REPUBLIK INDONESIA
AFIRMASI TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1
REPUBLIK INDONESIA
1
PENDAHULUAN
2
9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA
REPUBLIK INDONESIA
1.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan,
3
REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara “KPN adalah bagian wilayah negara yang terletak sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.” (Pasal 1) “Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah” (Pasal 14)
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 ayat 2 Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara. Pasal 361 ayat 3 Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk: a. penetapan RDTR; b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Pasal 361 ayat 7 “Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.” 4
REPUBLIK INDONESIA
PERSEBARAN WILAYAH KAWASAN PERBATASAN
5
REPUBLIK INDONESIA
DEFINISI DAERAH TERTINGGAL Kriteria Utama
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah: “Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.”
Peraturan Pemerintah Nomor. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berbunyi : “Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria : Perekonomian Masyarakat; Sumber daya Manusia; Sarana dan Prasarana; Kemampuan Keuangan Daerah; Aksesibilitas; dan Karakteristik Daerah.”
Indikator
Ekonomi
1 2 Sumber Daya 3 Manusia 4 (SDM) 5
Persentase Penduduk Miskin Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Angka Harapan Hidup Rata-rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf
Arah/ Bobot Tanda % Indikator % Kriteria + 10 20
Sumber Data
20
Susenas Susenas Susenas Susenas Susenas
20
Podes
-
10 10 5 5
-
1.5
-
1.5
Podes
+
1.5
Podes
+
1.5
Podes
-
2 2
Susenas Susenas
12 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
-
2
Susenas
13 Persentase desa yg mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen 14 Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan per 1000 Penduduk 15 Jumlah Dokter per 1000 penduduk 16 Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk
+
2
Podes
-
2
Podes
-
2 2
Podes Podes
-
10
10
Kemenkeu
+
6.67
20
Podes
+
6.67
Podes
+
6.67
Podes
+ + + + +
1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
+ +
1.43 1.43
Infrastruktur 6
Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Aspal/Beton 7 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Diperkeras 8 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Tanah 9 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Lainnya 10 Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon 11 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kapasitas 17 Kemampuan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Aksesabilitas 18 Rata-Rata jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi 19 Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km 20 Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar Karakteristik 21 Persentase Desa Gempa Bumi Daerah 22 Persentase Desa Tanah Longsor 23 Persentase Desa Banjir 24 Persentase Desa Bencana Lainnya 25 Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung
25 Persentase Desa Berlahan Kritis 27 Persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir
100 Page - 2
10
Podes Podes Podes Podes Podes
Podes Podes 100
6
PETA PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA
• Daftar Kabupaten Tertinggal 2015-2019 berdasarkan Daftar 183 Kabupaten Tertinggal dalam RPJMN 2010-2014 dikurangi daftar 70 Kabupaten Tertinggal Terentaskan Tahun 2014 dalam Kepmen PDT 141/2014 ditambah 9 DOB • Berdasarkan PP 78/2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pasal 6 ayat 2 dan 3 bahwa, “(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. (3) Penetapan Daerah Tertinggal secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden
7
REPUBLIK INDONESIA
POTRET KETERTINGGALAN
Kondisi jalan perbatasan di Kab Sintang
Asrama Siswa Di Kab Sintang
Kondisi Jalan Menuju Desa Sambi, Kab. kotawaringin
Dana Desa untuk Drainase di Kab Morowali
Kondisi Salah Satu SD di Kabupaten Berau
Kekeringan Desa di Kab Nagekeo
8
MENGAPA SEMUA ITU HARUS TERJADI? APA YANG BISA KITA LAKUKAN?? REPUBLIK INDONESIA
9
OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Transfer Daerah + Dana Otsus + Dana Desa + Pinjaman/Hibah + Swasta + Perbankan (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)
Pemerintah Pusat
Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah
Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan (+) Perekonomian daerah (+) Pembangunan Wilayah SUMATERA
(+)
(-) Pembangunan Wilayah
(+)
KALIMANTAN
Pembangunan Wilayah JAWABALI
(+) (-) Pembangunan Wilayah SULAWESI
(-)
Pembangunan Wilayah MALUKU
(-)
(-)
Pembangunan Wilayah PAPUA
Pembangunan Wilayah NUSA TENGGARA
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
10
TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA Masyarakat Tradisional
Masyarakat Berkembang
Masyarakat Maju
SDM Regulasi Institusi Teknologi Informasi Prasarana Ruang
(darat dan laut)
SDA
Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan
Berburu dan Pengumpul
Berpindah dan Bertani
Kalimantan dan Sulawesi
Pertanian dan Pertambangan
Manufaktur dan Jasa
Jawa dan Sumatera
Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)
REPUBLIK INDONESIA
Sintesis dan Daur Ulang
Setiap daerah mempunyai perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan Kecepatan (Speed) Perubahan Sosial, Ekonomi dan Budaya 11
REPUBLIK INDONESIA
KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan
Pembangunan dermaga Pembangunan dan rehabilitasi bandara Pelayanan angkutan keperintisan Penyediaan Akses Telekomunikasi Penyediaan Moda Transportasi Penyediaan akses ketenagalistrikan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara
PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL KEGIATAN PRIORITAS Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
KEGIATAN PRIORITAS Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PROYEK PRIORITAS
PROYEK PRIORITAS
Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru
Distribusi tenaga pendidik
Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu Pengadaan alat kesehatan Penyediaan akses ketenagalistrikan
Distribusi tenaga kesehatan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha
KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara PROYEK PRIORITAS Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha
KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas
PROYEK PRIORITAS Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah Penyelesaian Segmen Batas Pengelolaan Kawasan Maritim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
KEGIATAN PRIORITAS Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
PROYEK PRIORITAS Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan Kerjasama Multilateral Regulasi Eksport Import Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
12
REPUBLIK INDONESIA
2
AFIRMASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
13
REPUBLIK INDONESIA
PERAN DAK DI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
• Spirit DAK: instrumen anggaran untuk mempercepat pembangunan di daerah yang berkapasitas fiskal rendah, terutama di daerah tertinggal dan perbatasan. • Rata-rata alokasi DAK antara Daerah Tertinggal sudah lebih basar dari Daerah Non Tertinggal tetapi tidak signifikan. Seharusnya Daerah Tertinggal mendapatkan alokasi DAK yang signifikan lebih besar. • DAK diharapkan fokus untuk memenuhi pelayanan dasar di daerah tertinggal sehingga mencapai SPM, serta meningkatkan aksesibilitas menuju pusat perekonomian. • Proporsi alokasi DAK masih didominasi JawaSumatera. Diperlukan pengalokasian DAK yang lebih memihak daerah tertinggal (desentralisasi asimentris).
RATA-RATA ALOKASI DANA TRANSFER TA. 2016 (Rp Miliar) 704.514 613.789
150.833
DAU
197.358 106.519
DAK DAERAH NON TERTINGGAL
46.976
DBH DAERAH TERTINGGAL
SHARE TOTAL ALOKASI DAK PER PULAU TAHUN 2017 (%) 27,423% SUMATERA SULAWESI PAPUA NUSA TENGGARA MALUKU KALIMANTAN JAWA
17,128% 8,941% 7,845% 5,128% 11,707% 21,830% 14
KEBIJAKAN DAN ALOKASI DAK 2017
REPUBLIK INDONESIA
ALOKASI DAK TA. 2017 (Rp Juta)
DAK 2017
70.000.000 60.000.000 50.000.000
REGULER
PENUGASAN
AFIRMASI
40.000.000 30.000.000 20.000.000
Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, IKM
Pendidikan (SMK), Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Irigasi, Pasar, Energi Skala Kecil
1.
2. 3.
