DAFTAR ISI SOP PERKARA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

DAFTAR ISI SOP PERKARA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21 22 23 24 25 26 27 28

a. b. a. b.

DAFTAR NAMA SOP Lembar Pengesahan SOP SOP Pelayanan Informasi SOP Pelayanan Pengaduan SOP Upaya Hukum Banding SOP Upaya Hukum Banding Prodeo SOP Upaya Hukum Kasasi SOP Upaya Hukum Kasasi Prodeo SOP Upaya Hukum PK SOP Publikasi Putusan SOP Penerimaan Perkara Tk. I SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo Murni SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Prodeo DIPA SOP Penyitaan SOP Eksekusi Riil SOP Eksekusi Lelang SOP Tata Persidangan SOP Mediasi SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara SOP Penyampaian Salinan Putusan SOP Penyelesaian Dan Penyampaian PIP SOP Registrasi Perkara Masuk SOP Pemanggilan Para Pihak SOP Pelayanan Legalisasi SOP Pemanggilan Melalui KEMENLU dan Media Massa SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan Dan Atau Akta Cerai SOP Pengarsipan SOP Pengembalian Sisa Panjar SOP Pengelola Biaya Perkara SOP Biaya Proses SOP pelaporan RK dan Pelaporan Perkara SOP Keuangan Perkara KOMDANAS

Ket. ADA ADA ADA ADA ADA ADA BLM ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA ADA

PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KEPANITERAAN BIDANG KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

SURABAYA, 2014

Yang mengesahkan, Sekretaris MA-RI

Menyetujui Ketua PTA Surabaya

Menetapkan Ketua PA Surabaya

Dr. H. Nurhadi, SH., MH.

Dr. H.M. Rum Nessa, SH., MH.

Drs. Mame Sadafal, MH.

1

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

JL. Ketintang Madya VI / 3

Tanggal Revisi Ketiga

11 Juli 2016

Surabaya, 60232

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Surabaya

/OT.01.3/VII/2016

SOP INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SURABAYA Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 4. Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan.

Pencatatan dan pendataan: Register Informasi

Keterkaitan : SOP Pelayanan Pengaduan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Informasi

Penanggung Jawab informasi

Mutu Baku PPID

Persyaratan/ Waktu Perlengkapan

Output

A

PELAYANAN INFORMASI DENGAN PROSEDUR BIASA

1

Menanyakan, problem yang dihadapi oleh Pemohon informasi kemudian mempersilahkan Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi dan memberikan salinannya kepada pemohon informasi

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

15 Menit

Terisinya formulir informasi

2

Mengisi register permohonan Informasi


10 menit

tercatatnya register informasi

3

Meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.


10 menit

Formulir permohonan informasi

4

Meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.


10 menit

Formulir permohonan informasi

Pelaksana No

5

6

7

8

9

10

11

Aktivitas

melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (Dengan tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan) Meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta (Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan) dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta Menyerahkan kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat dan memeriksa terlebih dahulu informasi yang diminta, (apakah informasi yang disediakan sesuai dengan permintaan pemohon) Menanyakan kepada Pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi informasi tersebut, apabila iya maka Pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima atas Penggandaan Informasi tersebut. mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), pada hari yang sama

Penanggung Petugas Jawab Informasi informasi

Mutu Baku PPID


Output


15 Menit


Pemberitahuan per05 mohonan menit informasi ditolak

PC, kertas, alat tulis, alat jilid

8 hari


Pemberita huan per1 hari mohonan informasi diterima


10 menit

Konfirma si data

1 jam

Pembaya ran penggan daan informasi

15 menit

Terkirim nya informasi dalam bentuk softcopy



Kepastian informasi

Informasi yang diminta

Pelaksana No

Aktivitas

/ Penanggung Petugas Jawab Informasi informasi

Mutu Baku PPID

Persyaratan / Waktu Perlengkapan

12

menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.


13

memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.

14

meminta Pemohon untuk menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan setelah petugas informasi memberikan fotokopi informasi yang dimaksud

B

PELAYANAN INFORMASI DENGAN PROSEDUR KHUSUS

1

Mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan

Output

10 menit

Penggan daan informasi


3 hari

Proses pengaburan informasi


Tercatat nya kolom 10 penerimenit maan informasi


Terisinya 10 formulir menit informasi Tercatat nya 10 register menit permoho nan informasi

1 jam

Informa si yang diminta

10 menit

Penulisan keterangan perkiraan harga atas perolehan informasi

10 menit

Tanda terima penggandaan informasi

2

Mengisi Register Permohonan informasi


3

mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi serta waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dengan dibantu oleh Penanggung jawab Informasi di unit kerja terkait


4

menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID


5

Menanyakan kepada Pemohon apakah pemohon ingin memperoleh fotokopi informasi tersebut, apabila iya maka Pemohon harus membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima atas Penggandaan Informasi tersebut.


Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkap an

Waktu

6

mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), pada hari yang sama


Terkirim nya informasi 15 Menit dalam bentuk softcopy

7

menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambatlambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait, mesin fotocopy

1 jam

Penggan daan informasi

8

memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud angka 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.


4 hari

Pengaburan informasi


Tercatat nya kolom 10 penerimenit maan informasi

No

9

10

Aktivitas

meminta Pemohon untuk menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan setelah petugas informasi memberikan fotokopi informasi yang dimaksud Melaporkan rekapitulasi permohonan informasi kepada panitera kemudian panitera melaporkan kepada PTA dan Mahkamah Agung setiap 6 (enam) bulan sekali

Panitera / Petugas Penanggung Jawab Informasi informasi

PPID

Output


JL. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya, 60232

Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PELAYANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SURABAYA Dasar Hukum:


1. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang menguasai pola bindalmin


Pencatatan dan pendataan: Register Pengaduan

Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana No

A

1

2

3

Aktivitas

Petugas Pengaduan

Pimpinan / Penanggung Jawab Pengaduan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu


10 Menit


30 menit

Jawaban pengaduan


30 Menit

Laporan pengaduan masyarakat

Output

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Menerima pengaduan masyarakat secara lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll. Merespon / menindak lanjuti pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. Melaporkan tentang pengaduan masyarakat / publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud.

Pengaduan

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Pengaduan

Pimpinan / Penanggung Jawab Pengaduan


Waktu

4

Mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat / publik tersebut untuk selanjutnya melakukan cek data


30menit

Terlaksananya pengecekan data.

5

Menindaklanjuti pengaduan tersebut dan bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat / publik tersebut.


30 menit

Terlaksananya kordinasi.

6

Memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat / publik tersebut baik secara langsung, surat, email, faksimili, telepon, sms dll.


1 hari

Jawaban pengaduan

7

Mencatat pengaduan dan agar tindak lanjut ke dalam regster pengaduan


10 menit

Tercatatnya register pengaduan

B

Publikasi Terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

1

Melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat / publik dan penanganannya / tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut.


15 menit

Laporan pengaduan yang telah diinventarisir

2

Melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan.


15 menit

Publikasi penanganan laporan pengaduan

3

Melaporkan Publikasi pengaduan tersebut dalam bentuk laporan tertulis yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima kepada Ketua PA. Surabaya serta ditembuskan kepada Ketua PTA Surabaya


30 menit

Laporan publikasi penanganan pengaduan

Output

MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Surabaya JL. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya, 60232

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP UPAYA HUKUM BANDING Dasar Hukum: 1. 2.

3. 4. 5.

6.

7.


Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Berkas Perkara Banding

Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

A

1

2

3

4

Aktivitas

Meja I dan II

Meja III

Mutu Baku Panitera / JSP

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Putusan / Pemberitahuan Isi Putusan, PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP

15 Menit

Penerimaan Permohonan Banding

PC, Kertas, Alat tulis, referensi terkait, SIPP

10 menit

SKUM

PC, Kertas, Alat tulis, buku jurnal keuangan banding referensi terkait, SIPP

07 menit

Tercatatnya dalam buku jurnal keuangan banding

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait, SIPP

10 menit

Akta permohonan banding

Output

Pelayanan dan Penerimaan Permohonan Banding Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding dan mengklarifikasi tanggal putus serta menghitung tenggat waktu banding 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan Menaksir besarnya panjar biaya banding berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank Menerima bukti pembayaran banding dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam buku jurnal keuangan banding Membuat akta pernyataan banding dan memintakan tandatangan kepada Panitera PA. Surabaya

Pelaksana No

Aktivitas

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

PC, kertas, alat tulis, SIPP, buku register

20 menit

Tercatatnya permohonan banding

PC, kertas, alat tulis, SIPP, Akta pernyataan banding

7 menit

Pernyerahan pernyataan banding


10 Menit

Penerimaan Permohonan Banding


1 hari

Surat pemberitahuan pernyataan banding


15 menit

Tanda terima memori banding

10

Memberitahukan / menyerahkan memori banding yang diajukan oleh pembanding kepada Terbanding


1 hari

Surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding

11

Menerima dan membuat tanda terima kontra memori banding apabila terbanding membuat kontra memori banding


15 menit

Tanda terima kontra memori banding

12

Memberitahukan / menyerahkan kontra memori banding kepada Pembanding


1 hari

Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding

13

Membuat instrumen dan memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon banding pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)

PC, kertas, alat tulis, buku register, SIPP

10 menit

Instrument Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

14

Menyampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon banding surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding


1 hari

Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding

15

Mengirimkan biaya banding untuk PTA. Surabaya melalui bank dan tanda bukti pengiriman disatukan dalam berkas perkara


1 Jam Bukti pengiriman biaya banding

5

6

7

8

9

Mencatat permohonan banding tersebut kedalam buku register induk perkara banding dan perkara gugatan Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan banding yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon banding beserta lembar pertama SKUM Melimpahkan berkas Permohonan Banding dari Meja I ke Meja III Memberitahukan pernyataan banding pada pihak terbanding dalam waktu 7 hari kerja setelah pernyataan banding. Menerima dan membuat tanda terima memori banding apabila pembanding membuat memori banding sebelum berkas dikirim ke PTA SBY.

