BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 2008-2013 (REVISI)

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. S T R A T E G I

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi juga diberi makna sebagai usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan pemerintah

adalah

daerah

untuk

arah/tindakan mencapai

yang

tujuan.

diambil

oleh

Kebijakan

juga

merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan dalam mencapai tujuan. Dari makna strategi dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

111


B. ARAH KEBIJAKAN

Arah

kebijakan

pembangunan

Kabupaten

Sukamara

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut: Tujuan 1

Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana umum

Kebijakan Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum

diarahkan

untuk

meningkatkan

kelancaran

hubungan

perdagangan antar wilayah dan menunjang perekonomian. Jalan tanah akan ditingkatkan menjadi jalan beraspal. Sarana dan prasarana perdagangan, perhubungan, dan energy listrik diupayakan untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga semakin memudahkan masyarakat meningkatkan aktifitas usahanya. Pemenuhan infrastruktur diupayakan dialokasikan dalam setiap tahun dan berkelanjutan dengan pemeliharaan, sebagai prasyarat pelaksanaan program berikutnya. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

Tujuan 2

Peningkatan kualitas SDM sangat berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang tiinggi hanya dapat dibangun

melalui

kualitas

manajemen

pelayanan

pendidikan,

meliputi peningkatan mutu pendidik dan sarana pendidikan. Poin penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mempermudah masyarakat memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal, nonformal maupun informal. Kendala umum dalam memperoleh pendidikan, seperti biaya pendidikan dan

112


minimnya sarana dan prasarana pendidikan harus diminimalisir ataupun dihilangkan sama sekali. Dengan semakin mudahnya masyarakat memperoleh pendidikan diharapkan pendidikan akan semakin merata. Untuk itu kebijakan peningkatan kualitas SDM diarahkan

pada

pendidikan

yang

pemerataan

peningkatan didukung

sarana

kualitas

dengan

dan

manajemen pemerataan

prasarana

pelayanan pendidikan,

pendidikan

dengan

mengupayakan sekolah gratis. Tujuan 3 Seperti

Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat

halnya pendidikan,

kesehatan

merupakan

hak

dasar

masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah. Masyarakat berhak

mendapatkan

pelayanan

kesehatan

yang

bermutu.

Kesehatan merupakan dasar dari kesejahteraan. Untuk menuju masyarakat yang sejahtera pemerintah daerah akan meningkatkan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan

pelayanan

dan

manajemen kesehatan,

dengan

meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, menambah jumlah tenaga kesehatan serta menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau layanan kesehatan dengan mudah dan murah.

Tujuan 4

Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Sebagian

besar

masyarakat

di

Kabupaten

Sukamara

berusaha di sektor pertanian dalam arti luas, seperti usaha tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan

113


kehutanan. Pada beberapa desa, usaha pertanian ini masih tergolong usaha subsisten (menghasilkan untuk kebutuhan sendiri) dan hanya sedikit yang menggunakan input teknologi. Kebijakan

pengembangan

pertanian

diarahkan

pada

pengembangan kemampuan petani dan pelaku pertanian dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan, memberikan teknologi tepat guna, serta memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan dalam rangka memperkuat sistem pemasaran dan manajeman usaha pertanian. Dengan peningkatan usaha pertanian diharapkan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan petani yang

pada

akhirnya

mampu

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Tujuan 5

Percepatan pertumbuhan transmigrasi Kebijakan

transmigrasi

dan

transmigrasi masyarakat

ekonomi

diarahkan sekitarnya,

melalui

untuk

program

meningkatkan

peningkatan

dan

pemerataan pembangunan daerah serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai sasaran

sebagai

peningkatan

dan

kemampuan

produktifitas

masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di pemukiman transmigrasi sehingga diharapkan membawa implikasi positif secara ekonomi, sosial dan budaya pada daerah penerima transmigran. Tujuan 6

Peningkatan pendapatan daerah secara optimal sesuai dengan potensi daerah Arah pengelolaan pendapatan daerah di masa depan

difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

114


1)

Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.

2)

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

3)

Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

4)

Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.

