BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Dari berbagai kajian terungkap bahwa kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor-sektor pembangunan lainnya. Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra kota, hingga menurunnya perekonomian ditingkat daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain: a) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan bulan November tahun 2007, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkahlangkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs); dan b) Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada event ini telah diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan sanitasi di daerah. Sejalan dengan berbagai upaya tersebut diatas, Pemerintah telah mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang melibatkan berbagai sektor dalam hal ini melalui Kementian Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari: Kementian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kesehatan, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perumahan Rakyat, dan Kementrian Keuangan. PPSP diharapkan dapat mewujudkan target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 dan mewujudkan pencapain beberapa sektor prioritas pembangunan sanitasi yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 htentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. PPSP merupakan program pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah, di mana pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi dilakukan secara sinergi oleh seluruh stakeholder sanitasi, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten/Kota. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), kabupaten/kota wajib menyiapkan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS). Buku Putih Sanitasi merupakan dokumen yang berisi kondisi (existing) sanitasi saat ini. Dokumen Buku Putih Sanitasi berfungsi sebagai data dasar (baseline) kondisi sanitasi kabupaten/kota sebagai pedoman dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK), monitoring dan evaluasi sanitasi. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan strategis sanitasi jangka menengah yang komprehensif dan terintegrasi. Selain berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, SSK juga berfungsi sebagai kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja serta memberikan gambaran indikasi kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah.
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Bima 2012
1
Pemerintah Kota Bima pada tahun 2011 mengajukan minat untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), dan ditetapkan sebagai peserta Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2012 berdasarkan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 660/4500/VI/Bangda tanggal 26 September 2011. Keikut sertaan Kota Bima dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), didasarkan atas kondisi geografis Kota Bima yang berbukit-bukit dan penyebaran penduduk yang tidak merata yang berdampak pada timbulnya permasalahan di bidang sanitasi. Masyarakat di yang bertempat tinggal di daerah perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) sebagian besar masih buang air besar sembarangan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan masyarakat yang berada di pusat pemerintahan dan perekonomian sebagian besar limbah cair maupun padat langsung dibuang ke selokan/drainase dan sungai yang mengakibatkan sering terjadi banjir dan genangan air. Beberapa hal yang mendorong terjadinya kondisi tersebut diatas, juga disebabkan oleh lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk itu diperlukan disusun Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai informasi dasar yang merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi, serta arah pengembangan sektor sanitasi Kota Bima saat ini. 1.2 Landasan Gerak Definisi secara umum Sanitasi adalah suatu proses muliti langkah dimana berbagai jenis limbah hdikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Sanitasi merupakan upaya membuang limbah cair domestic dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan, yang terdiri atas tiga sub sektor yakni: a. Pengelolaan Air Limbah; Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktivitas dapur, kamar mandi dan air cucian dimana kuantitasnya antara 50- 70% dari rata-rata pemakaian air bersih (120-140 liter/orang/hari). Limbah cair dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni black water dan grey water. Black water dihasilkan dari WC sebagai pembuangan (user interface) yang terdiri dari urin, tinja, air pembersih anus, materi pembersih dan materi lainnya, dan air guyur. Grey water dihasilkan dari air bekas mandi, mencucui pakaian, dan buangan cair dapur. Pengelolaan air limbah dapat dikelompokkan sebagai berikut: Sistem setempat (on site), air limbah (grey water dan black water) langsung diolah setempat. Sistem terpusat (off site), air limbah dialirkan melalui perpipaan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Hibrida, merupakan modofikasi dari kedua system yang ada. b. Pengelolaan Sampah; Sampah rumah tangga adalah bagian terbesar dari sampah perkotaan yang berjumlah sekitar 60%. Sampah rumah tangga terdiri dari sisa makanan, kertas pembungkus, kaca, limbah taman, limbah rumah tangga yang besar, dan limbah berbahaya. Sampah rumah tangga diklasifikasikan menjadi sampah basah dan sampah kering. Sampah basah sebagian besar bisa terurai secara alami dan berpotensi besar untuk kompos yang umumnya berasal dari sisa makanan dan bekas pemangkasan tanaman, diluar itu adalah sampah kering. Pengelolaan sampah dibagi dalam 2 (dua) aktivitas utama, yakni pengumpulan dan pemrosesan akhir.
