BAB I PENDAHULUAN. LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

BAB I PENDAHULUAN

LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum,Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah. Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 teleh diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.


Halaman 2

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.

KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di Jl. Raya Tiron Km.6 Tiron Nglames Madiun yang mempunyai yurisdiksi 206 Kelurahan/Desa dari 15 kecamatan, dengan luas wilayah 1.010,86 Km2 atau 101.086 Ha dan jumlah penduduk 769.497 jiwa.


Halaman 3

2.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI a.

TUGAS POKOK Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

b.

FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan

pelayanan

teknis

yustisial

dan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan

pelayanan dibidang administrasi perkara banding,

kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan

hukum

agama,

pelayanan

riset/penelitian,

pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya; LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 4

. Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan Analisa Beban Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : W13-A14/438.a/HK/III/2011, tanggal 1 Maret 2011

sebegai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 Tentang

Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut : 1.

Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;

2.

Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;

3.

Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;

4.

Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

5.

Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

6.

Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistemsistem yang dibangun. Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa

organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang : 1.

Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama ;

2.

Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

3.

Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;


Halaman 5

4.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

5.

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi ;

6.

Tata persidangan ;

7.

Penyelesaian perkara melalui mediasi ;

8.

Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim ;

9.

Penyampaian Salinan Putusan ;

10. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai oleh pihak berperkara; 11. Penembalian Sisa Panjar Biaya Perkara ; 12. Proses pemberkasan perkara dan minutasi ; 13. Publikasi putusan ; 14. Pengarsipan berkas perkara ; 15. Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan Eksekusi Lelang ; 16. Permohonan Banding ; 17. Permohonan Perkara Kasasi ; 18. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali ; 19. Penanganan Pengaduan Masyarakat ; 20. Pelayanan Legalisasi Produk Pengadilan Agama pada Direktorat Administrasi Peradilan Agama.

3.

STRUKTUR ORGANISASI Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 6

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. 4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti. 5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh oleh seorang Sekretaris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kaur. Yaitu Kaur Kepegawaian, Kaur. Keuangan, dan Kaur. Umum. 7. Panitera Pengadilan Agama merangkap Sekretaris Pengadilan Agama.

4.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam tahun 2012. Capaian kinerja 2012 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.


Halaman 7

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun disusun sebagai berikut: Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi. Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2012, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Agama untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk Tahun 2012. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2012. Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

tahun 2012, dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.


Halaman 8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA


Halaman 9

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah

mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. 1. Visi dan Misi Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” . Adapun Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan profesionalisme hakim dan aparat peradilan Agama ;

2.

Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern ;

3.

Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

4.

Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

5.

Meningkatkan kajian hukum Islam (Syari’at) sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama ;

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035. 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.


Halaman 10

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki

manajemen

informasi

yang

menjamin

akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi. 10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu : 1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu. 2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik. 3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik. 4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan. 5. Pelayanan Publik yang prima. 6. Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin. 7. “Justice For All” yang terdiri dari Perkara Prodeo, Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). 8. Pengawasan. Kedelapan program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis a. Tujuan


Halaman 11

Berdasarkan visi dan missi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. b. Sasaran Strategis Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : SASARAN 1 : Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 1. Prosentase Penyelesaian Perkara. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara

Target

Realisasi

%

80%

77%

96,25

Perkara yang ditangani tahun 2012 = sisa tahun 2011 + perkara masuk tahun 2012 Perkara yang ditangani tahun 2012 = 384 + 1.524 = 1.908 perkara Perkara Yang diputus tahun 2012 = 1.466 perkara Realisasi = 1.466 /1.908 x 100 = 77% Realisasi Indikator Kinerja Utama = 77/80 x 100 = 96,25% Sisa Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2011 adalah sebanyak = 384 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 1.524 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh


Halaman 12

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Madiun

adalah

sebanyak

1.908

perkara.Dalam tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus perkara sebanyak 1.466 perkara.Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 77%. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target, yaitu 96,25% dari target yang telah diterapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 77% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah 1.908 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 1.908 = 1.584 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 1.584:12 = 132 perkara .Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 9 orang ( 6 majelis hakim ) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 22 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80% penyelesaian perkara adalah target yang cukup ideal. Adapun tingkat penyelesaian perkara pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: Perkara yang ditangani tahun 2011 = sisa tahun 2010 + perkara masuk tahun 2011. Perkara yang ditangani tahun 2011 = 404+1.431=1.835 perkara Perkara yang diputus tahun 2011 = 1.451 perkara Realisasi = 1.451 /1.835 x100 = 79% Realisasi Indikator Kinerja Utama =79/80x100 = 98,57% Dengan demikian, Realisasi Indikator kinerja Utama tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 nilainya hampir sama .


