Artikel 45 TAHUN PROGRAM KKBPK DI KULONPROGO
Menuju Era Pemberdayaan Keluarga Mardiya
Tanpa
terasa,
pelaksanaan
program
Kependudukan
Keluarga
Berencana
dan
Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kulonprogo telah memasuki usia 45 tahun sejak awal dimulainya program pada tahun 1970.. Sebuah rentang waktu yang cukup panjang untuk mencapai kedewasaan dalam penanganan program yang belakangan banyak melibatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaannya. Hingga saat ini, program KKBPK di Kulonprogo didukung oleh 5.560
Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) yang terdiri dari Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di tingkat desa 88 orang, Sub PPKBD di tingkat dusun 935 orang, dan Kelompok KB-KS di tingkat RT 4.537 orang. Ini belum termasuk dukungan dari ribuan tokoh formal/informal, pemuda dan alim ulama serta kelompok kegiatan maupun organisasi profesi. Hingga akhir Juli 2015, tingkat kesertaan KB Kulonprogo mencapai 78,70 persen dari total Pasangan Usia Subur (PUS) yang berjumlah 67.854 PUS. Sementara itu jumlah kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 572 kelompok yang beranggotakan 21.770 keluarga serta kelompok Usaha Peningkatan Pedapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 913 kelompok dengan jumlah anggota 16.901 keluarga. Khusus untuk kelompok UPPKS,
telah menyerap dana “Kredit Kencana” dari Bank
Pasar Kulonprogo tidak kurang dari 43 milyar dengan dana outstanding sekitar Rp 5,3 milyar. Ini
belum termasuk modal dari BKKBN DIY, Koperasi AKU, Dinas Nakertrans DIY, dan dana hibah lainnya yang mencapai tidak kurang dari Rp 400 juta rupiah. Berbicara tentang keberhasilan program KKBPK di Kulonprogo, akan lebih dapat kita rasakan bila sudah menyentuh pada substansi program. Dapat dijadikan contoh, sekarang ini upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kulonprogo sudah mencapai kesuksesan yang spektakuler. Sebab, merujuk data dari Kantor Kemenag Kulonprogo dapat diketahui bahwa ratarata usia menikah perempuan di Kulonprogo sepanjang tahun 2014 sudah mencapai usia 22 tahun, sedangkan yang laki-laki 27 tahun. Sementara itu upaya peningkatan peran pria dalam ber-KB sebagai bagian dari upaya mewujudkan KB Kulonprogo yang berperspektif gender, juga tidak mengecewakan. Dengan kepeloporan Rama Bima, Pandawa, Sari Mulya,
sebagai
kelompok KB Pria di Kulonprogo yang pernah meraih predikat terbaik di tingkat DIY maupun Nasional, yang dibantu oleh para motivator KB pria di antaranya Iptu Heru Mei Yanto, A.Mk, S.Pd, M.Si, partisipasi KB pria melalui penggunaan metode kontrasepsi Medis Operatif Pria (MOP) terus mengalami peningkatan secara signifikan. Apalagi setelah Kulonprogo memberikan reward kambing. Beberapa tahun terakhir, rata-rata capaian KB pria di Kulonprogo tidak kurang dari 80 akseptor, sementara sebelumnya hanya dalam kisaran antara 10 – 20 akseptor. Ini semua tentu bukan dari hasil kerja instan, tetapi merupakan perjuangan panjang yang dipelopori oleh para tokoh KB Kulonprogo di awal program seperti Bapak R. Adi Waluyo, Kahono, dan Sudiharjo, BA yang tidak pernah mengenal kata menyerah demi suksesnya program KKBPK. Semangat perjuangan mereka tetap membakar hati para Penyuluh KB dan kader IMP, sehingga keberhasilan program tetap dapat dibanggakan. Hingga tahun 2015, paling tidak sudah ada 20 negara yang tergabung dalam International Training Programme (ITP) pernah berkunjung ke Kulonprogo untuk belajar tentang program KKBPK. Sebut saja di antaranya,
China, Vietnam, philipina, Malaysia, Ghana, Zaire, India, Pakistan, Ethiopia, Mesir, Thailand, Bangladesh, Bhutan, Nepal dan Burma. Ini belum termasuk negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan lain-lain yang berkunjung ke Kulonprogo dalam kapasitasnya sebagai pengkaji/peneliti tentang bagaimana pengelolaan dan manajemen operasional program KKBPK di Kulonprogo. Sejak memasuki era otonomi daerah yang ditandai dengan meleburnya BKKBN Kulonprogo dalam wadah Dinas Dukcapilkabermas pada tahun 2004 lalu, program KKBPK telah mendapat perhatian yang selayaknya. Bahkan mulai tahun 2008, sejak terbitnya Perda No 4 Tahun 2008 di mana program KKBPK diampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB), perhatian ini telah meningkat cukup signifikan seiring dengan semakin meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program KKBPK. Perhatian ini menjadi lebih meningkat lagi setelah pemberlakuan Perda No 16 Tahun 2012 di mana program KKBPK diampu oleh Bidang KB-KS BPMPDPKB yang terdiri dari 4 (empat) Sub Bidang yakni Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan KR, Sub Bid Pelayanan KB dan Kelembagaan KB, Sub Bid Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Sub Bid Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Visi Kabupaten Kulonprogo yang tertuang dalam RPJMD 2011 – 2016 yakni “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” secara implisit telah menegaskan pentingnya KKBPK dalam membangun Kulonprogo dimasa depan.
