SOP PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP

Jalan Simpurusiang No- Telp (0473) 21626 Masamba 92961

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan

1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

1. S.1 Syari'ah 2. S.1 Hukum Peralatan Perlengkapan

2 Buku II Peradilan Agama

Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

Keterkaitan : 1. SOP Penyelesian Perkara

Pencatatan dan Pendataan

2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara

Berkas terrergistrasi dan terupload pada aplikasi Siadpa

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktifitas Meja I

Panmud Gug/Perm.

Kas

Mutu Baku Meja II

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Memeriksa kelengkapan dan menentukan besarnya panjar

Kelengkapan berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

2

Petugas penerimaaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/ permohonan dengan menggunakan daftar periksa

Berkas perkara yang telah dibayarkan Panjar melalui Bank yang telah ditunjuk

5 menit

Berkas perkara

3

Berkas disertai bukti bayar dari Bank:

Berkas + Nomor Register + bukti Bank

5 menit

Nomor Perkara terinput pada Aplikasi

Pencatatan pada Buku Register

15 menit



3 menit


- Memberi tanda Lunas - Memberi Nomor Perkara

4

Berkas yang telah diberi Nomor

- Mencatat berkas dalam induk perkara

5

Berkas diberikan pada Pemohon/Penggugat setelah dicatat pada Register

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jalan Simpurusiang No- Telp (0473) 21626 Masamba 92961

Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PENERIMAAN PERKARA PRODEO PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar hukum :

1

Kualifikasi Pelaksanaan 1. S.1 Syari'ah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

2. S.1 Hukum

2 Buku II Peradilan Agama Keterkaitan :

Peralatan Perlengkapan

1. SOP Penyelesian Perkara

Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi

2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir


Pelaksana No

Aktifitas Meja I

1

- Menjelaskan prodeo

Panmud Gug/Perm.

Kas

Mutu Baku Meja II

Pansek

Ketua


Waktu

Output


15 menit

Nomor register perkara


10 menit


Berkas + Nomor Register + bukti Bank

10 menit



15 menit



3 menit


- Memeriksa kelengkapan berkas

2

- Memeriksa kelengkapan dokumen untuk dinyatakan LENGKAP

3

- Berkas disertai SKUM - Membukukan - Memberi Nomor Perkara

4

- Berkas yang telah di beri Nomor - Mencatat berkas dalam induk perkara

5



Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PENCATATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM (PMH) & PENETAPAN HARI SIDANG (PHS)

Dasar hukum :

1

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama


Kualifikasi Pelaksanaan 1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum

Keterkaitan :



Komputer, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, BukuBuku Referensi





Pelaksana No

Aktifitas Meja II

1

- Memeriksa gug/permh & SKUM - Mencatat

Panitera

Ketua/ Ketua Majelis Wakil Ketua Hakim

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output


15 menit


Berkas perkara yang telah dibayarkan Panjar melalui Bank yang telah ditunjuk

10 menit


Berkas + Nomor Register + bukri Bank

10 menit



10 menit



5 menit


- Memasukan Form dlm berkas (PMH, PHS, Instrumen pgl)

2

- Memeriksa kelengkapan dokumen dan SKUM Rp. 0 untuk dinyatakan LENGKAP

3

- Berkas disertai SKUM Rp 0 - Membukukan - Memberi Nomor Perkara

4

- Berkas yang telah di beri Nomor - Mencatat berkas dalam induk perkara

5



Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan 2011


Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN TK PERTAMA Dasar hukum :

1

Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama


Kualifikasi Pelaksanaan 1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum

Keterkaitan :








Pelaksana No

Aktifitas

Panitera sidang

Pihak

Kasir

Mutu Baku Petugas Info


Waktu

Output

15 menit

Instrumen PSP

Instrumen perkara yang telah

10 menit

Info PSP

Berkas perkara yang telah diputus

20 menit

Informasi PSP

Pencatatan Data perkara pada Jurnal/ Buku Register

15 menit

Data yang bisa diakses

Data PSP perkara

5 menit

Data dapat diakses publik

- Membuat istrumen

1

- Pemberitahuan perkara putus

Berkas perkara

- Menyerahkan instrumen - Menerima instrumen perkara putus dari PP / PS

2

- Menanyakan pada kasir tentang sisa panjar yang telah dibayarkan - Memberitahukan ada tidaknya sisa panjar. - Mencatat dalam jurnal dan buku induk atas sisa panjar.