Halaman 13

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah

Perkara

27 Pkr

17 Pkr

63%

Miskin

dan

Bagi

Masyarakat

Terpinggirkan

yang

diselesaikan tepat waktu Alokasi anggaran yang tersedia = 27 perkara x Rp 300.000,- = Rp. 8.100.000,Perkara miskin yang dilayani = 17 x 300.000,- = 5.100.000,Realisasi Indikator kinerja utama = 17/27 x 100 = 63% Berdasarkan DIPA tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapatkan dana prodeo sebanyak 27 perkara dana yang diterima sebesar Rp.5.362.000,-.Anggaran ini sudah terserap sebanyak 17 perkara x dengan jumlah biaya = Rp. 5.100.000,Dengan demikian untuk indikator kinerja belum melampaui target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, dan apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

0 Pkr

0 Pkr

0

Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum. Jumlah alokasi anggaran POSBAKUM yang tersedia = Rp.0,-


Halaman 14

Jumlah

layanan

POSBAKUM

bagi

masyarakat

miskin

yang

dilaksanakan = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama =0/0 x 100 = 0% 4. Jumlah Kegiatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Terpinggirkan Yang Mendapatkan Layanan Sidang Keliling. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Kegiatan Bagi Masyarakat Miskin

2 Kgt

2 Kgt

100

Yang Terpinggirkan Yang Mendapatkan Layanan Sidang Keliling. Jumlah alokasi anggaran tersedia = Rp.7.500.000,Jumlah Sidang keliling yang dilaksanakan = 2 Kgt Realisasi Indikator Kinerja Utama = 2/2 x 100 = 100% 5. Prosentse Putusan Yang Diunggah (Upload) ke Website. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentse Putusan Yang Diunggah (Upload)

95%

39,3 %

41,4

ke Website. Perkara putus tahun 2012 = 1.466 perkara Putusan yang di upload di webside = 576 putusan (576/1.466 x 100 = 39,3%) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 39,3/95 x 100 = 41,4% Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus sebanyak 1.466 perkara,sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 576. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target,yaitu hanya 41,4% dari 95% yang ditargetkan.


Halaman 15

6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

95%

0%

0

Jumlah permohonan informasi = 0 permohonan Jumlah informasi yang dilayani = 0 permohonan Realisasi Indikator kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0% Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melayani sebanyak 0 permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Agama Kabupaten madiun .Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian untuk indikator ini telah melampaui target yaitu 0% 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara Indikator Kinerja Prosentase Pelayanan Meja Informasi

Target

Realisasi

%

100 %

98,36%

98,36

Jumlah perkara putus =1.466 perkara Jumlah putusan yang telah diminutasi = 1.442 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 1.442 /1.446 x100 = 98,36% Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah dimutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak 1.466 perkara, Pengadilan Kabupaten Madiun pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas


Halaman 16

perkara sebanyak 1.442 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 98,36% SASARAN 2 : Terselesaikannya Adminitrasi Perkara Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel. 1. Prosentase proses adminitrasi penerimaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase

proses

adminitrasi

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

penerimaan perkara. Jumlah perkara diterima = 1.524 perkara Jumlah penyelesaian adminitrasi perkara diterima = 1.524 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 x 100 x 100 = 100% Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebanyak 1.524 perkara. Seluruh proses adminitrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin

dan

Standar

Operasional

Prosedur

Pengadilan

Agama

Kabupaten Madiun yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100%. 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara. Indikator Kinerja Prosentase proses pemeriksaan perkara.

Target

Realisasi

%

80 %

100 %

120,2

Jumlah perkara diterima = 1.524 Jumlah perkara diperiksa = (1.466 /1.524) x 100 = 96,2 % Realisasi Indikator Kinerja Utama = 96,2/80 x 100 = 120,2 %


Halaman 17

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebanyak 1.524 perkara. Sebanyak 1.466 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sedangkan sebanyak 442 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013 dan perkara ini adalah perkara yang diterima diakhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah 96,2, % yang berarti untuk indikator ini telah melampaui target, yaitu 120,2 %dari target yang telah ditetapkan . 3. Prosentase proses adminitrasi putusan perkara. Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Prosentase proses adminitrasi putusan

100 %

100 %

100

perkara. Jumlah perkara diputus = 1.466 perkara Jumlah penyelesaian adminitrasi perkara diputus = 1.466 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat memutus perkara sebanyak 1.466 perkara. Seluruh proses adminitrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Halaman 18

%

Prosentase proses penyampaian salinan

100 %

100 %

100

putusan kepada para pihak.

