AKSELERASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2016 oleh: DR. Wendy Hartanto, MA (Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN)
Disampaikan pada Kegiatan Review/Telaah Program KKBPK Tahun 2016 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hotel Kartika Chandra Jakarta, 5 September 2016
LATAR BELAKANG • Isu kependudukan yang dihadapi Indonesia sangat kompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan); persebaran dan mobilitas penduduk; data dan informasi kependudukan;
DARI 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) PEMERINTAH 2015-2019 BKKBN MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO. AGENDA PRIORITAS KE-5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
5
1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana; 2. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
DARI 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) BKKBNPEMERINTAH MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO. 3 & 8 2015-2019 AGENDA PRIORITAS KE-3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
AGENDA PRIORITAS KE-8 : Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
Visi Misi Pemerintahan Presiden RI Tahun 2014-2019
Visi: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkeprbadian dalam kebudayaan. 5
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
VISI : “MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS”.
MISI: 1. MENGARUSUTAMAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN; 2. MENYELENGGARAKAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI; 3. MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KELUARGA; 4. MEMBANGUN DAN MENERAPKAN BUDAYA KERJA ORGANISASI SECARA KONSISTEN; 5. MENGEMBANGKAN JEJARING KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Sumber. Perka BKKBN No. 212/PER/B1/2015 tgl 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.
UU 23/2014 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
AKSELERASI KEBIJAKAN & STRATEGI SEMESTER II TAHUN 2016
8
RPJMN 3 TAHUN 2015-2019
Target: Tercapainya Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang
9
ARAH KEBIJAKAN 2015 -2019 Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan 1) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 3) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah 4) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia 5) Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana 6) Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah 7) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai 8) Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB 10
SASARAN PROGRAM KKB DALAM RPJMN 2015-2019 Status Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
a.Persentase laju pertumbuhan penduduk
1,49
1,38
1,27
1,25
1,23
1,23
b. Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)
2.6
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
c. Persentasi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) all method
61,9
65,2
65,4
65,6
65,8
66
11,4 (8,6)
10,6
10,48
10,26
10,14
48 per 1000
46 per 1000
44 per 1000
42 per 1000
40 per 1000
7,1
7,1
7
6,9
6,8
Sasaran RPJMN
d. Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
e. Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) f. Persentase Kehamilan Yang Tidak diinginkan dari WUS (1549 Tahun)
9,91 38 per 1000
6,6 11
KERANGKA PIKIR IMPLEMENTASI PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KONDISI SAAT INI
INTERVENSI
• MASIH TERDAPATNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG BELUM SINKRON DENGAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK;
• PENYERASIAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN;
• KURANG TERMANFAATKANNYA DATA PARAMETER, PROFIL DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; • MASIH KURANGNYA KOMITMEN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA TERKAIT DALAM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; • KURANG TERMANFAATKANNYA ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
• GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK DAN KONSEP PEMB. BERWAWASAN KEPENDUDUKAN; • PENGEMBANGAN PARAMETER, PROFIL DAN PROYEKSI PENDUDUK ; • PENINGKATAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN; • MENINGKATNYA KOMITMEN STAKEHOLDERS DAN PERAN MITRA KERJA TENTANG KEPENDUDUKAN MELALUI MODEL SOLUSI STRATEGIS ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
KONDISI YANG DIINGINKAN
PELEMBAGAAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
ALUR PIKIR OPTIMALISASI SASARAN PENGENDALIAN PENDUDUK PERMASALAHAN 1.
2.
PENYERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
3.
4.
5.
Belum optimalnya penyerasian kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan (PBK); Sektor belum memanfaatkan data kependudukan sebagai basis perencanaan; Masih rendahnya pengetahuan masyarakat ttg isu kependudukan; Bervariasinya kondisi kependudukan di Indonesia; Analisis dampak kependudukan belum optimal dimanfaatkan sbg penentu dasar kebijakan
INSTRUMENTAL INPUT Penduduk sbg subyek dan obyek, kesejahteraan, pro rakyat, sustainable, pembangunan SDM, population responsive and population-influencing.
