REVIEW PROGRAM KKBPK TAHUN 2017

REVIEW PROGRAM KKBPK TAHUN 2017 PROVINSI SUMATERA BARAT

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT 2017

MATERI EVALUASI PROGRAM KKBPK SEMESTER I TAHUN 2017 Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

Materi Evaluasi Program KKBPK Semester I Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah

pembangunan

perbandingan

ideal

terencana

di

segala

bidang

untuk

menciptakan

antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung

dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga

subyek

pembangunan.

Paradigma

penduduk

sebagai

obyek

telah

mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki

peran

sebagai

subyek

pembangunan,

maka

diperlukan

upaya

pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam

Hal

pembangunan.

ini menyangkut “pembangunan sumber

daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015 - 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga satu

Berencana

Kementerian/Lembaga (K/L)

Nasional (BKKBN) merupakan salah

yang diberi

mandat

untuk

mewujudkan

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi

Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN

berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada

upaya

mensukseskan

Dimensi

Pembangunan

Kesehatan

serta

1


Mental/Karakter

(Revolusi

Mental).

BKKBN

bertanggung

jawab

untuk

meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan

persebaran

penduduk.

Pembangunan

kependudukan

juga

merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya

pengendalian

pertumbuhan

penduduk

dilakukan

melalui

Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi

dan

persebaran

penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan

pergeseran

ketergantungan

distribusi

penduduk

muda

umur (youth

penduduk

dan

dependency

penurunan

ratio)

di

rasio

Indonesia

membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi,

2


di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, di mana angkanya berkisar 44 per 100, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau window of opportunity untuk memicu pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian

bangsa. Pada saat bersamaan

akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif menjadi

modal

pembangunan

yang

tinggi

sehingga

bangsa dengan karakter keuletan dan

ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut melalui Kependudukan,

Keluarga

Program

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),

terutama melalui upaya pencapaian target/sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah: 1. Angka prevalensi dari penggunaan kontrasepsi (CPR) tahun 2016 sebesar 63,71 %, berarti terjadinya peningkatan sebesar 10,61 point dari target

3


penggunaan alat Kontrasepsi sebesar 53,1. Pencapaian Angka Prevalensi Penggunaan

Kontrasepsi

mengalami

penerunan

dibandingan

dengan

pencapaian tahun 2015, yang disebabkan antara lain karena terjadinya kekosongan alat kontrasepsi dalam waktu yang cukup lama. 2. Pada akhir tahun 2016 kebutuhan ber KB yang tidak terlayani atau unmet need adalah sebesar 18,35 % dengan target 11,1 % capaian kinerja sebesar 65,3 %, angka ini menunjukan belum bisa tercapainya penurunan unmet need sebesar 11,1. Terjadinya kenaikan persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need) pada akhir tahun 2016, disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah alat kontrasepsi yang tidak tersedia dalam beberapa bulan pada tahun 2016, seperti IUD, Implant dan suntik. 3. Pencapaian persentase peserta KB Baru MKJP Tahun 2016 adalah 23,03 ( 116,90 %) dari 19,7 % target yang telah ditetapkan dalam KKP. Terjadi kenaikan sebanyak 37 % bila dibandingkan dengan tahun 2015. 4. Realisasi pencapaian persentase peserta KB Aktif MKJP Tahun 2016 sebesar 30,06 (130,13 %) dari target yang diberikan sebesar 23,1%, berarti ada peningkatan sebesar 7,05%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 persentase peserta KB aktif MKJP juga mengalami peningkatan sebesar 2,96%. 5. Jumlah Peserta KB Baru yang dicapai pada Tahun 2016 adalah sebanyak 145,279 akseptor atau 94,90 % dari target yang sudah ditetapkan sebanyak 153.090 akseptor. Hal ini menunjukan bahwa adanya penurunan pencapaian jumlah peserta KB Baru sebanyak 7.811 akseptor dari jumlah yang sudah ditargetkan. 6. Persentase kesertaan KB Pria Aktif (MOP + Kondom) pada tahun 2016 adalah sebanyak 5,59% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 4,8 %. Kalau dibandingkan dengan pencapaian persentase Kesertaan KB Pria Aktif Tahun 2015 sebesar 5,33 %, berarti terjadi peningkatan sebesar 0,26 %. 7. Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konselling kesehatan reproduksi tahun 2016 sebesar 10% , kalau dilihat dari hasil capaian sudah mencapai 100%.

4


8. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap isu kependudukan pada tahun 2016 pada KKP Sumatera Barat sebesar 46 %, realisasi sampai akhir tahun 2016 berdasarkan survey RPJMN tahun 2016 sebesar 46% atau 100%.

B.

VISI, MISI DAN TUJUAN 1.

VISI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan Dan

Keluarga

Berencana

Nasional

(BKKBN)

diberi

mandat

untuk

melaksanakan pengendalian kependudukan dan menyelenggarakan program KB Nasional. Oleh sebab itu terdapat pembaharuan Visi dari BKKBN. Visi BKKBN yang akan dicapai ke depan yang mengacu kepada fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana “Menjadi

Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010-2014, adalah

lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh Seimbang dan berkualitas”, yang ditandai dengan menurunnya Angka Fertilitas ( TFR ) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate ( NRR ) = 1

2.

MISI Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Misi Pembangunan Kependudukan dan

Keluarga

Berencana

adalah

“mengutamakan

pembangunan

berwawasan kependudukan, menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi,

mengembangkan

memfasilitasi

jejaring kemitraan

pembangunan

keluarga,

dalam pengelolaan kependudukan,

Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga, dan membangun

dan

menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten”, dengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, penetapan parameter penduduk, peningkatan penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana

dan

menyelenggarakan

mendorong

stakeholder

pembangunan

keluarga

dan

mitra

berencana

kerja

dalam

dalam

rangka

5


penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

3.

TUJUAN Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu : 1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan. 2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

6


BAB II SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.

SASARAN Sebagai rujukan dalam penetapan strategi adalah Rencana Starategis Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan daerah menetapkan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan adalah urusan bersama

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota. Sekalian dengan hal itu maka sasaran program KKBPK tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR per WUS (15-49 tahun) 2,89 2. Persentase

pemakaian

kontrasepsi

modern

(modern

contraceptive

prevalence rate/CPR) 56,05 3. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi 25,30 4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,83 5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 28,00 6. Jumlah peserta KB Aktif tambahan 18,876 7. Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun) 22,80 8. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahhun) 6,90 9. Median usia kawin pertama wanita 21,70 10. Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan (isu kependudukan) KB (pengetahuan tentang metoda alat kontrasepsi) dan pembangunan keluarga: a. Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan 52,90 b. Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern) 34,20 11. Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran ≥ 90 12. Persentase pencapaian output ≥ 95 13. Pesersentase Penyerapan anggaran ≤ 95 14. Persentase barang inventaris yang tercatat pada SIMAKBMN 100

7


Kemudian sasaran strategis yang harus dicapai Perwakilan Sumatera Barat

BKKBN Provinsi

seperti yang telah tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN

2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Target angka kelahiran total (TFR) per wanita usia subur 15-49 tahun yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 2,7 pada tahun 2016 adalah 2,61 pada tahun 2017 adalah 2.53, tahun 2018 adalah 2.42, dan tahun 2019 adalah 2.39. 2. Target persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR) yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 51,3 % pada tahun 2016 adalah 52,5 % pada tahun 2017 adalah 53,9%, tahun 2018 adalah 55,4%, dan tahun 2019 adalah 57%. 3. Target persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 9,1% pada tahun 2016 adalah 8,3% pada tahun adalah 2017 adalah 7,6%, tahun 2018 adalah 7%, dan tahun 2019 adalah 6,6%. 4. Target persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 33,2% pada tahun 2016 adalah 33,5% pada tahun adalah 2017 adalah 33,7%, tahun 2018 adalah 33,8 %, dan tahun 2019 adalah 33,9%. Target persentase tingkat putus pakai kontrasepsi yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 25%, tahun 2016 adalah 23%, tahun 2017 adalah 21%, tahun 2018 adalah 19 % dan tahun 2019 adalah 17%.

B.

KEBIJAKAN Dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dilakukan melalui berbagai kebijakan, meliputi: 1. Guna memahami arah kebijakan pembangunan Nasional,

Visi dan Misi dan

program prioritas nasional yang telah ditetapkan periode 2015 -2019 . Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pembangunan nasional tahun 2015- 2019, pemerintah Indonesia telah menetapkan sembilan program prioritas atau Nawacita yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015- 2019. 2. BKKBN memiliki program utama : yaitu program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara khusus harus dapat memdukung Nawacita ke lima.“ Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia“, serta

8


secara umum mendukung Cita ke tiga“ membangun Indonesia dari pinggiran, daerah- daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan “ , dan Cita ke delapan “ melakukan Revolusi Karakter Bangsa“. Kemudian dari sisi dimensi pembangunan, BKKBN masuk dalam Dimensi Manusia dalam prioritas kesehatan dan pembangunan mental karakter bangsa. Lebih lanjut, arah kebijakan dan strategi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) seperti yang telah tertuang dalam RPJMN adalah: a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai. c. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out dan penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB. d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga kesehatan pelayanan KB. e. Advokasi program KKBPK kepada para Pembuat Kebijakan, serta promosi dan penggerakkan masyarakat. f. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB. g. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum dan kelembagaan.

C.

STRATEGI Upaya Strategis Pembangunan KKBPK adalah: 1. Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB secara merata adalah upaya yang strategis dalam pengendalian kelahiran (kuantitas/jumlah penduduk). 2. Meningkatkan promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi secara merata. 3. Penguatan Advokasi dan KIE serta Penguatan Kelembagaan dan Ketenagaan merupakan upaya mendasar dalam meningkatkan jumlah akseptor KB.

9


4. Pembinaan dan Permberdayaan Keluarga adalah upaya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan jumlah akseptor KB serta kemandirian berKB. 5. Penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan prasyarat penyiapan anak usia dini yang berkualitas. BKB perlu terus menjadi bagian Program Nasional PAUD Holistik terintegrasi. 6. Dukungan

kebijakan

Bidang

KKB

yang

sinergis

dan

harmonis

serta

ketersediaan data yang akurat sangat diperlukan.

10


BAB III UPAYA DAN KEGIATAN STRATEGIS PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEMESTER I TAHUN 2017

A. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan Program Pengendalian Penduduk Tahun 2017 yang telah dilaksanakan sampai dengan Juni 2017 sebagai berikut : 1. Kegiatan Parameter Kependudukan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 ini adalah ; a. Workshop Parameter Kependudukan yang diadakan pada tanggal 4 April 2017 di Ruangan Latbang BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diharakap kepada masing OPDKB Kab/Kota mampu menyusun

parameter

Kependudukan

di

Kab/Kota

masing-masing.

Kegiatan ini juga membentuk kepengurusan baru FAPSEDU (Forum pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk). b. FAPSEDU (Forum pertemuan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk). Kegiatan

penyerasian

kebijakan

pengendalian

penduduk

untuk

menyamakan persepsi dan memfasilitasi serta dapat memasukkan program KKBPK kedalam RPJMD 2016-2021 yang akan dilaksanakan. c. Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Wilayah Kampung KB dilaksanakan di Kampung KB Kab/Kota. Pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah kampung KB penting dilakukan antara lain untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan terutama pada kampung KB. Kegiatan ini telah dilaksanakan di tiga Kab/Kota yaitu Padang, Padang Panjang dan Mentawai. d. Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Wilayah Kampung KB dilaksanakan di Kampung KB Kab/Kota. Pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah kampung KB penting dilakukan antara lain untuk meningkatkan wawasan dan

11


pengetahuan masyarakat tentang kependudukan terutama pada kampung KB. Kegiatan ini telah dilaksanakan tiga Kab/Kota yaitu Padang, Padang Panjang, Kab. Solok dan Mentawai. e. Pertemuan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 mei 2017 di Kota Payakumbuh dalam kegiatan ini dilaksanakan pengukuhan pengurus

daerah Koalisi

Indonesia untuk kependudukan dan Pembanguna Kota Payakumbuh Periode 2017-2021

2. Menyediakan Analisis Dampak Kependudukan dalam Rangka Penyerasian kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan, melalui kegiatan : a. Pertemuan Inventaris Analisis Dampak Kependudukan Bagi Pengelola, Mitra dan KK-BPK Kab/Kota Se Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017 yang dihadiri oleh narasumber Direktur Analisis Dampak Kependudukan yaitu Dra. Theodora Pandjaitan M.Sc. Kegiatan ini bertujuan bagi pengelola, mitra dan KK-BPK Kab/Kota mampu meinventariskan analisis dampak kependudukan di Kab/Kota b. Kajian Analisis Dampak Kependudukan terhadap Ketersedihan Lahan Pertanian tahun 2017, dengan menggandakan/mencatak hasil kajian yang sudah

dilaksanakan

pada

tahun

2017

dan

didistribusikan

ke

Kabupaten/kota dan mitra sebagai bahan referensi dalam penyusunan kebijakan kependudukan. c. Kajian Permodelan Sistem Dinamis Pertumbuhan Kependudukan dan Dampaknya terhadap Kualitas Lingkungan serta arahan kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan dapat disosialisasikan pada masyarakat dan mampu menghasilkan kebijakan dampak kependudukan di daerah. d. Kajian Anak Jalanan dan Kaitanya dengan Kualitas Keluarga. Kegiatan ini diharapkan

dapat

disosialisasikan

pada

masyarakat

dan

mampu

menghasilkan kebijakan dampak kependudukan di daerah.

12


3. Peningkatan Kerjasama Pendidikan Kependudukan a. Sosialisasi Kependudukan Melalui Jalur Informal Pesantren Ramadhan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017, dalam upaya peningkatan pengetahuan kependudukan bagi peserta didik melaui jalur pesantren ramadhan. b. Identifikasi Muatan Budaya Lokal Materi Pendidikan Kependudukan, dialog sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dilaksanakan dengan Universitas Negeri Padang dalam pengadaan Mata Kuliah Pendidikan Kependudukan di Perguruan Tinggi. c. Bhakti Mahasiswa Peduli Kependudukan Kegiatan ini bekerjasama dengan perguruan Tinggi yaitu Universitas Andalas melalui kegiatan KKN yang akan dilakukan oleh mahasiswa di 5 Kab/ Kota di Sumbar. d. Pembangunan Berwawasan Kependudukan di SLTA. Workshop pemahaman

ini

bertujuan Kepala

untuk

Sekolah,

meningkatkan Mitra

kerja

pengetahuan

dan

siswa

dan

tentang

Pembangunan berwawasan Kependudukan di sekolah. e. Pertemuan Koordinasi Identifikasi Kemitraan Kerjasama Penduk melalui KKN KKBPK. Kegitan ini dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017 di Kampus Universitas Andalas. Kegitan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama

BKKBN

Perwakilan

Provinsi

Sumatera

Barat

dengan

Perguruan Tinggi. f. Pembekalan Materi Kependudukan bagi Mahasiswa KKN, Kegiatan ini diadakan pada tanggal 20 Juni 2017, melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa KKN memeliki wawasan kependudukan

ketika menjalani

kegiatan KKN sehingga masyarakat memiliki pengetahuan baru dari mahasiswa KKN tentang Kependudukan.

B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN KELUARGA BERENCANA Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga Berencana (KB) dan kesehatan Reproduksi (KR) termasuk upaya menurunkan angka

13


kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera.

1. Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Juni 2017 : a. Pelayanan KB Baru sampai dengan bulan Juni 2017 dimana pencapaian peserta KB baru sebanyak 71.636 dari PPM 174.127 dengan persentase 41,14% dengan rincian: ALKON

PPM

PENC.

% THD PPM

% MIX

IUD

7,864

4,077

51.84

5.69

MOW

1,964

1,621

82.54

2.26

580

21

3.62

0.03

KONDOM

7,420

5,031

67.80

7.02

IMPLANT

16,270

8,364

51.41

11.68

SUNTIK

49,496

36,378

73.50

50.78

PIL

90,533

16,144

17.83

22.54

TOTAL

174,127

71,636

41.14

100.00

8,000

5,052

63.15

7.05

166,127

66,584

40.08

92.95

26,678

14,083

52.79

19.66

MOP

PRIA WANITA MKJP

b. Peningkatan MKJP Melalui Bundo kandung Dalam rangka meningkatkan kepedulian ,wawasan ,dan cakupan peserta KB

MKJP

maka

diperlukan

peran

serta

bundo

Kandung

dalam

meningkatkan Program KKBPK. Kegiatan ini dilaksanakan di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar tanggal 28 Februari 2017

c. Pertemuan Kesepakatan Bhakti IBI KB-KES Tk.Provinsi Untuk mempringati Hari Ulang tahun IBI selama bulan Februari sampai dengan Juni, Ikatan Bidan Indonesia melaksanakan bhakti Sosial dalam memberikan pelayanan KB dan kesehatan gratis kepada masyarakat yang berada pada daerah tertinggal, terpencil dan terbatas. Kegiatan ini dilaksanakan di Latbang Perwakilan BKKBN Prov.Sumbar tanggal 22 maret 2017.

14


d. Sosialisasi Pelayanan KB Era JKN Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya peningkatan akses kualitas pelayanan KB dalam JKN, terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB dan terjaminnya ketersediaan alat dan Obat kontrasepsi di faskes. Kegiatan ini baru terlaksana di 4 Kab. yaitu kab.Padang, Pariaman. Solok Selatan, Pasaman Barat dan kab.Kepulauan Mentawai

e. Sosialisasi Kesertaan KB MKJP dan Penurunan Unmet Need Kegiatan bertujuan untuk meningkatnya kepedulian dan peran serta jajaran IBI

dalam

Pelaksanan

Program

KKBPK,

hususnya

MKJP

serta

meningkatnya pencapaian peserta KB Baru MKJP dan terjadinya penurunan Unmet need. Kegiatan ini baru terlaksana di dua kabupaten yaitu Kab.Sijunjung dan Kab.pasaman.

f. Pengadaan Formulir Inform Concent dan tes kehamilan Pengadaan ini dilakukan untuk melengkapi sarana pelayanan KB , inform concent merupakan lembaran persetujuan yang harus diisi oleh calon akseptor baru beserta suaminya, sehingga apabila terjadi sesuatu pada akseptor , pihak medis bisa terayomi .

g. Pengadaan Bahan Medis habis Pakai (BMHP) Pengadaan ini dilakukan untuk melengkapi sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP yang dilaksanakan pada Triwulan I.

h. Pencanangan Bhakti Sosial IBI KB-Kesehatan Pencanangan bhakti IBI KB-Kesehatan ini dilaksanakan di Kab.Pesisir Selatan pada tanggal 3 Mei 2017 yang dicanangkan oleh Badan Capil dan Kependudukan Prov.Sumbar, dan dihadiri oleh Kepala Perw.BKKBN, semua pengurus PC Kabupaten/Kota.

15


i.

Pemilihan Puskesmas dalam Pencapaian terbanyak pelayanan KB MKJP Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Puskesmas dalam memberikan pelayanan KB MKJP kepada masyarakat. Disamping itu juga untuk meningkatkan peserta KB baru MKJP dan pembinaan peserta KB aktif . Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017,dengan pemenangnya sbb : No.

Pemenang

1

Terbaik I

2

Terbaik II

3

Terbaik III

Puskesmas

Puskesmas Situjuh Kab. Lima Puluh Kota Puskesmas Padang Sibusuk Kec. Kupitan Kab. Sijunjung Puskesmas Lintau Buo III Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar

j. Pemilihan Bidan Praktek mandiri pelayanan KB MKJP Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi Bidan Praktek Mandiri dalam memberikan pelayanan KB MKJP kepada masyarakat .Disamping itu juga untuk meningkatkan peserta KB baru MKJP dan pembinaan peserta KB aktif . Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017,dengan pemenangnya sbb : No.

Pemenang

Bidan Praktek Mandiri

1

Terbaik I

Hj. Netty Rustam, SST (Kota Padang Panjang

2

Terbaik II

Widya Safitri, SST (Kab. Lima Puluh Kota)

3

Terbaik III

Hj. Nilawati, S.Sip (Kota Padang)

k. Pelayanan KB MOW secara Massal Sampai dengan bulan Juni 2017 pencapaian peserta KB baru MOW sebanyak 1.621 akseptor atau 82,54 % dari PPM sebanyak 1.964 akseptor.

16


Masalah yang Dihadapi : 1) Masih ditemui peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera yang belum mempunyai kartu BPJS, oleh sebab itu mereka tidak bisa dilayani secara gratis di faskes baik faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. 2) Masih banyaknya Bidan Praktek mandiri yang belum bekerja sama dengan BPJS 3) Untuk pelayanan KB di fasilitas kesehatan Bidan yang melayani KB mengharapkan adanya pelayanan Bkasos dari BKKBN untuk dapat dibayarkan langsung dana penggerakannya krn mereka tidak mau melakukan pengkleman lewat BPJS, hal ini disebabkan karena dana dari BPJS tidak langsung ke Bidan yang melayani 4) Masih adanya Klinik yang melayani KB (FKTP) yang belum punya K/0/KB

Upaya Pemecahan masalah: 1) Seluruh petugas lapangan agar membuat daftar infentaris sasaran dan rekapitulasi di Kabupaten/Kota, dan mensingkronkan dengan data yang ada di BPJS yaitu keluarga miskin yang telah mempunyai kartu KIS. 2) Mendorong Bidan Praktek Mandiri agar bekerja sama dengan BPJS 3) Mendorong FKTP untuk melakukan pelayanan statis bagi peserta BPJS dan mengajukan pembayaran klaim ke BPJS. 4) Bagi FKTP yang belum teregistrasi dengan pelaporan BKKBN, namun telah bekerjasama

dengan

BPJS

dan

berpotensi

sebagai

penyelenggara

pelayanan KB atau memiliki jejaring yang dapat melayani KB ,hendaknya segera diberikan K/0/KB oleh OPDKB Kabupaten/Kota

2. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Pada Tahun 2017, target KB Pria yang diberikan oleh BKKBN Pusat adalah sebanyak 8.00 kasus, yang terdiri dari MOP sebanyak 580 kasus dan Kondom sebanyak 7.420 kasus. Sampai dengan bulan Juni 2017, pencapaian peserta KB Pria sebanyak 3.956 akseptor atau 49,45%, terdiri dari Kondom 3.939 akseptor atau 53,09% dan MOP sebanyak 17 akseptor atau 2,93%. Untuk mencapai Kontrak Kinerja Pemerintah (KKP) yang sudah ditetapkan oleh

17


BKKBN Pusat tersebut sekaligus untuk meningkatkan pencapaian peserta KB Pria di Provinsi Sumatera Barat, maka kegiatan strategis

yang sudah

dilaksanakan pada Subbid Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus adalah sebagai berikut : a. Dukungan Pasca Pelayanan bagi Peserta Vasektomi dan Penggerakan KIE bagi Calon peserta Vasektomi Dukungan Pasca Pelayanan bagi Peserta Vasektomi merupakan dana yang diberikan kepada akseptor Vasektomi yang baru siap dilayani sebagai pengganti biaya hidupnya selama 3 (tiga) hari. Sedangkan Penggerakan KIE bagi Calon peserta Vasektomi adalah biaya yang diberikan kepada pendamping / orang yang membawa calon akseptor Vasektomi ketempat pelayanan. Pada Tahun 2017, dukungan Pasca Pelayanan bagi peserta Vasektomi sebanyak 580 akseptor.

Sampai

dengan bulan Juni 2017, baru terealisasi sebanyak 17 orang atau 2,93 %.

b. Penggerakan MOP bersama Ninik Mamak Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para Ninik Mamak agar turut serta berperan aktif dalam mendukung MOP di lapangan, sehingga target yang diberikan oleh BKKBN Pusat dapat tercapai. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2017 bertempat di Ruang Belajar Balatbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dengan Nara Sumber Bapak Sekretaris Utama BKKBN (H. Noprijal. MA) dan Bapak Bupati Agam (Bapak Indra Catri) dengan jumlah peserta sebanyak 46 orang.

c. Penggarapan KB Wilayah Unmet Need Kegiatan

ini dilakukan terhadap daerah-daerah yang Unmet Need nya

masih tinggi dengan harapan bisa menurunkan angka unmet Need tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pengelola program KB di wilayah tersebut, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pada Tahun 2017 penggarapan KB Wilayah Unmet Need sudah dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam.

18


d. Fasilitasi Penggarapan Pelayanan KB di Daerah Maritim Kegiatan Penggarapan Pelayanan KB di Daerah Maritim di lakukan terhadap daerah daerah yang merupakan daerah perairan yang Unmet Neednya masih tinggi dan merupakan daerah yang tepencil dan sulit dijangkau dengan transportasi darat. Tahun 2017 penggarapan pelayanan KB di Daerah Maritim dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan direncanakan pelaksanaanya pada Semester II Tahun 2017.

e. Pendampingan Pelayanan KB Bhaksos Daerah Pantai dan Terisolir Kegiatanr ini dilakukan bersama dengan Mitra terkait seperti TNI, Dokter dan Bidan pada momentum strategis dan dilakukan terhadap pantai, daerah

daerah

terisolir. Tujuan dari kegiatan adalah mendekatkan

pelayanan KB itu sendiri kepada masyarakat dengan Pelayanan KB Bhaksos bagi keluarga Pra KS dan KS I yang tidak peserta BPJS sehingga bisa menurunkan Unmet Need didaerah tersebut.

f. Mendekatkan Pelayanan KB MOP ke Kab/Kota melalui Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) Kegiatan pelayanan MOP melalui Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) ini dilakukan kalau ada permintaan dari Kab/Kota yang sudah mempunyai calon akseptor MOP lebih dari 40 (empat puluh) orang. Sampai dengan bulan Juni 2017, pelayanan KB secara Mobile sudah dilaksanakan pada saat Pencanangan Bhakti IBI - KB – Kes Tahun 2017 di Kota Padang dan Bhakti TNI-KB-Kes Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 di Kabupaten Solok.

g. Pelayanan KB ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka Unmet Need daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dilakukan bersama dengan mitra terkait. Pada Tahun 2017 pelayanan KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah dilaksanakan pada bulan April 2017 bertempat di Puskesmas Mapadegat Kecamatan Sipora Utara Kab. Mentawai. Kegiatan

19


Pelayanan ini dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Daerah Kab. Kep. Mentawai yang dihadiri oleh Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Bidang lainnya yang mempunyai kegiatan berhubungan dengan Program KKBPK di Kab. Kepulauan Mentawai.

h. Pelayanan Bergerak (Mobile) di Wilayah Miskin Perkotaan dengan Mitra Terkait. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap daerah – daerah miskin perkotaan yang unmet neednya masih tinggi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat sehingga bisa menurunkan angka unmet need daerah tersebut. Untuk semester I Tahun 2017 kegiatan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali.

i.

