MATERI TELAAH PROGRAM KKBPK TAHUN 2016 BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA Jakarta, 5 September 2016 A. LATAR BELAKANG
Penduduk merupakan asset terpenting suatu bangsa, pentingnya penduduk baik dilihat dari kuantitas dan kualitas akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, secara kuantitas penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta pada tahun 2010 (BPS, 2010). Jumlah yang besar ini merupakan asset yang istimewa seandainya diimbangi dengan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya kualitas Sumber Daya Manusia yang dinilai melalui Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP menempatkan Indonesia pada urutan ke 124 dari 187 negara. Tantangan terbesar dalam upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah kuantitas serta struktur penduduk (komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur). Hal ini ditandai dengan munculnya gejala “triple burden” yakni situasi dimana proporsi dan jumlah balita, anak, remaja dan lansia yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia produktif. Berdasarkan proyeksi Penduduk untuk tahun 2014, balita dan anak (usia 0-9 tahun) berjumlah 47,2 juta; remaja (usia 10-24 tahun) berjumlah 65,7 juta serta lansia (usia 60 tahun ke atas) berjumlah 20,8 juta jiwa. Hal ini akan berakibat pada tingginya angka ketergantungan apalagi ditambah dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai angka 23,7 juta jiwa (Bank Dunia). Untuk merespon permasalahan triple burden dan kemiskinan di Indonesia, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan dengan pendekatan siklus kehidupan yaitu pembinaan terhadap balita dan anak, remaja, lansia, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Pembinaan terhadap balita dan anak dilaksanakan melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB) yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada keluarga yang memiliki balita dan anak tentang tumbuh kembang dan pengasuhannya. Pembinaan terhadap remaja dilakukan melalui program Generasi Berencana (GenRe). Program ini yang dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kepada remajanya langsung melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) serta pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Pada prinsipnya, Program GenRe bertujuan untuk mempromosikan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) sebagai bagian penting dalam upaya penurunan TFR yang pada gilirannya akan berujung pada terciptanya keluarga kecil yang bahagia dan
sejahtera. Untuk kondisi saat ini, angka median kawin pertama perempuan adalah 19,8 (SDKI 2007) dan mengalami peningkatan menjadi 20,1 (SDKI 2012). Kondisi ini masih jauh dari angka yang ditargetkan. Selain itu, Age Specific Fertility Rate (ASFR kelompok umur 15-19) secara umum turun tidak signifikan dari 51 ke 48 per 1000 kelahiran (SDKI 2007 dan SDKI 2012), masih jauh dari angka yang diharapkan pada Rencana Strategis BKKBN yakni 30 per 1000 kelahiran. Angka kelahiran remaja di wilayah perkotaan masih rendah, namun mengalami kenaikan dari 26 ke 32 per 1000 kelahiran. Sedangkan di pedesaan walaupun turun dari 74 ke 69 per 1000 kelahiran namun masih lebih tinggi. Ini merupakan tantangan serius mengingat trend global menunjukkan bahwa secara internasional laju penurunan ASFR 15-19 tahun melambat bahkan kembali meningkat setelah periode 1990-2000 di negara berkembang (UN, 2012). Dalam upaya menyiapkan masa depan remaja, program GenRe selain mempromosikan Pendewasaan Usia Perkawinan juga merespon berbagai masalah yang sering dihadapi remaja, mulai dari pernikahan dini, perilaku seks pranikah, kasus HIV dan AIDS serta penyalahgunaan NAPZA. Pada siklus yang terakhir, yaitu pembinaan terhadap keluarga yang memiliki lansia, hal ini dilakukan sebagai respon terhadap jumlah lansia yang semakin hari semakin banyak. Berdasarkan proyeksi penduduk untuk tahun 2014 jumlah penduduk lansia yaitu 20.793 juta orang yang meningkat 7.93% dari kondisi tahun 2010 (18 juta orang). Jumlah lansia yang besar ini akan menjadi beban pembangunan apabila tidak diberdayakan. Dalam rangka memberdayakan lansia ini dilakukan pendekatan kepada keluarga yang memiliki lansia melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Lansia. Untuk ketiga pendekatan di atas, disediakan pula pelayanan yang komprehensif yang memberikan pelayanan informasi dan konseling kepada keluarga maupun sasaran langsung remaja dan lansia melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap provinsi. Satu hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga adalah masih tingginya angka Keluarga Pra-KS dan KS-I pada tahun 2014 sebanyak 28,04 juta keluarga (43,35%) dari sekitar 66 juta keluarga. Proporsi dan jumlah tersebut menjadi beban negara dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Oleh karenanya salah satu intervensi yang dilakukan adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga yang dilaksanakan melalui upaya pembelajaran usaha ekonomi produktif kepada kelompok akseptor KB khususnya keluarga Pra-KS dan KS I dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Seluruh upaya yang dilakukan dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keluargakeluarga di Indonesia menjadi Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. 1
