PENDAHULUAN. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian

1

PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 mempunyai tugas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang

perekonomian.

Adapun

keluaran

Kemenko

Perekonomian adalah rekomendasi kebijakan atas hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kebijakan terkait isu bidang perekonomian. sinkronisasi dan

Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi,

Kemenko

pengendalian kebijakan

Perekonomian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi

di bidang perekonomian

dan sinkronisasi baik dengan kementerian koordinator lainnya maupun dengan kementerian/lembaga lain terkait. Prinsip tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Kemenko

Perekonomian,

yaitu

:

a)

Terwujudnya

sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian, b) Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian, dan c) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah yang mempunyai peran strategis terhadap tercapainya tujuan nasional khususnya di bidang perekonomian. Di dalam RPJMN 2015 Peran Kementerian

– 2019, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Koordinator Bidang

diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional

Perekonomian dalam

berupa:

mewujudkan tujuan

a. Menstabilkan situasi ekonomi makro dan memperkuat

prioritas nasional

struktur ekonomi. b. Realokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang lebih produktif, di bidang ekonomi terutama percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan dan pembangunan industri, c. Meningkatkan

daya

saing

ekonomi

nasional

kepercayaan investor, serta

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)

dan

2 d. Meningkatkan

pemerataan

pembangunan

dan

mengurangi kemiskinan. Fokus kegiatan pada prioritas nasional tersebut memberikan posisi strategis Kemenko Bidang Perekonomian untuk memberikan

rekomendasi

kebijakan

di

bidang

perekonomian kepada Presiden dan Kementerian yang ada berada dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Melalui tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kementerian Koordinator melakukan rapat koordinasi/sinkronisasi, monitoring serta evaluasi terhadap suatu isu kebijakan perekonomian. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang berkualitas dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan nasional Dalam pelaksamaam tugas dan fungsinya Kementerian Koordinator Bidang perekonomian mempunyai tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mewujudkan kinerja organisasi yang baik. Tujuan tersebut merupakan upaya Kemenko Tema Outcome yang dicapai

Bidang Perekonomian memastikan pelaksanaan kebijakan/ program

oleh sektor/lintas sektor di bidang ekonomi

dijalankan dengan komitmen yang tinggi guna pencapaian kinerja perekonomian yang semakin baik dari waktu ke waktu. Upaya-upaya pencapaian kinerja perekonomian difokuskan pada target sasaran makro ekonomi yang dalam peta strategi kementerian memenuhi diantara: 1. Stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi; 2. Peningkatan Daya Saing; 3. Transformasi Industri dan; 4. Optimalisasi Hubungan Internasional.


3

AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Koordinator

1. Capaian Kinerja

Bidang Perekonomian pada Semester I Tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target.

Capaian

kinerja

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian pada semester I Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut : SS

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi s/d Juni 2016

Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/ (c/2)

(f)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

100%

55%

110%

Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian

Presentase kebijakan perekonomian terimplementasi

100%

61.5%

123%

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian 85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau) 65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau) 45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah) n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)

3

3

BAIK

bidang yang

Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU) Baru atau Kebijakan Strategis Nasional Baru) Realisasi semester I : 22 buah Target dalam 1 tahun: 40 RPPU/Keputusan Strategis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perubahan atau Kebijakan Strategis Nasional yang bersifat merivisi kebijakan sebelumnya Realisasi semester I : 8 buah Target dalam 1 tahun : 13 RPPU/Keputusan Strategis Revisi Tata kelola Kebijakan Kementerian Teknis melalui Peraturan/Keputusan Teknis dalam rangka deregulasi kebijakan perekonomian Realisasi semester I : 28 buah Target dalam 1 tahun : 79 peraturan/keputusan kementerian teknis

2. Analisis Capaian Kinerja


4

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan perekonomian

Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian adalah hasil

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

Kinerja

Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

100%

55%

110%

(40 RPPU/Keputu san Strategis )

(22 RPPU/Keputus an Strategis )

yang dirasakan atas peraturan perundang-undangan baru yang disusun sebagai tindaklanjut rekomendasi kebijakan. Rancangan Peraturan Peraturan atau Keputusan Strategis dihasilkan melalui berbagai

rapat

Koordinasi dan Sinkronisasi dengan berbagai Kementerian terkait di bidang perekonomian. Pada tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan sebanyak 40 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Baru dan sampai dengan semester I telah terealisasi sebanyak 22 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dihasilkan dapat dilihat pada tabel di samping.


5 Sesuai dengan Roadmap/Peta Strategi Tahun 2015-2019 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama dikelompokkan ke dalam pemenuhan diantara 4 (empat) tema yaitu : (1) Stabilisasi dan Pertumbuhan Ekonomi; (2) Peningkatan Daya Saing; (3) Transformasi Industri dan; (4) Optimalisasi Hubungan Internasional. Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian semester I tahun 2016 untuk SS1 bila dikelompokkan berdasarkan tema disajikan pada diagram di bawah ini.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian Salah satu fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah melakukan pengendalian kebijakan pemerintah melalui pemantauan, evaluasi, serta pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan. Terwujudnya pengendalian kebijakan perekonomian merupakan implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan


6 berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. Capaian kinerja semester 1 tahun 2016 untuk SS 2 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama •Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi

Target •100% (13 RPPU/ Keputusan Strategis Revisi)

Realisasi •53.9% (7 RPPU/Keputusan Strategis Revisi)

Kinerja •108%

Realisasi pengendalian kebijakan bidang ekonomi semester I 2016 adalah upaya bertahan

dan

menuju

ke

peningkatan

kondisi

perekonomian.

Kemenko

Bidang

Perekonomian diamanatkan untuk mengintensifkan pelaksanaan deregulasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) guna mempercepat upaya pemulihan perekonomian negara. Rancangan Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang telah dihasilkan selama semester 1 2016 disajikan berdasarkan tema dalam tabel berikut.

Disusunnya rancangan peraturan perundangundangan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan atau merubah peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan. Diharapkan dengan dilakukannya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang sudah berjalan, dapat menjawab tantangan dan permasalahan terkait isu strategis dalam bidang ekonomi Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)

7

Salah satu peraturan yang sangat krusial untuk segera ditetapkan adalah revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini disebabkan karena banyak pasal-pasal dalam UU no.4 yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini. Revisi Undang-undang no. 4 tahun 2009 saat ini telah dilakukan pembahasan dan penyusunan rancangan revisi serta diharapkan dapat ditetapkan pada akhir tahun 2016.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik (Tindak lanjut Kementerian Teknis dalam mendukung Kebijakan Perekonomian)

Untuk mencapai sasaran strategis 3, diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian. Maksud dari manajeman kinerja Kementerian adalah upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian . Berbeda dengan indikator kinerja utama pertama dan kedua yang melihat batasan keberhasilan sasaran strategis melalui tersusunnya Rancangan Peraturan PerundangUndangan atau Keputusan Strategis yang ditetapkan oleh Presiden, atau Menko Perekonomian maka pada IKU ketiga ini Kemenko Bidang Perekonomian diarahkan pada tata kelola kebijakan perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian di bawah koordinasi

Kemenko

Bidang

Perekonomian,

untuk

merespon

masalah-masalah

perekonomian, seperti misalnya: perlambatan pertumbuhan ekonomi, depresiasi rupiah, implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dan dinamika globalisasi ekonomi. Adapun pengklasifikasian

Tingkat manajeman kinerja tata kelola kebijakan

perekonomian melalui Ketentuan Teknis pada Kementerian Teknis/Sektor adalah sebagai berikut :

Nilai

Kategori

85≤n≤100

= 4 : Sangat Baik (Hijau)

65≤n<85

= 3 : Baik: (Hijau)

45≤n<65

= 2 : Kurang (Merah)

n<45

= 1 : Sangat Kurang (Merah)

Nilai diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Interim-Semester I 2016)

8

Sampai dengan semester I Tahun 2016, peraturan/keputusan kementerian teknis yang sudah ditetapkan sebanyak 28 peraturan/keputusan (target tahun 2016 adalah 79 peraturan/keputusan kementerian teknis). Perbandingan antara realisasi dengan target tersebut menunjukan bahwa

capaian nilai tata kelola kebijakan perekonomian melalui

Ketentuan Teknis pada semester I adalah sebesar 70,8, sehingga Realisasi Indikator Kinerja Utama ketiga ini adalah 3 (Baik) dari target yang telah ditetapkan sebelumnya 3 (baik). Sehingga capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk IKU ini adalah 100%. Peraturan/keputusan kementerian teknis yang telah ditetapkan sampai dengan semester 1 tahun 2016 adalah :


9

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan periode sebelumnya Sebagai bahan perbandingan, capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada semester I Tahun 2016 dengan periode tahun sebelumnya (semester I Tahun 2015) disajikan pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Capaian Kinerja 120%

tingkat capaian kinerja

100% 80% 60% 40% 20% 0%

IKU 1

IKU 2

IKU 3

Semester I 2015

104%

88%

100%

Semester 1 2016

110%

108%

100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada semester I tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami peningkatan kinerja pada IKU 1 (Presentase program koordinasi kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi) dan IKU 2 (Presentase kebijakan bidang perekonomian yang terimplementasi). Realisasi capaian IKU Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada semester I Tahun 2016 telah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan meningkat dari periode waktu tahun sebelumnya (capaian kinerja IKU Semester I Tahun 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara konsisten berupaya menjaga Perekonomian nasional dan dapat meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu.