3

- Melakukan rekapitulasi data sisa panjar yang belum diambil oleh pihak. - Menyerahkan data pada petugas

4

Memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan website tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke kas Negara.

5

Data tersimpan yang bisa diakses


Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI

Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan 1. SMU

1 Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

2. D3 Administrasi 3. S.1 Syari'ah

2 Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

4. S.1 Hukum

3 SEMA No. 1 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 1989 Keterkaitan :








Pelaksana No

1 2

Aktifitas

Memeriksa kelengkapan berkas

- Menentukan BHT - Mencatat dalam register akta

Panmud Gugatan

Petugas Meja III

Wapan

Mutu Baku Panitera


Waktu

Output

Berkas perkara

15 menit Berkas lengkap

Berkas perkara PBT, salinan dan blanko akta

20 menit Konsep akta dan salinan

Berkas perkara yang telah lengkap

10 menit Konsep akta dan salinan diparaf

Berkas & dokumen yang akan diterbitkan

15 menit

- Mempersiapkan blanko akta - Mengambil salinan putusan/ penetapan

3

- Mencatat dalam buku monitor salinan & akta - Memeriksa salinan dan akta - Memaraf pada sisi kiri tangdatangan Panitera

4

- Mencatat dalam buku monitor salinan & akta - Memeriksa salinan & akta

Dokumen yang di ttd

- Menandatangani salinan & akta

5

- Membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan dan akta cerai - Menyerahkan dokumen kepada pihak yang berkepentingan

15 menit Dokumen yang di ttd

Dokumen salinan + akta


Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PUBLIKASI PUTUSAN PADA TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :



2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah


4. S1 Hukum

Keterkaitan :


1. SOP Penyampaian Relaas





Data perkara terrergistrasi dan terupload pada website

Pelaksana No

Aktifitas

Subbag Umum

Panitera

Ketua

Mutu Baku Petugas Meja III


Waktu

Output

Berkas perkara

5 menit

Berkas tercatat + lembar disposisi

Berkas perkara

10 menit

Berkas tercatat + lembar disposisi

Berkas perkara

25 menit

Berkas + Disposisi

Berkas dan Putusan

15 menit

Berkas + Instrumen

Putusan

10 menit

Instrumen Pbt Putusan

- Menerima berkas

1 - Mengagendakan - Membaca, meneliti

2 - Melakukan Croscek

3

-

Membaca, meneliti dan mendisposisi

- Membuat catatan kaki

4

- Mencatat tanggal pengeluaran salinan putusan yang akan ditandatangan Panitera

5

- Menyerahkan pada JSP


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PERMOHONAN BANDING PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum : 1 Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 2

SEMA No. 1 Tahun 2011

Kualifikasi Pelaksanaan 1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum

Keterkaitan :



Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, BukuBuku-Buku Referensi




Data perkara terrergistrasi dan terupload pada Siadpa & Direktori Putusan MA RI

Pelaksana No

Aktifitas

Petugas Meja I

Kasir

Petugas Meja II

Mutu Baku Panitera

Petugas Meja II


Waktu

Output

Berkas perkara putusan

20 menit

Akta banding

Berkas perkara SKUM

15 menit

Akta banding

Berkas perkara putusan, Akta Banding

10 menit

Akta banding

Berkas dan putusan

5 menit

Akta banding

Bundel A & B

20 menit

Bundel A & B

- Menerima, mengklarifikasi - Menghitung waktu pengajuan

1 - Membuat SKUM & Akta Banding - Menerima Akta Banding & Bukti bayar di Bank

2 - Membukukan panjar - Memberi No. Reg. Pd SKUM - Mencatat pada Induk Banding

3

- Menyerahkan Akta pada Panitera untuk di ttd - Menanda- tangan Akta - Mencatat dalam buku kontrol

