AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL SEMESTER II PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 PADA KEDEPUTIAN KBKR
Oleh: Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc. Dip.Com Deputi Bidang KB dan KR Disampaikan pada:
Rapat Telaah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Review) Tahun 2016 Jakarta, 5 September 2016
OUTLINE • • • • •
LATAR BELAKANG PERMASALAH YANG DIHADAPI VISI, MISI DAN TUJUAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2016 RENCANA KEGIATAN PROGRAM PADA SEMESTER II TAHUN 2016 • KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG a. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu pelayanan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pada lampiran UU, dicantumkan sub urusan ke empat yaitu standarisasi pelayanan KB. c. PP nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. d. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. e. Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan KB BKKBN Tahun 2015-2019
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (1) 1.
Masih belum optimalnya implementasi pembiayaan KB era JKN khususnya MOW Interval : • Perubahan permenkes tentang tarif pelayanan BPJS • Penyusuaian koding INA-CBGs
2.
Terlambatnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi : • Lambatnya proses e-katalog • Kurangnya tenaga PPHP
3. Masih rendahnya peran Dokter Praktik Swasta (DPS) dan Bidang Praktek Mandiri (BPM) dalam pelayanan KB
•
Masih rendahnya DPS dan BPM yang menjadi jejaring JKN
•
Rendahnya minat dokter untuk mengikuti pelatihan CTU
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI (2) 4. Belum adanya regulasi untuk pelayanan KB bergerak 5. Belum adanya standarisasi terkait pemberian promosi dan konseling kespro • Belum adanya pedoman promosi konseling kespro di Faskes dan Poktan. 6. Belum optimalnya pelaksanaan BO-KB • Panduan penggunaan anggaran belum jelas 7. Masih rendahnya capaian PB MKJP dibandingkan dengan total PB ( data statistik rutin s/d Juli 2016) • Ketersediaan alkon di Faskes terbatas 8. Efisiensi alokasi anggaran bidang KB dan KR
KETERKAITAN KEDEPUTIAN KBKR DAN BKKBN DENGAN AGENDA PRIORITAS (NAWACITA)
KETERKAITAN KEDEPUTIAN KBKR DAN BKKBN DENGAN AGENDA PRI0RITAS (NAWACITA ) DARI 9 AGENDA PRIORITAS ( NAWACITA ) PEMERINTAH 2015 - 2019 BKKBN MENDUKUNG AGENDA 5 Agenda Prioritas ke 5 : Meningkatkan Kualitas hidup Manusia Indonesia 1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Pembangunan Pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia Pintar 3. Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marginal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
Program Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga
Tercapainya PTS
Bidang KB dan KS
Meningkatnya kesertaan ber KB,Promosi dan konseling Kespro
1. Meningkatnya Pembinaan dan Kesertaan ber KB melalui Faskes KB Pemerintah 2. Meningkatnya Kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi 3. Meningkatnya Pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus 4. Meningkatnya kualitas promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi
SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015 – 2019
Sasaran Strategis : Meningkatnya kesertaan ber-KB, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi N O
INDIKATOR
BASELINE TARGET 2014
RENSTRA 2015
TARGET KINERJA 2016
2017
2018
2019
Meningkatkan Kesertaan ber-KB, Promosi Konseling Kesehatan Reproduksi
1
Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi dari 20% PUS termiskin
53,0% (SDKI 2012)
57,6%
58,6%
59,7%
60,4%
61,1%
2
Persentase kesertaan KB Pria
3,7%
3,8%
4%
4,1%
4,2%
4,3%
0
5% dari 291.536 sasaran (faskes dan kelompok sasaran)
10% dari 291.536 sasaran (faskes dan kelompok sasaran)
15% dari 291.536 sasaran (faskes dan kelompo k sasaran)
20% dari 291.536 sasaran (faskes dan kelompok sasaran)
25% dari 291.536 sasaran (faskes dan kelompok sasaran)
3
Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN BIDANG KB DAN KR TAHUN 2015-2019 Kebijakan : Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB-KR Secara Merata Meningkatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Secara Merata
Strategi Kedeputian Bidang KB dan KR a. Peningkatan pembinaan dan kesertaan KB melalui faskes KB pemerintah b. Peningkatan pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR c. Peningkatan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus d. Peningkatan kualitas, promosi dan konseling kesehatan reproduksi
STRATEGI OPERASIONAL
1 2 3 4
• Pemanfaatan hasil pendataan keluarga sebagai dasar penggarapan pelayanan KB KR • Pengembangan mekanisme operasional pelayanan KB dan KR yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan • Pemetaan Fasyankes yang melayani KB, pemenuhan sarana dan pelatihan Yan KB (Registrasi dan klasifikasi Faskes) • Integrasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Yan KB (BKKBN – BPJS)
STRATEGI OPERASIONAL (Lanjutan)
5 6
7 8 9
• Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pencatatan pelaporan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon)
• Perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KBKR secara merata di seluruh FKTP (Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Dokter, dan RS Kelas D Pratama) dan jejaring/jaringannya serta FKRTL
• Memfasilitasi Bidan Praktik Mandiri untuk menjadi jejaring FKTP dan memberikan pelayanan KB MKJP • Peningkatan peserta KB baru melalui program KB pasca persalinan dan pasca keguguran disetiap jenjang Faskes. • Penurunan unmet need dan drop out melalui penguatan pelayanan peserta KB baru dan pembinaan peserta KB Aktif.