Jumlah perkara yang diputus = 1.466 perkara Jumlah salinan putusan yang disampaikan = 1.466 perkara Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan

Agama

dinyatakan

bahwa

Pengadilan

wajib

menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus perkara sebanyak 1.466 perkara.seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%. Jumlah cerai talak yang telah diikrarkan = 436 perkara Jumlah cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap = 813 perkara Jumlah akta yang telah diterbitkan = 1.249 akta cerai Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100% Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2012 telah dapat memutus perkara cerai gugat sebanyak 436 dan cerai talak 813. Perkara cerai gugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebanyak 1.249 dan telah diterbitkan akta cerai sebanyak 1.249. Sedangkan putusan cerai talak yang telah diikrarkan adalah sebanyak 436 dan telah seluruhnya diterbitkan akta cerai. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah memenuhi target, yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan . Jumlah yang meminta akta cerai = 2.498 akta cerai Jumlah akta cerai yang diserahkan = 2.498 akta cerai LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 19

Realisasi Indiktor Kinerja Utama = 100/100x 100 = 100% Dalam tahun 2012 Pengadilan Kabupaten madiun telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1249 perkara.Karena Akta Cerai untuk suami istri maka ada 2.498 akta cerai. Selama tahun 2012 ini ada 2.498 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama, yang berarti telah 100% akta cerai telah diserahkan Kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target . Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun . SASARAN 3: Terwujudnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Indikator Kinerja Prosentase mediasi yang berhasil

Target

Realisasi

%

100 %

100 %

100

Jumlah perkara yang dimediasi = 286 perkara Jumlah mediasi yang berhasil didamaikan = 2 perkara ( 2/286 x 100 = 0,7% ) Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0,7/6 x 100 = 11,6% Realisasi Indikator Kinerja Utama ini tidak berhasil karena pihak yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun hampir seluruhnya telah melalui proses perdamaian di keluarga masingmasing,sehingga mereka mendaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sulit untuk didamaikan. SASARAN 4 : Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien Indikator Kinerja


Target

Realisasi

Halaman 20

%

Prosentase

pengaduan

yang

100 %

0%

0

ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima = 0 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0 Realisasi Indikator Kinerja Utama = 0/0 x 100 = 0%

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mewujudkan renstra tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan program prioritas yang harus di laksanakan setiap tahunnya termasuk untuk tahun 2012 yang dijabarkan melalui beberarpa kegiatan pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan kontribusi pada visi dan misi untuk mewujudkan tujuan. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2012 ditetapkan 21 program dengan 57 kegiatan. Program-program dan kegiatankegiatan tersebut meliputi : 1. Penataan menejemen peradilan, dengan kegiatan : a. Pengawasan dan pembinaan melalui rapat koordinasi b. Melaksanakan job discription c. Evaluasi kegiatan dengan 2. Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara, dengan kegiatan : a. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam Register perkara tingkat pertama b. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam Register perkara banding c. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam Register perkara Kasasi d. Menerima pendaftaran perkara dan mencatat dalam Register perkara PK 3. Transparansi keuangan perkara dengan kegiatan : a. Pencatatan buku register keuangan perkara LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 21

b. Pembayaran biaya perkara melalui Bank 4. Penggunaan program SIADPA dalam penanganan perkara, dengan kegiatan : a. Penerimaan perkara b. Pelaporan perkara 5. Peningkatan mutu perkara dalam penyelesain perkara, dengan kegiatan : a. Menyelesaikan perkara Tahun lalu b. Melakukan tahapan persiapan persidangan tingkat pertama c. Menyidangkan perkara tingkat pertama melalui tahap persidangan 6. Pemanfaatan jaringan komputer, dengan kegiatan : a. Ketepatan waktu pemanggilan para pihak b. Pembuatan Berita Acara Persidangan melalui Aplikasi SIADPA 7. Penyelesaian perkara secara tepat dan berwibawa dengan kegiatan : a. Memutus perkara b. Pemberitahuan isi putusan c. Minutasi perkara d. Pembuatan Akta Cerai 8. Peningkatan kesejahteraan, mutu dan keakuratan data pegawai, dengan kegiatan : a. Membuat SK-SK b. Membuat DP3 c. Menerbitkan KGB d. Membuat SPMT/SPMJ e. Memeberikan cuti pegawai f. Memproses usulan pindah tugas g. Mengelola program SIMPEG h. Memberikan gaji dan tunjangan pegawai i. Memberikan uang pegawai


Halaman 22

j. Memberikan pakaian dinas pegawai 9. Peningkatan pengembangan pegawai,dengan kegiatan: a. Mengikutsertakan pegawai dalam seminar / pelatihan b. Memproses permohonan ijin belajar 10. Peningkatan wasbin dan penegakan disiplin pegawai, dengan kegiatan: a. Membuat absensi pegawai b. Merekap laporan absensi pegawai c. Melaksanakan rapat dinas pegawai 11. Menyusun rencana penggunaan anggaran tahun 2013 dengan kegiatan : a. Menyusun RKA-KL tahun 2013 b. Menghimpun rencana kegiatan seluruh bidang c. Mengalokasikan anggaran per kegiatan 12. Penertiban pelaksanaan anggaran dengan kegiatan ; a. Membuat SPP dengan SPP b. Menerbitkan SPM c. Membayar pajak 13. Penertiban laporan keuangan, dengan kegiatan : a. Pencatatan buku kas umum b. Pencatatan buku pengawasan kredit c. laporan kredit 14. Pelaksanaan tata persuratan,dengan kegiatan: a. Menerima,mencatat dan mendistribusikan surat b. Mengarsikan surat 15. Pengelolaan barang / kekayaan negara ,dengan kegiatan : a. Pengandaan sarana dan prasarana b. Menyelenggarakan adminitrasi SIMAK-BMN c. Melaksanakan pemeliharaan inventaris kantor d. Mendistribusikan ATK 16. Peningkatan pelayanan perpustakaan kerja,dengan kegiatan : a. Membuat tata tertib pengguna perpustakaan b. Menerima dan mendistribusikan buku dari pusat