4 - Membuat surat pengantar untuk pengiriman - Melengkapi berkas Banding - Memberitahukan pada lawan

5 - Mengirimkan biaya banding via wesel


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PERMOHONAN KASASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :


1 Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 2


Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

4. S1 Hukum

Keterkaitan :



Peringatan :

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, BukuBuku Referensi Pencatatan dan Pendataan




Pelaksana No

Aktifitas

Petugas Meja I

Kasir

Petugas Meja II

Mutu Baku Meja II


Waktu

Output


20 menit

Akta kasasi

Berkas perkara SKUM

15 menit

Akta kasasi

Berkas perkara putusan, Akta Kasasi

10 menit

Akta kasasi

Berkas dan putusan

5 menit

Akta kasasi

Bundel A & B

20 menit

Bundel A & B

- Menerima, mengklarifikasi

1

- Menghitung waktu pengajuan - Membuat SKUM & Akta Kasasi - Menerima Akta Kasasi & Bukti bayar di Bank

2 - Membukukan panjar - Memberi No. Reg. Pd SKUM - Mencatat pada Induk Kasasi

3

- Menyerahkan Akta pada Panitera untuk di ttd - Menanda- tangan Akta - Mencatat dalam buku kontrol

4 - Membuat surat pengantar untuk pengiriman - Melengkapi berkas Kasasi - Memberitahukan pada lawan

5 - Mengirimkan biaya kasasi via wesel


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar hukum : 1 Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 2 Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

Kualifikasi Pelaksanaan 1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum

Keterkaitan :



Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi


Pencatatan dan Pendataan :



Pelaksana No

Aktifitas

Petugas Meja I

Kasir

Petugas Meja II

Mutu Baku Panitera

Petugas Meja II


Waktu

Output


20 menit

Akta PK

Berkas perkara SKUM

15 menit

Akta PK

Berkas perkara putusan, Akta PK

10 menit

Akta PK

Berkas dan putusan

5 menit

Akta PK

Berkas Bundel A dan salinan putusan Tk pertama, banding dan PK

15 menit

Berkas PK

Bundel A dan B

20 menit

Bundel A dan B

- Menerima, mengklarifikasi

1

- Menghitung waktu pengajuan - Membuat SKUM & Akta PK - Menerima Akta PK & Bukti bayar di Bank

2

- Membukukan panjar - Memberi No. Reg. Pd SKUM - Mencatat pada Buku Induk PK

3

- Menyerahkan Akta pada Panitera untuk di ttd - Menanda- tangan Akta

4

- Mencatat dalam buku kontrol - Membuat surat pengantar untuk pengiriman - Menerima berkas PK melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi

5

- Melengkapi berkas PK dengan Bundel A, salinan putusan tingkat tk pertama, banding dan kasasi, akta pernyataan PK, dan relaas Pbt Putusan. - Membuat daftar chek-list kelengkapan berkas PK sebagai kontrol proses perkara - Mengirimkan bundel A dan Bundel B perkara PK ke MA.

6

- Biaya perkara PK dikirim ke MA melalui Bank. - Bukti setoran Bank untuk untuk perkara PK tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke Mahkamah Agung. - Petugas memphotocopy isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

30 hari setelah menerima jawaban atas alasan permohonan PK dari termohon PK


Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan 1. S1 Syari'ah

1 Peraturan Mahkamh Agung No. 1 Tahun 2008 Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/2001 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Penmgendalian 2 Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

2. S1 Hukum

3 Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama Keterkaitan :


1. SOP Penyelesaian Perkara





Data perkara terrergistrasi dan terupload pada aplikasi Siadpa, Pelaksanaan sesuai dengan Juklak PERMA No. 1 Pelaksana

No

Aktifitas

Majelis Hakim

Panitera sidang

Mutu Baku Mediator


Waktu

Output

Kehadiran minimal 2 pihak yang sengketa, PPM.

