BAB 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI 6.1.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal

6.1.1.

Kebijakan Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang diputuskan lembaga dengan pertimbangan kondisi saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang dinilai akan banyak berpengaruh pada tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal. Iklim penanaman modal ini sangat mempengaruhi minat penanam modal (investor) untuk melakukan kegiatan penanaman modal, baik berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring perubahan dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal juga bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional dan daerah akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal di Kabupaten Pandeglang. Mengingat besarnya manfaat (benefit) investasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat di daerah, maka keberadaan investasi mutlak harus di pertahankan sekaligus dikembangkan. Dengan demikian perbaikan iklim penanaman modal, mutlak harus terus dilakukan secara dinamis, hal ini ini sebabkan persaingan untuk meningkatkan pananaman modal di setiap daerah terus berlangsung. Iklim penanaman modal yang berdaya saing merupakan kebijakan agregat yang diputuskan dengan pertimbangan berbagai macam indikator dan kriteria di setiap kabupaten/kotanya.

Naskah Akademik - RUPM Kabupaten Pandeglang 6 - 1

6.1.2.

Strategi Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Kebijakan perbaikan iklim penanaman modal ini, akan diakutualisasikan dalam beberapa bentuk strategi seperti; Strategi - 1.

pembentukan dan atau penguatan lembaga PTSP (BPM PPTSP) di Kabupaten Pandeglang Pasal 26, UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah mengamanatkan agar setiap kabupaten/kota membentuk sistem PTSP yang dimaksudkan agar tersedianya lembaga yang memiliki kewenangan lintas sektor, delegatif, dan sekaligus mampu memerankan diri sebagai agen, fasilitator yang dapat berkoordinasi dan mengeksekusi beberapa perihal sesuai dengan kewenangannya secara vertikal, horizontal. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi efektifitas dan efisiensi dari sebuah proses pelayanan dan perizinan penanaman modal. Saat ini, Kabupaten Pandeglang yang telah memiliki PTSP dan sedang tahap melengkapinya dengan kelembagaan dan kewenangan yang komprehensif, lintas sektor. Namun, PTSP baru memerankan peran pelayanan dan perijinan, sehingga disarankan agar segera dapat memerankan fungsinya sebagai fasilitator yang proaktif berkoordinasi dan proaktif berperan sebagai problem solving bagi penanam modal. Keberadaan PTSP sudah sepatutnya mampu mempersingkat proses pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Pandeglang secara paripurna.

Strategi - 2.

perumusan kelembagaan bidang usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, meskipun penetapan DNI menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun PTSP sebaiknya menginisiasi untuk menyusun detail daftar usaha yang tertutup, terbuka, dan bersyarat, di setiap wilayah di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai macam pertimbangan regulasi dan kearifan lokal. Hal ini tentu membantu penanam modal untuk fokus menentukan wilayah dan bidang yang akan di investasikan.


Strategi - 3.

perumusan kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat. PTSP menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan persaingan usaha yang adil dan sehat dengan berbagai pertimbangan regulasi dan kearifan lokal yang ada. Hal ini tentu membantu menumbuhkan rasa aman penanam modal dalam berinvestasi.

Strategi - 4.

perumusan kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, kemudahan, bagi penanam modal termasuk fasilitas perpajakan. PTSP menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan pemberian fasilitas, insentif, dan atau kemudahan berdasarkan berbagai macam pertimbangan regulasi dan kearifan lokal yang ada. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa minat dan gairah penanam modal dalam berinvestasi.

Strategi - 5.

perumusan penentuan lembaga yang berperan sebagai fasilitator, katalisator, problem solving, yang membantu penanam modal PTSP menginisiasi untuk menyusun detail kelembagaan SOP pelayanan dan peran lainnya seperti “agen” atau “problem solving”. Sehingga peran dan PTSP dapat dibenarkan secara prosedur. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa minat dan gairah penanam modal dalam berinvestasi. Gambar 6.1 arah kebijakan dan strategi perbaikan iklim penanaman modal


6.2.

