JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
ISSN 2339-1723
ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI Aidil, SE, M.Si STIE Bina Karya Tebing Tinggi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengeluaran anggaran dari keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dan untuk mengetahui pelaksanaan anggaran dari program keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan analisa, didapat bahwa prosedur Pengeluaran Anggaran Kas Pada Program Keluarga Berencana Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Sudah di Laksanakan Dengan Baik. Pelaksanaan Anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan Program Keluarga Berencana Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Kata Kunci: Anggaran, Kas, Keluarga Berencana.
PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Kepadatan penduduk ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk dapat menekan jumlah angka kelahiran, yang pada akhirnya akan berdampak pada laju pertumbuhan penduduk. Dampak dari kondisi tersebut adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, alasannya karena peningkatan laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) yang menghimbau masyarakat untuk memiliki cukup 2 anak saja. Hal ini dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Selain itu, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah yang memfokuskan kegiatannya pada urusan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak
dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui program Keluarga Berencana (KB) serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera khususnya untuk Kota Tebing Tinggi, maka di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi memerlukan suatu anggaran untuk menunjang kegiatan di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Untuk melakukan hak dan kewajibannya serta melakukan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk memcapai suatu tujuan yang akan dijadikan suatu pedoman dalam melaksanakan tugas daerah. Anggaran rutin merupakan bagian perencanaan negara yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan suatu badan/instansi pemerintah, karena lancar atau tidaknya roda pemerintahan sangat bergantung pada besar kecilnya alokasi anggaran untuk pengeluaran salah satu program. Salah satu program yang terdapat di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga
43 ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
Berencana Kota Tebing Tinggi adalah Program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga miskin. Tugas pokok program ini adalah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat sehingga dapat berminat untuk ikut KB. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pendistribusian dana untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, seperti penyuluhan keluarga berencana dan pelaksanaan pembinaan terhadap balita, remaja dan lansia. RUMUSAN MASALAH 1.
2.
Apakah prosedur pengeluaran anggaran kas pada program keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi sudah dilaksanakan dengan baik? Bagaimana pelaksanaan anggaran dari program keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi?
TUJUAN PENELITIAN Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengeluaran anggaran dari keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. 2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran dari program keluarga berencana di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. TINJAUAN PUSTAKA A. 1.
Uang Persediaan (UP) Pengelola Uang Persediaan a. Bendahara Pengeluaran Untuk mengelola uang persediaan bagi satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga, menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan dapat mengangkat seorang bendahara pengeluaran pada kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, selanjutnya, sesuai
ISSN 2339-1723
kebutuhan kepala satuan kerja mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menunjuk pemegang uang muka. Di dalam pelaksanaan tugasnya pemegang uang muka bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran. 2.
Prosedur Penggunaan Uang Persediaan a. PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari bendahara pengeluaran yang dibebankan pada mata anggaran keluaran (MAK) untuk pengeluaran transito. b. KKPPN, berdasarkan SPM-UP dimaksud pada angka 1 di atas menerbitkan SP2D untuk rekening bendahara pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP. c. Penggunaan uang persediaan selanjutnya menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran. d. Bendahara pengeluaran melakukan pengisian kembali uang persediaan segera setelah uang persediaan dimaksud digunakan. e. Pengisian kembali uang persediaan dilakukan dengan mengajukan SPM GU kepada KPPN. f. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sesuai buktibukti yang sah dibebankan pada mata annggaran (MAK) definitif sesuai pagu MAK yang tersedia. g. Pembebanan dimaksud pada butir f) di atas mengurangi kredit/pagu anggaran dalam DIPA. h. Penggunaan dan penggantian uang persediaan dapat dilakukan sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA, yang dapat dibayarkan melalui prosedur SPMUP, masih cukup tersedia. i. Sisa uang persediaan yang terdapat pada akhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara selambatlambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Setoran sisa uang persediaan dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian uang
442 ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
ISSN 2339-1723
persediaan sesuai mata anggaran yang ditetapkan.
perjalanan; dan 5811–belanja barang lainnya. b. Di luar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat. c. Maksimal UP yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.
3.
Petunjuk Pelaksanaan Uang Persediaan Uang persediaan dapat diberikan dalam batasan ketentuan sebagai berikut. a. UP dapat diberikan untuk pengeluaranpengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja: 5211-belanja barang operasional; 5212-belanja bahan; 5221belanja langganan daya dan jasa; 5231belanja biaya pemeliharaan; 5241-belanja
No
Pagu (Rp Juta)
Persentase Pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP
≤ Rp. 900.000.000 > Rp. 900.000.000 ≤ Rp. 2.400.000.000 > Rp. 2.400.000.000 d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir c dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima. f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan satker/SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker/SKS dimaksud dapat mengajukan TUP. B.
Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1. Pejabat yang Mengajukan SPP Pengajuan SPP dibedakan sesuai dengan jenis pembayaran yang dilakukan. Pengajuan SPP untuk pelaksanaan anggaran belanja negara dibedakan sebagai berikut. a. Pengajuan SPP-UP/TUP/GUP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. b. Pengajuan SPP-LS belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas dilakukan oleh bendahara pengeluaran. c. Pengajuan SPP-LS belanja lainnya diajukan oleh pejabat pembuat komitmen. Sebagai bahan perbandingan, untuk pelaksanaan anggaran belanja pemerintah daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Maksimal UP
1/12 1/18
Rp. Rp.
50.000.000 100.000.000
1/24
Rp.
200.000.000
No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengajuan SPP, baik uang persediaan maupun pembayaran langsung, diajukan oleh bendahara pengeluaran. 2.
Persyaratan Penerbitan SPP Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk penerbitan surat perintah membayar (SPM), dibuat dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut. a. SPP-UP (Surat Permintaan PembayaranUang Persediaan) Surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS. b. SPP-GUP (Surat Permintaan PembayaranPenggantian Uang Persediaan). 1) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; 2) Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTB); 3) Surat setoran pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang ditunjuk. c. SPP-LS Non Belanja Pegawai Pembayaran pengadaan barang dan jasa, dilengkapi dengan: 1) kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
3 45
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
ISSN 2339-1723
2)
surat pernyataan kuasa PA mengenai penetapan rekanan; 3) berita acara penyelesaian pekerjaan; 4) berita acara serah terima pekerjaan; 5) berita acara pembayaran; 6) kuitansi yang disetujui oleh kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; 7) faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak; 8) jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 9) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 10) ringkasan kontrak. METODE Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Kol Yos Sudarso KM.3,5 Kota Tebing Tinggi. Waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan 12 April 2013, setiap Senin-Jumat mulai pukul 08.00-14.00 WIB. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi. Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian menggunakan metode kualitatif.
ini
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengeluaran Anggaran Kas Program Keluarga Berencana Dari Sistem Akuntansi Pengeluaran Anggaran Kas pada Program Keluarga Berencan yang sudah dijalankan dapat didefinisikan adanya kelemahan, yaitu bendahara Pengeluaran secara pribadi mencairkan atau memberikan uang Kas kepada Bagian yang membutuhkan uang kas untuk
kegiatan yang segera dilaksanakan tanpa adanya persetujuan atau otoritas dari pihak Pengguna Anggaran terlebih dahulu. Hal ini mungkin saja terjadi karena Pengguna Anggaran yang bersangkutan tidak ditempat atau tidak masuk kantor karena kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, cuti, sakit dan lain-lain. Hal ini sangat beresiko terhadap kebocoran kas. Kelebihan-kelebihan yang ada pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Anggaran Kas Pada Program Keluarga Berencana adalah bahwa bendahara Pengeluaran setiap harinya selalu ada pencocokan antara uang kas yang ada di pembukuan dengan uang kas yang ada di tangan Bendahara Pengeluaran. Sehingga apabila terjadi selisih ataupun kesalahan Pembukuan, akan membantu mempermudah pengecekan. Hal ini juga dilakukan untuk memperkecil resiko kehilangan kas dan mempermudah pengecekan apabila terjadi salah pembukuan. B. Efektifitasnya Sistem Akuntansi Pengeluaran Anggaran Kas pada Program Keluarga Berencan yang dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi telah efektif. Hal ini terbukti dengan berjalannya sistem tersebut dengan baik dan lancar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor antara lain : Sistem Pengeluaran anggaran Kas pada Program Keluarga Berencana yang baik, Semangat dan etos kerja serta disiplin karyawan yang tinggi untuk memperbaiki tingkat kesehatan masmyarakat, serta penerapan fasilitas kesehatan dan IPTEK yang mendukung terciptanya kesehatan masyarakat yang memadai dan lebih baik. C. Desain Sistem Sistem Akuntansi Pengeluaran Anggaran Kas Pada Program Keluarga Berencana yang ada di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana sebenarnya tidak memerlukan desain sistem, akan tetapi hanya perlu memerlukan beberapa penambahan pada sistem tersebut. Hal ini tidak lepas dari berbagai faktor pendukung lainnya. Untuk mempermudah kerja Bendahara Pengeluaran agar menjadi lebik efektif, maka Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi perlu Bendahara Pengeluaran Pembantu seperti yang telah ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam
ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
2 46
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
ISSN 2339-1723
Negeri No.55 Tahun 2008. Berikut Flow Chart Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran
Pembantu:
Sistem dan Prosedur Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD pada Pengeluaran Anggaran Kas Program Keluarga Berencana 3 1
4
SPD
SP2D SPM-UP
Uang
T
Membuat SPP-UP
Menerima Transfer Uang
Ke sub prosedur pengunaan kas di bendahara pengeluaran pembantu (kas kecil)
5
SPD
Register SP2D
SPP-UP 6
T T Dilengkapi : -
Surat Pengantar Ringkasan SPP Salinan SPP Surat Pernyataan Lampiran lain
Mempersiapkan SPJ-UP dan Membuat SPP-GU
Register SPM-UP
2
SPP-GU SPJ-UP SPM-UP
T
Seluruh dokumen yang tidak diarsipdiserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya mengikuti prosedur pengeluaran kas mekanisme GU
Ket : 1 = Berkas (SPD) yang di keluarkan dari BUD/Kuasa BUD dilanjutkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD 2 = Berkas SPP-UP beserta lampiran-lampiran lainnya di lanjutkan ke Bendahara Pengeluaran untuk di cocokan/ ditanda tangani dan diserahkan ke PPK-SKPD 3 = SP2D yang dikeluarkan oleh PPKD dilanjutkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD 4 = Uang dari Bank di Transper ke Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD 5 = Uang yang diterima Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD di persiapkan untuk dipertanggung Jawabkan
47 3 ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
JURNAL ILMIAH ACCOUNTING CHANGES April 2015, Volume 3, No. 1, 43-48
ISSN 2339-1723
6 = Setelah uang dipakai untuk kegiatan Bendahara Pengeluaran Pembantu-SKPD membuat SPJ-UP dan SPP-GU agar bisa mengambil uang kembali untuk kegiatan lainnya.
Desain Sistem untuk kelemahan-kelemahan Akuntansi Pengeluaran Anggaran Kas Pada Program Keluarga Berencana adalah bahwa bendahara Pengeluaran harus membuat bukti Pengeluaran Kas yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan bagian yang memerlukan uang kas tersebut. Sehingga uang kas yang temlah dicairkan dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang jelas, sampai di Bendahara Pengeluaran. Pada waktu penyetoran uang ke bagian yang membutuhkan uang kas (PPK SKPD), Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyerahkan bukti Pengeluaran kas tersebut ke Bendahara Pengeluaran. Semakin bertambah akuran datadata tersebut maka akan semakin akurat juga data-data Sistem Pengeluaran Anggaran Kas pada Program Keluarga Berencana yang diterapkan dan disajikan oleh Pihak Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Selain itu, perlu juga adanya pengendalian intern, pembagian tugas dan wewenang, prosedur dan kebijakan yang jelas dari pihak manajemen Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi. Hal ini dilakukan agar kelemahan dan kekurangan yang ada dapat segera teratasi dan terselesaikan. Seandainya hal tersebut di atas belum bisa terlaksana dengan baik sesusi yang kita inginkan, hal itu merupakan suatu kewajaran dari sebuah sistem karena adanya berbagai faktor, seperti kurangnya jumlah tenaga kerja di Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dan Lain-lain. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Prosedur Pengeluaran Anggaran Kas Pada Program Keluarga Berencana Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Sudah di Laksanakan Dengan Baik. 2. Pelaksanaan Anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan dengan Program Keluarga Berencana
Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan agar pelaksanaan anggaran harus tetap di pertahankan sesuai dengan kebutuhannya sehingga dana yang tersedia dapat digunakan sebagaimana mestinya.
DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Zaki. 2002. Intermediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan daerah. Salemba Empat. Jakarta. Lembaran Peraturan Meneteri Dalam Negeri tahun 2006. Mulyadi. 2002. Auditing. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24. 2005. SAP (Standar Akuntasi Pemerintahan). Redaksi Sinar Grafika. Jakarta. Permendagri Nomor 13. 2006. Pokok-Pokok Penegelolaan Keuangan daerah. Soemarso, S., R. 2004. Akuntansi Suatu pengantar. Buku 1. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD, 2007 Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. Badan Administrasi Keuangan Daerah Sumsel. Tanjung, A., H. 2009. Pentausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Untuk SKPD. Buku 1. Edisi 2. Bandung: Salemba Empat.
48 2 ANALISIS PROSEDUR PENGELUARAN ANGGARAN KAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI
