9/16/2014
Definisi Hukum Dagang • Hk Dagang yg kita pelajari adalah: – Hk Dagang Barat , BUKAN:
Sejarah Hk Dagang
• Hk Dagang Adat • Hk Dagang Islam
Kuliah Hk Dagang FH UB Afifah Kusumadara, SH. LL.M. SJD.
• Hk Dagang yg kita pelajari adalah: – Hk Dagang yg disusun oleh Pemerintah • BUKAN hukum dagang yg disusun oleh kaum pedagang sendiri, yg dikenal sbg Lex Mercatoria 1
• Apakah bisa orang awam (kaum pedagang) menyusun HUKUM DAGANG ?
2
Kesimpulannya adalah: • Hukum Dagang pada awalnya justru disusun oleh orang awam (kaum pedagang) sendiri.
• LET’S THINK AND DISCUSS !!
• Sejak abad 11 kaum pedagang sdh memiliki hukum dagang (Lex Mercatoria) • Era negara kebangsaan (nation states) di abad 17 mengakibatkan Pemerintah mengambil alih penyusunan hukum dagang. 3
4
1
9/16/2014
melalui kodifikasi hukum melalui penjajahan, kodifikasi hukum tsb tersebar ke seluruh dunia. dipaksakan oleh lembaga peradilan (yudikatif)
SEKILAS HK DAGANG BARAT • Hk Dagang merupakan bagian dari HK PRIVAT, lihat ps. 1 WvK . BUKA KUHD ANDA !! • Sumber Hk Privat Barat adalah “Hukum Romawi” (Corpus Juris Civilis) . Diterima sbg dasar filosofi Hk Barat sampai saat ini. • Namun Corpus Juris Civilis tidak meregulasi secara khusus bidang perdagangan
5
• Negara Perancis yg muncul sbg kekuatan baru di benua Eropa pd abad 17 berusaha melengkapi Hk Romawi. • Pemerintahan Raja Louis XIV membuat 2 peraturan yaitu Ordonance Du Commerce (1673) dan Ordonance De La Marine (1681)
6
• Kesimpulannya: – Negara Perancis memiliki 2 kodifikasi Hk Privat: • Code Civil • Code de Commerce
• Perancis menguasai Belanda(1806-1813), sehingga kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda sampai tahun 1837.
• Tahun 1807 2 peraturan tersebut diatas dikodifikasikan menjadi Code Du Commerce oleh Raja Napoleon 7
8
2
9/16/2014
• Segera setelah merdeka, Belanda bermaksud memiliki kodifikasi hukum nasionalnya sendiri.
• Pada awalnya Wetboek van Koophandel terdiri dari 3 buku. Buku ke III dari KUHD berjudul: “Peraturan– peraturan dalam hal ketidakmampuan pedagang” .
• Pada 1 Oktober 1838 Pemerintah Belanda memberlakukan: – Burgelijk Wetboek
• Akan tetapi sejak tahun 1905, buku ke III KUHD tsb dicabut dan digantikan dg Faillissements Verordening (Peraturan Kepailitan).
– Menurut J. Van Kan, BW merupakan terjemahan dari Code Civil Perancis
• Sehingga KUHD hanya menjadi terdiri dari 2 buku saja.
9
• Berbeda dari Code de Commerce yg mengenal peradilan khusus perniagaan, Wetboek van Koophandel tidak menyediakan peradilan khusus. • Perselisihan perdagangan diselesaikan melalui peradilan umum di bidang keperdataan pada umumnya.
10
WvK di INDONESIA • Wetboek van Koophandel voor Indonesie diberlakukan di Hindia Belanda pd th 1847 berdasar asas konkordasi.
• Inilah sebabnya mengapa Hk Dagang masuk dalam bagian besar dari Hk Perdata. • Lihat juga ps. 1 WvK 11
12
3
9/16/2014
II. Ps. 2 s/d ps. 5 WvK dicabut berdasar Stb. No. 276 th 1938. • ALASAN2NYA:
Perkembangan WvK di Indonesia I. WvK yg terdiri dari 3 buku: – Buku I: Tentang Dagang pd Umumnya – Buku II: Tentang Hak & Kewajiban Pelayaran – Buku III: Tentang Kepailitan
• Ps. 2 (lama) WvK: – Pedagang adlh mereka yg menjalankan perbuatan2 dagang sbg pekerjaan sehari2 Hal ini bertentangan dg ps. 4 WvK , yg menyebutkan bhw komisioner, makelar, pelayan termasuk sbg perbuatan dagang juga.
Pd th 1906 dirubah menjadi 2 buku saja, krn buku Kepailitan dijadikan UU tersendiri.
Selanjutnya....... 13
• Ps. 3 (lama) WvK:
14
III. Dengan dihapuskannya ps. 2 s/d 5 KUHD, maka istilah “Pedagang” diganti dg istilah “Perusahaan” yg lebih luas maknanya.
– Perbuatan dagang adlh perbuatan2 mengenai pembelian barang2 utk dijual lagi . . . Dst
Pd hal dlm realitasnya banyak kegiatan perdagangan yg melakukan pembelian barang, tetapi TIDAK untuk dijual lagi, melainkan disimpan sbg aset perusahaan. Disamping itu, barang2 yg diperjualbelikan bisa juga tergolong barang tetap, bukan barang2 yg dpt dipindah-pindah. 15
16
4
9/16/2014
• Pada awalnya, WvK hanya berlaku bagi golongan penduduk NON-PRIBUMI. • Ingat !! Penduduk Pribumi di Hindia Belanda merupakan bangsa yg tidak terbelakang. Memiliki sistem hukumnya sendiri (hukum Adat) yg ditaati dan dilaksanakan.
• Bagi golongan Pribumi berlaku HK ADAT, kecuali mereka melakukan penundukan diri pada WvK. (Ingat: Ps. 131 dan 163 IS !!)
• Contoh: Jauh sblum dijajah bangsa Barat, Pribumi sudah terbiasa membuat perjanjian adat dg saudagar dari Venesia, Arab, Portugis, Cina, Inda, dsb. 17
18
• ATURAN PERALIHAN pasal II UUD 1945
PERTANYAANNYA : MENGAPA STLAH INDONESIA MERDEKA MALAH MENGADOPSI HK BELANDA (WvK), BUKANNYA MENERAPKAN HK. ORISINIL PRIBUMI ??
– Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. – (naskah asli UUD 1945)
THINK !!
19
20
5
9/16/2014
• WvK voor Indonesie diterjemahkan menjadi KUHD.
• Peraturan pengangkutan KUHD hanya melulu pengangkutan melalui perairan
• Sesuai perkembangan zaman, KUHD dirasa semakin banyak kekurangannya.
• Perbankan tidak diatur • Perlindungan merek dagang tidak diatur
• PIKIRKAN APA SAJA KEKURANGAN KUHD !! • Perlindungan konsumen tidak diatur • Larangan monopoli tidak diatur 21
22
MULAI 1990-an – Larangan perdagangan curang, seperti larangan monopoli, kartel, harga dumping, dsb
• Banyak disusun UU sektoral perdagangan. • Contoh:
– Perdagangan e-commerce tidak diatur
– UU Pasar Modal – UU Perkoperasian – Berbagai UU utk perlindungan Kekayaan Intelektual – UU Perlindungan Konsumen – ADA LAGI ??
– ADA LAGI ??
23
24
6
9/16/2014
UU PERDAGANGAN 2014 • Bahkan pada Februari 2014 sudah diundangkan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan 2014) • UU Perdagangan diharapkan menjadi payung seluruh perundangan yg mengatur perdagangan baik domestik maupun internasional. 25
7
