DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN 1. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Dokumen Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 2. SOP/001/WM/2016 Tentang Pengendalian Rekaman Tata Usaha Negara Bandung 3. SOP/001/WM/2016 Tentang SOP Audit Internal Tata Usaha Negara Bandung 4. SOP/001/WM/2016 Tentang SOP Pengendalian Layanan Tidak Sesuai Tata Usaha Negara Bandung 5. SOP/001/WM/2016 Tentang SOP Tindakan Korektif dan Tindakan Pencegahan Tata Usaha Negara Bandung 6. SOP/001/WM/2016 Tentang SOP Prosedur Tinjauan Manajemen Tata Usaha Negara Bandung

DOKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN No. Dokumen : SOP/001/WM/2016

Status

:

MASTER

:

CONTROLLED COPY NO__________

:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan

H. Andri Mosepa, SH.,MH. 19640710 198903 1 001 Wakil Manajemen

Disahkan Oleh

Nama H. Ujang Abdullah, SH., M.Si NIP 19640710 198903 1 001 Jabatan Ketua PTUN Bandung

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dilarang menggandakan sebagian maupun secara ke seluruhan dengan cara apapun tanpa seizin Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

DOKUMEN MASTER CONTROLLED COPY NO

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Tlp/Fax : ( 022 ) 7272189 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN 1.

TUJUAN Prosedur pengendalian dokumen ini dibuat untuk menjamin bahwa semua dokume n sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung digunakan dan dikendalikan secara efektif.

2.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup prosedur ini mengatur mekanisme pengendalian dokumen yang mencakup proses identifikasi, penerbitan, pengesahan, pendistribusian, perubahan dokumen sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3.

REFERENSI 3.1

4.

Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 4.2.3

DEFINISI 4.1

Dokumen

4.2

Dokumen Internal

4.3

Dokumen Eksternal

4.4

Dokumen Master

: Informasi dan media pendukungnya. Dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ada yang menggunakan media kertas maupun media elektronik (tersimpan dalam komputer). : Seluruh dokumen sistem mutu yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bersifat terkendali dan diarsipkan. : Dokumen dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang digunakan sebagai acuan / referensi dalam pekerjaan, yang disimpan dan dikendalikan oleh masing-masing Bagian yang diberi “Stempel Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung”. Yang termasuk dalam dokumen eksternal misalnya, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan sebagainya. : Dokumen internal yang diterbitkan dan disahkan sesuai Kewenangan Pengesahan Dokumen, serta dikendalikan oleh Sekretaris ISO. Dokumen master memiliki identitas “MASTER” berwarna merah pada setiap halaman dokumennya dan hanya dapat diterbitkan dan dapat direvisi oleh Sekretaris ISO.

1



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN

5.

4.5

Dokumen Copy

4.6

Controlled Document

4.7

Uncontrolled Document

4.8

Dokumen Kadaluarsa

: Dokumen yang digandakan dari Dokumen Master yang distribusinya dikendalikan oleh Sekretaris ISO sesuai dengan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali. Dokumen copy terdiri atas Dokumen Terkendali (Controlled Document) dan Dokumen Tidak Terkendali (Uncontrolled Document) : Dokumen copy yang distribusinya dikendalikan oleh Sekretaris ISO Penerima controlled copy teridenfitikasi sesuai ketentuan penerima dokumen. Setiap kali terjadi perubahan/revisi atas isi dokumen master, maka Sekretaris ISO akan menerbitkan dokumen copy terbaru kepada pemegang/penerima dokumen copy sebelumnya dengan status revisi terkini. Setiap penerima copy controlled document diberi identitas “CONTROLLED COPY NO. ” pada halaman paling depan dokumen : Dokumen copy yang distribusinya tidak dikendalikan oleh Sekretaris ISO. Artinya jika terjadi perubahan/revisi atas isi dokumen tersebut, Sekretaris ISO tidak berkewajiban mendistribusikan dokumen copy terbaru. Setiap copy uncontrolled document diberi identitas “UNCONTROLLED” pada halaman paling depan dokumen. : Dokumen master maupun dokumen eksternal yang sudah tidak berlaku/sudah ada revisi penggantinya tetapi masih disimpan untuk kepentingan internal Unit Kerja. Setiap dokumen kadaluarsa diberi identitas “OBSOLETE” pada halaman paling depan dokumen.

TANGGUNG JAWAB 5.1

5.2

Manajemen Puncak bertanggung jawab untuk menetapkan Kebijakan Mutu da n meninjau kesesuaiannya dengan kebutuhan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta mengesahkan seluruh dokumentasi sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Masing-masing Bagian bertanggung jawab untuk: -

Mengidentifikasi kebutuhan dokumen (Prosedur, Sasaran Mutu, Formulir) yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pekerjaan di Bagiannya; 2



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN -

5.3

Menyiapkan dan memastikan kesesuaian isi seluruh dokumen sebelum disahkan dan diterbitkan; Meninjau dan melakukan revisi atas dokumen yang menjadi tanggung jawabnya agar tetap relevan; Menyimpan dokumen eksternal yang relevan dan berlaku yang dijadikan sebagai acuan pekerjaan;

Wakil Manajemen melalui Sekretaris ISO bertanggung jawab untuk: -

-

-

6.

Membuat Manual Mutu dan meninjau kesesuaiannya dengan proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Memberi identitas terhadap dokumen sesuai dengan ketentuan dan aturan pada prosedur ini; Menerbitkan dan mendistribusikan dokumen yang sudah disahkan oleh pihak berwenang; Memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan di masing-masing Bagian adalah dokumen yang mutakhir dengan status revisi seragam; Mengkoordinir setiap perubahan dokumen sistem manajemen mutu yang diimplementasikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Menarik dokumen yang sudah tidak berlaku yang didistribusikan secara terkendali, dan memberi identitas “OBSOLETE” pada dokumen tidak berlaku yang asli (master);

KETENTUAN UMUM 6.1

Dokumen sistem manajemen mutu yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sebagai berikut: -

6.2

6.3

Kebijakan Mutu Manual Mutu Sasaran Mutu Dokumen Eksternal/Acuan SOP Formulir dan Arsip

Setiap dokumen sistem manajemen mutu harus memuat sedikitnya: judul, status revisi, dan tanggal berlaku, kecuali untuk dokumen eksternal (termasuk formulir yang berasal dari eksternal). Seluruh dokumen seperti pada point 6.1 dikendalikan oleh Wakil Manajemen / Sekretaris ISO sesuai dengan ketentuan prosedur ini, kecuali arsip dikendalikan sesuai Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman (SOP/002/WM/2016);

3



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

4/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN 6.4

6.5

6.6

6.7

7.

Setiap kali ada permintaan perubahan terhadap dokumen sistem manajemen mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, SOP) dimasing-masing Bagian harus dikoordinasikan penerbitannya oleh Wakil Manajemen. Sekretaris ISO menerbitkan 1 (satu) salinan dokumen untuk masing-masing penerima salinan dokumen. Identitas salinan dokumen yang diterbitkan da n didistribusikan mengacu pada Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali. Setiap kali ada permintaan perubahan terhadap dokumen sistem manajeme n mutu (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, SOP) di masing-masing Bagian harus dikoordinasikan penerbitannya oleh Wakil Manajemen. Seluruh arsip bukti implementasi pengendalian dokumen disimpan da n dipelihara oleh Sekretaris ISO.