10

Realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

4. Kinerja Keuangan

sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 (berdasarkan penerbitan SP2D) adalah sebesar Rp 139.163.968.640,- atau sebesar 38,74% dari total pagu sebesar Rp 359.230.685.000,-, dengan perincian per unit kerja sebagai berikut:

70%

120.000

60%

dalam jutaan rupiah

140.000

50% 60.714

100.000 80.000

40% 30%

33.045

60.000

8.447

16.376

5.708

127.686

20% 10.880

103.114

8.142

13.090

4.363

9.086

6.342

16.320

5.282

13.358

7.122

20.000

49.322

40.000

-

10% 0%

Pagu Realisasi Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah persentase penyerapan Anggaran yang dihitung berdasarkan Realisasi dibagi pagu.


Laporan Capaian Target Indikator Kinerja Utama Semester I Tahun 2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

Realisasi Semester I 2016

Kinerja

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan (10 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

80%

90%

113%

Keterangan (f) 1.

Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII (Insentif Pajak untuk Industri Padat Karya), yaitu : - Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu.

2.

Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI (Dana Investasi Real Estat/DIRE), yaitu : - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah.

3.

Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.010/2016 tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman kepada Presiden Republik Indonesia.

4.

Tanggapan terhadap Permohonan Fasilitas Tax Allowance bagi PT Samsung Electronics Indonesia.

5.

Masukan Terhadap Paraf Persetujuan pada Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

6.

Penyusunan basis data perekonomian (variabel) yang terbaharui secara periodik.

7.

Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) Sektor Keuangan.

8.

Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif direncanakan untuk dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016.

9.

Keputusan Komite Privatisasi tentang Program Privatisasi Tahun 2016 Nomor : Rakor.22.01.2016 tanggal 29 Januari 2016.

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan (10 Rekomendasi)

Presentase rekomendasi pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan

80%

70%

175%

1.

Pemantauan Realisasi APBN dan APBNP Tahun 2016.

2.

Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Tax Allowance sebagaimana amanat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2015.

3.

Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun 2015.

4.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan.

5.

Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; Kementerian Keuangan; Kementerian dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana Surat Menko Koperasi Perekonomian perihal Pinjaman Komersial Luar KUR. Negeri

6.

PLN (Persero) Nomor : S-68/M.EKON/03/2016 tanggal 24 Maret 2016. 7.

Surat Menko Perekonomian perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri PT SMI (Persero) Nomor : S-113/M.EKON/06/2016 tanggal 13 Mei 2016.

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Rp. 100 Triliun

Rp. 54.769.320.0 00.000,-

109,54%

Terwujudnya perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit Usaha Rakyat/KUR (dalam rupiah)

1.

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 11 Februari 2016 dalam rangka membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatas Rp 500 juta Rp 2 miliar).

2.

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasi sebagai penyalur KUR

3.

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka membahas usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S-111/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan KUR Triwulan I Tahun 2016 kepada Presiden RI.

4.

5.

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

6.

Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Fiskal Realisasi Semester I Target 2016 2016

SS

Indikator Kinerja

(a)

(b)

(c)

Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti

80%

Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Fiskal

Kinerja

Keterangan

(d)

(e)

(f)

100%

125%

1). Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VII (Insentif Pajak untuk Industri Padat Karya), yaitu : - Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. 2). Penyusunan regulasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI (Dana Investasi Real Estat/DIRE), yaitu : - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu. - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi oleh Pemerintah Daerah. 3). Pembahasan Usulan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.010/2016 tanggal 27 Mei 2016 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Cukai Terhadap Kemasan Plastik Minuman kepada Presiden Republik Indonesia. 4). Tanggapan terhadap Permohonan Fasilitas Tax Allowance bagi PT Samsung Electronics Indonesia. 5). Masukan Terhadap Paraf Persetujuan pada Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Realisasi Target 2016 Semester I 2016

SS

Indikator Kinerja

(a)

(b)

(c)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang fiskal yang ditindaklanjuti

80%

Layanan dukungan 1 Laporan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

Kinerja

Keterangan

(d)

(e)

(f)

60%

150%

1 Laporan

100%

1). Pemantauan Realisasi APBN dan APBNP Tahun 2016. 2). Evaluasi Pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Tax Allowance sebagaimana amanat Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2015. 3). Updating perkembangan isu perekonomian terkini : - Pengaruh Brexit Terhadap Perekonomian Global dan Perekonomian Nasional. - Kebijakan Fiskal Dalam Rangka Meningkatkan Daya Beli Masyarakat. - Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016. 1). Draft Laporan Capaian IKU Semester I 2016. 2). Renja Tahun 2017. 3). TOR RAB 2017. 4). Laporan Hasil Rakor Menko Perekonomian Tahun 2016. 5). Laporan Hasil Rakor Evaluasi Persiapan Penilaian RB Tahun 2016.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran (5 rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang moneter dan neraca pembayaran yang ditindaklanjuti

80%

100%

125%

1). Rekomendasi upaya mempersempit defisit transaksi berjalan melalui kajian terkait transportasi barang. 2). Penyusunan basis data perekonomian (variabel) yang terbaharui secara periodik. 3). Penyusunan publikasi ekonomi mingguan dan booklet statistik triwulanan. 4). Komunikasi yang efektif dan efiisien dengan TPID di daerah dengan memanfaatkan Website Pokjanas TPID dan Video Conference WEBEX. 5). Penguatan kerjasama dengan pelaku pasar keuangan dalam rangka pemantauan pasar keuangan.

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi), 5 rekomendasi

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang moneter (inflasi) yang ditindaklanjuti

80%

100%

125,00%

1). Addendum Perjanjian Kerjasama (PKS) Pokjanas TPID. 2). Sinergi Pokjanas TPID dengan KKPU dan POLRI (arahan Rakornas VI TPID 2015) .

Terwujudnya rekomendasi pengendalian kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI (5 rekomendasi)*

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kebijakan remitansi, pembiayaan dan asuransi TKI yang ditindaklanjuti

80%

3). Penilaian TPID Terbaik dan Berprestasi Tahun 2015. 4). Pengoperasian Sekretariat Pokjanas TPID di Kantor Kemenko Perekonomian Jl. Medan Merdeka Barat No. 7. 5). Rekomendasi SOP Operasi Pasar dan Pasar Murah serta Pasar Lelang Komoditas bersama tim TPI dan Pokjanas TPID. 20%

50%

1). Peningkatan peran dalam Employment Working Group G20.

Keterangan *: Bidang tersebut sudah tidak ditangani keasdepan sejak nomenklatur baru yaitu Asdep Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan kerja berubah menjadi asdep Moneter dan Neraca Pembayaran.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Daerah & Sektor Riil Realisasi Semester I 2016

Kinerja

Keterangan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil (3 rekomendasi)

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil yang ditindaklanjuti

80%

67%

167%

1). Pengembangan UMKM Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT).

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah (3 rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti

80%

2). Revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) Sektor Keuangan. 33%

83%

1). Buku Kumpulan Peraturan Terkait Ease of Doing Business (EoDB).

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

SS

Indikator Kinerja

(a) Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)

(b) Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK yang ditindaklanjuti

Target 2016


Kinerja

(c) 80%

(d) 100%

(e) 125%

Keterangan

1). 2).

3).

4).

