Oleh: (Tentativ) BKKBN Disampaikan pada Kegiatan Review/ Telaah Program KKBPK Tahun 2016
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta, 5-6 September 2016
BKKBN MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO.
5
AGENDA PRIORITAS KE-5: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
1. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 3. Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 4. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja
BKKBN MENDUKUNG AGENDA PRIORITAS NO. AGENDA PRIORITAS KE-3 DAN 8 : (uraikan….)
1. Membangun negara dimulai dari pinggiran. . 2. Pembangunan . . . 3. Peningkatan Kesejahteraan melalui . . .
3&8
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
(….URAIKAN VISI MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI…..)
VISI BKKBN : “MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS”.
MISI: 1. MENGARUSUTAMAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN; 2. MENYELENGGARAKAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI; 3. MEMFASILITASI PEMBANGUNAN KELUARGA; 4. MEMBANGUN DAN MENERAPKAN BUDAYA KERJA ORGANISASI SECARA KONSISTEN; 5. MENGEMBANGKAN JEJARING KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Sumber. Perka BKKBN No. 212/PER/B1/2015 tgl 11 Juni 2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.
5
RPJMN 3 TAHUN 2015-2019
Tercapainya Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang
6
Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan 1) Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional 2) Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 3) Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah 4) Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia 5) Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana 6) Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah 7) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai 8) Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB 7
SASARAN PROGRAM KKB DALAM RPJMN 2015-2019 Status Awal 2014
2015
2016
2017
2018
2019
a.Persentase laju pertumbuhan penduduk
1,49
1,38
1,27
1,25
1,23
1,23
b. Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15-49 Tahun)
2.6
2,37
2,36
2,33
2,31
2,28
c. Persentasi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) all method
61,9
65,2
65,4
65,6
65,8
66
11,4 (8,6)
10,6
10,48
10,26
10,14
48 per 1000
46 per 1000
44 per 1000
42 per 1000
40 per 1000
7,1
7,1
7
6,9
6,8
Sasaran RPJMN
d. Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
e. Angka Kelahiran Pada Remaja Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 Tahun) f. Persentase Kehamilan Yang Tidak diinginkan dari WUS (1549 Tahun)
9,91 38 per 1000
6,6
8
KONDISI SAAT INI
•
INTERVENSI
KONDISI YANG DIINGINKAN
ALUR PIKIR OPTIMALISASI PROGRAM KKBPK PERMASALAHAN
INSTRUMENTAL INPUT .
UU dan peraturan terkait 1.UU No 52 /2009 2.UU No. 23 /2014
OUTCOME
Optimalisasi PROGRAM KKBPK
KEBIJAKAN-STRATEGI-UPAYA PERKEMBANGAN LINGSTRA GLOBAL-REGIONAL-NASIONAL
ENVIROMENTAL INPUT
Implementasi kebijakan 1. OUTPUT
RENSTRA 2015-2019 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK (tampilkan matriks terbaru)
11
STRATEGI TAHUN 2016 (uraikan)
POKOK-POKOK KEGIATAN OPERASIONAL SEMESTER II TAHUN 2016 (diurutkan per kedeputian)
•
• • • • • •
Pengintegrasian isu kependudukan dalam Rencana Pembangunan Daerah Peningkatan advokasi dan KIE Kependudukan Peningkatan kemitraan (kapasitas dan peran) Pengembangan dan Pendayagunaan materimateri Kependudukan Peningkatan peran lini lapangan dalam KIE dan pelayanan Kependudukan Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi kependudukan (parameter, pofil, proyeksi) Kajian/implementasi Dampak kependudukan dan model solusi strategis
•
Pengintegrasian . . . . .
•
Kebijakan . . . .
Struktur Program Kegiatan di Provinsi Tahun 2016
16
1. Kegiatan KKN di 28 provinsi (Kecuali Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Babel, Kepri ) 1. Pembentukan tim KKN 2. Kuliah Umum 3. Sosialisasi
2. Kegiatan terkait IPDN: kuliah umum, pengembangan kurikulum, pembentukan tim kerja, sosialisasi/desiminasi, monev, 1. Pusat: Jatinangor/Jawa Barat, Cilandak/DKI Jakarta 2. Lokasi STPDN: Sumbar, Kalbar, Sulut, Riau, NTB, Papua, Sulsel 3. Perbanyakan dan sosialisasi dan implementasi modul jalur informal (Pramuka dan Pondok Pesantren)
Lanjutan….
4. Sosialisasi dan implementasi modul jalur non formal (Diklat di daerah) 1.Rakor dengan stakeholder 2.TOT di tingkat provinsi 5. Rintisan Sekolah Siaga Kependudukan 1. Pengembangan Modul (replikasi dari Sukabumi) sesuai muatan lokal 2. Perbanyakan modul 3. Sosialisasi (PGRI, Dinas Pendidikan, MGMP/Musyawarah Guru Mata Pelajaran)
6. Lomba lomba 18
Lanjutan…. 7 Forum/pertemuan Koalisi Kependudukan Kab/Kota 8 Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tk Provinsi dan kabupaten dan kota 9 Advokasi dan Sosialisasi hasil penyerasian kebijakan pembangunan sektor dengan pembangunan KKB tk Provinsi dan kabupaten dan kota 10 Pengembangan materi pengelolaan data dan informasi kependudukan 11 Pengembangan materi advokasi dan KIE perencanaan pengendalian penduduk 12 Penyusunan parameter dan profil penduduk kewilayahan 13 Desiminasi data parameter kependudukan dan profil penduduk kewilayahan kepada stakeholders/mitra sektor prioritas /forum data 14 Pengembangan model solusi strategik dampak kependudukan kewilayahan 15 Sosialisasi kebijakan dampak kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah 16 Pengembangan kebijakan analisis dampak kependudukan dan model solusi strategik analisis dampak kependudukan
1. Kegiatan 2. Kegiatan
3. Kegiatan
KESIMPULAN Dalam rangka mendukung Visi Misi Pembangunan 20152019 (Nawa Cita) maka perlu: 1. Pengintegrasian isu kependudukan kedalam rencana pembangunan daerah 2. Memperkuat perencanaan kebijakan pembangunan berdasarkan data kependudukan di seluruh tingkatan wilayah; 3. Peningkatan pengetahuan masyarakat/pemangku kebijakan tentang isu-isu kependudukan. 4. Tersedianya model-model solusi strategis analisis dampak kependudukan.
TERIMA KASIH
22