15 menit

PPM

Berkas perkara PPM

10 menit

PPM

PPM (penetapan penunjukan mediator)

2 (dua) hari

Hasil mediasi

- Melaksanakan persidangan yang dihadiri semua pihak (Penggugat/Tergugat). - Melaksanakan pemilihan Mediator. - Menunjukkan daftar Mediator.

1

- Menawarkan kepada para pihak untuk memilih. - Membuat penetapan Mediator jika disepakati. - Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak. - Membuat PPM jika tidak disepakati.

2

- Mengarahkan ke ruang Mediator untuk menentukan jadwal mediasi. - Menyerahkan PPM. - Menerima PPM dari Panitera Sidang. - Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi. - Menjelaskan mekanisme mediasi. - Menerima resume masing-masing pihak. - Membahas masing-masing usulan. - Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. - Mengadakan kaukus jika dipandang perlu.

3

- Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan. - Merumuskan perdamaian jika sepakat. - Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masingmasing mengajukan usulan baru. - Membuat berita acara mediasi. - Melaporkan pada Ketua Majelis hasil mediasi. - Jika mediasi berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil. - Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.

Pasal 13 (3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6). (4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :



2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum Peralatan Perlengkapan

2 Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama Keterkaitan :

Komputer, Instrumen pengaduan, Buku Register pengaduan, Buku-Buku Referensi

1. SOP Penyelesaian perkara 2. SOP Penyampaian relaas

Pencatatan dan Pendataan Data perkara terrergistrasi dan terupload pada aplikasi Siadpa

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana No

Aktifitas Majelis Hakim

1

Penetapan sita jaminan/ putusan sela dari Majelis

Panmud Gugatan

Kasir

Mutu Baku Jurusita/ JSP


Waktu

Output

Berkas perkara

20 menit

Putusan sela

Berkas perkara, putusan sela

15 menit

SKUM

Berkas perkara, SKUM

10 menit

Registrasi

3 hari

BA Penyitaan

- Meneliti kelengkapan. - Menghitung panjar untuk bayar sita jaminan.

2

- Melengkapi berkas disertai bukti bayar dari kasir. - Mencatat ke dalam registrasi sita. - Menerima pembayaran biaya sita.

3

- Mencatat pada jurnal & induk keuangan. - Melakukan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera muda Gugatan.

4

- Menyerahkan berkas sita jaminan kepada Majelsi Hakim paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.

5

- Menerima BA Penyitaan.

Berkas perkara, putusan sela

BA Penyitaan 10 menit

Sidang lanjutan


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN AANMANING (TEGURAN) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :



1. SMU 2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah


4. S1 Hukum

3 Buku eksekusi (Yahya Harahap)


Keterkaitan :


1 SOP Penyelesaian perkara 2 SOP Penyampaian Relaas

Pencatatan dan Pendataan : Data perkara terrergistrasi dan terupload pada Siadpa


Pelaksana No

1

Aktifitas Menerima surat permohonan eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar.

Ketua/ Wakil Ketua

Panmd Gugatan

Kasir

Mutu Baku Petugas Meja 2

Jurusita/ Jsp


Waktu

Output

Permohonan salinan putusan

20 menit

Disposisi/ instrumen


10 menit

SKUM

SKUM Lunas

10 menit

Registrasi

Permohonan putusan

10 menit

Permohonan terregistrasi

Permohonan salinan putusan, SKUM Lunas

10 menit

Penetapan sita/ eksekusi

Penetapan sita/ eksekusi, salinan putusan

3 hari

- Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM eksekusi) setelah menerima disposisi dari KPA/ Panitera. - Menyerahkan berkas permohonan disertai SKUM kepada pihak.

2 - Memerintahkan kepada petugas Meja II untuk mencatat pada buku register eksekusi. - Mempersiapkan penetapan aanmaningdari KPA paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM. - Menerima pembayaran biaya eksekusi sesuai SKUM.

3

- Mencatat dan membukukan pada jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi dengan Nomor perkara ybs.

4

Mencatat ke dalam buku register eksekusi.

5

Menandatangani surat penetapan sita/ eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera/ Jurusita/ jurusita Pengganti untuk melaksanakan sita/ eksekusi yang didahului Aanmaning. - Melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera.