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Bima 2012
2
c. Drainase Perkotaan; System drainase perkotaan terdiri dari beberapa elemen yang seringkali dioperasikan dan dikelola oleh berbagai institusi, baik secara rasional, propinsi, maupun kabupaten/kota. Sistem darinase perkotaan dibagi menjadi: Drainase makro, yang terdiri dari sungai, drainase primer dan sekunder, yang umumnya dioperasikan oleh propinsi atau balai Drainase tersier, umunya direncanakan, dibangun, dan dirawat oleh pemerintah kota, bahkan seringkali melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam kenyataannya system drainase tersier sangat mempengaruhi pelayanan perbaikan sanitasi karena memiliki fungsi ganda: sebagai tempat pembuangan dan pengaliran grey water dan black water sepanjang tahun; dan penyaluran air hujan/limpasan saat musim hujan tiba. Wilayah Kajian penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang mencakup seluruh wilayah administrasif Kota Bima, yang terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan terbagi dalam 38 kelurahan. Pemerintah Kota Bima mengusung Visi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013, adalah: ”Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Pendidikan Menuju Masyrakat yang Maju dan Mandiri”. Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Bima merumuskan Misi Pembangunan Daerah adalah : a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima yang didukung oleh pelayanan publik yang prima dan pembangunan keagamaan. b. Pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada pembangunan ekonomi masyarakat dan penataan kelembagaan di tingkat lokal dan kelurahan. c. Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengendalian ruang yang mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dan penataan kota. Sejalan dengan Visi dan Misi Pemeintah Kota Bima, telah menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan pengembangan perdagangan dan jasa, serta pendidikan. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Bima Tahun 2012 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kota Bima saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Bima ini adalah untuk: a. Memberi informasi sarana sanitasi yang tersedia saat ini secara komprehensif. b. Melakukan analisis permasalahan sanitasi dipandang dari segala aspek. c. Menjadi bahan informasi bagi semua stakeholder dalam memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan. d. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota. 1.4 Metodologi Metodologi yang digunakan pada proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini melalui beberapa proses yakni melalui rapat koordinasi antara anggota Pokja AMPL-BM Kota Bima, observasi lapangan serta diskusi. Buku putih sanitasi Kota Bima disusun berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada karakteristik Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Bima 2012
3
daerah, kapasitas kebijakan, kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Buku putih terdiri disusun dengan penggabungan data sekunder yang didukung oleh data primer, komponen data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Data Sekunder: (1) Data populasi dan proyeksi, (2) Kepadatan penduduk, (3) Kemiskinan dan jumlah keluarga miskin, (4) Kesehatan masyarakat, (5) Cakupan layanan sanitasi, (6) Sarana dan pra sarana sanitasi, (7) Pembangunan Kota dan Tren/Kecenderungannya (8) Data kelembangaan, ( 9) Data keuangan, dan (10) lain-lain. b. Data Primer: (1) Survey Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA), (2) Pemetaan Media dan (3) Survey Penyedia Layanan Sanitasi (Sanitation Supply Assessment/SSA) 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Buku Putih Sanitasi Kota Bima Tahun 2012 menjadi acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana pembangunan sanitasi kota dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Bima berpijak pada beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku di tingkat pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Buku ini akan menjadi baseline data tentang kondisi sanitasi Kota Bima. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan status Program Sanitasi. Program Pengembangan Sanitasi di Kota Bima didasarkan pada aturan dan produk hukum yang meliputi: Undang-Undang : a. Undang-undang Dasar Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang; c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolan Lingkungan Hidup; d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan; e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ; f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; h. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; i. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; k. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata. Peraturan Pemerintah : a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ttahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Bima 2012
4
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keputusan Presiden : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kawasan Industri; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat:
Peraturan Daerah Kota Bima :
Buku Putih Sanitasi (BPS) Kota Bima 2012
5