Persebaran Penanaman Modal

6.2.1.

Kebijakan Persebaran Penanaman Modal

Selain pengembangan penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah masing-masing. Kebijakan persebaran penanaman modal merupakan respon dari aktivitas penanaman modal yang selama ini terpusat di wilayah/kawasan tertentu yang sudah memiliki kelengkapan fasilitas dan utilitas. Hal ini tentu berdampak pada semakin senjangnya suatu daerah/wilayah/kawasan. Untuk itu, pemetaan sebaran kawasan potensi investasi dan kawasan kurang potensi investasi, mutlak diperlukan, sehingga pemerintah Kabupaten Pandeglang dapat meningkatkan daya saing daerah/wilayah/kawasan yang tidak memiliki atau kurang memiliki daya tarik invetasi, melalui paket pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif. 6.2.2.

Strategi Persebaran Penanaman Modal

Strategi - 1.

pemetaan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait pengelolaan ruang (Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Kebersihan), memetakan kawasan lindung dan kawasan budidaya, tujuan untuk memetakan kawasan yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan aktivitas penanaman modal. Pemetaan ini didasarkan pada regulasi yang ada dan sudah ditetapkan (RTRW/RDTR/RTBL/SPM RTRW).

Strategi - 2.

pemetaan antara kawasan strategis dan kawasan nonstrategis Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait pengelolaan ruang (Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Kebersihan), memetakan kawasan strategis (nasional/provinsi/ kabupaten), yang tujuannya untuk memetakan peran serta dan kewenangan para pihak kawasan tersebut. Pemetaan ini didasarkan


pada regulasi yang ada dan sudah ditetapkan (RTRW/RDTR/RTBL/SPM RTRW). Strategi - 3.

penyusunan profil daya saing wilayah/kawasan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait, mendeskripsikan profil daya saing setiap wilayah/kawasan/ kecamatan melalui kajian/pendataan atas ketersediaan cakupan dan kualitas layanan sarana dan prasarana dasar umum, dll.

Strategi - 4.

penyusunan profil daya saing wilayah/kawasan Pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah SKPD teknis terkait, mendeskripsikan profil daya saing setiap kawasan dari aspek ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusianya, baik melalui data dan informasi sosial, ekonomi, demografi, IPM, keluarga sejahtera, dan data/informasi lainnya.

Strategi - 5.

penentuan daerah/kawasan potensi investasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah beberapa SKPD teknis terkait, menyepakati klasifikasi daerah/kawasan yang kurang menarik untuk aktivitas investasi

. Strategi - 6.

penetapan paket kebijakan pemberian fasilitas/kemudahan/insentif bagi kawasan yang kurang menarik investasi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah beberapa SKPD teknis terkait bersama PTSP berdasarkan data dan informasi sebelumnya, menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan beberapa pihak untuk mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanam modal di kawasan kurang menarik investasi. Gambar 6.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perbaikan Iklim Penanaman Modal


6.3.

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

6.3.1.

Kebijakan Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

Pada dasarnya kebijakan pengembangan pangan dan energi tidak sepenuhnya didasarkan kepada pendekatan bisnis yang layak semata, melainkan juga didasarkan kepada kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Hal ini disebabkan komoditas pangan dan energi merupakan komoditas primer, yang permintaannya selalu meningkat, dan ketersediaanya semakin terbatas. Artinya, upaya (investasi) untuk menjaga ketersediaanya merupakan aktivitas yang patut diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Untuk itu patut kiranya investasi di bidang ini difasilitasi kemudahan, insentif, fasilitas lainnya meskipun perlu didukung dengan kebijakan bersyarat lainnya, seperti kebijakan tata niaga, distribusi, dan peruntukkan konsumennya. Sedangkan kebijakan pengembangan infrastruktur, juga tidak sepenuhnya didasarkan kepada pendekatan bisnis yang layak semata, melainkan juga didasarkan kepada kepentingan lokal, regional, maupun nasional. Hal ini disebabkan penyediaan infrastruktur (kuantitas dan kualitas cakupan) pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, yang selama ini sulit direalisasikan disebabkan keterbatasannya anggaran pembangunan. Dengan demikian, melihat tingkat kepentingan akan ke tiga kebijakan tersebut, maka patut kiranya pemerintah Kabupaten Pandeglang memberikan fasilitas dan atau kemudahan, dan atau insentif dengan beberapa syarat dan kriteria lainnya. 6.3.2.