Pelayanan KB Bergerak Di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dengan Mitra Terkait. Tahun 2017 kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali pada Kabupaten yang termasuk kategori Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan. Tujuan dari kegiatan ini adalah menurunkan angka unmet need daerah DTPK tersebut. Sampai dengan bulan Juni 2017, kegiatan pelayanan KB Bergerak di DTPK sudah dilaksanakan di Kabupaten Solok.

j.

Analisis dan Evaluasi Hasil Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus. Kegiatan

ini

merupakan

pertemuan

para

pengelola

program

KB

Penggarapan KB wilayah dan Sasaran Khusus. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian peserta KB di wilayah.

k. Pendampingan bagi Calon Peserta Vasektomi Kegiatan ini merupakan pemberian dana

KIE bagi orang yang

mendapatkan calon peserta MOP dan mendampinginya sampai ketempat pelayanan. Sampai dengan bulan Juni 2017, kegiatan baru terealisasi sebanyak 17 akseptor atau 2,93% dari target 580 orang.

20


l.

Penggarapan KB di Daerah Perbatasan Kegiatan ini sangat strategis dilaksanakan dalam hal menurutkan angka Unmeet Need di daerah Perbatasan. Penggarapan KB Daerah Perbatasan dilaksanakan bekerjasama dengan daerah perbatasan dengan Provinsi lain.

m. Pertemuan calon Peserta KB Pria Kegiatan ini merupakan sosialisasi KB Pria ke Kab/Kota terutama daerah Galciltas yang kesertaan KB Prianya masih rendah. Untuk Tahun 2017 kegiatan ini akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para calon peserta KB Pria yang semula tidak faham atau tidak mengerti dengan vasektomi

menjadi lebih faham

dan tidak ada

keraguan lagi untuk menjadi peserta vasektomi.

Permasalahan 1) Masih Rendahnya pencapaian Peserta KB MOP, sampai dengan bulan Juni 2017 baru tercapai 17 Akseptor atau 2,93% dari target 580 akseptor 2) Masih adanya kegagalan dan komplikasi MOP di lapangan.

Penyelesaian Masalah 1) Pencapaian peserta MOP akan meningkat pada Momentum Strategis Bhakti TNI-KB-Kes 2017, karena pelayanan KB MOP di Provinsi Sumatera Barat biasanya akan gencar dilaksanakan pada saat Momentum Bhakti TNI-KB-Kes 2017 2) Meningkatkan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan baik Provinsi dan Kab/Kota sehingga kalau terjadi komplikasi dan kegagalan bisa terayomi dengan baik 3) Meningkatkan kualitas pelayanan MOP melalui tenaga Medis dan Sarana Prasarana yang di pakai.

21


3. Pembinaan Akses dan Kualitas Kesehatan Reproduksi. Kesehatan Reproduksi (Kespro) mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konfrensi (International Conference on Population Developmen, (ICPD), di kairo Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konfrensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan Reproduksi serta upaya pemenuhan hak hak reproduksi.

Selain itu, dengan terbitnya PP no. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, maka untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Untuk

menjamin

pemenuhan

hak

kesehatan

reproduksi, yang di lakukan pelayanan kesehatan ibu melalui pelayanan pengaturan pelayanan

kehamilan,penggunaan dapat

dilakukan

kontrasepsi,

melalui

promosi

dan dan

kesehatan

seksual

konseling kesehatan

reproduksi. Hal tersebut dapat berjalan jika dilaksanakan melalui institusi daerah yang memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi yang terpadu dan terintegrasi dalam program KKBPK di setiap tingkatan wilayah.

Promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi saat ini dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup manusia (life cycle). hal ini berarti bahwa harus memperhatikan kebutuhan sistem reproduksi pada setiap fase kehidupan serta kesinambungan antar fase kehidupan tersebut (continuum of care). Dengan demikian, masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan dapat di perkirakan, apabila tidak ditangani dengan baik, maka dapat berakibat buruk pada fase kehidupan selanjutnya.

22


Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung Kesehatan Reproduksi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang telah dilakukan selama periode Semester Pertama ( Januari s/d Juni 2017) adalah sebagai berikut : a. Dukungan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca keguguran di Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan pelayanan KB PP dan PK

dirumah sakit, diberikan

dukungan operasional bagi petugas pelaksana KB PP dan PP dirumah sakit sebanyak 2 orang untuk 6 bulan untuk 30 rumah sakit di 18 Kab/kota , Sampai dengan akhir bulan Juni 2017 telah direalisasikan 1 s/d 2 bulan di 10 Kab/Kota. Adapun Kab/Kota yang sudah merealisasikan sebanyak 1 bulan adalah Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kota Bukitinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang dan Kota Sawahlunto sedangkan yang telah meralisasikan sebanyak 2 bulan adalah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman. b. Promosi dan konseling Hak – hak Reproduksi Kegiatan ini berupa promosi Kesehatan Reproduksi melalui media Lembar Balik . Pengadaan Lembar Balik ini telah selesai dilaksanakan pada bulan April 2017 dan akan diditribusikan kepada 1002

Poktan yang ada di

Sumatera Barat.

c. Sosialisasi Kespro di Kampung KB di Kab/Kota. Peserta pada kegiatan Sosialisasi ini sebanyak 65 orang yang terdiri dari pengelola di tingkat Kabupaten/Kota ,Kecamatan, Nagari, Jorong,seperti ; , Babinsa, Babinkamtibmas, Wali Nagari, kader Nagari, Kepala Jorong, KaUPT, PKB/PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Toma, Toga, Kader, Pasangan Usia Subur yang ada di wilayah Kampung KB tersebut. Kegiatan Sosialisasi Kespro ini pada Tahun 2017 dialokasikan untuk 10 Kab/Kota dengan Kategori jumlah penduduk yang banyak, sampai akhir Juni 2017 telah dilaksanakan di 7 Kab/Kota sebagai berikut : Kab Padang

23


Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok, Kota Solok dan Kota Padang.

d. Promosi Kespro dan 4 Terlalu diwilayah Pantai dan Kepulauan Pada tahun 2017 ini di alokasikan untuk 2 Kab/ Kota ( Kab. Kep. Mentawai dan

Kota

Pariaman),

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, sikap dan prilaku (PSP) Pasangan Usia Subur tentang Kesehatan Reproduksi, sekaligus dalam upaya terwujudnya pelaksanaan promosi dan KIP/Konseling Kespro di seluruh Masyarakat pantai dan Kepulauan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu dengan menghindari 4 terlalu.Sampai dengan akhir Juni 2017 yang telah melaksanakan kegiatan ini adalah Kab. Kep. Mentawai pada tanggal 24 April 2017.

e. Deteksi Dini KAR Terintegrasi dengan Pelayanan Kegiatan Pelayanan Papsmear telah dilaksanakan pada saat Bhakti Sosial di Pekan IVA Kota Solok, Bhakti Bayangkara Kota Padang,

pada dua

kegiatan ini telah dilakukan pemeriksaan Papsmear dengan Metoda IVA kepada 60 orang peserta. f.

Workshop Kespro Bagi Kader Poktan di Kab/Kota. Peserta pada kegiatan Workshop ini adalah sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kader Poktan seperti kader BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R dan Peserta Provinsi sebanyak 3 orang. . Kegiatan Workshop

yang telah dilaksanakan di 9 (sembilan)

sebagai berikut : Kab. Pesisir Selatan,

Kab/Kota

Kab Padang Pariaman , Kab.

Pasaman, Kota Padang, Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

g. Workshop Kespro Bagi Pengelola KB dan Kespro di Faskes Kegiatan ini adalah di cukil pada DIPA yang ada di 18 Kab/Kota, yang pesertanya adalah sebanyak 30 orang yang teridiri dari PLKB/PKB dan Bidan Klinik KB yang melakukan Pelayanan KB Baru maupun ulangan.

24


kegiatan yang telah dilaksanakan adalah 3 Kab/Kota sbb : Kab Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto.

h. Workshop Kespro Bagi Penggeliat Seni Tradisionil Kegiatan Workshop ini bertujuan untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap danPrilaku (PSP) sekaligus dalam upaya

terwujudnya pelaksanaan

Promosi dan KIP/konseling Kespro yang digerakan oleh disel Penggeliat Seni Tradisonil, melalui media tradidionil sebagai kearifan lokal Sumatera Barat. Peserta Kegiatan ini adalah sebanyak .63 orang yang terdiri dari pengelola KB Kab/Kota sebanyak 1 orang, 2 orang Penggeliat

Seni

Tradisionil, Peserta Pengelola KB Provinsi dan Mitra . Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal, 25 Januari 2017 di Pangeran Beach Hotel Jln Juanda No. 79 Padang.

Permasalahan : 1) Masih rendahnya cakupan kesertaan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat tiga tahun terakhir, tahun 2012 terlihat dari data persalinan yang dilayani di Rumah Sakit yaitu sebanyak 10.246 sedangkan yang memakai kontrasepsi akseptor atau 36,77 %. Tahun 2013

hanya

3.767

menjadi 32.11%, pada tahun 2014

dari 14.070 persalinan yang menggunakan alat kontrasepsi sebesar 4.224 atau 30.02% dan pada tahun 2015 terjadi penurunan lagi menjadi 25%, dari 4.097 persalinan dan menggunakan kontrasepsi sebanyak 1.105 akseptor. Untuk tahun 2016

dari 10. 938 persalinan sedangkan yang

menggunakan kontrasepsi adalah sebanyak 2.095 atau 19,15. % 2) Masih kurangnya KIE yang dilakukan, sehingga kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang kontrasepsi sehingga menyulitkan petugas untuk pemakaian alat kontrasepsi. 3) Kurangnya dukungan anggaran untuk mendukung Promosi dan Konseling pelayanan KB PP dan PK Rumah Sakit yang melayani KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.

25


4) Adanya kecendrungan penurunan cakupan KB PP dan PK Rumah Sakit sejak diberlakukannya Program BPJS. 5) Masih banyak petugas yang melayani KB PP dan PK belum mendapat pelatihan CTU IUD dan Impalnt.

Upaya Pemecahan Masalah : 1) Dilakukan Sosialisasi/Promosi dan Workshop KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran sejak awal kehamilan/waktu pemeriksaan pertama kehamilan (K1) bagi ibu hamil di Rumah Sakit. 2) Adanya pembinaan dengan Organisasi Profesi seperti POGI ke Rumah Sakit yang pencapaiannya KB PP dan PK masih rendah. 3) Adanya advokasi dengan BPJS Kab/kota terkait untuk pemecahan permasalahan di pelayanan KB di Rumah Sakit. 4) Kemitraan dengan petugas promkes Rumah Sakit untuk KIE KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. 5) Agar Kab/Kota menganggarkan dana pada APBD untuk promosi KB PP dan PK di Rumah Sakit. 6) Agar Petugas Lapangan meningkatkan KIE tentang pemakaian alat kontrasepsi, khususnya KB PP dan PK.

C. PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1. Program Generasi Berencana (GenRe) dan Bina Keluarga Remaja a. Orientasi Program KKBPK Bagi Petugas Penasehat Perkawinan Oleh Petugas

Calon

Pengantin

(Catin).

Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman BP4/Petugas penasihat Perkawinan tentang Program KKBPK dan Program GenRe serta berperan aktif dalam memberikan

Nasihat Perkawinan kepada Calon Pengantin

sebelum menjalani kehidupan berkeluarga. Melalui orientasi ini hendaknya dapat

meningkatkan

komitmen

antara

BKKBN

dan

Bp4

untuk

tersampaikannnya informasi Program GenRe kepada Calon Pengantin - Waktu pelaksanaan : 24 – 31 Januari 2017 - Tempat pelaksanaan : Kantor BKKBN Perwk. Sumatera barat

26


- Peserta : Petugas KUA / BP4 (Petugas Penasihat Pelestarian Perkawinan) setiap Kecamatan Se-Sumatera Barat sebanyak 6 angkatan, masing-masing angkatan 30 0rang, sehingga total peserta adalah 180 orang. - Narasumber : BKKBN Sumatera Barat, Bp4 Provinsi Sumatera Barat dan Tokoh Ulama.

b. Pentaloka Saka Kencana Tingkat Provinsi. Kegiatan

ini

keterampilan

bertujuan pelaksana

untuk

mengembangkan

pengelola

Pramuka

pengetahuan

Saka

Kencana

dan serta

memberikan kepada mereka kegiatan Inovatif, Kreatif, dan Produktif. Selain itu, diharapkan terbentuknya komitmen terhadap saka kencana, dan semua pamong Saka yang sudah diundang bisa menyampaikan materi Krida Saka Kecana dan bisa mengaktifkan Pramuka Saka Kencana di daerah masing-masing - Waktu pelaksanaan : 2 Februari 2017 - Tempat pelaksanaan : Gedung Pramuka Kwarda 03 Sumatera Barat - Peserta : Peserta Pentaloka Saka Kencana Tingkat Provinsi berjumlah sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari Kabid/Kasi Pembina Saka Kencana/Pengelola PIK R/M,, DKC/Pamong dari Kwarcab yang membidangi Saka Kencana, dan Forum GenRe Sumatera barat. - Narasumber : dari BKKBN Sumatera Barat, Kwarda 03 Sumatera Barat.

c. Fasilitasi Program GenRe Bagi Duta Mahasiswa dan Forum PIK R/M Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi Program GenRe melalui jaringan komunikasi antara Duta GenRe Kab/Kota - Waktu pelaksanaan : 18 Februari 2017 - Tempat pelaksanaan : Gedung Kwarda 03 Sumatera Barat - Peserta : Pengurus Forum Duta dan Forum PIK Kab/Kota Se-Sumatera Barat sebanyak 50 0rang

27


- Narasumber : dari BKKBN Sumatera Barat, Pengurus Forum GenRe Sumatera Barat.

d. Workshop Program GenRe Bagi Guru Pesantren Ramadhan Tingkat Provinsi. Meningkatkan

Pengetahuan,

Pemahaman,

dan

Keterampilan

Para

Guru/Pengurus Masjid/Musholla Pesantren tentang Program GenRe. Diharapkan yang sudah dilatih bisa menyampaikan dan mensosialisasikan Materi GenRe kepada Peserta Pesantren Ramadhan. - Waktu pelaksanaan : 4 April 2017 - Tempat pelaksanaan : Gedung Kwarda 03 Sumatera Barat - Peserta

:

Peserta

Workshop

Program

GenRe

adalah

para

Guru/Pengurus Masjid/Mushola yang terlibat dalam Kegiatan Pesantren Ramadhan Tk. Provinsi

Sebanyak 50 (limapuluh) Orang, 17 (tujuh

belas) orang berasal dari Kab/Kota, dan 33 (tiga puluh tiga) orang dari Kota Padang. - Narasumber : dari BKKBN Sumatera Barat, Tokoh Ulama.

e. Temu / Tukar Pengalaman Forum GenRe dan Forum PIK R/M Kegiatan ini bertujuan untuk sharing dan tukar pengalaman Forum GenRe dan Forum PIK se-Sumatera Barat. - Waktu pelaksanaan : 16 April 2017 - Tempat pelaksanaan : Gedung Kwarda 03 Sumatera Barat - Peserta : Pengurus Forum Duta dan Forum PIK Kab/Kota Se-Sumatera Barat sebanyak 40 0rang - Narasumber : BKKBN Sumatera Barat, Pengurus Forum GenRe Sumatera Barat.

f. Pentaloka Duta Mahasiswa GenRe Tingkat Provinsi. Meningkatkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku yang positif dalam pengembangan diri serta berkarakter dan berintegritas baik dikalangan

28


Remaja/Mahasiswa dan sekolah/kampus maupun masyarakat dalam mempromosikan dan mensosialisasikan Program GenRe. - Waktu pelaksanaan :19-22 April 2017 - Tempat pelaksanaan : Kyriad Bumi Minang Hotel Padang - Peserta : Remaja/Mahasiswa yang berumur 17 – 22 Tahun, bagi Mahasiswa Maksimal Semester IV (empat) dan berasal dari Sekolah Tinggi, Akademi dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta . - Narasumber : dari BKKBN Sumatera Barat, Psikolog, Public Speaker, dan Akademisi, dengan peserta sebanyak 50 orang, berasal dari Kab/Kota se Sumatera Barat. Pemenang Pemilihan Duta Genre Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 a. Putra

: Muhammad Arif Varelino (Kota Padang)

b. Putri

: Nagmah Putri Dinda Toni (Kota Padang)

2) Runner Up 1 Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Azbar Lubis (Kota Bukittinggi)

b. Putri

: Zikril Husna (Kota Padang Panjang)

3) Runner Up 2 Duta GenRe Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Muhammad Ichsan (Kab. Solok Selatan)

b. Putri

: Yatsuko Juliana Sukamto (Kota Padang)

4) Duta GenRe Top 5 a. Putra

: Tamsil Darussalam (Kab. Tanah Datar)

b. Putri

: Anita Ramadhani (Kota Padang)

5) Duta GenRe Top 5 c. Putra

: Gibran Muhammad Zahran (Kota Padang Panjang)

d. Putri

: Indira Marsa (Kab. Solok)

6) Duta GenRe Talenta Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Mushfa Umri (Kab. Padang Pariaman)

b. Putri

: Kurnia Salim (Kota Padang Panjang)

29


7) Duta GenRe Fotogenic Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Hotman Thommasy AG (Kota Padang Panjang)

b. Putri

: Syawelly Hanim (Kota Padang)

8) Duta GenRe Favorit Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Muhammad Nabil (Kota Padang)

b. Putri

: Faiza Alfira (Kota Bukittinggi)

9) Duta GenRe Motivator Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Larassaty (Kota Padang)

b. Putri

: Sepri Wifandi (Kab. Sijunjung)

10) Duta GenRe Persahabatan Provinsi Sumatera Barat 2017 a.

Putra

: Raichel Vega Fitra Delmi (Kab. Padang Pariaman)

b.

Putri

: Suci Yohanifah

11) Duta GenRe Kepemimpinan Provinsi Sumatera Barat 2017 a. Putra

: Aljumpati Agus (Kab. Agam)

b. Putri

: Winni Indah Kurnia Sari (Kab. Tanah Datar)

Selain itu diadakan juga kategori Lomba Iklan Layanan Genre Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, dengan pemenang sebagai berikut: 1) Kota Padang Panjang 2) Kota Padang 3) Kabupaten Sijunjung

g. Workshop Program GenRe bagi Guru Pesantren Ramadan di Kamp. KB. Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan Keterampilan Para

Guru/Pengurus Masjid/Musholla Pesantren

tentang Program GenRe di Kampung KB Kab/Kota se-Sumatera Barat sebanyak 16 Kegiatan yang terdiri dari : • Kab. Sijunjung 2 Kegiatan tanggal 6 dan 7 mei 2017 • Kab. Pasaman 2 Kegiatan tanggal 11 dan 12 Mei 2017 • Kab. Solok Selatan 2 Kegiatan tanggal 2 dan 3 Mei 2017 • Kab. Padang Pariaman 2 Kegiatan tanggal 5 dan 6 Mei 2017

30


• Kota Padang 8 Kegiatan tanggal 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Mei 2017.

h. Bengkel GenRe Pedesaan di Kampung KB. Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kemampuan Life Skill Remaja dan Masyarakat sebanyak 5 kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB Kab/Kota . Yang baru dilaksanakan di Kampung KB Kota Payakumbuh tanggal 9 April 2017.

i. Pembentukan PIK Remaja Jalur Luar Sekolah Pedesaan di Kampung KB. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Keterampilan Remaja Luar Sekolah tentang Program GenRe dalam pengembangan dirinya serta Meningkatkan jumlah PIK Jalur Luar Sekolah / Masyarakat serta meningkatkan jumlah PIK R/M Jalur Luar Sekolah di Kab/Kota sebanyak 16 Kegiatan diantaranya di: • Kota Padang Panjang 13 Februari 2017 • Sijunjung, 5 April 2017 • Pasaman, 10 April 2017 • Solok Selatan 30 April dan 1 Mei 2017 • Kepulauan Mentawai

j. Apresiasi Bagi Pengelola Kelompok PIK R/M dan BKR Penilaian profil dan nominasi dilaksanakan pada bulan Juni 2017 dan telah terpilih 5 Kab/kota sebagai Nomonasi terbaik PIK R/M dan Kelompok BKR Unggulan.

k. Pentaloka Saka Kencana Tk. Nasional Dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Mei 2017, bertempat di Hotel Lembang, Provinsi Jawa Barat, dengan nara sumber dari BKKBN dan Kwarnas Gerakan Pramuka.

31


l. Perbanyakan Media Visual GenRe bagi Remaja

m. Repro Buku program GenRe , PIK R/M , BKR dan Saka Kencana

n. Penggandaan Buku Tuntutan Islami untuk GenRe

o. Penyediaan sarana kelompok PIK R/M

p. Apresiasi Kader BKR Lomba Tingkat Nasional, yang dilaksanakan di Hotel Horizon Bekasi, tanggal 30 Mei s/d 2 Juni 2017, diwakili oleh Kader BKR dari Kota Padang Panjang, dan mendapatkan juara II tingkat Nasional.

q. Fasilitasi GenRe Pesantren Ramadhan Kegiatan ini merupakan Kerja Sama BKKBN dan Pemerintah Kota Padang berupa Roadshow dan Sosialisasi Program GenRe kepada pelajar SMP dan SMA selama Bulan Ramadhan ke mesjid-mesjid dan sekolah/sekolah di setiap Kecamatan Kota Padang yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2017.

2. Program Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia Hakekat dari Pembangunan Yang dilaksanakan oleh Republik kita saat ini adalah untuk membangun Sumber Daya Manusia seutuhnya dan untuk mewujudkan hal tersebut memang harus dimulali dari usia dini sekali malah menurut para ahli dimulai dari persiapan pernikahan, ketika memasuki jenjang perkawinan, ketika janin bayi dalam kandungan dan saat melahirkan, ketika usia balita, anak dan remaja malah sampai menjalani hidup sebagai Lansia (Lanjut Usia).Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bagi bayi periode 5 tahun pertama kehidupannya merupakan masa-masa keemasan (golden period) ataupun jendela kesempatan (window opportunity) dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangannya. Kualitas pertumbuhan dan perkembangannya selama 5 (lima) tahun pertama

32


kehidupannya menentukan sekali kualitas kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional dan prilakunya kelak dikemudian hari. Banyak sekali ditemui kegagalan dalam pengasuhan anak balita terjadi di Negara kita ini. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kasih saying orang tua yang dicurahkan kepada anaknya, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh sebahagian orangtua tidak tahu bagaimana caranya melakukan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anaknya dengan benar seperti untuk pertumbuhan fisik anaknya harus memberikan asupan gizi yang sehat dan berimbang dan untuk perkembangan ketrampilannya harus dilakukan stimulasi ketrampilan bagi anak sesuai dengan usia anak tersebut. Perhatian terhadap pentingnya Pengasuhan anak disaat usia 0 sampai 5 tahun telah banyak sekali dilakukan baik oleh pemerintah maupun sector swasta, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara lengkap yang mencakup upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan ketrampilan yang harus dimiliki balita sesuai usianya. Salah satu upaya yang telah dilakukan BKKBN adalah melalui wadah Bina Keluarga Balita (BKB) bagi keluarga dan orangtua yang mempunyai anak balita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua dan anggota keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anaknya yang dilakukan semenjak kehamilan, dalam kandungan dengan tujuan agar dapat menjaga kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balitanya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan lainnya adalah semakin meningkatnya usia harapan hidup yang menyebabkan jumlah penduduk lansia (lanjut usia) terus meningkat dari tahun ketahun. Saat ini jumlah penduduk lansia di Indonesia berjumlah 20,8 juta jiwa dan di Propinsi Sumatera Barat berkisar antara 10 – 11 %. Dalam kehidupan sehari-hari ditemui variasi permasalahan yang dihadapi lansia. Untuk itu lansia harus menjadi perhatian kita semua, baik pemerintah, swasta, lembaga terkait dan

33


masyarakat dalam penaggulangan permasalahan yang sangat ber variasi tersebut. Ketika memasuki usia pra senja atau pra lansia berbagai upaya telah dipersiapkan dan dilakukan oleh Lansia itu sendiri maupun keluarga yang mempunyai anggota keluarga lansia dengan harapan nantinya lansia itu menjadi lansia yang sehat, aktif, mandiri dan produktif yang dikategorikan Lansia Tangguh. Lansia tangguh bukan merupakan bebean bagi keluarga, masyarakat dan Negara melainkan menjadi suatu potensi bagi pembangunan keluarga. Potensi Lansia Tangguh tersebut dalam kehidupan sehari-hari sangat berperan dalam keluarga karena berperan sebagai grand parenting atau pengasuh bagi cucu-cucunya. BKKBN telah berusaha mewadahi kegiatan-kegiatan sebagai upaya mempersiapkan sumberdaya lansia supaya menjadi lansia tangguh didalam kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Semua dimensi pembangunan keluarga diatas akan berhubungan dengan upaya pembinaan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas balita dan anak melalui wadah kelompok BKB, peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat semua itu juga perlu pelayanan konselling keluarga untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyarakat tersebut. Semua pelayanan konselling itu akan terwadahi melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang akan memberikan KIE, Konseling, bimbingan dan fasilitasi. Dengan adanya PPKS diharapkan akan terlaksananya penyelenggaraan pelayanan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana, seperti konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak, konsultasi dan konseling keluarga remaja dan remaja, konsultasi dan konseling pranikah, konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, konsultasi dan konseling keluarga lansia dan lansia, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai upaya strategis yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan Program Ketahanan Keluarga melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) dengan sasaran keluarga-keluarga yang punya anak Balita, Program Bina

34


Keluarga Lansia (BKL) dengan sasaran keluarga yang mempunyai Lansia serta pelayanan konseling keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Provinsi Sumatera Barat. Adapun Program dan kegiatan strategis Balita dan Anak yang telah dilaksanakan dari Januari s/d Juni 2017

sebagai

berikut : a. Pengadaan Buku Pedoman Menjadi Orang Tua Hebat Merupakan kegiatan pengadaan yang bertujuan untuk menyediakan buku pedoman bagi orang tua dalam mengasuh dan memantau tumbuh kembanga anak balita mereka. Pengadaan buku pedoman ini dibuat dalam bentuk buku saku sebanyak 760 buku dan lembar balik sebanyak 570 bh. Buku pedoman ini nantinya akan di distribusikan ke kab/kota dan kelompok-kelompok yang dikunjungi oleh Tim BKKBN Prov.Sumbar. Kegiatan ini sedang dalam proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

b. Pertemuan Orang Tua Hebat Di Pedesaan Merupakan kegiatan pertemuan yang dilaksanakan di desa/korong/nagari dengan sasarannya keluarga, kader, tokoh masyarakat / tokoh agama yang mempunyai kepedulian dengan program ketahanan keluarga. Kegiatan ini telah

dilaksanakan pada 3 Kabupaten yaitu Pasaman,

Kab.Kep.Mentawai dan Kab.Pesisir Selatan dengan nara sumber dari BKKBN Prov.Sumbar, OPD KB dan TP.PKK Kab/Kota

c. Apresiasi Kader BKB Tk. Provinsi Merupakan kegiatan pemberian Reward dan penilaian kepada Kaderkader BKB terbaik Kab/Kota. Proses kegiatan ini dilaksanakan dengan penilaian profil terbaik kader BKB yang dikirim oleh OPD KB Kab/Kota, dari penilaian profil ini kita dapatkan 3 nominasi yang selanjutnya akan dikunjungi oleh Tim Penilai. Adapun Pemenang kegiatan ini Apresiasi ini sbb : 1. Terbaik I, Kader Kelompok BKB Buah Hati Ibu dari Kota Padang Panjang a/n Gusnelli

35


2. Terbaik II, Kader Kelompok BKB Tunas Bangsa dari Kota Padang, a/n Putri Julita Minaharafah 3. Terbaik III, Kader Kelompok BKB Cempaka II dari Kota Solok a/n Sriyatni. Adapun kader BKB terbaik I Tk.Provinsi Sumatera Barat mengikuti Gebyar Temu Kader Tk.Nasional di Jakarta

d. Dukungan Pembinaan Kelompok BKB HI Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pembinaan kepada kelompok-kelompok BKB HI yang ada di Kab/Kota. Untuk tahun 2017 kelompok BKB yang mendapatkan dukungan sebanyak 90 kelompok selama 12 bulan dengan nominal Rp.250.000 per kelompom per bulan. Tujuan

diberikannya dukungan pembinaan ini adalah sebagai reward

kepada kelompok agar kelompok BKB tetap melaksanakan kegiatan pertemuan pembinaan rutin bulanan.

e. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor BKB Holistik Integratif Tk. Provinsi Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari di BKKBN Provinsi dengan peserta yang berasal dari pengelola/penanggung jawab BKB HI Kab/Kota. Tujuan dari kegiatan pertemuan ini adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan BKB HI di Kab/kota, kendala serta pemasalahan yang dihadapi oleh pengelola, kader serta keluarga sasaran serta merumuskan rencana operasional yang berhubungan dengan kegiatan BKB ke depannya.

f. Orientasi Manjujai Bagi Kader BKB Tk. Provinsi Kegiatan Orientasi Manjujai yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 18, 19 dan 20 April 2017 di BKKBN Provinsi, Kab/Kota mengirimkan 4 orang peserta

dimana masing-masing

dengan rincian

1 orang

Pengelola / penanggung jawab Program BKB Kab/Kota, 1 orang Bundo kanduang Kab/Kota, 1 Orang UPT KB Kecamatan serta 1 orang Bundo Kanduang Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya orientasi ini adalah untuk

36


meningkatkan wawasan, pengetahuan peserta tentang program Manjujai, sehingga diharapkan peserta yang telah mengikuti kegiatan orientasi ini dapat melaksanakan kegiatan manjujai di kelompok BKB di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah Prof.Raudha Tahib Ketua DPP Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, DR.Helmizar SKM,M.Biomed Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan dari Perwakilan BKKBN Prov.Sumbar.

g. Pendampingan Pengelola BKB Tk. Nasional Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s/d 2 Juni 2017 di Bekasi Jawa Barat. Merupakan kegiatan tingkat nasional yang diikuti oleh kader kelompok BKB terbaik I Tk.Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari kegiatan adalah sebagai reward bagi Kader BKB dalam mengelola kegiatan BKB dan sebagai motivasi bagi kader BKB lainnya.

h. Repro Kartu Pintar Manjujai Bagi Kader BKB Merupakan kegiatan repro kartu Pintar Manjujai yang akan digunakan oleh kader BKB dalam setiap pertemuan bulanan BKB. Kartu ini nantinya akan diberikan langsung kepada kader BKB, keluarga sasaran BKB sehingga dapat dimanfaatkan secara langsung dalam memantau tumbuh kembang anak balita mereka.

i.