Meja I dan II

Meja III

Panitera / JSP

Output

Pelaksana No

Aktivitas


Waktu

16

Melakukan penggandaan pembundelan berkas banding meliputi Bundel A dan B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh Panitera melalui Wakil Panitera dengan disertai dokumen elektronik antara lain : 1. Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama 2. Akta Permohonan Banding 3. Memori Banding 4. Kontra Memori Banding 5. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait, SIPP, mesin fotocopy

1 Hari Bundel Berkas A dan B

17

Menandatangani kelengkapan berkas dan surat pengatar banding yang tembusannya dikirimkan kepada para pihak

alat tulis, kelengkapan berkas banding, referensi terkait, PC, SIPP

15 Menit

Surat pengantar banding dan Berkas perkara banding

18

Mengirimkan Berkas Bundel A dan Bundel B asli beserta 1 copy Berkas bundel B ke PTA. Surabaya (setelah 30 hari sejak pernyataan banding)


30 menit

Terkirimnya berkas banding

Meja I dan II

Meja III

Panitera

Output

MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Surabaya Jl. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya, 60232

Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP Upaya Hukum Banding Prodeo Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya


Keterkaitan : SOP Pencatatan Perkara masuk SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Berkas perkara banding

Pelaksana No.

Aktifitas

1

Menerima Permohonan Banding secara prodeo dengan melampiri Surat keterangan Tidak Mampu dari kelurahan (SKTM) / BLT / PKH Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas dari Pemohon Banding dan mengklarifikasi tanggal putus serta menghitung tenggat waktu banding 14 hari setelah putusan dibacakan / diberitahukan

2

3

Meja I

Panitera / Wapan

Mutu Baku Ketua / Hakim

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait

15 Menit

Surat Permohonan Banding

Menyerahkan berkas tersebut kepada panitera melalui wapan untuk dicatat tersendiri


1 hari

Lembar SKUM dan Bukti Setor

Menyerahkan berkas tersebut kepada Hakim (yang menyidangkan) untuk ditentukan PHS (prodeo)

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait

1 hari

Penetapan Sidang

Hari

Pelaksana No.

Aktifitas

Meja I / Meja II

Panitera / Wapan



untuk pihak kedua sidang

Waktu

Output

14 hari

Surat Panggilan Sidang Prodeo Para Pihak

4

Memerintahkan Panitera memberitahukan kepada lawan dan memanggil belah pihak untuk (prodeo)

5

Menunjuk dan menandatangani Surat Penunjukkan PP dan JSP

PC, kertas, alat tulis.

1 hari

Surat Penunjukkan PP dan JSP

6

Mencatat jalannya persidangan dan menuangkan dalam berita acara sidang. - Jika Pemohon Banding telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan prodeo tanpa alasan yang sah serta tenggat waktu banding telah habis maka dianggap tidak mengajukan banding

Map, Berkas Perkara

1 hari

Terserahkannya Berkas Perkara

7

Mengirim Berita Acara Hasil Pemeriksaan prodeo dilampiri izin beracara secara prodeo dan surat keterangan Kepala desa / lurah ke PTA Surabaya bersama bundel A

Berkas Perkara

7 Hari

Terkirimnya Berkas Banding Lengkap

8

Memberitahukan isi penetapan (apabila banding prodeo dikabulkan)


7 Hari

Surat pemberitahuan isi penetapan banding prodeo dikabulkan

9

Membuat akta banding (dalam tenggat waktu 14 hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada pihak)


14 Hari

Akta permohonan banding


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP UPAYA HUKUM KASASI Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009 3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 6. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Sop Upaya Hukum Banding Peringatan :



Pencatatan dan pendataan: Berkas perkara kasasi


Pelaksana No

Meja I A

1

2

3

4

Mutu Baku

Aktivitas Meja III

Panitera


Waktu

Putusan / Pemberitahuan Isi Putusan Banding

15 Menit

Penerimaan Permohonan Kasasi

kertas, alat tulis, buku register

10 menit

SKUM


07 menit

Tercatatnya dalam buku jurnal keuangan kasasi


10 menit

Akta pernyataan kasasi

Output

Pelayanan dan Penerimaan Permohonan Kasasi Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan mengklarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu Kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan / di beritahukan Menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank Menerima bukti pembayaran kasasi dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam buku jurnal keuangan Kasasi Membuat akta pernyataan kasasi dan memintakan tandatangan kepada Panitera PA. Surabaya

Pelaksana No

Aktivitas


Waktu

PC, kertas, alat tulis, buku register

20 menit

Tercatatnya dalam buku register induk perkara kasasi

Akta pernyataan banding

7 menit

Pernyerahan pernyataan kasasi


10 Menit

Berkas permohonan kasasi


1 hari

Surat pernyataan kasasi


15 menit

Tanda terima memori kasasi.


1 hari

Surat pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi


surat 10 keterangan tidak memenuhi menit syarat formal


10 menit

Ditanda tanganinya Surat keterangan TMS


10 menit

Penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil

14

Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal kedalam buku register induk perkara kasasi

alat tulis, dan Referensi terkait, buku register

5 menit

Tercatanya dalam register perkara kasasi

15

Menerima dan membuat tanda terima kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi selambat-lambatnya 14 hari setelah memori kasasi diterima


15 menit

Kontra memori kasasi

16

Memberitahukan / menyerahkan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi


1 hari

Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi

Meja I

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mencatat permohonan kasasi tersebut kedalam buku register induk perkara kasasi dan perkara gugatan Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon kasasi beserta lembar pertama SKUM Melimpahkan berkas Permohonan Banding dari Meja I ke Meja III Memberitahukan pernyataan Kasasi pada pihak terbanding dalam waktu selambatlambatnya 7 hari kerja setelah pernyataan Kasasi Menerima dan membuat tanda terima memori kasasi dari Pemohon Kasasi selambatlambatnya 14 hari setelah pernyataanpermohonan kasasi. Memberitahukan / menyerahkan memori kasasi kepada Termohon kasasi Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal apabila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari sejak pernyataan kasasi dibuat Meneliti dan me nandatangani surat keterangan tidak memenuhi syarat formal selanjutnya diajukan ke ketua Ketua meneliti kebenaran surat keterangan panitera selanjutnya dibuat dasar dalam membuat penetapan permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal

Meja III dan JSP

Mutu Baku Panitera / Ketua

Output

Pelaksana No

Aktivitas Meja I

17

18

19

20

Mengirim biaya permohonan kasasi melalui Bank BNI syariah Kantor layanan Mahkamah Agung RI Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi meliputi Bundel A dan B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh Panitera melalui Wakil Panitera sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (setelah 60 hari sejak pernyataan Kasasi) dengan disertai dokumen elektronik antara lain : 1. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding 2. Akta Permohonan Kasasi 3. Tanda Terima Memori kasasi 4. Memori kasasi 5. Kontra Memori kasasi 6. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 7. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Menandatangani kelengkapan berkas dan surat pengatar Kasasi yang tembusannya dikirimkan kepada para pihak Mengirimkan Berkas Bundel A dan Bundel B asli beserta Dokumen elektroniknya ke Mahkamah Agung RI

Meja III

Mutu Baku Panitera / Ketua


Waktu

Output Tanda terima pembayaran kasasi (Kuitansi)

kertas, alat tulis

1 JAM

PC, kertas, alat tulis, buku referensi terkait

1 hari

Berkas bundel A dan B


10 menit



30 menit




Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP UPAYA HUKUM PK Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009 3. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 6. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya



Pencatatan dan pendataan: Berkas perkara PK

Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Meja I A

Mutu Baku

Aktivitas Meja III

Panitera Hakim

Ketua


Waktu

Output

Pelayanan dan Penerimaan Permohonan PK Menerima Permohonan PK bersama-sama risalah PK dari Pemohon PK dalam tenggat waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta mengklarifikasi tanggal putusan Menaksir besarnya panjar biaya PK berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank Menerima bukti pembayaran PK dari Bank dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam buku jurnal keuangan PK


15 Menit

Penerimaan Permohonan PK

kertas, alat tulis, buku register

10 menit

SKUM


10 menit

Tercatatnya dalam buku jurnal keuangan PK

4

Membuat akta permohonan PK dan memintakan tandatangan kepada Panitera PA. Surabaya


10 menit

Akta permohonan PK

5

Mencatat permohonan PK tersebut kedalam buku register induk perkara PK dan perkara gugatan


20 menit

Tercatatnya kedalam register PK

1

2

3

Pelaksana No

Aktivitas Meja I

Meja III

PP

Mutu Baku Panitera Ketua / Persyaratan / / Hakim Perlengkapan Jurusita

Waktu

Output

6

Menyerahkan 1 rangkap akta pernyataan PK yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel Pengadilan kepada Pemohon PK beserta lembar pertama SKUM


10 menit

Pernyerahan permohonan PK

7

Mengajukan Berkas permohonan PK kepada Ketua untuk dipelajari dan dibuatkan PMH


15 Menit

Berkas permohonan PK

8

Menunjuk Hakim untuk memeriksa surat bukti yang dijadikan alasan permohonan PK


10 menit

PMH

9

Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa surat bukti yang dijadikan alasan permohonan PK


10 Menit

Penunjukan PP

10

Menetapkan hari untuk melakukan novum


10 Menit

PHS

11

melaksanakan sidang PK dan memeriksa dan mengambil sumpah terhadap pemohon PK yang mengajukan novum


15 Menit

Pelaksanaan sidang novum

12

Membuat Berita Sidang Novum ditandatangai oleh dan Panitera Sidang

Acara yang Hakim


15 menit

BAS Novum

13

Memberitahukan risalah PK kepada pihak termohon PK selambat-lambatnya 14 hari


1 hari

Pemberitahuan Risalah PK

14

Menerima Jawaban PK dan membuat tanda terima atas diterimanya Jawaban PK di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya selambatlambatnya 30 hari sejak pemberitahuan permohonan PK


10 menit

Tanda terima jawaban

15

Memberitahukan dan menyerahkan jawaban PK kepada Pemohon PK

PC, kertas, alat tulis, referensi terkait

1 hari

Surat pemberitahuan dan penyerahan jawaban PK

16

Mengirim Biaya permohonan PK melalui Bank BNI syariah Kantor layanan Mahkamah Agung RI


sidang sidang

Tanda 10 terima menit setoran

Pelaksana No

Aktivitas Meja I

Meja III

PP

Mutu Baku Panitera Ketua / Persyaratan / / Hakim Perlengkapan Jurusita

17

Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi meliputi Bundel A dan B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh Panitera melalui Wakil Panitera sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (setelah 60 hari sejak pernyataan Kasasi) dengan disertai dokumen elektronik antara lain : 1. Akta Permohonan PK 2. Berita Acara Sumpah Bukti Baru (Novum) 3. Memori PK 4. Kontra Memori PK 5. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama 6. Putusan Pengadilan Tingkat Banding 7. Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi


18

Menandatangani kelengkapan berkas dan surat pengatar PK yang tembusannya dikirimkan kepada para pihak


19

Mengirimkan Berkas Bundel A dan Bundel B asli beserta Dokumen elektroniknya ke Mahkamah Agung RI


Waktu

Output

Berkas PK Bundel A dan 1 hari B

Surat pengantar ,10 dan berkas menit PK

Tanda terima 30 berkas (pos) menit


Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya


SOP PUBLIKASI PUTUSAN Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Keterkaitan :

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang memahami pola

bindalmin

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Flash disc , Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Dokumen elektronik (Soft Copy Arsip Putusan)

SOP Pelayanan Informasi Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Panitera Pengganti

Meja III

Mutu Baku Tim IT Persyaratan / Upload Perlengkapan Putusan

Waktu

Output

1

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi beserta soft copy nya kepada Panitera Muda Hukum

kertas, alat tulis, dan Flashdisc

10 Menit

Daftar Minutasi perkara

2

Menerima, menghimpun, meneliti dan mengumpulkan putusanputusan yang akan dipublikasikan dari perkara yang telah diminutasi


10 menit

Berkas perkara minutasi

3

Menyerahkan salinan putusan dalam bentuk softcopy kepada Tim IT untuk diupload putusannya

PC, kertas, alat tulis, Flashdisc dan Referensi terkait

05 menit

Soft copy salinan putusan asli

4

Melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan dipublikasikan.


15 menit

Soft copy salinan putusan yang telah dianonimasi

Pelaksana

Mutu Baku Tim IT Persyaratan / Upload Waktu Perlengkapan Putusan

Output

5

Melakukan chek dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan serta memastikan bahwa putusan yang akan dipublikasikan harus sesuai dengan ketentuan SK. KMA. No.1-144/2011.


10 menit

Soft copy salinan putusan yang siap di publikasi

6

Mengunggah (upload) dan Mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah dibacakan oleh Hakim dan telah siap Publikasi melalui website Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Surabaya.


05 menit

Publikasi salinan putusan di website

No

Aktivitas

Panitera Pengganti

Meja III



Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENERIMAAN PERKARA DAN PENDISTRIBUSIAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum:


1.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan : SOP Pencatatan Perkara masuk Peringatan :



Pencatatan dan pendataan: Arsip Kepaniteraan (Berkas Perkara Masuk)


Pelaksana No

A

Aktivitas

Meja I / Meja II

Panitera / Wapan



Waktu

Output

Pelayanan Masyarakat dan Penentuan Panjar Biaya Perkara serta Penyelesaian administrasi Perkara

1

Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permo-honan perlawanan pihak ketiga.


10 Menit

Surat gugatan / permohonan yang diterima meja 1 sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan utk majelis hakim dan arsip.

2

Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM untuk dibayarkan melalui Bank.


10 menit

Lembar SKUM dan Bukti Setor

3

Menerima bukti setor Bank dan menginput panjar biaya perkara kedalam SIPP Keuangan perkara dan membukukannya secara manual dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.


10 Menit

Bukti Setor berikut lembar SKUM yang sudah di cap tanda lunas, serta Buku Jurnal yang sudah dicatat.

4

Menyerahkan 1 (satu) rangkap surat gugat / permohonan yang telah diberi nomor berikut SKUM untuk didaftar di Meja II.


5 Menit

Surat gugat / permohonan yang sudah diberi nomor perkara.

Pelaksana No

Aktivitas

5

Mencatat perkara tersebut dalam buku register induk gugatan / permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.

6

Menyerahkan 1 rangkap surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap 1 kepada Penggugat / Pemohon.

7

Memasukkan surat gugat / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS dan instrumen-instrumen yang diperlukan.

Meja I / Meja II

Panitera / Wapan



Waktu

Output

15 menit

Tercatatnya surat gugatan / permohonan dalam buku register

5 menit

Terserahkannya Surat gugat / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM


10 menit

Surat gugat / permohonan yang dibendel dalam map berkas perkara.

8

Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama

Map Berkas Perkara

10 menit

Terserahkannya Berkas Perkara

9

Membaca, menunjuk dan Menandatangani Penunjukan Majelis Hakim (PMH) serta menginput dalam SIPP

Berkas Perkara

10 menit

PMH yang telah ditandatangani

10

Menunjuk dan menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti (PP) beserta Jurusita Pengganti. serta menginput dalam SIPP

Berkas Perkara

10 Menit

Penunjukan PP dan JS yang telah ditanda tangani

11

Menyerahkan Berkas Perkara kepada Ketua Majelis

Berkas Perkara

15 menit

Terserahkannya Berkas Perkara kepada Ketua Majelis

12

Membaca, membuat dan menandatangani Penetapan Hari Sidang (PHS) serta menginput dalam SIPP

Berkas Perkara

10 menit

Penetapan Hari Sidang (PHS)




Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO MURNI Dasar Hukum: 1. 2.

3. 4.

5.


Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan



Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:

SOP Penerimaan Perkara Peringatan :

Arsip Kepaniteraan (Perkara) Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

1

Memberikan penjelasan kepada Penggugat/ pemohon berkaitan dengan permohonan pembebasan biaya perkara

2

Menerima berkas perkara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pemohon / Penggugat

3

4

5

Memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan / permohonan tsb hrs mencantumkan alas an dan permintaan perkara secara prodeo Membuatkan SKUM dan menulisnya dengan angka Rp. 0,dan diinput kedalam SIPP, setelah berkas dianggap sudah lengkap Menyerahkan kembali SKUM dan berkas perkara kepada penggugat / pemohon

Meja Panitera / I dan II jurusita


Persyarata/ Perlengkapan

Waktu


05 Menit

Data informasi


10 Menit

Kelengkpan Berkas prodeo terdiri : Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas


10 menit

Surat gugatan / permohonan


10 menit

SKUM

alat tulis

05 menit

Surat Gugatan / Permohonan dan SKUM

Output

Pelaksana

Mutu Baku Persyaratan / Perlengkap an

Waktu

Output

No

Aktivitas

6

menerima surat gugatan / permohonan yang disertai dengan asli SKUM oleh kasir dari pihak berperkara


10 menit


7

memberi nomor registrasi pendaftaran /nomor perkara pada SKUM oleh Kasir


10 menit

Registrasi perkara masuk

8

Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara oleh kasir


05 menit


9

menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara oleh meja II


05 menit


10

Mencatat dlm register induk pkr sesuai dg no registrasi pendaftaran yg ada didlm SKUM


10 menit

Registrasi perkara masuk

11

Menyerahkan 1 (satu) eks surat gugatan / permohonan yg telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM


05 menit

Berkas perkara

12

Membuat dan menanda tangani Penetapan Majelis Hakim

10 menit

PMH

13

Menetapkan Sidang Pertama

10 menit

PHS

14

Membuat dan menandatangani penunjukkan panitera pengganti sidang


Membuat dan menandatangani penunjukkan Jurusita pengganti Memanggil para pihak berperkara untuk bersidang sesuai jadwal pada penetapan hari sidang


15

16

Meja Panitera / Ketua / I dan II Jurusita Hakim

Hari

PC, kertas, alat tulis, buku register PC, kertas, alat tulis, buku register


10 menit

10 menit

10 menit

Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Surat Penunjukkan Jurusita Pengganti Relas Panggilan

Pelaksana No

17

18

19

20

21

Aktivitas Melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan Memeriksa berkas perkara prodeo dan membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan prodeonya Memerintahkan penggugat / pemohon untuk membayar biaya panjar perkara di BNI Syariah yang sebelum nya telah diperkirakan dan tercetak dalam SKUM selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk di administrasi Melanjutkan persidangan bila dikabulkan prodeonya atau jika tidak dikabulkan prodeonya namun pemohon telah membayar panjar biaya perkara tidak melanjutkan proses persidangan bila pemohon tidak membayar panjar biaya perkara dan prodeo tidak dikabulkan

Mutu Baku

Meja Panitera / Ketua / I dan II jurusita Hakim

tidak


Waktu


10 menit


10 menit


10 menit

Output Jadwal sidang

Pelaksanaan Sidang

Ya

ya

SKUM

tidak


-


-

Pelaksanaan Sidang



Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PELAYANAN PENERIMAAN PERKARA PRODEO (DIPA) Dasar Hukum: 1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.


Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014



Pencatatan dan pendataan: Perkara Prodeo DIPA

Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana N o

Meja I / Meja II /

Aktivitas

Bendahara

Panitera / Sekretaris

A

Pelayanan dan Penerimaan Perkara Prodeo (DIPA)

1

Menerima berkas per-kara minimal 2 eks. beserta kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkaranya dari Pemohon / Penggugat

Untuk 2

3

4

Meneliti kelengkapan berkas kemudian mem buat SKUM Nihil untuk diserahkan kepada kasir melalui Pemohon Menyerahkan kembali sehelai surat gugatan / permohonan bersama SKUM Nihil kepada pihak dan mencatat ke dalam buku jurnal dan buku induk Meneliti dan mengkonfirmasi kebenaran mampu atau tidaknya pemohon layanan pem bebasan biaya perkara

Mutu Baku Ketua


Waktu

Output


10 Menit

Kelengkapan Berkas perkara prodeo terdiri : Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) / BLT / Kartu Raskin / KKM / Jamkesmas


10 menit

SKUM NIHIL


20 menit

Terserahkannya surat gugatan / permohonan dan SKUM Nihil serta tercatatnya dalan buku jurnal dan Induk keuangan.