Strategi Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

Fokus Pengembangan Pangan Kebutuhan pangan merupakan urusan wajib pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Pandeglang. Namun mengingat komoditas pangan merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaannya akan selalu bersifat primer, namun ketersediaannya bersifat politis, sehingga potensi pengembangnnya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan dibatasi kebijakan. Untuk itu upaya penyediaan pangan akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan komoditas pangan utama dan diversifikasi pangan. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan komoditas pangan adalah;


Strategi - 1.

pemetaan lokus dan focus pengembangan komoditas pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini menetapkan lokus pengembangan jenis-jenis komoditas pangan berdasarkan pendekatan teknis (pertanian) maupun pendekatan kelembagaan (LP2B, RTRW, RDTR). Strategi ini ditujukan agar investor dapat lebih fokus memilih lokasi produksi, menghitung nilai ekonomis yang akan didapatnya secara berkelanjutan, menimalisasi potensi konflik pemanfaatan ruang, menghitung biaya produski, distribusi, dan mempertimbangkan sumber sarana input. Lokus tidak hanya diasumsikan produksi padi, namun dapat juga diversifikasi komoditas pangan.

Strategi - 2.

perhitungan surplus dan defisit pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan menghitung surplus dan defisit pangan agar dapat dijadikan dasar penghitungan dan peminatan investor dalam menanamkan modalnya di Kota ini, sebab surplus atau defisit merupakan potensi atau peluang usaha bagi investor.

Strategi - 3.

pengkajian kebijakan penanganan surplus/defisit pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan mengkaji kebijakan atau kelembagaan penanganan surplus atau defisit pangan, hal ini diperlukan agar investor tidak terkendala dengan kelembagaan yang ada, bahkan sebaiknya kelembagaan yang ada menjadi salah satu kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya. Kebijakan yang menjadi fokus kajian adalah kelembagaan yang berjenjang yaitu kebijakan penanganan pangan skala Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten Pandeglang.

Strategi - 4.

penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang pangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam hal ini SKPD terkait (adhoc) menyusun potensi alternatif investasi dalam mengembangkan komoditas pangan mulai dari penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir terkait, teknis (agronomis), ketersediaan sarana dan prasarana input, lokus dan kapasitas produksi, kelembagaan,


potensi dukungan kerjasama/kemiteraan dengan UMKMK, dan dukungan keuangan atau perbankan. Gambar 6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Focus Pengembangan Pangan

Fokus Pengembangan Infrastruktur Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan urusan wajib pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten sesuai dengan lokus, status infrastruktur berikut kewenangannya. Namun dengan banyaknya urusan wajib yang harus ditangani dengan sumber pembiayaan pembangunan yang terbatas, maka kemampuan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mengalokasiakan anggaran untuk penyediaan infrastruktur tidak akan optimal, baik untuk jangka panjang, menengah, maupun pendek. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan sarana pendukung bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi produktif, sehingga keterbatasan akan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur, akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Namun, mengingat infrasturktur merupakan sarana dan prasarana yang bersifat layanan publik, maka akan sulit dilakukan transaksi antara penanam modal bidang infrastruktur dengan masyarakat penggunanya. Artinya, peluang investor menanamkan modalnya di bidang infrastruktur mungkin terrealisasi jika di fasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam berbagai bentuk alternatif kerjasama. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan infrastruktur adalah; Strategi - 1.