(f) Koordinasi penyusunan KMK No. 287/KMK.02/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Bunga KUR. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan KUR Nomor S67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Acuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral, sebagai tindak lanjut sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri, jasa konstruksi, penempatan TKI, penyusunan petunjuk Sistem Informasi Kredit Program, penyusunan database UMKM. Koordinasi penyusunan petunjuk teknis KUR sektor kelautan dan perikanan dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan KUR Nomor S-67/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Acuan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral. Koordinasi penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif direncanakan untuk dipaparkan dihadapan Queen Maxima dalam kunjungan ke RI pada 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2016.

5). Koordinasi pengendalian penyaluran KUR Berorientasi Ekspor (KURBE) dengan LPEI.

SS

Indikator Kinerja

(a) Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang PMLK (5 rekomendasi)

(b) Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang PMLK yang ditindaklanjuti

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(c) 80%

(d) 100%

(e) 125%

(f) 1). Rapat Teknis dalam rangka penetapan plafon penyaluran KUR tahun 2016 dan ditindaklanjuti dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S70/D.I.M.EKON/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pengaturan Plafon KUR Tahun 2016. 2). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S110/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Penyusunan Pedoman Pelaksanaan KUR Sektoral kepada 11 Menteri dan 2 Kepala Badan. 3). Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S112/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Fokus Penyaluran KUR kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat; Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi dan UKM; dan 19 Direksi Bank Pelaksana KUR. 4). Workshop Sistem Informasi Kredit Program dalam rangka Mendukung Program KUR di 6 Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi dan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Deputi I Nomor ND55/D.I.M.EKON.4/02/2016 tentang Laporan Woorkshop SIKP 5). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan tentang permohonan username dan password bagi 29 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia kepada Dirjen Perbendaharaan

SS

Indikator Kinerja

(a) (b) Terwujudnya Persentase hasil rekomendasi rekomendasi kebijakan pembiayaan kebijakan KUR usaha mikro dan kecil (5 rekomendasi)

Target 2016


Kinerja

(c) 80%

(d) 180%

(e) 144%

Keterangan

1).

2).

3).

4).

5).

6).

(f) Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 11 Februari 2016 dalam rangka membahas skema KUR Menengah (dengan plafon diatas Rp 500 juta - Rp 2 miliar) Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka membahas skema KUR untuk sektor pertanian dan koperasi sebagai penyalur KUR Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanggal 24 Juni 2016 dalam rangka membahas usulan perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 jo. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM nomor S111/M.EKON/05/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Pelaksanaan KUR Triwulan I Tahun 2016 kepada Presiden RI. Rapat Koordinasi Teknis tentang penambahan penyalur KUR (perusahaan pembiayaan dan koperasi). Saat ini tengah disusun revisi Pedoman Pelaksanaan KUR yang mengatur mekanisme penambahan penyalur dan penjamin KUR. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-68/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Relaksasi Aturan SIKP kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

(c)


Kinerja

Keterangan

(d)

(e)

(f) 7). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-49/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Kajian Subsidi Bunga KUR Super Mikro, kepada Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 8). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Nomor S-48/D.I.M.EKON/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Rekomendasi Kinerja dan Kesehatan PT. PNM (Persero) kepada Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK. 9). Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM mengenai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Program KUR tahun 2011 - Semester I 2015.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Badan Usaha Milik Negara

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)

Persentasi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN yang ditindaklanjuti

80%

60%

150%

1).

Keputusan Komite Privatisasi Nomor : Rakor.22.01.2016 tentang Program Tahunan Privatisasi Tahun 2016, Tanggal 29 Januari 2016.

2).

Surat Menko Perekonomian kepada Presiden Nomor : S33/M.EKON/02/2016 perihal Laporan Pelaksanaan Privatisasi Perusahaan Perseroan Tahun 2015, Tanggal 12 Februari 2016. Surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan kepada Deputi Infrastruktur Bisnis Nomor : S18/D.I.M.EKON/02/2016 perihal Penyampaian Masukan Terkait Revisi Ketentuan PKBL, Tanggal 8 Februari 2016.

3).

Terwujudnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN (5 rekomendasi)

Persentase hasil rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN yang ditindaklanjuti

80%

80%

100%

1).

Surat Menko Perekonomian Nomor : S-68/M.EKON/03/2016 perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), Tanggal 24 Maret 2016.

2).

Surat Menko Perekonomian Nomor : S113/M.EKON/06/2016 perihal Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Tanggal 13 Mei 2016. Surat Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor : S-51/D.I.M.EKON/05/2016 perihal Jawaban atas pertanyaan Ijin PKLN PT. PLN, Tanggal 16 Mei 2016.

3).

4).

ND Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor : ND-88/D.I.M.EKON/06/2016 kepada Sesmenko perihal Pendapat atas RPP PMN PT. Pelindo IV, Tanggal 07 Juni 2016.


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

100%

50

100%

1. Verifikasi lahan pangan dan pertanian 2. Fleksibilitas HPP gabah/beras 3. Revitalisasi data pangan dan pertanian 4. Perpres penugasan Perum Bulog (48/2016) 5. Kebijakan Restrukturisasi Industri Perunggasan Nasional 6. Rancangan Perpres roadmap pengembangan industri rumput laut nasional 2016-2019 7. Penguatan ISPO dengan penyusunan Perpres baru 8. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga bawang merah 9. Kebijakan peningkatan pemanfaatan karet alam di dalam negeri. 10. Kebijakan pemberdayaan petani karet dengan hortikultura dan ternak 11. Kebijakan irigasi lahan 12. Kebijakan penyusunan benih GMO 13. Penyusunan Perpres LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) 14. Konsep model bisnis penggemukan sapi potong dengan pemanfaatan KUR 15. Penyusunan KUR Sektor Pertanian 16. Konsep model kelembagaan penyuluhan PPPK di daerah 17. Penyusunan Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan kebijakan Pangan dan Pertanian sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian yang diselesaikan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

100%

50

100%

1. Kebijakan pengendalian impor pangan 2. Kebjakan stabilisasi pasokan dan harga pangan 3. Penetapan kebijakan harga referensi komoditas pangan 4. Kebijakan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara RI (Permentan 34/2016) 5. Kebijakan pengembangan industri rumput laut 6. Kebijakan pasokan dan harga ikan 7. Revisi Perpres Gula sebagai barang pengawasan (Perpres 57 tahun 2004) 8. Kebijakan moratorium perizinan perusahaan kelapa sawit (Inpres 10 tahun 2012.) 9. Kebijakan evaluasi produksi biji kakao 10. Kebijakan penyediaan lahan sawah 11. Kebijakan penggunaan pupuk organik dan labelisasi produk pupuk organik 12. Kebijakan pengembangan lahan di KEK Merauke 13. Deregulasi Perpres DNI Bidang Pangan dan Pertanian

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Persentase kebijakan bidang Pangan dan Pertanian kebijakan Pangan dan Pertanian yang terimplementasi

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pangan SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan Persentase hasil rekomendasi koordinasi sinkronisasi kebijakan pangan (1 dan sinkronisasi kebijakan pangan yang dokumen) diselesaikan

100%

50%

100%

- Verifikasi lahan pangan dan pertanian - Fleksibilitas HPP gabah/beras - Revitalisasi data pangan dan pertanian - Perpres penugasan Perum Bulog (48/2016)

Terwujudnya pelaksanaan dokumen)

100%

50%

100%

- Kebijakan pengendalian impor pangan - Kebjakan stabilisasi pasokan dan harga pangan - Penetapan kebijakan harga referensi komoditas pangan

6 bulan

100%

- Penyusunan Lakip - Penyusunan laporan triwulan - Penyusunan Resntra 2015-2019 - Penyusunan RKKL 2017 - Penyusunan konsep Quick win dan IKU - Pemberian pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, dan kesejahteraan pegawai

kebijakan

pengendalian Persentase kebijakan bidang pangan pangan (1 yang terimplementasikan

Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian (1 dokumen)

Jumlah layanan dukungan administrasi 12 bulan kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peternakan dan Perikanan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan sinkronisasi kebijakan peternakan dan perikanan yang perikanan (1 dokumen) diselesaikan

100%

50%

100%

- Kebijakan Restrukturisasi Industri Perunggasan Nasional - Rancangan Perpres roadmap pengembangan industri rumput laut nasional 20162019 - Konsep usulan impor indukan sapi perah dalam rangka peningkatan produksi susu nasional

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Persentase kebijakan bidang peternakan kebijakan peternakan dan perikanan (1 perikanan yang terimplementasikan dokumen)

