Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2010-2015
RENCANA CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH Formulir Rencana Strategis VISI
: Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
MISI
: 1.
TUJUAN
: 1.
Menjamin terwujudnya kepastian akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat secara optimal baik pedesaan maupun perkotaan serta menjamin kepastian penyediaan pelayanan publik dengan model pelayanan yang efektif dan efisien Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat
Dengan Indikator tujuan : a
Indek Pembangunan Manusia
b
Angka Usia Harapan Hidup
c
Rasio Lulusan S1/S2/3
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta kualitas pendidikan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-1. Pendidikan 1
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
56.12%
60.88%
65.44%
70.03%
74.79%
79.35%
84.90%
98.87%
98.89%
99.05%
99.20%
99.35%
99.49%
99.62%
95.00%
95.25%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
79.08%
79.50%
80.00%
80.50%
81.00%
81.50%
82.00%
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C 6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
56.57%
57.00%
57.50%
58.00%
58.50%
59.00%
59.50%
0.08%
0.07%
0.06%
0.05%
0.04%
0.03%
0.02%
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs
0.57%
0.55%
0.50%
0.45%
0.40%
0.35%
0.30%
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
1.32%
0.95%
0.90%
0.85%
0.80%
0.75%
0.70%
Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan
Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan
Misi 1 halaman 1 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99.02%
99.27%
99.28%
99.28%
99.34%
99.39%
99.44%
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
97.67%
97.85%
97.94%
98.11%
98.19%
98.36%
98.60%
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
95.03%
95.59%
96.09%
96.74%
97.14%
97.57%
98.10%
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
103.33%
103.50%
104.00%
104.50%
105.00%
105.50%
106.00%
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV
87.61%
88.00%
88.50%
89.00%
89.49%
90.00%
90.49%
86.14%
87.99%
89.98%
92.00%
94.01%
96.06%
99.03%
15 Angka Partisipasi Murni (APK) SD/MI/Paket A
106.73%
107.50%
108.00%
108.50%
109.00%
109.50%
110.00%
16 Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs/Paket B
99.58%
100.01%
100.21%
100.41%
100.61%
100.81%
101.01%
17 Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA/Paket C 18 Rata-rata nilai UN SD/MI
72.93%
73.00%
74.00%
75.00%
76.00%
77.00%
78.00%
7.15
7.20
7.25
7.30
7.35
7.40
7.45
7.40
7.43
7.46
7.49
7.52
7.55
7.60
19 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 20 Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK
7.55
7.57
7.59
7.61
7.63
7.65
7.70
21 Rasio Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
4.76%
10.77%
15.73%
20.25%
28.47%
37.07%
50.41%
22 Indek Pembangunan Manusia (IPM)
69.55
70.59
71.41
72.22
73.03
73.85
74.66
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta derajat kesehatan masyarakat Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-2. Kesehatan
2
1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
95.80%
61.16%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
2 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
91.27%
68.10%
92.00%
93.00%
94.00%
95.00%
3 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
80.33%
49.84%
80.00%
85.00%
95.00%
80.00%
4 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 6 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 7 Cakupan kunjungan bayi
70.83%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Meningkatkan kuantitas dan kualitas Peningkatan kuantitas, kualitas sarana, prasarana dan pelayanan sarana, prasarana dan pelayanan 95.00% kesehatan, Meningkatkan kesadaran kesehatan dan kepedulian masyarakat atas perilaku hidup sehat, Meningkatkan 95.00% peran serta dan revitalisasi 100.00% posyandu serta meningkatkan kinerja bidan dan medis 100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
84.59%
65.34%
87.00%
88.00%
89.00%
90.00%
90.00%
80.00%
Misi 1 halaman 2 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pelayanan Kesehatan Dasar 8 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
82.99%
63.25%
87.00%
88.00%
89.00%
90.00%
90.00%
9 Cakupan pelayanan Nifas
92.23%
68.28%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
92.00%
