UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Deputi Bidang Koordinasi, dan Sinkronisasi Perencanaan, Pendanaan Program, UP4B Ikwanuddin Mawardi Jakarta, 17 April 2013
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Diagram Alur Rakorsus P4B dengan Musrenbang Musrenbang
Rakorsus P4B RPJM 2010-2014 Buku III
Perpres No. 65/2011
RPJMD Prov. Papua dan Papua Barat
RKT P4B Prakarsa UP4B
Rakorsus P4B tingkat Kabupaten/Kota
Sebagai Masukan Rancangan RKT P4B Kab/Kota Tahun 2014
Rakorsus P4B tingkat Provinsi
Long List Program
Sebagai Masukan
Musrenbang Reguler Tingkat Kabupaten/Kota
Rancangan RKPD Kab/Kota Tahun 2014
Musrenbang Reguler Tingkat Provinsi
Short List Program
Rancangan RKPD Provnsi Tahun 2014
Rancangan RKT P4B Provinsi Tahun 2014 Rakorsus P4B tingkat Nasional
Rancangan RKT P4B-Nasional Tahun 2014
Rapat Tim Pengarah Dipimpin Wakil Presiden
Keterangan Gambar : Persandingan Dokumen Persandingan
Kegiatan Proses
Prioritas Nasional Ke-10
Kesepakatan Short List Program Renja KL Tahun 2014
Isu Strategis
Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKP2D) Rancangan RKP 2014
Rancangan Akhir RKT P4B Tahun 2014
Musrenbang Reguler Tingkat Nasional
Sebagai Masukan
Sidang Kabinet Terbatas Bidang P4B Dipimpin Presiden RKT P4B Tahun 2014
(Direktif Presiden)
Sidang Kabinet Membahas RKP tahun 2014 Menjadi Bagian RKP tahun 2014
(Peraturan Presiden)
“Top Down – Bottom Up – Participatory yang lebih luas” Forum Konsultasi Triwulanan I (Rabu,30 Januari)
JANUARI Sidang Kabinet Terbatas (29 Januari )
Sidang Kabinet (M1-2 Maret )
FEBRUARI Sidang Kabinet Paripurna (14 Februari)
SB Pagu Indikatif (20 Maret )
Musrenbang prov (21 Maret – 12 April )
Forum Konsultasi Publik (2-4 April)
Persiapan Pra Musrenbangnas (Senin, 15 April)
MARET Rakorbangpus & Triwulanan II (Kamis,28 Maret)
Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2014 (7 Mei )
APRIL Trilateral Meeting (1-12 April ) “Persandingan Renja K/L dengan UKPPD (15-17 April)”
• Pra Musrenbangnas, (Kamis-Rabu,17-24 April), • Penutupan Pramusrenbangnas (Senin, 29 April) • Musrenbangnas, (Selasa, 30 April ) • Pasca Musrenbangnas (Jumat, 3 Mei)
MEI PERPRES RKP 2014 (8 MEI )
TINDAK LANJUT PEMBAHASAN RKP 2014 DI DPR
3
Rakorsus Tk Kab/Kota di 7 Kluster (5 Maret – 9 Maret 2013)
Rakorsus Tk Provinsi di Jayapura dan Manokwari (11– 13 April 2013)
MARET
Rakorsus Tk Nasional di Jakarta (17 April 2013)
Rakor Tim Pengarah UP4B di Jakarta Dipimpin Wapres RI (1 Mei – 2 Mei)
APRIL
RKT P4B Menjadi bagian PERPRES RKP 2014 (8 MEI )
MEI
Sidang Kabinet Terbatas UP4B di Jakarta Dipimpin Presiden RI (6 Mei – 7 Mei)
Sidang Kabinet Terbatas UP4B di Jakarta Dipimpin Presiden RI (6 Mei – 7 Mei) Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2014 (7 Mei ) BAPPENAS
RENCANA KERJA TAHUNAN P4B TAHUN 2014 Direktif Presiden
4
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Tata cara Rakorsusnas P4B Tahun 2013 Input
Proses
Output
Upaya Tindak Lanjut
1. Input :
Bahan Short List (Program Prioritas Per K/L dan Per Kabupaten)
2. Proses :
dibagi 4 Desk (Bidang Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi dan Bidang Pendukung) dan menempati ruang SG 1-4
3. Output :
Kesepakatan dari K/L untuk masing-masing (Bidang Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi dan Bidang Pendukung)
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
SUSUNAN ACARA
Rapat Koordinasi Khusus P4B Tingkat Nasional Jakarta, 17 April 2013
WAKTU
AGENDA
PEMBICARA
KETERANGAN
17 April 2013 (SG 1 s.d. 4) 08.30 – 08.45 08.45 – 09.45
Registrasi Peserta Sambutan-Sambutan (Masing-masing 20 menit)
