DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI

DOKUMEN MASTER

DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI 01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN 02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN 03. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159 Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected] OR : [email protected]

No. Dokumen

SOP/001/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN TUJUAN : Prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengelola berkas gugatan perkara yang diterima oleh Panitera Pengganti agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan sesuai dengan standart system manajemen mutu ISO 9001:2008. RUANG LING KUP : Ruang lingkup prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara mencakup proses penerimaan berkas gugatan sampai ke panggilan pemeriksaan persiapan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; KETERKAITAN :

1. S1-Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer 3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan

1. SIPP PTUN 2. SOP Kepaniteraan Perkara 3. SOP Hakim

1. 2. 3. 4. 5.

PERALATAN/PERLENGKAPAN : Komputer / Laptop Jaringan internet Alat Tulis Kantor (ATK) Peraturan perundangan yang terkait Buku Referensi

DOKUMEN MASTER

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.

DEFINISI : 1. Gugatan

:

2. Pemeriksaan Persiapan

:

Permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan; Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta untuk dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/001/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN

No

Aktivitas

1.

Menetapkan hari Pemeriksaan Persiapan, dan menginputnya pada SIPP

2

Membuat dan menandatangani Surat Panggilan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan Pemeriksaan Persiapan dan menginputnya pada SIPP Menyerahkan surat panggilan sidang pemeriksaan persiapan kepada Juru Sita Pengganti Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan pemeriksaan persiapan dari Juru Sita Pengganti

3

4

HKM

Pelaksana Panitera Sidang

Mutu Baku JSP

Persyaratan/ Perlengkapan - Laptop/Komp uter - Jaringan internet - Formulir Penetapan Pemeriksaan Persiapan - Berkas perkara - ATK - Laptop/Komp uter - Jaringan internet - Penetapan Pemeriksaan Persiapan - Berkas perkara - ATK

Waktu

Output Telah tertandatanganinya tanggal Penetapan Pemeriksaan persiapan

1 hari

Telah tertandatangani Surat Panggilan sidang pemeriksaan persiapan kepada para pihak

- Surat Panggilan - Layanan Pos

Terkirimnya surat panggilan sidang kepada para pihak

- Resi Surat Panggilan Pemeriksaan Persiapan

Terarsipkannya bukti (Resi pos ) surat panggilan pemeriksaan persiapan para pihak .

5

Menyusun berkas perkara yang telah lengkap dengan surat panggilan dan Resi

- Berkas perkara - Bukti Pengiriman surat panggilan

Tersusunnya berkas perkara yang telah lengkap.

6

Menjelang pelaksanaan Sidang, Melakukan pengecekan ruangan sidang Pemeriksaan Persiapan dan kehadiran para Pihak serta melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis / Majelis Hakim

- Berkas perkara - Ruang Pemeriksaan Persiapan - Kehadiran Para Pihak

Sidang Pemeriksaan Persiapan siap di dilaksanakan

7

8

Mendampingi Majelis Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan menginput penundaan Sidang pada SIPP

30 menit

- Berkas Perkara - Ruang Pemeriksaan Persiapan

Tersedianya berkas pemeriksaan persiapan yang siap untuk disidangkan.

- Berkas perkara - ATK - Laptop/ Komputer - Jaringan Internet

Tercatatnya proses Pemeriksaan Persiapan pada Berita acara Persidangan dan Penundaan sidang pada SIPP

1 Hari

DOKUMEN MASTER

9

Pembuatan draf Berita Acara pemeriksaan persiapan

10

Mengoreksi / penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

11

Menetapkan Tanggal Persidangan Pertama dan menginput pada SIPP

12

Membuat surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir dalam penetapan Hari sidang Pertama Menyerahkan surat panggilan dan salinan Gugatan Kepada Juru Sita Pengganti

13

14

Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan persidangan dari Juru Sita Pengganti

- Berkas Perkara - Laptop/Kom puter - ATK - Berkas perkara - ATK

Tersedianya draf berita acara pemeriksaan persiapan. 1 hari Terselesaikannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan

- Formulir Penetapan Hari Persidangan 30 - Berkas perkara menit - ATK - Laptop / Komputer - Surat Panggilan - Salinan Gugatan - ATK

- Surat panggilan - Layanan Pos - Transportasi apabila dikirim langsung oleh Juru Sita Pengganti - Bukti Pengiriman (Resi)

1 hari

Telah tertandatanganiny a tanggal Penetapan Persidangan Pertama Tersedianya Surat Panggilan para pihak

Terkirimnya surat panggilan yang dilampiri salinan Gugatan kepada para pihak yang tidak hadir Terarsipkannya bukti surat panggilan Para Pihak dan Resi

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PERSIDANGAN TUJUAN : Prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan ini bertujuan sebagai petunjuk proses persidangan agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan sesuai dengan standart system manajemen mutu ISO 9001:2008. RUANG LING KUP : Ruang lingkup prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan mencakup proses persiapan ruang sidang, pengecekan para pihak dan pencatatan berita acara dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara


DOKUMEN MASTER 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :


1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN :



Dokumen Panitera Sidang.