STRATEGI OPERASIONAL (Lanjutan)
10 11 12
13
• Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP di seluruh Faskes dan wilayah khusus (Galciltas, Kepulauan, Daerah Aliran Sungai, wilayah transmigrasi dan di wilayah kumuh miskin perkotaan )
• Penguatan demand side, Advokasi KIE yang difokuskan pada perubahan perilaku, serta Integrasi promosi dan konseling KB KR melalui media KIE Below The Line
• Penyediaan alat , obat dan sarana penunjang pelayanan KB melalui sistim E-katalog
• Mendorong secara intens penyediaan pembiayaan KB MOW Interval
Perubahan peraturan perundang-undangan
Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan Pasal 21 (4) Pelayanan keluarga berencana ….meliputi konsling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana
Pasal 21 (4) Pelayanan keluarga berencana ….meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Perubahan peraturan perundang-undangan
Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan Bagian Kedua Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Pasal 32 Tidak ada pengaturan Komite Nasional
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan Bagian Kedua Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Pasal 32 (2) Komite Nasional sebagaimana dimaksud …terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan tenaga ahli.
Perubahan peraturan perundang-undangan
Peraturan Presiden 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan
Bab V Manfaat Jaminan Kesehatan
Pasal 22 Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: …tanpa pelayanan keluarga berencana
Pasal 22 Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: 11. Pelayanan keluarga berencana
Perubahan peraturan perundang-undangan
Permenkes No 71/2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional BAB V SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 32 (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang memberikan layanan kepada Peserta
Permenkes No 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
BAB V SISTEM PEMBAYARAN PELAYANAN KESEHATAN Pasal 32A Terhadap pelayanan non kapitasi yang diberikan oleh jejaring Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tersebut kepada jejaring Fasilitas Kesehatan.
Perubahan peraturan perundang-undangan
Permenkes 59 Tahun 2014 Tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan BAB III TARIF PADA FKRTL Pasal 15 (1) Pasal Tarif pelayanan kesehatan di FKRTL ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG’s.
Permenkes No…..Tahun.. Tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan BAB III TARIF PADA FKRTL
Pasal 13 (1) Tarif FKRTL ….diberlakukan pada FKRTL yang melakukan pelayanan: k. Keluarga berencana, termasuk tubektomi interval Dengan perubahan rancangan software INA CBG 5.0 Diagnosis utama: sterilization Hasil grouper: prosedur pada tuba fallopi
1) Pelayanan KB di RS 1.
Tidak ada perbedaan antara pembedahan caesar dengan atau tanpa pelayanan tubektomi dari tarif INA CBG (Lampiran Permenkes 59/2014)
2.
Belum ada deskripsi kode INA CBG untuk pelayanan tubektomi interval….Revisi Permenkes 59?
3.
Manajemen pelayanan KB di RS belum terkelola melalui satu pintu baik dari sisi konseling di pelbagai poli, pemenuhan alkon dan manajemen sub sistem R/R dari poli-ruang persalinan-rawat inap
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
2). Jaminan pembiayaan rekanalisasi
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan BAB V MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
PASAL 25 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliput: a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kes, kecuali untuk gawat darurat; c. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; d. Alat kontrasepsi, kosmetik , makanan bayi dan susu
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
3). SISTEM RUJUKAN: PELAYANAN KB TUBEKTOMI INTERVAL & VASEKTOMI
Permenkes No. 71 Tahun 2013 Pasal 15 (1) dalam hal peserta memerlukan pelayanan Kesehatan Rujukan Tk. Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan terdekat sesuai dengan sistem rujukan……….