URAIAN PROSEDUR 7.1

Identifikasi Dokumen 7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2

Setiap Kepala Bagian dapat mengidentifikasi kebutuhan dokumen di Bagian dan mengajukan ke Wakil Manajemen dengan menggunakan formulir Permintaan Penambahan/Perubahan Dokumen. Wakil Manajemen akan mengkaji permintaan tersebut, dan apabila setuju permintaan tersebut diteruskan ke Sekretaris ISO untuk dibuatkan format sesuai ketentuan sistem dokumentasi (penomoran, pengkodean, status revisi dan tanggal berlaku). Dokumen yang diajukan untuk dibuatkan format baku, selanjutnya dimintakan tinjauan dan persetujuan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan pada Tabel Kewenangan Pengesahan Dokumen sebelum diterbitkan, kecuali untuk formulir diterbitkan tanpa diperlukan pengesahan.

Penomoran dan Pengesahan Dokumen 7.2.1

Dokumen sistem manajemen mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterbitkan, diberi kode dan nomor sesuai dengan Tabel Kode

4



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

5/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN Dokumen dan Tabel Sistem Penomoran ketentuannya tercantum pada prosedur ini.

Dokumen

yang

TABEL KODE DOKUMEN DESKRIPSI

KODE

Kebijakan Mutu Manual Mutu Matriks Korelasi Bisnis Proses SOP Formulir Wakil Manajemen Umum Keuangan Kepegawaian Kepaniteraan Perkara Kepaniteraan Hukum Hakim Panitera Pengganti

KM MAN MK BP SOP FM WM UM KU KP PRK HK HKM PP

TABEL SISTEM PENOMORAN DOKUMEN JENIS DOKUMEN Kebijakan Mutu Manual Mutu Matriks Korelasi Bisnis Proses Standard Operating Procedure (SOP)

KODE PENOMORAN KM MAN MK BP SOP/XX/YY/ZZ

Dokumen Pendukung (Formulir)

FM/XX/YY/ZZ

CONTOH KODE KM : Kebijakan Mutu KM Manual Mutu MAN : MAN MK : Matrik Korelasi MK BP : Bisnis Proses BP SOP : Standard Operating SOP/001/KU/ 2016 Procedure XX : No. Urut SOP YY : Kode Bagian ZZ : Tahun FM : Identitas Dokumen Pendukung (Formulir) FM/001/WM/ XX : No. Urut Formulir 2016 YY : Kode Bagian ZZ : Tahun KETERANGAN

5



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

6/8

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN DOKUMEN 7.2.2

Seluruh dokumen sistem manajemen mutu yang diterbitkan, kecuali formulir, harus mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang mengesahkan sesuai dengan Tabel Kewenangan Pengesahan Dokumen yang disebutkan pada prosedur ini. TABEL KEWENANGAN PENGESAHAN DOKUMEN Jenis Dokumen

Disiapkan Oleh

Disahkan Oleh

-

Ketua

Wakil Manajemen

Ketua

Kepala Bagian

Ketua

Kebijakan Mutu Manual Mutu SOP 7.3

Pendistribusian Dokumen 7.3.1 Salinan dokumen Master yang merupakan controlled document didistribusikan kepada pihak internal Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh Sekretaris ISO sesuai dengan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali. DAFTAR PENERIMA DOKUMEN JABATAN Ketua Panitera / Sekretaris Penanggung Jawab Bagian Hakim Penanggung Jawab Bagian Panitera- Pengganti Panitera Muda Kepaniteraan Perkara Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian 7.3.2

7.3.3

NO. COPY 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Controlled document didistribusikan kepada Bagian sesuai dengan relevansi dokumen terhadap proses dan tanggung jawab bagian yang berkepentingan sesuai dengan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali. Sekretaris ISO menyertakan Daftar Induk dan Distribusi Dokumen Terkendali sebagai bukti penerimaan dan/atau penarikan dokumen yang harus ditandatangani oleh pihak penerima controlled document. 6



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

7/8


7.3.5

7.4

Dokumen sistem manajemen mutu yang diminta/diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan di luar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, digandakan dari dokumen MASTER dan sebelum diterbitkan oleh Sekretaris ISO diidentifikasi “UNCONTROLLED” pada halaman paling depan dokumen. Sekretaris ISO menyiapkan Formulir Serah Terima Dokumen, dan pihak yang menerima dokumen menandatangani Formulir tersebut.

Tinjauan dan Revisi Dokumen 7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

Seluruh controlled document harus mutakhir (update). Tinjauan terhadap masing-masing isi dokumen internal dilakukan oleh masing-masing Bagian minimum sekali dalam setahun atau bisa lebih cepat sesuai kebutuhan. Hasil tinjauan dicatat dalam formulir Hasil Review Dokumen. Apabila berdasarkan hasil tinjauan ternyata diperlukan revisi, maka pembuat dokumen akan melakukan revisi dan menyerahkan draft dokumen revisi kepada Sekretaris ISO untuk diterbikan dokumen pengganti sesuai ketentuan. Untuk dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu, revisi dapat dilakukan atas dasar hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan/atau hasil penilaian audit Badan Sertifikasi, maupun adanya ketentuan lain yang mengharuskan. Usulan revisi/perubahan terhadap isi dokumen internal selain Kebijakan Mutu dan Manual Mutu diajukan oleh Kepala Bagian kepada Wakil Manajemen dengan menggunakan formulir Permintaan Penambahan/Perubahan Dokumen. Jika perubahan isi dokumen mempengaruhi Bagian, harus dilakukan koordinasi dengan Bagian/Bidang terkait sebelum dokumen disahkan. Wakil Manajemen mendiskusikan usulan perubahan dengam Bagian terkait. Perubahan yang bersifat redaksional atau tidak mengubah isi tidak perlu dilakukan revisi. Dokumen internal yang direvisi tersebut disahkan kembali oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Tabel Kewenangan Pengesahan Dokumen, diberi nomor revisi baru dan tanggal terbit baru oleh Sekretaris ISO. Untuk dokumen eksternal, tinjauan dan revisi tidak dilakukan. Akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memastikan apabila ada versi terbaru dari dokumen eksternal maka Wakil Manajemen melalui Sekretaris ISO memiliki akses untuk memutakhirkan (updating) dokumen eksternal tersebut.

7



No. Dokumen

SOP/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

8/8


7.4.9

7.5

Dokumen Kadaluarsa 7.5.1

7.6

7.6.2

Dokumen “MASTER” disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris ISO. Dokumen yang digunakan sebagai pedoman kerja disimpan di masing- masing bagian terkait, baik dokumen dalam media kertas maupun media elektronik. Selama penyimpanan, Sekretaris ISO memastikan seluruh dokumen aman, termasuk dokumen yang ada dalam media elektronik (komputer). Hak akses dan ketentuan terkait lainnya diatur tersendiri.

Dokumen Eksternal 7.7.1

7.7.2 7.7.3 8.

Apabila dokumen revisi telah diberlakukan, controlled document revisi sebelumnya dimusnahkan, dan dokumen kadaluarsa yang merupakan dokumen MASTER diberi tanda dengan stempel “OBSOLETE” oleh Sekretaris ISO sebagai bukti dokumen sudah tidak berlaku.

Penyimpanan Dokumen 7.6.1

7.7

Dokumen internal yang telah direvisi didistribusikan ke Bagian terkait oleh Sekretaris ISO dengan menyertakan Daftar Induk dan Dsitribusi Dokumen Terkendali. Sekretaris ISO menyesuaikan hal-hal yang bersifat administratif terkait adanya revisi dokumen agar dipastikan pengendalian dokumen tetap berjalan dengan baik.

