Provinsi Kalimantan Utara
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Dengan dilantiknya Dr. H. Irianto Lambrie dan H. Udin Hianggio, B.Sc sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara periode jabatan 2016-2021 pada tanggal 12 februari 2016, maka Provinsi Kalimantan Utara memasuki babak baru dalam menyusun APBD, dimana tahun 2017 merupakan tahun pertama RPJMD yang memuat penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017, dimana dalam prosesnya daerah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017. KUA dan PPAS pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017. Substansi KUA APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran
pendapatan
daerah
untuk
Tahun
Anggaran
2017
serta
strategi
pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-1
Provinsi Kalimantan Utara manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 maka penyusunan APBD didasarkan oleh prinsip sebagai berikut: 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; 3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan 6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
Sebagaimana tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 yakni “PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
DASAR
SEBAGAI
LANDASAN MENUJU PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA” maka, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 diarahkan kepada pemenuhan infrastruktur dasar yakni pendidikan, kesehatan, prasarana jalan dan jembatan serta irigasi sebagai pendukung ketahanan pangan tanpa mengabaikan sektor pembangunan lainnya. Hal ini sejalan dengan Tema RKP Tahun 2017 yaitu “MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
UNTUK
MEMPERKUAT
FONDASI
PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS” dan penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut: Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-2
Provinsi Kalimantan Utara 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur, 2. Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan 3. Pembangunan infrastruktur irigasi untuk mewujudkan ketahanan pangan 4. Peningkatan pelayanan kesehatan 5. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah khususnya di wilayah perbatasan 6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil 7. Pengendalian pemanfaatan ruang, 8. Pengelolaan Kekayaan Pemerintah Daerah melalui investasi jangka panjang.
Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintah daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan Kebijakan Umum APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta
mampu
secara
komprehensif
mengakomodir
dinamika
pembangunan
Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
1.2.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Maksud penyusunan KUA ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2017 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2017. Adapun tujuan Penyusunan KUA APBD Tahun 2017 adalah : 1.
Menyediakan dokumen arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2017.
2.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-3
Provinsi Kalimantan Utara 3.
Menjamin
terciptanya
keterkaitan,
konsistensi
dan
sinergitas
antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. 4.
Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada: 1)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 ,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 4)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
6)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-4
Provinsi Kalimantan Utara 8)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-5
Provinsi Kalimantan Utara Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 18) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95); 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pendapatan Peraturan
dan
Belanja
Menteri
Dalam
Anggaran
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Negeri
Nomor
39
Tahun
2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-6
Provinsi Kalimantan Utara 24) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1); 26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2); 27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5); 28) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah
(RKPD)
Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1); 29) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20162021 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1)
1.4.
Sistematika Kebijakan Umum APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sitematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah tahun 2016 serta perkiraan tahun 2017.
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-7
Provinsi Kalimantan Utara Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan APBD. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah, meliputi Kebijakan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun 2017. 2. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah yakni Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. 3. Pembiayaan Daerah, meliputi Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Bab V Penutup
Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 I-8