Sosialisasi Lansia Tangguh Bagi Kader BKL Kegiatan Sosialisasi Lansia Tangguh yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 Maret 2017 di

BKKBN Provinsi dengan peserta yang berasal dari

Pengelola dan penanggung jawab Prgram BKL Kab/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan peserta tentang materi Lansia Tangguh. Serta untuk meningkatkan komitmen para pengelola untuk meningkatkan kualitas kegiatan Bina Keluarga Lansia di Kab/Kota. Nara Sumber dari kegiatan ini berasal dari Dinas Soial Provinsi Sumatera Barat serta BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

37


j.

Dukungan Pembinaan Kelompok BKL Kegiatan ini merupakan pemberian dukungan pembinaan kepada 140 kelompok BKL yang ada dk Kab/kota. Tujuan pemberian dukungan pembinaan adalah untuk menambah semangad kelompok

BKL dalam

melakukan pertemuan bulanan. Dukungan pembinaan diberikan sebanyak Rp.250.000 selama 10 bulan.

k. Apresiasi Kader Kelompok BKL TK.Provinsi dan TK.Nasional Merupakan kegiatan pemberian Reward kepada Kader Kelompok BKL Terbaik I Tk.Kab/Kota

untuk mengikuti kegiatan penilaian di tingkat

provinsi. Kegiatan Apresiasi ini dilaksanakan dengan melakukan penilaian profil kelompok BKL yang dikirim oleh Kab/Kota ke BKKBN Provinsi, berdasarkan seleksi profil inilah ditetapkan kelompok BKL yang masuk nominasi dan akan dikunjungi oleh Tim Penilai dari BKKBN Provinsi dan untuk selanjutnya akan ditetapkan pemenang tingkat

provinsi. Adapun

hasil penilaian Aprisiasi kader Kelompok BKL sbb : 1. Terbaik I Kader Kelompok BKL Sinar Gunung IV dari Kota Padang a/n Dasiah 2. Terbaik II Kader kelompok BKL Bundo dari Kota Solok a/n Kasmawati 3. Terbaik III Kader Kelompok BKL Seroja dari kab.Pd Pariaman a/n Arlina Depi Untuk terbaik I kader Kelompok BKL tk.Provinsi Sumatera Barat mengikuti temu kader tingkat nasional di Bekasi, Jawa Barat dan mendapat juara Harapan III Lomba Kader BKL tingkat Nasional.

l.

Pertemuan Keluarga Harmonis Tk. Nasional Merupakan kegiatan pemberian Reward kepada pasangan Terbaik I Keluarga Harmonis

Tk.Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti

pertemuan di tingkat nasional. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s/d 2 Juni 2017 di Bekasi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh pasangan Keluarga harmonis a/n Jamalis dan Erniyetti dari Kota Solok.

38


m. Repro Kartu Penyuluhan Lansia Tangguh Dengan 7 Dimensi Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperbanyak media penyuluhan Lansia Tangguh bagi kader BKL dengan tujuan untuk memudahkan kader dalam melakukan pertemuan rutin bulanan BKL

n. Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan PPKS di Kampung KB Merupakan kegiatan pertemuan PPKS yang dilaksanakan di 16 kab/kota dengan tujuan meningkatkan fungsi balai penyuluhan dalam peningkatan PPKS di kampung KB. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah para kader, tokoh masyarakat, mitra kerja yang mempunyai perhatian tentang PPKS. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 di Kab.Pasaman bertempat di Kantor UPT

KB Kecamatan Panti. Nara

sumber dari kegiatan ini berasal dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

o. Workshop PPKS Percontohan Kampung KB Merupakan kegiatan berbentuk workshop yang dilaksanakan di kampung KB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengelola PPKS tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di PPKS sehingga PPKS di kampung KB dapat berjalan secara optimal sesuai dengan fungsi PPKS itu sendiri. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 di Kantor Camat Panti,Kab.Pasaman dengan nara sumber dari BKKBN Prov.Sumbar dan Kepala OPD KB Kab.Pasaman

p. Temu Pengelola PPKS Tk. Nasional Merupakan Kegiatan pertemuan Pengelola PPKS tingkat nasional yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s/d 2 Juni 2017 di Bekasi Jawa Barat dihadiri oleh pengelola PPKS Terbaik I tk.Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Silvia Rossel Pengelola PPKS Melati dari Kecamatan Rao Kab.Pasaman . Tujuan kegiatan ini sebagai reward kepada pengelola PPKS sehingga bisa menjadi contoh dan motivasi bagi pengelola PPKS lainnya.

39


3. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat mempunyai peran yang penting di dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu keluarga perlu dibina agar tercipta keluarga sejahtera. Pemerintah telah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) Nasional yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan keluarga. Untuk memantapkan keikut sertaan masyarakat ber-KB sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga maka pemerintah semenjak tahun 1993 memperkenalkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar. Berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui sosialisasi maupun melakukan pembinaan serang langsung ke kelompok sehingga diperoleh peluang pemasaran produk UPPKS dan peningkatan pengetahun dan kualitas kader kelompok UPPKS, dengan rincian sebagai berikut : a. Apresiasi Kader Kelompok UPPKS Tk. Nasional Kegiatan ini adalah melakukan penilaian kepada kelompok UPPKS Berprestasi. Berdasarkan profil yang dikirim oleh Kab/Kota dan peninjauan langsung ke kelompok UPPKS, maka pemenang Tk. Provinsi Sumatera Barat adalah Sbb: NO

KELOMPOK UPPKS

KAB/KOTA

KET

1.

Kelp. UPPKS Sejahtera II

Kota Padang Panjang

Terbaik I

2.

Kelp. UPPKS Harapan Kita

Kota Solok

Terbaik II

3.

Kelp. UPPKS Makmur

Bukittinggi

Terbaik III

4.

Kelp. UPPKS Mawar

Kab. Pasaman Barat

Harapan I

5.

Kelp. UPPKS Mangga II

Kab. Pasaman

Harapan II

40


b. Sosialisasi dan Promosi Program PEK Tk Provinsi Sumatera Barat Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2017 yang dihadiri oleh 36 Peserta dari OPD KB Kab/Kota. Narasumber kegiatan ini adalah dari BKKBN, Assosiasi Kelompok UPPKS dan APRINDO yang menghasil hal Sbb : 1) Adanya komitmen peserta sosialsiasi untuk membentuk Kelembagaan AKU diseluruh Kab/Kota 2) Terbukanya peluang pemasaran produk UPPKS di Swalayan-swalayan yang tergabung kedalam APRINDO 3) Meningkatnya pemahaman peserta tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

c. Forum Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemitraan

Bagi

Pengelola dan Anggota Kelompok UPPKS di Kampung KB Kegiatan ini telah dilaksanakan di 4 (Empat) Kab/Kota, dengan rincian :

No

Kab/kota

Waktu pelaksanaan

1

Kab. Pasaman

12 April 2017

2

Kab. Kepulauan Mentawai

25 April 2017

3

Kab. Pesisir Selatan

24 Mei 2017

4

Kota Padang

26 Juni 2017

Hasil yang telah dicapai, selain meningkatkan pemahaman kader terhadap materi tentang pengembangan kelompok UPPKS juga mengaktifkan kembali kelembagaan AKU yang sudah terbentuk di Kab/Kota.

d. Pembuatan Profil Kelompok UPPKS Tujuan dari pembuatan Buku Profil Kelompok UPPKS ini adalah untuk menambah media pengenalan kelompok UPPKS luas terutama kepada Stake Holder dan Mitra Kerja. Buku Profil Kelompok UPPKS telah selesai di susun dan dalam proses penggandaan untuk didistribusikan kesuluruh Kab/Kota.

41


e. Temu Kader Kelompok UPPKS Tk Nasional Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan , keterampilan dan motivasi

kader kelompok UPPKS dalam pengelolaan kelompok. Temu

Kader UPPKS dilaksanakan bersamaan dengan Gebyar Kader Tingkat Nasional tanggal 30 Mei s/d 2 Juni 2017

di Bekasi, Jawa Barat, dan

mendapatkan juara Harapan III Lomba Kader UUPKS tingkat nasional.

D. PROGRAM ADVOKASI, PENGGERAKKAN DAN INFORMASI 1. Program Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Kegiatan Advokasi dan KIE yang telah dilakukan pada semester I tahun 2017, untuk mendukung terlaksananya operasional Program KKBPK dilapangan adalah sbb : a. Workhsop Pengembangan Panduan Advokasi dan KIE Media Lini Bawah Program KKBPK Provinsi. Kegiatan Pertemuan yang dilaksanakan bersama mitra Tk. Provinsi dan SKPD KB Kab/Kota Sumatera Barat dengan tujuan membahas panduan kegiatan Advokasi dan KIE Media Lini Bawah Program KKBPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan pada tgl. 10 April 2017 bertempat di ruang Latbang BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sasarannya adalah OPD KB Kab/Kota, Mitra Terkait dan Dinas Terkait tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari kegiatan tersebut didapatkan beberapa Panduan Pengembangan Advokasi dan KIE untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat yang nantinya akan diterapkan oleh OPD KB Kab/Kota.

b. Forum Koordinasi Advokasi dan KIE Media Lini Bawah Program KKBPK Provinsi dan Kab/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Program KKBPK kepada Tokoh Masyarakat yang ada di Sumatera Barat dengan harapan para tokoh masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini peduli dalam menyampaikan KIE kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2017.

42


c. Pembinaan dan Sosialisasi Materi Advokasi dan KIE Program KKBPK. Kegiatan ini adalah berupa pembinaan dan sosialisasi materi advokasi dan KIE program KKBPK kepada Pasangan Usia Subur dan masyarakat di 19 Kab/ Kota. Kegiatan ini sebagian sudah dilaksanakan yakni pada tanggal 14 April 2017 di Kota Bukttinggi sasarannya adalah Kader, PPKBD, Sub PPKBD. d. Sosialiasi Materi Advokasi dan KIE MKJP Di Wilayah Galciltas Khusus dan Sasaran Khusus Tingkat Kab/Kota Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada para Pemangku kepentingan tingkat Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan di Kab. Solok, Kab. Kepulauan Mentawai.

e. Pertemuan Kemitraan Dengan Media Massa Lokal Tk. Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra media massa dan media cetak yang pesertanya berasal dari media massa, media cetak dan media radio swasta

dan

komunitas

se-Sumatera

Barat.

Kegiatan

ini

untuk

menyampaikan Program KKBPK tahun 2017 kepada semua peserta yang hadir di kegiatan tersebut, yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 bertempat di gedung LKKKS Provinsi Sumatera Barat.

f. Pengembangan dan Promosi Media AKIE KKB seluruh bidang (meliputi pesan inti, pesan pendukung, pesan janji dan pesan aksi) yang mencakupi dan produksi KIE Kreatif melalui seni budaya tradisional. Kegiatan ini sudah dilakukan berupa pembuatan kalender yang dilakukan pada bulan Desember 2016 serta pembuatan Merchandise yang berisikan pesan Program KKBPK sudah selesai dilakukan.

43


g. Media Elektronik dan Talk Show  Penayangan informasi KKB melalui media TV Kegiatan ini dalam bentuk liputan berita program KKB yang dilaksanakan

oleh

media

TV

yang

sasarannya

keluarga

dan

masyarakat, dengan tujuan informasi program KKB sampai di tengahtengah masyarakat. Sudah dilaksanakan

sebanyak 18 kali hingga

bulan juni 2017.  Talkshow (Dialog) Program KKB Melalui Media TV Kegiatan ini dalam bentuk dialog yang dilaksanakan di media TV dengan menghadirkan tokoh-tokoh yang sesuai dengan tema dialog saat itu. Dengan tujuan informasi yang akan disampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat secara jelas.kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 40 kali hingga bulan juni 2017.  Pembuatan Spot Iklan dan Spot Radio Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan Spot iklan dan Spot Radio yang memuat pesan tenteng Survei Demografi Indonesia 2017 dan

Program KKBPK lainnya, sehingga spot ini akan

ditayangkan di radio swasta dan radio komunitas yang ada di Sumatera petugas Mupen Kab/Kota dan..  Interaktif Program KKB Melalui Radio Swasta/Komunitas Kegiatan dialog interaktif melalui radio genre dan tv streaming yang akan di relay oleh radio swasta dan radio komunitas yang ada di Sumatera Barat.  Siaran Langsung melalui Radio Penyebarluasan informasi program kegiatan KKBPK melalui radio untuk dapat didengar langsung oleh masyarakat luas. Sudah dilaksanakan ketika pencanangan kampong KB bersama Gubernur Sumatera Barat.

44


h. Pencetakan dan Distribusi Buku Saku Tentang Materi MKJP, Efek Samping, Kelebihan dan Kekurangan Alokon, Mitos dan Fakta Alokon dan Kespro Bagi PPKBD/Sub PPKBD (Kader) Pembuatan buku saku yang berisi informasi materi MKJP, efek samping, kelebihan dan kekurangan alokon dan kesehatan reproduksi yang dicetak sebanyak 900 buah sebagai pedoman bagi PPKBD/Sub PPKB (Kader) dalam menyebarluaskan informasi program KKBPK kepada pasangan usia subur.

i. Media Luar Ruang Pemasangan Baliho dan Pembuatan Backdrop serta Umbul-Umbul provinsi. Pemasangan Baliho untuk penginfomasian program KKBPK yang dipasang di 4 lokasi strategis yaitu di Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman dan 2 buah di Kota Padang.

j. Pertemuan Pentas Seni Media Tradisional Program KKBPK Tk. Provinsi Pertemuan ini sudah dilakukan Tk. Prov Sumbar berupa festival KIE melalui media tradisional program KKBPK di kota Kawasan jam Gadang Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017. Kegiatan ini melalui tampilan berbagai budaya tradisional Minangkabau seperti randai, gamat, salawat dulang dll.

k. Sosialisasi KIE program KKBPK Kearifan Lokal Kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi program KKBPK melalui media tradisional (kearifan lokal) yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi pada tanggal 15 April 2017. Sasarannya adalah OPD KB Kab/Kota dan masyarakat sekitar lokasi.

l. Peningkatan Penggerakan Mupen Sebagai Sarana KIE Peningkatan MKJP di Kab/Kota. Sudah dilaksanakan mulai dari Januari s/d Juli 2017, pelaksanaan kegiatan ini diawali dari permintaan OPD Kab/Kota. Tidak hanya sekedar

45


pemutaran film program KKBPK saja tetapi juga diikuti dengan musik dan hibura. Sudah dilakukan sebanyak 30 kali hingga juli 2017

m. Pembuatan Film Pendek Bonus demografi Bersama Expert Proses pembuatan film pendek ini sudah rampung sekitar 60% dan memasuki tahap penyelesaian.

n. KIE Melalui Musik dan Kesenian Lokal Sewa alat musik berupa mobil Muhib untuk mendampingi pemutaran film dalam rangka menyampaikan pesan program KKBPK.

Permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan Advokasi dan KIE tidak menemui permasalahan yang berarti sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Advokasi dan KIE di lapangan, namun ada berepa kegiatan yag telah dilakukan bagi OPD Kab/Kota yang tidak.

Upaya yang dilakukan. Bagi Kab/Kota yang tida hadir harus diberikan juga informasi serta kesepakatan yang telah disepati saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Khusus bagi kegiatan Workshop Pengembangan Advokasi dan KIE notulen rapatnya beserta CD informasi menghadapi SDKI 2017 juga diberikan ke semua OPD KB Kab/Kota. Dengan harapan petugas mupennya juga dapat menanyangkan CD tersebut ketengah-tengah masyarakat.

2. Program Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan Program Hubungan Antar Lembaga lebih diarahkan kepada meningkatkan kemitraan serta menjalin kerjasama dalam program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga di Sumatera Barat. Untuk tahun anggaran 2017 ini, ada beberapa kegiatan pendukungnya antara lain adalah sbb :

46


a. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang ADPIN di Kampung KB Tujuannya untuk

memonitor dan mengevaluasi

program KKBPK di

Kampung KB dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan petugas lini lapangan tentang program KKBPK di Kampung KB

b. Rakornis Program KKBPK Bersama Mitra Kerja Tujuan dilaksanakan Rakornis ini adalah mewujudkan komitmen bersama dalam percepatan Pembangunan KKBPK bagi mitra kerja serta tersebarluasnya informasi Program KKBPK melalui mitra kerja

c. Pembentukan Kampung KB Tk. Kab/Kota. Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

baru,

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau jorong melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, di masing-masing Kab/Kota, dilaksanakan bulan Maret 2017. Untuk tahun 2017 setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) Kampung KB

d. Anugerah Kencana Tingkat Kab/Kota Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Kab/Kota tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi

Program

KKBPK melalui mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan mitra kerja dalam pengelolaan program KKBPK

e. Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Provinsi tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi

Program


47


f.

Anugerah Kencana Tingkat Nasional Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Nasional tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi

Program


g. Fasilitasi/Pendampingan

Penerima

Tanda

Penghormatan

Program

KKBPK Lintas Sektor Tujuannya untuk memfasilitasi dan pendampingan penerima Tanda Penghormatan Progam KKBPK

h. Forum Koordinasi Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Dalam Singkronisasi Program KKBPK di Seluruh Tingkatan Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam memfasilitasi mitra kerja dan pemangku kepentingan dalam menyusun dan singkronisasi program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah.

i.

Rakornis Kemitraan Tingkat Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Tehnis program KKBPK dengan tujuan komitmen bersama dalam percepatan pembangunan KKBPK serta terjabarkan dan terlaksananya strategi dan langkah-langkah operasional kemitraan pembangunan KKBPK bersama mitra kerja Tk. Provinsi

j.

Forum Koordinasi Pelayanan Intervensi Kegiatan Kampung KB Dengan Lintas sector Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada mitrakerja dan stakeholder tentang kegiatan Pelayanan Intervensi kegiatan Kampung KB dengan lintas sektor.

48


k. Refreshing Program KKBPK bagi Mitra Babinsa Kegiatan ini dilaksanakan untuk Refresing bagi Babinsa,dirancang untuk menyegarkan kembali serta meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilan Babinsa yang

dilaksanakan sebelum Bhakti

Sosial TNI KB-KES

l.

Penggerakkan Kesepakatan Bhaksos TNI Kegiatan ini dilaksanakan pada

bulan Mai 2017.

untuk membuat kesepakatan operasional selama

Tujuannya adalah pelaksanaan Bhakti

Sosial TNI ( 6 bulan ) antara bulan Mai s/d Oktober 2017, dengan pesertanya Kodim se Sumbar, SKPD- KB Sumbar, Dinas Kesehatan sesumbar .

m. Pencanangan Bhakti TNI KB Kes Tk. Provinsi Kegiatan ini diadakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bhakti TNI KB Kes tahun 2017, dalam rangka percepatan program KKBPK di Sumbar, yang dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2017

n. Pencanangan Bhakti TNI KB Kes Tk. Kab/Kota Kegiatan ini diadakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Bhakti TNI KB Kes tahun 2017 di Kab/Kota, dalam rangka percepatan program KKBPK, yang dilaksanakan pada minggu pertama Mei 2017

o. Kesepakatan TNI KB-KES Tingkat Provinsi Pertemuan Pemantapan Kesepakatan TNI KB Kes Tk. Provinsi direncanakan pada bulan Mai 2017, untuk meningkatkan komitmen, menjabarkan PPM dan menyusun rencana kegiatan selama TNI. PKK KB Kes.

p. Posko Bhakti TNI KB-KES Meningkatnya komitmen, kepedulian, peran serta dan dukungan TNI terhadap Program KKBPK dan Kesehatan. Tersedianya Posko data

49


KKBPK selama bulan bhakti TNI KB-Kes, meningkatnya Motivasi dan semangat petugas Posko dalam mengisi Data KKBPK selama bulan Bhakti TNI –KB-Kesehatan.

q. Penggerakan Kesepakatan Bhaksos TNI KB-KES TMMD Kegiatan ini dilakukan dalam Kesepakatan TNI KB-Kes TMMD untuk percepatan program KKBPK kepada masyarakat dan keluarga bersama TNI, meningkatnya pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dan keluarga terhadap program KKBPK melalui TNI.

r.

Worshop Implementasi Program KKBPK Lini Lapangan bagi Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Kab/Kota Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Lini Lapangan bagi mitra kerja tentang

program KKBPK

melalui Lini Lapangan dan pemangku kepentingan Tk. Kab/Kota

s.

Pertemuan Lengkap IMP Tk. Desa/Kelurahan Kegiatan

pertemuan

lengkap

ini

merupakan

salah

satu

bagian

mekanisme operasional program KKBPK di tingkat lini lapangan paling bawah yaitu di desa/kelurahan, dimana peserta pertemuannya adalah para kader, PKB/PLKB dan Bides, yang membahas tentang evaluasi dan rencana operasional yang akan datang, dilaksanakan setiap bulan.

t.

Fasilitasi

Penggerakan

Program

KKBPK

bagi

Penyuluh

KB/Tim

Operasional Tk. Desa (TKBK) Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakan program KKBPK di tingkat Desa melalui PKB dengan melibatkan mitra terkait

u. Pembinaan Bagi Masyarakat oleh PPKBD/Kader Tk. Desa Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan oleh PPKBD/Kader ke masyarakat untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK.

50


v.

Pertemuan KKBPK Tk. Kecamatan (Rakor Kecamatan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan di Tk. Kecamatan yang membicarakan tentang Evaluasi dan Rencana Operasional program KKBPK bulan depan. Dilaksanakan setiap bulan.

w. Pertemuan KKBPK Tk. Desa/Kelurahan (Rakor Desa) Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

pertemuan

di

Tk.

Desa/Kelurahan yang membicarakan tentang evaluasi dan rencana operasional program KKBPK bulan depan. Dilaksanakan setiap bulan.

x.

Konsolidasi Regional Program KKBPK Lini Lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan prilaku bagi pengelola program KKBPK, terutama bagi PKB/PLKB, dilaksanakan pada bulan Maret 2017

y.

Koordinasi Kemitraan Dengan IPKB Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dengan IPKB

untuk

meningkatkan dan percepatan pencapaian program KKBPK.

3. Program Data dan Informasi Kegiatan yang telah dilaksanakan di bulan Januari – Juni 2017 untuk menigkatkan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi keluarga (SIGA) antara lain: a. Pengadaan Formulir Pengendalian Lapangan Pengadaan formulir pengendalian lapangan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan untuk mendukung sub sistem pengendalian lapangan yang sudah didistribusikan dan digunakan.

b. Pengadaan Formulir Pelayanan Kontrasepsi Pengadaan formulir pelayanan kontrasepsi sebagai sarana pencatatan dan pelaporan untuk mendukung sub sistem pelayanan kontrasepsi yang sudah didistribusikan dan digunakan.

