DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 01. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL) 02. SOP PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE 03. SOP DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI 04. SOP PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI 05. SOP PENGELOLAAN JARINGAN 06. SOP PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE 07. SOP PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA 08. SOP TRAINER PELAKSANAAN SIPP 09. SOP LAPORAN KEGIATAN BULANAN 10. SOP LAPORAN TAHUNAN 11. SOP RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA 12. SOP RENCANA KERJA TAHUNAN

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/001/PTIP/2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Revisi Ke

00

Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun berikutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses perencanaan anggaran yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. S1–Hukum/S.Kom 2. SLTA 3. Mampu mengoperasikan komputer/aplikasi RKA-KL

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi RKA-KL

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Rencana Kerja Anggaran tidak terlaksana.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi RKA-KL

:

2. RKA-KL

:

3. DIPA

:

Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran Singkatan dari kata Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian dan Lembaga. Singkatan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/001/PTIP/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-KL)

4. TOR

:

Singkatan dari Term Of Reference artinya salah satu data pendukung dalam pengalokasian anggaran. Rencana kegiatan yang diajukan harus dilampirkan TOR sebagai salah satu acuan perencana anggaran untuk menguji kelayakan pendanaan bagi kegiatan dimaksud.

5. RAB

:

Singkatan dari Rincian Anggaran Belanja yaitu suatu perincian biaya dalam suatu kegiatan yang bertujuan menghitung seluruh kebutuhan biaya dari suatu kegiatan.

Pelaksana No

Aktivitas Staf IT

1

2

3

4

5

Kasub Perencanaan ,TI, Pelaporan

Kasub Umum dan Keuangan

Mutu Baku Kasub Kepegawaian dan Ortala

Sekretar is

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1 hari

Tersajin ya SK Komite Pengang garan Tersajin ya konsep RKAKL

Panitia Komite Penganggar an RKAKL Menyusun rencana usulan kegiatan anggaran yang akan dilaknakan pada tahun akan datang melalui rapat internal Meng-input usulan kegiatan Anggaran dalam aplikasi RKA- KL

- POK

- Aplikasi RKAKL

1 hari

Membuat data pendukung usulan kegiatan Menanda tangani usulan kegiatan

- Aplikasi RKA-KL

2 hari - TOR - RAB

- Rincian RKAKL - TOR - RAB

1 hari

- RKAKL tahun berjalan sebagai acuan

Tersajin ya data Rencana kerja anggaran

Tersedia nya data dukun g usulan kegiat an anggaran dalam bentuk Hardc

DOKUMEN MASTER

6

7

Menyerahkan usulan kegiatan data pendukung ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Mengarsip kan RKAKL

- Rincian RKA-KL - TOR - RAB

1 hari

- RKA-KL - Lemari arsip

1 hari

opy dan softco py data Hardcop y RKAKL dan softcopy

Tersimp annya Data RKAKL

DOKUMEN MASTER

No. Formulir

: Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 : FM/001/PTIP/2016

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

Judul Formulir

Rincian Kertas Kerja SATKER T.A 2016 KODE (1)

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/DETIL (2)

PERHITUNGAN TAHUN 2016 VOLUM E

HARGA SATUAN

JUM LAH BIA YA

(3)

(4)

(5)

SD/ CP (6)

DOKUMEN MASTER

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DOKUMEN MASTER

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/002/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public. 2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. S1-Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP pengelolaan website

1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan website tidak terlaksana dengan baik.

Dokumentasi Kegiatan

DEFINISI : -

Data

:

-

Informasi

:

-

Website

:

Fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, tanda-tanda,isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu Sistem Informasi. hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi. Suatu informasi yang bisa di akses dengan menggunakan koneksi jaringan

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBAHARUAN DATA DAN INFORMASI DALAM WEBSITE

No

1

2

3

4

Aktivitas

Staf / Operator

Mengumpulkan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan Mengecek kelengkapan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan Mengunggah arsip data computer dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan

Menyimpan Data Informasi dalam Website

dan

Pelaksana Kasub Bag Perencanaan ,TI,dan Pelaporan

Mutu Buku Tim Website

Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

- Flashdisk - Komputer

Tersedianya arsip data komputer Tersedianya arsip data komputer

- Komputer - Printer

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Server Komputer

Output

1 hari

Tersedianya Data dan informasi dalam Website Tersedianya Data dan informasi dalam Website