Dokumen eksternal yang digunakan sebagai dokumen acuan dalam kegiatan yang berasal dari luar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diidentifikasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dokumen eksternal dalam media kertas disimpan di masing-masing bagian terkait. Dokumen eksternal tersebut didata dalam Daftar Induk Dokumen Acuan.

ARSIP TERKAIT 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Formulir Daftar Induk Dokumen Internal Formulir Daftar Distribusi Dokumen Formulir Daftar Induk Formulir Formulir Daftar Induk Dokumen Ekternal Formulir Permintaan Penambahan/Perubahan Dokumen Formulir Hasil Review Dokumen Formulir Serah Terima Dokumen 8


DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/001/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL No

Judul Dokume n

Nomor Dokumen

No. Revisi

Tanggal Berlaku

Mengetahui,

(

)


DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/002/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN No

Judul Dokume n

Nomor Dokumen

No. Revisi Jenis Dokume n

Penerima

Tgl. Terima

Paraf


DAFTAR INDUK FORMULIR PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR INDUK FORMULIR No

Judul Formulir

Nomor Formulir

No. Revisi

Bagian atau Fungsi Pe makai

Mengetahui,

(

)


DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/004/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL No

Judul Dokumen

Tempat Penyimpanan

Bagian atau fungsi pe makai

Mengetahui,

(

)


PTUN BANDUNG

FORMULIR PERMINTAAN PENAMBAHAN / PERUBAHAN DOKUMEN

No. Formulir

FM/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

FORMULIR PERMINTAAN PENAMBAHAN / PERUBAHAN DOKUMEN Dibawah ini kami ajukan permohonan perubahan dokumen sebagai berikut : Nama Dokumen : ……………………. Nomor Dokumen : ……………………. Status/Nomor Revisi : …………………….

Tanggal. Terbit : …………………

Bagian Pengguna : ……………………. UNTUK PERUBAHAN : Perubahan / penggantian proses kerja/aktifitas atau dokumen yang digunakan Penambahan proses kerja / aktifitas atau dokumen yang digunakan Pengurangan proses kerja / aktifitas atau dokumen yang digunakan Dokumen dimusnahkan / dokumen tidak digunakan lagi Lain – lain : ................................ PERUBAHAN / ACUAN :

PERUBAHAN YANG DILAKUKAN :

PEMOHON :

DISETUJUI OLEH:

____________________

____________________

tanggal :

Tanggal :


FORMULIR SERAH TERIMA DOKUMEN PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/006/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

FORMULIR SERAH TERIMA DOKUMEN Ini diserahkan dokumen – dokumen berikut : Nama Dokumen

Nomor Dokumen

Tanggal Terbit

No. Revisi

Keterangan Controlled Uncontrolled

Diterima Oleh :

Diserahkan Oleh :

____________________

____________________

tgl :

tgl :


OKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN REKAMAN No. Dokumen: SOP/002/WM/2016

Status

:

MASTER

:


:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan


Disahkan Oleh


Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dilarang menggandakan sebagian maupun secara ke seluruhan dengan cara apapun tanpa seizin Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

OKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN REKAMAN 1.

TUJUAN Prosedur ini mengatur tata cara pengendalian rekaman untuk memudahkan dalam penyimpanan, perlindungan dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan, cara penemuan kembali.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk semua arsip di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

3.

REFERENSI 3.1

4.

5.

Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 4.2.4

DEFINISI 4.1 4.2

Rekaman Arsip Aktif

4.3

Arsip Inaktif

4.4

Arsip hardcopy

4.5

Arsip softcopy

4.6

Arsip Umum

4.7

Arsip Rahasia

4.8

Daftar Induk Rekaman

: Arsip, merupakan bukti pencatatan hasil pekerjaan. : Arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam proses pelaksanaan pekerjaan. : Arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. : Arsip yang tercetak dalam bentuk fisik (misal: media kertas). : Arsip yang tersimpan dalam perangkat elektronik (misal: komputer) dan tidak dicetak. : Arsip yang aksesnya tidak terbatas. Setiap personil Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun pihak berkepentingan dapat mengakses arsip tersebut tanpa pembatasan hak akses. : Arsip yang aksesnya dibatasi. Hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses arsip tersebut demi kepentingan pekerjaan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung : Sebuah daftar yang berisi: jenis-jenis rekaman yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab tiap-tiap personil, media rekaman, lokasi simpan, cara perlindungan

TANGGUNG JAWAB 5.1

Masing-masing personil di setiap Bagian bertanggung jawab atas pengendalian seluruh arsip aktif yang menjadi bukti pencatatan pekerjaan. 1



No. Dokumen

SOP/002/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN REKAMAN 6.

KETENTUAN UMUM 6.1

6.2 7.

Jenis arsip yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah arsip dalam bentuk hardcopy (kertas) dan arsip dalam bentuk softcopy yang tersimpa n dalam perangkat komputer. Pengarsipan dilakukan secara desentralisasi oleh masing-masing Bagian

URAIAN PROSEDUR 7.1

Identifikasi Arsip Masing-masing bagian mengidentifikasi arsip yang menjadi bukti pekerjaan / kegiatan dan tanggung jawabnya.

7.2

Penyimpanan Arsip 7.2.1 Setiap arsip disimpan oleh masing-masing pemilik arsip dilokasi yang mudah diakses saat dibutuhkan, termasuk arsip dalam bentuk softcopy. 7.2.2 Arsip aktif dalam bentuk hardcopy dipastikan tersedia dan dengan mudah dapat diakses. 7.2.3 Arsip inaktif dalam bentuk hardcopy disimpan secara terpisah agar mudah dalam identifikasi 7.2.4 Arsip-arsip dalam bentuk softcopy disimpan dalam komputer dengan lokasi dan identitas yang mudah diakses. 7.2.5 Arsip-arsip rahasia disimpan dengan perlindungan yang berbeda dengan arsip-arsi pumum.

7.3

Perlindungan dan Penemuan Kembali Arsip 7.3.1 Saat diperlukan, seluruh arsip harus dapat dengan mudah ditemukan dan ditunjukkan. 7.3.2 Untuk itu seluruh arsip dalam penyimpanannya harus dilindungi dari kehilangan maupun kerusakan 7.3.3 Arsip dalam bentuk hardcopy disimpan ditempat aman namun mudah untuk diakses, dengan identitas jelas. Sedangkan arsip dalam bentuk softcopy disimpan dimasing-masing perangkat komputer dengan folder dan nama file yang jelas sesuai isi file. 7.3.4 Arsip rahasia dalam bentuk hardcopy disimpan dalam lemari terkunci, sedangkan arsip rahasia dalam bentuk softcopy diatur hak aksesnya menggunakan password.

8.

ARSIP TERKAIT 8.1

Daftar Induk Rekaman 2

OKUMEN MASTER

DAFTAR INDUK REKAMAN PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/007/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR INDUK REKAMAN Bagian : No

Judul Rekaman

Metode Simpan

Media Penyimpanan

Masa Simpan

DOKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL No. Dokumen : SOP/003/WM/2016

Status

:

MASTER

:


:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan


Disahkan Oleh


Dokumen ini adalah milik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dilarang menggandakan sebagian maupun secarake seluruhan dengan cara apapun tanpa seizin Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



No. Dokumen

SOP/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL 1.

TUJUAN Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam menguji dan menilai kesesuaian dan keefektifan penerapan sistem manajemen mutu melalui pelaksanaan audit internal, sebagai bahan tinjauan manajemen dan tindakan perbaikan.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup proses perencanaan audit, pelaksanaan, sampai dengan tindak lanjut pada semua bagian yang terkait dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

3.