5)

Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

6)

Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. Tujuan 7

Meningkatnya olahraga Pemerintah

meningkatkan

kualitas

daerah

kualitas

dan

partisipasi

mempunyai

pemuda

dan

pemuda

tanggungjawab

olahraga. Pemuda

dan

untuk yang

berprestasi dan jauh dari kenakalan dan kriminalitas merupakan dambaan masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas pemuda diharapkan pemuda berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Sukamara. Kebijakan

dalam

urusan

kepemudaan

dan

olahraga

diarahkan pada pembinaan pemuda agar jauh dari kriminalitas an kenakalan,

terutama

penyalahgunaan

narkoba,

serta

dengan

memberikan pelatihan-pelatihan agar mempunyai prestasi dalam bidang olahraga. Penyelenggaraan

pembinaan

pemuda

dan

olahraga

dimaksudkan menjalankan kewajiban Pemerintah daerah guna mewujudkan kemandirian pemuda dan meningkatkan daya saing. Pemerintah daerah akan berupaya untuk memberikan wahana kepada pemuda baik secara individual maupun organisasi untuk dapat

berkreasi,

berkarya

dan

berprestasi

sehingga

mampu

115


memberikan konstribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam bidang olahraga akan berupaya memfasilitasi pengembangan olahraga dan olahragawan untuk dapat berprestasi baik tingkat regional maupun nasional. Tujuan 8

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

Kesejahteraan terbentuknya

masyarakat

pemerintahan,

merupakan

sehingga

tujuan

pemerintah

baik

pokok pusat

maupun daerah mempunyai tugas dan kewajiban mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat sosial Kabupaten Sukamara, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga sosial

dan organisasi sosial

masyarakat, meningkatkan kualitas

layanan pada para perempuan dan anak, pemberdayaan desa, meningkatkan

kemandirian

para

penyandang

cacat

melalui

peningkatan keterampilan, serta menyediakan sarana dan prasarana pada fasilitas umum bagi para penyandang cacat. Tujuan 9

Terwujudnya kabupaten Sukamara yang aman, rukun, damai dan bersih Kondisi keamanan di Kabupaten Sukamara selama ini telah

kondusif, tanpa gangguan keamanan yang berarti. Untuk itu kebijakan mewujudkan Kabupaten Sukamara yang kondusif, rukun, aman, dan damai diarahkan kepada peningkatan kerukunan antar unsur masyarakat, menjaga kebersamaan dan menjaga keamanan lingkungan dari gangguan kamtibmas. Menjaga keamanan juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan dari gangguan bencana alam yang mungkin akan terjadi seperti bencana kebakaran dan banjir dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Satpol PP. Namun menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung

116


jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan diri dan lingkungan masingmasing. Tujuan 10

Kota yang tertata, tertib, bersih dan lestari

Manusia yang sejahtera adalah manusia yang hidup dalam lingkungan yang bersih dan nyaman dan bersahabat dengan alam. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat umum dan aparatur pemerintah dalam penataan ruang.

Kebijakan

pembangunan

lingkungan

terutama

akan

diarahkan dalam menata kota Sukamara agar tertib, bersih dan lestari,

dengan

membenahi

dan

memperbaiki

manajemen

pengelolaan lingkungan, terutama mengenai pengelolaan sampah. Tujuan 11

Pelestarian hutan

Menjaga

lingkungan

alam

dari

kerusakan,

baik

yang

disebabkan oleh bencana alam maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan masyarakat sendiri merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Demikian juga merusak lingkungan alam adalah merusak diri sendiri. Menjaga kesehatan lingkungan adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia. Tujuan 12

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bebas KKN

Kebijakan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN diarahkan peningkatan profesionalisme aparat,

117


kepatuhan terhadap sistem dan peraturan yang telah ditetapkan. Kepentingan masyarakat akan terlayani dengan baik apabila aparat memiliki komitmen dan profesionalisme. Dengan komitmen dan profesionalisme, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dengan biaya yang lebih murah. Namun profesionalisme aparat perlu didukung masyarakat dengan tidak melakukan kolusi dan nepotisme. Masyarakat perlu memiliki komitmen untuk bersama-sama pemerintah mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Masyarakat dan pemerintah daerah akan memliki martabat yang tinggi apabila saling mendukung untuk memiliki integritas, loyalitas dan amanah dalam menyelenggarakan kepemerintahan. Tujuan 13

Melestarikan Seni dan Budaya Lokal sebagai warisan leluhur Kebijakan umum pembangunan kebudayaan diarahkan

pada; Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, serta Pengembangan sumber daya kebudayaan. Tujuan 14

Tertatanya Objek Wisata Alam guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menunjang

Kebijakan umum pembangunan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan

sumber

daya

pariwisata

dengan

strategi

meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan meningkatkan

kualitas

penelitian

dan

pengembangan

kepariwisataan.

118

BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Recommend Documents