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik. 2. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


KETERKAITAN:


1. SOP Dokumentasi Data dan Informasi


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Teknologi Informasi tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Teknologi Informasi

:

teknik atau cara Elektronik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DOKUMENTASI DATA DAN INFORMASI

No

1

2

3

4

Aktivitas

Staf / Operator

Mengumpulkan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan Mengecek kelengkapan softcopy dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan Mengunggah arsip data computer dari bagian kesekretariatan dan kepaniteraan

Menyimpan Data Informasi dalam Website

dan


Mutu Buku Tim Website


Waktu

- Flashdisk - Komputer

Tersedianya arsip data komputer Tersedianya arsip data komputer

- Komputer - Printer

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Server Komputer

Output

2 hari

Tersedianya Data dan informasi dalam Website Tersedianya Data dan informasi dalam Website

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:


1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan server dan aplikasi


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan server dan aplikasi tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Server

:

-

Aplikasi

:

Suatu sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu untuk client dalam suatu jaringan komputer. Program siap pakai yang dibuat untuuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SERVER DAN APLIKASI Pelaksana No

Aktivitas

Staf IT

Kasub Bag Perencanaan, TI,dan Pelaporan

Keuangan dan Umum

Mutu Buku Sekretaris


1

Mengecek Server dan Aplikasi

- Komputer

2

Memberikan Laporan Server dan Aplikasi Memeriksa Laporan dan Memberikan Laporan Apabila ada kebutuhan untuk server dan aplikasi Menyampaikan Laporan Kebutuhan server dan aplikasi

- Laporan

Merealisasikan kebutuhan server dan Aplikasi dan menyerahkan nya kembali ke bagian keuangan dan umum

- Laporan

3

4

5

Waktu

- Laporan

1 hari - Laporan

Output Tersedia nya data Server dan Aplikasi Data Server dan Aplikasi Laporan kebutuhan server dan aplikasi Laporan kebutuhan server dan aplikasi Laporan server dan apliasi yang terealisasi

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam mengelola website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan website pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:



1. S1–Huklum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan jaringan


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Jaringan tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Jaringan

:

Gabungan dari dua komputer atau lebih yang telah didesain sedemikian rupa agar dapat saling terhubung satu sama lain untuk dapat melakukan komunikasi, berbagi sumber daya maupun berbagi informasi.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN

No

1 2

Aktivitas

Memeriksa dan merawat jaringan Menerima Laporan Petugas IT

Staf IT


Mutu Buku Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

- Komputer

1 hari

- Laporan

1 hari

Output Tersedianya data Jaringan Data Jaringan

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE




1. S1–Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan dan sinkronisasi database


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan dan sinkronisasi database tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Sinkronisasi

:

-

Database

:

Suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN DAN SINKRONISASI DATABASE

No

1 2

Aktivitas

Mengecek, update dan memberikan Laporan Database Memeriksa hasil dan menyimpan laporan Database

Staf IT



Waktu

- Komputer

Output Tersedianya laporan data Database Laporan Database

- Laporan 1 hari

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/007/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA



1.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/ I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

2.

3.

KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan Publikasi Informasi Perkara


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Informasi

:

hasil proses atau hasil pengolahan data meliputi : Hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan hasil pengolahan system informasi komputerisasi

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/007/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN PUBLIKASI INFORMASI PERKARA

No 1

2 3

Aktivitas merangkum data amar putusan/putusan yang akan dipublikasikan memberikan data amar putusan/putusan Mencatat dan mempublikasikan informasi perkara

Admin/staf IT

Pelaksana Panitera/ Kepaniteraan

Mutu Buku Persyaratan/ Kelengkapan - Laporan

- Laporan - Komputer

Waktu

Output Tersedianya draft data amar putusan/putusan

1 hari

Tersedia nya data amar putusan/putusan data berhasil di publikasikan

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/008/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TRAINER PELAKSANAAN SIPP



1. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 2. Surat Edaran Ditjenmiltun Nomor 185/DjMT.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara


KETERKAITAN:


1. SOP Trainer Pelaksanaan Sipp


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Publikasi Informasi Perkara tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

Trainer Sipp

: :