REFERENSI 3.1 3.2

4.

Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 8.2.2. SOP Nomor : SOP/006/WM/2016 tentang Tinjauan Manajemen

DEFINISI 4.1

Audit

4.2 4.3

Auditor Koordinator Auditor

4.4 4.5

Auditee Bukti Audit

4.6

Check list

4.7

Opening Meeting

4.8

Closing Meeting

: Suatu pengujian yang sistematik dan independen untuk menentukan apakah kegiatan mutu dan hasil-hasil yang sesuai dengan perencanaan diterapkan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan. : Personil yang melakukan audit. : Personil yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap tim audit. : Bagian yang diaudit. : Rekaman/arsip pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. : Alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan audit untuk mencatat hal-hal yang akan ditanyakan/ dipantau selama pelaksanaan audit. : Rapat pembukaan audit internal yang dipimpin yang dipimpin oleh Koordinator Auditor dan dihadiri oleh seluruh perwakilan tiap Bagian yang akan diaudit untuk menyampaikan detail rencana pelaksanaa n audit internal. : Rapat penutupan audit internal yang dipimpin oleh Koordinator Auditor dan dan dihadiri oleh seluruh perwakilan Bagian yang telah diaudit untuk menyampaikan hasil kegiatan audit internal.

1



No. Dokumen

SOP/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL 4.9

Temuan Audit

4.10 Ketidaksesuaian 4.11 Saran Perbaikan 4.12 Kesesuaian 4.13 Kriteria Audit 4.14 Koreksi 4.15 Tindakan Korektif

5.

TANGGUNG JAWAB 5.1

5.2

5.3 5.4

5.5

6.

: Hasil penilaian bukti audit terhadap kriteria audit. Temuan audit dibagi ke dalam Ketidaksesuaian da n Saran Perbaikan. : Suatu kondisi dimana terdapat penyimpangan antara pelaksanaan dengan kriteria audit. : Suatu kondisi dimana terdapat peluang untuk sebua h peningkatan. : Suatu kondisi dimana antara pelaksanaan denga n kriteria audit sudah sesuai. : Set kebijakan, prosedur, atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan atau acuan dalam proses audit : Tindakan yang dilakukan oleh auditee untuk menutup ketidaksesuaian. : Tindakan yang dilakukan oleh auditee untuk memperbaiki ketidaksesuaian untuk mencegah berulangnya ketidaksesuaian. Tindakan korektif merupakan bagian dari proses peningkatan berkesinambungan.

Manajemen Puncak bertanggungjawab dalam membuat Program Audit Internal Tahunan, memastikan Program Audit Internal Tahunan berjalan, menunjuk Koordinator Auditor, mengeluarkan Surat Tugas, menyetujui hasil verifikasi temuan audit serta mengeluarkan Surat Peringatan. Koordinator Auditor bertanggungjawab dalam membuat Rencana Pelaksanaa n Audit Internal, memimpin pelaksanaan audit, memimpin opening meeting dan closing meeting dan membuat Laporan Audit Internal. Auditor bertanggungjawab dalam melaksanakan audit sesuai dengan kriteria audit, melakukan verifikasi hasil temuan audit. Auditee bertanggungjawab dalam memberikan data dan informasi terkait kepentingan audit, menganalisa dan melakukan tindakan korektif atas temua n audit. Menejemen Puncak bertanggungjawab dalam menyetujui Program Audit Internal Tahunan dan melakukan tinjauan manajemen.

KETENTUAN UMUM 6.1 6.2

Audit Internal dilaksanakan minimal 1(satu) kali dalam setahun. Dalam hal penentuan frekuensi pelaksanaan audit, maka yang dapat dijadikan pertimbangan adalah hal-hal sebagai berikut:  Keluhan pencari keadilan/masyarakat  Permintaan tindakan korektif dan tindakan pencegahan 2



No. Dokumen

SOP/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL  Hasil audit sebelumnya  Jika Program Audit Internal Tahunan tidak terlaksana sesuai dengan yang sudah ditetapkan, maka Manajemen Puncak harus membuat reschedule Program Audit Internal Tahunan dan pernyataan alasan perubahan jadwal audit tersebut. 6.3

6.4 6.5 6.6

7.

Auditor harus orang independen yang tidak langsung berkaitan denga n prosedur maupun proses yang diaudit atau yang menjadi tanggung jawabnya da n sudah mengikuti pelatihan auditor internal. Tim Auditor Internal ditetapkan melalui Surat Tugas dari Manajemen Puncak Audit internal dilaksanakan oleh tim audit yang sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang. Temuan audit internal dinyatakan ditutup apabila verifikasi telah dilakukan oleh auditor dan diketahui Manajemen Puncak.

URAIAN PROSEDUR 7.1

Proses Perencanaan Audit 7.1.1 Manajemen Puncak membuat Program Audit Internal Tahunan. 7.1.2 Berdasarkan Program Audit Internal Tahunan, Manajemen Puncak menunjuk Koordinator Auditor beserta tim audit sesuai dengan waktu yang disepakati. 7.1.3 Tim audit yang terbentuk ditegaskan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Manejemen Puncak. 7.1.4 Koordinator Auditor yang sudah ditunjuk menyiapkan Rencana Pelaksanaan Audit Internal beserta perangkat audit seperti Check list Audit Internal dan Formulir Temuan Audit Internal.

7.2

Proses Pelaksanaan Audit 7.2.1 Koordinator Auditor memimpin opening meeting untuk memperkenalkan anggota timnya beserta tugas-tugas yang akan dilaksanakan, menjelaskan lingkup audit, serta standar dan metode dalam melakukan audit. 7.2.2 Auditor meninjau implementasi sistem mutu dan mencocokkannya dengan kriteria audit. 7.2.3 Temuan yang didapatkan selama proses audit dicatat dalam Formulir Temuan Audit Internal. 7.2.4 Koordinator Auditor mendiskusikan seluruh temuan dengan auditor sebelum mengumumkan temuan pada closing meeting. 7.2.5 Koordinator Auditor memimpin closing meeting untuk menyampaikan hasil temuan selama audit yang telah dituliskan dalam Formulir Temuan Audit Internal. 3



No. Dokumen

SOP/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

4/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL

7.2.6 Pada closing meeting, Koordinator Auditor bersama auditee menyepakati tanggal rencana penyelesaian tindakan korektif. 7.2.7 Selanjutnya Koordinator Auditor menyerahkan Formulir Temuan Audit Internal yang telah disepakati dengan auditee kepada Manajemen Puncak. 7.2.8 Sekretaris ISO menyalin Formulir Temuan Audit Internal tersebut dan menyalinnya dalam Log Status Audit Internal untuk dapat memantau proses tindak lanjut. 7.2.9 Formulir Temuan Audit Internal yang asli diserahkan kepada auditee untuk ditindak lanjuti. 7.3

Tindak Lanjut Hasil Audit 7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8 7.3.9