Halaman 23

17. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan kantor, dengan kegiatan : a. Memelihara keamanan kantor b. Memelihara kebersihan kantor 18. Proses berperkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan kegiatan : a. Meringankan panjar biaya perkara b. Keterbukaan Informasi c. Penunjukan Hakim Mediasi 19. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan : 20. Meningkatkan mutu pelayanan riset dengan kegiatan mengupayakan sarana dan prasarana yang memadahi untuk pelaksanaan riset 21. Pemanfaatan teknologi informasi dengan kegiatan pengelolaan website dan email Pengadilan. B.

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012


Halaman 24

RENCANA KINERJA TAHUN 2012 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya penyelesaian perkara 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara yang

sederhana,

tepat

transparan dan akuntabel

80 %

waktu, 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

27

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

0

4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

2.

Terselesaikannya

90%

5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

90%

6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi

95 %

7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

95%

Administrasi 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

100%

perkara yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara

80%

akuntabel

3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.

100%

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

100%

5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.

80%

Halaman berikutnya… LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Halaman 27

No. 3.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Tersedianya Dukungan manajemen 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi dan

tugas

teknis

dalam

penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Pemerintah (SAP).

12

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.

100 %

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.

85.626.300

4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu.

100 %

5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. 4.

Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Aparatur

Pengadilan

486.757.000 1

Agama

Kabupaten Madiun 5.

6.

Terwujudnya SDM yang Profesional 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

1

dan memiliki integritas tinggi.

2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek

6

3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek

3

4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.

3

pelaksanaan 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua

4

Terwujudnya

Pengawasan internal yang efektif 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa dan efisien

Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

4 2 Halaman berikutnya…


Halaman 28

C.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya penyelesaian

Indikator Kinerja

TARGET

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

80 %

perkara 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin

yang sederhana, tepat

dan Terpinggirkan yang diselesaikan

waktu, transparan dan

tepat waktu.

akuntabel

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin

27

0

dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin

2

yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase

putusan

yang

diunggah

95 %

(upload) ke website.



90 %


100 %

Halaman 29

Program/ Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran 66.600.000,-

2.

Terselesaikannya Administrasi

1. Prosentase perkara

proses

administrasi

penerimaan perkara.

Peningkatan Manajemen

66.600.000,-

Peradilan Agama

yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel

100 % 80 %


100 %

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

100 %

5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. 3.

100 %

Tersedianya Dukungan 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai manajemen dan tugas

dengan Sistem Akuntansi Pemerintah

teknis

(SAP).

dalam

12

Operasio-nal 100 %

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung.

85.626.300

4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Tersedianya

100 % Operasional/

Pemeliharaan Perkantoran.


486.757.000

Halaman 30

1.307.601.000 486.757.000

2. Penyelenggaraan

Meningkat.

5. Jumlah

Gaji

dan Tunjangan

penyelenggaraan Fungsi 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Peradilan

1. Pembayaran

Pemeliharaan Perkantantoran

dan

4.

Tersedianya Sarana dan 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Prasarana Pengadilan

Aparatur

1

Gedung

Agama

Kabupaten Madiun 5.

Terwujudnya SDM yang 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Profesional memiliki

dan

Jabatan

1

integritas 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang

tinggi.

mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah

Pejabat

6

Kepaniteraan

yang

mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah

Hakim

3

yang

mengikuti

Diklat/Bintek. 6.

Terwujudnya

1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan

pelaksanaan Pengawasan

3

perkara oleh Ketua

4

internal 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan

yang efektif dan efisien

Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah

Pengawasan

4 Oleh

Hakim

Pengawas Bidang


2

Halaman 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


Halaman 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengkuran terhadap tingkat capaian Kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA NO.

SASARAN URAIAN

1.

Terwujudnya penyelesaian

1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

perkara yang sederhana, tepat

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan

waktu, transparan dan akuntabel

Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

TARGET

REALISASI

%

80 %

77 %

101

27

17

63

0

0

0

2

2

100

3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling


Halaman 33

5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.

2.

95 %

39,3 %

41,4


95 %

0%

0


100 %

98,36 %

98,36

Terselesaikannya Administrasi

1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.

100 %

100%

100

perkara yang efektif, efisien, dan

2. Prosentase proses pemeriksaan perkara

80 %

96,2 %

120,2

akuntabel


100%

100%

100

100%

100%

100

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

12

12

100

100 %

100 %

100

90.000.000

85.626.300

95,1

100 %

100 %

100

486.757.000

486.757.000

100

4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase Penerbitan Akta Cerai 6. Prosentase proses penyerahan akta cerai kepada para pihak. 3.

Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis

1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

dalam penyelenggaraan Fungsi

2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat.

Peradilan

3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.


Halaman 34

4.

Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

1

1

100

1

1

100

6

6

100

6

6

100

4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.

3

3

100

1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh

4

4

100

4

4

100

2

2

100

Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 5.

Terwujudnya SDM yang

1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan

Profesional dan memiliki

2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti

integritas tinggi.

Diklat/Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek

6.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien

Ketua 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang


Halaman 35

B.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN 1: Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 1.

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara. Sisa Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2011 adalah sebanyak : 384 perkara sedangkan perkara yang diterima tahun 2012 adalah sebanyak 1.524 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebanyak 1.908 perkara. Dalam Tahun 2012 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus perkara sebanyak 1.466 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2011 dan perkara tahun 2012 adalah 77 %. Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yang ditetapkan. Perlu dijelaskan di sini bahwa sampai saat ini Mahkamah Agung belum menetapkan berapa target yang ideal untuk prosentase penyelesaian perkara ini. Namun target 77% yang dapat diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah suatu target yang cukup ideal karena Jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah 1.908 perkara kalau ditargetkan harus diselesaikan sedikitnya 80% maka perkara yang harus diputus adalah 80% x 1.908 = 1.526 perkara yang berarti setiap bulan harus dapat memutus perkara sebanyak 1526 : 12 = 127 perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara untuk tahun 2012 belum mencapai target yaitu 77%. Apabila dibandingkan dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 9 orang ( 6 majelis hakim) maka setiap majelis hakim harus dapat memutus perkara sebanyak 6 s/d 7 perkara setiap bulannya. Dengan demikian target 80% penyelesaian perkara adalah hampir tercapai.


Halaman 36

2.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan DIPA Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mendapatkan dana prodeo sebanyak 27 perkara @ Rp. 300.000,= Rp. 8.100.000,- sedangkan dana yang diterima sebesar 5.362.000,-. Anggaran ini terserap sebanyak 17 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 5.100.000,- dengan sisa anggaran Rp. 262.000,-. Dengan demikian untuk indiktor kinerja belum mencapai target, apabila target tersebut didasarkan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA, tetapi apabila target tersebut didasarkan pada apakah seluruh permohonan perkara prodeo telah dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, ternyata seluruh permohonan perkara prodeo telah dapat dilayani oleh Pengadilan Kabupaten Madiun .

3.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdasarkan DIPA tahun 2012 tidak mendapatkan dana untuk layanan Posbakum

4.

Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memutus sebanyak 1.466 perkara, sedangkan jumlah putusan tahun 2012 yang diunggah (upload) ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 576 perkara atau sebanyak 39,3 %. Untuk indikator ini telah mencapai target .

5.

Prosentase Pelayanan Meja Informasi Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melayani seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebanyak 0 pengajuan. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target.


Halaman 37

6.

Prosentase Minutasi Berkas Perkara Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak putusan diucapkan berkas perkara harus sudah diminutasi. Berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Agama sebagai pengaman. Dari jumlah putusan sebanyak

1.466 perkara, Pengadilan

Agama Kabupaten Madiun.pada tahun 2012 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 1.442 berkas perkara, yang berarti indikator kinerja hampir memenuhi target yaitu realisasi 98,36 %. SASARAN 2 : Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 1.

Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebanyak 1.524 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator telah mencapai target yaitu 100 %.

2.

Prosentase proses pemeriksaan perkara. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tahun 2012 dan sisa tahun lalu adalah sebanyak 1.908 perkara. Sebanyak 1.466 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama sedangkan sebanyak 442 perkara belum diperiksa oleh Majelis Hakim karena baru dapat diperiksa pada tahun 2013, dan perkara ini adalah perkara yang diterima di akhir tahun 2012. Prosentase perkara yang dapat


Halaman 38

diperiksa oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah 77 % yang berarti untuk indikator ini hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 80 %. 3.

Prosentase proses administrasi putusan perkara. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dapat memutus perkara sebanyak 1.466 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan dan memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerimakan sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Prosentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100%.

4.

Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memberikan salinan putusan kepada para pihak sebanyak 1.466 perkara. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

5.

Prosentase Penerbitan Akta Cerai. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2012 telah dapat memutus perkara Cerai Gugat sebanyak 813 dan Cerai Talak sebanyak 436 Perkara Cerai Gugat yang telah mempunyai Hukum Tetap adalah sebanyak 813 yang telah diterbitkan Akta Cerai sebanyak 1.249 sedangkan Putusan Cerai Talak yang telah diikrarkan sebanyak 436 dan indikator Kinerja ini telah mencapai 95 %.

6.

Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. Dalam tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.249 perkara. Karena Akta Cerai ini untuk suami isteri maka ada 2.498 akta cerai yang harus disampaikan kepada para pihak. Selama tahun 2012 ini ada 2.498 akta cerai yang


Halaman 39

diserahkan kepada para pihak yang datang di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sisanya sebanyak 2.498 akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, yang berarti telah 100% akta cerai yang telah disampaikan kepada para pihak. Dengan demikian target untuk indikator ini telah mencapai target. Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun .

SASARAN 3: Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan 1.

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Setiap bulan yaitu tepatnya paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengirimkan laporan yang sesuai dengan dengan sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), yang berarti pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengirimkan Laporan keuangannya baik kepada KPPN Madiun maupun ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebanyak 12 kali. Dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai.

2.

Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Pada

tahun

2012

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Madiun

berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0236/005-01.2.01/15/2012

untuk

Unit

Organisasi

Badan

Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.802.888.000,- dengan perincian untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.316.131.000,- Belanja Barang sebesar Rp. 486.757.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0.


Halaman 40

Sedangkan realisasi dari DIPA tersebut adalah sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar Rp.1.424.864.759,- Belanja Barang Rp. 484.283.837,-, Belanja Modal Rp. 0 Untuk Indikator kinerja ini ternyata Pengadilan Agama Kabupaten Madiun belum dapat mencapai target. 3.

Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Pada tahun 2012 Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Negara oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah sebesar Rp. 85.626.300,- sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 90.000.000,-. Dengan demikian untuk indikitor kinerja telah melampaui target.

4.

Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Setiap tanggal 1 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah dapat membayarkan gaji kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun melalui rekening masing-masing Hakim dan pegawai, sedangkan untuk remunerasi, setiap ada transfer remunerasi dari Mahkamah Agung pada hari itu juga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah menyerahkan kepada Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Dengan demikian untuk indikator kinerja ini realiasasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5.

Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran. Dalam DIPA tahun 2012 telah tersedia anggaran untuk Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkarantoran sebesar 188.505.000,- Anggaran ini belum sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian untuk indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan.


Halaman 41

SASARAN 4 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak ada pengadaan barang inventaris Perlengkapan Sarana Gedung. Pengadaan ini telah dapat pada tahun 2012, yang berarti target untuk indikator telah tercapai. SASARAN 5 : Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi. 1.

Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2012 tidak memiliki Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berarti indikator kinerja ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.

Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek Ada 6 (enam) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Pejabat kesekretariatan yaitu : a. Orientasi Bendahara Pengeluaran. b. Bintek Administrasi Pengelolaan Kepegawaian. c. Bintek Penyusunan Program dan Anggaran tahun 2012. d. Bintek Pengelolaan Perlengkapan / Simak BMN e. Bintek Pengelolaan Keuangan Negara. f. Diklat PPAKP g. Bintek Lakip h. Bintek Perpustakaan i. Sosialisasi Revormasi Birokrasi Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.


Halaman 42

3.

Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek Ada 3 (tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Pejabat Kepaniteraan yaitu : a. Orientasi Pola Bindalmin. b. Pelatihan/Bintek Panitera Pengganti. c. Pelatihan/Bintek Jurusita Pengganti. d. Sosialisasi Siadpa e. Bintek Manajemen Peradilan f. Sosialisasi Bintek Implementasi Informasi Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

4.

Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek. Ada 3 (tiga) Pelatihan/Bintek pada tahun 2012 yang diikuti oleh Hakim yaitu : a. Orientasi Kepemimpinan. b. Sosialisasi/Bintek Mediasi. c. Sosialisasi/Bintek Perilaku Hakim. d. Kehumasan e. Pola Bindalmin f. Sosialisasi Hukum Acara Peradilan Agama g. Bimbingan Teknis Yustisial Hakim Dengan demikian target untuk indikator kinerja ini dapat tercapai 100%.

SASARAN 6 :Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Sesuai dengan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama diwajibkan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali


Halaman 43

terhadap keuangan perkara yang berarti dalam setahun Ketua Pengadilan Agama mengadakan pemeriksaan sebanyak 4 kali. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama tahun 2012 telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan perkara sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target. 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). Panitera/Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku telah mengadakan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap keuangan negara (DIPA), yang berarti selama tahun 2012 Panitera/Sekretaris telah mengadakan pemeriksaan terhadap keuangan sebanyak 4 kali. Dengan demikian indikator kinerja ini telah memenuhi target yaitu 100%. 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Selama tahun 2012 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya telah dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berarti target dalam indikator kinerja ini telah tercapai yaitu 100 %.


Halaman 44

BAB IV PENUTUP


Halaman 45

BAB IV PENUTUP

A.

KESIMPULAN 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 2012 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2013. 3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik ; 4. Penyelesaian perkara pada tahun 2012 pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 384 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 1.524 perkara sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berjumlah 1.908 perkara, dari jumlah sebanyak 1.908 perkara tersebut


telah berhasil

Halaman 46

diselesaikan sebanyak 1.466 perkara (77%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2012 sebanyak 442 perkara (23,1%); 5. Dalam hal pelaksanaan anggaran, pada dasarnya tidak terdapat hambatan ;

B.