Perumahan dan Permukiman Kesehatan (Puskesmas) Transportasi
10.000.000 -
Dating
Reguler 4.064.321
Penugasan 8.003.933
Afirmasi 2.913.717
TOTAL 14.981.971
Nasional
20.396.248
34.466.763
3.479.199
58.342.210
Total DAK DI 122 Daerah Tertinggal tahun 2017 sebesar Rp 14,9 Triliun merupakan sumber dana yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah tertinggal
Kemendes PDTT berperan strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi DAK untuk mendukung percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
15
PERKEMBANGAN ALOKASI DAK FISIK KE DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2013-2017
REPUBLIK INDONESIA
SHARE TOTAL ALOKASI DAK PER PULAU TAHUN 2017 (%)
27,423% SUMATERA
250
SULAWESI
PAPUA NUSA TENGGARA MALUKU
KALIMANTAN JAWA
Rata-rata Alokasi seluruh bidang DAK di Daerah Tertinggal dan Perbatasan 2013-2017 (Rp. Milyar)
17,128% 8,941%
200 150
7,845%
100
5,128%
50
11,707%
-
21,830%
2013 Alokasi 81
2014 83
2015 91
2016* 191
2017 120
Perkembangan Alokasi DAK Afirmasi Daerah Tertinggal dan Perbatasan 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -
2010
2011
2012
2013
2014 2015* 2016* 2017*
Rata-rata DAK SPDT 1.288 1.724 1.950 3.918 4.124 6.366 7.371 5.517 6.366 7.371 5.517 Rata-rata DAK SPKP 12.500 8.347 16.968 17.610 *) DAK SPDT & SPKP dihapus dan diganti dengan DAK Afirmasi bidang Transportasi
Rata-rata alokasi seluruh bidang DAK di daerah tertinggal dan perbatasan telah menunjukkan keberpihakan karena terus mengalami kecenderungan meningkat setiap tahunnya DAK Afirmasi di daerah tertinggal dan perbatasan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp 2 Triliyun tahun 2013 menjadi Rp 3,4 Triliun tahun 2017. Diperlukan keberpihakan pada daerah perbatasan yang juga merupakan daerah tertinggal agar pemenuhan kebutuhan diprioritaskan untuk 187 kecamatan lokpri, 10 PKSN di 43 kabupaten/kota perbatasan.
16
KEBIJAKAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI 2017
REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN 1.
2.
Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Mendukung pemerintah daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi dan kepulauan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di wilayah periaran terhadap fasilitas perekonomian dan pemerintahan
Distribusi Alokasi DAK Afirmasi Transportasi Tahun 2017 per Wilayah Pulau (Rp. Juta) 250.000
1 2
MENU: MODA TRANSPORTASI DARAT / AIR DERMAGA KECIL / TAMBATAN PERAHU
TARGET DAN SASARAN Meningkatkan aksesibilitas di 179 kabupaten/ kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, transmigrasi yang menghubungkan: kawasan terisolir / pusat produksi menuju pusat distribusi, kecamatan dan ibukota kecamatan
200.000
LOKASI PRIORITAS 1.122 Kabupaten Tertinggal
1.10 PKSN dan 150 Lokpri Perbatasan Negara
1.39 Kawasan Transmigrasi
kawasan transmigrasi menuju pusat-pusat pertumbuhan
150.000 100.000
kawasan perdesaan di kecamatan lokpri perbatasan menuju pusat-pusat pertumbuhan
50.000 Alokasi Persentase
Jawa
Kalimant an
Maluku
Nustra
Papua
Sulawesi
Sumatera
10.824
65.437
167.341
101.208
232.488
154.467
112.334
1,3%
7,8%
19,8%
12,0%
27,5%
18,3%
13,3%
pulau-pulau kecil berpenghuni menuju kecamatan dan ibukota kecamatan
1.61 Kabupaten Kepulauan di 6 Provinsi 17
REPUBLIK INDONESIA
No.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2016 Kegiatan
NO.