Auditee harus menyelesaikan temuan dengan mengisi rencana tindakan korektif yangakan dilakukan pada Formulir Temuan Audit Internal sebelum tanggal jatuh tempo. Formulir Temuan Audit Internal yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh auditee diserahkan kepada Manajemen Puncak untuk dipastikan penyelesaian ketidaksesuaian dilakukan sesuai dengan hasil investigasi masalahnya. Selanjutnya Sekretaris ISO mendata hasil tindakan korektif yang telah dilakukan oleh auditee dan memantau penyelesaian temuan audit internal melalui Log Status Audit Internal. Formulir Temuan Audit Internal yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh auditee beserta Log Status Audit Internal diserahkan kepada Manajemen Puncak untuk tahapan verifikasi. Sekretaris ISO mengkompilasi seluruh perkembangan status tindakan korektif yang dilakukan auditee berdasarkan Log Status Audit Internal. Bila berdasarkan pemantauan pada Log Status Audit Internal ternyata penyelesaian tindakan korektif belum dilaksanakan hingga melewati target rencana penyelesaian tindakan korektif tersebut, maka Manajemen Puncak akan mengeluarkan Surat Peringatan kepada auditee. Berdasarkan Formulir Temuan Audit Internal yang sudah diterima, Manajemen Puncak menugaskan kembali Koordinator Auditor untuk melaksanaan verifikasi tindakan korektif pada Bagian yang telah diaudit. Auditor melakukan verifikasi temuan audit internal berdasarkan informasi penyelesaian tindakan korektif dari Koordinator Auditor. Manajemen Puncak melalui Sekretaris ISO melakukan pembaharuan status penyelesaian temuan audit internal berdasarkan hasil verifikasi pada Log Status Hasil Audit Internal dan memperbaharuinya sesuai dengan perkembangannya. 4



No. Dokumen

SOP/003/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

5/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) AUDIT INTERNAL 7.3.10 Seluruh arsip kegiatan audit internal dipelihara oleh Sekretaris ISO. 7.3.11 Seluruh status temuan audit internal akan dibahas bersama dengan tiap Bagian serta pihak terkait lainnya dalam Rapat Tinjauan Manajemen sesuai ketentuan. 8.

ARSIP TERKAIT 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

Program Audit Tahunan Rencana Pelaksanaan Audit Internal Check list Audit Internal Temuan Audit Internal Laporan Hasil Audit Log Status Hasil Audit Internal Surat Peringatan

5


PROGRAM AUDIT TAHUNAN

No. Formulir

FM/008/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku Halaman

PTUN BANDUNG

PROGRAM AUDIT TAHUNAN

Jenis Audit

Audit Pihak Pertama

Sasaran / Tujuan Audit Memastikan kesesuaian Manajemen Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap ISO : 9001 : 2008 dan persyaratan hukum serta SOP yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Area & Lingkup Audit

Pelaksanaan Pelayanan Peradilan Untuk Perkara dan Non Perkara

Tim Audit

Periode Audit

Sesuai SK. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor W2 - TUN2/803/ PS.03/VI/2016 Tentang Pembentukan Tim Auditor Internal

Bandung, 29 Juni 2016 Manajemen Puncak

H. Ujang Abdullah, SH., M.Si

2016

DOKUMEN CONTROLLED COPY NOMASTER

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/009/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

RENCANA PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Hari, Tanggal

Waktu

Bagian / Lokasi

Prosedur

Kriteria Audit

Auditee

Penanggungjawab, Koordinator Auditor

Bandung………………………… Mengetahui, Manajemen Puncak

(……………………………)

(…………………………)

Auditor


CHECK LIST AUDIT INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/010/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

CHECK LIST AUDIT INTERNAL BAGIAN : ___________________ AUDITEE : ___________________ AUDITOR : ___________________ Pertanyaan

TANGGAL PROSEDUR

: ______________ : ______________

Hasil Audit / Kesesuaian Ya Tidak

Keterangan


FORMULIR TEMUAN AUDIT INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/011/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

FORMULIR TEMUAN AUDIT INTERNAL BAGIAN : ___________________ AUDITEE : ___________________ AUDITOR : ___________________

TANGGAL PROSEDUR

: ______________ : ______________

Uraian Hasil Temuan Audit : (Diisi Oleh Auditor)

Penyebab :

Tanggal Kejadian :

Tindakan Koreksi yang Akan Dilakukan : (Diisi Oleh Auditee)

Tanggal Penyelesaian :

Dilaporkan :

Tanggal :

Mengetahui :

_________________ Auditor Tindakan Koreksi Selesai : Ya / Tidak

_________________ Auditee Tanggal Selesai :

Keterangan :

Tanda Tangan :

_________________ Auditor


FORMULIR LAPORAN AUDIT INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/012/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL Tanggal Audit Unit yang diaudit

Audit:

Aktivitas / Proses / Area Yang Diaudit - Tanggungjawab manajemen - Dokumentasi sistem manajemen mutu - Pengendalian dokumen dan rekaman - Pelayanan Non Perkara - Pelayanan Non Perkara - Penanganan keluhan pelanggan - Pemantauan kepuasan Pelanggan - Pemantauan dan pengukuran proses pelayanan - Pemantauan dan Pengukuran hasil pelayanan - Pengendalian pelayanan yang tidak sesuai - Tindakan perbaikan - Tindakan pencahan Kendala-kendala audit:

Dibuat oleh : Ketua Tim Audit

(

)

Hasil Audit Proses Yang Memerlukan Perbaikan

Jumlah Ketidaksesuaian

DOKUMEN CONTROLLED COPY NOMASTER

LOG STATUS HASIL AUDIT INTERNAL PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/013/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

LOG STATUS HASIL AUDIT INTERNAL Ketidaksesuaian Tgl.

Uraian Te muan

Investigasi Auditor

Tgl.

Perbaikan Yang Sudah Dilakukan

Tgl.

Status


SURAT PERINGATAN PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/014/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

SURAT PERINGATAN Nomor :………………………

Kepada ....................................... Dengan ini disampaikah bahwa : 1.

Berdasarkan Monitoring Temuan Audit Mutu Internal, Sdr/Sdri telah sepakat untuk menyelesaikan pelaksanaan Tindakan Perbaikan pada tanggal. …./…./…… Namun hingga saat ini Sdr/Sdri belum menyelesaikan Tindakan Perbaikan tersebut.

2.

Sdr/Sdri diberi kesempatan untuk menyelesaikan Tindakan Perbaikan yang dimaksud paling lambat hingga tanggal ……/…./…….

Demikian untuk menjadi perhatiannya. Bandung, ………………………. Manajemen Puncak

(………………………..)

DOKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESEUAI No. Dokumen : SOP/004/WM/2016

Status

:

MASTER

:


:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan


Disahkan Oleh



DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESUAI 1.

TUJUAN Prosedur pengendalian layanan tidak sesuai ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mengendalikan layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang tidak memenuhi persyaratan.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur ini diterapkan untuk seluruh jenis layanan yang termasuk dalam ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada masyarakat mulai dari identifikasi ketidaksesuaian layanan hingga tindak lanjutnya.

3.

REFERENSI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

4.

5.

Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 8.3 Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 8.5.2 SOP Nomor : SOP/004/WM/2016 tentang Tindakan Korektif dan Tindaka n Pencegahan SOP Nomor : SOP/004/WM/2016 tentang Tinjauan Manajemen SOP Nomor : SOP/006/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan

DEFINISI 4.1

Layanan tidak sesuai

4.2

Layanan

4.3 4.4

Ketidaksesuaian Koreksi

4.5

Tindakan Korektif

: Layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maupun yang dijanjikan kepada masyarakat : Layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kepada masyarakat : Kondisi tidak tercapainya persyaratan. : Tindakan yang dikenakan pada suatu layanan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi : Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi dan mencegah berulangnya ketidaksesuaian.

PENANGGUNGJAWAB 5.1

Setiap Kepala Bagian bertanggung jawab dalam memastikan bahwa tindaka n korektif yang diambil terhadap layanan tidak sesuai yang berulang efektif da n dapat mencegah terulangnya kembali kasus yang sama.