100%

25%

50%

- Kebijakan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya ke dalam wilayah negara RI (Permentan 34/2016) - Kebijakan pengembangan industri rumput laut - Kebijakan pasokan dan harga ikan

dan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Perkebunan dan Hortikultura

SS (a)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diselesaikan

100%

50%

100%

1. Penguatan ISPO dengan penyusunan Perpres baru 2. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga bawang merah 3. Kebijakan peningkatan pemanfaatan karet alam di dalam negeri. 4. Kebijakan pemberdayaan petani karet dengan hortikultura dan ternak

100%

50%

100%

1. Revisi Perpres Gula sebagai barang pengawasan (Perpres 57 tahun 2004) 2. Kebijakan moratorium perizinan perusahaan kelapa sawit (Inpres 10 tahun 2012.) 3. Kebijakan evaluasi produksi biji kakao

Terwujudnya pengendalian Persentase kebijakan bidang perkebunan dan pelaksanaan kebijakan hortikultura yang terimplementasikan perkebunan dan hortikultura (1 dokumen)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)

Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian yang diselesaikan

100%

50%

100%

1. Kebijakan irigasi lahan 2. Kebijakan penyusunan benih GMO 3. Penyusunan Perpres LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan pertanian (1 dokumen)

Persentase kebijakan bidang prasarana, sarana pangan dan pertanian yang terimplementasikan

100%

50%

100%

1. Kebijakan penyediaan lahan sawah 2. Kebijakan penggunaan pupuk organik dan labelisasi produk pupuk organik 3. Kebijakan pengembangan lahan di KEK Merauke

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Agribisnis

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c)

(f)

Terwujudnya penyiapan koordinasi Persentase hasil rekomendasi koordinasi dan dan sinkronisasi kebijakan sinkronisasi kebijakan agribisnis yang diselesaikan agribisnis (1 dokumen)

100%

50%

100%

1. Konsep model bisnis penggemukan sapi potong dengan pemanfaatan KUR 2. Penyusunan KUR Sektor Pertanian 3. Konsep model kelembagaan penyuluhan PPPK di daerah 4. Penyusunan Pembentukan BLU Riset Perkebunan dan Hortikultura Indonesia

Terwujudnya pengendalian Persentase kebijakan bidang agribisnis yang pelaksanaan kebijakan agribisnis (1 terimplementasikan dokumen)

100%

50%

100%

Deregulasi Perpres DNI Bidang Pangan dan Pertanian


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan pengelolaan energi, sumber daya pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang alam dan lingkungan hidup diselesaikan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan kebijakan pengelolaan energi, sumber daya lingkungan hidup yang terimplementasikan alam, dan lingkungan hidup

100%

54,60%

109,20%

Keterangan (f) Regulasi yang telah dan sedang dikoordinasikan antara lain : -Perpres No. 40 th 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi -RPerpres Tata Kelola Gas (masih dalam proses) -Persiapan Pembangunan kilang Bontang dan kilang Tuban -Perpres 4/2016 Percepatan Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan -RPP Panas Bumi (dalam proses) -Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW -Revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara -Renegosiasi KK dan PKP2B, -Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral -RPerpres Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan -RInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa Sawit -RPerpres Kelembagaan Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan -Perpres 18/2016 Percepatan Pembangunan Listrik Sampah Kota

100%

48,60%

97,20%

-RPerpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional. -RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Pengendalian kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang dilaksanakan : -Peninjauan Harga BBM secara berkala, -Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg -Pembebasan tanah untuk proyek PLTU Batang -Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang -Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III -Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan -Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015 -Kebijakan pengecualian penggunaan LC untuk ekspor barang tambang (Revisi Permendag 67 Tahun 2015)

Meningkatnya pemahaman pemangku Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru kepentingan terhadap kebijakan baru EITI Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

90%

30%

67%

-Revisi PerMen LHK 16/2014 tentang IPPKH untuk Kegiatan Survei/Eksplorasi -Revisi PerMenDag 89/2015 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan danPerMenDag 35/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan Penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Produktivitas Energi

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


(a)

(b)

(c)

(d)

Terwujudnya koordinasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Produktivitas bidang Produktivitas energi (3 energi yang terimplementasikan Rekomendasi)

100%

60%

Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Produktivitas energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Produktivitas energi

100%

55%

110%

Pengendalian kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan : Peninjauan Harga BBM secara berkala, Evaluasi penetapan harga gas LPG tabung 3 kg, Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan Kilang Tuban dengan peruntukan lainnya, dukungan Kemenkeu Bagi Kerjasama Pemerintah & Badan Usaha Kilang Bontang, Penyelesaian masalah kegiatan Tim Penghematan Energi dan Air

Terwujudnya layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (3 Laporan)

Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

12 bulan

40%

80%

Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan I dan Laporan Kegiatan Administrasi dan Tata Kelola Kegiatan Deputi III Triwulan II.

Kinerja

Keterangan

(e)=(d)/(c/2 (f) ) 120% Koordinasi kebijakan bidang Produktivitas Energi yang telah dilakukan: RPerpres Penetapan Harga Gas Bumi (telah ditetapkan Perpres 40/2016), RPerpres Tata Kelola Gas (masih dalam proses pembahasan), Proses Pembangunan kilang Bontang dan kilang Tuban.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Energi

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

100%

53%

106%

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Infrastruktur energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur energi yang terimplementasikan

Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang infrastruktur energi (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur Energi

100%

55%

110%

Koordinasi kebijakan bidang infrastruktur energi yang telah dilakukan : - Merumuskan RPerpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Perpres 4/2016) Merumuskan RPP Panas Bumi - Koordinasi Pembangunan Pembangkit 35 GW

Pengendalian kebijakan bidang Infrastruktur Energi yang dilakukan : - Pembebasan tanah untuk proyek PLTU Batang Penyelesaian permasalahan PLTU Mulut Tambang - Penyelesaian Permasalahan Lahan PLTA Asahan III

-

-

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Industri Ekstraktif

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


(a)

(b)

(c)

(d)

Kinerja

Keterangan

(e)=(d)/(c/2 (f) ) 120% Koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dibahas diantaranya adalah Kebijakan renegosiasi KK dan PKP2B, Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral, Kebijakan revisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kebijakan hilirisasi batubara (pemanfaatan batubara untuk PLTU Mulut Tambang), dan Kebijakan tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri (Permen ESDM No 5 Tahun 2016).

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang industri ekstraktif (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industry ekstraktif yang terimplementasikan

100%

60%

Terwujudnya koordinasi pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri ekstraktif

100%

58%

116%

Pengendalian kebijakan bidang industri ekstraktif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyelesaian divestasi saham perusahaan pertambangan, Kebijakan tata cara pemberian Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara (Permen ESDM No 32 Tahun 2015), dan kebijakan pengecualian penggunaan LC untuk ekspor barang tambang (Revisi Permendag 67 Tahun 2015).

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) (1 Laporan)

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI

90%

30%

67%

EITI mengharapkan agar pemerintah daerah dan Perusahaan tambang (minerba dan migas) lebih terbuka di dalam melaporkan pajak dan PNBP di sektor energi dan sumber daya mineral. Isu yang telah dibahas yaitu penyusunan rancangan road map transparansi beneficial ownership (pemilik manfaat) perusahaan tambang.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang Persentase rekomendasi kebijakan di bidang tata Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi) kelola kehutanan yang terimplementasikan

100%

50%

100%

Isu Tata Kelola Kehutanan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi : -Penyusunan SOP dan Raperpres Kelembagaan Operasional PencegahanKebakaran Hutan dan Lahan -Penyusunan Raperpes Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan -Menyusun RaInpres Moratorium Ijin Perkebunan Kelapa sawit - Penyusunan Permen LHK No. 32/2016 ttg Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang Tata Kelola Kehutanan (3 Rekomendasi)

100%

45%

90%

Pengendalian kebijakan Tata Kelola Kehutanan yang telah dilaksanakan : -Revisi PermenLHK Nomor 16 tahun 2014 tentang -Pedoman Pinjam Pakai Kawasan -Revisi Permendag Nomor 89 tahun 2015 tentang ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan -Revisi Permendag 35 tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


(a)

(b)

(c)

(d) 50%

Terwujudnya koordinasi kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang terimplementasikan

100%

Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang pelestarian lingkungan hidup (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup

100%

Kinerja

Keterangan

(e)=(d)/(c/ (f) 2) Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan dilakukan : 100% - Merumuskan Perpres Perc Pemb Listrik Sampah Kota (Perpres 18/2016) - Merumuskan PP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup - Merumuskan Perpres Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional

45%

90%

Isu Pelestarian Lingkungan Hidup yang dikendalikan : - Belum diadopnya kesepakatan Paris dalam perundangan Indonesia Belum adanya standar BBM yang mengacu pada EURO IV - Belum ada ketentuan impor limbah non bahan berbahaya bagi industri (PerMenDag 31/M-DAG/PER/5/2016).