99.38%
70.99%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
80.00%
87.95%
55.74%
88.00%
88.00%
88.00%
89.00%
89.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
16.76%
55.74%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
91.53%
35.09%
69.00%
69.00%
70.00%
70.00%
70.00%
35.34%
28.74%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10 Cakupan neonatus dengan komp!ikasi yang ditangani 11 Cakupan pelayanan anak balita 12 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 13 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 14 Cakupan peserta KB aktif 15 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
Pelayanan Kesehatan Rujukan 16 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 17 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
2.79%
2.26%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
18 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 19 Cakupan Desa Siaga Aktif
93.94%
91.30%
>=90
>=95
>=90
100.00%
100.00%
100.00%
29.84%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
20 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
21 % Kecukupan Ruang Inap sesuai master plan RSUD
100.00%
100.00%
1.0000
0.9762
1.0000
1.0000
1.0000
22 Bed Occupancy Rate / BOR (% pemakaian Tempat Tidur) % Peningkatan jumlah kunjungan 23 - Pasien Rawat inap RS
72.35%
70.98%
72.40%
73.85%
75.33%
76.84%
78.37%
33.37%
9.71%
22.00%
22.00%
22.00%
22.00%
22.00%
24 - Pasien Rawat jalan RS
15.38%
7.29%
11.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
25 % penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain
35.53%
29.13%
32.22%
35.53%
31.71%
32.14%
31.58%
396
386
367
349
332
315
299
74.68
75.17
75.66
76.15
76.64
77.13
26 Angka kematian >= 48 jam setelah dirawat 27 Indek Angka Harapan Hidup
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Misi 1 halaman 3 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
9
10
11
Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan, Meningkatkan pelayanan irigasi dan mengurangi luas genangan banjir serta Meningkatkan Pembangunan Pedesaan
Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, Peningkatan pelayanan irigasi dan mengurangi luas genangan banjir serta Peningkatan Pembangunan Pedesaan
Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman
Peningkatan sarana dan parasarana dasar pemukiman
Meningkatkan dan mengefektifkan pengendalian tata ruang daerah melalui dokumen tata ruang dan penegakan penerapannya
Peningkatan pengendalian tata ruang daerah
Sasaran 3 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-3. Pekerjaan Umum
3
1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
41.71
44.91%
46.06%
48.03%
49.12%
50.21%
51.30%
2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
3.53
15.48%
16.35%
16.39%
16.42%
16.44%
16.47%
3 Rumah Tangga Per Sanitasi
80.47
87.59%
87.76%
88.01%
88.35%
88.77%
89.29%
4 Kawasan Kumuh
2.80
2.76%
2.75%
2.72%
2.69%
2.66%
2.63%
Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-4. Perumahan 4
1 Rumah tangga pengguna air bersih
90.91%
35.58%
35.64%
35.75%
35.89%
36.09%
36.34%
2 Lingkungan pemukiman kumuh
2.80%
2761.13%
2.75%
2.72%
2.69%
2.66%
2.63%
3 Rumah layak huni
96.02%
83.37%
84.17%
84.60%
84.88%
85.01%
85.00%
70.00%
72.00%
75.00%
77.00%
Sasaran 5 : Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-5. Penataan Ruang 5
1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 2 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
76.19%
60.22%
67.00%
3 Ketaatan terhadap RTRW ( realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibagi Rencana Peruntukan)
Misi 1 halaman 4 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 6 : Meningkatnya mutu pelayanan transportasi daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-7. Perhubungan
6
1 Angkutan darat
33.70%
75.64%
76.79%
77.44%
79.96%
82.34%
86.69%
2 Ketaatan Kendaraan Wajib Uji KIR
94.23%
84.07%
93.07%
92.55%
92.08%
91.63%
91.22%
Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan untuk kelancaran pelayanan angkutan orang, barang dan jasa serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan
Peningkatan pelayanan prasarana jalan serta peningkatan keselamatan lalu lintas jalan
Sasaran 7 : Meningkatnya penanganan persampahan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-8. Lingkungan Hidup
7
1 Penanganan sampah
62.14%
50.85%
68.17%
69.68%
71.00%
72.13%