1

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESUAI

5.2

Wakil Manajemen bertanggung jawab dalam: 5.2.1 Melakukan koordinasi dengan masing-masing bagian untuk melakukan verifikasi tindakan korektif atas layanan tidak sesuai yang berulang dan menjamin efektivitas tindakan tersebut. 5.2.2 Melakukan tinjauan terhadap tindakan perbaikan yang belum efektif, dan mengagendakan pembahasannya dalamTinjauan Manajemen.

6.

URAIAN PROSEDUR 6.1

Identifikasi Layanan Tidak Sesuai 6.1.1 Layanan tidak sesuai bisa diidentifikasi selama dalam proses pelayana n oleh masing-masing bagian maupun bila layanan itu sudah diterima oleh masyarakat. 6.1.2 Layanan tidak sesuai yang sudah diterima / digunakan oleh masyarakat, dan dilaporkan / disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara resmi, ditangani sesuai dengan SOP Nomor: SOP/006/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan 6.1.3 Layanan tidak sesuai yang ditemukan selama proses pelayanan, akan dilaporkan oleh pemilik layanan (Bagian) maupun penerima layanan / output dari Bagian terkait dan dicatat pada Register Layanan yang Tidak Sesuai.

6.2

Penanganan Layanan Tidak Sesuai (yang ditemukan selama proses pelayanan) 6.2.1 Bagian yang menemukan layanan tidak sesuai dari Bagian lain dan sudah mencatat dalam Register Layanan yang Tidak Sesuai, selanjutnya dilaporkan kepada Bagian yang menghasilkan layanan tersebut untuk dilakukan koreksi. 6.2.2 Layanan tidak sesuai yang sudah diperbaiki akan dikembalikan kepada Bagian pelapor untuk dapat diproses lebih lanjut menjadi layanan yang sesuai persyaratan.

2

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGENDALIAN LAYANAN TIDAK SESUAI 6.3

Tindakan Korektif 6.3.1 Jika layanan tidak sesuai di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terjadi berulang lebih dari 3 kali dalam setiap bulan, maka Kepala Bagian yang menemukan layanan tidak sesuai melaporkan kepada Wakil Manajemen, dan Wakil Manajemen melalui Sekretaris ISO meminta untuk dilakukan tindakan korektif dalam formulir Permintaan Tindakan Korektif. 6.3.2 Wakil Manajemen bersama dengan Bagian terkait mengidentifikasi ketidaksesuaian tersebut dan melakukan penelusuran penyebab hingga rencana tindakan korektif yang akan dilakukan.

6.4

Tinjauan terhadap Layanan Tidak Sesuai Wakil Manajemen melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan korektif yang diambil atas layanan tidak sesuai yang berulang seperti pada point 6.3.1, untuk dibahas dalam Tinjauan Manajemen.

7.

ARSIP TERKAIT 7.1 7.2

Formulir Register Layanan yang Tidak Sesuai Formulir Permintaan Tindakan Korektif / Pencegahan

3

DOKUMEN MASTER

REGISTER LAYANAN TIDAK SESEUAI PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/015/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

REGISTER LAYANAN TIDAK SESEUAI No

Tanggal

Unit Kerja / Bagian

Bidang Layanan

Uraian Keluhan

Usulan Solusi

Status (Layak Diteruskan. Tidak layak, open, clos)

DOKUMEN MASTER

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/016/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI / PENCEGAHAN HARI DAN TANGGAL : PEMOHON :

BAGIAN :

MASALAH YANG TERJADI DAN PENYEBABNYA :

Tanggal Terjadi Masalah : USULAN TINDAKAN :

Lokasi / Tempat : KOREKSI

Waktu Penyelesaiaan : Pemohon :

_____________________________ Tanggal :

PENCEGAHAN

Diketahui oleh :

_____________________________ Tanggal :

TINDAKAN YANG DIAMBIL DAN HASILNYA:

Ini Penyelesaian Tindakan : KESIMPULAN :

Dilaporkan oleh :

Perlu tindak lanjut: (Jelaskan) _____________________________ _____________________________

_____________________________ Tanggal : Ditinjau & Disetujui Oleh:

Masalah Telah Selesai _____________________________ Tanggal :

DOKUMEN MASTER

DOKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN No. Dokumen: SOP/005/WM/2016

Status

:

MASTER

:


:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan


Disahkan Oleh



DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN 1.

TUJUAN Prosedur tindakan korektif dan tindakan pencegahan ini digunakan sebagai pedoma n untuk: 1.1

1.2 1.3

1.4 2.

Menganalisis dan memecahkan masalah, serta mencegah kesalahan yang berulang dengan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi atau ketidaksesuaian potensial yang akan terjadi. Menetapkan langkah yang sistematis dalam tindakan korektif yang berhub unga n dengan mutu. Mengenali potensi penyebab ketidaksesuaian dan menghilangkan denga n melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya suatu ketidaksesuaian. Sarana dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continual improvement).

RUANG LINGKUP Prosedur ini mengatur tata cara penanganan semua ketidaksesuaian yang berasal dari masyarakat maupun yang berasal dari proses penyediaan layanan dalam lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang meliputi identifikasi dan pelaporan, analisis dan investigasi penyebab/potensi penyebab hingga penetapan tindakan korektif atau tindakan pencegahan terhadap: 2.1 2.2

3.

REFERENSI 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.

Ketidaksesuaian yang telah terjadi Ketidaksesuaian yang potensial/kemungkinan besar akan terjadi.

Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 8.5.2 dan 8.5.3 Persyaratan SMM ISO 9001:2008 klausul 8.4 SOP Nomor : SOP/006/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan SOP Nomor : SOP/004/WM/2016 tentang Pengendalian Layanan Tidak Sesuai SOP Nomor : SOP/006/WM/2016 tentang Tinjauan Manajemen Laporan Pengukuran Kepuasan Masyarakat

DEFINISI 4.1 4.2

Ketidaksesuaian Koreksi

: Kondisi tidak tercapainya persyaratan. : Tindakan yang dikenakan pada suatu layanan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN

5.

4.3

Tindakan Korektif

4.4

Tindakan Pencegahan

4.5

Closed Out

PENANGGUNGJAWAB 5.1

5.2

5.3

5.4 5.5

6.

: Segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. : Segala tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial yang mungkin terjadi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. : Suatu kondisi dimana tindakan korektif atas ketidaksesuaian sudah dilakukan dan dinyatakan selesai.

Wakil Manajemen bertanggungjawab dalam mengkoordinir pelaksanaan tindaka n korektif yang memerlukan kesepakatan antar/lintas Bagian, serta melakuka n verifikasi terhadap pelaksanaan tindakan korektif maupun tindakan pencegaha n yang diambil oleh Bagian terkait. Masing-masing Kepala setiap Bagian bertanggungjawab dalam pelaksanaa n tindakan korektif atau tindakan pencegahan atas ketidaksesuaian maupun potensi ketidaksesuaian. Setiap Kepala Bagian bertanggung jawab dalam memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan akar masalah dari ketidaksesuaian yang terjadi, dan tindakan korektif maupun tindakan pencegahan dilaksanakan Setiap pegawai bertanggung jawab terhadap pendeteksian ketidaksesuaian dan pelaporan dilingkup kerjanya masing-masing. Sekretaris ISO bertanggungjawab dalam menyimpan seluruh dokumentasi tindakan korektif dan tindakan pencegahan.