B. TUJUAN 1. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Kualitas Anak dalam memenuhi Hak Tumbuh Kembang Anak 2. Terbangunnya Ketahanan Keluarga Remaja dan Kualitas Remaja dalam menyiapkan Kehidupan Berkeluarga 3. Meningkatnya kualitas Lansia dan Pemberdayaan Keluarga Rentan sehingga mampu berperan dalam Kehidupan Keluarga 4. Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga C. ARAH KEBIJAKAN 2015 – 2019 Berdasarkan arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK, BKKBN merupakan salah satu lembaga pemerintah yang diberi tanggung-jawab untuk mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan, atau yang kita kenal dengan NAWACITA, BKKBN terutama memiliki peran dan tanggung jawab pada agenda prioritas pembangunan nomor 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Di antara 3 dimensi pembangunan nasional, BKKBN mempunyai tanggung jawab untuk menyukseskan pembangunan SDM yang berkaitan dengan revolusi mental, yang tertuang dalam agenda prioritas pembangunan ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. D. KEBIJAKAN 1. Penguatan Komitmen Para Pengelola dan Pelaksana Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur dalam mengimplementasikan program Pembangunan Keluarga 2. Penguatan Kemitraan Untuk memperluas jejaring mitra kerja untuk secara bersama-sama menyelesaikan suatu persoalan dan mencari solusi yang cerdas dalam menyelenggarakan program Pembangunan Keluarga 3. Peningkatan Akses Pelayanan Untuk memperluas ketersediaan fasilitas pelayanan dalam program Pembangunan Keluarga 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Untuk meningkatkan mutu SDM, sarana dan prasarana pelayanan dalam program Pembangunan Keluarga E. STRATEGI Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan program pembangunan keluarga, maka strategi yang dilakukan yaitu : 1. Meningkatkan Sosialisasi dan Penggerakan Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga di seluruh tingkat wilayah, sehingga penggerakan dan pemberdayaan pengelolaan program 2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pembangunan Keluarga menjadi prioritas. Disamping itu pelaksanaan program Pembangunan Keluarga yang mengutamakan pendekatan kepada keluarga tentunya perlu dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga keberhasilan program Pembangunan Keluarga akan sangat tergantung kepada keberhasilan menggerakan dan memberdayakan kader-kader dari masyarakat. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (misalnya melalui ToT, pelatihan, orientasi, dll) pengelola dan pelaksana program Pembangunan Keluarga. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Mitra Untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dan terukur sesuai dengan prisipprinsip transparansi, demokratisasi dan akuntabel. Menyiapkan dan Meningkatkan kualitas Data Basis dan Profil Program Pembangunan Keluarga Pengelolaan program Pembangunan Keluarga perlu dilaksanaan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka mendukung tercapainya sasaran program Pembangunan Keluarga secara tepat dan akurat melalui penataan data basis, pengembangan data basis online, pemetaan program, pengembangan profil program Pembangunan Keluarga dan ekspos best practice. Meningkatkan Kualitas Kelompok Kegiatan Dalam rangka meningkatkan kelompok kegiatan dilakukan dengan cara mengembangkan kegiatan misalnya: penyuluhan, simulasi, diskusi, keterampilan hidup dan berbagai kegiatan menurut kearifan lokal. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai khususnya fasilitasi dalam penyediaan sarana KIE dan pengembangan kelompok kegiatan agar kelompok-kelompok ini tetap berjalan. Menyelenggarakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan terus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui fasilitasi ke lapangan, monitoring dan evaluasi, dan komunikasi diantaranya melalui teleconference. Meningkatkan Pembiayaan Program Pelaksanaan program Pembangunan Keluarga akan berjalan optimal apabila didukung dengan pembiayaan yang mencukupi. Adanya keterbatasan pembiayaan mengakibatkan program Pembangunan Keluarga belum menjangkau seluruh daerah dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk mengoptimalkan pencapaian program Pembangunan Keluarga tentunya perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan dukungan pembiayaan yang mencukupi, seluruh prasyarat program Pembangunan Keluarga dapat 3