-


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi & UKM

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan

85%

42,5%

100%

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan Ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan

85%

42,5%

100%

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

85%

40%

94%

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 pengembangan ekonomi kreatif yang diselesaikan Rekomendasi)

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kebijakan pengembangan ekonomi kreatif (2 pengembangan ekonomi kreatif Rekomendasi)

Terwujudnya efektifitas pelaksanaan program dan tata kelola administrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM yang optimal (2 Laporan)

Jumlah layanan administrasi kegiatan dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

85%

12 bulan

40%

6 bulan

94%

100%

1

Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan jangka panjang pengembangan ekonomi kreatif

2

Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembiayaan pengembangan produk kreatif

1

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif

2

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan fiskal/perpajakan bagi Industri Modal Ventura untuk mendorong pengembangan start-up

1

Laporan pelaksanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

2

Laporan pelaksanaan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan

SS (a)

Indikator Kinerja (b)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan yang diselesaikan

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing ekonomi kawasan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan


Kinerja

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

85%

42,5%

100%

Target 2016

85%

42,5%

100%

Keterangan (f)

1.

Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kota kreatif

2.

Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penumbuhkembangan ekonomi digital

1.

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kota kreatif

2.

Rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan penumbuhkembangan ekonomi digital

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Pengembangan Kewirausahaan

SS (a)


Target 2016


Kinerja

Keterangan

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan kewirausahaan yang diselesaikan

85%

42,5%

100%

Tersusunnya konsep guiding principle pengembangan kewirausahaan. Penyusunan usulan rekomendasi kebijakan guiding principle dengan melibatkan Bappenas dan K/L terkait. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pengembangan kewirausahaan mempunyai pedoman yang sama dan tercipta sinergi dan koordinasi yang jelas.

Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kewirausahaan

85%

42,5%

100%

Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengendalian pelaksanaan kebijakan berupa mapping program dan output tahun 2016 untuk penajaman output dan program terkait pengembangan kewirausahaan untuk tahun 2017, dengan Bappenas, dan K/L terkait.Tujuannya agar program dan output pada K/L terkait pengembangan kewirausahaan dapat dengan mudah dimonitor dan diwvaluasi dengan mudah

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

SS (a)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)


Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diselesaikan


Kinerja

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

85%

42,5%

100%

Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

Target 2016

Keterangan

1. Rekomendasi koordinasi program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat (telah dilaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat dengan Kabupaten Brebes sebagai pilot project. Beberapa program terkait peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang di-launching antara lain: IUMK, pembuatan akta koperasi gratis, bantuan dana untuk koperasi dari LPDB, dan pemberian HAKI untuk produk UMKM secara gratis). 2. Rekomendasi koordinasi percepatan implementasi agregator dan konsolidator ekspor produk UKM (telah dilaksanakan FGD dan rapat koordinasi dalam rangka percepatan implementasi agregator dan konsolidator ekspor produk UKM di Kota Batam dan Semarang. Jawa Tengah akan menjadi pilot project program agregator dan konsolidator ekspor produk UKM) Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2 Rekomendasi)

Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

85%

42,5%

100%

Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah: 1. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Telah disusun rekomendasi Revisi Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) melalui beberapa rapat koordinasi dan Focus Group Discussion). 2. Rekomendasi koordinasi pelaksanaan koperasi sebagai penyalur KUR (telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke KSP Sejahtera Bersama Bogor dan rapat koordinasi terkait hal tersebut di atas. Pada tahun 2016, hanya ada 1 koperasi yang akan menjadi pilot project koperasi sebagai penyalur KUR yaitu KOSPIN Jasa Pekalongan).

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) yang diselesaikan

85%

42,5%

100%

Rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) adalah Rekomendasi Pembiayaan Pemerintah untuk Start up berbasis Teknologi dan Informasi melalui LPDB disusun rekomendasi skema pembiayaan pemerintah untuk start up berbasis Teknologi dan Informasi melalui beberapa rapat koordinasi dan Focus Group Discussion).

Terwujudnya pengendalian kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) (1 Rekomendasi)

Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

85%

42,5%

100%

Rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian kebijakan Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM berbasis Teknologi (B) adalah Rekomendasi Penyusunan Daftar Negatif Investasi (DNI): 1. Telah disusun rekomendasi Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi melalui beberapa rapat koordinasi. 2. Telah diterbitkan Perpres No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagai pengganti Perpres No. 39 Tahun 2014.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Ketenagakerjaan

SS (a)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (2 rekomendasi)


Persentase koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan yang diselesaikan.


Kinerja

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

85%

42,5%

100%

Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan adalah:

Target 2016

Keterangan

1. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasional (telah dilaksanakan beberapa kali ratas hingga tingkat menteri. Hasil koordinasi selanjutnya akan dibawa ke sidang kabinet) 2. Rekomendasi koordinasi dan sinkronisasi RPP BNSP (telah dilaksanakan beberapa kali ratas hingga tingkat menteri. RPP saat ini dikembalikan kepada K/L terkait untuk dikaji kembali secara teknis sesuai rekomendasi dari kantor Kementeri Koordinator Bidang Perekonomian). Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan (2 rekomendasi)

Persentase pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan.

85%

42,5%

100%

Dua rekomendasi yang dihasilkan terkait dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan adalah: 1. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada provinsi yang belum melaksanakan amanat PP 78 Tahun 2015 dan kepada provinsi yang berhasil melaksanakan amanat PP 78 Tahun 2015 sebagai perbandingan). 2. Rekomendasi pengendalian pelaksanaan penerbitan KITAS dan IMTA untuk TKA (telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke beberapa locus untuk mencari permasalahan pelaksanaan penerbitan KITAS dan IMTA sesuai dengan laporan dari K/L terkait).


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Pengembangan Iklim Investasi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(a) (b) Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan investasi kebijakan pengembangan investasi yang ditindaklanjuti (4 Rekomendasi)

Target 2016


Kinerja

(c) 100%

(d) 50%

(e)=(d)/(c/2) 100%

Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pelaksanaan pengendalian pengembangan investasi yang ditindak lanjuti kebijakan pengembangan investasi (4 Rekomendasi)

100%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi (1 Rekomendasi)

100%

100%

200%

12 bulan

6 bulan

100%

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti

Terwujudnya layanan dukungan Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola administrasi dan tata kelola dapa pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (12 Bulan)

50%

100%

Keterangan

1

(f) Rekomendasi kebijakan perluasan investasi melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri (Diaspora);

2

Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi dengan diterbitkannya Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan pembentukan kelembagaan PTSP di daerah (Kediri, Pekanbaru, Jeneponto, Batam);

2

Rekomendasi pengendalian kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi melalui Timnas PEPI Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi dengan perbaikan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business /EoDB) Terlaksananya program dan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri samapai dengan semester I/2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit : Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(a) Terwujudnya rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW(2 Rekomendasi)

(b) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan dan penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW yang ditindaklanjuti

Terwujudnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional (4 Rekomendasi) perdagangan internasional yang ditindaklanjuti

Target 2016


Keterangan

Kinerja

(f) Koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor melalui otomasi perijinan/rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management

(d) 50%

(e)=(d)/(c/2)

100%

100%

50%

100%

Pegendalian kebijakan integrasi NSW ke dalam sistem ASW melalalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit)

100%

50%

100%

1

(c)

100%

2

Rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas eskpor barang dan jasa prioritas melalui stadardisasi pengaturan tata niaga ekspor dan impor; Rekomendasi kebijakan Tindakan Anti Dumping dan tindangan pengamanan perdagangan melalui perpanjangan perngenaan bea masuk anti dumping (BMAD).

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti

100%

50%

100%

Rekomendasi kebijakan penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri.