KETENTUAN UMUM 6.1

Ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam prosedur ini untuk dilakuka n tindakan korektif antara lain: • Ketidaksesuaian yang didapat dari pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan SOP Nomor: SOP/006/PHUM/2016 tentang Penanganan Meja Pengaduan • Ketidaksesuaian yang berasal dari terjadinya layanan tidak sesuai, seperti yang diatur dalam SOP Nomor: SOP/004/WM/2016 tentang Pengendalian Layanan Tidak Sesuai; • Hasil pengukuran kepuasan layanan yang nilainya kurang dari nilai minimal yang ditentukan; • Ketidaksesuaian yang ditemukan oleh pihak eksternal, termasuk hasil audit eksternal (Badan Sertifikasi); 3

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN 6.2

Ketidaksesuaian potensial yang diidentifikasi dalam prosedur ini untuk dilakukan tindakan pencegahan antara lain: • Saran perbaikan dari audit eksternal (Badan Sertifikasi); • Potensi-potensi masalah pada proses pelayanan

6.3

7.

Ketidaksesuaian yang didapatkan selama pelaksanaan Audit Internal ditindaklanjuti sesuai ketentuan SOP Nomor : SOP/003/WM/2016 tentang Audit Internal.

URAIAN PROSEDUR 7.1

Identifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian 7.1.1 Setiap bulan atau sesuai periode tertentu, Sekretaris ISO mendata ketidaksesuaian yang terjadi maupun potensi ketidaksesuaian yang membutuhkan dilakukan tindakan korektif maupun tindakan pencegahan berdasarkan data capaian Sasaran Mutu, data pengaduan/ keluhan masyarakat, data kejadian layanan tidak sesuai, data hasil pengukuran kepuasan masyarakat, data evaluasi rekanan, dll. 7.1.2 Setiap data ketidaksesuaian maupun potensi ketidaksesuaian yang bisa dilakukan tindakan korektif maupun pencegahan dicatat oleh Sekretaris ISO dalam formulir Permintaan Tindakan Korektif maupun formulir Permintaan Tindakan 7.1.3 Selanjutnya, Sekretaris ISO meregister seluruh data yang dimintakan tindakan korektif maupun tindakan pencegahan dalam formulir Monitoring Tindakan Korektif/Tindakan Pencegahan, yang diserahkan kepada Wakil Manajemen untuk dilakukan pemantauan.

7.2

Tindak Lanjut atas Permintaan Tindakan Pencegahan 7.2.1 Setiap Kepala Bagian melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya potensi ketidaksesuaian. 7.2.2 Berdasarkan penyebab potensi masalah yang telah diidentifikasi ditentukan kebutuhan akan tindakan pencegahan untuk memastikan potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi agar dapat dicegah lebih dini. 7.2.3 Setiap Kepala Bagian mengkoordinir pelaksanaan tindakan pencegahan dan Kepala setiap Bagian menentukan target waktu penyelesaian yang akan diambil. 7.2.4 Tindakan pencegahan yang sudah dilakukan dicatat pada formulir Permintaan Tindakan Pencegahan yang salinannya di distribusikan kepada Wakil Manajemen / Sekretaris ISO untuk dimonitor pelaksanaan tindakan pencegahannya. 4

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

4/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN 7.2.5 Wakil Manajemen / Sekretaris ISO memperbaharui data pada formulir Monitoring Tindakan Korektif / Tindakan Pencegahan dan memantau pelaksanaan tindakan pencegahan. 7.2.6 Dalam melaksanakan tindakan pencegahan, Kepala Bagian terkait harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuandan kebutuhan sehingga efektif dalam menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian. 7.3

Tindak Lanjut atas Permintaan Tindakan Korektif 7.3.1 Setiap Kepala Bagian terkait melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian. 7.3.2 Berdasarkan penyebab masalah yang telah diidentifikasi, bersama dengan Kepala Bagian ditentukan kebutuhan akan tindakan korektif untuk memastikan agar ketidaksesuaian yangsudah terjadi tidak terulang. 7.3.3 Kepala Bagian mengkoordinir pelaksanaan tindakan korektif dan Kepala Bagian menentukan target waktu penyelesaian yang akan diambil. 7.3.4 Tindakan korektif yang sudah dilakukan dicatat pada formulir Permintaan Tindakan Korektif yang salinannya didistribusikan kepada Wakil Manajemen / Sekretaris ISO untuk dimonitor pelaksanaan tindakan korektifnya. 7.3.5 Wakil Manajemen / Sekretaris ISO memperbaharui data pada formulir Monitoring Tindakan Korektif/ Tindakan Pencegahan dan memantau pelaksanaan tindakan korektif. 7.3.6 Dalam melaksanakan tindakan korektif, Kepala Subbag terkait harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sehingga efektif dalam menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.

7.4

Verifikasi Tindakan Perbaikan / Pencegahan 7.4.1 Masing-masing Kepala Bagian memastikan: 7.4.1.1 Tindakan pencegahan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir Permintaan Tindakan Pencegahan. 7.4.1.2 Tindakan korektif dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam formulir PermintaanTindakan Korektif. 7.4.2 Wakil Manajemen memantau pelaksanaan tindakan pencegahan atau tindakan korektif melalui Monitoring Tindakan Korektif/ Tindakan pencegahan

5

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

5/5

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINDAKAN KOREKTIF DAN TINDAKAN PENCEGAHAN 7.4.3 Apabila ternyata tindakan pencegahan atau tindakan korektif belum dilakukan, maka Wakil Manajemen akan mengeluarkan Surat Peringatan dan meminta penetapan target waktu pelaksanaan tindakan pencegahan atau perbaikan kembali. Surat Peringatan ditembuskan kepada Manajemen Puncak. 7.4.4 Apabila tindakan pencegahan atau perbaikan telah dinyatakan efektif, Wakil Manajemen / Sekretaris ISO melengkapi Monitoring Tindakan Korektif/Tindakan Pencegahan dengan pernyataan closed out. 7.4.5 Jika hasil tindakan pencegahan atau tindakan korektif belum memuaskan dan belum efektif menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian maupun ketidaksesuaian yang telah terjadi, maka masalah tersebut dibawa ke dalam Tinjauan Manajemen untuk ditetapkan keputusannya oleh Manajemen Puncak. 7.4.6 Apabila tindakan pencegahan atau tindakan korektif yang diambil adalah mengubah metode dan tata cara pelaksanaan proses yang telah ditetapkan, maka Sekretaris ISO dapat meminta perubahan pada dokumen yang terkait, sesuai ketentuan pada SOP Nomor : SOP/001/WM/2016 tentang Pengendalian Dokumen. 7.4.7 Semua arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan tindakan pencegahan dan tindakan korektif disimpan oleh Sekretaris ISO dan Kepala Bagian. 8.