Yang memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada orang lain. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi penyedia informasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan dan masyarakat umum (publik) atau para pihak dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara. Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIPP sebagai media informasi, media penelitian dan media penelusuran perkara.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/008/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TRAINER PELAKSANAAN SIPP Pelaksana No

Aktivitas

Staf IT

Kasub Bag Perencanaan ,TI,dan Pelaporan

Para Pengguna aplikasi sipp


Waktu

Output SDM yang mampu mengoperasikan SIPP Data sipp berhasil dimasukan Data sipp tersimpan

1

Memberikan pelatihan sipp

- Komputer

1 hari

2

Menginput data sipp

- komputer

1 hari

3

Mengecek data yang sudah di input

- komputer

1 hari

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Revisi Ke Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

SOP/009 /PTIP/2016 00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAPORAN KEGIATAN BULANAN

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan laporan kegiatan semua Sub Bagian selama satu tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:


1. PERMA No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.


KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan Laporan Kegiatan Bulanan


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

:

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/009/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAPORAN KEGIATAN BULANAN

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima laporan bulanan dari subsub bagian

2

Mengolah data laporan

3

Menandatangani Laporan Kegiatan Bulanan

4

Mengirim Laporan Kegiatan Bulanan hard copy ke PTTUN Jakarta

Staf / operator

Kasub bag Perencanaan TI dan Pelaporan

Sekretaris

Mutu Baku Ketua

Persyaratan/ Perlengkapan - Outline Lap. Bulanan - Laporan Bulanan masingmasing sub bagian - Komputer - ATK - ATK - Laporan Keg. Bulanan

Tidak

Ya

- ATK - Laporan Keg. Bulanan - email

Waktu

Output Outline pembuatan Lap. Bulanan

2 hari

Draft Laporan Keg. Bulanan

5 menit

Laporan Keg. Bulanan

2 Jam

Bukti Kirim Laporan Keg. Bulanan

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/010 /PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAPORAN TAHUNAN

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pengelolaan laporan kegiatan semua Sub Bagian selama satu tahun pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM:


1.

1. S1- Hukum/S1-Komputer 2. D3 Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer

PERMA No.7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KETERKAITAN:


1. SOP pengelolaan Laporan Tahunan


PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan Laporan Tahunan tidak terlaksana dengan baik.


DEFINISI : -

:

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/010/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAPORAN TAHUNAN

Pelaksana No

Aktivitas

1

Menerima laporan tahunan dari subsub bagian

2

Mengolah data laporan

3

Menandatangani Laporan Tahunan

4

5.

Mengirim Laporan Tahunan (soft copy dan hard copy) ke PTTUN Jakarta Email :............... Mengirim Laporan Tahunan (soft copy dan hard copy) ke Mahkamah Agung RI Email :................

Staf / operator

Kasub bag Perencanaan TI dan Pelaporan

Sekretaris

Mutu Baku Ketua

Persyaratan/ Perlengkapa n - Outline Lap. Tahunan - Laporan tahunan masingmasing sub bagian - Komputer - ATK - ATK - Laporan Tahunan

Tidak

Ya - ATK - Laporan Tahunan - email

Waktu

5 Hari

Output Outline pembuat an Lap. Tahunan Draft Laporan Tahunan

5 menit

Laporan Tahunan

2 Jam

Bukti Kirim Laporan Tahunan

2 Jam

Bukti Kirim Laporan Tahunan

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/011/PTIP/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA

TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun berikutnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses perencanaan anggaran yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM :


1.

1. S1–Hukum/S.Komputer 2. D.3-Komputer 3. Mampu mengoperasikan komputer/aplikasi RKAKL

2. 3.

4. 5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PKA K/L) Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

KETERKAITAN :


1. SOP Rencana Umum Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris Negara.

1. Kompu/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Aplikasi RKA-KL

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan Rencana Kerja Anggaran tidak terlaksana.