15 menit

Kebenaran dan Keauthentikan data pada berkas

5

Menyerahkan Permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Panitera

6

Memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan berkoordinasi dengan sekretaris mengecek ada / tidaknya anggaran dari DIPA bila masih ada anggaran membuat surat keterangan pembebasan biaya perkara


15 menit

Pemeriksaan kelayakan

7

Mengeluarkan surat mendasi layanan bebasan biaya perkara


15 menit

surat rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara

8

Menyerahkan Kelengkapan Permohonan serta surat layanan pembebasan biaya perkara kepada Ketua PA. Surabaya

reko pem

PC, kertas, alat 5 menit tulis, buku register

PC, kertas, alat tulis, buku register 5 menit dan referensi terkait

Penyerahan berkas

Penyerahan surat layanan pembebasan biaya perkara

Pelaksana N o

Aktivitas

9

Memeriksa dan mene tapkan pembebasan biaya perkara tersebut berdasarkan pertimbangan surat rekomendasi pembebasan dari Panitera dan menandatangani surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara

Meja I Panitera / / Meja Bendahara Sekretaris II


Waktu


15 menit

Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Panjar

10

Menandatangani Surat Penetapan Pembebasan biaya Perkara.


15 menit

SK Pembebasan Biaya Panjar

11

Menyerahkan Surat Penetapan pembebasan biaya perkara kepada Panitera selanjutnya Panitera menandatangani Surat Keputusan dan memerin-tahkan Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan biaya perkara dari DIPA kepada Kasir sejumlah yang terecantum dalam surat penetapan tersebut untuk dibayarkan ke Bank sesuai SKUM


15 menit

Biaya panjar perkara

12

Menerima Berkas gugatan / permohonan dan kelengkapan pembebasan biaya perkara beserta SKUM .


15 menit

Berkas perkara gugatan / permohonan yang telah diberi nomor registrasi

13

Menyerahkan salinan penetapan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon/ Penggugat.


10 menit

Terserahkannya salinan penetapan pembebasan biaya perkara.

14

Menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan beserta asli / SKUM kepada meja 2 untuk dicatat dalam regester induk perkara gugatan / permohonan untuk


10 Menit

Tercatatnya dalam buku register perkara gugatan / permohonan

Ketua

tidak

Output

Ya


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENYITAAN Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Pasal 197, 198, 199 HIR

1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang memahami pola

bindalmin

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Flash disc , Buku pedoman dan peraturan.


Keterkaitan :

Berita Acara Sita

SOP Eksekusi Riil Dan Lelang SOP Penerimaan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

/

MEJA I dan II

Panitera / Jurusita

Mutu Baku Majelis Hakim


Waktu

1

Menerima permohonan sita dari Majelis Hakim melalui PP, maupun permohonan sita yang langsung dari pemohon


10 Menit

Permohonan Sita

2

Menaksir panjar SITA (SKUM)

biaya


10 menit

SKUM

3

Mencatat permohonan sita ke dalam buku regester sita setelah pemohon sita membayar biaya sita


Tercatatnya data 10 pelaksanaan menit sita dalam buku register sita

4

Menyerahkan permohonan sita kepada ketua majelis hakim untuk dibuatkan penetapan sita


3 hari

Penetapan sita

5

Menerima dan mempelajari penetapan sita dari Ketua Majlis selanjutnya menunjuk jurusita untuk melaksanakan sita.


1 hari

Penunjukan Jurusita

6

Menerima dan mempelajari penetapan sita.


1 hari Berkas perkara penyitaan

7

Membuat dan Melaksaanakan Pemberitahuan kepada para pihak dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita


1 hari

Output

Pemberitahuan pelaksanaan sita

Pelaksana No

Aktivitas

MEJA I, II, Bend. PNBP

Panitera / Jurusita

Mutu Baku Majelis Hakim


Waktu

Output

8

Melaksanakan penyitaan sekaligus membuat berita acara sita dan menyerahkan kepada pihak-pihak yang hadir


1 hari

Berita acara sita

9

Menyerahkan berita acara sita kepada para pihak yang tidak hadir dan instansi terkait


1 hari

Berita acara sita

10

Mendaftarkan berita acara sita kepada instansi terkait/ BPN untuk melakukan blokir terhadap obyek sengketa


1 hari

Pendaftaran blokir / sita

11

Melaporkan adanya penyitaan dan koordinasi kepada Bendahara PNBP untuk menyetorkan pencatatan sita kekas negara.


1jam

Tersetorkannya pencatatan penyitaan (PNBP)

12

Melaporkan hasil penyitaan kepada Panitera dan menyerahkan kepada ketua majelis hakim


1 jam

Laporan dan penyerahan Berita Acara Sita



Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP EKSEKUSI RIIL Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Pasal 200 ayat (11) HIR Keterkaitan :



Pencatatan dan pendataan: Administrasi Perkara Eksekusi Riil

SOP Penerimaan Perkara, SOP Eksekusi Lelang SOP Penyitaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

A

Pelayanan Eksekusi Riil

1

Meja I / Meja II

Panitera / Jurusita


Waktu

Output

Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi


10 Menit

Penerimaan Permohonan eksekusi

2

Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi (SKUM)


10 menit

SKUM PBP Eksekusi.

3

Mencatat ke dalam buku regester eksikusi.


05 menit

Tercatatnya kedalam register eksekusi

4

Menyerahkan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning


10 menit

Terserahkanny a berkas perkara

5

Menandatangani penetapan aanmaning yang berisi perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak


10 menit

Penetapan aanmaning

6

Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning


10 menit

Penunjukan jurusita

7

Melaksanakan panggilan aanmaning setelah menerima berkas dari Panitera, kepada termohon eksekusi untuk diberi tegoran


3 hari

Relas aanmaning

Meja III

Ketua

Pelaksana No

8

9

10

11

12

Aktivitas

Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pe-laksanaan panggilan aanmaning. Menyampaikan peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi wajib melaksanakan putusan secara sukarela Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning Menerbitkan perintah penetapan eksekusi (apabila putusan sebelumnya telah ada sita jaminan dan termohon tidak memenuhi putusan) Melaksaanakan Pemberitahuan kepada para pihak dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita eksekusi setelah menerima perintah dari Ketua

Meja I / Meja II

Meja III

Panitera / Jurusita

Mutu Baku Ketua


Waktu


10 Menit

terserahkannya Relaas aanmaning


30 Menit

Pelaksanaan aanmaning (tegoran)


30 menit

Berita acara aanmaning


10 Menit

Penetapan eksekusi


1 hari

Output

Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi

Pelaksanaan sita eksekusi

13

Melaksanakan sita eksekusi sekaligus membuat berita acara sita eksekusi


14

Menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada para pihak, serta melaporkan kepada ketua melalui panitera


1 hari

15

Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi


10 menit

16

Memberitahukan kepada para pihak, dan instansi terkait tentang pelaksanaan eksekusi


1 hari

17

Melaksanakan eksekusi riiil dapat berupa pengosongan, penyerahan atau pembagian


1 hari

Pelaksanaan eksekusi riil

18

Membuat dan menandatangani berita acara eksekusi riil


1 jam

Berita acara eksekusi riil

19

20

Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak terkait Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi

1 hari


1 hari


15 menit

Berita acara sita eksekusi

Penetapan eksekusi Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi

Penyerahan berita acara eksekusi riil Tercatatnya dalam buku register



Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP EKSEKUSI LELANG Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Pasal 200 HIR.


Keterkaitan :



Administrasi perkara eksekusi lelang

SOP Penyitaan, SOP eksekusi riil, SOP Penerimaan perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Meja I / Meja II

Panitera Wapan Ketua / Jurusita


Waktu

surat Eksekusi Pemohon


10 Menit

Diterimanya Permohonan Eksekusi Lelang


10 menit

SKUM Panjar Biaya Eksekusi

A

PELAYANAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG

1

Menerima permohonan lelang dari Eksekusi

2

Meneliti kelengkapan berkas dan menaksir panjar biaya eksekusi (SKUM)

3

Mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal dan buku induk keuangan eksekusi.

4.

Mencatat permohonan eksekusi ke dalam buku register eksekusi

5

6

Mutu Baku

Menyerahkan berkas permohonan eksekusi lelang ke Panitera melalui Wapan untuk diteliti selanjutnya di kordinasikan dengan Ketua untuk dibuatkan penetapan aanmaning menandatangani pene tapan aanmaning yang berisi perintah kepada Jurusita untuk memanggil Pihak Termohon Eksekusi diberi teguran

Kantor lelang

Output

Tercatatnya kedalam register eksekusi dan jurnal eksekusi Tercatatnya PC, kertas, alat 10 kedalam tulis, dan menit register Referensi terkait eksekusi PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait

05 menit

PC, kertas, alat 10 tulis, dan menit Referensi terkait


Penetapan aanmaning

10 menit

Penetapan aanmaning

7

Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning

PC, kertas, alat 10 tulis, dan menit Referensi terkait

Penunjukan jurusita

8

Melaksanakan panggilan aanmaning kepada termohon eksekusi.

PC, kertas, alat tulis, dan 1 hari Referensi terkait

Relas aanmaning

Pelaksana No

Aktivitas

Meja I / Meja II

Panitera / Jurusita


Waktu

9

Menyerahkan relaas aanmaning kepada Ketua melalui Panitera setelah pelaksanaan panggilan aanmaning.


10 Menit

Relaas aanmaning

10

Melaksanakan sidang /.teguran/peringatan kepada Termohon eksekusi supaya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan tersebut, termohon eksekusi melaksanakan isi putusan secara sukarela.


30 Menit

Pelaksanaan aanmaning (tegoran)

11

Membuat dan menandatangani berita acara sidang aanmaning


30 menit

Berita acara aanmaning

12

Menerbitkan perintah penetapan eksekusi lelang (apabila putusan sebelumnya telah ada sita jaminan dan termohon tidak memenuhi putusan)


10 Menit

Penetapan eksekusi lelang

13

Menerbitkan perintah penetapan sita eksekusi (apabila ternyata perkara tersebut sebelumnya belum pernah diletakkan sita jaminan dan termohon tidak memenuhi putusan)


10 Penetapan sita eksekusi Menit

14

Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan Sita eksekusi


10 Menit

15

Melaksanakan Pemberitahuan kepada para pihak dan instansi terkait tentang pelaksanaan sita eksekusi setelah menerima perintah dari Ketua Pengadilan


16

Melaksanakan sita eksekusi sekaligus membuat berita acara sita eksekusi


1 hari

17

Menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada para pihak serta melaporkan kepada Ketua melalui Panitera.