didukung dari sisi capacity building, sarana prasarana, pembinaan, pendataan dan lain sebagainya. F. DASAR HUKUM Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 47 ayat (1) menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. 2. Peraturan Presiden RI nomor 62 Tahun 2010, tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3. Peraturan Presiden RI nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 4. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 5. Peraturan Kepala BKKBN nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi G. ISU STRATEGIS Berdasarkan latar belakang, dasar hukum dan hasil dari pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, maka isu strategis yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain : 1. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan balita dan anak. Berdasarkan Survei Indikator Kinerja RPJMN tahun 2012, dari 42.234 sampel keluarga, hanya 16% keluarga yang berpartisipasi dalam pengasuhan dan pembinaan balita dan anak. 2. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita (IMR) 32 per 1000 kelahiran hidup, setiap 1000 kelahiran terdapat 32 yang meninggal. Angka ini sedikit mengalami penurunan dari hasil SDKI 2007 yaitu 34 kematian per 1000 kelahiran hidup. 3. Masih tingginya jumlah perempuan melahirkan (ASFR) usia 15 – 19 tahun yaitu 48 per 1000 wanita subur (SDKI 2012). Tidak mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2007 yaitu 51 per 1000 wanita subur (SDKI 2007). 4
4. Berdasarkan SDKI 2012, rata-rata angka kematian ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Rata-rata kematian ini jauh melonjak dibanding hasil SDKI 2007 yang mencapai 228 per 100 ribu. Pemerintah menupayakan agar AKI ini dapat menurun hingga 108 per 100.000 pada 2015 sesuai dengan target MDGs. 5. Pengetahuan dan perilaku remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. Berdasarkan hasil SDKI 2012, remaja yang tahu tentang resiko kehamilan dengan sekali berhubungan masih sekitar 35%. 6. Meningkatkannya Angka Harapan Hidup menjadi 69 tahun. Hal ini berarti adanya perbaikan derajat kesehatan namun berimplikasi kepada bertambahnya usia lansia dan angka ketergantungan 7. Meningkatnya jumlah penduduk lansia setiap tahun dan pada tahun 2014 sudah mencapai 20,79 juta (proyeksi penduduk) 8. Keluarga miskin masih tinggi ditandai dengan jumlah Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) sebesar 28.256.737 juta keluarga (42,71%) dari total jumlah keluarga sebesar 66.163.738 keluarga dan masih rendahnya KPS dan KS1 dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif. H. KERANGKA KONSEP KERANGKA KONSEP KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
INPUT Masalah Penduduk Kuantitas Jumlah Struktur Balita Remaja Lansia Kualitas : Pendidikan Kesehatan/Gizi Agama KB/CPR Ekonomi Masalah Keluarga: Pengasuhan Perceraian Aborsi Kemiskinan KDRT Gizi Buruk ASFR 15 – 19 Sex Bebas KTD Narkoba
PROSES
OUTPUT
Pola Pembinaan Keluarga
Masa Depan yang Diharapkan
Pemerintah Pendidikan Formal/Non Formal
TK/RA, SD/MI, SMP/STAN/SMA/AI/PT Optimalisasi Fungsi Keluarga
Siklus Keluarga
Pendidikan Berbasis Masyarakat
MISI Program BKB Program Genre ( PIK R/M dan BKR) Program BKL dan Lansia Peduli Program Pemberdaya an Ekonomi Keluarga
Meningkat kan: Kualitas balita & anak Kualitas remaja Kualitas Lansia & rentan, serta Kesejahter aan Keluarga
VISI
Keluarga kecil yang berketahanan dan sejahtera
BKB, PAUD, TPA, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS , Masyarakat PPKS, POSYANDU 5
I. ROAD MAP Road Map kebijakan dan strategi Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tahun 2014-2015 merupakan kelanjutan pembangunan dari RPJMN 2010-2015. Apabila di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menitikberatkan pada penataan dan pemberdayaan serta pembinaan dan pendampingan, maka mulai tahun 2014 – 2015 akan memfokuskan pada tahap pembinaan dan pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan yang menitikberatkan kepada peningkatan kualitas. Secara umum road map Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat di dalam diagram berikut ini :
Diagram
2010
2015
2020
2025
GRAND DESAIN PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 2010-2025
Road Map 2010-Penataan dan Tahap 2014 pemberdayaan serta
Road Map 2015-pembinaan Tahap 2019 dan
Road Map 2020Tahap 2025 pelembagaan dan
pembinaan dan pendampingan
pendampingan serta penataan, pemerataan, dan pemberdayaan
pembudayaan, penataan, pemberdayaan pembinaan, dan pendampingan
6
J. MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Mekanisme pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari pusat sampai dengan kelompok-kelompok kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :
PUSAT PROVINSI
PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
KAB DAN
JALUR PENDIDIKAN
KOTA PPKS
BERBASIS SEKOLAH
BERBASIS MASYARAK AT
KEC.
PPKS
DESA/KEL.