pemetaan focus dan lokus kebutuhan infrastruktur kota Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui SKPD teknis (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, Dinas Cipta Karya Penataan Ruang dan Kebersihan)


mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur skala kabupaten, beserta kelengkapan data dan informasinya, sehingga memudahkan baik bagi SKPD teknis maupun investor dalam menganalisis pra, proses, dan pasca pembangunannya. Dalam hal ini informasi tentang lokasi, jenis infrastruktur, dimensi, kelembagaan, tersedia secara akurat dan mutakhir. Kebutuhan infrastruktur sebaiknya diproyeksikan untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga melahirkan konsistensi dan potensi keberlanjutan profit bagi investor dan menjamin kualitas layanan publik dalam jangka waktu panjang. Strategi - 2.

Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknisnya melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung potensi manfaat sosial dan ekonomi dari setiap pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, sedangkan investor melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan diterimanya dalam jangka waktu tertentu (jangka waktu panjang atau menengah). Pemerintah Kabupaten Pandeglang harus berhitung untuk menentukan pada titik pertemuan antara profit dan benefit yang harus disepakati kerjasama (KPS).

Strategi - 3.

Penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor.

Strategi - 4.

Pengkajian penyiapan readiness criteria infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknisnya menyusun readiness criteria dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation, Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance).


Gambar 6.4 arah kebijakan dan strategi focus pengembangan infrastruktur

Fokus Pengembangan Energi Berdasarkan UU 23 tahun 2014, kebutuhan energi merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Provinsi. Namun mengingat komoditas energi merupakan komoditas primer yang politis, maka keberadaan dan ketersediaannya akan selalu bersifat primer, namun mekanisme pasarnya lebih bersifat politis, sehingga potensi pengembangnnya akan didukung, namun mekanisme pasarnya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Untuk itu, peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator, agar mampu mengakomodasi kepentingan konsumen serta mengakomodasi kepentingan investor. Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Pandeglang 2016-2036 ini, upaya penyediaan energi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu penyediaan energi terbarukan dan atau pengolahan dan penyediaan energi. Beberapa strategi utama investasi fokus pada pengembangan energi adalah; Strategi - 1.

pemetaan dan perhitungan kebutuhan/ketersediaan energi skala lokal, regional, nasional Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknis menghitung dan memetakan kebutuhan energi skala Kabupaten Pandeglang dan menyusun daftar wilayah/kawasan yang potensial untuk aktivitas investasi di bidang energi, dimana aktivitas investasi energi yang dimaksud difokuskan pada investasi penyediaan energi terbarukan dan atau penyediaan tempat pengolahan bahan baku energi.


Strategi - 2.

perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan energi lokal, regional, nasional Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknis terkait, melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung manfaat sosial dan ekonomi dari setiap penanaman modal dibidang energi, sedangkan investor melakukan valuasi ekonomi dengan menghitung profit yang akan diterimanya dalam jangka waktu tertentu (panjang). Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pandeglang harus berhitung untuk menentukan pada titik pertemuan antara profit dan benefit yang harus disepakati kerjasama (KPS).

Strategi - 3.

penentuan alternatif kebijakan pola investasi bidang energi Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknisnya mengkaji berbagai alternatif potensi kerjasama (KPS) yang regulatif, dengan mengoptimalkan manfaat bagi publik. Alternatif model kerjasama juga dapat digunakan sebagai materi promosi dan bargaining position dengan pihak investor.

Strategi - 4.

pengkajian dan penyiapan readiness criteria bidang energi Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui SKPD teknisnya menyusun readiness criteria dari setiap kegiatan pembangunan infrastruktur energi yang akan dibangun atau dikembangkan. Readiness Criteria yang dimaksud meliputi kegiatan SIDLACOM (Survey, Investigation, Desain, Land Acquisition, Construction, dan Operation and Maintenance). Gambar 6.5 arah kebijakan dan strategi focus pengembangan infrastruktur


6.4.