1 hari

18

Membuat dan menandatangani penetapan eksekusi lelang


30 menitt

Wapan

Ketua

Kantor lelang

Output

Penunjukan jurusita

Pemberitahua n pelaksanaan 1 hari sita eksekusi

Pelaksanaa n sita eksekusi

Berita acara sita eksekusi

Penetapan eksekusi lelang

Pelaksana No

Aktivitas

Meja I / Meja II

Panitera / wapan Jurusita


Waktu

19

Membuat permohonan lelang serta melakukan koordinasi dengan Kantor Lelang Negara (KPKNL) serta melengkapi dokumen-dokumen yang terkait : a. Salinan putusan b. Salinan penetapan aanmaning c. Salinan penetapan sita d. Foto copy berita acara sita e. Penetapan harga limit f. Fotocopy penetapan eksekusi g. Besar tagihan oleh pengadilan h. Fotocopy bukti kepemilikan i. Bukti pengumuman lelang


1 hari

20

Menunjuk appracer (penilai) untuk membantu menentukan harga kisaran sesuai dengan harga pasaran sampai menerima hasil pekerjaan


2 minggu

Harga pasaran

21

Menetapkan harga limit nilai objek sengketa berdasarkan rekomendasi dari appreacer yang ditunjuk


30 menit

Penetapan harga limit

22

Membuat dan menandatangani penunjukan penjabat penjual lelang untuk dan atas nama tereksekusi


30 menit

Penunjukan pejabat penjual lelang

23

Menetapkan dan menentukan syarat lelang (yang terpenting adalah tatacara penawaran dan sistem pembayaran) untuk dilampirkan dalam permintaan lelang agar masyarakat umum mengetahuinya.


1 jam

Penetapan syarat lelang yangtertuang dalam Dokumen lelang

24

Mengumumkan tentang adanya lelang melalui media massa dan papan pengumuman sebanyak 2 kali setelah ada penetapan lelang dari KPKNL dan berkas dinyatakan lengkap (paling lambat 14 hari sebelum tanggal penjualan lelang)


1 bulan

Pengumuman lelang

25

Memberitahukan pelaksanaan kepada para berperkara


1 hari

Pemberitahuan pelaksanaan lelang

26

Menerima pendaftaran penawaran yang diajukan oleh pihak peserta lelang dengan cara memasukkan surat penawaran ke dalam amplop tertutup dan selanjutnya kantor lelang negara mendaftarkan penawaran tersebut ke dalam buku yang tersedia (jika penawaran tertulis tidak berhasil mencapai patokan harga maka penawaran dilanjutkan dengan cara lisan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama


1 hari

Surat penawaran lelang

adanya lelang pihak

Ketua

Kantor lelang

Output

Permohonan lelang

Pelaksana No

Aktivitas


Waktu


1 hari

Penawaran lisan


1 hari

Laporan pemenang lelang


30 menit

Penetapan pemenang lelang

30

Menerima berita acara pelaksanaan lelang dari Kantor lelang KPKNL


15 menit

Berita acara pelaksanaan lelang

31

Membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan pengangkatan sita


01 jam

Berita acara eksekusi lelang

32

Menyerahkan berita acara eksekusi lelang kepada pihak-pihak terkait


33

Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi


27

28

29

B

1

2

Menerima penawaran lisan dengan harga naik-naik jika penawaran tertinggi tidak mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual Menentukan pemenang lelang dengan harga tertinggi dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Menetapkan dan mengesahkan pemenang setelah menerima laporan dari Kantor lelang negara

Meja I / Meja II

Panitera wapan / Jurusita

Ketua

Kantor lelang

3 jam

1 jam

Output

Terkirimnya Berita acara eksekusi lelang Tercatatnya dalam buku register eksekusi dan induk keuangan

APABILA SAAT PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TIDAK ADA PENAWAR (MAKA LELANG DIULANG) Membuat permohonan lelang ke KPKNL melalui panitera dan koordinasi dengan melengkapi dokumendokumen seperti permohonan awal (paling lambat 60 hari setelah lelang pertama) Mengumumkan ke Mass media tentang adanya lelang (cukup 1 x Pengumuman) dengan disertai syarat-syarat lelang

3

Memberitahukan kepada pihak-pihak tentang pelaksanaan lelang

4

Menerima pendaftaran penawaran yang diajukan oleh pihak peserta lelang dengan cara memasukkan surat penawaran ke dalam amplop tertutup dan selanjutnya kantor lelang negara mendaftarkan penawaran tersebut ke dalam buku yang tersedia (jika penawaran tertulis tidak berhasil mencapai patokan harga maka penawaran dilanjutkan dengan cara lisan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Agama


1 hari

Permohonan lelang


14 hari

Pengumuman lelang

PC, kertas, alat 1 hari tulis, dan Referensi terkait


1 hari

Pemberitahuan lelang

Surat penawaran lelang

Pelaksana No

Aktivitas


Waktu


1 hari

Penawaran lisan


1 hari

Laporan pemenang lelang


30 menit

Penetapan pemenang lelang

8

Menerima berita acara pelaksanaan lelang dari Kantor lelang KPKNL


15 menit

Berita acara pelaksanaan lelang

9

Membuat berita acara eksekusi lelang disertai dengan berita acara pengangkatan sita


01 jam

Berita acara eksekusi lelang

10

Menyerahkan berita acara eksekusi lelang kepada pihak-pihak terkait


3 jam

Diserahkannya berita acara lelang kepada para pihak

11

Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi


1 jam

Dicatatnya dalam register eksekusi

5

6

7

Menerima penawaran lisan dengan harga naik-naik jika penawaran tertinggi tidak mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual Menentukan pemenang lelang dengan harga tertinggi dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Menetapkan dan mengesahkan pemenang setelah menerima laporan dari Kantor lelang negara

Meja I / Meja II

Panitera wapan / Jurusita

Ketua

Kantor lelang

Output

MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Surabaya JL. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN, TATA CARA PERSIDANGAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. 5. SEMA N0 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara ditingkat pertama,banding pada 4 lingkungan Peradilan.


Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Perlengkapan Sidang, detektor kemanan, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara

Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana No A

Aktivitas

Panitera Pengganti

Staf / Hakim Security


Waktu

Output

PERSIAPAN DAN TATA CARA PERSIDANGAN

15 Menit

Terlaksananya tugas Panitera Pengganti untuk menyiapkan persidangan

1

Mempersiapkan berkas yang akan disidangkan.

Jas sidang, toga, kertas, alat tulis, berkas perkara dan Instrumen persidangan

2

Memberi nomor urut persidangan sesuai dengan antrian Para Pihak.

PC, mesin antrian sidang, kertas, alat tulis

5 Menit

Nomor urut persidangan

3

Mengumumkan kepada Para Pihak yang akan sidang supaya mengikuti persidangan dengan tertib dan teratur supaya tidak membuat kegaduhan dan memberitahukan bahwa sidang dimulai

Alat pengamanan

5 Menit

Tertibnya persidangan

4

Membuka persidangan

Mic, Sound system, Palu

2 menit

Dibukanya persidangan

5

Memanggil Para Pihak untuk masuk ke ruang sidang sesuai dengan antrian sidang.

Alat pengamanan

5 Menit

Terpanggilnya Para Pihak untuk mengikuti persidangan

6

Melakukan pemerik-saan untuk memasti-kan Para Pihak tidak membawa senjata tajam/senjata api yang dapat membahayakan keamananpersidangan

Alat pengamanan

5 Menit

Terwujudnya keamanan dan ketertiban persidangan

Pelaksana No

7

Aktivitas

Panitera Pengganti

Melakukan pemeriksa nperkara(menunda dan memutus perkara tidak lebih dari 5 bulan

8

Membuat menyerahkan instrumen persidangan.

9

Memasukkan data persidangan ke dalam aplikasi SIPP

.

dan

Mutu Baku Hakim

Staf / Security


Waktu

Output

1 jam

Berkas perkara lengkap dan siap untuk disidangkan

PC, mic, sound system, mesin antrian sidang

5 menit

Terlaksananya pengumuman kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan

PC, mic, sound system, mesin antrian sidang

5 menit

Update data perkara dalam aplikasi SIPP

PC, kertas, alat tulis


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP MEDIASI Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan




Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara

Berkas Perkara Mediasi

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Hakim Tk. I / KPA

Hakim Tk. Banding/ MA

Mutu Baku

Mediator


Output

A

Pelaksanaan Mediasi dalam proses persidangan

1

Memberi penjelasan prosedur mediasi dan menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan para pihak

Form Penjelasan mediasi dan Daftar Mediator

10 Menit

Terisinya form penjelasan mediasi

2

Menetapkan mediator yang telah disepakati


Max. 2 Hari

Terpilihnya mediator

3

Menyerahkan Menetapkan Mediator yang telah disepakati kepada para pihak melalui Panitera Pengganti.


15 Menit

Penetapan Mediator


30 Hari

Penundaan sidang

Ya beritikad baik

4

Menunda pemeriksaan persidangan Melaksanakan Mediasi

dan Tidak beritikad baik

Pelaksana No

Aktivitas

5

Apabila dalam waktu 30 hari belum bisa diselesaikan maka beradasarkan kesepakatan para pihak mediasi dapat diperpanjang 30 hari sejak berakhirnya masa mediasi

6

7

8

9

10

Sebelum proses mediasi berakhir para pihak dapat menyerahkan resume perkara pihak lain dan mediator Apabila terjadi perdamaian, hakim segera mempelajari dan meneliti dan dikuatkan dengan akta perdamaian Apabila ada perbaikan maka mediator wajib Mengajukan kesepakatan perdamaian yang diperbaiki kepada majelis hakim Apabila kesepatan telah memenuhi ketentuan maka hakim menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian Laporan mediator tentang Penggugat tidak beritikad baik

Hakim Tk. I / KPA


Mutu Baku

Mediator



Resume hasil mediasi

30 Hari

Output

Penundaan Mediasi

30 menit

Tersampai kannya resume hasil mediasi

2 hari

Akta Perdamaian


1 hari

Perbaikan kesepakatan damai


1 Hari

Penetapan Hari Sidang dan Akta Perdamaian


30 menit

Laporan Mediator


Membuat penetapan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima


1 jam

11

Penetapan gugatan tidak diterima

12

Jika Laporan mediator tentang Tergugat tidak beritikad baik


30 menit

Laporan Mediator


1 jam

13

Membuat penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar mediasi

Penetapan tergugat tidak beritikad baik dan meng hukum ter gugat untuk membayar mediasi

14

Jika Laporan mediator Penggugat dan Tergugat tidak beritikad baik


30 menit

Laporan Mediator

15

Membuat penetapan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menghukum biaya mediasi


5 Menit penetapan guga tan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menghukum biaya mediasi

Pelaksana No

B.