6

- Menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran.

PBT Aanmaning


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP

Jalan Simpurusiang No- Telp

Tanggal Pembuatan

2011

(0473) 21626 Masamba 92961

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :



1. SMU


4. S1 Hukum





Keterkaitan : 1 SOP Penyelesaian perkara 2 SOP Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan



Pelaksana No

1

Aktifitas - Menerima surat permohonan eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. - Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/ Panitera.

2

- Memerintahkan kepada petugas Meja II untuk mencatat pada buku register.

Ketua/ Wakil Ketua

Panmd Gugatan/ Meja II

Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita/ Jsp


Waktu

Output


3 menit


Permohonan salinan putusan, buku register

10 menit

SKUM

SKUM Lunas, Jurnal, Induk keuangan

10 menit

Registrasi

Permohonan putusan, Buku reg. eksekusi

10 menit



10 menit

Hasil rapat koordinasi

Konsep penetapan eksekusi, salinan putusan

3 hari

Penetapan eksekusi

- Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di kasir kepada pihak. -

Menerima pembayaran biaya eksekusi sesuai SKUM.

Mencatat dan membukukan pada 3 jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan Nomor perkara ybs.

4

- Mencatat ke dalam buku register eksekusi. - Mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM.

5

- Mempersiapkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Agama. -

6

7

Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait.

- Menandatangani surat penetapan sita/ eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera/ Jurusita/ Jurusita pengganti untuk melaksanakan sita/ eksekusi. - Melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. - Melaksanakan proses eksekusi setelah selesai rapat koordinasi dengan instansi terkait dan telah dinyatakan lengkap dan siap sesuai surat Penetapan Ketua PA/Msy.

- Melaporkan berita acara hasil pelaksanaan eksekusi kepada KPA 1 hari setelah selesai pelaksanaan.

Pelaksanaan eksekusi 3 hari setelah rapat koordinasi


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :


1 Keputusan ketua mahkamah agung RI. Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama;

1. SMU

2 Buku II Pedoman teknik peradilan agama

4. S1 Hukum



Keterkaitan :


1 SOP Penyelesaian perkara

Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi eksekusi

2 SOP Penyampaian Relaas/ Pemberitahuan



Pelaksana No

1

Aktifitas - Menerima surat permohonan eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. - Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/ Panitera.

2

- Memerintahkan kepada petugas Meja II untuk mencatat pada buku register. - Menyerahkan berkas serta SKUM yang harus dibayar di kasir kepada pihak. - Menerima pembayaran biaya eksekusi sesuai SKUM.

3

4

- Mencatat dan membukukan pada jurnal dan Buku Induk Keuangan Eksekusi sesuai dengan Nomor perkara ybs. - Mencatat ke dalam buku register eksekusi. - Mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM.

5

- Mempersiapkan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Agama.

Ketua/ Wakil Ketua

Panmd Gugatan/ Meja II

Kasir

Mutu Baku Panitera

Jurusita/ Jsp


Waktu

Output


15 menit


Permohonan salinan putusan, buku register

10 menit

SKUM

SKUM Lunas, Jurnal, Induk keuangan

15 menit

Registrasi

10 menit



10 menit

Hasil rapat koordinasi

Konsep penetapan eksekusi, salinan putusan

1 hari

Penetapan eksekusi

Permohonan putusan, Buku reg. eksekusi

- Mengikuti rapat koordinasi dengan instansi terkait. 6

- Menandatangani surat penetapan sita/ eksekusi sekaligus memerintahkan Panitera/ Jurusita/ Jurusita pengganti untuk melaksanakan sita/ eksekusi. - memimpin rapat koordinasi dengan istansi terkait

7

- mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditandatangani

8

- melaksanakan proses lelang - melaporkan hasil pelaksanaan lelang

Pelaksanaan eksekusi lelang 3 hari setelah rapat koordinasi


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP

Jalan Simpurusiang No- Telp

Tanggal Pembuatan

2011

(0473) 21626 Masamba 92961

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI Dasar hukum :


1 HIR/Rbg

1. SMU

2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nmor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