UU dan peraturan terkait 1.UU No 52 /2009 2.UU No. 23 /2014 3.Perpres No 87/2014 4.Perpres no 153 /2014 5.Perpres No. 2 /2015
Optimalisasi pembangunan serta pengendalian penduduk KEBIJAKAN-STRATEGI-UPAYA PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL-REGIONALNASIONAL
ENVIROMENTAL INPUT
Implementasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tingkat nasional dan daerah
1. Terintegrasinya isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah (Renstrada). 2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKBPK 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan. 4. Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan.
RENSTRA 2015-2019 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
14
Indikator Kedeputian Pengendalian Penduduk KPI Eselon I : Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD KPI Eselon II Ditrenduk : Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan KPI Eselon II Ditjakduk : Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD KPI Eselon II Ditdamduk : Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah KPI Eselon II Ditpenduk : Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan. 15
KEBIJAKAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TAHUN 2016: 1. Pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan advokasi dan KIE tentang isu Pengendalian Penduduk. 3. Peningkatan jejaring kemitraan (dalam hal kapasitas dan peran). 4. Pengembangan dan pendayagunaan materi- materi pendidikan kependudukan 5. Peningkatan peran petugas lini lapangan dalam KIE dan pelayanan Pengendalian Penduduk. 6. Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan (parameter, pofil dan proyeksi) 7. Implementasi kebijakan dan model solusi strategis hasil analisis dampak kependudukan
STRATEGI UMUM KEDEPUTIAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
STRATEGI UMUM (1) 1. Menjadikan BKKBN sebagai Pusat Data dan Informasi Kependudukan yang handal dan terpercaya : a. Menyiapkan berbagai bahan publikasi yg berkualitas. b. Mengembangkan sistem informasi dan data kependudukan yang mudah diakses. 2. Meningkatkan kapasitas mitra kerja utama BKKBN dalam bidang kependudukan : a. Menetapkan kebijakan BKKBN tentang dasar kemitraan. b. Mengembangkan mitra kerja utama berdasarkan hasil pemetaan. 3. Mengembangkan kemampuan SDM internal BKKBN dan mitra kerja utama dalam konteks Kependudukan.
STRATEGI UMUM (2) 4. Mengembangkan advokasi isu-isu pembangunan berwawasan kependudukan. 5. Meningkatkan Kerjasama Pendidikan Kependudukan: a. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders dan mitra kerja. b. Mengembangkan materi pendidikan kependudukan : jalur formal, non-formal, informal. c. Mengintegrasikan substansi pendidikan kependudukan dengan bidang Dalduk lainnya.
POKOK-POKOK KEGIATAN OPERASIONAL SEMESTER II TAHUN 2016 (per Direktorat & Provinsi)
Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk No
Indikator/Kegiatan
2015
2016 2017
2018
1
Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan
0
0
80% 90% 100% kab/ kab/kota kab/ kota kota
a
Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota
b
Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota
c
Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota
d
Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan
2
Fasilitasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
0
0
34 prov
a
Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
34 prov
2019
34 prov
Direktorat Perencanaan Pengendalian Penduduk No
Indikator/Kegiatan
1
Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
a
Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk
b
Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk
c
Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan
d
Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk
2
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Pengendalian Penduduk
a
Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengendalian Penduduk
2015
2016
0
0
0
0
2017
2018
2019
Prov 100% Prov 100% Prov 100% Kab/kota Kab/kota Kab/kota 20% 40% 60%
34 prov
34 prov
34 prov
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan No
Indikator/Kegiatan
1
Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
a
Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan
b
Penyiapan materi pendidikan kependudukan
c
Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan
d
Implementasi pendidikan kependudukan
2
Jumlah fasilitasi kerjasama pendidikan kependudukan
a
Monitoring, evaluasi dan pembinaan kerjasama pendidikan kependudukan
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
100%
100%
100%
0
0
34 prov 34 prov 34 prov
Direktorat Analisis Dampak Kependudukan No
Indikator/Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
1
Jumlah kabupaten/kota/sektor yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan
0
0
10 10 13 provinsi, provinsi, provinsi, 110 110 110 kab/kota, kab/kota, kab/kota, 6 sektor 6 sektor 6 sektor
a
Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan
b
Pengendalian Dampak kependudukan berbasis sektoral, tematik dan spasial
0
0
10 10 13 provinsi, provinsi, provinsi, 110 110 110 kab/kota, kab/kota, kab/kota, 6 sektor 6 sektor 6 sektor
a). Pemetaan dampak kependudukan berbasis sektor sosial, ekonomi, politik hankam, daya dukung dan daya tampung lingkungan b). Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan Dampak kependudukan c). Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 2
Fasilitasi Program Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan
a
Pendampingan pelaksanaan pengendalian dampak kependudukan
b
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan
No
Kegiatan Strategis di Provinsi Semester II Tahun 2016
1
Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk - yang meliputi sub komponen Grand Design, Profil (paremeter dan proyeksi)
a.
Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk (kegiatan meliputi renduk dan jakduk)
b.
Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota
c
Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk
d
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk (kegiatan meliputi renduk dan jakduk)
2
Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengendalian dampak kependudukan
a
Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota
b
Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Program Dampak Kependudukan
3
Jumlah lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan kependudukan
a
Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (meliputi sub komponen untuk formal, non formal, informal)
b
Monitoring dan evaluasi pendidikan kependudukan
25
STRATEGI AKSELERASI SEMESTER II TAHUN 2016 1. Fokus sasaran kegiatan semester II tahun 2016 diarahkan pada target jangka pendek menyongsong pelaksanaan SDKI 2017 agar tercapai pemetaan wilayah capaian program (advokasi/ promosi/ KIE isu kependudukan agar dikaitkan dengan SDKI 2017). 2. Pemanfaatan data Pendataan Keluarga 2015 sebagai kendali strategi mempersiapkan SDKI 2017. 3. Pemetaan variabel Pendataan Keluarga 2015 sesuai dengan indikator SDKI 2017. 4. Instrumentasi strategi pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga 2015 untuk persiapan SDKI 2017 melalui pemetaan segmentasi sasaran program dengan pendekatan spasial/geografis (dengan perangkat IT). 5. Instrumen tersebut diharapkan menjadi peta kerja/ acuan dasar bagi petugas KB lini lapangan untuk menggarap wilayah legok/ tertinggal. 26
UPAYA TINDAK LANJUT 1. Terkait Instruksi Presiden RI No. 8 tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal: Langkah-langkah penghematan belanja K/L dalam rangka APBNP Tahun 2016 Setiap K/L mengalami efisiensi anggaran dari total Pagu APBNP BKKBN TA 2016 sebesar Rp.3,559 trilyun, efisiensi sebesar Rp. 774,2 milyar. 2. Maka perlu identifikasi kegiatan strategis yang menjadi prioritas di Tingkat Pusat maupun Provinsi agar dilaksanakan sesuai output yang diharapkan. 3. Melalui Koren II September 2016 agar dirancang kegiatan operasional yang tepat sasaran, sesuai dengan target Revisi Renstra BKKBN Tahun 2015-2019, dengan kegiatan yang bersifat inovatif namun realistis dalam pelaksanaannya. 4. Seluruh kegiatan yang diusulkan, hendaknya terfokus diarahkan untuk menyongsong SDKI 2017, agar dapat memberikan hasil capaian program yang menggembirakan. 27
KESIMPULAN (1) Dalam rangka mendukung Visi Misi Pembangunan 20152019 (Nawa Cita) maka perlu: 1. Pengintegrasian isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah 2. Memperkuat perencanaan kebijakan pembangunan berdasarkan data kependudukan di seluruh tingkatan wilayah; 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat/pemangku kebijakan tentang isu-isu kependudukan. 4. Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan.
KESIMPULAN (2) Strategi jangka pendek dalam rangka menyongsong SDKI 2017, seluruh kegiatan operasional strategis agar terfokus diarahkan pada strategi pemerataan wilayah capaian program, maka perlu: 1. Pemanfaatan data hasil Pendataan Keluarga 2015, untuk disinergikan dengan indikator SDKI 2017 yang akan dikumpulkan datanya. 2. Pemetaan hasil Pendataan Keluarga melalui pendekatan spasial/ geografis dapat digunakan sebagai peta kerja/ acuan dasar bagi Petugas KB Lini Lapangan dalam melakukan intervensi Program
Thank You
TERIMA KASIH 30