2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%
50.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
8.33%
16.67%
25.00%
33.33%
41.67%
50.00%
Meningkatkan sarana dan parasarana dasar pemukiman 100.00% melalui penanganan sampah secara 0.02% bekelanjutan dengan mendorong swadaya masyarakat serta 100.00% Meningkatkan upaya pengelolaan limbah sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui pembinaan atas kegiatan/usaha yang berpotensi pencemaran pada tanah, air, dan 58.33% udara
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
16.67%
16.67%
33.33%
33.33%
50.00%
50.00%
66.67%
3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4 Penegakan hukum lingkungan Pelayanan perlindungan sumber air 5
% sumber air di hutan lindung yang dilindungi 6 % mata air di luar hutan lindung yang dilindungi
73.08%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pengelolaan persampahan
Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan penyangga 7
Pelayanan pencegahan pencemaran air: 8 Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air: Pelayanan pencegahan pencemaran udara: 9 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman, industri, pusat perdagangan dan lokasi padat lalu lintas
Misi 1 halaman 5 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 % Kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten yang bersangkutan dipantau emisinya 11 % Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara administratif terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya 12 % Usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara 13 % Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah: 14 % Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan: 15 Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti
94.23%
84.07%
93.07%
92.55%
92.08%
91.63%
91.22%
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 8 : Meningkatnya mutu tata kelola pertanahan daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-9. Pertanahan
8
1 Luas Lahan Bersertifikat 2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 3 Penyelesaian Ijin Lokasi
0.82%
0.84%
0.85%
0.87%
0.88%
0.89%
Nihil 90.0000
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.90% Meningkatkan pengelolaan Program Pengembangan Sistem pertanahan melalui koordinasi antara Informasi Pertanahan Pemerintah Daerah dengan Instansi 100.00 Vertikal
Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-10. Kependudukan dan Catatan Sipil
9
1 Kepemilikan KTP
78.85%
80.68%
81.72%
81.52%
97.42%
90.94%
2 Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
48.40%
49.02%
49.86%
50.68%
51.48%
52.26%
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
3 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
87.62% Meningkatkan ketaatan masyarakat Program Penataan Administrasi dalam administrasi kependudukan Kependudukan 53.02% melalui peningkatan pelayanan yang Sudah mudah, cepat dan berkualitas
Misi 1 halaman 6 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah 11
8
9
10
Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk, Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, Memperkuat kelembagaan
Sasaran 10 : Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan keluarga berencana Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10
1 Prevalensi peserta KB aktif
75.14
74.73
74.91
75.21
75.36
75.60
75.72
2 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
50.44
49.16
48.07
46.55
45.55
44.55
44.55
131,330
132,731
134,140
135,640
137,040 138,505
139,750
3 Cakupan peserta KB aktif
Program Keluarga Berencana
dan jejaring pelayanan KB serta Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga
Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan minat baca masyarakat Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-26. Perpustakaan
11
1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
56.04%
56.02%
55.86%
55.70%
55.55%
55.39%
55.23%
2 Pengunjung perpustakaan
71.00%
15.41%
50.00%
55.00%
60.00%
65.00%
70.00%
Menjadikan perpustakaan sebagai sarana penambah pengetahuan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Misi 1 halaman 7 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2010-2015
RENCANA CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH Formulir Rencana Strategis VISI
: Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
MISI
: 2.
TUJUAN
: 2.
Memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya daya saing dan struktur ekonomi daerah
Dengan Indikator tujuan : a
Pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan PDRB
b
Pendapatan perkapita
c d
PDRB per Kapita Persentase penduduk miskin
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 12 : Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas calon tenaga kerja Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-14. Ketenagakerjaan 1.1 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2 Pencari Kerja yang Ditempatkan
100.00% 23.32%
76.92% 37.80%
76.92% 22.03%
80.63% 25.02%
83.64% 25.37%
76.92% 25.62%
80.64% Perluasan kesempatan kerja melalui Program Peningkatan Kualitas 25.10% peningkatan kualitas dan dan Produktivitas Tenaga Kerja produktivitas tenaga kerja
Sasaran 13 : Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2
1 Koperasi aktif
83.64
85.24
86.14
87.24
87.65
88.00
2 Usaha Mikro dan Kecil
50.00
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
Revitalisasi kelembagaan dan usaha Program penciptaan iklim Usaha koperasi melalui pembinaan intensif Kecil Menengah yang kondusif
Misi 2 halaman 8 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 14 : Meningkatnya investasi di daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-16. Penanaman Modal
3
1 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Meningkatkan investasi di daerah melalui instrumentasi prosedur pelayanan investasi serta pengembangan kawasan industri dan infrastruktur
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Sasaran 15 : Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-21. Ketahanan Pangan
4
1 Regulasi ketahanan pangan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. 2 Ketersediaan pangan utama
Tidak ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
400.656
404.935
418.298
425.000
435.556
439.374
Meningkatkan produksi dan Program Peningkatan Ketahanan ketersediaan pangan secara Pangan pertanian/perkebunan berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan lokal, optimalisasi kelembagaan ekonomi pedesaan, dan fasilitasi modal usaha kelompok tani maupun UKM
Misi 2 halaman 9 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 16 : Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-1. Pertanian
5
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
6.47
6.24
27.76%
6.79
6.85
6.95
7.10
7.20 Meningkatkan produksi dan Program peningkatan produksi produktivitas pertanian melalui pertanian/perkebunan penyediaan dan pengembangan alat mesin pertanian (alsistan), peningkatan fasilitas kredit program bagi petani, dan perbaikan infrastruktur pertanian, Mengembangkan jaringan pemasaran produk pertanian melalui pola kemitraan dengan pihak III dan standarisasi mutu produk pertanian serta Optimalisasi sumberdaya pertanian baik penyuluh maupun petani, dan peningkatan gerakan budidaya pertanian organik
27.54%
27.40%
27.30%
27.45%
27.20%
Sasaran 17 : Meningkatnya fungsi pelestarian hutan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-2. Kehutanan 6
1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
4.14%
4.35%
7.36%
11.90%
14.35%
18.19%
28.82%
2 Kerusakan Kawasan Hutan
0.25%
0.24%
0.22%
0.21%
0.20%
0.19%
0.18%
93.07% 2.66
93.12% 2.48
93.17% 2.57
Optimalisasi pemanfaatan hutan dan Program Pemanfaatan Potensi lahan serta pengembangan hutan Sumber Daya Hutan tanaman secara berkelanjutan
Sasaran 18 : Meningkatnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-3. Energi dan Sumber Daya Mineral
7
1 Pertambangan tanpa ijin 2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
92.87 2.47
92.92% 3.31
92.97% 2.66
93.02% 2.81
Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pendapatan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral daerah
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Misi 2 halaman 10 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 19 : Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan di masyarakat Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-5. Kelautan dan Perikanan
8
1 Produksi perikanan 2 Konsumsi ikan
73.95%
42.89%
49.33%
56.73%
65.20%
75.02%
86.28%
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
24.64
25.15
25.32
25.37
25.66
Meningkatkan produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap perairan umum, kolam, laut dan tambak
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Sasaran 20 : Meningkatnya volume perdagangan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-6. Perdagangan
9
1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2 Ekspor Bersih Perdagangan
25.56
24.61
429,374.52
Mengembangkan sistem pemasaran Program Perlindungan Konsumen produk unggulan/andalan dan pengamanan perdagangan
Sasaran 21 : Meningkatnya kuatitas dan kualitas hasil Industri unggulan daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-7. Industri
10
1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
9.83
9.15
2 Pertumbuhan Industri
0.43
0.40
9.19 0.35
9.72
9.31
0.40
0.45
9.71 0.50
9.51 0.60
Mengembangkan industri kecil dan menengah
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Meningkatkan kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan pemberangkatan calon transmigran yang sudah dilatih
Peningkatan kerjasama antar daerah tujuan transmigrasi dan pemberangkatan calon transmigran yang sudah dilatih
Sasaran 22 : Meningkatnya pelayanan transmigrasi dan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-8. Ketransmigrasian
11
1 Transmigran Swakarsa
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Misi 2 halaman 11 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2010-2015
RENCANA CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH Formulir Rencana Strategis VISI
: Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
MISI
: 3.