Dokumen Keuangan

DEFINISI :

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/011/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RENCANA UMUM KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG INVENTARIS NEGARA

Pelaksana N o 1

2

3

4

5

Aktivitas Staf

Kasub Perencanaan ,TI, Pelaporan

Kasub Umum dan Keuangan

Mutu Baku Kasub Kepegawaian dan Ortala

Sekretaris

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Penelaahan DIPA tahun berjalan berkenaan dengan pengadaan dan pemeliharaan Pendataan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan Realisasi pengadaan barang(BMN) yang akan dilak-sanakan membuat jadwal kegiatan

- POK

Tersajinya draft konsep DIPA pada Sub Bagian Masingmasing

- komputer

Tersajinya konsep DIPA

pengarsipan dokumentasi ditiap bi-dang masingmasing

1 hari - komputer

Tersajinya data rencana kerja dan kegiatan

- komputer

- Berhasil direalisasikan

- Dokumen - Arsip - lemari

- tersimpan nya data dokumentasi pengadaan

DOKUMEN MASTER

No. Formulir

: Rencana Umum Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Barang Inventaris Negara : FM/011/PTIP/2016

Revisi Ke

: 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

Judul Formulir

Jadwal Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan BMN Pengadilan TUN Bandung dari bulan Januari s/d Desember 2016

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/012/PTIP/2016


Revisi Ke

00


Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RENCANA KERJA TAHUNAN

TUJUAN : Prosedur rencana kerja tahunan ini dibuat untuk menjadi acuan dalam tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan usulan rencana kerja tahunan RUANG LING KUP : Ruang lingkup prosedur ini mengatur penyusunan indikator kinerja utama, rencana kerja dan rencana strategis sebagai dasar penyusunan dokumen kegiatan dan anggaran yang akan digunakan dalam penilaian pencapaian kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta DASAR HUKUM :


1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014; 3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 2025; 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE31/M.PAN/XII/2004 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

1. Pendidikan minimal Sarjana 2. Menguasai system manajemen kantor 3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja 4. Memiliki kemampuan dalam menyusun Program dan kegiatan 5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Diklat Lakip)

KETERKAITAN :


SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tujuan dan program pembangunan organisasi menjadi tidak berjalan

Dokumen Umum

DEFINISI : 1 Indikator Kinerja Utama

:

2 Rencana Strategis

:

3 Rencana Kerja

:

suatu ukuran yang memperlihatkan pencapaian target kinerja secara obyektif upaya untuk memberikan landasan dan arah bagi kerja yang secara umum menjadi indikator capaian kerja untuk periode 5 tahun mendatang. dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengdailan Tata Usaha Negara Bandung dalam satu tahun anggaran.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/012/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) RENCANA KERJA TAHUNAN Pelaksana No

Aktivitas

Umum

Kasub Ren, IT dan Lap

Team IKU

Mutu Buku Sekretaris

Ketua


Wak tu

Output

Menandatangani SK TIM IKU (Indikator Kinerja Utama) Mengumpulkan data dari bagian kesekretariatan dan Kepaniteraan

- ATK - Komputer - Draft SK

60 men it

- ATK - Komputer - Data dari masingmasing bagian

1 hari

3

Menyusun Indikator Kinerja Utama

2 hari

Tersedianya draf IKU

4

Mengecek, memparaf dan menandatangani Indikator Kinerja Utama Menyusun Renja (Rencana Kerja)

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Printer - Draf IKU - ATK

1 hari

Tersedianya IKU

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Printer - Draf Renja - ATK

1 hari

Tersedianya draf Renja

1 hari

Tersedianya Renja

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Printer - Draf Renstra - ATK

1 hari

Tersedianya draf Renstra

1 hari

Tersedianya Renstra

1.

2.

5

6

7

8

Mengecek, memparaf dan menandatangani Renja (Rencana Kerja) Menyusun Renstra (Rencana Strategi)

Mengecek, memparaf dan menandatangani Renstra (Rencana Strategi)

Tertandatangani nya SK TIM IKU (Indikator Kinerja Utama) Tersedian-nya dasar penyusunan

DOKUMEN MASTER

9

Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan)

10

Mengecek, memparaf dan menandatangani RKT (Rencana Kerja Tahunan) Mengirimkan IKU, Renja, Renstradan RKT ke Mahkamah Agung dan mengarsipkan

11

- Data Kepaniteraan dan Kesekretarian - ATK - Komputer - Printer - Draf RKT - ATK

- IKU, Renja, Renstra dan RKT - Ekspedisi POS

Tersedianya draf RKT

1 hari

Tersedianya RKT

Terkirimnya IKU , Renja, Renstra dan RKT ke Mahkamah Agung dan mengarsipkanny a dalam lemari arsip

DOKUMEN MASTER DAFTAR ISI SOP PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Recommend Documents