1

2

3

4

5

Aktivitas

Hakim Tk. I / KPA


Mutu Baku

Mediator


Output

Pelaksanaan persidangan apabila terjadi kealpaan terhadap proses mediasi (Tidak Mediasi) Melaksanakan persidangan tanpa menunda pemeriksaan persidangan untuk Proses Mediasi Apabila hakim tidak memerintahkan para pihak untuk mediasi dan perkara telah diputus kemudian para pihak melakukan upaya hukum maka Hakim Tk. Banding maupun Kasasi dengan putusan sela memerintahkan kepada hakim Tk. I untuk melakukan proses mediasi Proses mediasi

pelaksanaan

Hasil Laporan mediator diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama melalui Hakim Tk. I Ketua Pengadilan Agama Mengirim berkas laporan mediasi ke Pengadilan Tinggi Agama


1 hari

Terlaksana nya persidangan


1 hari

Perintah melaksana kan mediasi


1 hari

Terlaksana nya proses mediasi


1 hari

Laporan mediator

1 hari

Terkirimnya berkas mediasi ke PTA


MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Surabaya Jl. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP MINUTASI DAN PEMBERKASAN PERKARA Dasar Hukum: 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan : SOP Tata Cara Persidangan SOP Kearsipan Perkara

Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal S1; 2. MemahamiPolaBindalmin.

Peralatan/Perlengkapan : Berkas Perkara, Alat Minutasi, Alat Jahit, Segel dan Alat Tulis.

Pencatatan dan pendataan: Pemberkasan Arsip Perkara

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.

Pelaksana No

Aktivitas Mengetik Berita Acara dan menyerahkan kepada ketua majelisPutusan Mengetik dan Membuat putusan serta menandatangani putusan dan menginput e-doc putusan SIPP Menyusun, meneliti dan menandatangani berkas perkara yang akan diminutasi dan di-lakukan pemberkasan Melakukan minutasi dan pemberkasan perkara sesuai kronologis selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan diucapkan.

Ketua Majelis

PP

Mutu Baku Panmud Hukum


Waktu

Output

PC, ATK dan Berkas Perkara

1jam

Berita Acara

PC, ATK dan Berkas Perkara

1jam

Putusan

ATK dan Berkas Perkara

30 menit

Tersusunnya Berkas Perkara.

Berkas Perkara dan Alat Minutasi

14 hari

Berkas Perkara yang telah diminutasi.

5

Memberi sampul, menjahit dan memberi segel berkas perkara

Berkas Perkara yang telah diminutasi, sampul, alat jahit dan segel.

10 Menit

Terlaksananya minutasi Berkas perkara yang telah disegel.

6

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke Ketua Majelis untuk ditelaah, diparaf dan diberi tanggal di sebelah kanan atas.

Berkas perkara yang telah diminutasi dan alat tulis.

10 Menit

Terserahkannya berkas perkara yang telah diminutasi, diparap dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis.

7

Menyerahkan berkas perkara yang telah minutasi ke panmud hukum melalui PP

Berkas perkara

15 Menit

Terserahkannya berkas perkara ke panmud hukum

8

Menyerahkan kembali berkas perkara khusus cerai talak (yang telah minutasi) yang sudah BHT ke PP untuk diproses sidang ikrar talak.

Berkas perkara

15 Menit

Terserahkannya berkas perkara untuk sidang ikrar talak

1

2

3

4


Jl. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;

1. Minimal S1; 2. Memahami Pola Bindalmin.

Peralatan/Perlengkapan : Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Kertas, PrinterdanAlatTulis.

Keterkaitan :


SOP Penyelesaian Putusan dan Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan

Berkas Perkara

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. Pelaksana No

Aktivitas Panitera

PP

Mutu Baku Petugas / Meja III


Waktu

Output

1

Membuat Salinan Putusan.

File Putusan, PC, Printer dan Kertas.

15 Menit

Salinan Putusan yang sudah jadi (dalam bentuk hard copy)

2

Melalukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak.

Salinan Putusan, Berkas Putusan dan Alat Tulis

15 Menit

Tersedianya Salinan Putusan yang telah diteliti dan di crosscheck.

3

Memberi catatan kaki yang berisi : a) Diberikan kepada/atas permintaan siapa. b) Dalam keadaan belum atau sudah BHT


15 Menit

Tersedianya Salinan Putusan yang telah diberi catatan kaki.

4

Mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera.


5 Menit

Tercantumnyatanggalpe ngeluaranpada salinan putusan.

5

Menandatangani salinan putusan


5 Menit

Tersedianya Salinan Putusan yang telah ditandatangani.

6

Menyampaikan salinan putusan setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon.

Salinan Putusan, Sepeda Motor dan Alat Tulis

90 Menit

Tersampaikannya salinan putusan .

7

Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak (disampaikan selambatlambatnya 14 hari dari tanggal putus).

Salinan Putusan, Sepeda Motor dan Alat Tulis

1 hari

Tersampaikannya salinan putusan.

8

Memberikan salinan putusan atas permintaan para pihak

Salinan Putusan

20 menit

Tersampaikannya salinan putusan.


Jl. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENYELESAIAN PUTUSAN DAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana :

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. KeputusanKetuaMahkamahAgung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan :

1. Minimal S1; 2. Memahami Pola Bindalmin, Hukum Acara dan IT.

SOP Penyampaian Salinan Putusan Peringatan :

Peralatan/Perlengkapan : Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Kertas, Printer dan Alat Tulis.

Pencatatan dan pendataan :

Arsip Pemberitahuan Isi Putusan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. Pelaksana No

Aktivitas

Majelis Hakim

PP

JSP

Mutu Baku Petugas (M1, M2, M3)

A

Penyelesaian Putusan dan Pemberitahuan Isi Putusan

1

Membaca Putusan yang sudah jadi (dalam bentuk hard copy)


PC, Berkas Perkara/Putusan, Materai dan alat tulis, referensi terkait

Waktu

Output

Berkas Putusan yang telah di tandatangani 30 oleh Majelis Hakim Menit dan Panitera Pengganti.

Menandatangani Putusan dan membuat instrumen putusan serta diinput ke e-doc putusan SIPP

PC, alat tulis, referensi terkait dan Instrumen amar putusan,

10 menit

Menerima dan mencatat instrument Pemberitahuan isi Putusan dan amar putusan serta instrumen keuangan perkara dan di input kedalam SIPP

PC, alat tulis, referensi terkait Instrumen PIP

15 Menit

Diterimanya Instrumen PIP

4

Menerima instrumen pemberitahuan isi putusan (perkara di luar dan tanpa hadir nya pihak) untuk disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.

ATK, PC dan Instrumen amar putusan

1 hari

Instrument Relaas Pemberitahuan isi putus an

5

Mengetik pemberitahuan isi putusan berdasarkan instrument dari hakim

ATK, PC dan Instrumen amar putusan

15 menit

Relaas Pemberitahuan isi putusan

6

Melaksanakan penyampaian Pemberitahuan isi putusan kepada pihakpihak

Kendaraan dinas, relas pemberitahuan isi putusan, alat tulis

7 hari

Relaas Pemberitahuan isi putusan

2

3

Tertandatangani nya putusan dan instrumen

Pelaksana No

7

Aktivitas

Mencatat pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan ke dalam buku Agenda Juru sita Pengganti serta menyampaikan relas kepada Petugas Meja III.

Majelis Hakim

PP

JSP

Mutu Baku Petugas (M1, M2, M3)


Waktu

PC, Instrumen PIP, Buku Agenda JSP, instrumen terkait dan Alat Tulis

5 Menit

Output

Tercatatnya Relaas.

Nomor SOP


JL. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENCATATAN DAN REGISTRASI PERKARA MASUK Dasar Hukum: 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan : SOP Penerimaan Perkara SOP Tata Persidangan Peringatan :

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Sederajat 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin


Pencatatan dan pendataan: Arsip Kepaniteraan (Perkara)


Pelaksana No

Aktivitas

Meja II

A

Pencatatan dan Registrasi Perkara

1

Menerima dan mencatat surat gugatan/permohonan/ perlawanan.

2

3

4

5

Menyerahkan berkas perkara permohonan/gugatan/ perlawanan kepada panitera melalu wakil panitera Menyerahkan berkas perkara permohonan / gugatan/perlawanan kepada Ketua Pengadilan untuk ditentukan ditandatangani PMH serta diinput ke SIPP Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera kemudian Panitera menunjuk serta menandatangani Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dan diinput ke SIPP Menyerahkan berkas perkara yang telah dilengkapi PMH, Penunjukan PP dan JSP kepada Ketua Majelis Hakim melalui Meja II.

Wapan/ Panitera

Ketua

Mutu Baku Ketua Majelis


Waktu

Output

Tercatatnya Surat gugatan /permohonan/per lawanan dalam buku register

PC, Kertas, alat tulis, Buku Register dan SIPP

10 Menit


5 - Update data register perkara Menit


10 Menit

PMH


15 Menit

Surat Penunjukan PP dan Surat Penunjukan JSP


5 Menit

Update data register perkara

Pelaksana No

Aktivitas

Meja II

Wapan/ Panitera


Waktu

Output

6

Menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut serta menetapkan dan menandatangani PHS dan menginput ke SIPP.


5 menit

PHS

7

Meyerahkan berkas perkara tersebut kepada Meja II untuk dicatat dalam buku register induk perkara gugatan dan permohonan (PMH, PHS dan Tanggal sidang)


10 menit

Update Berkas Perkara dan Berkas Lengkap

8

Menyerahkan kembali berkas perkara kepada Ketua Majelis melalu Panitera Pengganti


10 menit

Berkas lengkap

Ketua

Ketua Majelis

Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

JL. Ketintang Madya VI / 3


11 Juli 2016

Surabaya

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya


/OT.01.3/VII/2016

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 6. Pasal 121 HIR


Peralatan/Perlengkapan : Perlengkapan komputer, ATK, Buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.