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta profesional yang berlandaskan norma-norma dengan mengedepankan supremasi hukum
TUJUAN
: 3.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dengan Indikator tujuan : a
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target jangka menengah "Wajar Tanpa Pengecualian "
b
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 23 : Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-6. Perencanaan Pembangunan
1
1 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 Ketepatan waktu pelaksanaan musrenbangdes/ musrenbangcam/ musrenbangkab.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mendorong keterlibatan masyarakat Program perencanaan dalam pelaksanaan Musrenbang pembangunan daerah
Sasaran 24 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 2
1 Sistem Informasi Manajemen Pemda
2 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 3 Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD
3.00
ada 5.89%
3.00
ada 5.17%
3.00
ada 5.91%
3.00
ada 5.93%
3.00
ada 6.47%
3.00
ada 6.94%
3.00 Meningkatkan efektifitas kelembagaan melalui pengembangan sistem manajemen ada yang profesional, Peningkatan penerimaan daerah melalui 7.24% intensifikasi, ekstensifikasi dan
Peningkatan efektifitas kelembagaan melalui pengembangan sistem manajemen yang profesional, Peningkatan penerimaan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan
Misi 3 halaman 12 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi, yaitu Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang harus ada.
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
peningkatan sumberdaya penerimaan daerah serta Peningkatan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan.
5 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan, yaitu jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia. 6 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya, yang merupakan gambaran tentang jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya terhadap jumlah total pejabat yang ada. 7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan, yang merupakan gambaran tentang jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan terhadap jumlah total pejabat yang ada.
peningkatan sumberdaya penerimaan daerah serta Peningkatan profesionalisme aparat melalui kediklatan dan memberikan hak-hak pegawai sesuai ketentuan.
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, yang merupakan gambaran tentang jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan terhadap jumlah total pejabat yang ada.
Sasaran 25 : Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-23. Statistik
3
1 Ketepatan waktu penyediaan jenis dokumen statistik, yaitu dokumen Kabupaten dalam Angka, PDRB Kabupaten, dan IPM.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Menyusun dokumen statistik daerah Program pengembangan melalui optimalisasi SDM perencana data/informasi/statistik daerah dan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten
Misi 3 halaman 13 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 26 : Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-24. Kearsipan
4
1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
1.79%
1.79%
17.86%
35.71%
53.57%
71.43%
100.00%
5
5
6
7
8
9
10
Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pengelolaan arsip daerah
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Sasaran 27 : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-25. Komunikasi dan Informatika
5
1 Website Milik Pemerintah Daerah
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
2 Pameran / Expo
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Meningkatkan pemberdayaan insan Program Pengembangan kominfo dan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Media kecukupan sarana dan prasarana Massa komunikasi, pelatihan, pembinaan dan dialog interaktif serta Meningkatkan pengelolaan informasi berbasis Teknologi Informasi (TI).
Misi 3 halaman 14 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2010-2015
RENCANA CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH Formulir Rencana Strategis VISI
: Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-nilai Ketuhanan Dalam Rangka Mewujudkan “RAHAYUNING BUMI REYOG “
MISI
:
4.
TUJUAN
:
4.
Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan perempuan serta kelembagaan masyarakat, melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan di segala bidang Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Dengan Indikator tujuan : a
Indek Pembangunan Gender (Gender Related Index/ GDI)
b
Angka Pemberdayaan Gender (Gender Empowering Index/ GEM)
c d
Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan Persentase desa berstatus swasembada
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 28 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1
1 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
49.02
50.04
51.02
52.00
53.03
54.00
55.01
2 Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Keatas
92.81
98.88
98.93
98.93
99.89
99.89
99.89
3 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
78.76
87.82
90.91
91.33
92.36
93.19
94.42
14.20
15.21
17.12
18.78
20.87
22.46
24.17
0
0
1
1
1
1
1
4
4
3
2
1
1
0
4 persentase (%) ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha per tahun 5 persentase (%) pengusaha perempuan dibanding lakilaki 6 Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup 7 perempuan Jumlah perkawinan Dengan istri di bawah 16 tahun
Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui pemberdayaan pada lembaga pemerintah, sektor industri dan lembaga non formal
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
per-tahun
Misi 4 halaman 15 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
1
2
3
4
5
6
Rencana Rencana Rencana 2013 2014 2015 7
8
9
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
10
11
Sasaran 29 : Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2
1 PKK Aktif
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
2 Posyandu
99.91%
99.91%
99.91%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00% Meningkatkan usaha ekonomi Program Peningkatan masyarakat perdesaan melalui Keberdayaan Masyarakat pelatihan manajemen pembangunan Pedesaan partisipasif, pelatihan perencanaan partisipasif dan pelatihan 100.00% manajemen pemberdayaan masyarakat desa serta Meningkatkan Pembangunan Pedesaan
Misi 4 halaman 16 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PONOROGO 2010-2015
RENCANA CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH Formulir Rencana Strategis VISI
: Masyarakat Ponorogo Yang Sejahtera, Aman, Berbudaya, Berkeadilan Berlandaskan Nilai-
MISI
:
TUJUAN
: 5. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang aman, tertib, dan damai
5.
Membangun dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat, dengan menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi luhur
Dengan Indikator tujuan :
No 1
a
Angka Kriminalitas
b
Jumlah Pelanggaran Perda Trantib
Uraian & Formula Indikator Kinerja
2
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana 2013
Rencana 2014
Rencana 2015
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sasaran 30 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman kehidupan bermasyarakat Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1
1 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
4.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
3 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk
0.44%
0.55%
0.65%
0.65%
0.65%
0.70%
0.75%
Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mengembangkan budaya masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Misi 5 halaman 17 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No 1
Uraian & Formula Indikator Kinerja
2
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana 2013
Rencana 2014
Rencana 2015
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sasaran 31 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-13. Sosial 2
1 Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi
28.00
28.00
30.00
32.00
32.00
32.00
32.00
2 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
18.21%
11.65%
11.65%
11.65%
11.65%
11.65%
11.65%
3 PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
35.71%
35.71%
35.71%
35.71%
35.71%
35.71%
35.71%
22.00
23.00
24.00
25.00
25.00
Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan rehabilitasi dan bantuan dasar kesejahteraan sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran 32 : Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-17. Kebudayaan
3
1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
17.00
12.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.67%
6.67%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
0.3%
0.3%
0.4%
0.4%
Melestarikan dan mengembangkan Program pengembangan keragaman kekayaan budaya kerjasama pengelolaan dengan meningkatkan apresiasi dan kekayaan budaya peran serta komunitas budaya lokal
Sasaran 33 : Meningkatnya sarana dan prasarana olah raga Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan wajib ke-18. Kepemudaan dan Olah Raga
4
1 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
0.10%
0.2%
0.2%
Meningkatkan prestasi olah raga Program Pembinaan dan melalui pembinaan induk organisasi Pemasyarakatan Olahraga dan komite olah raga
Misi 5 halaman 18 dari 19
Lampiran 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO Nomor : 10 Tahun 2010 Tanggal : 13 Desember 2010
No
Uraian & Formula Indikator Kinerja
1
2
2 Lapangan olahraga
Realisasi s.d. 2009
Realisasi s.d. 2010
Rencana 2011
Rencana 2012
Rencana 2013
Rencana 2014
Rencana 2015
Kebijakan
Program Pemerintah Daerah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17.04%
9%
9%
10%
11%
11%
12%
Sasaran 34 : Meningkatnya nilai strategis tujuan pariwisata daerah Sasaran tersebut dalam rangka memenuhi urusan pilihan ke-4. Pariwisata
5
1 Kunjungan wisata 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
243,200.00
267,520.00
294,270.00
323,699.00
356,068.0
391,676.0
0.0434%
0.0465%
0.0497%
0.0532%
0.0569%
0.0609%
430,843.0 Mengembangkan jenis dan kualitas produk-produk wisata serta 0.0652% meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Misi 5 halaman 19 dari 19