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti

100%

50%

100%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor daerah melalui deregulasi kebijakan ekonomi ubtuk peningkatan ekspor di wilayah Barat dan Timur Indonesia dengan pembentukan Konsolidator ekspor produk UKM

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

100%

50%

100%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional (4 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti

1

2

Terwujudnya rekomendasi pelaksaanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional (3 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional yang ditindaklanjuti

100%

33%

66%

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningakatam daya saing logistik nasional (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional yang ditindaklanjuti

100%

0

0%

Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui harmonisasi dan regulasi bidang logistik.

Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pengembangan pusat logistik berikat rekomendasi pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang logistik.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

Target 2016

Reealisasi s/d Juni 2016

Kinerja

(a) (b) Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan penguatan kebijakan penguatan pasar dalam pasar dalam negeri dan tertib usaha yang negeri dan tertib usaha (4 ditindaklanjuti Rekomendasi)

(c) 100%

(d) 50%

(e)=(d)/(c/2) 100%

(f) 1 Rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan melalui program penjaminan dan pendampingan calon pengelola resi gudang; 2 Rekomendasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri memalui penerpan sertifikasi online untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal di provinsi.

Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi pelaksanan pelaksanaan pengendalian pengendalian kebijakan pengembangan pasar kebijakan penguatan pasar dalam dalam negeri yang ditindaklanjuti negeri dan tertib usaha (4 Rekomendasi)

100%

50%

100%

Rekomendasi kebijakan perlinduangan konsumen melalui penyederhanaan skema sertifikasi wajib SNI terkait dengan produk pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak membebani pelaku usaha mikro dan kecil.

Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan peningaktan kebijakan peningkatan daya saing daya saing pasasr dalam negeri yang pasar dalam negeri (1 ditindaklanjuti Rekomendasi)

100%

50%

100%

Rekomendasi peningkatan daya saing di pasar dalam negeri melalui penyempurnaan regulasi yang memuat pemerian insentif kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha, para peneliti dan inventor pada lembaga pendidikan serta lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah.

SS

Indikator Kinerja

Keterangan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit: Asisten Deputi Pengembangan Industri


Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

100%

100%

100%

Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan kebijakan pengembangan industri (2 pengembangan industri yang ditindak rekomendasi) lanjuti

1.

Kebijakan pendukung pengembangan industri melalui Kawasan Industri yang tertuang dalam PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, yaitu Permenperin No. 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, dan Permenperin No. 40/M-ND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

2.

Kebijakan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dengan diterbitkannyan Inpres No. 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Terwujudnya rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri (2 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan industri yang ditindaklanjuti

100%

50%

100%

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk peningkatan daya saing industri nasional, seperti Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA), Permenperin No. 22/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Permenperin No. 34/M-IND/PER/3/2014 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor

Terwujudnya rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing industri (1 Rekomendasi)

Persentase rekomendasi kebijakan peningakatan daya saing industri yang ditindaklanjuti

100%

75%

150%

Kebijakan (i) Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui penerbitan Inpres No. 6 Tahun 2016; (ii) Peningkatan daya saing industri baja dengan diterbitkannya Permenperin No. 11/M-IND/PER/2/2016 tentang Permberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa Baja Saluran Air dengan Atau Tanpa Lapisan Seng secara Wajib; (iii) Peningkatan daya saing industri petrokimia dengan diterbitkannya Perpres No. 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan


Indikator Kinerja

(a) ( b) Terwujudnya koordinasi dan Persentase rancangan peraturan bidang sinkronisasi kebijakan perniagaan dan perniagaan dan industri yang diselesaikan industri

Target 2016


Kinerja

(c) 85%

(d) 58%

( e) =(d)/(c/2) 137%

Keterangan (f) 1 Rekomendasi kebijakan perluasan investasi melalui fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri (Diaspora); 2 Koordinasi kebijakan penyederhanaan prosedur ekspor/impor melalui otomasi perijinan/rekomendasi secara menyeluruh ke dalam sistem INSW melalui penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) 3 Rekomendasi kebijakan Tindakan Anti Dumping dan tindakan pengamanan perdagangan melalui perpanjangan perngenaan bea masuk anti dumping (BMAD). 4 Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pengembangan pusat logistik berikat 5 Rekomendasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri melalui penerapan sertifikasi online untuk meminimalisir kesalahan dalam penerbitan sertifikasi halal di provinsi.

Terwujudnya pengendalian Persentase kebijakan bidang perniagaan pelaksanaan kebijakan perniagaan dan dan industri yang terimplementasi industri

85%

47%

111%

1 Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi dengan diterbitkannya Perpres tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 2 Pegendalian kebijakan integrasi NSW ke dalam sistem ASW melalalui pembentukan Tim Nasional dalam rangka penanganan ASEAN Solution for Investment, service and trade (asssit) 3 Rekomendasi kebijakan penerapan Inland FTA sebagai tindak lanjut dari Inpres nomor 13/2015 tentang Kebijakan Fasilitasi Perdagangan Bebas di dalam Negeri. 4 Kebijakan pengembangan logistik nasional melalui pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang logistik 5 Rekomendasi Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk peningkatan daya saing industri nasional, seperti Permenperin No. 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri Tertentu yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland FTA).

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

85%

55%

129%

1 Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi melalui peningkatan peringkat EoBD dengan diterbitkannya perpres tentang Daftar Usaha yang Terbukan dan Daftar Usaha yang Tertutup. 2 rekomendasi kebijakan Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui penerbitan Inpres No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

4

4

100%

Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang diimplementasikan

80%

60,71%

152%

Jumlah kawasan strategis ekonomi baru (KEK, Kawasan Industri) di luar pulau Jawa

3

2

133%

Tercapainya penetapan Jumlah proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan Komite proyek infrastruktur Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) prioritas yang diusulkan

7

0

0%

Terwujudnya koordinasi Tingkat (indeks) efektivitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi dan sinkronisasi kebijakan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan di bidang percepatan pengembangan wilayah infrastruktur dan pengembangan wilayah Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah Terwujudnya pengembangan kawasan strategis ekonomi baru di luar pulau Jawa

Belum sampai pada proses penetapan, masih dalam proses kajian ataupun FS

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air SS

Indikator Kinerja

(a)

(b)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam Persentase (%) rekomendasi kebijakan infrastruktur sumber daya air rangka percepatan pembangunan infrastruktur yang ditindaklanjuti sumber daya air (4 Rekomendasi)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air (4 Rekomendasi)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti (2 Rekomendasi)


Kinerja

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

85%

60%

141%

Target 2016

Keterangan (f) a

Koordinasi Pemetaan Kinerja Layanan Irigasi dari Primer hingga Tersier sebagai tindaklanjut Surat Menko Perekonomian No. S-44/M.EKON/ 02/2016 kepada Menteri PUPR. Saat ini sudah dilakukan penyiapan audit teknis kinerja layanan irigasi dari primer hingga tersier di 4 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat oleh Kementerian PUPR

b

Koordinasi Percepatan Pembangunan Bendungan Karian dan Sindang Heula melalui Surat Deputi VI Kemeko Perekonomian kepada K/L terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah lahan.

c

Koordinasi Percepatan Penyusunan Raperpres Perubahan Perpres 29 Tahun 2009, yang saat ini telah sampai pada tahap Pembahasan di Panitia Antar Kementerian dan selanjutnya akan dilakukan harmonisasi di Kemenkum HAM

Persentase (%) rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota Negara Indonesia

80%

20%

50%

Koordinasi Percepatan Penetapan Skema Pembiayaan Jakarta Severage System, yang saat ini dalam tahap koordinasi penetapan skema pembiayaan untuk seluruh zona diluar 1 dan 6

Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibukota Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan infrastruktur sumber daya air yang ditindaklanjuti

80%

80%

100%

Koordinasi Percepatan Penyusunan MoU Tripartide Indonesia - Korea - Belanda, yang saat ini dalam tahap finalisasi MoU.