Permasalahan: 1. Belum ada ketetapan indikasi medis dari FKTP untuk merujuk calon akseptor tubektomi interval/vasektomi ke Rumah Sakit 2. Perlu ada ketetapan indikasi medis untuk pelayanan IUD dan implan di Rumah Sakit (Tipe C dan D)
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
4. Profil Faskes KB Dalam Sisem Informasi Manajemen BKKBN Didominasi Dengan Jenis Faskes KB Sederhana
Sumber: Potensi data klinik, Semeter II, 2015 BKKBN
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
DUA ANAK CUKUP
RENCANA KEGIATAN PROGRAM SEMESTER II TAHUN 2016
RENCANA KEGIATAN PROGRAM PADA SEMESTER II TAHUN 2016 1. Penyelesaian pengadaan alkon melalui e-katalog
2. Uji publik draf peraturan kepala BKKBN tentang penyelenggaraan sampling obat kontrasepsi. 3. Uji publik draf peraturan kepala BKKBN tentang penyediaan sarana pelayanan kontrasepsi dalam program KKBPK 4. Evaluasi akhir pelaksanaan uji coba distribusi alat dan obat konstrapsepsi model A, B dan C. 5. Pembekalan bagi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) alokon dan sarana penunjang pelayanan KB Pusat dan Provinsi
RENCANA KEGIATAN PROGRAM PADA SEMESTER II TAHUN 2016 (lanjutan) 5. Penyusunan standarisasi pelayanan KB. 6. Rakornas BKKBN dengan Pusdokkes Polri. 7. Visiting spesialis pemanfaatan laparaskopi di 5 provinsi. (NTB, Gorontalo, Kalsel, Bengkulu, Jateng) 8. Persiapan pelaksanaan uji coba program sirine alat dan obat kontrasepsi di 4 provinsi (Jatim, Sumsel, Jateng, Kalbar). 9. Evaluasi akhir pelaksanaan uji coba distribusi alat dan obat konstrapsepsi model A, B dan C. 10. Penyusunan materi informasi KB jalur swasta 11. Seminar nasional KKBPK dalam rangka hari kontrasepsi dunia (WCD) 12. Seminar contraceptive technology update (CTU)
RENCANA KEGIATAN PROGRAM PADA SEMESTER II TAHUN 2016 (lanjutan)
17. Penyusunan panduan pelatihan TOT medis tehnis pelayanan KB. 18. Fasilitasi pengembangan rumah sakit pendidikan sebagai Center Of Excellence (CEO) pelatihan komprehensif pelayanan KB standar internasional. 19. Kualifikasi pasca pelatihan TOT CTS (clinical training skill) bagi pelatih dalam pelayanan KB 20. Monitoring dan evaluasi standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR 21. Kajian benefit dan advantage KB bagi asuransi
22. Workshop evaluasi pelaksanaan program KB Kencana
RENCANA KEGIATAN PROGRAM PADA SEMESTER II TAHUN 2016 (lanjutan)
24. Penyedian panduan tehknis dan materi promosi konseling kespro 25. Sosialisasi promosi konseling kespro di Faskes dan Poktan 26. Penilaian Pelayanan KB terintegrasi dalam Persi Award 27. Penyusunan pedoman pelayanan KB bergerak 28. Baksos pelayanan KB (Sail Selat Karimata, Hari Nusantara).
REKOMENDASI
R E K
OPTIMALISASI PENGGARAPAN PROGRAM DI LAPANGAN DIHARAPKAN MEMANFAATKAN DANA YANG “MASIH” TERSEDIA OPTIMALISASI DISTRIBUSI DINAMIS UNTUK ALOKON
O M
E N D
A S I
OPTIMALISASI PERAN POKTAN DAN FASKES DALAM PROMOSI DAN KONSELING KESPRO MENINDAKLANJUTI PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BKKBN DAN BPJS KESEHATAN UNTUK MENGATUR ANTARA LAIN: a. REGISTRASI FASKES b. DATA CAKUPAN PUS PESERTA PROGRAM c. SISTEM MANAGEMEN INFORMASI LOGISTIK DAN HASIL PELAYANAN
• PERLUNYA SOSIALISASI PEMBIAYAAN PELAYANAN KB NON KAPITASI DI FKTP DAN MOW DI RS KEPADA PENGELOLA FASKES BISA DI KLAM MELALUI BPJS BAGI PESERTA JKN MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN PEMANFAATAN SUMBERSUMBER YANG ADA (DANA, SDM, FASKES) PADA MITRA
TERIMA KASIH