51


c. Cetak Hasil Output Pendataan Keluarga Cetak output pendataan keluarga merupakan hasil pengolahan data pendataan

keluarga

tahun

2015

dan

digunakan

sebagai sarana

Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

d. Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Tingkat Provinsi Kegiatan orientasi pencatatan dan pelaporan program KKBPK tingkat provinsi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017. Peserta terdiri dari 2 orang masing-masing OPD KB kab/kota. Materi yang di berikan tentang pendataan keluarga, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi.

e. Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Tingkat Kab/Kota Kegiatan orientasi pencatatan dan pelaporan program KKBPK tingkat kab/kota telah dilaksanakan oleh beberapa kab/kota. Peserta terdiri dari kecamatan dan kelurahan/desa/nagari masing-masing 1 orang. Materi yang di berikan tentang pendataan keluarga, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi.

f. Analisis dan Evaluasi Data Program Tk. Provinsi Kegiatan ini bertujuan melakukan analisis dan evaluasi data program KKBPK melalui data pendataan keluarga, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi di tingkat provinsi setiap bulan.

g. Analisis dan Evaluasi Data Program Tk. Kab/Kota Kegiatan ini bertujuan melakukan analisis dan evaluasi data program KKBPK melalui data pendataan keluarga, pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi di tingkat kab/kota setiap bulan.

h. Video Conference Kegiatan video conference dengan BKKBN Pusat di fasilitasi oleh sub bidang data dan informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan

52


melalui video conference antara lain radalgram tingkat nasional, launcing sertifikasi PKB/PLKB, konsolidasi perencanaan (e-koren I) dan kegiatan lainnya.

i. Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Kegiatan tim provinsi dalam menigkatkan kualitas data dengan melakukan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan ke kab/kota.

E. PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN 1. Program Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan selama semester I (Januari s.d Juni 2017) antara lain sebagai berikut ; a. Pelatihan Teknis MOP Bagi Dokter Pelatihan teknis MOP bagi Dokter ini telah dilaksanakan selama 5 (lima) hari, dari tanggal 12 sampai 16 Maret 2017, bertempat di Klinik PKMI Pusat, jln. Kramat Sentiong. Adapun pesertanya terdiri dari 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang tenaga medis dari 5 (lima) daerah Kabupaten/Kota, yaitu Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Payakumbuh dan Agam, dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang. Adapun tujuannya adalah

untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan

dan ketrampilan peserta sekaligus mendekatkan pelayanan MOP di daerah masing-masing.

b. Pelatihan Dasar Umum (PDU) Program KKBPK bagi PKB/PLKB. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana agar dapat melaksanakan fungsi penyuluhan dan pengelolahan program KKBPK di Desa/ Nagari/Kelurahan wilayah kerjanya masingmasing.

53


Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tanggal 13 Maret sampai 2 April 2017, bertempat di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah

peserta

sebanyak

29

(dua

puluh

sembilan)

orang

dari

Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) angkatan.

c. Pelatihan CTU IUD dan Implant Bagi Bidan Pelatihan CTU IUD dan Implant Bagi Bidan ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kesehatan (Bidan) agar mampu memberikan konseling dan pelayanan KB yang sesuai untuk klien. Pelatihan ini mengaplikasikan teknologi kontrasepsi terkini, yang difokuskan pada keterampilan teknis pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant, serta agar perserta mampu menangani efek samping / masalah kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi IUD dan Implant. Pelatihan CTU IUD dan Implant bagi Bidan

ini, telah

dilaksanakan

sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 58 orang peserta dari Kabupaten/Kota, dari tanggal 16

sampai 29 April 2017,

bertempat di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan P2KS.

d. Pelatihan KKBPK bagi Pembina PPKBD/Sub PPKBD Pelatihan PPKBD ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan PPKBD tentang Program KKBPK dalam melakukan KIE kepada masyarakat serta pencatatan dan pelaporannya. Pelatihan KKBPK bagi Pembina PPKBD/Sub PPKBD tahun ini telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 178 orang dari Kabupaten/Kota, bertempat di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, dari tanggal 10 April sampai 19 Mei 2017.

54


e. Pelatihan bagi Tenaga Pengelola Kampung KB Pelatihan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengelola kampung KB dalam melakukan KIE dan Konseling tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di lapangan. guna meningkatkan dan mensukseskan Program KKBPK yang berada di kampung KB. Pelatihan program KKBPK bagi pengelola kampung KB tahun ini telah dilaksanakan

sebanyak 6 (enam) angkatan dengan jumlah peserta

sebanyak 176 peserta dari Kabupaten/Kota, dari tanggal 6 – 25 Februari 2017, bertempat di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

f. Diklat Teknis Program KKB bagi PKB Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan wawasan dan keterampilan PKB tentang Program KKBPK terutama di lapangan dalam memberikan advokasi dan KIE, sehingga akan meningkatkan pencapaian program KKBPK di masing-masing Kab/Kota. Pelatihan Teknis Program KKB bagi PKB ini, telah dilaksanakan dari tanggal 27 Februari sampai 1 April 2017, sebanyak 5 (lima) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang, dari utusan masing-masing Kabupaten/Kota, bertempat di Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

g. Pelatihan CTU IUD dan Implant Bagi Dokter Pelatihan CTU IUD dan implant bagi Dokter ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kesehatan (Dokter) agar mampu memberikan konseling

sekaligus

memberikan

pelayanan

KB.

Pelatihan

ini

mengaplikasikan teknologi kontrasepsi terkini, yang difokuskan pada keterampilan teknis pemasangan dan pencabutan IUD dan Implant, serta agar peserta mampu menangani efek samping / masalah kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi IUD dan Implant.

55


Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 19 Mei 2017, sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang dari Kabupaten/Kota, bertempat di Hotel Axana Padang

h. Sosialisasi dan Uji coba sertifikasi bagi Penyuluh KKBPK. Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada seluruh PKB/PLKB yang akan diserahkan ke BKKBN Pusat atau yang disebut dengan “Penyuluh KKBPK” tentang kompetensi yang harus dia miliki sekaligus Uji coba Sertifikasi bagi Penyuluh KKBPK. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan total peserta 343 peserta, yaitu tanggal 5 Juni 2017 sebanyak 132 peserta, 6 Juni 2017 sebanyak 132 peserta dan 7 Juni 2017 sebanyak 129 peserta.

i. Lounching Sertifikasi Penyuluh KKBPK Lounching Sertifikasi Penyuluh KKBPK secara Nasional dilaksanakan di Jakarta, dan kita di Sumatera Barat mengikuti melalui Video Conference bersama dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Kegiatan

ini

dilaksanakan

pada

tanggal

14

Juni

2017,

dengan

menghadirkan 50 orang Penyuluh KKBPK disamping dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 15 Juni 2017 dilanjutkan dengan Ujian sertifikasi bagi 50 Penyuluh KKBPK, walupun hasilnya belum maksimal. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, setiap kali melaksanakan pelatihan, ada beberapa persoalan yang ditemui antara lain, berupa : a. Masih ditemui, di setiap kali melaksanakan pelatihan, Kabupaten/Kota tidak mengirimkan peserta pelatihan, walaupun kita sudah memberikan surat, menelpon langsung ke masing-masing OPD KB Kabupaten/Kota b. Peserta masih saja di temui, terlambat datang untuk mengikuti pelatihan dengan alasan baru dapat informasi dan jauh.

56


2. Program Penelitian Selama semester I (Januari s/d Juni 2017), Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, tidak saja melakukan pelatihan dan pengembangan SDM bagi pengelola Program KKBPK di Sumatera Barat, juga mengadakan pengembangan dan penelitian yang menyangkut tentang Program KKBPK, antara lain yang telah dilaksanakan a. Survey RPJMN di Sumatera Barat tahun 2017 Survey ini dilaksanakan dalam rangka melihat sampai sejauh mana partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang Program KKBPK, terutama tentang PUS (Pasangan Usia Subur), Kesertaan ber KB, Wanita Usia Subur (WUS) dan Program GenRe. Kegiatan survey ini telah dilaksanakan dari tanggal 10 April sampai 20 Mei 2017, untuk 76 klaster di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

F. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 1. Program Sub Bagian Perencanaan Perencanaan Program dan Anggaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK) merupakan salah satu proses penting dalam Penyusunan Kebijakan dan Penentuan Strategi Pengelolaan Program dan Anggaran agar tujuan dan sasaran Program yang telah ditetapkan yang merupakan Target Nasional dapat tercapai sesuai dengan potensi yang dikondisikan melalui mekanisme yang baku. Adapun kegiatan yang dapat mendukung tercapainya kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk. Provinsi dengan Kab/ Kota Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 dalam bentuk pertemuan yang dilaksanakan di BKKBN Provinsi dengan mengundang OPDKB Kab/ Kota, untuk membahas Kegiatan dan Anggaran Strategis yang dapat menunjang tercapainya arah kebijakan Program KKBPK Tahun 2017 , baik kegiatan Strategis yang telah di tetapkan dari BKKBN Pusat dalam bentuk Kontrak Kinerja maupun kegiatan Strategis Lainnya yang dapat dilaksanakan di Kab / Kota.

57


b. Penyusunan Data Basis Perencanaan Program dan Anggaran. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dalam rangka mengumpulkan dan menyusun data basis di Tk. Kab/ Kota yang ada relevansinya dengan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai data dasar menyusun kegiatan dan anggaran tahun 2018 yang akan datang, mulai dari lini lapangan, Kab/Kota hingga data Tk. Provinsi . Kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan penyusunan anggaran.

c. E- Koren I Kegiatan

ini

dilaksanakan

sebagai

pengganti

kegiatan

Konsolidasi

Perencanaan I Tk. Nasional, dan kegiatan ini dillaksanaakan secara Online dalam rangka untuk menyusun kegiatan Strategis dan Alokasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2018 sesuai dengan dengan Struktur Program Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pusat.

d. Fasilitasi Perencanaan Program dan Anggaran ke Kab/ Kota dalam rangka Musrembangda. Kegiatan ini berupa Monitoring ke 19 OPDKB Kab/ Kota dalam rangka memfasilitasi seluruh bidang yang ada di BKKBN Provinsi untuk mengkoordinasikan kegiatan yang strategis yang dapat diusulkan untuk masuk dalam pengusulan anggaran sewaktu pelaksanaan Musrembangda yang dimulai dari Tk. Desa,Kecamatan hingga Tk. Kab/ Kota.

2. Program Sub Bagian Umum dan Humas Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada Subag Umum dan Humas pada tahun 2017 sebagai berikut : a. Melaksanakan

dan mensosialisasi dan pelaksanaan

9

(sembilan)

komando kerja yaitu : Doa, tepat waktu, ramah, melayani, cepat, teliti, terbuka, inovatif dan data.

58


b. Pelaksanaan dan mensosialisasikan BKKBN,

yang

dikenal

dengan

budaya kerja atau 5 (lima) nilai

CETAK

TEGAS

yaitu

Cerdas,

Tangguh,Kerjasama, Integritas dan Ikhlas.

c. Memberikan 9 (sembilan) kebutuhan layanan prima perkantoran berupa. - Keamanan. Keamanan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk itu selalu ditingkatkan sistem keamanan ke arah yang lebih baik. - Tamu dan Protokoler. Pada bulan Juni tahun 2017, pelayanan kepada tamu lebih ditingkatkan mengingat banyaknya tamu yang berkunjung ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan belum terdatanya dan belum terlayaninya tamu dengan baik. Pada lobbi kantor disediakan kursi tamu dan buku tamu. Semua tamu yang datang mengisi buku tamu terlebih dahulu dan setelah itu petugas menunjukkan atau mengantar tamuke ruangan atau orang yang akan ditemui. Setelah tamu menyelesaikan urusannya kembali lagi ke lobbi untuk mengisi kotak kepuasan. Tamu bisa memilih diantara 3 warna emoticon untuk menunjukkan tingkat kepuasan yang diperoleh. Hal ini diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada semua tamu yang datang berkunjung ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

d. Surat Menyurat dan Korespondensi Kegiatan surat menyurat dan korenpondensi dimulai dari memproses, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat, baik surat masuk maupun surat keluar.

e. Kendaraan dan Perjalanan. Menyiapkan pengusulan

pelayanan

kendaraan, pemeliharaan, perbaikan dan

penghapusan bagi kendaraan yang rusak berat.

59


f. Listrik, Air dan Telepon. Pemenuhan langganan daya dan jasa di lingkungan kantor, perlu dilakukan pengaturan penggunaan jaringan listrik, air, telepon, AC, Kipas Angin, CCTV dan Soundsistem serta perawatannya.

g. Kebersihan, Keindahan dan Keasrian. Untuk

bisa bekerja nyaman dan menyenangkan dipengaruhi oleh

kebersihan, keindahan dan keasrian ruang kerja dan lingkungan kantor. Kebersihan kantor harus selalu terjaga. Taman-taman

tertata dengan

baik. Bunga dirawat dan dijaga agar tidak ada yang mati.

h. Gedung, Alat Kerja dan Perkantoran. Pemeliharaan Gedung, kelengkapan dan kesiapan alat kerja dan perkantoran akan terus ditingkatkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bagian umum.

i.

Kehumasan. Humas merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan karena merupakan penghubung antara publik dengan instansi. Dalam rangka meningkatkan publikasi kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dilaksanakan penayangan informasi KKB melalui media cetak/surat kabar, media elektronik dalam bentuk antara lain 

Konferensi Pers, kegiatan ini telah dilaksanakan 2 kali, terakhir tgl 19 Juni 2017 bersamaan tentang alih kelola program KKBPK.



Liputan Pers, liputan Pers selalu dilaksanakan setiap ada kegiatan pada momen strategis, dilaksanakan beberapa kali dalam sebulan.



Penerbitan Buletin Juang Kencana, belum terlaksana.



Penerbitan Rubrik Gema Kencana/Gebyar Kampung KB, sudah dilaksanakan, terakhir untuk Kampung KB di Kepulauan Mentawai.



Rubrik Society Program KKB,kegiatan ini juga sudah dilaksanakan.



Buletin Kaba Kabe (IPKB), pembuatan buletin ini belum dilaksanakan.



Penulisan Artikel dan Rubrik,

60




Pembuatan dan Pemanfaatan Spanduk, spanduk juga dibuat untuk kegiatan-kegiatan pada momen strategis..



Penyusunan Kliping Pers, kliping pers dibuat setiap bulan, dari berita kegiatan Program KKBPK yang diliput media cetak..

j.

Pimpinan Agar pimpinan dapat bekerja dengan baik, maka kegiatan pimpinan harus teragenda dengan baik, kebutuhan pimpinan harus terlayani secara cepat sehingga tugas-tugas dapat terlaksana secara tepat waktu.

k. Rakorda Program KKBPK. Kegiatan ini merupakan pertemuan yang melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, seperti dari Dinkes, Bappeda, BPM, Dinas Pendidikan dll. Mitra dari PKBI, IPADI, Koalisi Kependudukan, Fapsedu, IBI dan mitra lainnya. Sementara dari Kabupaten/Kota adalah SKPD KB bersama Dinas Kesehatan dan TP PKK. Rakorda telah dilaksanakan tingkat Provinsi Sumatera Barat pada bulan Maret 2017. Dan Rakorda di Kabupaten Kota telah selesai dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2017. Rakorda Tingkat Kabupaten Kota dihadiri oleh tim Provinsi.

l.

Pertemuan pengelola Umum, Humas dan Keprotokoleran Tingkat Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola umum, Humas, Keprotokoleran

baik di tingkat

kab/Kota maupun Provinsi, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada 22 Mei 2017.

m. Bimbingan terpadu Program KKBPK Tkt Kab/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan di SKPD KB Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya. Bindu yang telah dilaksanakan di Kabupaten

61


Kota, yang dihadiri oleh Tim Provinsi baru 4 kabupaten/kota yaitu :Pasaman Barat, Sijunjung, Kota Solok dan Kota Sawahlunto.

n. Bimbingan Teknis Wilayah Program KKB ke Kab/Kota. Kegiatan ini juga dilaksanakan di OPD KB Kabupaten/Kota, merupakan bimbingan yang dilakukan untuk pelaksanaan program KKBPK.

PERMASALAHAN Belum maksimalnya pemberian kebutuhan pelayanan perkantoran dan kehumasan, karena kurangnya sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan : memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

3. Program Sub Bagian Keuangan dan BMN Jumlah Anggaran Satker BKKBN Provinsi Sumatera Barat Th 2017 sebanyak Rp. 59.234.357.000.-( Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) mengalami kenaikan sekitar 53,29% dari Th 2016 sebanyak Rp. 38.641.025.000.- (setelah dievesiensi). Dari anggaran tersebut sampai bulan Juni 2017 sudah terserap atau sudah terealisasi sebanyak Rp. 18.534.841.284,-( 31,29% ). Kalau menurut idealnya masih dalam katagori rendah, yang seharusnya sudah mencapai 50%. Untuk melaksanakan pencaiaran anggaran, Subbag Keuangan dan BMN melakukan langkah-langkah seperti kegiatan : a. Pembinaan Pelaksanaan Pengelola Keuangan Kegitan ini dilaksankan pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 dengan peserta : Pengelola Anggaran Provinsi ( PPK, BP, BPP, Pelaksana kegiatan masing-masing bidang ditambah dengan satu orang dari kabupaten/ kota. Kegitan ini bertujuan untuk “Mengoptimalkan penggunaan anggaran APBN sesuai dengan prinsip keuangan yang efesien, efektif dan akuntabel. Secara khusus kegiatan ini bertujuan : A. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaksana/ pengelola anggaran. B.

62


Agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Meminimalisir kesalahan ataupun penyimpangan administrasi. D. Dapat menyamakan persepsi dalam pengelolaan belanja yang bersumber APBN. E. Dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran. Sebagai Nara Sumber berasal dari KPPN Padang.

b. Pertemuan Koordinasi Tim DAK TK Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tgl 02 Mei 2017 dengan peserta Pengelola DAK Kab/kota dan Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk:

A.

Meningkatkan

pengetahuan

dan

keterampilan

bagi

pelaksana/pengelola DAK Kab/Kota. B. Agar pelaksanaan DAK berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Dapat menyamakan persepsi dalam pengelolaan DAK Th 2017. Sebagai Nara sumbernya adalah : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro Keuangan Dan BMN BKKBN.

c. Konsultasi rutin dengan Mitra Kerja (KPPN, DJPB, BPKP) dalam hal terkendala dalam pencairan anggaran. Berkoordinasi dengan BKKBN Pusat dalam hal ini Biro Keuangan dan BMN

4. Program Sub Kepegawaian dan Hukum a. Pembinaan dan Peningkatan Motivasi pegawai dan Pelantikan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Kinerja, disiplin dan kebugaran pegawai, kegiatan ini dilakukan 1 (satu) bulan se kali dan diikuti oleh seluruh Pegawai dilingkungan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Sementara Pelantikan bertujuan untuk melegalkan suatu jabatan yang diamanahi kepada pegawai yang ditunjuk yang berada dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017.

63


b. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya data kepegawaian yang mutakhir dan

akurat,

serta

dapat

digunakan

untuk

mengambil

kebijakan.

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ini sudah dilakukan dalam bentuk Up Date Data pada SIM SDM dan Pengisian SIVIKA sebagai laporan kegiatan harian online Pegawai.

c. Pelaksanaan dan Penyusunan SKP Pegawai Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja pegawai sebagai Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini sudah dilakukan pada bulan Januari 2017.

d. Pembuatan Id Card Pembuatan Id Card ini bertujuan untuk mempermudah akses kontrol serta memeberikan identitas terhadap pegawai yang bekerja dilingkungan BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.Kegiatan ini sudah dilakukan pada bulan Maret 2017.

e. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pegawai Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi pegawai,

guna

mengetahui

secara

dini

kondisi

kesehatan

pegawai.Kegiatan ini telah dilakukan pada bulan Maret 2017

f. Assesment Bagi Pejabat Esselon dan Staf. Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

melihat

Profil

kompetensi

pegawai

dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2017, yang diikuti oleh Peserta 5 orang dari Provinsi dan 5 orang Pindah Antar Instansi (PAI).

64


g. Konsultasi Pegawai ke Pusat dan Riau Kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan SK Pensiun,Kenaikan Pangkat, dll. Kegiatan ini sudah 1 (satu kali dilakukan pada bulan April 2017).

h. Bintek NSPK dan Pembentukan Kelembagaan ke Kab/Kota Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai tanggal 24 April s/d 10 Juli 2017.

5. Program Sub Bagian Pengawasan a. Sosialisasi Zona Integritas Wilayah Bebas korupsi telah dilaksanakan di Latbang yang mana pesertanya terdiri dari seluruh ASN BKKBN perwakilan

Sumatera

Barat

dan

ditambah

kepala

SKPD

KB

Kabupaten/Kota. Adapun narasumber kegiatan tersebut adalah dari Inspektur Utama Bapak Bambang Sukiswo, Kepala BPKP Perwakilan Sumbar dan kepala BKKBN Sumbar.

b. Temu Kerja Bidang sekretaris dan Inspektur Utama di Babel

c. Uji Petik Pelaksanaan Program KKBPK Ke Kabupaten/Kota

d. Pembinaan dan pengawasan ke Kabupaten kota

e. Konsultasi Subag Adminwas kegiatan ini dipakai untuk pembekalan bagi staf adminwas yang akan memasuki purna bakti di lembang jawa barat

f. Evaluasi/pembuatan laporan khusus

65


BAB IV HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2017

Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama semester I tahun 2017, diperoleh hasil atau pencapaian baik yang berkaitan dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) maupun anggaran sebagai berikut :

A. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM 1. Program Keluarga Berencana Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB yang berkualitas dan memenuhi permintaan masyarakat terhadap kebutuhan alat kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Program KB juga meliputi upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan kualitas keluarga kecil.

Berikut adalah uraian singkat tentang perkembangan Peserta KB Baru antara lain: a. Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Pada kondisi sampai dengan bulan Juni tahun 2017, sasaran peserta KB Baru (PB) berdasarkan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) tahun 2017 ditetapkan sebanyak 174.127 akseptor. Pencapaian PB sampai dengan Juni 2017 tercatat sejumlah 71.636 akseptor atau 41,14% terhadap PPM. Pada kondisi s/d akhir bulan Juni 2017 seharusnya pencapaian PB 50,00%.

Apabila dilihat pencapaian setiap bulannya, pencapaian tertinggi terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu sebanyak 14.185 akseptor atau 8,1% dari PPM dan pencapaian terendah terjadi pada bulan Januari 2017 yaitu sebanyak 9.986 akseptor atau sebesar 5,7% dari PPM tahun 2017, gambaran pencapaian peserta KB Baru setiap bulan pada tahun 2017 sebagaimana grafik dibawah ini:

66


TREND PENCAPAIAN PESERTA KB BARU JANUARI - JUNI 2017 16,000

11.0%

9.8% 14,000

8.7%

12,000 10,000 8,000

8.3% 8.1%

8.0% 7.2%

6.9%

6.9%

6.0% 5.7%

6,000

7.4%

9.1%

9.1%

8.5%

9.0%

7.4%

8.0% 7.0%

5.9%6.6%

6.3%

10.0%

6.0%

5.0%

4,000

4.0%

2,000

3.0%

0 PENC. 2017 PENC. 2016 % Capaian PPM 2017 % Capaian PPM 2016

JAN

FEB

MAR

APR

9,986 10,888 12,071 12,964 9,120 10,528 10,955 12,222 5.7% 6.3% 6.9% 7.4% 6.0% 6.9% 7.2% 8.0%

MEI 14,185 12,771 8.1% 8.3%

JUNI

JULI

AGT

SEPT

OKT

NOV

DES

2.0%

11,542 9,050 11,367 13,369 13,019 13,925 13,966 14,987 6.6% 5.9% 7.4% 8.7% 8.5% 9.1% 9.1% 9.8%

Kalau dilihat persebaran menurut Kab/Kota, ada 3 Kab/Kota yang yang sudah mencapai target sd bulan Juni 2017 yaitu Kota Solok 88,77%, Kota Padang 57,65% dan Kota Payakumbuh 52,22%, sedangkan Kab/Kota yang lain belum mencapai PPM masing-masing.

GRAFIK PENCAPAIAN PESERTA KB BARU TERHADAP PPM PER KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT

26.84

33.20

33.43

28.51

30.00

37.35

37.87

38.17

38.27

39.88

40.47

40.61

38.69

40.00

41.30

50.00

44.13

60.00

44.93

70.00

45.02

80.00

52.22

90.00

57.65

100.00

88.77

JANUARI - JUNI 2017

20.00 10.00 0.00

Data pencapaian Peserta KB Baru sampai dengan bulan Juni tahun 2017 per Kab/Kota selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

67


b. Pencapaian PB Menurut Jenis Kontrasepsi. Persentase pencapaian PB menurut kontrasepsi yang digunakan dibandingkan dengan PPM masing-masing kontrasepsi, pencapaian tertinggi sampai akhir tahun 2017 ini adalah kontrasepsi MOW (82,54%), dan yang terendah adalah kontrasepsi MOP sebesar (3,62%).

Kalau dilihat proporsi masing-masing kontrasepsi dibandingkan dengan Total pencapaian PB, pencapaian tertinggi adalah Suntik (50,78%) dan yang terendah adalah MOP sebesar (0,03%). Persentase pencapaian Peserta KB Baru menurut jenis kontrasepsi tahun 2017 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

PERSENTASE PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI JANUARI - JUNI 2017 PIL, 22.54

IUD, 5.69 MOW, 2.26MOP, 0.03 KOND, 7.02 IMPL, 11.68

SUNT, 50.78 IUD MOW

MOP

KOND

IMPL

SUNT

PIL

c. Pencapaian PB Wanita Pencapaian PB-Wanita sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 66.584 akseptor atau 40,08% dari PPM sebanyak 166.127 akseptor atau 92,95% dari total pencapaian PB sd bulan Juni 2017 sebanyak 71.636 aksepor.

Kalau dilihat persebaran menurut Kab/Kota, ada 3 Kab/Kota yang yang sudah mencapai target sd bulan Juni 2017 yaitu Kota Solok 87,85%, Kota Padang 57,03% dan Kota Payakumbuh 51,16%, sedangkan Kab/Kota yang lain belum mencapai PPM masing-masing.

68


GRAFIK PENCAPAIAN PESERTA KB BARU WANITA TERHADAP PPM PER KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT

100.00 90.00

87.85

JANUARI – JUNI 2017

26.33

30.00

26.78

31.00

32.68

35.91

36.07

36.52

40.00

37.90

38.49

38.64

39.24

40.16

41.69

42.38

43.98

50.00

44.78

60.00

51.16

70.00

57.03

80.00

20.00 10.00 0.00

Kalau dilihat pencapaian PB Wanita untuk masing-masing jenis kontrasepsi sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sbb: 1) PB Suntik. Pencapaian PB Suntik sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 36.378 akseptor atau 73,50% dari PPM sebesar 49.496 akseptor atau 50,78% dari total pencapai PB sebanyak 71.636 akseptor. Pencapaian PB Suntik tertinggi diperoleh oleh Kota Padang 118,23% dari PPM PB Suntik, dan pencapaian terendah adalah kabupaten Solok 40,29% dari PPM PB Suntik.

2) PB Pil Pencapaian PB Pil sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 16.144 akseptor atau 17,83% dari PPM sebanyak 90.533 akseptor atau 22,54% dari total pencapaian PB sebesar 71.636 akseptor . Pencapaian PB Pil tertinggi diperoleh oleh Kota Solok 51,45% dari PPM PB Pil, dan pencapaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai 10,36% dari PPM PB Pil.

