BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Jawa Barat Bagian Utara memiliki banyak potensi baik dari aspek spasial maupun non-spasialnya. Beberapa potensi wilayah Jawa Barat bagian utara yang berhasil diidentifikasi berdasarkan gambaran umum pada bab sebelumnya adalah: •
• • • • • • •
Lokasi yang strategis dilalui jalur perhubungan laut utara dan jalur pantura yang menghubungkan antar provinsi mempermudah arus barang dan jasa dari berbagai kegiatan yang ada di Jabar Utara terutama untuk kegiatan industri Rencana pembangunan jalan tol seperti yang tertuang dalam MP3EI Jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi Kaya akan sumber daya mineral dan migas Kaya akan hutan mangrove yang dapat melindungi berbagai masalah yang diakibatkan oleh gelombang pasang Banyak terdapat industri berskala nasional bahkan internasional Potensi sawah irigasi teknis Masyarakat yang memiliki nilai budaya & religi yg tinggi serta berpegang teguh pada adat istiadat setempat
Selain potensi, Jawa Barat bagian utara juga memiliki berbagai permasalahan terkait dengan pengembangannya. Permasalahan pada umumnya terkait dengan permasalahan lingkungan dan kualitas sumber daya manusianya. Berikut ini beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara: • • • •
• • • • •
Alih fungsi kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun, terutama kawasan industri Degradasi lingkungan di wilayah pesisir Jawa Barat Utara Kurangnya pengelolaan infrastruktur dan sumber daya alam yang ada Banyaknya kondisi jalan yang sudah hampir rusak padahal jalan ini merupakan infrastruktur utama dalam perkembangan kegiatan industri Nilai IPM yang berada di bawah rata-rata Jawa Barat Keterbatasan air baku untuk air bersih dan Potensi banjir yang cukup tinggi Perambahan hutan mangrove Penurunan kualitas lingkungan
Isu strategis pengembangan wilayah Jawa Barat bagian Utara dikelompokkan secara sektoral menjadi 6 (enam) sektor yaitu sektor sosial kependudukan, perumahan, pertanian, pesisir dan kelautan, industri dan II-1
migas, serta kualitas lingkungan. Berikut ini rangkuman isu strategis di wilayah Jawa Barat bagian Utara. Tabel Isu Strategis Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian utara No. Sektor 1 Sosial Kependudukan
2
Perumahan dan Permukiman
3
Pertanian
4
Pesisir dan Kelautan
5
Industri
6
Degradasi Lingkungan
Isu Strategis ‐ Jumlah penduduk yang tinggi, sebesar 56% dari total jumlah penduduk di Jawa Barat ‐ Merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi, yaitu Kab. Bekasi sekitar 4,69% ‐ Kepadatan penduduk yang tinggi ‐ Benturan kepentingan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan sumber daya alam, yang berimplikasi terhadap masalah lingkungan ‐ Tingkat IPM yang rendah ‐ Kekurangan penyediaan perumahan (backlog) yang diperkirakan akan mencapai 1.164 juta unit pada tahun 2013 ‐ Masih terdapat 1.035 kawasan kumuh dengan luas sekitar 25.875 ha ‐ Terbatasnya lahan di kawasan perkotaan menyebabkan munculnya perumahan di pinggiran kota dan fenomena urban sprawl ‐ Tingkat produktivitas padi yang tinggi yaitu sebesar 59,46% dari produksi padi Jawa Barat ‐ Proporsi sawah irigasi teknis yang tinggi (74% dari total luas sawah irigasi teknis di Jawa Barat) terancam beralih fungsi karena tingginya kebutuhan akan lahan ‐ Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang berkurang menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan ‐ Eksploitasi sumber daya alam pesisir yang terus meningkat ‐ Semakin meningkatnya beban pencemaran yang masuk ke wilayah perairan pesisir pantai ‐ Konversi hutan bakau menjadi kawasan terbangun ‐ Sektor industri merupakan sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ‐ Keberadaan sektor industri menyebabkan tingginya arus migrasi ‐ Eksploitasi sumber daya mineral menyebabkan kerusakan lingkungan ‐ Penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dari kegiatan industri ‐ Alih fungsi lahan yang menyebabkan munculnya kawasan rawan bencana banjir II-2
KEBIJAKAN Dari informasi mengenai potensi, masalah serta isu strategis di wilayah Jawa Barat bagian Utara, maka selanjutnya disusun kebijakan pengembangan wilayah yang terutama diharapkan dapat menjawab isu strategis di Jawa Barat bagian Utara. Berikut ini adalah kebijakan yang dimaksud: (1) Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara secara optimal. (2) Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi. (3) Pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah untuk meningkatkan dayasaing potensi wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara keseluruhan. (4) Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat Bagian Utara diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. (5) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepentingan Nasional, regional, dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. STRATEGI Untuk setiap kebijakan yang disusun akan dikembangkan strategi yang spesifik. Strategi yang disusun dimaksudkan agar kebijakan yang ada dapat diimplementasikan. Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara dilakukan secara terintegrasi dan lintas sektor yang berkeseimbangan untuk pertumbuhan ekonomi, modernisasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat Bagian Utara secara optimal. Strategi pengembangannya, meliputi: a. pengintegrasian kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pesisir dan kelautan dalam satu kesatuan sistem wilayah dengan kegiatan dan infrastruktur pendukung kawasan industri, kawasan permukiman, minyak dan gas; b. pemantapan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung; dan c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung untuk mengoptimalkan fungsi kawasan pesisir dan kelautan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. II-3
Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara difokuskan pada sektor prioritas berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya lahan pertanian pangan berkelanjutan, potensi ketersediaan infrastruktur, sumberdaya pesisir dan kelautan, sumberdaya manusia, dan inovasi. Strategi pengembangannya adalah: a. pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir dan kelautan melalui pendayagunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan hutan produksi dan hutan rakyat, lahan perkebunan, dan kawasan hutan mangrove dan hutan pantai; b. pengembangan sektor industri diutamakan untuk mengisi kawasan yang telah ditetapkan dan kawasan lainnya di luar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan kehutanan; c. pengembangan sektor minyak dan gas serta industri pendukung secara terintegrasi dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; d. arahan pengembangan kegiatan perikanan darat dan laut yang ramah lingkungan dan terkelola secara terintegrasi dan terkendali; e. pengembangan sektor pesisir dayasaing masyarakat pesisir;
dan
kelautan
melalui
peningkatan
f. pendayagunaan tanah timbul sebagai kawasan mangrove untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan perlindungan sempadan pantai secara berkelanjutan; dan g. pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Bodebek dan Pusat Kegiatan Nasional Cirebon sebagai dua metropolitan yang mengapit wilayah Jawa Barat Bagian Utara. Pengintegrasian pembangunan jaringan infrastruktur bersifat regional dan lokal dalam satu kesatuan sistem wilayah untuk meningkatkan dayasaing potensi wilayah Jawa Barat Bagian Utara secara keseluruhan. Strategi pengembangannya, meliputi: a. pengembangan infrastruktur regional harus ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur lokal sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki; b. peningkatan ketersediaan infrastruktur lokal yang terintegrasi terhadap infrastruktur regional yang ada, sesuai dengan fungsi kawasan, kelas dan skala pelayanan secara berhirarki; c. peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan; dan d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara, antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara dan dunia usaha dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur yang terintegrasi.
II-4
Pengembangan pusat-pusat permukiman di wilayah Jawa Barat Bagian Utara diarahkan di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Strategi pengembangannya adalah: a. pemantapan peran pusat-pusat permukiman dengan memperhatikan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 20092029; b. pengembangan pusat-pusat permukiman secara terpadu sesuai dengan fungsi kawasan serta penerapan pengembangan hunian secara berimbang untuk memenuhi kebutuhan hunian seluruh penduduk Jawa Barat Bagian Utara; c. pemenuhan kebutuhan pelayanan umum perkotaan dan perdesaan yang ramah lingkungan; dan d. pertimbangan keterbatasan dayadukung dan dayatampung lingkungan dalam pengembangan pusat-pusat permukiman. Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bagian Utara memfasilitasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara yang diselenggarakan secara terintegrasi dengan kepentingan Nasional, regional, dan lokal dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. Strategi pengembangannya, meliputi: a. peningkatan keterlibatan pelaku usaha sektor pertanian, sektor industri, sektor properti, minyak dan gas dalam pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia setempat sesuai dengan arah pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; c. pendayagunaan peran masyarakat setempat pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara;
sebagai
pelaku
d. pemeliharaan dan pemantapan peran budaya dan kearifan lokal yang dapat mengakselerasi pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; e. peningkatan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Bagian Utara difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Utara; dan f. pemantapan peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah Jawa Barat Bagian Utara.
II-5