Keterkaitan :

Relaas Panggilan

SOP Penerimaan Perkara SOP Persidangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas Hakim

A

Instrumen Perintah Pemanggilan

1

Membuat instrumen panggilan sidang (rangkap 3).

2

3

4

5

Menyerahkan instrumen pemanggilan yang telah ditandatangani oleh Hakim tersebut kepada kasir dan Jurusita Pengganti melalui Meja III. Mencatat dan membukukan transaksi keuangan berdasarkan instrumen dari Hakim. Menerima instrumen, membuat relaas panggilan dan menguangkan biaya panggilan kepada Kasir serta menanda tangani tanda terima. Melaksanakan panggilan dan menyerahkan hasil relaas panggilan kepada Panitera Pengganti melalui koordinator kepada Meja III.

PP

JSP

Mutu Baku Kasir dan Meja III


Waktu

Output


10 Menit

Instrumen pemanggilan

5 Menit

Terserahkannya instrumen pemanggilan

PC, kertas, alat tulis dan Aplikasi SIPP

10 Menit

Tercatatnya transaksi keuangan


5 Menit

Surat dan Biaya Panggilan


7 hari

Terserahkan nya Relaas panggilan

Instrumen Panggilan


Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PELAYANAN LEGALISASI Dasar Hukum:


1.


2.

3.

4.

5.

6.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. PP NOMOR 53 TAHUN 2008.



Keterkaitan : SOP Pengarsipan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Meja I dan III

Mutu Baku.

Wapan / Panitera Persyarata/ Panmud Perlengkapan

Waktu

1

Menerima produk pengadilan dari masyarakat beserta fotocopynya yang akan dilegalisasi


10 Menit

Berkas legalisasi

2

Memberikan keterangan tentang proses legaslisasi kepada masyarakat.


10 Menit

Informasi tentang proses legalisasi

3

Memberikan formulir permohonan legalisasi kepada masyarakat


10 menit

Form legalisasi

4

Melakukan pengecekan produk pengadilan tersebut beserta copynya dengan mencocokkan dengan arsip pengadilan


30 menit

Output

Pengecekan Data

Pelaksana No

Aktivitas

5

Membubuhkan cap legalisasi pada foto copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi serta memberikan tanggal

6

7

8

9

10

menerima memeriksa prosedur pengecekan Foto copy, memeriksa copy produk pengadilan yang akan dilegalisasi, membubuhkan paraf pada sisi nama pejabat yang akan menanda tangani / legalisir Menandatangani copy produk pengadilan yang telah dibubuhkan cap legalisasi dan telah diparaf, dalam hal panitera berhalangan atau tidak berada dikantor, legalisasi diparaf oleh panitera muda dan tandatangani oleh wakil panitera Memberikan instrumen dan memerintahkan pemohon legalisasi untuk membayar biaya legalisasi kepada kasir sesuai dengan aturan yang berlaku Menerima pembayaran atas produk yang telah legalisasi dari pemohon legalisasi Menerima berkas legalisasi, membubuhkan cap dinas dan mencatat nya dalam buku penyerahan serta memberikan dan menyerahkan kepada masyarakat produk pengadilan yang telah ditandatangan dan distempel tersebut

Meja I dan III

Mutu Baku

Wapan/ Panitera Persyarata/ Panmud Perlengkapan

Waktu


05 menit

Fotocopy produk pengadilan


10 menit

Meneliti data


10 menit

Fotocopy produk pengadilan yang telah ditanda tangani


10 menit

Instrument pembayaran


10 menit

Kuitansi pembayaran

10 menit

Fotocopy produk pengadilan yang telah dilegalisasi

Output

Tidak

Ya



JL. Ketintang Madya VI / 3 Surabaya

Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI DAN MEDIA MASSA Dasar Hukum: 1. 2.

3.

4. 5.

6.


Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Pasal 20, 27 dan 29 PP No. 09 tahun 1975

Keterkaitan :


Peralatan/Perlengkapan : Perlengkapan komputer, ATK, Buku pedoman dan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan dan pendataan: Relaas Panggilan

SOP Penerimaan Perkara SOP Pemanggilan Para Pihak Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja I , II, III

PP

JSP Panitera


Waktu

Output

A

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI

1

Membuat instrumen panggilan sidang (rangkap 3) setelah PHS ditetapkan oleh Ketua Majelis hakim,satu untuk arsip.


10 Menit

2

mencatat nomor perkara dalam buku kontrol dan agenda persidangan


5 Menit


3

Menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada Kasir


10 Menit


10 Menit

Tercatatnya buku register perkara permohonan / gugatan

4

5

menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada Petugas Meja II untuk ditulis pada register perkara gugatan / permohonan Membuat surat permohonan panggilan kpd Tergugat / Termohon, sesuai dengan instrument pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri cq Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di Negara ybs bersangkutan



20 menit

Instrumen Panggilan

Surat permohonan panggilan luar negeri

Pelaksana No

Aktivitas


PP

JSP Panitera


Waktu

Output

10 Menit

Surat permohonan panggilan yang telah ditanda tangani

6

Menandatangani Surat permohonan panggilan tersebut.

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait SIPP

7

Mengirim surat permohonan panggilan ke kantor kementrian luar negeri di Jakarta cq Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada kedutaan besar Indonesia di Negara yang bersangkutan


7 hari

Terkirimnya surat pemanggilan

8

Menerima instrument pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara


10 menit

Tercatatnya dalam buku jurnal keuangan

9

Menerima surat tembusan dari kementerian luar negeri yang ditujukan kepada kedutaan besar Negara yang dituju apabila relas tidak pernah datang maka surat tersebut dianggap sah sebagai panggilan (tenggat waktu pemanggilan dengan persidangan sekurang - kurangnya 6 bulan setelah surat permohonan pemanggilan dikirimkan)


6 bulan

Surat tembusan dari kementerian luar negeri

10

Menerima surat tembusan pemanggilan dari kementerian luar negeri yang ditujukan kepada kedutaan besar Negara yang bersangkutan


1 hari

Surat tembusan dari kementerian luar negeri

B

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA

1

Membuat instrumen panggilan sidang (rangkap 3) setelah PHS ditetapkan oleh Ketua Majelis hakim


10 Menit

Instrumen Panggilan

mencatat nomor perkara dalam buku kontrol dan agenda persidangan

PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait, Instrumen pemanggilan

5 Menit

2


Pelaksana Aktivitas



Waktu

Output

3

Menyerahkan masingmasing 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada Kasir, Meja II dan koordinator JSP


10 Menit


4

Membuat dan menanda tangani surat panggilan para pihak sesuai dengan instrument pemang-gilan dengan format surat yang telah ditentukan


10 menit

No

5

6

7

Mengantar surat panggilan beserta surat pengantar dengan dilampiri surat guga-tan / permohonan dan memperhatikan bahwa pemanggilan / pengumuman dilakukan sebanyak-banyak nya 2 kali dengan tenggat waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya tenggat waktu panggilan yang terakhir dengan persidangan sekurangkurangnya 3 bulan ke RADIO GELORA SURABAYA. menerima instrument pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara Menerima surat pemanggilan (RELAS) sidang.yang telah diumumkan melalui RGS dari Jurusita / JSP.

PP

JSP Panitera

Kendaraan dinas, alat tulis referensi terkait, SIPP

Alat tulis dan referensi terkait, SIPP

Alat tulis, SIPP

Surat pengantar panggilan

04 Bulan

Terkirimnya surat panggilan untuk diumumkan melalui media massa

10 menit

Tercatatnya dalam buku jurnal keuangan perkara

10 menit

Tanda terima penyerahan surat panggilan (buku kontrol panggilan)

Pelaksana No

Aktivitas

8

Membuat tanda terima dan memberikan ONGKOS pemanggilan kepada JSP


PP

JSP Panitera


Alat tulis, SIPP

Waktu

10 menit

Output

Tanda terima (kuitansi) biaya pemanggilan


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Jl. Ketintang Madya VI / 3

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Surabaya

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan Dan Atau Akta Cerai Oleh Pihak Berperkara Dasar Hukum:


1.

1. Minimal S1; 2. Memahami Pola Bindalmin.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang15undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan

2.

3.

4.

5.

Peralatan/Perlengkapan : Berkas Perkara, Peralatan Komputer, Kertas, PrinterdanAlat Tulis.

Keterkaitan :


SOP Penyelesaian Putusan dan Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan

Berkas Perkara

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.

Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Meja I dan III

Kasir


Waktu

Output

1

Menanyakan nomor perkara ybs. Serta mengecek identitas ybs.


10 menit

Data perkara ybs

2

Mencari salinan putusan / penetapan di box tempat salinan putusan / penetapan yang belum diambil berkas perkara sesuai yang diminta ybs di box arsip perkara.


15 menit

Berkas perkara minutasi

3

mengambil salinan putusan/penetapan, atau akta cerai dan menghitung jumlah halaman salinan putusan/penetapan kemudian memasukkan dalam map khusus/sampul.


10 menit

Salinan putusan / penetapan dan akta cerai

4

memanggil dan memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan penetapan / putusan / akta cerai ke kasir.


10 menit

Instrument pembayaran

5

Menerima pembayaran dari ybs atas pengambilan Salinan putusan, penetapan maupun akta cerai.


10 menit

Kuitansi pembayaran

6

menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengam-bilan salinan putusan / penetapan .


10 menit

Terserahkannya salinan putusan, penetapan dan akta cerai

7

membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan /penetapan dan atau akta cerai.


05 menit

Tanda terima penyerahan salinan putusan/ penetapan dan akta cerai


Nomor SOP

W13-A1/

/OT.01.3/VII/2016

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENGARSIPAN PERKARA Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 6. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan :




SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktivitas

Meja III

Hakim / Ketua / PP Panitera


Waktu

Output

A

Tata Cara Pengarsipan Berkas Perkara

1

menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim / Panitera Pengganti.


10 Menit

2

mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif.