69


3) PB IUD Pencapaian PB IUD sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 4.077 akseptor atau 51,84% dari PPM sebanyak 7.864 akseptor atau 5,69% dari total pencapai PB sebesar 71.636 akseptor. Pencapaian PB IUD tertinggi diperoleh oleh Kota Solok 100,00% dari PPM PB IUD, dan pencapaian terendah adalah Kota Sawahlunto 22,28% dari PPM PB IUD.

4) PB Implant Pencapaian PB Implant sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 8.364 akseptor atau 51,41% dari PPM sebanyak 16.270 akseptor atau 11,68% dari total pencapai PB sebesar 71.636 akseptor. Pencapaian PB Implant tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai 119,26% dari PPM PB Implant, dan pencapaian terendah adalah Kota Bukittinggi 22,92% dari PPM PB Implant.

5) PB MOW Pencapaian PB MOW sampai dengan bulan Juli 2017 adalah sebanyak 1.621 akseptor atau 82,54% dari PPM sebanyak 1.964 akseptor atau 2,26% dari total pencapai PB sebesar 71.636 akseptor . Pencapaian PB MOW tertinggi diperoleh oleh Kota Solok 121,10% dari PPM PB MOW, dan pencapaian terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai 0,00% dari PPM PB MOW.

d. Pencapaian PB Pria Pencapaian PB Pria sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 5.052 akseptor atau 63,15% dari PPM sebanyak 8.000 akseptor atau 7,05% dari total pencapaian PB sampai dengan Juni 2017 sebanyak 71.636 aksepor. Pencapaian PB Pria tertinggi diperoleh oleh Kota Solok 115,69% dari PPM PB Pria, dan pencapaian terendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan 19,43% dari PPM PB Pria.

70


GRAFIK PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PRIA TERHADAP PPM PER KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT

19.43

41.30

47.39

48.00

37.38

40.00

49.19

54.67

60.00

55.50

59.54

63.39

69.42

71.17

71.94

74.29

76.28

80.00

79.97

100.00

80.00

120.00

103.23

140.00

115.69


20.00 0.00

Kalau dilihat pencapaian PB Pria untuk masing-masing jenis kontrasepsi sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebagai berikut: 1) PB MOP Pencapaian PB MOP sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 21 akseptor atau 3,62% dari PPM sebesar 580 akseptor atau 0,03% dari total pencapai PB sebanyak 71.636 akseptor. Pencapaian PB MOP tertinggi diperoleh oleh Kota Payakumbuh 250,00% dari PPM PB MOP, Kota Padang Panjang 100,00% dan Kab/Kota lain belum mencapai target PPM.

2) PB Kondom Pencapaian PB Kondom sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 5.031 akseptor atau 67,80% dari PPM sebesar 7.420 akseptor atau 7,02% dari total pencapai PB sebanyak 71.636 akseptor. Pencapaian PB Kondom tertinggi diperoleh oleh Kota Solok 118,37% dari PPM PB Kondom, dan pencapaian terendah adalah Kabupaten Solok Selatan 41,53% dari PPM PB Kondom.

71


e. Pencapaian PB MKJP Pencapaian PB MKJP sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 14.083 akseptor atau 52,79% dari PPM sebanyak 26.678 akseptor atau 19,66 % dari total pencapaian PB sebanyak 71.636 aksepor. Tiga Kab/kota yang tertinggi pencapaian PB MKJP yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai 107,38%, Kota Solok 99,75% dan Kabupaten Padang Pariaman 97,94%.

GRAFIK PENCAPAIAN PESERTA KB BARU MKJP TERHADAP PPM PER KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT

30.41

33.22

35.59

41.03

37.92

40.00

41.04

41.14

42.55

46.19

47.97

49.78

51.38

53.70

60.00

63.47

81.89

77.04

80.00

97.94

100.00

99.75

120.00

107.38


20.00 0.00

f. Peserta KB baru Keluarga Pra Sejahtera dan KS I Pencapaian Peserta KB baru Keluarga Pra Sejahtera dan KS I sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebanyak 18.986 akseptor atau 26,50% dari total PB sebanyak 71.636 akseptor. Tiga Kab/kota yang tertinggi pencapaian Peserta KB baru Keluarga Pra Sejahtera dan KS I yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai 57,91%, Kabupaten Pasaman 54,96% dan Kabupaten Sijunjung 48,59%.

72


g. Kegagalan. Kegagalan penggunaan kontrasepsi yaitu terjadinya kahamilan pada saat PUS masih memakai salah satu alat kontrasepsi. Sampai dengan bulan Juni 2017 telah terjadi kasus kegagalan sebanyak 75 kasus, yang terdiri dari kegagalan IUD sebanyak 27 kasus, Implant 39 kasus, MOW sebanyak 6 kasus dan MOP sebanyak 3 kasus. Kalau dilihat per kab/kota kasus kegagalan tertinggi di Kab. Solok (14 kasus). Data kegagalan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

h. Komplikasi Berat Kasus komplikasi berat adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh peserta KB, sebagai akibat dari pemakaian alat kontrasepsi yang harus dirujuk dan dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit. Sampai dengan bulan Juni 2017 telah terjadi 34 kasus komplikasi berat, dengan rincian kontrasepsi antara lain; IUD 14 kasus, Implant 17 kasus, MOW 2 dan MOP 1 kasus. Kalau dilihat per kab/kota kasus komplikasi berat tertinggi di Kab. Pasaman (12 kasus). Data komplikasi berat selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

i. Pembinaan Peserta KB Aktif. Pembinaan peserta KB Aktif bulan Juni 2017 sebanyak 540.651 peserta, dengan prevalensi 66,86% dari 808.634 PUS, atau sebesar 107,35% dari PPM PA Tahun 2017 sebesar 503.646 akseptor. Data lengkap pada lampiran 9. PERSENTASE PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI BULAN JUNI 2017 IUD, 9.73

PIL, 15.26

MOW, 3.71

MOP, 0.56 KOND, 4.65

IMPL, 14.61 SUNT, 51.49

IUD

MOW

MOP

KOND

IMPL

SUNT

PIL

73


j. Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB. Jumlah PUS bukan peserta KB sebanyak 267.983 peserta atau 33,14% dari PUS 808.634, yang terdiri dari : 1) Pasangan Usia Subur (PUS) Hamil. Jumlah PUS hamil pada bulan ini sebanyak 38.016 peserta atau 4,70% dari jumlah PUS yang ada. 2) PUS Ingin Anak Segera (IAS) PUS Ingin Anak Segera (IAS) yaitu PUS yang ingin punya Anak dalam waktu kurang dari 2 tahun, pada bulan ini berjumlah 97.817 pasang atau 12,10% dari PUS yang ada. 3) Unmet Need. PUS yang ingin memakai salah satu jenis alat kontrasepsi, namun belum terlayani disebut dengan Unmet Need. Jumlah Unmet Need bulan ini sebanyak 132.150 pasang atau 16,34 % dari PUS yang ada. Adapun gambaran Unmet Need tersebut terdiri dari : a. PUS Ingin Anak Ditunda ( IAT ). Pasangan Usia Subur ( PUS ) Ingin Anak Tunda ( IAT ) yaitu PUS yang menginginkan anak tapi masih menunda dalam kurun waktu lebih 2 tahun. Jumlah PUS yang ingin anak ditunda pada bulan ini berjumlah 63.134 pasang atau 7,81% dari jumlah PUS yang ada. b. PUS Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). PUS tidak ingin anak lagi (TIAL) sebanyak 69.016 pasang atau 8,53% dari total PUS yang ada. Data PUS bukan KB selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. HAMIL, 38016

TIAL, 69016

IAS, 97817 IAT, 63134

HAMIL

IAS

IAT

TIAL

74


k. Penambahan Peserta KB Aktif (Additional User) Jumlah penambahan peserta KB aktif bulan Juni 41.795 atau 221,42% dari PPM Penambahan PA 18.876. Kab/Kota yang mengalami pengurangan peserta KB aktif adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Pariaman. Data per Kab/Kota selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 11.

3. Program Pembangunan Keluarga a. Ketahanan Keluarga pada Kelompok BKB Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKB kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 78,84%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 76.699 yang menjadi peserta KB sebanyak 60.469. Selengkapnya per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran 5.

a. Ketahanan Keluarga pada Kelompok BKR Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKR kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 76,47%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 20.859 yang menjadi peserta KB sebanyak 15.951. Selengkapnya per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran 6.

b. Ketahanan Keluarga pada Kelompok BKL Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKL kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 73,57%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 18.550 yang menjadi peserta KB sebanyak 13.647. Selengkapnya per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran 7.

c. Ketahanan Keluarga pada Kelompok UPPKS Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok UPPKS kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 81,46%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 13.976 yang menjadi peserta KB sebanyak 11.385. Selengkapnya per kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran 8.

75


B. HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN Jumlah Anggaran Satker BKKBN Provinsi Sumatera Barat Th 2017 sebanyak Rp. 59.234.357.000.-( Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) mengalami kenaikan sekitar 53,29% dari Th 2016 sebanyak Rp. 38.641.025.000.- (setelah dievesiensi). Dari anggaran tersebut

sampai bulan Juni 2017 sudah terserap atau sudah

terealisasi sebanyak Rp. 18.534.841.284,-( 31,29% ). Kalau menurut idealnya masih dalam katagori rendah, yang seharusnya sudah mencapai 50%. Realisasi keuangan per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini: NO 1

2

3

4

PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan tugas Teknis Lainnya BKKBN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga TOTAL

PAGU

REALISASI

%

SISA

20,290,822,000

6,624,456,874

32.65

13,666,365,126

75,000,000

27,070,000

36.09

47,930,000

4,962,385,000

2,600,344,600

52.40

2,362,040,400

33,906,150,000

9,282,969,810

27.38

24,623,180,190

59,234,357,000

18,534,841,284

31.29

40,699,515,716

76


BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Dengan adanya upaya membangun dan meningkatkan komitmen kerjasama serta kemitraan dengan mitra kerja dan stake holder tingkat provinsi maupun kab/kota, termasuk dukungan pelatihan dan fasilitasi sarana yang diperlukan dapat memberikan keberhasilan dalam pencapaian sasaran program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Keberhasilan tersebut adanya dukungan dari mitra kerja, seperti: Dinkes, TNI, Polri, PKK, IDI, IBI, POGI, PKMI, P2WKS, APPI dan lain-lain, serta kerjasama dari seluruh SKPD KB Kab/Kota se Sumatera Barat. Kesimpulan dari hasil pencapaian program KKBPK sampai dengan bulan Juni 2017 adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian PB dari Januari s/d Juni tahun 2017 yaitu sebesar 71.636 (41,14% dari PPM Peserta KB Baru tahun 2017) pencapaian ini tidak mencapai PPM untuk sampai dengan bulan ini yang harunya sudah 50,00%. 2. Pencapaian PB menurut kontrasepsi yang belum mencapai target sampai bulan Juni 2017 yang harusnya 50,00% adalah MOP 3,62% dan Pil 17,83%. 3. Pencapaian sasaran PB MKJP sebesar 14.083 (52,79% dari PPM MKJP tahun 2017 sebesar 26.678 akseptor). 4. Pencapaian PB Pria sampai bulan Juni 2017 sebanyak 5.052 atau 63,15% dari PPM tahun 2017 sebanyak 8.000. 5. Pencapaian PB Wanita sampai bulan Juni 2017 sebanyak 66.584 atau 40,08% dari PPM tahun 2017. 6. Jumlah Peserta KB Aktif bulan Juni 2017 sebanyak 540.651 atau 66,86% dari PUS 808.634 dan melebihi PPM 503.646 dengan capaian 107,35%. 7. Jumlah Peserta KB Aktif tambahan sebanyak 41.795 atau 221,42% dari PPM 18.876. 8. Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKB kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 78,84%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 76.699 yang menjadi peserta KB sebanyak 60.469.

77


9. Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKR kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 76,47%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 20.859 yang menjadi peserta KB sebanyak 15.951. 10. Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok BKL kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 73,57%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 18.550 yang menjadi peserta KB sebanyak 13.647. 11. Kegiatan ketahanan keluarga pada kelompok UPPKS kondisi bulan Juni 2017 jumlah kelompok yang menjadi peserta KB sebanyak 81,46%, dari jumlah kelompok yang berstatus PUS 13.976 yang menjadi peserta KB sebanyak 11.385. 12. Pelaksanaan Anggaran. Realisasi anggaran sampai bulan Juni 2017 sudah terserap atau sudah terealisasi sebanyak Rp. 18.534.841.284,-( 31,29% ). Kalau menurut idealnya masih dalam katagori rendah, yang seharusnya sudah mencapai 50%.

78


B. Rekomendasi 1. Perlu upaya-upaya yang serius dalam pembinaan keberlangsungan peserta Keluarga Berencana, karena secara provinsi pencapaian PB Baru belum mencapai PPM. 2. Penekanan kembali kebijakan peningkatan pelayanan MKJP pada tahun 2017, agar dapat memberikan dampak yang bermakna terhadap penurunan angka kelahiran (TFR), terutama pada wilayah Galciltas. 3. Upaya otimalisasi agar difokuskan pada daerah-daerah dengan angka CPR lebih rendah, unmet need serta pelayanan yang spesifik untuk daerah yang kesulitan akses pelayanan, seperti daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pantai. 4. Perlu peningkatan pelayanan KB pasca persalinan/keguguran di Rumah Sakit dengan sistem JKN. 5. Perlu dilakukan upaya-upaya memperluas jangkauan pembentukan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa (Genre) di luar jalur sekolah. 6. Perlu

adanya

dukungan

dan

fasilitasi

dari

pemerintah

propinsi,

kabuapaten/kota untuk pembentukan dan implementasi kelompok BKB Holistik Integratif (BKB HI), BKR dan BKL, supaya dapat meningkatkan kegiatan pertemuan anggota kelompok. 7. Perlunya untuk meningkatkan Advokasi kepada pemangku kepentingan di Kab/Kota, mengingat semakin melemahnya komitmen terhadap Program Kependudukan,

KB

dan

Pembangunan

Keluarga

terutama

dalam

kelembagaan KB di tingkat Kab/Kota. 8. Pencatatan dan pelaporan Program merupakan instrumen kunci dan penting dalam memperbaiki performance Provinsi Sumatera Barat di tingkat Nasional, sehingga

perlu

penyampaiannya

ditingkatkan maupun

kepedulian akurasi

kita

datanya

baik

ketepatan

(Pendataan

waktu

Keluarga,

Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi). 9. Perlu penguatan fungsi Balai Penyuluhan sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan dan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan Program KKBPK.

79

TOTAL PESERTA KB BARU MENURUT KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA BARAT BULAN S/D JUNI 2017 NO

KAB/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PESISIR SELATAN SOLOK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTA PASAMAN KEPULAUAN MENTAWAI DHARMASRAYA SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT PPM Provinsi %

TOTAL PB

METODE KONTRASEPSI IUD 137 161 78 215 94 447 372 136 27 125 34 133 751 425 43 131 391 267 110 4,077 7,864 51.84

MOW 65 16 65 111 37 136 33 48 0 54 7 67 475 132 23 57 84 99 112 1,621 1,964 82.54

MOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 0 1 0 5 0 21 580 3.62

KDM 48 121 104 429 523 503 437 353 104 116 152 774 908 58 32 47 109 136 77 5,031 7,420 67.80

IMP 872 719 564 437 723 246 1,001 478 613 293 278 831 633 246 105 33 113 110 69 8,364 16,270 51.41

STK 3,593 1,478 1,403 1,363 3,088 1,984 2,278 1,631 230 1,727 938 4,052 9,821 338 206 194 656 1,117 281 36,378 49,496 73.50

TOTAL PB PPM % PPM PB MKJP PIL 865 5,580 14,619 38.17 1074 443 2,938 10,946 26.84 896 445 2,659 6,872 38.69 707 702 3,257 9,742 33.43 763 1,521 5,986 14,793 40.47 854 930 4,246 14,895 28.51 829 1,236 5,357 11,922 44.93 1406 975 3,621 9,696 37.35 662 183 1,157 3,023 38.27 640 419 2,734 6,855 39.88 472 618 2,027 6,106 33.20 319 2,089 7,947 20,987 37.87 1032 4,633 17,234 29,896 57.65 1872 160 1,360 1,532 88.77 804 68 477 1,081 44.13 171 147 610 1,355 45.02 222 133 1,486 3,659 40.61 588 279 2,013 3,855 52.22 481 298 947 2,293 41.30 291 16,144 71,636 174,127 41.14 14,083 90,533 174,127 17.83 41.14

PB MKJP PPM 2239 2946 1376 1793 872 2015 1825 1043 596 1421 594 2515 2286 806 451 446 1652 1172 630 26,678

Lampiran 1 PB WANITA

PB PRIA % PPM PB PRIA 47.97 30.41 51.38 42.55 97.94 41.14 77.04 63.47 107.38 33.22 53.70 41.03 81.89 99.75 37.92 49.78 35.59 41.04 46.19 52.79

48 121 104 429 523 503 437 353 104 116 152 775 921 59 32 48 109 141 77 5,052

PPM 247 246 130 618 654 920 734 636 140 183 368 1,016 1,294 51 31 100 230 196 206 8,000

% PPM 19.43 49.19 80.00 69.42 79.97 54.67 59.54 55.50 74.29 63.39 41.30 76.28 71.17 115.69 103.23 48.00 47.39 71.94 37.38 63.15

PB PPM % PPM WANITA 5,532 14,372 38.49 2,817 10,700 26.33 2,555 6,742 37.90 2,828 9,124 31.00 5,463 14,139 38.64 3,743 13,975 26.78 4,920 11,188 43.98 3,268 9,060 36.07 1,053 2,883 36.52 2,618 6,672 39.24 1,875 5,738 32.68 7,172 19,971 35.91 16,313 28,602 57.03 1,301 1,481 87.85 445 1,050 42.38 562 1,255 44.78 1,377 3,429 40.16 1,872 3,659 51.16 870 2,087 41.69 66,584 166,127 40.08

TOTAL PESERTA KB BARU KELUARGA PRA S DAN KS I MENURUT KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA BARAT BULAN S/D JUNI 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA PESISIR SELATAN SOLOK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTA PASAMAN KEPULAUAN MENTAWAI DHARMASRAYA SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Lampiran 2

METODE KONTRASEPSI IUD

0 9 18 81 56 161 107 31 12 94 15 21 163 90 13 23 27 8 1 930

MOW

0 5 22 38 13 42 5 3 0 41 4 31 4 25 10 8 15 0 0 266

MOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4

KDM

0 64 43 51 166 115 141 127 48 73 17 272 58 12 1 8 4 3 0 1,203

IMP

0 296 317 180 374 88 445 252 428 129 76 540 188 105 25 6 16 6 0 3,471

STK

0 436 708 494 1,142 632 583 1,027 98 613 145 1,909 1,170 88 22 5 29 39 0 9,140

PIL

0 195 184 120 539 212 261 550 84 190 83 938 553 27 5 7 4 1 19 3,972

JUMLAH 0 1,005 1,292 964 2,290 1,250 1,542 1,990 670 1,140 340 3,712 2,138 348 76 57 95 57 20 18,986

TOTAL PB 5,580 2,938 2,659 3,257 5,986 4,246 5,357 3,621 1,157 2,734 2,027 7,947 17,234 1,360 477 610 1,486 2,013 947 71,636

% PPM 0.00 34.21 48.59 29.60 38.26 29.44 28.78 54.96 57.91 41.70 16.77 46.71 12.41 25.59 15.93 9.34 6.39 2.83 2.11 26.50

JUMLAH KEGAGALAN MENURUT KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA BARAT BULAN S/D JUNI 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Lampiran 3


0 1 2 4 0 4 2 5 0 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 27

MOW

0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6

MOP

1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

IMP

JUMLAH 0 13 2 0 5 0 1 6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 39

1 14 5 4 5 5 3 13 0 7 0 7 5 1 0 0 1 0 4 75

JUMLAH KOMPLIKASI BERAT MENURUT KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA BARAT BULAN S/D JUNI 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Lampiran 4


3 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 14

MOW

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MOP

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IMP

JUMLAH 3 1 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17

6 2 0 1 0 4 2 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 34

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA PADA KELOMPOK BKB PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017 KELOMPOK BKB NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA

PESISIR SELATAN SOLOK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTA PASAMAN KEPULAUAN MENTAWAI DHARMASRAYA SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

YANG ADA 70 148 235 169 86 129 473 76 4 58 67 387 121 35 86 43 38 76 94 2,395

YANG LAPOR 66 148 220 169 86 129 473 76 4 45 67 387 117 35 83 43 38 76 73 2,335

% 94.29 100.00 93.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 77.59 100.00 100.00 96.69 100.00 96.51 100.00 100.00 100.00 77.66 97.49

JUMLAH KEL SASARAN BKB 5,575 6,584 13,050 7,704 6,007 7,278 21,840 3,853 4,604 2,130 10,245 5,818 2,300 4,931 4,374 1,755 5,652 5,417 119,117

KELUARGA MENJADI ANGGOTA BKB JUMLAH 4,784 3,960 11,220 5,761 4,853 4,042 19,708 3,285 3,965 1,240 4,223 4,692 1,897 4,493 3,203 1,405 4,733 4,935 92,399

% 85.81 60.15 85.98 74.78 80.79 55.54 90.24 85.26 #DIV/0! 86.12 58.22 41.22 80.65 82.48 91.12 73.23 80.06 83.74 91.10 77.57

ANGGOTA BKB HADIR/AKTIF DLM PERTEMUAN JUMLAH

%

3,887 81.25 2,776 70.10 10,546 93.99 4,806 83.42 2,984 61.49 3,327 82.31 16,379 83.11 2,631 80.09 - #DIV/0! 3,138 79.14 1,108 89.35 1,212 28.70 1,667 35.53 1,411 74.38 3,307 73.60 2,276 71.06 1,230 87.54 3,466 73.23 4,450 90.17 70,601 76.41

KELOMPOK BERSTATUS PUS SELURUH TAHAPAN KPS TAHAPAN KS DAN KS I 3,722 3,128 10,712 4,708 2,837 3,520 18,457 2,942 3,359 892 990 4,169 1,540 3,818 2,386 1,298 4,165 4,056 76,699

2,288 1,648 3,801 1,757 1,541 1,493 6,854 1,750 1,507 683 812 2,447 495 1,235 419 534 1,088 1,891 32,243

% 61.47 52.69 35.48 37.32 54.32 42.41 37.13 59.48 #DIV/0! 44.86 76.57 82.02 58.70 32.14 32.35 17.56 41.14 26.12 46.62 42.04

Lampiran 5

KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB

PERSENTASE KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB

SELURUH TAHAPAN KPS TAHAPAN KS DAN KS I

SELURUH TAHAPAN KS

2,202 2,399 10,156 3,668 2,167 2,778 13,616 2,360 3,185 531 859 3,366 1,223 3,373 1,742 1,174 3,454 2,216 60,469

1,436 1,262 3,518 1,213 1,112 1,089 6,259 1,415 1,443 381 691 2,032 428 1,002 269 429 805 972 25,756

% 65.21 52.61 34.64 33.07 51.32 39.20 45.97 59.96 #DIV/0! 45.31 71.75 80.44 60.37 35.00 29.71 15.44 36.54 23.31 43.86 42.59

59.16 76.69 94.81 77.91 76.38 78.92 73.77 80.22 #DIV/0! 94.82 59.53 86.77 80.74 79.42 88.34 73.01 90.45 82.93 54.64 78.84

TAHAPAN KPS DAN KS I 62.76 76.58 92.55 69.04 72.16 72.94 91.32 80.86 #DIV/0! 95.75 55.78 85.10 83.04 86.46 81.13 64.20 80.34 73.99 51.40 79.88

JUMLAH ANGGOTA BKB MEMAKAI KKA

JUMLAH PERTEMUAN/ PENYULUHAN

JUMLAH

49 93 202 144 96 109 358 74 29 14 77 35 101 69 48 77 73 1,648

1,585 1,434 10,935 2,289 2,326 1,190 3,840 2,356 3,112 889 3,168 1,511 4,208 2,534 1,114 3,611 1,658 47,760

% 33.13 36.21 97.46 39.73 47.93 29.44 19.48 71.72 #DIV/0! 78.49 21.05 67.52 79.65 93.66 79.11 79.29 76.29 33.60 51.69

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA PADA KELOMPOK BKR PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017 KELOMPOK BKR NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA


YANG ADA 21 16 19 35 8 26 66 12 3 23 12 220 21 18 21 26 12 7 47 613

YANG LAPOR 21 16 18 35 8 26 66 12 3 16 12 220 21 18 21 25 11 7 34 590

% 100.00 100.00 94.74 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 69.57 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.15 91.67 100.00 72.34 96.25

KELUARGA MENJADI JUMLAH KEL ANGGOTA BKR SASARAN BKR JUMLAH % 3,763 1,651 1,382 2,177 2,331 3,707 11,499 635 1,695 335 12,239 1,204 884 6,787 3,802 484 345 3,438 58,358

3,097 693 1,024 1,046 1,220 613 7,956 506 1,073 190 1,742 754 566 4,489 2,849 396 227 830 29,271

82.30 41.97 74.10 48.05 52.34 16.54 69.19 79.69 #DIV/0! 63.30 56.72 14.23 62.62 64.03 66.14 74.93 81.82 65.80 24.14 50.16

ANGGOTA BKR HADIR/AKTIF DLM PERTEMUAN JUMLAH

%

2,568 82.92 487 70.27 912 89.06 830 79.35 799 65.49 470 76.67 6,402 80.47 456 90.12 - #DIV/0! 728 67.85 176 92.63 936 53.73 454 60.21 388 68.55 2,294 51.10 1,828 64.16 355 89.65 123 54.19 708 85.30 20,914 71.45

Lampiran 6

KELOMPOK BERSTATUS PUS SELURUH TAHAPAN KPS TAHAPAN KS DAN KS I 2,111 524 909 838 645 373 6,166 392 848 120 835 625 441 2,994 1,936 281 201 620 20,859

KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB %

1,135 53.77 331 63.17 245 26.95 411 49.05 346 53.64 156 41.82 1,687 27.36 307 78.32 - #DIV/0! 358 42.22 93 77.50 570 68.26 382 61.12 132 29.93 676 22.58 465 24.02 116 41.28 61 30.35 286 46.13 7,757 37.19

SELURUH TAHAPAN KPS TAHAPAN KS DAN KS I 931 364 824 582 393 285 5,387 335 683 93 620 515 349 2,303 1,397 232 173 485 15,951

578 217 218 200 190 120 1,342 252 298 70 411 294 110 515 358 92 56 199 5,520

% 62.08 59.62 26.46 34.36 48.35 42.11 24.91 75.22 #DIV/0! 43.63 75.27 66.29 57.09 31.52 22.36 25.63 39.66 32.37 41.03 34.61