SARAN - SARAN Mohon kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, agar : 1. Diterbitkan Surat Edaran tentang standarisasi sisa minimal perkara pada akhir tahun; 2. Diupayakan penambahan pegawai sesuai dengan beban tugas Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kelas IB; 3. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya karena adanya fluktuasi harga; 4. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yusttisial dan tugas umum.

Madiun, 13 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun, TTD Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH. NIP. 19670716 199303 1 009.


Halaman 47

BAB V LAMPIRAN - LAMPIRAN


Halaman 48

Lampiran 1 STRUKTUR ORGANISASI PENGDILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN


Halaman 49

Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) TAHUN 2013

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN No

Kinerja Utama

1

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan

Penanggung Jawab

Sumber Data

Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara

Perbandingan antara perkara yang ditangani dengan perkara yang diputus

Ketua/Hakim Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu.

Perbandingan antara perkara prodeo yang diterima dengan alokasi anggaran perkara prodeo

Panitera/Sekretaris


Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum

Perbandingan antara perkara yang diterima dengan alokasi anggaran posbakum

Panitera/Sekretaris


Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling

Perbandingan antara jumlah kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan dengan alokasi anggaran

Panitera/Sekretaris



Halaman 50

Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara 2

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel

Prosentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara. Prosentase Proses Pemeriksaan Perkara Prosentase Proses Administrasi Putusan Perkara. Prosentase Proses Penyampaian Salinan Putusan kepada para pihak. Prosentase Penerbitan Akta Cerai


Perbandingan antara perkara yang diputus dengan upload putusan di website Perbandingan antara pemohon informasi dengan jumlah yang dilayani Perbandingan antara perkara yang diputus dengan perkara yang diminutasi

Panitera/Sekretaris

Perbandingan perkara yang diterima dengan penyelesaian administrasi penerimaan perkara Perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang diperiksa Perbandingan antara yang diputus dengan administrasi putusan perkara

Panitera/Sekretaris

Perbandingan antara perkara yang diputus/diminta para pihak dengan salinan yang diserahkan kepada para pihak

Panitera/Sekretaris

Perbandingan antara putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan dengan akta cerai yang telah diterbitkan

Panitera/Sekretaris

Halaman 51

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

3

Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi

Prosentase Proses Penyampaian Akta Cerai kepada para pihak.

Perbandingan antara akta cerai yang diminta oleh para pihak dengan yang disampaikan

Panitera/Sekretaris


Prosentase mediasi yang berhasil

Perbandingan antara jumlah perkara yang dimediasi dengan yang berhasil didamaikan

Ketua/Hakim Panitera/Sekretaris



Halaman 52

Lampiran 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Terwujudnya penyelesaian perkara 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara yang sederhana, tepat waktu, 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang transparan dan akuntabel diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

80 % 27

2.

Terselesaikannya Administrasi 1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. perkara yang efektif, efisien, dan 2. Prosentase proses pemeriksaan perkara akuntabel 3. Prosentase proses administrasi putusan perkara. 4. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. 5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.

100% 80% 100% 100% 80%

3.

Tersedianya Dukungan manajemen 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi dan tugas teknis dalam Pemerintah (SAP). penyelenggaraan Fungsi Peradilan 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.

4.

Tersedianya Sarana dan Prasarana 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung


Halaman 53

0 2 90 % 95 % 95 %

12 100 % 90.000.000 100 % 486.757.000 1

Aparatur Pengadilan Kabupaten Madiun

Agama

5.

Terwujudnya SDM yang Profesional 1. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan dan memiliki integritas tinggi. 2. Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek 3. Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek 4. Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.

1 6 6 3

6.

Terwujudnya pelaksanaan 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua Pengawasan internal yang efektif dan 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa efisien Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

4


Halaman 54

4 2

Lampiran 4 MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1.

Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, 1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan layanan sidang keliling 5. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 6. Prosentase Pelayanan Meja Informasi 7. Prosentase Minutasi Berkas Perkara

2.

Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, 1. efisien, dan akuntabel 2. 3. 4. 5.

3.

Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis 1. Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan Pemerintah (SAP). 2. Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. 3. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. 4. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. 5. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.

4.

Tersedianya

Sarana

dan


Prasarana

Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak.

Aparatur 1. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung

Halaman 55

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 5.

Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki 1. integritas tinggi. 2. 3. 4.

6.

Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang 1. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan perkara oleh Ketua efektif dan efisien 2. Jumlah Pengawasan terhadap Keuangan Negara (DIPA) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Pansek). 3. Jumlah Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang


Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan Jumlah Pejabat Kesekretariatan yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah Pejabat Kepaniteraan yang mengikuti Diklat/Bintek Jumlah Hakim yang mengikuti Diklat/Bintek.