ARSIP TERKAIT 8.1 8.2

Formulir Permintaan Tindakan Korektif dan Pencegahan Monitoring Tindakan Korektif/Tindakan Pencegahan

6

DOKUMEN MASTER

PTUN BANDUNG

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

No. Formulir

FM/016/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI / PENCEGAHAN HARI DAN TANGGAL : PEMOHON :

BAGIAN :

MASALAH YANG TERJADI DAN PENYEBABNYA :

Tanggal Terjadi Masalah : USULAN TINDAKAN :

Lokasi / Tempat : KOREKSI

Waktu Penyelesaiaan : Pemohon :

_____________________________ Tanggal :

PENCEGAHAN

Diketahui oleh :

_____________________________ Tanggal :

TINDAKAN YANG DIAMBIL DAN HASILNYA:

Ini Penyelesaian Tindakan : KESIMPULAN :

Dilaporkan oleh :

Perlu tindak lanjut: (Jelaskan) _____________________________ _____________________________

_____________________________ Tanggal : Ditinjau & Disetujui Oleh:

Masalah Telah Selesai _____________________________ Tanggal :

DOKUMEN MASTER

MONITORING TINDAKAN KOREKTIF/TINDAKAN PENCEGAHAN PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/017/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

MONITORING TINDAKAN KOREKTIF/TINDAKAN PENCEGAHAN No

Status Temuan (new/open/close)

Uraian Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian

Tindakan Koreksi / Pencegahan

Tanggal Koreksi / Pencegahan

Status Akhir

DOKUMEN MASTER

==================================================================

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ================================================================== STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINJAUAN MANAJEMEN No. Dokumen: SOP/006/WM/2016

Status

:

MASTER

:


:

UNCONTROLLED

:

OBSOLETE

Revisi

: 00

Tgl. Berlaku

: 20 April 2016

Disiapkan Oleh

Nama NIP Jabatan


Disahkan Oleh



DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Jumlah Hal.

1/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINJAUAN MANAJEMEN 1.

TUJUAN Prosedur ini digunakan untuk mengatur pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Kantor Pengadian Tata Usaha Negara Bandung sebagai bentuk evaluasi efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

2.

RUANG LINGKUP Prosedur diterapkan mulai dari rencana Rapat Tinjauan Manajemen, pelaksanaan, hingga tindak lanjut output Rapat Tinjauan Manajemen.

3.

REFERENSI 3.1

4.

DEFINISI 4.1

5.

Tinjauan Manajemen

: Suatu bentuk tinjauan atas implementasi sistem manajemen mutudi Kantor Pengadian Tata Usaha Negara Bandung dimana pimpinan tertinggi organisasi (Manajemen Puncak) akan memberikan keputusan atas permasalahan terkait implementasi sistem manajemen mutu. Tinjauan Manajemen dilaksanakan dalam bentuk rapat secara berkala dengan agenda pembahasan sesuai persyaratan standar yang diacu.

TANGGUNG JAWAB 5.1 5.2 5.3

6.

Persyaratan SMM ISO9001:2008 klausa 5.6

Manajemen Puncak bertanggung jawab dalam memberikan keputusan dalam Rapat Tinjauan Manajemen terutama terkait kebutuhan sumberdaya Kepala setiap Bagian bertanggungjawab dalam memberikan data yang diperluka n untuk keperluan agenda Rapat Tinjauan Manajemen. Wakil Manajemen dan Sekretaris ISO bertanggung jawab mempersiapkan baha n pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen, membuat notulen, serta memanta u tindak lanjut hasil rapat.

KETENTUAN UMUM 6.1

Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun atau diluar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan denga n Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu (SKP), hasil audit, perubahan pada manajeme n dan organisasi Unit Kerja, maupun hal-hal yang memerlukan tindak lanjut segera.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

006/WM/2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Jumlah Hal.

2/2

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TINJAUAN MANAJEMEN 6.2

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi evaluasi menyeluruh atas Implementa sisistem manajemen mutu, seperti: a. b. c. d. e. f.

7.

URAIAN PROSEDUR 7.1

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

7.7 7.8

7.9

8.

Hasil audit, internal dan eksternal Umpan balik masyarakat, termasuk keluhan masyarakat Status tindakan korektif dan tindakan pencegahan Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu Saran-saran untuk perbaikan

Wakil Manajemen mengundang peserta Rapat Tinjauan Manajemen denga n menggunakan Undangan Rapat Tinjauan Manajemen yang ditujukan kepada seluruh Bagian Sebelum pelaksanaan rapat, Wakil Manajemen mengumpulkan seluruh bahan/materi yang dibutuhkan untuk dibahas dalam rapat yang dirangkum. Manajemen Puncak memimpin Rapat Tinjauan Manajemen. Bukti kehadiran rapat dicatat dalam Daftar Hadir. Masing-masing Kepala Bagian menyampaikan hasil implementasi sistem manajemen mutu di Bagiannya sesuai dengan agenda Rapat Tinjauan Manajemen. Manajemen Puncak membahas dan membuat keputusan atas setiap permasalaha n yang dibicarakan dalam rapat. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dicatat dalam Notulen Rapat Tinjaua n Manajemen oleh Sekretaris ISO dan dimintakan persetujuan kepada Manajeme n Puncak. Notulen Rapat Tinjauan Manajemen didistribusikan / dibagikan kepada setiap Kepala Bagian Masing-masing Kepala Bagian menindaklanjuti hasil Rapat Tinjauan Manajemen. Hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya diatur sesuai ketentua n yang berlaku. Wakil Manajemen memonitor tindak lanjut hasil Rapat Tinjauan Manajeme n melalui formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen. Hal-hal yang belum dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, akan dibahas dalam tinjaua n manajemen periode berikutnya.

ARSIP TERKAIT 8.1 8.2 8.3 8.4

Agenda Rapat Tinjauan Manajemen dan Pembahasannya Undangan Rapat Tinjauan Manajemen Daftar Hadir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 1

DOKUMEN MASTER

AGENDA RAPAT PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/018/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

AGENDA RAPAT Rapat Tanggal Tempat

: ………………………… : …………………………

POKOK BAHASAN : 1. …………………………………………………………… 2. …………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………

Bandung, ……………(tanggal) Manajemen Puncak

(…………………………)

DOKUMEN MASTER

UNDANGAN RAPAT PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/019/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

UNDANGAN RAPAT Nomor Hal

: ………………………… : Rapat Tinjauan Manajemen

Bandung, ……………(tanggal)

Kepada :

Dengan hormat, Sehubungan akan diadakannya Rapat Tinjauan Manajemen dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr pada : Hari/Tanggal Pukul Tempat Acara

: : : :

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Ketua,

Wakil Manajemen

(………………………………..)

( ………………………… )

DOKUMEN MASTER

DAFTAR HADIR RAPAT PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/020/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

DAFTAR HADIR RAPAT Tanggal : ……………………. No 1

Nama

Bagian

Paraf 1

2 3

2 3

4 5

4 5

6 7

6 7

8 9

8 9

10 11

10 11

12 13

12 13

14 15

14 15

16 17

16 17

18 19 20

18 19 20

DOKUMEN MASTER

NOTULEN RAPAT PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/021/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

1

NOTULEN RAPAT Rapat Tanggal Tempat

No

: ………………………… : …………………………

Rincian Pokok Bahasan

Kesimpulan / Renacana Tindak Lanjut

Batas Waktu

Penanggung jawab

Undangan yang hadir : No

Nama

Jabatan

Keterangan

Jabatan

Alasan

Undangan yang tidak hadir: No

Nama

Bandung, ………………………. Mengetahui/Menyetujui Wakil Manajemen

( ………………………… )

DOKUMEN MASTER

LAPORAN MONITORING SASARAN MUTU PTUN BANDUNG

No. Formulir

FM/022/WM//2016

Revisi Ke

00

Tgl. Berlaku

20 April 2016

Halaman

LAPORAN MONITORING SASARAN MUTU Bagian : No

Sasaran Mutu

Uraian

Target

Target Satuan

Ket

Bandung, .............................. Mengetahui, Wakil Manajemen

Penanggungjawab, Bagian....................

(

Bulan

)

(

)

DAFTAR ISI SOP WAKIL MANAJEMEN

Recommend Documents