PERSENTASE KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA KB SELURUH TAHAPAN KS 44.10 69.47 90.65 69.45 60.93 76.41 87.37 85.46 #DIV/0! 80.54 77.50 74.25 82.40 79.14 76.92 72.16 82.56 86.07 78.23 76.47

TAHAPAN KPS DAN KS I 50.93 65.56 88.98 48.66 54.91 76.92 79.55 82.08 #DIV/0! 83.24 75.27 72.11 76.96 83.33 76.18 76.99 79.31 91.80 69.58 71.16

JUMLAH PERTEMUAN/ PENYULUHAN 15 15 22 31 13 26 67 13 9 11 21 18 41 45 13 7 29 396

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA PADA KELOMPOK BKL PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017 KELOMPOK BKL NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA


YANG ADA 29 37 32 41 15 40 80 12 12 12 227 29 28 26 22 18 10 82 752

YANG LAPOR 29 37 30 41 15 39 80 12 9 12 227 29 28 26 22 18 10 73 737

% 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 97.50 100.00 100.00 #DIV/0! 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 89.02 98.01

KELUARGA MENJADI JUMLAH KEL ANGGOTA BKL SASARAN BKL JUMLAH % 2,933 2,519 1,755 3,006 5,100 3,239 6,902 837 2,705 549 5,713 1,292 1,245 5,226 2,144 949 459 6,319 52,892

2,661 922 1,558 1,716 3,220 961 4,140 500 1,770 369 1,813 1,004 917 3,706 1,667 769 344 4,826 32,863

90.73 36.60 88.77 57.09 63.14 29.67 59.98 59.74 #DIV/0! 65.43 67.21 31.73 77.71 73.65 70.91 77.75 81.03 74.95 76.37 62.13

ANGGOTA BKL HADIR/AKTIF DLM PERTEMUAN JUMLAH

%

2,024 76.06 723 78.42 1,394 89.47 1,229 71.62 2,399 74.50 852 88.66 3,342 80.72 369 73.80 - #DIV/0! 1,223 69.10 350 94.85 891 49.15 512 51.00 635 69.25 2,176 58.72 1,172 70.31 605 78.67 185 53.78 4,315 89.41 24,396 74.24

Lampiran 7

KELOMPOK BERSTATUS PUS SELURUH TAHAPAN TAHAPAN KS KPS DAN KS I 1,608 588 1,369 935 1,814 402 2,720 250 827 245 716 699 550 1,365 848 346 255 3,013 18,550

868 275 560 404 1,053 172 1,281 181 256 172 617 420 221 358 260 227 68 1,346 8,739

% 53.98 46.77 40.91 43.21 58.05 42.79 47.10 72.40 #DIV/0! 30.96 70.20 86.17 60.09 40.18 26.23 30.66 65.61 26.67 44.67 47.11

KELOMPOK YANG MENJADI PESERTA PERSENTASE KELOMPOK KB YANG MENJADI PESERTA KB SELURUH TAHAPAN TAHAPAN KS KPS DAN KS I 750 392 1,265 770 1,287 300 2,339 194 621 99 466 564 406 1,126 660 269 158 1,981 13,647

%

470 62.67 176 44.90 494 39.05 321 41.69 707 54.93 145 48.33 896 38.31 141 72.68 - #DIV/0! 249 40.10 74 74.75 284 60.94 361 64.01 145 35.71 316 28.06 198 30.00 118 43.87 53 33.54 925 46.69 6,073 44.50

SELURUH TAHAPAN TAHAPAN KS KPS DAN KS I 46.64 66.67 92.40 82.35 70.95 74.63 85.99 77.60 #DIV/0! 75.09 40.41 65.08 80.69 73.82 82.49 77.83 77.75 61.96 65.75 73.57

54.15 64.00 88.21 79.46 67.14 84.30 69.95 77.90 #DIV/0! 97.27 43.02 46.03 85.95 65.61 88.27 76.15 51.98 77.94 68.72 69.49

JUMLAH PERTEMUAN/ PENYULUHAN 18 27 34 39 14 31 68 14 11 8 30 29 47 38 25 9 78 520

KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA PADA KELOMPOK UPPKS PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA


KELUARGA YANG MENJADI KEL. UPPKS SELURUH TAHAPAN 1,362 2,804 639 3,232 2,043 1,765 1,563 753 150 637 323 2,460 990 576 146 462 305 478 501 21,189

KPS DAN KSI 974 1,304 381 1,426 1,256 1,146 818 616 10 232 323 1,229 782 210 52 177 230 265 352 11,783

ANGGOTA KEL. UPPKS SELURUH TAHAPAN YANG PUS 931 1,371 528 2,129 1,360 1,104 1,295 656 12 428 323 1,143 740 434 118 374 258 359 413 13,976

YANG BER-KB 819 953 497 1,695 998 879 1,155 564 7 325 323 1,024 637 321 83 312 209 311 273 11,385

% 87.97 69.51 94.13 79.61 73.38 79.62 89.19 85.98 58.33 75.93 100.00 89.59 86.08 73.96 70.34 83.42 81.01 86.63 66.10 81.46

Lampiran 8

ANGGOTA KEL. UPPKS KPS DAN KSI YANG PUS 736 675 371 777 903 566 702 506 10 107 323 540 685 168 45 124 180 222 223 7,863

YANG BER-KB 618 535 360 570 701 453 639 457 5 60 323 419 560 135 42 117 134 205 156 6,489

% 83.97 79.26 97.04 73.36 77.63 80.04 91.03 90.32 50.00 56.07 100.00 77.59 81.75 80.36 93.33 94.35 74.44 92.34 69.96 82.53

JUMLAH PERTEMUAN KELP. UPPKS 16 83 23 155 39 65 20 72 0 11 0 27 61 31 9 27 27 29 21 716

JUMLAH TOTAL PESERTA KB AKTIF PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017 Lampiran 9 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


METHODE KONTRASEPSI IUD 2,831 2,775 1,216 4,614 2,865 6,574 3,549 2,110 135 1,569 853 2,166 8,268 1,698 625 1,438 2,904 5,317 1,084 52,591

MOW 1,598 1,468 963 1,849 1,420 2,270 1,206 742 0 1,022 296 1,264 2,717 575 572 415 463 485 732 20,057

MOP 512 46 67 142 592 242 127 213 0 37 147 252 333 29 22 20 55 76 100 3,012

Kondom 355 847 560 985 2,378 2,024 1,521 2,123 907 1,390 1,596 3,112 2,754 599 607 789 657 1,073 846 25,123

Implant 9,595 11,129 4,245 2,739 5,017 3,310 5,041 5,998 4,676 6,287 5,006 7,467 4,009 1,134 587 316 940 927 577 79,000

Suntikan 33,607 24,311 17,575 19,388 17,588 18,903 23,088 10,693 2,535 18,507 11,279 23,293 35,026 2,599 3,907 1,432 4,184 7,287 3,162 278,364

PIL 5,748 4,226 4,815 3,712 9,727 5,737 6,616 6,426 2,489 5,156 4,505 4,610 13,081 1,033 1,379 293 998 1,261 692 82,504

TOTAL PA 54,246 44,802 29,441 33,429 39,587 39,060 41,148 28,305 10,742 33,968 23,682 42,164 66,188 7,667 7,699 4,703 10,201 16,426 7,193 540,651

PPM PA 49,596 43,700 29,636 36,133 25,268 36,474 46,006 27,247 7,255 29,646 19,799 34,351 60,705 9,282 8,229 5,774 12,358 14,786 7,401 503,646

% PA/PPM

TOTAL PUS

109.38 102.52 99.34 92.52 156.67 107.09 89.44 103.88 148.06 114.58 119.61 122.74 109.03 82.60 93.56 81.45 82.55 111.09 97.19 107.35

75,319 60,751 42,135 47,072 61,667 63,777 57,651 47,252 27,317 41,470 28,144 66,014 112,453 10,536 9,932 7,013 16,398 22,435 11,298 808,634

PA/PUS 72.02 73.75 69.87 71.02 64.19 61.24 71.37 59.90 39.32 81.91 84.15 63.87 58.86 72.77 77.52 67.06 62.21 73.22 63.67 66.86

JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB (TOTAL) PROVINSI SUMATERA BARAT BULAN JUNI 2017 Lampiran 10 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KAB/KOTA PESISIR SELATAN SOLOK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTA PASAMAN KEPULAUAN MENTAWAI DHARMASRAYA SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMBAR %

TOTAL PUS 75,319 60,751 42,135 47,072 61,667 63,777 57,651 47,252 27,317 41,470 28,144 66,014 112,453 10,536 9,932 7,013 16,398 22,435 11,298 808,634

ALASAN TIDAK KB HAMIL 3,379 2,842 3,270 1,599 2,607 3,241 2,333 3,523 3,234 1,274 1,181 3,918 2,267 425 406 231 673 987 626 38,016 4.70

IAS 8,896 6,686 4,308 4,551 11,169 9,193 5,472 7,550 5,478 2,129 1,046 6,404 16,405 1,171 946 956 2,009 1,910 1,538 97,817 12.10

IAT 4,307 3,295 2,575 2,792 4,439 5,905 4,225 4,466 4,536 1,941 1,050 6,593 11,212 629 519 479 1,446 1,588 1,137 63,134 7.81

TIAL 4,491 3,126 2,541 4,701 3,865 6,378 4,473 3,408 3,327 2,158 1,185 6,935 16,381 644 362 644 2,069 1,524 804 69,016 8.53

JUMLAH PUS BUKAN KB 21,073 15,949 12,694 13,643 22,080 24,717 16,503 18,947 16,575 7,502 4,462 23,850 46,265 2,869 2,233 2,310 6,197 6,009 4,105 267,983 33.14

% PUS BUKAN KB 27.98 26.25 30.13 28.98 35.81 38.76 28.63 40.10 60.68 18.09 15.85 36.13 41.14 27.23 22.48 32.94 37.79 26.78 36.33 33.14

UNMEET NEED 8,798 6,421 5,116 7,493 8,304 12,283 8,698 7,874 7,863 4,099 2,235 13,528 27,593 1,273 881 1,123 3,515 3,112 1,941 132,150

% UNMEET NEED / PUS 11.68 10.57 12.14 15.92 13.47 19.26 15.09 16.66 28.78 9.88 7.94 20.49 24.54 12.08 8.87 16.01 21.44 13.87 17.18 16.34

PENAMBAHAN PESERTA KB AKTIF (ADDITIONAL USER) BULAN JUNI 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KABUPATEN/KOTA PESISIR SELATAN SOLOK SIJUNJUNG TANAH DATAR PADANG PARIAMAN AGAM LIMA PULUH KOTA PASAMAN KEPULAUAN MENTAWAI DHARMASRAYA SOLOK SELATAN PASAMAN BARAT KOTA PADANG KOTA SOLOK KOTA SAWAHLUNTO KOTA PADANG PANJANG KOTA BUKITTINGGI KOTA PAYAKUMBUH KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

PA BULAN INI 54,246 44,802 29,441 33,429 39,587 39,060 41,148 28,305 10,742 33,968 23,682 42,164 66,188 7,667 7,699 4,703 10,201 16,426 7,193 540,651

PA DES 2016 49,797 38,954 28,555 33,256 39,083 35,736 42,904 26,838 6,744 28,850 21,287 36,410 61,825 7,482 6,733 3,946 10,088 12,895 7,473 498,856

PENAMBAHAN PPM PENAMBAHAN PA PA 4,449 1,689 5,848 1,324 886 749 173 1,111 504 1,265 3,324 1,602 (1,756) 1,269 1,467 819 3,998 262 5,118 811 2,395 541 5,754 2,142 4,363 2,960 185 287 966 185 757 206 113 658 3,531 642 (280) 354 41,795 18,876

Lampiran 11 % 263.41 441.69 118.29 15.57 39.84 207.49 (138.38) 179.12 1,525.95 631.07 442.70 268.63 147.40 64.46 522.16 367.48 17.17 550.00 (79.10) 221.42

MATERI RENCANA OPERASIONAL PROGRAM KKBPK SEMESTER I TAHUN 2017 Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

Materi Rencana Operasional Program KKBPK Semester II Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala

bidang untuk

menciptakan

perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu: 1) penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, 2) ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015 - 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana”. Kemudian di dalam Strategi

Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN

berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada

upaya

Mental/Karakter

mensukseskan (Revolusi

Dimensi

Mental).

Pembangunan

BKKBN

Kesehatan

bertanggung

jawab

serta untuk

meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental.

1


Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, maka BKKBN turut memperkuat pelaksanaan pembangunan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan

persebaran

penduduk.

Pembangunan

kependudukan

juga

merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi

dan

persebaran

penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Perjalanan pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan penduduk muda (youth dependency ratio) di Indonesia membentuk keadaan ideal yang menghasilkan potensi terjadinya bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja hampir dua kali dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia telah menurun dari 54/100 pada tahun 2000 menjadi 51/100 pada tahun 2011 dan turun menjadi 50/100 tahun 2012. Kondisi ini akan menurun terus mencapai angka terendah pada tahun 2020 sampai 2030, di mana angkanya

2


berkisar 44 per 100, dengan catatan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Bonus demografi, jika dimanfaatkan akan menghasilkan jendela peluang atau window of

opportunity untuk memicu pertumbuhan

ekonomi termasuk

peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Pada saat bersamaan akan menghasilkan kualitas penduduk usia produktif yang tinggi sehingga menjadi modal pembangunan bangsa dengan karakter keuletan dan ketangguhan sebagai unsur utama dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mengantisipasi berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal dalam pemanfaatan peluang bonus demografi tersebut melalui

Program

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama melalui upaya pencapaian target/sasararan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

B. ISU-ISU STRATEGIS Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015 - 2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah: 1. Angka prevalensi dari penggunaan kontrasepsi (CPR) Semester I Tahun 2017 sebesar 63,71 %, berarti terjadinya peningkatan sebesar 10,61 point dari target penggunaan alat Kontrasepsi sebesar 53,1. Pencapaian Angka Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi mengalami penerunan dibandingan dengan pencapaian tahun 2015, yang disebabkan antara lain karena terjadinya kekosongan alat kontrasepsi dalam waktu yang cukup lama.

2. Pada akhir Semester I Tahun 2017kebutuhan ber KB yang tidak terlayani atau unmet need adalah sebesar 18,35 % dengan target 11,1 % capaian kinerja

3


sebesar 65,3 %, angka ini menunjukan belum bisa tercapainya penurunan unmet need sebesar 11,1. Terjadinya kenaikan persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need) pada akhir tahun 2016, disebabkan karena berbagai hal, diantaranya adalah alat kontrasepsi yang tidak tersedia dalam beberapa bulan pada tahun 2016, seperti IUD, Implant dan suntik.

3. Pencapaian persentase peserta KB Baru MKJP Semester I Tahun 2017 adalah 23,03 ( 116,90 %) dari 19,7 % target yang telah ditetapkan dalam KKP. Terjadi kenaikan sebanyak 37 % bila dibandingkan dengan tahun 2015.

4. Realisasi pencapaian persentase peserta KB Aktif MKJP Semester I Tahun 2017 sebesar 30,06 (130,13 %) dari target yang diberikan sebesar 23,1%, berarti ada peningkatan sebesar 7,05%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 persentase peserta KB aktif MKJP juga mengalami peningkatan sebesar 2,96%.

5. Jumlah Peserta KB Baru yang dicapai pada Semester I Tahun 2017adalah sebanyak 145,279 akseptor atau 94,90 % dari target yang sudah ditetapkan sebanyak 153.090 akseptor. Hal ini menunjukan bahwa adanya penurunan pencapaian jumlah peserta KB Baru sebanyak 7.811 akseptor dari jumlah yang sudah ditargetkan.

6. Persentase kesertaan KB Pria Aktif (MOP + Kondom) pada Semester I Tahun 2017adalah sebanyak 5,59% dari target yang sudah ditetapkan sebesar 4,8 %. Kalau dibandingkan dengan pencapaian persentase Kesertaan KB Pria Aktif Tahun 2016 sebesar 5,33 %, berarti terjadi peningkatan sebesar 0, 26%.

7. Persentase sasaran yang mendapatkan promosi dan konselling kesehatan reproduksi Semester I Tahun 2017 sebesar 10,0% , kalau dilihat dari hasil capaian sudah mencapai 100%.

8. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap isu kependudukan pada Semester I Tahun 2017pada KKP Sumatera Barat sebesar 46%, realisasi

4


sampai akhir tahun 2017 berdasarkan survey RPJM tahun 2017 sebesar 46% atau 100%.

5


BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. V I S I Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberi mandat untuk melaksanakan pengendalian kependudukan dan menyelenggarakan program KB Nasional. Oleh sebab itu terdapat pembaharuan Visi dari BKKBN. Visi BKKBN yang akan dicapai ke depan yang mengacu kepada focus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 20102014, adalah “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh Seimbang dan berkualitas”, yang ditandai dengan menurunnya Angka Fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1.

B. M I S I Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, Misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Berencana

berwawasankependudukan,

adalah

“mengutamakan

menyelenggarakan

Keluarga

pembangunan Berencana

dan

Kesehatan Reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaringkemitraan

dalam pengelolaan kependudukan, Keluarga Berencana

danpembangunan keluarga, dan membangun

danmenerapkan budaya kerja

organisasi secara konsisten”, dengan melakukan penyerasian kebijakan pengendalian

penduduk,

penetapan

parameter

penduduk,

peningkatan

penyediaan dan kualitas analisis data dan informasi pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dan mendorong stakeholder dan mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

C. T U J U A N

6


Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu : 1. Mewujudkan

keserasian,

keselarasan,

dan

keseimbangan

kebijakan

kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan. 2. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

D. SASARAN STRATEGIS Sebagai rujukan dalam penetapan strategi adalah Rencana Starategis Program KKBPK Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2019, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan daerah menetapkan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan adalah urusan bersama

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi

dan

Pemerintah

Kabupaten/Kota. Sekalian dengan hal itu maka sasaran program KKBPK tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR per WUS (15-49 tahun) 2,89 2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/CPR) 56,05 3. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi 25,30 4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,83 5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP 28,00 6. Jumlah peserta KB Aktif tambahan 18,876 7. Angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun) 22,80 8. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15-49 tahhun) 6,90 9. Median usia kawin pertama wanita 21,70 10. Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan (isu kependudukan) KB (pengetahuan tentang metoda alat kontrasepsi) dan pembangunan keluarga: a. Persentase pengetahuan keluarga tentang isu kependudukan 52,90 b. Persentase pengetahuan PUS tentang metoda alat kontrasepsi (semua alat/cara KB modern) 34,20 11. Persentase capaian kinerja pelaksanaan anggaran ≥ 90

7


12. Persentase pencapaian output ≥ 95 13. Pesersentase Penyerapan anggaran ≤ 95 14. Persentase barang inventaris yang tercatat pada SIMAKBMN 100

8


BAB III RENCANA OPERASIONAL SEMESTER II TAHUN 2017 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

A. PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN Kegiatan Strategis Program Kependudukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Pemaduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Dengan Pemda Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Kegiatan ; a. Sinkronisasi Kebijakan Dan Strategi Penetapan Perencanaan Penduduk sebagai berikut : 1) Semiloka Penyusunan Grand Design Pembangunan Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota. Dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan grand design secara kuantitas dan kualitas tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

2) Pertemuan Pokja Untuk Pembahasan Grand Design Kependudukan Provinsi Dimaksudkan tersusunnya pembahasan draf pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan Provinsi oleh masing-masing POKJA, dan tersedianya draf grand design pembangunan kependudukan tingkat Provinsi.

3) Pertemuan pembahasan Draf Grand Design pengendalian penduduk tingkat Provinsi. Dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan guna penyempurnaan grand design pembangunan kependudukan tingkat Provinsi.

4) Pengembangan Model Parameter Kependudukan Di Kecamatan. Dimaksudkan tersedianya buku parameter kependudukan di tingkat Kecamatan Percontohan yang dapat dimanfaatkan oleh stake holder dalam penyusunan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan

9


tingkat Kecamatan, dan Tersedianya model parameter kependudukan tingkat Kecamatan.

5) Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan, Koalisi Muda Dan IPADI Dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta mitra kerja Koalisi Kependudukan, Koalisi Muda dan IPADI dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan di Sumbar. Dan tersosialisasinya kebijakan dan strategi program pengendalian kualitas penduduk kepada mitra kerja.

6) Pertemuan Pemaduan Dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Di Kab/Kota Dimaksudkan untuk tersosialisasinya program KKBPK tentang kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di tingkat Kab/Kota, dan terwujudnya sinergitas kebijakan pembangunan sektor dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di 5 Kab/Kota.

7) Pembangunan Berwawasan Kependudukan Diwilayah Kampung KB Dimaksudkan pembangunan

untuk

tersosialisasinya

berwawasan

kepada

kependudukan,

masyarakat

dan

tentang

tersedianya

data

kependudukan yang akurat di Kampung KB sebagai dasar perencanaan dan pembangunan berwawasan kependudukan di Kampung KB.

b. Penetapan Profil ( Parameter Dan Proyeksi ) Penduduk Tingkat Kab / Kota sebagai berikut ; 1) Semiloka Penyusunan Grand Design Pembangunan Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota Dimaksudkan untuk pengintegrasian isu kependudukan dan indikator KKBPK dari pemangku kepentingan/mitra kerja tingkat Provinsi Sumatera Barat.

2) Forum Pertemuan Integrasi Kebijakan Isu Dan Indikator Kkbpk Kedalam RPJMD Provinsi Dan Kab/Kota

10


Dimaksudkan untuk terintegrasinya isu kependudukan dan indikator KKBPK Kab/Kota yang Pilkada tahun 2017, dan tersosialisasinya program KKBPK kepada mitra kerja/ stake holder di Kab/Kota.

3) Analisis Isu Dan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi Dan Kab/Kota Dimaksud untuk tersedianya analisis kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Provinsi dan Kab/Kota, dan diketahui kelemahan-kelemahan dan rekomendasi kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Provinsi dan Kab/ Kota.

4) Penyusunan Analis Parameter, Profil Dan Proyeksi Kependudukan Kewilayahan Dimaksud untuk tersedianya Buku Profil Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

c. Internalisasi Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan Di Kab/Kota 1) Forum Identifikasi Isu Strategis Analisis Dampak Kependudukan Tk Provinsi Dan Kab/Kota Kegiatan ini dilakukan untuk menidentiikasi isu-isu strategis Dampak Kependudukan

yang

akan

berdampak

terhadap

pembangunan

Kependudukan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang , serta

memberikan pengetahuan , dan pemahaman tentang wawasan

kependudukan kepada Pengelola dan OPD KB , Stkeholder, Mitra kerja Kab/Kota.

2) Pertemuan Inventarisasi Kebijakan Pengendalian Kependudukan Provinsi Dan Kab/ Kota Kegiatan ini bertujuan untuk menginventarisasi kebijakan Pengendalian kependudukan yang telah dilakukan di kabupaten/Kota, serta mengungkap kebijakan politik kependudukan di Sumatera barat. Sehingga menjadi

11


perhatian dan komitmen bersama untuk fokus pada usaha penurunan laju pertumbuhan penduduk.

3) Sosialisasi Model Solusi Strategis Dampak Kependudukan Di Kabupaten Pesisir Selatan Kegitan ini dilakukan untukmenggambarkan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

kepada pengolola

kependudukan di Kab

Kabupaten Pesisir Selatan tentang dampak kependudukan berdasarkan hasil kajian Solusi strategis Pernikahan Dini/Usia Remaja Terhadap Kehidupan berkeluarga di Kab. Pesisir Selatan, sehinga terbentuknya Model Solusi Stratgis dampak kependudukan di Kabupten Pesisir selatan.

4) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Dampak Kependudukan Sesuai Kondisi Wilayah. Kegiatan ini memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman kepada pengelola OPD KB, Stoke Holder yang menangani masalah Kependududkan sesuai kondisi wilayah. Berdasarkan rekomendasi kepada Pemangku jabatan Kab/Kota untuk pengimplementasikan kebijakan.

d. Implementasi Pendidikan Kependudukan Di Tk Provinsi Dan Kab/Kota (Formal, Non Formal , Informal) 1) Uji Coba Draft Buku Muatan Budaya Lokal Materi Pendidikan Kependudukan Diperolehnya masukan untuk penyempurnaan draf buku materi pendidikan kependudukan muatan lokal sumatera barat untuk diintegrasikan kepada pendidikan formal, non formal dan informal.

2) Finalisasi

Penyusunan

Muatan

Budaya

Lokal

Materi

Pendidikan

Kependudukan Tersedianya buku materi pendidikan kependudukan muatan lokal sumatera barat untuk di integrasikan kepada pendidikan formal atau non formal atau informal.

12


3) Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Melalui Jalur Formal Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan Kegiatan ini dilakukan untuk membekali /menambah wawasan ,pengetahuan tentang pembentukan sekolah siaga kependudukan bagi sekolah di Kab/Kota yang ditunjuk, dan tersosialisasinya kerjasama pendidikan kependudukan

melalui

jalur

formal

melalui

sekolah

berwawasan

kependudukan sehingga terbentuknya sekolah berwawasan kependudukan.

4) Sosialisasi Dan Fasilitasi Materi Budaya Lokal Tersosialisasikan buku materi muatan lokal untuk integrasi materi kependudukan kedalam pendidikan formal, nonformal atau informal.

5) Forum Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan Di Kab/Kota Tersosialisasinya peran kelompok siaga kependudukan bagi pengelola dan mitra kerja di tingkat kelurahan nagari, terbentuk nya komitmen pentingnya kelompok

siaga

kependudukan

dalam

mewujudkan

pembangunan

berwawasan kependudukan di tingkat kelurahan/nagari, serta terbentuknya kelompok siaga kependudukan.

6) Pertemuan

Koordinasi

Penyusunan

Grand

Design

Pembangunan

Kependudukan (GDPK) Meningkatnya komitmen stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan penyusunan grand design pembangunan kependudukan provinsi sumatera barat.

7) Seminar Kependudukan Melalui seminar pengedalian penduduk ini diharapkan dapat membangun forum komunikasi sebagai wadah berbagai informasi untuk merumuskan kesepakatan mengenai rekomendasi terkait isu-isu kependudukan yang sedng berkembang.

13


8) Fasilitasi Pelaksanaan GDPK Provinsi Agar Menjadi Rujukan Rkpd Dipedomaninya grand design pengendalian kuantitas penduduk dalam penyusunan RKPD kab/kota sudah tertuang dalam Renstra SKPD KB.

9) Pertemuan Koordinasi Program KKBPK Pembina Wilayah Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pelaksanaan program KKBPK tahun 2017, terjadinya komunikasi dua arah pejabat pengelola KKBPK provinsi dengan pejabat SKPD KB kab/kota serta di sepakati solusi permasalahan lapangan dan rencana kerja KKBPK yang akan datang. 10) Pembangunan Berwawasan Kependudukan Di SLTA Meningkatnya pengetahuan peserta tentang permasalah kependudukan dan pembangunan berwawasan kependudukan di SLTA.