GenRe (PIK R/M)
BKR
BKB
BKL
UPPKS
a. BKKBN Pusat Menetapkan kebijakan dan strategi nasional, menyediakan pedoman dan paduan pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, melakukan pembinaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7
b. BKKBN Perwakilan Provinsi Menetapkan kebijakan dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya untuk pengembangan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya disamping melakukan fasilitasi dan pendampingan bagi kabupaten kota, BKKBN Perwakilan juga membentuk dan mengembangkan kegiatan, dan menyediakan pelayanan melalui PPKS. c. SKPDKB Kabupaten dan Kota Mengembangkan dan membina langsung kelompok-kelompok kegiatan juga membentuk dan mengembangkan kegiatan, serta menyediakan pelayanan melalui PPKS. Pada tingkat Kabupaten dan Kota langsung membentuk dan mengembangkan kelompok kegiatan baik melalui pengelola program kecamatan dan desa, maupun langsung kepada masyarakat melalui jalur pendidikan berbasis sekolah (pengembangan PIK R/M), dan basis masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan PIK R/M, BKB, BKR, BKL dan UPPKS. d. Kelompok Kegiatan Memiliki kegiatan rutin, kegiatan inovatif dan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman/panduan. K. POKOK-POKOK KEGIATAN 1. Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara umum a. PUSAT 1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja melalui workshop, seminar, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M,UPPKS dan PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS. 3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja melalui TOT dan Orientasi. 4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap 8
5)
6)
7) 8) 9)
menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari. Melakukan kajian Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluargauntuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan hambatan yang ada selama ini. Kajian ini bekerjasama dengan konsultan/pakar yang menguasai bidang Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam implikasi peningkatan ketahanan dan kesejahteraan. Pengembangan Materi dan Prototype Media KIE sebagai pedoman operasional bagi para pemangku kepentingan, mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Pemutakhiran data Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaanprogram di tingkat provinsi dan Kabupaten dan Kota dalam rangka menggali potensi daerah bagi pengembangan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
b. PROVINSI : 1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi stakeholder dan mitra kerja terkait di provinsi, Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor, workshop, seminar, orientasi, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan PPKS dengan sasaran para pengelola Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota. 2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan stakeholder dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para stakeholder dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS. 3) Meningkatkan kompetensi pengelola dan pelaksana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta mitra kerja melalui Pelatihan dan Orientasi. 4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap 9
5)
6) 7) 8)
9)
menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari. Penggandaan materi dan media KIE sebagai pedoman operasional bagi para stakeholder, mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan pelaksana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Merekapitulasi dan melaporkan data Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang akurat dan terpercaya. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Melaksanakan kegiatan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan memanfaatkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di tingkat provinsi Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan program di tingkat Kabupaten dan Kota dalam rangka menggali potensi daerah bagi pengembangan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
c. KABUPATEN DAN KOTA 1) Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait di Kabupaten dan Kota melalui Rakerda, Rakor, orientasi, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL), PIK R/M, UPPKS dan PPKS dengan sasaran para pengelola program di tingkat Kecamatan. 2) Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Tribina, PIK R/M, UPPKS dan PPKS. 3) Meningkatkan kompetensi melalui Pelatihan dan Orientasi bagi pengelola UPPKS, PPKS, PIK R/M, Kader Tribina,dan Pendidik Sebaya (PS) serta Konselor Sebaya (KS). 4) Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina dan UPPKS agar PUS anggota kelompok Tribina dan UPPKS tetap menjadi peserta KB aktif dan meningkatkan penggunaan kontrasepsi MKJP, sehingga menjadi peserta KB Lestari. 5) Penggandaan materi dan media KIE serta dapat memodifikasi dengan memanfaatkan kearifan lokal tanpa merubah substansi materi sebagai pedoman operasional bagi para pemangku kepentingan, mitra kerja, sektor terkait, pengelola dan pelaksana dalam melaksanakan program. 10
6) Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program dan PPKS. 7) Menyiapkan data program yang akurat dan terpercaya. 8) Memanfaatkan balai penyuluhan KB (DAK) sebagai Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). 9) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langsung pelaksanaan dan pengelolaan program di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam rangka menggali potensi daerah bagi pengembangan program. L. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu upaya dalam merespon situasi kependudukan saat ini, melalui pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, serta Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa. Pada kenyataannya upaya-upaya ini menemui kendala pada pelaksanaannya, sehingga berjalan belum maksimal. M. RENCANA STRATEGIS Dalam rangka mendukung keberhasilan Program KKBPK, maka Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai target dan sasaran yang telah teruang dalam Renstra BKKBN Tahun 2015 – 2019, seperti dibawah ini.
11
N. CAPAIAN SEMESTER I Dukungan anggaran pada tahun 2016, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sebesar Rp. 28.652.757.000,- (Duapuluh delapan milyar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sementara realisasi sampai dengan Bulan Juli 2016 adalah baru mencapai 24,99% atau sebesar Rp.7.161,707,210,- (Tujuh milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu duaratus sepuluh rupiah). O. PERCEPATAN SEMESTER II Dengan sisa waktu hanya 5 (lima) bulan ke depan maka kedeputian KSPK akan melakukan percepatan kinerja program dan anggaran sebagai berikut:
12
13
14
15