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan didasarkan kepada beberapa isu strategis seperti dampak pembangunan/investasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan mengancam pada keseimbangan lingkungan dari aspek dimensi waktu, ruang, dan subyek. Selain itu isu strategis terhadap lingkungan, justru menjadi menjadi salah satu komponen bargaining di pasar global. Artinya, secara tidak langsung harus ada yang menanggung biaya ekonomi atas terganggunya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat aktivitas investasi, tanpa ada kejelasan siapa yang menanggung biaya pemulihannya. Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Pandeglang 2016-2036 ini, upaya penjaringan penanaman modal yang berwawasan lingkungan akan diarahkan pada 2 fokus pendekatan utama yaitu pendekatan preventif dan pendekatan apresiatif. Pendekatan Preventif, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang (dalam hal ini adalah melalui BLH dan PTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk menginventarisasi dan memetakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk dilindungi dan dikelola. Upaya ini dilakukan agar, aktivitas penanaman modal tidak diarahkan ke lokasi yang secara regulatif merupakan wilayah atau kawasan yang memiliki daya dukung dan daya tampung rentan terhadap presure, (bencana alam, tekanan demografi, aktiifitas sosial dan ekonomi). Pendekatan Apresiatif, yaitu; pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang (dalam hal ini adalah melalui BLH dan PTSP) terkait kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data dan informasi yang terangkum dalam dokumen RPPLH, KLHS, AMDAL, UKL-UPL, dan SLHD. Pendekatan ini diawali dengan upaya untuk mengapresiasi investasi yang mampu mendukung kualitas dan kuantitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pengendalian dan pemulihan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup), dengan mempertimbangkan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif bagi penanaman modal yang mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.


kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup Pendekatan dan arah kebijakan diatas, kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi operasionalnya sebagai berikut; Strategi - 1.

Penanaman modal yang mampu memulihkan dayadukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BLH dan PTSP Kabupaten Pandeglang, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang bergerak dibidang pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Strategi - 2.

Penanaman modal yang tidak menimbulkan polutan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BLH dan PTSP Kabupaten Pandeglang, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.

Strategi - 3.

Penanaman modal yang mampu mengendalikan perusakan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui BLH dan PTSP Kabupaten Pandeglang, dengan dasar regulasi yang ada memprioritaskan kemudahan, insentif, dan fasilitas bagi penanaman modal yang aktivitas produksinya tidak menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, namun jika perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan polutan atau berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup, maka prioritas diberikan bagi penanaman modal yang memiliki komitmen pengendalian kerusakan dan pencemaran pada lingkungan hidup.


Gambar 6.6 arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan

6.5.

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

6.5.1.

Kebijakan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Kebijakan Pemberdayaan UMKMK didasarkan kepada pada isu strategis yang menjelaskan bahwa kurangnya karakteristik kewirausahaan UMKMK, banyaknya UMKMK yang tumbuh namun tidak beraktivitas ekonomi produktif, lemahnya UMKMK dalam melihat dan memanfaatkan peluang ekonomi produktif yang ada. Namun demikian, kebijakan pemberdayaan UMKMK pada RUPM Kabupaten Pandeglang 2016-2036 ini, tidak untuk membebani investasi yang akan dilakukan, namun kebijakan ini bertujuan untuk membantu UMKMK untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. 6.5.2.

Strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Dalam arah kebijakan RUPM Kabupaten Pandeglang 2016-2036 ini, upaya pemberdayaan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada 2 fokus utama yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi. Strategi - 1.

strategi naik kelas Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini SKPD teknisnya (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi) mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian


menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi ini bisa dilakukan dengan atau tanpa keberadaan penanaman modal. Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan adalah; a) memutakhirkan data seluruh UMKMK di Kabupaten Pandeglang, dengan cara memverifikasi, serta menetapkan UMKMK yang potensial kerjasama dengan usaha besar (penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)) b) melakukan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya UMKMK dari aspek administrasi, manajemen, teknis, keuangan, inovasi, dan teknologi c) memfasilitasi UMKMK dalam pengenalan pasar produk-produk UMKMK dengan mengikutsertakan UMKMK dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain. Strategi - 2.

strategi aliansi Pemerintah Kabupaten Pandeglang menginisiasi untuk memfasilitasi hubungan (kerjasama) antara para pelaku usaha dua atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (lingkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk menginisiasi mendorong upaya-upaya pemberdayaan UMKMK adalah: a) Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama PTSP memfasilitasi investor untuk memetakan kebutuhan industri yang bisa di kerjasamakan dengan UMKMK yang ada. b) Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama PTSP, menginisiasi mengapresiasi investor yang mampu


c)

d)

mengakomodasi UMKMK dalam proses produksinya, melalui paket kebijakan pemberian fasilitas dan atau kemudahan dan atau insentif. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama PTSP merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKMK terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bersama PTSP memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perusahaan yang ada untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKMK yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

Gambar 6.7 arah kebijakan & strategi pengembangan penanaman modal pengembangan UMKMK


6.6.

Pemberian Fasilitas Kemudahan & Insentif Penanaman Modal

6.6.1.

Kebijakan Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan/manfaat apapun (sosial, budaya, lingkungan, dsb) yang dapat dikonversikan kedalam manfaat ekonomi yang diberikan kepada penanam modal jika melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Kabupaten Pandeglang. Isu strategis dalam kebijakan ini adalah, materi, fasilitas, kemudahan, dan insentif yang belum terlembagakan secara komprehensif, memunculkan potensi iklim investasi yang tidak kondusif, tidak transparan, tidak akuntable, dan tidak efektif/tidak efisien. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun kebijakan pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal secara detail, lengkap, akuntable dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

6.6.2.

Strategi Pemberian fasilitas kemudahan dan insentif penanaman modal

Strategi - 1.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah BPM PPTSP (PTSP), menginisiasi menginventarisasi jenis fasilitas kemudahan dan insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal sesuai dengan regulasi dan kelembagaan yang ada.

Strategi - 2.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah BPM PPTSP (PTSP), menginisiasi menyusun kriteria pemberian fasilitas, kemudahan, insentif bagi penanam modal. Beberapa hal yang dapat dijadikan kriteria penerima fasilitas, kemudahan, insentif adalah kriteria dari aspek ruang (maju, berkembang, tertinggal), aspek usaha/sektor/komoditas (pangan, energi, infrastruktur, penelitian, pengembangan inovasi), dan aspek manfaat (lingkungan, penyerapan tenaga kerja, kemiteraan dengan UMKMK, alih teknologi), selain itu, fasilitas harus didasarkan juga pada PP 45 Tahun 2008.


Strategi - 3.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah BPM PPTSP (PTSP), menginisiasi berkoordinasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait, untuk menyusun kelembagaan atau mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan, atau insentif. Gambar 6.8 arah kebijakan dan strategi penanaman modal pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif

6.7.

Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

6.7.1.

Kebijakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, contain promosi, media promosi, momentum promosi, dan manajemen pengelolaan respon promosi atas feedback yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi.


6.7.2.

Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Strategi - 1.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah (PTSP), menginisiasi menginventarisasi contain promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.

Strategi - 2.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini (PTSP), menginventarisasi target promosi baik dari aspek object, event, media, frequensi, skala global, naisonal, regional, dan lokal.

Strategi - 3.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini adalah (PTSP), menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas feed back yang mungkin akan muncul.

Gambar 6.9 Arah Kebijakan dan Strategi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal


BAB 6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Recommend Documents