11) Pengembangan Sekolah Berwawasan Kependudukan Tersedianya papan nama sekolah berwawasan kependudukan dan sarana population corner serta meningkatnya operasional sekolah berwawasan kependudukan.

12) Pertemuan

Koordinasi

Identiikasi

Pemetaan

Kemitraan

Kerjasama

Pendidikan Kependudukan Kegiatan ini bertujuan mengkordinasikan perguruan tinggi dan mitra dalam menginformasikan langkah-langkah KKN KKBPK di Sumatera Barat.

13) Fasilitasi Bhakti Mahasiswa Ke Lokasi KKN Terfasilitasi dan terbinanya mahasiswa dalam pelaksanaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di lokasi KKN.

14


B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN KELUARGA BERENCANA Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi (KR), termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil bahagia sejahtera, kegiatan di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta Kegiatan strategis 9 (sembilan) bulan ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a Review

dan

Evaluasi

Kegiatan

Bhakti

IBI

KB-Kes

Tingkat

ProvinsiSumatera Barat Tahun 2017. Kegiatan Review dan Evaluasi Kegiatan Bhakti IBI KB-Kes dilakukan untukmelihat hasil kegiatan pelaksanaan selama Bhakti sosial IBI KB Kes berlangsung. Kegiatan Review dan Evaluasi Kegiatan Bhakti IBI KB-Kes dilaksanakan pada Bulan September.

b Pelayanan MOW ke Kab/Kota Pelayanan MOW ke kab/kota dilakukan sesuai permintaan dari masingmasing kab/kota yang telah menyiapkan calon akseptor minimal 30 orang baru dilakukan pelayanan oleh Tim PKMI Prov. Sumbar. Kegiatan Pelayanan MOW dilakukan setiap bulan sesuai dengan dukungan keuangan yang tersedia sampai Bulan November 2017.

c

Pelayanan Pencabutan Implant Pencabutan Implant diberikan sebagai dukungan bagi medis yang melkukan pencabutan Implant sehingga peserta KB Implant yang telah habis masa pakainya bisa dicabut. Untuk itu diharapkan kab/kota untun menaikkan SPJ.

d Pertemuan Kemitraan dalam Rangka Hari Kontrasepsi tahun 2017

15


Kegiatanini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan stakeholder, provider terkait pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi terkini serta meningkatkan dukungan bergbagai pihak untuk mempercepat sasaran.

e Pengembangan Program KB Mandiri dalam Penguatan MKJP EraJKN Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan KB mandiri sehingga meningkatnya kesertaan KB Mandiri.

f

CTU Pre Service Kegiatan ini dilaksanakan bagi tenaga kesehatan (dokter) yang masih dalam pendidikan dilakukan pelatihan CTU IUD dan Implant. Disini kita akan bekerja sama dengan Fakultas kedokteran Universitas Andalas. Tujuan dari kegiatan ini meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan standar nasional serta memiliki tenaga kesehatan yang kompeten, produktif, kreatif, inovatif dan Profesional setelah mereka tamat dari pendidikan.

g. Visiting Dokter Spesialis Sebelum kita melaksanakan pelayanan kontap wanita dan kontap pria di KKB, maka perlu dilaksanakan peninjauan terlebih dahulu oleh dokter spesialis ke tempat pelayanan, melihat sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan standart operasional pelayanan yang ditentukan, setelah itu baru dapat melaksanakan pelayanan pada Klinik KB tersebut.

h. Sosialisasi Kesertaan KB MKJP Dan Penurunan Unmet Need Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatnya kesertaan MKJP maka perlu

diadakan

Sosialisasi

kesertaan

MKJP

yang

tujuan

untuk

meningkatnya kepedulian dan peran serta jajaran IBI dan Pelaksanan

16


Program KKBPK, dalam penyelenggaraan Program KB khususnya MKJP serta meningkatnya pencapaian peserta KB Baru MKJP dan terjadinya penurunan Unmet need.

i.

Sosialisasi Pelayanan KB Era JKN Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya peningkatan akses kualitas pelayanan KB dalam JKN, terlaksananya mekanisme pembiayaan pelayanan KB dan terjaminnya ketersediaan alat dan Obat kontrasepsi di faskes.

2. Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Kegiatan Strategis Semester II Tahun 2017, dalam rangkamencapai Kontrak Kinerja Pemerintah (KKP) yang sudah ditetapkan oleh BKKBN Pusat tersebut sekaligus untuk meningkatkan pencapaian peserta KB Pria di Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut : a. Dukungan Pasca Pelayanan bagi Peserta Vasektomi dan Penggerakan KIE bagi Calon peserta Vasektomi Dukungan Pasca Pelayanan bagi Peserta Vasektomi merupakan dana yang diberikan kepada akseptor Vasektomi yang baru siap dilayani sebagai pengganti biaya hidupnya selama 3 (tiga) hari. Sedangkan Penggerakan KIE bagi Calon peserta Vasektomi adalah biaya yang diberikan kepada pendamping / orang yang membawa calon akseptor Vasektomi ketempat pelayanan. b. Pertemuan Calon Peserta KB Pria Kegiatan ini merupakan sosialisasi KB Pria ke Kab/Kota terutama daerah Galciltas yang kesertaan KB Prianya masih rendah. Untuk Tahun 2017 kegiatan ini akan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para calon peserta KB Pria yang semula tidak faham atau tidak mengerti dengan vasektomi menjadi lebih faham dan tidak ada keraguan lagi untuk menjadi peserta vasektomi. Kegiatan ini direncanakan mulai bulan Juli, Agustus dan September i 2017

c. Fasilitasi Penggarapan Pelayanan KB di Daerah Maritim

17


Kegiatan Penggarapan Pelayanan KB di Daerah Maritim di lakukan terhadap daerah daerah yang merupakan daerah perairan yang Unmet Neednya masih tinggi dan merupakan daerah yang tepencil dan sulit dijangkau dengan transportasi darat. Tahun 2017 penggarapan pelayanan KB di Daerah Maritim dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan direncanakan pelaksanaanya pada bulan Agustus, September dan Oktober 2017.

d. Pendampingan Pelayanan KB Bhaksos Daerah Pantai dan Terisolir Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Mitra terkait seperti TNI, Dokter dan Bidan pada momentum strategis dan dilakukan terhadap daerah pantai, dan daerah terisolir. Tujuan dari kegiatan adalah mendekatkan pelayanan KB itu sendiri kepada masyarakat dengan Pelayanan KB Bhaksos bagi keluarga Pra KS dan KS I yang tidak peserta BPJS sehingga bisa menurunkan Unmet Need didaerah tersebut. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada bulan Juli, Agustus dan September 2017

e. Mendekatkan Pelayanan KB MOP ke Kab/Kota melalui Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB) Kegiatan pelayanan MOP melalui Mobil Unit Pelayanan KB (Muyan KB)ini dilakukan kalau ada permintaan dari Kab/Kota yang sudah mempunyai calon akseptor MOP lebih dari 40 (empat puluh) orang atau pelayanan KB MKJP yang sifatnya Bhaksos pada momentum Strategis.

f. Pelayanan KB ke Kabupaten Kepulauan Mentawai Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menurunkan angka Unmet Need daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dilakukan bersama dengan mitra terkait. Untuk Semester II ini Pelayanan KB ke Kabupaten Kepulauan Mentawai tinggal 1 (satu) kali lagi, dan pelaksanaannya direncanakan pada bulan Agustus 2017. g. Pelayanan Bergerak (Mobile) di Wilayah Miskin Perkotaan dengan Mitra Terkait. Kegiatan ini dilaksanakan terhadap daerah – daerah miskin perkotaan, yang jauh dari akses pelayanan KB yang sifatnya statis dan unmet neednya masih tinggi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan

18


itu sendiri kepada masyarakat sehingga bisa menurunkan angka unmet need daerah tersebut. Untuk Tahun 2017 kegiatan akan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali, direncanakan mulai bulan Juli 2017.

h. Pelayanan KB Bergerak Di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dengan Mitra Terkait. Kegiatan ini sangat strategis dilaksanakan, karena melibatkan Mitra Terkait. Berhubung daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan ini merupakan daerah yang masih rendah pencapaian peserta KB nya, baik peserta KB Wanita, maupun peserta KB Prianya, karena daerahnya sulit dijangkau dengan transportasi umum, jauh dari akses pelayanan KB, sehingga daerah DTPK rata-rata Unmeet Neednya masih tinggi. Untuk Semester II kegiatann ini akan dilaksanakan bulan Juli dan Agustus 2017.

i. Analisis dan Evaluasi Hasil Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus. Kegiatan ini merupakan pertemuan para pengelola program KB Penggarapan KB wilayah dan Sasaran Khusus. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pencapaian peserta KB di wilayah dan Sasaran Khusus. Kegiatan ini direncanakan pada bulan September 2017.

j.

Penggarapan KB daerah Perbatasan Penggarapan KB daerah Perbatasan merupakan kegiatan Strategis dalam rangka menurunkan Unmet Need. Kegiatan ini melibatkan mitra kerja terkait dan penggarapannya bersama Provinsi tetangga terdekat. Penggarapan KB daerah Perbatasan ini direncanakan bulan September 2017

3. Kesehatan Reproduksi (KesPro) Dengan

diterbitkannya

PP

No

61

Tahun 2014

tentang

Kesehatan

Reproduksi ,maka untuk menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi setiap orang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yangbermutu,aman dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menjamin pemenuhan hak Kesehatan Reproduksi, dilakukan pelayanankesehatan

ibu

melalui

pelayanan

19


pengaturan kehamilan,penggunaankontrasepsi, dan kesehatan seksual. Pelayanan dapat dilakukan dengan berupa pemberian

penyuluhandan

konseling, dapat berjalan jika dilaksanakanmelalui institusi daerahyang memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi yang terpadu dan terintegrasi dalam pelayanan KB danKeluarga Sejahtera pada setiap jenjang pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk serta mensosialisasikan bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat agar terhindar dari masalah-masalah Kesehatan Reproduksi. Untuk itu dilaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung tersosialisasinya program Kesehatan Reproduksi. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester Dua (Juli s/d Desember 2017) adalah sebagai berikut : a. Dukungan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di Rumah Sakit Dukungan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran di Rumah Sakit, pada tahun 2017 ini dialokasikan untuk biaya penggerakan bagi petugas KB pasca persalinan dan pasca keguguran pada 30 rumah sakit di 18 Kab/Kota, Pada Semester ke Dua ini diharapakan Kab/Kota untuk dapat menaikan Nominatif pencairan Dukungan Pelayanan tersebut dari bulan Juli sampai dengan September 2017

b. Sosialisasi Kespro di Kampung KB Sosialisasi Kespro di Kampung KB yang akan dilaksanakan pada Semester dua ini masih tersisa untuk 3 Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk yang besar. Pelaksanaan kegiatan ini akandilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2017.

c. Promosi Kespro dan 4 Terlalu di Wilayah Pantai dan Kepulauan Kegiatan Promosi

Kespro

adalah

Sosialisasi

yang

dilakukan

secara

terus

menerus.Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Kota Pariamanyang mempunyai pantai dan Kepulauan. Pelaksanaan kegiatan inidirencanakan Pada bulan September 2017.

20


d. Workshop Kespro bagi kader Poktan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan para Kader dlam memberikan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di seluruh kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL UPPKS dan PIK R/M) sehingga tersedianya tenaga provider terlatih dan kader kelompok kegiatan yang memberikan KIP/Konseling KB dan Kesehatan Reproduksikepada klien serta bagi pengurus dan anggota kelompok kegiatan. Dilaksanakan pada Semenster dua ini untuk 9 Kab/Kota, yang akan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan November 2017.

e. Workshop Kespro bagi pengelola KB dan Kespro di Faskes Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan,pengetahuan, sikap dan perilaku bagi para pengelola program KB Kecamatan/Kelurahan (PLKB/PKB) dan Tenaga FasilitasKesehatan di FKTP tentang Kesehatan Reproduksi agar bisa menjadi penyuluh kepada para PUS sehingga para keluarga sehat dan terhindar dari masalah Kesehatan Reproduksi, sekaligus dalam upaya terwujudnya pelaksanaan promosi dan KIP/Konseling Kesehatan Reproduksi di seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan ini di Cukil Pada DIPA Kab/Kota, pada semester ke dua ini akan dilaksanakan sebanyak 15 Kab/Kota, yang direncakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2017

21


C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

1. BALITA, ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA Upaya strategis untuk 6 bulan kedepan untuk mewujudkan Program Ketahanan Keluarga melalui Program Bina Keluarga Balita (BKB) dengan sasaran keluarga-keluarga yang punya anak Balita, Program Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan sasaran keluarga yang mempunyai Lansia serta pelayanan konseling keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Provinsi Sumatera Barat, sangat perlu disediakan dukungan dalam bentuk kegiatan strategis dan sekaligus dukungan anggaran pada tahun 2017 ini sebagai berikut : a. Pertemuan Orang Tua Hebat Di Pedesaan Merupakan

kegiatan

desa/korong/nagari

pertemuan

dengan

yang

sasarannya

dilaksanakan

keluarga,

kader,

di tokoh

masyarakat/tokoh agama yang mempunyai kepedulian dengan program ketahanan keluarga. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Tim BKKBN Provinsi dengan di 19 kab/kota dengan jadwal yang disepakati bersama. Kegiatan ini baru dilaksanakan di 3 Kab/Kota dan akan dilanjutkan di kab/Kota yang lainnya

b. Dukungan Pembinaan Kelompok BKB HI Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan pembinaan kepada kelompok-kelompok BKB HI yang ada di Kab/Kota. Untuk tahun 2017 kelompok BKB yang mendapatkan dukungan sebanyak 90 kelompok selama 12 bulan dengan nominal Rp.250.000 per kelompok per bulan. Tujuan diberikannya dukungan pembinaan ini adalah sebagai reward kepada kelompok agar kelompok BKB tetap melaksanakan kegiatan pertemuan pembinaan rutin bulanan.

c. Monitoring BKB Holistik Integratif Ke Kab/Kota Merupakan kegiatan kunjungan pembinaan Tim BKB HI BKKBN Provinsi ke kab/Kota dan kelompok. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan kepada pengelola/penanggung jawab BKB Kab/Kota serta

22


melihat secara langsung kegiatan pertemuan kelompok BKB HI. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 19 kab/kota dengan jadwal yang disepakati bersama.

d. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor BKB HI Tk. Kab/Kota Merupakan kegiatan pertemuan BKB HI yang dilaksanakan di 19 kab/Kota dengan peserta yang berasal dari Mitra kerja Kab/Kota, pengelola BKB Kecamatan, ketua kelompok BKB unggulan kab/kota. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi kegiatan BKB serta rencana program kegiatan BKB ke depannya

e. Permodelan Program Manjujai di Kampung KB Merupakan kegiatan Tim Provinsi yang dilaksanakan di kampung KB pada 16 Kab/Kota. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan kader BKB tentang program Manjujai sebagai alternatif permainan di kelompok BKB sehinga pertemuan BKB dapat diisi dengan permainan Manjujai.

f. Fasilitasi Kegiatan BKB HI di Kampung KB Merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Provinsi untuk memantau pelaksanaan BKB HI di kampung KB dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada kader, kelompok BKB yang ada di Kampung KB

g. Dukungan Pembinaan Kelompok BKL Kegiatan ini merupakan pemberian dukungan pembinaan kepada 140 kelompok BKL yang ada dk Kab/kota. Tujuan pemberian dukungan pembinaan adalah untuk menambah semangad kelompok BKL dalam melakukan pertemuan bulanan. Dukungan pembinaan diberikan sebanyak Rp.250.000 selama 10 bulan

23


h. Pembinaan Kelompok BKL Ke Kab/Kota Kegiatan ini merupakan kunjungan Tim Provinsi ke kab/kota dan kelompok BKL untuk melakukan pembinaan secara langsung ke kelompok BKL.

i.

Pelaksanaan Kegiatan Kader BKL di Kampung KB Merupakan kegiatan pertemuan dengan kader BKL di kampung KB yang dilaksanakan oleh Kab/Kota dengan nara sumber dari BKKBN Prov.Sumbar.Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kader BKL Kampung KB tentang materi Lansia Tangguh. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 kab/kota yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan kader BKL di Kampung KB

j.

Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan PPKS di Kampung KB Merupakan kegiatan

pertemuan PPKS yang dilaksanakan di 16

kab/kota dengan tujuan meningkatkan fungsi balai penyuluhan dalam peningkatan PPKS di kampung KB. Adapun peserta dari kegiatan ini adalah para kader, tokog masyarakat, mitra kerja yang mempunyai perhatian tentang PPKS

k. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan PPKS Ke Kab/Kota Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim provinsi untuk melakukan pembinaan dan kujungan ke PPKS di kab/kota

l.

Workshop PPKS Percontohan Kampung KB Merupakan kegiatan berbentuk workshop yang dilaksanakan di kampung KB. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pengelola PPKS tentang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di PPKS sehingga PPKS di kampung KB dapat berjalan secara optimal sesuai dengan fungsi PPKS itu sendiri.

24


m. Dukungan Kegiatan PPKS Kecamatan Merupakan kegiatan dalam memberikan

dukungan kepada PPKS

kecamatan sehingga PPKS di kecamatan dapat memiliki sarana untuk operasional PPKS

n. Pertemuan dan Konseling Keluarga PPKS Merupakan kegiatan pertemuan dan konseling yang dilaksanakan di PPKS Provinsi dengan peserta yang berasal dari kader, keluarga, anggota masyarakat lainnya .

2. BINA KETAHANAN REMAJA a. Ajang Temu Kreatifitas Tingkat Nasional yang direncanakan pada bulan Oktober 2017 Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh BKKBN Pusat dalam bentuk pertemuan dan penampilan semua bakat dan kreatifitas remaja seluruh Indonesia, dikegiatan ini bagi Kab/Kota yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan ini dengan biaya APBD Kab/Kota bisa berkoordinasi dengan Subbid BKR.

b. Fasilitasi Program GenRe bagi Uda Uni GenRe Tingkat Provinsi. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk meningkatkan Promosi Program GenRe melalui jaringan komunikasi antara Uda Uni Sumatera Barat dengan menobatkan salah satu Uda Uni Kab/Kota menjadi Uda Uni Duta GenRe sebagai Icon/Figure bagi Remaja Sumbar dalam mensosialisasikan Program GenRe. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan Bulan November 2017.

c. Ajang Temu Kreatifitas dan PIK R/M dan Kemah Bakti Saka Kencana PIK R/M Tingkat Provinsi. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk saling bertukar pengalaman diseputar masalah remaja, antar PIK Remaja/ Mahasiswa, se Sumatera Barat sehingga para remajaakan lebih mengetahui, memahami dan meningkatkan wawasan serta dapat

25


menyebarluaskan mensosialisakan Program GenRe kepada teman sebayanya

baik

disekolah/kampus

maupun

dilingkungan

tempat

tinggalnya tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Triad KRR dan Life Skill serta pengalaman lainnya yang mereka dapat dari kegiatan ini. Kegiatan ini akan dilaksanakan disalah satu Kabupaten/Kota yang memiliki tempat yang memungkinkan Pertemuan Kreatifitas Remaja se Sumatera Barat sekitar 500 (lima ratus) remaja sebagai peserta dari semua pengelola, PS/KS PIK R/M Kab/Kota, Anggota Saka Kencana dan Pengelola PS/KS PIK Mahasiswa Provinsi, serta Duta GenRe. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus.

d. Pemilihan Duta GenRe Tingkat Nasional yang direncanakan pada bulan Oktober 2017 Kegiatan ini dilakukan untuk mengapresiasi pemenang Duta GenRe terpilih provinsi untuk mengikuti ajang pemilihan Duta GenRe Indonesia. Dikegiatan ini bagi Kab/Kota yang ingin berpartisipasi dan ingin memberikan dukungan/supporter untuk kegiatan ini dengan biaya APBD Kab/Kota bisa berkoordinasi dengan Subbid BKR.

3. PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Berbagai

upaya

telah

dilakukan

pemerintah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, baik langsung maupun melalui programprogram yang dirancang untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam upaya meningkatkan taraf ekonomi. Sejalan dengan nawacita Presiden yang ke 7 (tujuh)

“mewujudkan

kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, BKKBN melalui Program UPPKS berpartisipasi mendorong usaha mikro ekonomi yang aktif dalam program KB untuk tumbuh dan berkembang dengan tujuan meningkatkan taraf hidup anggota kelompok usaha menuju kemandirian ekonomi. Pada hakekatnya, peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan keluarga merupakan terobosan untuk mempercepat transformasi kegiatan non sosial ekonomi. Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi melalui

26


kelompok UPPKS ini bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat, dan keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Berbagai

upaya

dan

strategis

dalam

mensosialisasikan

Program

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akan terus dilakukan, dintara kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Kemitraan Harganas Tk Kab/kota, Provinsi dan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kepres No. 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) telah menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional. Dengan adanya peringatan Hari Keluarga yang dilaksanakan mulai dari tingkat Kab/Kota sampai tingkat Nasional diharapkan dapat menumbuhkan sikap keluarga mengenai arti pentingnya sebuah keluarga dan setiap keluarga dapat melaksanakan fungsi-keluarga secara maksimal

2. Forum Pengembangan dan Pembinaan Kegiatan Kemitraan Bagi Pengelola dan Anggota Kelompok UPPKS di Kampung KB Selain modal usaha, permasalahan yang muncul dalam menggerakkan kelompok UPPKS adalah jaringan kemitraan yang terbatas sehingga dapat mengahambat pertumbuhan dari kelompok itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan atau meluaskan jaringan kelompok UPPKS, baik dari segi permodalan maupun wilayah pemasaran serta membantu keluarga-keluarga kelompok UPPKS dalam pengelolaan ekonomi

3. Fasilitasi Pameran dan Gelar Gelanggang Dagang Kelompok UPPKS dalam Harganas Kegiatan ini merupakan ajang promosi produk kelompok UPPKS dalam rangkaian kegiatan Harganas tingkat provinsi Sumatera Barat. Dengan memanfaatkan momentum Harganas, kelompok UPPKS dapat melakukan mempromosikan sekaligus memasarkan produk unggulan yang ada dikelompoknya. Pameran gelanggang dagang akan dilaksanakan pada

27


tanggal 20 s/d 22 Juli 2017 di Halaman Kantor BKKBN Perwakilan Sumatera Barat.

4. Dukungan Pembinaan Pada Kelompok UPPKS Dukungan biaya untuk kab/kota yang melakukan pembinaan kepada kelompok UPPKS, sehingga diharapkan antara BKKBN dengan OPD KB di Kab/Kota saling bersinergi untuk memajukan Kelompok UPPKS dan meningkatkan motivasi pengelola kelompok

28


D. ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI 1. ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (AKIE) Pada semester II ini akan dilanjutkan kegiatan yang belum rampung maupun yang belum terlaksana adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Lini Bawah Program KKBPK Bagi Mitra Kerja dan Pemangku kepentingan Tingkat Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada para Pemangku kepentingan tingkat ProvinsiSumatera Barat akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Sasarannya adalah OPD KB Kab/Kota.

b. Sosialisasi Materi Advokasi dan KIE MKJP Di Wilayah Galciltas, Khusus dan Sasaran Khusus Tingkat Kab/Kota Merupakan kegiatan lanjutan untuk bulan Juli hingga desember 2017 yang bertujuan mensosialisasikan Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK kepada para Pasangan Usia Subur yang berada pada wilayah Gaciltas dan wilayah Khususyang ada di Sumatera Barat.

c. Penggarapan Advokasi dan KIE di Wilayah Khusus Pengarapan wilayah khusus ini akan dilanjutkan ke Kabupaten yang belum dilaksanakan pada semester I untuk menyampaikan Program KKBPK ke Pasangan Usia Subur (PUS) dan masyarakat. d. Media Elektronik dan Talkshow Merupakan kegiatan lanjutan dari bulan Juli hingga Desember yang mencakup liputan penayangan Informasi program KKBPK melalui Media TV, Talkshow (Dialog) Program KKB melalui TV dengan tujuan tersampainya informasi program KKBPK Kepada masyarakat luas.

e. Pencetakan dan Distribusi Materi Program KKBPK Lini Bawah (Stiker dan Leaflet)

29


Pencetakan leaflet dan Stiker yang berisi pesan program KKBPK yang akan dibuat sebanyak 10 paket dan dibagikan kepada 427 orang Faske (Fasilitas Kesehatan) Kab/Kota.

f. Liputan MPC Advokasi dan KIE Ke Kab/kota Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan pada bulan Juli hingga Desember bertujuan untuk liputan program KKBPK oleh pengelola MPC Advokasi dan KIE ke Kab/Kota, sehingga ada dokumenyang dilakukan pada saat momen-momen tertentu.

g. Liputan MPC Advokasi dan KIE ke Harganas Kegiatan liputan MPC Advokasi dan KIE ke ajang puncak peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2017, yang akan di adakan di provinsi Bandar lampung Pada tanggal 10 - 15 Juli 2017.

h. Pengembangan dan Reproduksi Berbagai Materi dan Informasi KKB dalam Operasional MUPEN Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi program KKBPK dalam operasional Mupen. i. Liputan Media TV Melalui AKIE Merupakan kegiatan lanjutan dari bulan juli hingga Desember 2017 yang bertujuan untuk meliput program - program KKBPK tertentu sehingga informasi tersebut dapat disebarluaskan di TV Swasta.

j. Pembuatan Film Pendek Bonus Demografi Bersama Expert Merupakan kegiatan lanjutan dari bulan juli hingga Desember 2017 bertujuan melanjutkan proses penyelesaian pembuatan Film pendek bonus demografi bersama Expert

k. Pembuatan Jinggle program KKBPK

30


Kegiatan pembuatan jingle/komedi Program KKBPK bersama expert. Dengan

tujuan

menyampaikan

pesan

Program

KKBPK

kepada

masyarakat melalui lagu dan komedi diharapkan masyarakat dapat memahami pesan Program KKBPK dengan baik.

l. KIE Melalui Musik dan Kesenian Lokal Merupakan kegiatan lanjutan dalam sewa alat musik untuk kegiatan Muhib dan mendampingi pemutaran film program KKBPK. 2. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LINI LAPANGAN A. Program

Hubungan

Antar

Lembaga

lebih

diarahkan

kepada

meningkatkan kemitraan serta menjalin kerjasama dalam program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga di Sumatera Barat. Untuk tahun anggaran semester II Tahun 2017 ini, ada beberapa kegiatan pendukungnya antara lain adalah sebagai berikut : 1) Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bidang ADPIN di Kampung KB Tujuannya untuk memonitor dan mengevaluasi program KKBPK di Kampung KB dan meningkatnya pengetahuan dan wawasan petugas lini lapangan tentang program KKBPK di Kampung KB

2) Pembentukan Kampung KB Tk. Kab/Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau jorong melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas, di masingmasing Kab/Kota, dilaksanakan Tahun 2017, setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) Kampung KB.