90%

60%

133%

Persentase (%) rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk pengembangan BBK (Batam-BintanKarimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan Jumlah layanan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola pada dan tata kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Pengembangan Wilayah Wilayah (12 Bulan)

80%

12 bulan

65%

6 bulan

163%

100%

a

Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Estuary Dam Teluk Bintan, melalui Surat Menko No. S-38/M.EKON/ 02/2016, kepada K/L terkait untuk mereview kembali perijinan pembangunan berdasarkan RTRW.

b

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 1 juta ha irigasi dan Rehabilitasi 3 juta ha irigasi, melalui Surat Deputi VI Kemenko Perekonomian kepada Ditjen Bina Bangda Kemendagri tentang Rekomendasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier, yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bina Bangda kepada Gubernur se-Indonesia yang telah ditindaklanjuti melalui sinkronisasi Pembangunan Irigasi oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian.

c

Koordinasi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pengembangan SPAM Umbulan dan SPAM Jatiluhur sebagai salah satu amanat Perpres No.3/2016, yang saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak antara PJPK dengan Badan Usaha, PII dan SMI. Sedangkan untuk SPAM Jatiluhur, saat ini sedang dalam pembahasan mengenai penetapan pola kerjasama antara KPBU atau Business to Business

a

Koordinasi Peningkatan Kerjasama Indonesia - Singapura dalam pengembangan Batam-Bintan-Karimun, yang saat ini telah sampai pada tahap tersusunnya Terms of Reference dan finalisasi Joint Action Roadmap Working Group (WG) on Batam-Bintan-Karimun (BBK) and other Special Economic Zones in Indonesia Periode 2015-2019.

b

Koordinasi Peningkatan Daya Saing dan Revitalisasi Kelembagaan BP Batam, yang saat ini telah ditetapkan kepengurusan baru berdasarkan Kepmenko Perekonomian no 43 Tahun 2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Telematika dan Utilitas SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas yang kebijakan telematika dan ditindaklanjuti utilitas (8 Rekomendasi)

80%

50%

125%

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi pengendalian pengendalian pelaksanaan telematika dan utilitas yang ditindaklanjuti kebijakan telematika dan utilitas (5 Rekomendasi)

80%

60%

150%

Target rekomendasi : 8 Realisasi : 4 (Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik (Roadmap e-Commerce), Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK, Penyusunan RaPerpres Percepatan PLTSa, Penyiapan Pembuatan Satelit Inarsat Pertama) Target rekomendasi : 5 Realisasi : 3 (Pemantauan Infrastruktur Telematika terkait Perpres 98/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia, Program Sinergi Aksi Pemanfaatan Aplikasi TIK untuk Ekonomi Rakyat, Percepatan Pembangunan PLTSa terkait Perpres 18 tahun 2016)

Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2

pelaksanaan

kebijakan

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Sistem Transportasi Multimoda SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

transportasi

80%

75%

188%

Tersusunnya rekomendasi pengendalian Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan sistem transportasi sistem transportasi multimoda yang ditindaklanjuti multimoda (2 Rekomendasi)

80%

50%

125%

Terwujudnya pemahaman peserta terhadap Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi materi sosialisasi kebijakan sistem kebijakan sistem transportasi multimoda transportasi multimoda (2 Laporan)

80%

50%

125%

Target rekomendasi : 4 Realisasi : 3 (Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang PSN, Perpres no 47 tahun 2016 tentang penetapan pelabuhan patimban dalam PSN, Surat Menko Penyelesaian Lahan Otoritas Asahan) Target rekomendasi : 2 Realisasi : 1 (Perpres No. 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Perpres No. 116 Tahun 2015 tentang LRT Sumatera Selatan) Target : 2 laporan Realisasi : 1 (Sosialisasi Pola Kelembagaan dan Pembiayaan LRT Sumatera Selatan)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pengembangan percepatan pengembangan sistem sistem transportasi JABODETABEK transportasi JABODETABEK (2 Rekomendasi) Tersusunnya rekomendasi pengendalian Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan percepatan percepatan pengembangan sistem transportasi JABODETABEK pengembangan sistem transportasi yang ditindaklanjuti JABODETABEK (1 Rekomendasi) Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2

80%

50%

125%

Target : rekomendasi : 2 Realisasi : 1 (Rekomendasi TOD & Transportasi Perkotaan di Jabodetabek)

80%

50%

125%

Target rekomendasi : 1 Realisasi : dalam proses penyusunan RITPJ

Tersusunnya rekomendasi kebijakan sistem Persentase rekomendasi kebijakan transportasi multimoda (4 Rekomendasi) multimoda yang ditindaklanjuti

sistem

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan kebijakan dalam rangka infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (6 Rekomendasi)

80%

100%

125%

Target Rekomendasi : 12 Realisasi : 11 (PLTU Cirebon, Komplek Industri RAPP, PLTU Indramayu Tahap-2, High Speed Train, PLTU Tanjung Jati, PT.CPI Riau, Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit Sijunjung, Integrasi PSN dalam RTRWN, PKSP RKP 2017, Mekanisme dan Pengusulan Satgas PKSP, RTR KSN Perbatasan)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan hasil pengendalian proyek-proyek infrastruktur dan kawasan strategis yang ditindaklanjuti pelaksanaan kebijakan proyek-proyek MP3EI (6 Rekomendasi)

80%

88%

109%

Target : 8 Laporan Realisasi : 7 (PLTU Cirebon, Komplek Industri RAPP, PLTU Indramayu Tahap-2, PLTU Tanjung Jati, PT.CPI Riau, Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit Sijunjung, Revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur)

Terwujudnya pemahaman Persentase pemahaman peserta terhadap materi peserta terhadap materi sosialisasi/desiminasi kebijakan proyek-proyek infrastruktur dan sosialisasi/desiminasi kawasan strategis yang diprioritaskan kebijakan MP3EI (2 Laporan)

80%

300%

750%

Target : 1 Laporan Realisasi : 3 (RTR KSN Perbatasan Negara, NSPK Penataan Ruang, Integrasi RTRW dan RPJMN) penyelenggaraan sosialisasi yang dihadiri oleh 200 peserta, 170 peserta (85 %) dapat memahami sosialisasi ini secara baik

Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tersusunnya rekomendasi kebijakan Persentase rekomendasi kebijakan perumahan, pertanahan, dan bidang perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur yang ditindaklanjuti pembiayaan infrastruktur (4 Rekomendasi)

80%

63%

156%

Target : 4 rekomendasi Realisasi : 8 (UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera; Perpres No 3 Tahun 2016 tentang PSN; RPP tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai; RPP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar; RaPermendagri ttg AP daerah, RaPerpres Dana Talangan utk PSN, RaPerpres Bank Tanah; RPP turunan UU Tapera)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perumahan, pertanahan bidang perumahan, pertanahan dan ditindaklanjuti pembiayaan infrastruktur (4 Rekomendasi)

pengendalian pelaksanaan kebijakan dan pembiayaan infrastruktur yang

80%

38%

94%

Target : 4 rekomendasi Realisasi : 3 (RPP Rumah Negara; RPP terkait perumahan untuk MBR; peraturan turunan PP 103/2015 ttg Kepemilikan hunian utk WNA)

Persentase pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur

80%

50%

125%

Target : 2 sosialisasi Realisasi : 1 (Laporan sosialisasi pembiayaan infrastruktur di Tangerang, Boyolali, dan Jakarta)

Persentase rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

80%

71,43%

179%

5 Rekomendasi telah ditetapkan melalui Rapat Komite KPPIP pada tanggal 22 Juni 2016.

Persentase rekomendasi hasil Pre FS / Revisi Pre FS proyek infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti

80%

42,86%

107%

3 Rekomendasi hasil Pre-FS (Kilang Minyak Tuban, Kilang Minyak Bontang dan Jalan Tol Serang Panimbang)

Tersusunnya rekomendasi Persentase rekomendasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas yang ditindaklanjuti pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan)

80%

0,00%

0%

Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Prioritas dilaksanakan setiap 6 bulan. Proses evaluasi berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2016

Terwujudnya pemahaman peserta Persentase pemahaman pserta terhadap materi sosialisasi kebijakan terhadap materi sosialisasi kebijakan penyediaan infrastruktur prioritas penyediaan infrastruktur prioritas (1 Laporan) Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2

80%

0,00%

0%

Survei sosialisasi akan dilaksanakan pada semester 2 TA 2016

Terwujudnya pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan perumahan, pertanahan dan pembiayaan infrastruktur (2 Laporan) Tersusunnya rekomendasi hasil kebijakan ekonomi terkait penyediaan infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi) Tersusunnya rekomendasi hasil Pre FS/Revisi Pre Fs proyek infrastruktur prioritas (7 Rekomendasi)


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional

SS

Indikator Kinerja

Target 2015


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang terselesaikan

85%

49,40%

116%

Persentase (%) Rekomendasi hasil penguatan daya saing Nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

75%

63,43%

169%

Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti

85%

47,60%

112%

Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Internasional yang ditindaklanjuti

85%

49,40%

116%

Pemahaman peserta atas materi Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi sosialisasi hasil-hasil kerjasama hasil-hasil kerjasama ekonomi Internasional Ekonomi Internasional