2. D3 Administrasi

3 PP 9 Tahun 1975



Komputer, Berkas perkara ,Salinan putusan, Instrumen, Buku register, Aplikasi siadpa, Buku-buku referensi

5 Hasil Rakernas

3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum


Keterkaitan :

Data perkara terrergistrasi dan terupload pada Siadpa

1. SOP Penyampaian Relaas 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktifitas

Panitera sidang

meja II

Jurusita/ JSP

Mutu Baku Kasir

Persyaratan/ Panitera Perlengkapan

Waktu

Output

10 menit

instrumen

5 menit

Instrumen

Relaas instrumen ,konsep pengantar

15 menit

Relaas pengantar

Instrumen, jurnal,buku harian

10 menit

tanda terima biaya

5 menit

Surat pengantar ke KBRI

- Membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap.

- Mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan.

- Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada kasir.

1 - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada petugas meja II

Perintah instrumen salinan gugatan

- Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada jurusita/JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan/permohonan

- Menerima 1 (satu) eks instrumen Panggilan dari PP/PS.

2

- Mencatat tanggal sidang kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

Menerima instrumen pemanggilan

Instrumen buku register

- Membuat surat pengantar panggilan para pihak,saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri/Ditjen konsulat.

3

- Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh panitera dengan dilampiri surat gugatan/permohonan.

- Harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

- Menyerahkan instrumen panggilan pada petugas kas/ kasir.

- Menerima instrumen pemanggilan dari PP/PS kemudian mencatat dan memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

4

-

Menerima surat pemanggilan sidang dari jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

- Menandatangani surat pengantar

5

tersebut dengan dilampiri surat gugatan/permohonan.

Konsep pengantar, salinan gugatan/permoho nan


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MASS MEDIA Dasar hukum :


1 HIR/Rbg

1. SMU

2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nmor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum

3 PP 9 Tahun 1975



Komputer, Berkas perkara,Salinan putusan, Instrumen, Buku register, Aplikasi siadpa, Buku-buku referensi

5 Hasil Rakernas Keterkaitan :




2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktifitas

Panitera sidang

Meja II

Jurusita/ JSP

Mutu Baku Kasir

Mass Media


Waktu

Output

Surat permohonan/ gugatan, agenda sidang

10 menit

instrumen

5 menit

Instrumen

- Membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. - Mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan.

1

- Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada kasir. - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada petugas meja II. - Menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada jurusita/JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan/permohonan. Menerima 1 (satu) eks - instrumen Panggilan dari PP/PS

2

Mencatat tanggal sidang kedalam register induk perkara - gugatan/ permohonan.

Instrumen buku register


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh - Membuat surat panggilan para pihak sesuai dengan instrumen panggilan dengan format surat yang telah ditentukan - Surat panggilan tersebut ditandatangani oleh jurusita/JSP ybs dengan relaas khusus untuk melalui media massa dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan.

3 - Harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

Relaas instrumen, srt Permohona/ Gugatan

15 menit

Relaas

Instrumen, jurnal,buku harian

10 menit

tanda terima biaya

Pengantar surat bantuan panggilan

5 menit

Tanda bukti

- Menyerahkan instrumen panggilan pada petugas kas/ kasir. - Membuat pengantar untuk mass media. - Menerima instrumen pemanggilan dari PP/PS kemudian mencatat dan memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara.

4

- Menerima surat pemanggilan sidang dari jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan.

- Menerima pengantar bantuan pemanggilan

5

- Mengeluarkan bukti penerimaan bantuan dari pengadilan.


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

SOP PEMBERKASAN DAN MINUTASI BERKAS PERKARA Dasar hukum :


1 HIR/Rbg 2

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nmor : KMA/001/SK/I/1991 tentang 2. D3 Administrasi Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 3. S1 Syari'ah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

4. S1 Hukum

3

PP 9 Tahun 1975


4


5

Hasil Rakernas

Komputer, Berkas perkara,Salinan putusan, Instrumen, Buku register, Aplikasi siadpa, Buku-buku referensi

Keterkaitan : 1. SOP Penyampaian Relaas




Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana No

Aktifitas

Panitera sidang

Meja III

Ketua Majelis

Mutu Baku Panmud Hukum


Waktu

Output

Berkas perkara, instrumen

30 menit

berkas

Sampul berkas,cap dan segel

5 menit

Berkas sampul

Relaas ,instrumen, srt permohonan/ gugatan

15 menit

Berkas + sampul

Menghimpun, memilah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. Majelis hakim melakukan pemberkasan dan diminutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh panitera pengganti.