Terlebih dalam misi ketiga, yakni “Mewujudkan
sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan”
salah satu kebijakan yang diambil adalah meningkatkan pelayanan KB, yang
artinya program KKBPK telah mendapat perhatian yang cukup dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas. Sekarang ini, program KKBPK di Kulonprogo telah memantapkan diri menuju era pemberdayaan keluarga. Pemberdayaan ini mencakup aspek yang sangat luas, karena tidak hanya bertumpu pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga hal-hal yang bersifat psikis. seiring dengan pemberlakuan visi baru program KB “Keluarga Berkualitas 2015” dan misi ‘Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”, upaya pemberdayaan keluarga di Kulonprogo agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, makin diintensifkan dan ditangani secara secara lebih terpadu. Ambil saja contoh, dalam pemberdayaan ekonomi keluarga misalnya, kelompok UPPKS mendapat dukungan permodalan dari Bank Pasar Kulonprogo, dukungan peningkatan kualitas produk dari Dinas Perindag ESDM dan Dinas Kesehatan, serta dukungan pemasaran dari pengusaha lokal dan instansi terkait. Ini belum termasuk dukungan manajemen dari Penyuluh KB dan BPC AKU Kulonprogo yang telah dengan gigih terus melakukan pembinaan terhadap kelompok UPPKS di Kulonprogo, sehingga para anggotanya aktif mengembangkan wirausaha. Saat ini paling tidak ada 75 % anggota kelompok UPPKS yang berusaha diluar usaha kelompok UPPKS itu sendiri, yang berarti kondisinya meningkat jauh dibanding tahun 2005 lalu yang baru mencapai 63,47%. Kemudian dalam peningkatan ketahanan keluarga, kelompok BKS khususnya BKB telah dicoba untuk dipadukan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Posyandu yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, dan ternyata telah berhasil dengan sukses. BKR juga telah dipadukan dengan pembinaan generasi muda melalui Saka Kencana serta dengan penyusunan materi pembinaan bersama dalam bentuk Buku Pengasuhan dan Pembinaan Anak Remaja yang melibatkan TP PKK Kabupaten Kulonprogo, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan, Polres, Kantor Kemenag serta BPMPDPKB Kabupaten Kulonprogo sebagai pengampu kegiatan. Kepastian program KKBPK Kulonprogo menuju era pemberdayaan keluarga, ditandai dengan menguatnya perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap kualitas penduduk dan keluarga. Berulangkali, Bupati Kulonprogo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Kabupaten Kulonprogo yang diperingati setiap tahun, selalu menandaskan hal tersebut. Pemkab Kulonprogo sangat menyadari pentingnya penduduk yang bermutu untuk mendukung pembangunan, dan untuk mewujudkannya harus melewati sebuah media, yakni keluarga. Oleh karenanya, keluarga-keluarga di Kulonprogo akan dibangun menjadi keluarga-keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera agar mampu menghasilkan insan-insan pembangunan yang tangguh, tanggap, tanggon dan berkepribadian serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berangkat dari konsep pemikiran inilah, programprogram pengentasan kemiskinan mulai digalakkan di Kulonprogo. Bentuknya yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemkab Kulonprogo bermacammacam, mulai dari Pembentukan Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, TKPK Kecamatan, dan TKPK Desa sebagai upaya Integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan (Nangkis) pada tahapan perencanaan, sinkronisasi program dan tahapan pelaksanaan serta upaya sinergitas antar pelaku (pemerintah, swasta dan masyarakat). Kemudian pembentukan Kader Penanggulangan Kemiskinan untuk meningkatkan akses orang miskin, serta pemberian Jaminan kesehatan (Total Coverage) untuk meringankan beban dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu kegiatan bedah rumah untuk meningkatkan kualitas hidup semangat gotong royong dan kepedulian sosial, pembentukan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) untuk
meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui pemberdayaan dan kegiatan ekonomi produktif. Kemudian Gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo” untuk meningkatkan semangat pembelaan dan komitmen untuk menumbuhkan perekonomian Kulon Progo dengan memprioritaskan penggunaan produk-produk lokal. Pengumpulan zakat PNS melalui lembaga Bazcam, Bazda dan pentasarufannya. Salah satu kelompok sasarannya adalah keluarga miskin, Program Desa Binaan Menuju Bebas Kemiskinan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, Pendampingan keluarga miskin oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gerakan Gotong Royong Rakyat Bersatu (Genthong Rembes) hingga One Village One Product (OVOP). Satu desa memiliki satu produk unggulan. Upaya-upaya menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri seperti Korea dan Chekoslovakia telah pula dilakukan dan sedikit banyak telah memberika hasil nyata dalam memberdayakan keluarga-keluarga di Kulonprogo melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan semangat dan etos kerja “Tirta Marga Saras” Kulonprogo hendak mewujudkan cita-citanya mengembangkan
perekonomian
dan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berimbas
pada
kesejahteraan, kemanjuan dan kemandirian keluarga. Ini patut didukung bersama, karena dari keluargalah kita bertumpu dan dari keluargalah kita dapat berharap di masa depan akan terbangun masyarakat Kulonprogo yang sejahtera dan mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya sebagaimana termaktub dalam visi jangka panjang Kabupaten Kulonprogo. Memang jalan ke arah yang dicita-citakan masih panjang. terlebih hingga saat ini Kulonprogo masih memiliki tidak kurang dari 23.845 KK atau 16,74 persen dari total keluarga 142.410 KK yang termasuk dalam kategori miskin
dan perlu segera dientaskan dari
kemiskinannya. Ini sebuah tantangan yang perlu disikapi secara bijak oleh segenap aparat
Pemkab Kulonprogo dengan membangun semangat, kerjasama dan keterpaduan untuk dapat benar-benar mewujudkan cita-cita besar Kulonprogo dalam kehidupan nyata, bukan sekedar fatamorgana. Semoga. Drs. Mardiya, Ka Sub Bid Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi BPMPDPKB Kabupaten Kulonprogo.