3) Anugerah Kencana Tingkat Kab/Kota Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Kab/Kota tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi Program KKBPK melalui mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan mitra kerja dalam pengelolaan program KKBPK

31


4) Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Provinsi tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi Program KKBPK melalui mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan mitra kerja dalam pengelolaan program KKBPK

5) Anugerah Kencana Tingkat Nasional Terlaksananya pemberian Anugarah Kencana Tingkat Nasional tentang program KKBPK bagi mitra kerja, tersebarluasnya informasi Program KKBPK melalui mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan wawasan mitra kerja dalam pengelolaan program KKBPK

6) Fasilitasi/Pendampingan Penerima Tanda Penghormatan Program KKBPK Lintas Sektor Tujuannya untuk memfasilitasi dan pendampingan penerima Tanda Penghormatan Progam KKBPK

7) Refreshing Program KKBPK bagi Mitra Babinsa Kegiatan ini dilaksanakan untuk Refresing bagi Babinsa yang dirancang

untuk

menyegarkan

kembali

serta

meningkatkan

pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilan Babinsa yang dilaksanakan sebelum Bhakti Sosial TNI KB-KES

8) Posko Bhakti TNI KB-KES Meningkatnya komitmen, kepedulian, peran serta dan dukungan TNI terhadap Program KKBPK dan Kesehatan. Tersedianya Posko data KKBPK selama bulan bhakti TNI KB-Kes, meningkatnya Motivasi dan semangat petugas Posko dalam mengisi Data KKBPK selama bulan Bhakti TNI –KB-Kesehatan.

9) Penggerakan Kesepakatan Bhaksos TNI KB-KES TMMD Kegiatan ini dilakukan dalam Kesepakatan TNI KB-Kes TMMD untuk percepatan program KKBPK kepada masyarakat dan keluarga

32


bersama TNI, meningkatnya pengetahuan, sikap dan prilaku masyarakat dan keluarga terhadap program KKBPK melalui TNI.

10) Kesepakatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi. Pertemuan Pemantapan Kesepakatan KG. PKK KB Kes Tk. Provinsi direncanakan pada bulan September 2017, untuk meningkatkan komitmen, menjabarkan PPM dan menyusun rencana kegiatan selama KG. PKK KB Kes.

11) Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Kab/Kota Kegiatan ini diadakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB-Kes di Kab/Kota tahun 2017 dalam rangka meningkatkan pencapaian program KKBPK di Kab/Kota, yang dilaksanakan minggu pertama bulan Oktober

12) Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kes Tingkat Provinsi. Kegiatan ini diadakan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK

KB Kes tahun 2017

dalam

rangka

meningkatkan pencapaian program KKBPK di Sumbar, yang dilaksanakan minggu pertama bulan Oktober

13) Workshop Implementasi Program KKBPK Lini Lapangan bagi Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Kab/Kota Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Lini Lapangan bagi mitra kerja tentang program KKBPK melalui Lini Lapangan dan pemangku kepentinganTingkat Kab/Kota

B. BINA LINI LAPANGAN Lini Lapangan merupakan tempat atau wadah bagi petugas untuk melaksanakan program KKBPK. Untuk itu, harus diperkuat, difasilitasi

33


dandigerakkan

karena

merupakan

ujung

tombak

program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui:

1) Pertemuan Lengkap IMP Tk. Desa/Kelurahan Kegiatan pertemuan lengkap ini merupakan salah satu bagian mekanisme operasional program KKBPK di tingkat lini lapangan paling bawah yaitu di desa/kelurahan, dimana peserta pertemuannya adalah para kader, PKB/PLKB dan Bides, yang membahas tentang evaluasi dan rencana operasional yang akan datang, dilaksanakan setiap bulan.

2) Fasilitasi Penggerakan Program KKBPK bagi Penyuluh KB/Tim Operasional Tk. Desa (TKBK) Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakan program KKBPK di tingkat Desa melalui PKB dengan melibatkan mitra terkait

3) Pembinaan Bagi Masyarakat oleh PPKBD/Kader Tk. Desa Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

pembinaan

oleh

PPKBD/Kader ke masyarakat untuk meningkatkan pencapaian program KKBPK.

4) Pertemuan KKBPK Tk. Kecamatan (Rakor Kecamatan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan di Tk. Kecamatan yang membicarakan tentang Evaluasi dan Rencana Operasional program KKBPK bulan depan. Dilaksanakan setiap bulan.

5) Pertemuan KKBPK Tk. Desa/Kelurahan (Rakor Desa) Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

bentuk

pertemuan

di Tk.

Desa/Kelurahan yang membicarakan tentang evaluasi dan rencana operasional program KKBPK bulan depan.

Dilaksanakan setiap

bulan.

6) Koordinasi Kemitraan Dengan IPKB

34


Kegiatan ini dilaksanakan untuk koordinasi dengan IPKBuntuk meningkatkan dan percepatan pencapaian program KKBPK.

7) Jambore Program KKBPK bagi PKB/IMP Tk. Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan di lapangan (jambore), guna meningkatkan pemahaman pengelola program KKBPK serta menjalin silaturrahmi dengan pengelola lainnya.

3. DATA DAN INFORMASI Data dan Informasi yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya operasional Program KB dilapangan, pada Semester II Tahun 2017 adalah sebagai berikut : a) Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Tersedianya data keluarga yang cepat, tepat dan akurat yang dilakukan oleh petugas pendata dan updating data keluarga di setiap wilayah

b) Penyajian dan Pemutakhiran Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi TK Kab/Kota Terlaksananya penyajian dan pemutakhiran hasil pengendalian lapangan (dallap) dan pelayanan kontrasepsi (pelkon) di Kab/Kota tiap bulannya yang dilakukan oleh petugas pengelola dallap dan pelkon. c) Temu Regional Program KKBPK bagi Pengelola Datin Kegiatan ini bertujuan untuk mengingkatkan kemampuan pengelola data dan informasi provinsi dan adanya persamaan persepsi dalam pencatatan pelaporan Program KKBPK d) Posko PBDKI Tingkat Kab/Kota Kegiatan ini bertujuan supaya tersedianya data posko PBDKI di Tk. Kab/Kota.

35


e) Pengelolaan Website Data Program KKBPK Tk. Provinsi Tersedianya data dan informasi Program KKBPK melalui website

f)

Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan KKBPK Terlaksananya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik di Kab/Kota.

g) Pengolahan Data Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga Pengolahan data keluarga baru dan data PBDKI b untukertujuan tersedianya data keluarga yang valid, benar dan akurat

h) Umpan Balik, Analisis dan Evaluasi Program KKBPK Tk. Kab/Kota Tersedianya umpan balik, analisis dan evaluasi data pelkon, dallap dan pendataan keluarga Tk. Kab / Kota

i)

Umpan Balik, Analisis dan Evaluasi Program KKBPK Tk. Provinsi Tersedianya umpan balik, analisis dan evaluasi data pelkon, dallap dan pendataan keluarga

j)

Monitoring Pencatatan dan Pelaporan Program KKB Terlaksananya serta termonitoringnya sistem pencatatan pelaporan yang baik di Kab/Kota

36


E. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANA TUGAS TEKNIS LAINNYA 1. PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

PROGRAM

DAN

ANGGARAN PROGRAM KKBPK a. Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2017 Tk. Nasional. Kegiatan ini diselenggarakan di BKKBN Pusat dalam rangka untuk penyusunan kegaiatan dan anggaran untuk Tahun Anggaran 2018 , dan juga untuk menyelaraskan kegiatan Strategis Nasional yang akan menjadi target kinerja Nasional dan Probvinsi. b. Workshop Perencanaan Program dan Anggaran. Kegiatan ini di fasilitasi oleh BKKBN pusat dalam untuk peningkatan SDM bagi Perencanana dan operator dalam penyusunan kegiatan dan anggaran.

2. PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI PEGAWAI a.

Pembinaan bagi pegawai, perpisahan atau pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.

b.

Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

c.

Fasilitasi bagi pegawai untuk kenaikan pangkat, pension dan lainnya.

d.

Mempersiapkan dokumen (BAST) alih kelola status PKB/PLKB dari daerah ke pusat.

3. KEUANGAN DAN BMN Untuk rencana operasional 6 bulan kedepan, subbag keuangan akan mengadakan: a. “Pertemuan Bagi Pengelola Gudang Kab/kota dan Provinsi pada bulan Juli 2017, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pengelola gudang dalam menerima, menyimpan dan mendistribusikan Alkon dan Non Alkon sesuai denagn SOP yang ada. b. Melakukan Monitoring DAK Ke kab/kota

37


Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 dengan tujuan untuk mengevalusi sampai sejauh mana pelaksanaan DAK KB dilaksankan sesuai dengan Juknis yang ada. Memantau sejauh mana pembuatan laporan dilaksankan.

c. Pemantapan SDM Subbag Keuangan dan BMN Ke BKKBN Pusat Akan dilaksanakan pada bulan September 2017. Hal ini dilakukan agar supaya petugas dapat menyesuaikan atas perobahan-perobahan peraturan yang ada, teknis pencairan anggaran yang efektif.

d. Selalu melakukan Rekons baik secara internal maupun external Dilaksankan secara rutin dan berkala (Regional pada bulan Agustus )

e. Melaksanakan Distribusi Dinamis alat kontrasepsi terutama Suntikan yang mengalami over stock ke Provinsi lain yang membutuhkan, jadwal sesegeranya.

f. Melaksanakan Distribusi Alkon ke kab/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atas kontrasepsi bagi calon peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. (Jadwal menyesuaikan).

4. UMUM DAN HUMAS Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Subag Umum dan Humas pada tahun 2017 sebagai berikut: a. Melaksanakan dan mensosialisasi dan pelaksanaan 9 (sembilan) komando kerja yaitu: Doa, tepat waktu, ramah, melayani, cepat, teliti, terbuka, inovatif dan data. b. Melaksanakan dan mensosialisasikan BKKBN,

yang

dikenal

dengan

budaya kerja atau 5 (lima) nilai

CETAK

TEGAS

yaitu

Cerdas,

Tangguh,Kerjasama, Integritas dan Ikhlas.

c. Memberikan 9 (sembilan) kebutuhan layanan prima perkantoran berupa.

38


1). Keamanan. Keamanan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pekerjaan, untuk itu selalu ditingkatkan sistem keamanan ke arah yang lebih baik. Begitu juga penertiban area parkir. 2). Tamu dan Protokoler. Sejak bulan Juni tahun 2016, pelayanan kepada tamu telah ditingkatkan mengingat banyaknya tamu yang berkunjung ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dan belum terdatanya dan belum terlayaninya tamu dengan baik. Pada lobbi kantordisediakan kursi tamu dan buku tamu. Semua tamu yang datang mengisi buku tamu terlebih dahulu dan setelah itu petugas menunjukkan atau mengantar tamuke ruangan atau orang yang akan ditemui. Setelah tamu menyelesaikan urusannya kembali lagi ke lobbi untuk mengisi kotak kepuasan. Tamu bisa memilih diantara 3 warna emoticon untuk menunjukkan tingkat kepuasan yang diperoleh. Hal ini diharapkan dapat mengukur pelayanan yang telah diberikan kepada semua tamu yang datang berkunjung ke Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. 3).Surat Menyurat dan Korespondensi Kegiatan surat menyurat dan korenpondensi dimulai dari memproses, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat, baik surat masuk maupun surat keluar. 4).Kendaraan dan Perjalanan. Menyiapkan pelayanan kendaraan, pemeliharaan, perbaikan dan pengusulan penghapusan bagi kendaraan yang rusak berat. 5). Listrik, Air dan Telepon. Pemenuhan langganan daya dan jasa di lingkungan kantor, perlu dilakukan pengaturan penggunaan jaringan listrik, air, telepon, AC, Kipas Angin, CCTV dan Soundsistem serta perawatannya. 6). Kebersihan, Keindahan dan Keasrian. Untuk bisa bekerja nyaman dan menyenangkan dipengaruhi oleh kebersihan, keindahan dan keasrian ruang kerja dan lingkungan kantor. Kebersihan kantor harus selalu terjaga. Taman-taman tertata dengan baik. Bunga dirawat dan dijaga agar tidak ada yang mati.

39


7). Gedung, Alat Kerja dan Perkantoran. Pemeliharaan Gedung, kelengkapan dan kesiapan alat kerja dan perkantoran akan terus ditingkatkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bagian umum. 8). Kehumasan. Humas merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan karena merupakan penghubung antara publik dengan instansi. Dalam rangka meningkatkan publikasi kegiatan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dilaksanakan penayangan informasi KKBPK melalui media cetak/surat kabar, media elektronik dalam bentuk antara lain: 

Konferensi Pers



Liputan Pers, pada setiap momen strategis.



Penerbitan Buletin Juang kencana



Penerbitan Rubrik Gema Kencana/Gebyar Kampung KB.



Rubrik Society Program KKB



Buletin Kaba Kabe (IPKB).



Penulisan Artikel dan Rubrik



Penerbitan Advetoria.



Langganan Koran Lokal dan Nasional.



Pembuatan dan Pemanfaatan Spanduk.



Penyusunan Kliping Pers.

9). Pimpinan. Agar pimpinan dapat bekerja dengan baik, maka kegiatan pimpinan harus teragenda dengan baik, kebutuhan pimpinan harus terlayani secara cepat sehingga tugas-tugas dapat terlaksana tepat waktu.

d. Review Program KKBPK

40


Kegiatan Review dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan program semester I (pertama) dan menyusun rencana aksi Semester II serta memperkuat komitmen pelaksanaan program KKBPK

e. Pertemuan pengelola Umum, Humas dan Keprotokoleran Tingkat Provinsi Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola umum, Humas, Keprotokoleran baik di tingkat kab/Kota maupun Provinsi, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

f. Bimbingan terpadu Program KKBPK Tkt Kab/Kota Kegiatan ini dilaksanakan di SKPD KB Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya

g. Bimbingan Tekhnis Wilayah Program KKB ke Kab/Kota Kegiatan ini juga dilaksanakan di SKPD KB Kabupaten/Kota, merupakan bimbingan yang dilakukan untuk pelaksanaan program KKBPK

F. PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA KERJASAMA INTERNATIONAL BKKBN Untuk semester II ( 6 bulan ke depan) dari Juli – Desember 2017, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, khususnya di Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) yang akan dilaksanakan antara lain :

I. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan selama semester II (Juli s.d Desember 2017) antara lain sebagai berikut ; 1)

Pelatihan progran KKBPK Bagi Toma dan Toga Pelatihan

program

Kependudukan,

Keluarga

Berencana

dan

pembangunan keluarga (KKBPK) Bagi Toma dan Toga bertujuan untuk menambah dan memperbaharui pengetahuan dan wawasan peserta

41


dalam melakukan advokasi dan KIE konseling tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), guna disebarluaskan kepada masyarakat, tahun ini pelatihan Toma dan Toga lebih di arahkan untuk pengurus tingkat Kecamatan, yang akan dilaksanakan bulan September 2017

2).

Pelatihan Teknis Program Pembangunan dan pemberdayaan Keluarga

Pelatihan ini dirancang untuk melatih pengelola Program pembangunan dan Pemberdayaan keluarga agar mereka terampil dan mampu melakukan advokasi dan KIE atau meyakinkan masyarakat setempat dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan penggarapan program KKBPK di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.

3).

Pelatihan Teknis Penyegaran ProgramKKBPKbagi PKB/PLKB/PPLKB Pelatihan teknis penyegaran Program KKBPK bagi PKB/PLKB/PPLKB ini dirancang untuk menyegarkan kembali serta meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilan Penyuluh Keluarga Berencana / Petugas

Lapangan

Keluarga

Berencana

dalam

memantapkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola Program KKBPK di wilayah tugasnya.

Pelatihan

ini akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan

jumlah peserta sebanyak 90 orang atau 30 orang per angkatan dengan lama pelatihan masing-masing selama Lima hari, yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017.

4)

Pelatihan teknis Non Medis bagi tenaga Klinik Pelatihan teknis non medis merupakan salah satu sistem informasi manajemen program KKBPK. Program ini dirancang untuk meningkatkan

42


pemahaman dan keterampilan bagi tenaga klinik dalam melakukan teknis Pencatatan dan PelaporanProgram KKBPK di Wilayah tugasnya. Sistem Informasi Manajemen program KKBPK ini terdiri dari; Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Klinik sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, dan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan.

Pelatihan teknik non medis tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, dengan lama

pelatihan

masing-masing

selama

empat

hari,

yang

akan

dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. 5).

Pelatihan teknis Program KKBPK bagi PLKB (Non ASN) Pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi PLKB Non ASN ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan pada calon Penyuluh Keluarga Berencana, agar dapat melaksanakan fungsi penyuluhan dan pengolahan Program KKBPK di Desa / Kelurahan/Nagari wilayah kerjanya.. Pelatihan teknis ini merupakan pelatihan yang wajib di ikuti oleh PLKB Non ASN. Pelatihan Teknis Program KKBPK Bagi PLKB (Non ASN ) Tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, dilaksanakan selama 4 hari pada bulan Juli 2017.

6).

Pelatihan Pemetaan Program KKBPK menggunakan Devinfo Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan wawasan pengelola program KKBPK terutama para petugas lapangan (PKB/PLKB/PPLKB) dalam menggunakan IT. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

7).

Pemetaan Identifikasi Kompetensi PKB/PLKB Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melihat sampai sejauh mana kemampuan petugas lapangan (PKB/PLKB) dalam mengelola program

43


KKBPK di daerahnya masing-masing. Melalui kegiatan ini, kita dapat melihat kemampuan seseorang dalam melaksanakan program KKBPK. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. 8).

Diseminasi hasil Penilitian tahun 2016 Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi maupun gambaran tentang program KKBPK kepada para pengelola program KKBPK melalui hasil Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016 lalu oleh mitra terkait. Direncanakan kegiatan ini dilaksanakan pada Agustus 2017

9).

Pelatihan Teknis MOW bagi Dokter Pelatihan Teknis MOW bagi Dokter melalui pemakaian laparoscopy ini dirancang untuk mempersiapkan peserta (Dokter, Bidan,dan Perawat Anestesi) sehingga mereka terampil dalam melakukan tindakan Tubektomi dengan memakai alat laparoscopy dengan anestasi lokal sesuai standar serta mampu menangani masalah komplikasi, efek samping dan masalah kesehatan

lainnya

yang

berhubungan

dengan

tindakan

melalui

laparoscopy. Pelatihan teknis MOW tahun ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang yang terdiri dari 4 tim (Dokter SpOG, Bidan dan Perawat), dengan lama pelatihan masing-masing selama lima hari pelatihan, dan pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2017.

II. Kegiatan dan Pengembangan dan Penelitian pada Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Untuk semester II ke depan (Juli s.d Desember 2017), Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, tidak saja melakukan pelatihan dan pengembangan SDM bagi pengelola Program KKBPK di Sumatera Barat, juga mengadakan pengembangan dan penelitian yang menyangkut tentang Program KKBPK, antara lain yang akan dilaksanakan : 1) Penelitian Ketersediaan Alkont di Fasilitas Kesehatan pada Era JKN.

44


Kegiatan ini akan dilaksanakan menunggu surat dari Pusat, karena para penelitinya akan di panggil ke Pusat, supaya ada keseragaman untuk seluruh Indonesia 2). Penelitian kampung KB Sama dengan kegiatan di atas, bahwa penelitian ini dilaksanakan menunggu surat dari Pusat, mengingat penelitinya akan di panggil ke Pusat 3). Penelitian tentang pemahaman PUS terhadap 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini akan dimulai pada bulan juli 2017 bekerjasama dengan Ketua IPADI (Ikatan Peminat Ahli Demografi Indonesia) Sumatera Barat Bapak Prof. Agus Irianto. 4). Penelitian Peran Keluarga dalam Penyantunan Lansia Pada Keluarga Kelompok Bina Keluarga Lansia di Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Bapak DR. Alfan Miko dari Universitas Andalas. Tahun pertama (2016) penelitian ini dibiayai oleh Universitas Andalas dan tahun Kedua (2017) dibiayai dari DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

45


BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil rencana operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga merupakan program strategis yang harus menjadi perhatian bersama, dan penanganannya harus dilakukan secara multi sektor dan bersinergi. Oleh sebab itu, implementasinya membutuhkan penguatan kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan para mitra kerja.

2.

Arah kebijakan dan strategi melalui pengembangan indikator kinerja dan pengembangan kegiatan prioritas dan pembiayaannya adalah : a. Adanya perubahan pendekatan perencanaan dari money follow function menjadi

money

follow

program,

dimana

pendanaan

berdasarkan

pertimbangan prioritas program dan kegiatannnya. b. Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik (dimana Program KKBPK harus dapat

dilaksanakan dengan mobilisasi

seluruh potensi dan sumber daya, baik dilingkungan BKKBN maupun dengan mitra di seluruh tingkatan wilayah), tematik (dimana program KKBPK akan difokuskan pada tema sesuai dengan sasaran pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB yang ditetapkan dalam RPJMN), terintegrasi (dimana BKKBN mengembangkan keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan dengan lintas sektor terkait dan spasial (dimana program KKBPK akan lebih difokuskan pada wilayah kab/kota, kecamatan dan desa/kelurahan atau wilayah tertentu yang menjadi prioritas).

3.

Program strategis Pengendalian Penduduk, Keluaarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang harus ditingkatkan pada tahun 2017 adalah: a) pengintegrasian isu kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga Pembangunan Kependudukan di kabupaten/kota terintegrasi dengan isu-isu strategis pembangunan yang lain; b) pengembangan materi pendidikan kependudukan melalui berbagai media dan jalur pendidikan, c) peningkatan komitmen lintas sektor dan mitra kerja dalam pengembangan kajian analisis dampak kependudukan terhadap berbagai aspek dan isu aktual, serta

46


d)pembangunan model solusi strategis kependudukan sangat dibutuhkan sebagai rekomendasi pembangunan daerah.Juga agar dipantau setiap tahun apakah Grand Desain Pembangunan Kependudukan yang sudah disusun, digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan di daerah.

4.

Untuk memastikan tercapainya sasaran pengendalian kuantitas penduduk, penurunan fertilitas dan unmet need, maka perlu dilakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, dengan menetapkan Standarisasi Pelayanan KB, peningkatan cakupan KB MKJP, penguatan supply chain management, dan peningkatan cakupan pelayanan KB JKN. Untuk itu, perlu ditindaklanjuti melalui kegiatan strategis: a) membuka akses seluas-luasnya agar dapat memperoleh pelayanan KB, termasuk terjaminnya distribusi alokon ke faskes, pemenuhan sarana alkes, serta sistem penapisan yang baik, b) meningkatkan kompetensi tenaga pelayananKB, c) memfasilitasi pembiayaan melalui INA CBGs dan kapitasi/ non-kapitasi BPJS Kesehatan, serta, d) menggalakkan pelayanan KB JKN melalui faskes pratama, dan faskes rujukan tindak lanjut, serta kerjasama kemitraan dalam menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

5.

Dalam rangka menjamin kesertaan ber-KB di era JKN, perlu dilakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota, provider, dan masyarakat agar komitmen untuk menyediakan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, dapat didukung oleh komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah, sehingga seluruh kebutuhan pelayanan kontrasepsi dapat didukung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya.

6.

Dalam

rangka

kependudukan,

menghadapi sosial,

tantangan

ekonomi

serta

perkembangan teknologi

dan

dan

dinamika

informasi,

maka

pembangunan keluarga harus menjadi prioritas dan menjadi amanah yang harus dijalankan oleh BKKBN. Pembangunan keluarga yang dijalankan oleh BKKBN hendaknya menjadi pendukung utama dari upaya Pemerintah dalam melakukan revolusi mental. BKKBN sebagai lembaga Pemerintah harus mampu bekerjasama dengan institusi terkait maupun mitra kerja untuk pemberdayaan keluarga. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014

47


dan dengan memperhatikan situasi otonomi daerah, Pembangunan Keluarga diarahkan

untuk

dapat

melembagakan

dan

memberdayakan

NKKBS,

memberdayakan fungsi keluarga, memandirikan keluarga, memberdayakan kearifan lokal, meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup mulai anak balita, remaja dan lansia. Kesemuanya ini termasuk peningkatan pengetahuan dalam hal pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Demikian pula remaja dalam persiapan perencanaan keluarga, serta mengantar lansia dan keluarganya agar menjadi tangguh sehingga terwujud keluarga yang berketahanan dan sejahtera.

7.

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga, serta kebijakan dan strategi menggunakan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015, perlu dilakukan: updating data atau pembenahan data basis dan pelaporan statistik rutin melalui monitoring dan evaluasi terhadap data statistik rutin yang sudah ada; kuantitas dan kualitas SDM sektor pencatatan dan pelaporan di semua lini; Pemerintah daerah diharapkan membuat evaluasi menggunakan analisis multi indikator, untuk melihat kesesuaian antara pencapaian program dan realisasi anggaran; adanya wacana dilakukan perbaikan pemutihan CPR (PA/PUS) terutama yang pencapaiannya yang terlalu tinggi.

8.

Untuk memperkuat pembangunan program KKBPK, sesuai amanat UndangUndang Nomor 52 Tahun 2009, dan tindak lanjut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi segera melakukan langkah-langkah sistematis untuk mengantisipasi konsekuensi dari amanah Undang-Undang tersebut, sehingga pada tahun 2017 ini, telah dilakukan inventarisasi tindak lanjut yang menjadi penjabaran amanah dan pembagian urusan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

9.

Dalam rangkapenguatan program KKBPK di tingkat kabupaten dan kota, Tim Pemantauan DAK BKKBN Provinsi yang bertanggung jawab melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi, sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan DAK, dapat terdeteksi sejak dini dan diterapkan sanksi bagi Pemerintah kabupaten dan kota.

48


10. Merujuk kepada Forum Diskusi Wilayah Binaan, dimana capaian CPR masih rendah, TFR masih tinggi, Unmet Need masih tinggi, ASFR 15-19 tahun makin naik, dan pilihan pelayanan alokon KB yang didominasi suntik dan pil, direkomendasikan melakukan: pelayanan KIE kesehatan reproduksi dengan pendekatan below the line kepada seluruh sasaran; mengaktifkan dan meningkatkan gerakan Mupen masuk desa; mengoptimalkan peta PUS dan penggerakan PKB/PLKB untuk meningkatkan pengetahuan dan peran serta masyarakat; fokus intervensi program pada daerah sasaran kuadran I dan II.

11.

Strategi dan inovasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RENSTRA BKKBN 2015-2019. Untuk itu, analisis lebih lanjut dalam penetapan strategi operasional harus dilakukan dengan seksama dan memperhatikan faktor-faktor penyebab, antara lain dengan memperhatikan budaya dan local wisdom masing-masing daerah.

49

BAA KABA ?? BAA KABE ?? DUO ANAK RANCAK BANA ..

REVIEW PROGRAM KKBPK TAHUN 2017

Recommend Documents