85%

86,80%

102%

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional

Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang kerjasama Ekonomi Internasional

Catatan: Untuk menghitungkinerja Semester I, maka Target dibagi 2

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Asia

Kinerja

Keterangan

(c)

Realisasi s/d Juni 2016 (d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tercapainya kesepakatan kerjasama Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ekonomi Asia yang terselesaikan ( 5 terselesaikan Kesepakatan)

85%

60%

141%

Target s/d Desember 2016 = 5 kesepakatan dan s/d Juni 2016 telah terselesaikan 3 kesepakatan

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85%

60%

141%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia yang ditindaklanjuti

85%

50%

118%

Terwujudnya pemahaman peserta Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi atas materi sosialisasi hasil-hasil hasil-hasil kerjasama ekonomi Asia kerjasama ekonomi Asia (2 Laporan)

85%

90%

106%

12 Bulan

6 Bulan

100%

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia (8 Rekomendasi)

Terwujudnya dukungan administrasi kegiatan dan tata Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata kelola pada Deputi Bidang Kelola pada Deputi Bidang Kerjasma Ekonomi Internasional Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional (12 Bulan) Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Kinerja

Keterangan

(c)


(e)=(d)/(c/2)

(f)

85%

40%

94%


85%

40%

94%

85%

30%

71%

85%

85%

100%

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

Tercapainya kesepakatan kerjasama ekonomiEropa, Afrika dan Timur Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Tengah yang terselesaikan ( 5 Afrika dan Timur Tengah yang terselesaikan Kesepakatan) Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Eropa, Tersusunnya rekomendasi Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa, Afrika Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi dan Timur Tengah (20 Rekomendasi) Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah (2 Laporan)

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target dibagi 2

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Kinerja

Keterangan

(c)


(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tercapainya kesepakatan kerjasama Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika ekonomi Amerika dan Pasifik yang dan Pasifik yang terselesaikan terselesaikan ( 4 Kesepakatan)

85%

0%

0%

Kesepakatan baru akan dilaksanakan pada Semester ke-II

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

85%

0%

0%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti

85%

50%

118%

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

85%

85%

100%

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik (8 Rekomendasi) Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Amerika dan Pasifik (1 Laporan)


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional

Kinerja

Keterangan

(c)


(e)=(d)/(c/2)

(f)

Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang terselesaikan

85%

67%

157%


Persentase (%) rekomendasi penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA

80%

63,43%

159%

Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti

85%

78%

183%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti

85%

67%

157%

Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi ekonomi Regional dan Sub Regional (4 hasil-hasil kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Laporan)

85%

88%

104%

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

Tercapainya kesepakatan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terselesaikan ( 9 Kesepakatan)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional (6 Rekomendasi)


LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 (Semester I) Unit: Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

Kinerja

Keterangan

(c)


(e)=(d)/(c/2)

(f)

Tercapainya kesepakatan kerjasama Persentase (%) kesepakatan kerjasama Ekonomi ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Multilateral dan Pembiayaan yang terselesaikan yang terselesaikan ( 5 Kesepakatan)

85%

80%

188%


Persentase (%) Kesepakatan kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti

85%

60%

141%

Persentase (%) rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti

85%

50%

118%

Persentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

85%

86%

102%

SS

Indikator Kinerja

Target 2016

(a)

(b)

Tersusunnya rekomendasi pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan (8 Rekomendasi) Terwujudnya pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjasama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan (2 Laporan)



LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Sekretariat Kemenko Perekonomian

SS (a)

Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik


Target 2016


Kinerja

Keterangan

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

90%

90%

100%

Pemenuhan Dokumen sesuai waktu sebagaimana diatur

3

0

0%

Evaluasi PMPRB dilaksanakan pada bulan Agustus 2016

Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan

80%

80%

100%

Aplikasi BMN, Keuangan, Renja dan Persuratan

Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian”

100

100%

100%

Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi Standar Kompetansi

75%

62%

165%

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2015 memperoleh Predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" Bezetting/Formasi

100%

100%

100%

Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian Indeks kepuasan layanan kesekretariatan

Tersedianya sarana dan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai seluruh pegawai

(f)

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Perencanaan

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

4 dok

4 dok

100%

Terwujudnya layanan perencanaan Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelaksanaan reformasi Kemenko Bidang Perekonomian birokrasi di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian

Paket dokumen output tiap bagian yaitu : 1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2 Kegiatan dan Anggaran 3 Layanan Data dan Sarana Informasi 4 Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja Eselon I

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Hukum, Persidangan dan Humas

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

2 laporan

2 laporan

100%

Target Tahun 2016 kegiatan kehumasan dengan output terdiri dari : 1) 6 laporan monitoring berita bulanan; 2) 193 permintaan layanan informasi publik sampai Juni 2016

Terselenggaranya rapat koordinasi Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang dan rapat pimpinan di lingkungan Perekonomian Kemenko Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

Terselenggaranya dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien Tersusunnya peraturan perundangundangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Bidang Perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri

1 laporan

1 laporan

100%

Target 2016 = 150 kegiatan bagian persidangan dengan output berupa surat undangan, daftar hadir, risalah rapat dan transkripsi rapat. Realisasi kegiatan persidangan hingga Juni 2016 sebanyak 126 kegiatan bagian persidangan dalam 1 paket bahan laporan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan dengan RI-1 dan RI-2=19 dokumen; Pidato/Paparan=37 dokumen; Audiensi=27 dokumen; Kunjungan Kerja DN/LN=10 dokumen

Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan serta sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum

3 laporan

3 laporan

100%

Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian

Telaahan masalah hukum dan perundang-undangan=2 telaahan. SJDIH: PP=8; Perpres=7; Inpres=3; Keppres=1; Permenko=3; Kepmenko=20; Kepsesmenko=49; Keputusan Deputi=37

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Biro Umum

SS (a)

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan (f)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia

Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan penempatan sumber daya manusia

12 bulan

6 bulan

100%

Terlaksana sampai dengan semester I administrasi umum kepegawaian, penyelenggaraan diklat untuk 269 pegawai dan penempatan sumber daya manusia

Terselenggarannya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan

Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/verifikasi dokumen anggaran

3 paket dokumen

3 paket dokumen

100%

Dokumen pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi, Pengelolaan dan Pembinaan Perbendaharaan, dan Pelaksanaan/Verifikasi dokumen anggaran untuk periode Januari s/d Juni 2016

Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik negara

Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik Negara

12 bulan

6 bulan

100%

Terlaksana sampai dengan semester I pengkodefikasian ulang seluruh ruang kerja, pelabelan barang milik negara dan pendataan BMN yang akan dihapuskan

Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan

Jumlah bulan pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan

12 bulan

6 bulan

100%

Terlaksananya pelayanan kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan periode Januari s/d Juni 2016

Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu

12 bulan

6 bulan

100%

Jumlah pegawai per Juni 2016 = 369 orang

Pelayanan operasional perkantoran

Pelayanan operasional perkantoran dan pemeliharaan

12 bulan

6 bulan

100%

Terlaksananya operasional perkantoran dan pemeliharaan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode Januari s/d Juni 2016

Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa

Jumlah bulan pelayanan pengadaan barang/jasa

12 bulan

6 bulan

100%

Terlaksananya pelayanan pengadaan barang/jasa periode Januari s/d Juni 2016

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Inspektorat

SS (a)

Terselenggaranya pengawasan pengendalian intern yang efektif


dan Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan


Kinerja

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

4 laporan

2 laporan

100%

Target 2016

Keterangan (f)

1 Reviu LK Semester 1 Tahun 2016 2 Reviu Laporan Kinerja Eselon I TA 2015

Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)

3 laporan

1 laporan

67%

Penyampaian Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI TA.2015

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 Unit : Staf Ahli

SS

Indikator Kinerja

Target 2016


Kinerja

Keterangan

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)=(d)/(c/2)

(f)

Terwujudnya laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan) yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian Terwujudnya laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman) yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum dan Keamanan) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Kemaritiman) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

Terwujudnya laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

Terwujudnya laporan hasil telaahan (Bidang Pembangunan Daerah) yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Pembangunan Daerah) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

Terwujudnya laporan hasil telaahan (Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional) yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kemenko Bidang Perekonomian

Jumlah laporan hasil telaahan (Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional) yang dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1 laporan

1 laporan

100%

PENDAHULUAN. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian

Recommend Documents