Halaman 56

Lampiran 4 PERNYATAAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efiktif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : H. Moh. Ibrahim, SH.,MH Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Nama : Drs. Amam Fakhrur, SH.,MH Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Halaman 57

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 13 Pebruari 2013 Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun Pihak Kedua

Panitera / Sekretaris PTA Surabaya Pihak Pertama

TTD Drs. Amam Fakhrur, SH.,MH


H. Moh. Ibrahim, SH.,MH

Halaman 58

Lampiran 4 MATRIKS RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TAHUN 2010 – 2014

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi

1.

Meningkatkan profesionalisme Hakim dan Aparat peradilan Agama ;

2.

Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern ;

3.

Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK);

Tujuan Stategis

4.

Meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

5.

Meningkatkan kajian hukum Islam (Syari’at) sebagai sumber hukum materiil Peradilan Agama ;

1.

Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

2.

Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

3.

Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

4.

Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.


Halaman 56

1. MATRIK PENCAPAIAN KINERJA No. Tujuan 1.

Indikator Tujuan

Mewujudkan 1. Prosentase penyelesaian perkara Jumlah yang sederhana, tepat Penyelesaian waktu, transparan dan Perkara akuntabel 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan


Sasaran

Indikator Sasaran

Terwujudnya 1. Prosentase penyelesaian perkara Jumlah yang sederhana, tepat Penyelesaian waktu, transparan dan Perkara akuntabel 2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. 3. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum 4. Jumlah kegiatan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan yang mendapatkan

Halaman 57

Thn 2010 80 %

Target Jangka Menengah Thn Thn Thn Thn 2011 2012 2013 2014 80% 80% 80% 80%

27

27

27

27

27

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

5.

6. 7. 2

Penyelesaian 1. Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. 3. 4.

layanan sidang keliling Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.


5.

6. 7. Terselesaikannya 1. Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel 2. 3. 4.

Halaman 58

layanan sidang keliling Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website. Prosentase Pelayanan Meja Informasi Prosentase Minutasi Berkas Perkara Prosentase proses administrasi penerimaan perkara. Prosentase proses pemeriksaan perkara Prosentase proses administrasi putusan perkara. Prosentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.

60%

60%

60%

60%

60%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3. 4.

5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. Mewujudkan Prosentase mediasi Terwujudnya penyelesaian perkara yang berhasil penyelesaian perkara melalui mediasi melalui mediasi Mewujudkan Prosentase Terwujudnya pelaksanaan pengaduan yang pelaksanaan Pengawasan internal ditindaklanjuti Pengawasan internal yang efektif dan yang efektif dan efisien efisien

5. Prosentase proses penyampaian akta cerai kepada para pihak. Meningkatnya Prosentase mediasi yang berhasil Meningkatnya Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%



Halaman 59

Lampiran 4 2. MATRIK KINERJA ANGGARAN

N o.

Tujuan

1.

Mewujudkan Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Indikator Tujuan

Indikator Sasaran Thn 2010

1.

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.

Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

3. 4.

5.

2

Sasaran

Mewujudkan Tersedianya Sarana dan


1.

2.

3. 4.

5.

Jumlah Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat. Jumlah PNBP Mahkamah Agung. Prosentase Pembayaran Gaji, Remunerasi tepat waktu. Jumlah Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran.

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sarana

Halaman 60

Target Jangka Menengah Thn Thn Thn 2011 2012 2013

Thn 2014

12

12

12

12

12

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

83.536.200

83.710.000

85.626.300

90.000.000

90.000.000

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

264.462.000

264.822.000

486.757.000

426.988.000

500.000.000

1

1

1

1

1

Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Gedung

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Gedung



Halaman 61

Lampiran 5 SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN SURAT KEPUTUSAN Nomor : W13-A14/ /KU.01/SK/II/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2012 Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 Nomor : 0236/00501.2.01/15/2012, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.


Halaman 62

4. Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masing-masing. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedotnan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 0236/005-01.2.01/15/2012. MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

: : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut : NO

NAMA

JABATAN

SEBAGAI

1

2

3

4

1.

Drs. H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH

2.

Drs. ABDUL QODIR, MH

3.

Drs. MUCHTAROM

4.

Drs. HARUNURRASYID

5.

ST. MAR’ATU ULFAH, S.Ag

6.

GHULAM MUHAMMADY, SH


Ketua Wakil ketua Panitera/Sekretaris Wakil Panitera

Pengarah Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua

Wakil Sekretaris

Sekreatris

Panitera Muda Permohonan

Anggota

Halaman 63

Kedua

7.

SUPARNO, S.Ag

Panitera Muda Hukum

Anggota

8.

RINI WULANDARI, SH

Panitera Muda Gugatan

Anggota

9.

CAHYANI, SH

Kaur Kepegawaian

Anggota

10.

RAHMAWATI, SH

Kaur Keuangan

Anggota

11.

MASHURI, S.Ag

Kaur Umum

Anggota

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Madiun Pada Tanggal : 13 Pebruari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran, TTD Drs. MUCHTAROM. NIP. 19531102 198703 1 002


Halaman 64

BAB I PENDAHULUAN. LAKIP Tahun 2012 Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Recommend Documents