09.45 – 10.15 10.15 – 10.30
Sambutan sekaligus Pembukaan Rakor Khusus P4B Rehat Kopi
10.30 – 11.00
Persiapan Pembagian Ruang Sidang
10.15 – 10.30
Penjelasan Mekanisme Penyusunan RKT P4B TA 2014 Penjelasan Pembagian Desk
• • • •
Kepala UP4B Gubernur Papua Gubernur Papua Barat Wakil Menteri PPN/Waka Bappenas Kepala UP4B, Wamen Bappenas, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat Deputi I UP4B
PEMBAGIAN DESK RAKORSUS
Panitia MC Konferensi Pers (Ruang Sesmen Bappenas) Peserta mengikuti penjelasan mekanisme persidangan Panitia
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Pukul
PEMBAGIAN DESK RAKORSUS
PROVINSI PAPUA Ruang Rapat SG 1-2 Moderator/ Agenda Pembahas
11.00 – 12.30 Prioritas Bidang Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pemuda & Olahraga 4. Perumahan 5. Penanganan KAT 6. Transmigrasi
Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Perimbangan Keuangan Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua Penandatanganan Kesepakatan Bersama 13.30 – 15.00 Infrastruktur 1. Ke-PU an 2. Perhubungan 3. Energi dan Ketenagalistrikan 4. Komunikasi & Informasi
Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Bangda Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Instansi Terkait -
Kemendikbud Kemenkes Kemenpora Kemenpera Kemensos Kemenakertrans
Pukul
PROVINSI PAPUA BARAT Ruang Rapat SG 4-5 Moderator/ Agenda Pembahas
11.00 – 12.30 Infrastruktur 1. Ke-PU an 2. Perhubungan 3. Energi dan Ketenagalistrikan 4. Komunikasi & Informasi
Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Bangda Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua Barat
Instansi Terkait -
Kemen PU Kemenhub Kemen ESDM Kemen Kominfo - BPPT
Penandatanganan Kesepakatan Bersama -
Kemen PU Kemenhub Kemen ESDM Kemen Kominfo BPPT
Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Perimbangan Keuangan Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua Barat Penandatanganan Kesepakatan Bersama 13.30 – 15.00
Prioritas Bidang Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pemuda & Olahraga 4. Perumahan 5. Penanganan KAT 6. Transmigrasi
- Kemendikbu d - Kemenkes - Kemenpora - Kemenpera - Kemensos - Kemnakertra ns
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
Pukul
PROVINSI PAPUA Ruang Rapat SG 1-2 Moderator/ Agenda Pembahas
Moderator/ Pembahas 16.00 – 18.00 Prioritas Bidang Ekonomi Moderator : - Deputi UP4B Rakyat 1. Pertanian - Deputi 2. Kelautan dan Perikanan Bappenas 3. Kehutanan - Dirjen 4. Perindustrian Perimbangan 5. Perdagangan Keuangan 6. Koperasi dan UMKM Pembicara / 7. Pariwisata dan Ekraf Penyaji - Kepala Bappeda Papua Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pukul
Pukul
Agenda
Agenda
18.30 – 20.00 Bidang Pendukung (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah, Pertanahan dan Tata Ruang, Pertahanan dan Keamanan)
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Moderator/ Pembahas Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Bangda Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua
-
Instansi Terkait
Pukul
Instansi Terkait
Pukul
Kementan KKP Kemenhut Kemenperin Kemendag Kemen KUKM Kemenparekraf
16.00 – 18.00
PROVINSI PAPUA BARAT Ruang Rapat SG 4-5 Moderator/ Agenda Pembahas Moderator/ Pembahas Moderator : Bidang Pendukung - Deputi UP4B (Pengembangan - Deputi Kapasitas Bappenas Kelembagaan - Dirjen Bangda Pemerintah, Pertanahan dan Tata Pembicara / Penyaji Ruang, Pertahanan - Kepala Bappeda dan Keamanan) Papua Barat
Instansi Terkait
Agenda
-