10 - Berkas perkara aktif Menit dan tidak aktif


10 Menit

Tersusunnya berkas perkara dalam ruang arsip (box arsip)

10 Menit

Tercatatnya catatan nomor urut, tahun perkara, jenis perkara, dan nomor perkara secara urut pada box arsip perkara,

3

4

menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal / horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a. Nomor urut box. b. Tahun perkara. c. Jenis perkara. d. Nomor urut perkara


Inventarisasi berkas perkara

Pelaksana No

5

6

7

8

Aktivitas

Meja III


membuat daftar isi yang ditempel dalam box dan daftar isi rak. menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masingmasing dan menyimpannya di ruang arsip memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak arsip


Waktu

PC, kertas, alat 5 tulis dan menit Referensi terkait

Output Daftar isi box dan daftar isi rak


10 menit


10 menit

Salinan putusan / penetapan yang telah dijilid


10 menit

Arsip berkas perkara

Tersusunnya Arsip berkas perkara

B

Tata Cara Penghapusan Berkas Perkara

1

memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun).


10 menit

Berkas perkara yang akan dihapus

2

menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk di simpan dalam rak / almari tersendiri.


10 menit

Arsip berkas perkara bersejarah


10 menit

Daftar inventarisir berkas yang akan dimusnahkan


1 hari

Berita acara penghapusan berkas perkara

3

4

membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkan nya kepada Ketua melalui Panitera. melakukan peng hapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama

Pelaksana No

5

6

Aktivitas melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk Iain, seperti pada pita magnetik, disket, Flash disc atau media lainnya

Meja III



Waktu

Output


1 jam

Laporan penghapusan berkas perkara


1 jam

CD, Flash disc yang telah berisi softcopy arsip berkas perkara


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR Dasar Hukum: 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan : SOP Tata Cara Persidangan SOP Kearsipan Perkara




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. Pelaksana

Mutu Baku

Kasir / Panitera Persyaratan/ Hakim / Bendahara Waktu PP / staf Perlengkapan PNBP

No

Aktivitas

1

Membuat dan memberikan Instrumen kepada Penggugat / Pemohon untuk melaporkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus


05 menit

2

Memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk menanyakan kepada Kasir apakah ada sisa panjar biaya perkara.


Diberitahukann 05 ya Informasi menit sisa panjar

3

Menerima Instrumen perkara yang diputus dari para pihak.


05 Menit

Instrument perkara

4

Mengechek dan memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon.


10 Menit

Tersampaikann yainformasi sisa panjar

5

mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/Pemohon disertai kuitansi PSP


05 Menit

dikembalikann yaSisa panjar biaya perkara

6

Membukukan ke dalam jurnal keuangan perkara tentang pengembalian sisa panjar baik yangditerima pihak,dan membukukan dalam buku tersendiri tentang sisa panjar yang belum diambil oleh pihak –pihak.


10 menit

Dibukukannya PSP

7

Membuat dan menandatangani pengumuman sisa panjar yang belum diambil oleh pihak berperkara


15 menit

Pengumuman sisa panjar yang belum diambil

Output

Instrument PUTUSAN

8

Mengumumkan dipapan pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak sisa panjar tersebut disetor ke kas Negara.


9

Merekap sisa panjar yang belum diambil sampai batas yang telah ditentukan dan menyetorkan sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara kepada kas Negara (PNBP)


180 hari

Pengumuman sisa panjar yang belum diambil

1 hari

Pembukuan sisa panjar yang belum diambil


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PENGELOLAAN BIAYA PERKARA Dasar Hukum:


1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. Minimal S1; 2. MemahamiPolaBindalmin.

2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009


3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan Keterkaitan :


SOP Tata Cara Persidangan

Pemberkasan Arsip Perkara

SOP Kearsipan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir.

Pelaksana No

Aktivitas

Kasir / Pemegang kas

Bank

Mutu Baku Panitera


Waktu

Output

1

Menaksir panjar biaya, biaya perkara / tambahan panjar biaya perkara dan menuangkan dalam SKUM


SKUM

2

Menerima panjar biaya perkara atau tambah panjar biaya perkara dari pemohon / penggugat


Bukti pembayaran

3

Menerima bukti setoran bank dan SKUM dari Penggugat/Pemohon, dan menginput ke dalam SIPP serta mencatat kedalam buku jurnal keuangan perkara


05 Menit

SKUM

4

Memprint out buku harian keuangan dari SIPP untuk dicocokkan dengan instrument pembayaran dll kemudian memprint out buku induk keuangan dari SIPP setiap bulan untuk dilakukan penutupan


10 Menit

Tercatatnya keuangan perkara

5

Merekap semua penerimaan dan pengeluaran untuk dilaporkan ke Panitera

PC, kertas, alat 15 Rekap keuangan tulis dan menit Referensi terkait

6

Menerima rekap penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara selanjutnya mengeluarkan uang sesuai dengan instrumen dan menyerahkan ke pemegang kas (petugas khusus) untuk membayar


Pembayaran sesuai instrumen

7

Membayar biaya-biaya sesuai dengan instrumen dan atau mengembalikan pengembalian sisa panjar (PSP)


Penyerahan uang dan PSP


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP BIAYA PROSES Dasar Hukum: 1. 2.

3.

4.

5.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan

Keterkaitan : SOP Tata Cara Persidangan SOP Kearsipan Perkara




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. Pelaksana No

Aktivitas

Bendahara Kasir / Biaya Meja I/ Proses / Staf Pengelola

PPK

Mutu Baku

Panitera


Output

1

Menunjuk dan mengangkat Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara Biaya Proses dan Staf Pelaksana Biaya Proses


15 menit

SK PPK, Bendahara, Staf Pengelola Biaya Proses

2

Merencanakan penerima dan pengeluaran biaya proses


2 Jam

Rencana belanja

3

Menerima biaya proses dan membukukan uang biaya proses

10 menit

Biaya Proses

4

Mengkonfirmasikan rencana belanja alat tulis kantor (ATK) proses dan menanda tangani.

PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait PC, kertas, alat tulis dan Referensi terkait

30 Menit

Rencana belanja

5

Membelanjakan Alat Tulis Kantor (ATK) proses sesuai dengan perencanaan.


120 Menit

Bukti pembelian

6

Membukukan semua transaksi keuangan ke aplikasi biaya proses


30 Menit

tercatatnya transaksi keuangan


1 hari

Bukti pembayaran pajak


1 jam

Data ATK biaya proses

9

Menyimpan dan menjaga barang-barang keperluan proses penyelesaian perkara


15 menit

10

Menyusun, memeriksa / meneliti dan menandatangani laporan pertanggung jawaban biaya proses


1 hari

7

8

Membukukan / menutup setiap bulan dan membayar pajak atas pembelanjaan Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut Membuat opname barang setiap bulan untuk dasar perencanaan belanja barang pada bulan berikutnya.

Terawatnya barang-barang biaya proses Laporan pertanggung jawaban biaya proses


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP PELAPORAN RK DAN PELAPORAN PERKARA Dasar Hukum:




Keterkaitan : SOP Pencatatan Perkara masuk SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Berkas perkara banding

Pelaksana Petugas IT dan Panitera pelaporan / Wapan

Mutu Baku

No.

Aktifitas

1

Melakukan pengumpulan data setiap hari melalui aplikasi SIPP


2 jam

terupdate perkara

2

Melakukan validasi data antara SIPP dengan instrument manual


30 menit

Data valid

3

Mencetak laporan RK setiap akhir bulan selanjutnya diserahkan ke wakil panitera untuk dikoreksi


5 menit

Laporan RK

4

Menyerahkan laporan RK ke Panitera untuk dikoreksi dan Di tandatangani


15 menit

Laporan RK

Ketua / Hakim


Waktu

Output

data

perkara

Pelaksana No.

Aktifitas

5

Mengupload website PTA

6

Mengeprint laporan bulanan

7

Menyerahkan laporan ke Wapan untuk dilakukan koreksi dan selanjutnya diserahkan ke panitera Mengechek dan menandatangani laporan bulanan selanjutnya diserahkan ke Ketua Menandatangani laporan bulanan dan memerintahkan panitera untuk mengirim laporan bulanan ke PTA

8

9

10

laporan

Meja I / Meja II

Mengirim laporan bulanan ke PTA

RK

Panitera / Wapan

Mutu Baku Ketua


ke

hardcopy

Waktu

Output

7 menit

Teruploadnya laporan RK pada website PTA


2 jam

Laporan bulanan

Map, Berkas Perkara

30 menit

Laporan bulanan

Berkas Perkara

1 jam

Laporan bulanan valid

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait

1 jam

Ditandatanganin ya Laporan bulanan (hardcopy laporan bulanan)

1 jam

Terkirimnya Hardcopy Laporan bulanan ke PTA


Nomor SOP

W13-A1/

Tanggal Pembuatan

23 Januari 2014

/OT.01.3/VII/2016


11 Juli 2016

Tanggal Efektif

01 Agustus 2016

Disahkan oleh

Ketua PA.Surabaya

SOP KEUANGAN PERKARA KOMDANAS Dasar Hukum:




Keterkaitan : SOP Pengelola Biaya Perkara SOP Pelaporan RK dan pelaporan perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Peralatan/Perlengkapan : Peralatan computer, Kertas, Alat tulis, Buku pedoman dan peraturan. Pencatatan dan pendataan: Keuangan perkara

Pelaksana No.

Aktifitas

1

Meminta data pada Wakil Panitera tentang keuangan perkara sesuai dengan aplikasi keuangan perkara dan LIPA 7 yang terdiri dari data keuangan biaya proses, biaya perkara, biaya konsignasi dan biaya eksekusi

2

3

Petugas IT dan pelaporan

Wapan

Mutu Baku Panitera


Waktu

Output

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait, aplikasi keuangan perkara

15 Menit

Data Keuangan Perkara

Menginput data keuangan perkara di aplikasi Komdanas, yang terdiri dari data keuangan biaya proses, biaya perkara, biaya konsignasi dan biaya eksekusi sesuai data pada LIPA 7

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait, data keuangan perkara

1 hari

Terinputnya Data Keuangan Perkara

Mengcrosschek, memverifikasi dan memvalidasi data yang di input pada aplikasi komdanas dengan data pada LIPA 7 serta melaporkan kegiatan pelaporan komdanas kepada panitera

PC, kertas, alat tulis, stempel, dan Referensi terkait, data keuangan perkara

1 jam

Data Kuangan Perkara dan Laporan Komdanas Valid

DAFTAR ISI SOP PERKARA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Recommend Documents