Kegiatan
1
Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 5 diantaranya telah diresmikan Presiden
14
Pembangunan 1.806 rumah bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2
Pembangunan 206 Pasar Rakyat, dan 7 unit pasar kecamatan
15
Pemberian bahan bangunan kepada 293 rumah warga KAT
3
Pembangunan dan Peningkatan 36 Bandara Perintis
16
Pemberian bantuan Jaminan Hidup pada 3.507 warga KAT
4
Pembangunan/peningkatan 14 pelabuhan/dermaga
17
Pembangunan 3 Rumah Sakit (RS) Pratama, Bantuan 28 paket alat kesehatan di 7 kabupaten
5
Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan sepanjang 1.619,2 km, pembangunan jalan lintas perbatasan di Papua sepanjang 882,6 km, dan pembangunan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT sepanjang 151,1 km
18
Distribusi 1.422 orang Nusantara Sehat
6
Pengadaan 7 unit kapal di pulau kecil dan terluar
19
Pelatihan peningkatan keterampilan kerja
7
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih di 13 kabupaten
20
Pengembangan 15 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu dan penataan 100 kampung nelayan
8
Distribusi Guru Garis Depan sebanyak 6.296 orang
21
Bantuan 27 unit alat pasca panen di 27 kabupaten
9
Pembangunan Sekolah Garis Depan
22
Pemberian 11 unit bantuan traktor dan handtraktor
10
Distribusi tenaga pendidik Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) sebanyak 2.296 orang
23
Pembangunan 125 BTS di daerah tertinggal
11
Pembangunan ruang kelas baru (ruang kelas, dan meubeler) di 9 kabupaten
24
Pembangunan 12 Kawasan Internet Masyarakat di 12 kabupaten
12
Pemberian Beasiswa khusus untuk Orang Asli Papua
25
Pembangunan PLTS di 38 unit Kecamatan Lokpri dan daerah tertinggal
13
Pemberian bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibit tanaman pada 2.039 warga KAT
26
Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi 18
INDIKASI KEGIATAN DI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2017
REPUBLIK INDONESIA
No.
Kegiatan
NO.
Kegiatan
1
Pemberian bantuan input produksi di 49 kabupaten
14
Pembangunan/peningkatan 46 SMK
2
Pembangunan 20 embung dan 10 sumur bor di daerah tertinggal yang rawan pangan
15
Penyediaan layanan sesuai standar di 124 puskesmas di daerah tertinggal dan perbatasan
3
Penyulan petani/nelayan di 49 kabupaten dan pelatihan kewirausahaan
16
Pembangunan 30.000 rumah swadaya
4
Pendampingan 45 koperasi pengelola pasar rakyat
17
Pembangunan rumah bargi 2.099 KK warga KAT
5
Fasilitasi Promosi dan pemasaran dalam negeri di 100 UMKM dan fasilitasi pembuatan akta koperasi di 100 kelompok pra koperasi
18
Penyediaan air bersih di 55.820 sambungan rumah di kawasan kumuh,
6
Pendampingan penguatan kapasitas bagi 3.777 warga KAT
19
pembangunan 64 MCK di KAT
7
Pembangunan 1.185 km jalan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan
20
Penempatan 3.000 guru garus depan,
8
Pembangunan/peningkatan 7 dermaga di daerah tertinggal
21
distribusi 3.000 guru SM3T,
9
Peningkatan 48 bandara
22
Peningkatan kualitas aparatur penyelenggara usuran pemerintahan di 122 kabupaten tertinggal
10
Penyediaan layanan informasi akurasi cuaca di bandara di daerah tertinggal
23
Tunjangan khusus guru di daerah tertinggal dan perbatasan
11
Penyediaan layanan 200 bus perintis, 100 kapal perintis dan subsidi trayek perintis di 250 rute
24
Peningkatan 10 balai latihan kerja di daerah tretinggal
12
Penyediaan akses telekomunikasi di 27 kabupaten tertinggal
25
Penyediaan 55 unit mobile training unit (MTU) du daerah tertinggal
13
Pembangunan 105 unit EBT di 46 daerah tertinggal
26
Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi
Sumber : RKP 2017
19
REPUBLIK INDONESIA
Terima Kasih.
20