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Instansi Terkait - Kemenkeu - Kemendagri - Kemen PAN dan RB - BPN - BAPPENAS - LKPP - BPS - Bakosurtanal - TNI - POLRI - Kem PP
Pukul
Agenda
18.30 – 20.00 Prioritas Bidang Ekonomi Rakyat 1. Pertanian 2. Kelautan dan Perikanan 3. Kehutanan 4. Perindustrian 5. Perdagangan 6. Koperasi dan UMKM Pariwisata dan Ekraf
Moderator/ Pembahas Moderator : - Deputi UP4B - Deputi Bappenas - Dirjen Perimbangan Keuangan Pembicara / Penyaji - Kepala Bappeda Papua Barat
Penandatanganan Kesepakatan Bersama
Instansi Terkait Kemenkeu Kemendagri Kemen PAN dan RB BPN BAPPENAS LKPP BPS Bakosurtanal TNI POLRI Kem PP Instansi Terkait
-
Kementan KKP Kemenhut Kemenperin Kemendag Kemen KUKM Kemenparekr af
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PLENO DAN PENUTUPAN PLENO DAN PENUTUPAN (SG 1-4) Waktu AGENDA Pembicara (Deputi UP4B dan Deputi 20.00 – 20.30 PLENO DAN PENUTUPAN Bappenas) -Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut
Keterangan Diikuti oleh Seluruh Peserta Rakorsus Nas
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
DAFTAR KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM FORUM RAKORSUSNAS P4B TAHUN 2013 Pendidikan 1.
2.
3. 4. 5.
Petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dana DAK tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah guru. Perlu ada pengecualian terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang guru, dimana guru harus Sarjana (S1), maksudnya untuk tenaga pengajar (guru) di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak harus sarjana. Terkait dengan nomor 2, maka SPG (sekolah pendidikan guru) atau KPG (Kolese Pendidikan Guru) masih diperlukan. Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah cukup dengan pelapasan hak ulayat, tidak harus dengan sertifikat tanah. Terkait dengan penyediaan Unit Sekolah Baru, Yayasan pendidikan keagamaan dapat diberi bantuan untuk mengelola.
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
DAFTAR KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG PERLU DIDISKUSIKAN DALAM FORUM RAKORSUSNAS P4B TAHUN 2013 Kesehatan 1.
2.
3. 4. 5.
Petunjuk pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dana DAK tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah dokter/tenaga kesehatan. Perlu ada pengecualian terhadap pelaksanaan peraturan perundangan tentang tenaga farmasi, kesehatan bidan (S1) dan perawat (D3), dimana tenaga dimaksud tidak harus D3 dan S1. Terkait dengan nomor 2, maka SPK (sekolah perawat kesehatan) atau tenaga farmasi dan kesehatan tingkat menengah lainnya masih diperlukan. Terkait dengan penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas kesehatan cukup dengan pelapasan hak ulayat, tidak harus dengan sertifikat tanah. Terkait dengan Dana Alokasi Khusus bidang kesehatan, proporsi untuk sarana dasar kesehatan harus lebih besar dari penyediaan obat-obatan (farmasi).
UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
MEKANISME PERSIDANGAN
A. PEMBAGIAN KELOMPOK Terbagi 2 Kelompok B. PEMBAGIAN BIDANG 1. Bidang Pelayanan Dasar
1. Provinsi Papua 2. Provinsi Papua Barat 1. 2. 3. 4.
Pendidikan Kesehatan Penyediaan Perumahan Sarana Olah Raga
2. Bidang Infrastruktur Dasar
1. 2. 3. 4.
Ke-PU-an Perhubungan Energi Telekomunikasi
3. Bidang Pengembangan Ekonomi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pertanian Perikanan dan Kelautan Perkebunan Kehutanan KUKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Perdagangan Perindustrian
4. Bidang Penunjang
1. 2. 3. 4.
Pertanahan dan Tata Ruang Keamanan dan Ketertiban Pengemb. Kap. Kelembagaan Affirmasi
