, hingga semua resiko dapat diidentifikasi dan senantiasa diperbaharui serta semua sisa resiko (residual risk) dari resiko – resiko yang dikelolanya senantiasa berada pada rating tingkat resiko rendah.
M. Pengawasan Dalam kegiatan pengawasan, PT. Pelindo III memiliki Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian dari manajemen yang independen dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu seluruh jajaran organisasi perusahaan dalam mengevaluasi keseluruhan aktivitas operasional usahanya. Dalam hubungannya dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, Satuan Pengawasan intern (SPI) harus memenuhi permintaan untuk menyajikan data atau laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. Satuan Pengawasan Intern Pelindo III merupakan pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
68
N. CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung jawab kepada masyarakat (CSR) merupakan bentuk kontribusi perusahaan pada pembangunan nasional sekaligus peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Pelindo III diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah dicanangkan pemerintah, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (pro-job) (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (pro-poor) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melalui PKBL, perusahaan berpartisipasi untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Program Kemitraan merupakan program yang dicanangkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap perkembangan perekonomian, terutama bagi usaha kecil di lingkungan perusahaan. Program Bina Lingkungan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan. Program
CSR
terkait
lingkungan
hidup
dilaksanakan
guna
mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan menyadari bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap adanya kesenjangan lingkungan sosial di sekitar perusahaan beroperasi. Atas dasar tersebut perusahaan selalu berupaya untuk membantu masayarakat agar bisa mengembangkan dirinya dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PeR05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Pelindo III melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kegiatan perusahaan di bidang ini meliputi:
69
1) Perbaikan
sarana
ibadah,
sarana
dan
prasarana
umum
di seluruh cabang operasional perusahaan; 2) Pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu; 3) Pemberian
beasiswa
untuk
anak
berprestasi
serta
pengembangan sarana pendidikan; 4) Bantuan modal kerja kepada 349 mitra binaan dan dana hibah yang dikeluarkan untuk pelatihan serta mengikutsertakan mitra binaan di pameran agar produk mitra binaan dapat dikenal luas serta memperluas pangsa pasar.