Komputer / Laptop Jaringan internet Alat Tulis Kantor (ATK) Peraturan perundangan yang terkait Buku Referensi

DEFINISI : 1. Persidangan

:

Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/4

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAKSANAAN PERSIDANGAN Pelaksana No 1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8

9

10

Aktivitas Menjelang pelaksanaan Sidang, Panitera Sidang Melakukan pengecekan ruangan sidang dan kehadiran para Pihak serta melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis / Hakim Mendampingi Majelis / Hakim dan mencatat halhal yang terjadi dalam Persidangan dari acara pembacaan Gugatan sampai acara pembacaan Putusan dan menginput setiap penundaan Sidang pada SIPP Membuat draf Berita Acara Sidang

Mengoreksi / Menandatangani Berita Acara Persidangan bersama Panitera Sidang Membuat draft Putusan bagian Duduk Perkara

Membuat dan Menandatangani Surat Pemberitahuan Amar Putusan kepada pihak yang tidak hadir Menyerahkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kepada Juru Sita Pengganti Menerima Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan Mengarsipkan Bukti Pengiriman (atau Resi pos) Surat

Majelis/ Hakim

Panitera Sidang

JSP

Mutu Baku

Persyaratan/ Perlengkapan - Berkas perkara - Ruang Sidang - Kehadiran Para Pihak

Waktu

Output Sidang siap dilaksanakan

di

30 menit

- Berkas Perkara - Ruang Sidang

Tersedianya berkas Sidang yang siap untuk disidangkan.

-

Tercatatnya proses Persidangan

Berkas perkara ATK Laptop/Komputer Jaringan Internet 1 Hari

- Berkas Perkara - Laptop/Komput er - ATK - Berkas perkara - ATK

- Berkas Perkara - ATK Laptop/ Komputer

Tersedianya draf berita acara Sidang.

1 hari

Tertandatanganinya Berita Acara Persidangan

5 Hari

Tersedianya draft Putusan bagian Pokok Perkara

- Berkas Putusan - Laptop/Komputer - ATK

Tersedianya Pemberitahuan Putusan

- - Dikirim melalui pos Tercatat

Amar

Terkirim nya surat Pemberitahuan Amar Putusan 1 hari

- Surat Pemberitahuan putusan

Tersedia nya bukti (resi) Surat pemberitahuan Amar Putusan

- Bukti pengiriman

Terarsipkannya bukti (resi) Surat pemberitahuan Amar

DOKUMEN MASTER

11

12

Pemberitahuan Amar Putusan Menyelesaikan Putusan

Mengoreksi serta Menandatangani Putusan bersama – sama dengan Panitera Sidang

Putusan - Berkas Perkara - Laptop/Komputer - ATK

- Berkas Perkara - Berita Acara - Draf Putusan

1 hari

Tersedianya Putusan yang siap ditandatangani

Tertandatanganinya Putusan 2 Hari

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MINUTASI BERKAS PERKARA TUJUAN : Prosedur Minutasi Berkas Perkara ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pemberkasan atau minutasi perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga berkas perkara dapat dikelola dengan tertib dan aman sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. RUANG LING KUP : Ruang lingkup prosedur Minutasi Berkas Perkara mencakup penyusunan berkas perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hingga penyerahan pada Kepaniteraan Perkara. DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan 10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;


DOKUMEN MASTER KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :


1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN :



Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.

Komputer / Laptop Jaringan internet Alat Tulis Kantor (ATK) Peraturan perundangan yang terkait Buku Referensi

DEFINISI : 1. Putusan

:

2. Minutasi

:

Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/PP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MINUTASI BERKAS PERKARA

No

Aktivitas

1

Menyusun berkas Bundel A dan Putusan/Penetap an serta softcopynya

2

Menyerahkan berkas Bundel A dan Putusan/Penetap an serta softcopynya berikut daftar isi ke Petugas Meja 1 Kepaniteraan Muda Perkara Meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetap an serta softcopynya sesuai daftar isi dan memarafnya

3

Panitera

Meja 1

Pelaksana Panitera Panmud Persyaratan / Sidang Perkara Perlengkapan - Berkas Bundel A - Daftar isi Bundel A - ATK - Laptop/ Komputer - Berkas perkara - ATK - Kompute/ Laptop - Konsep pemberita huan

- Berkas perkara - ATK - Kompute/ Laptop - Bundel A perkara

Mutu Baku Waktu

Output Tersusunnya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

Diterimanya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

1–7 Hari

Terselesaikannya Koreksi/ meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya

4

Menandatangani (mengetahui) daftar isi Bundel A

- Berkas Bundel A - Putusan/ Penetapan dan Softcopy - Daftar isi Bundel A

Tertandatanganinya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya

5

Memasukan dalam berkas Bukti minutasi yang telah ditandatangani Panitera serta menginput status telah minutasi pada SIPP

- Berkas Bundel A - Putusan/ Penetapan dan Softcopy - Daftar isi Bundel A yang telah di tandatang ani Panitera

Terselesaikannya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya dan bukti telah diminutasi terbaca pada SIPP 3 Jam

DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI

Recommend Documents