1

Majelis hakim/Panitera pengganti - melakukan minutasi berkas perkara. Majelis hakim/Panitera pengganti menyusun/melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kronologis peristiwa. Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke meja III. Memberi sampul, menjahit dan - memberi cap segel berkas perkara

2

3

Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke ketua Majelis - melalui panmud untuk diparaf dan diberi tanggal. Membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan - menyerahan kembali berkas perkara ke meja III.

Pelaksana No

Aktifitas

Panitera sidang

Meja III

Ketua Majelis

Mutu Baku Panmud Hukum


Waktu

Output

5 menit

Berkas

5 menit

Berkas arsip

Menerima berkas perkara yang telah - dibubuhi paraf dan tanggal oleh ketua majelis;

4

Menyerahkan berkas kepada Panitera muda hukum/petugas arsip - untuk menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara tersebut. Menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan Memilah dan mengelompokkan - berdasrkan klasifikasi tata kearsipan.

Berkas tersampul

-

5

Berkas yang telah diminutasi


Nomor SOP

W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

SOP PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN Dasar hukum :


1 HIR/Rbg

1. SMU

2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nmor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. D3 Administrasi 3. S1 Syari'ah 4. S1 Hukum

3

PP 9 Tahun 1975

4



5

Hasil Rakernas

Komputer, Berkas perkara, Salinan putusan, Instrumen, Buku register, Aplikasi siadpa, Buku-buku referensi

Keterkaitan : 1. SOP Penyampaian Relaas 2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara


Peringatan :



Pelaksana No

Mutu Baku

Aktifitas Panitera

Meja III

Petugas


Waktu

Output

Salinan putusan

15 menit

Salinan

Salinan putusan

10 menit

Salinan + catatan kaki

Salinan putusan

5 menit

Salinan yang di ttd Panitera

Salinan putusan

5 hari setelah putusan dijatuhkan

Bundel salinan

- Melakukan penelitian, crosschek terhadap

1

salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak

- Membuat catatan kaki dalam salinan di sampaikan kepada para pihak yang berisi : a. Diberikan kepada/atas permintaan siapa

2

b .Dalam keadaan belum/sudah BHT

- Membuat/mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh Panitera.

- Menandatangani salinan putusan - Menyampaikan salinan putusan kepada

3

pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos.

- Petugas menyampaikan salinan putusan

4

kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.

Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2013

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN ARSIP PERKARA Dasar hukum :


1 HIR/RBG 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

2. D3 Administrasi


Peralatan Perlengkapan :

4 Buku I Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan, Umum, dan Kepegawaian 5 Keuangan Hasil Rakernas

Komputer, Berkas Perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Aplikasi Siadpa, Buku-buku Referensi

Keterkaitan :


3. S.1 Syari'ah 4. S.1 Hukum


Data Perkara Teregistrasi dan Terupload pada Siadpa

2. SOP Transparansi dan Informasi Perkara Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pelaksana No

Aktifitas - menyerahkan berkas yang telah minutasi

1 -

2

menyerahkan berkas in aktif pada petugas arsip

-

menerima, menghimpun, memilah, dan menyusun berkas perkara dari meja III mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif. menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan :

-

3 -

Meja III

Petugas arsip

Mutu Baku panitera

ketua

persyaratan/ perlengkapan

Waktu

Output

Berkas perkara, buku ekspedisi

5 menit

berkas

berkas, AC

20 menit

AC, salinan putusan

berkas, putusan asli

80 menit

berkas putusan asli, box arsip, lemari, rak

60 menit

mengolah berkas untuk penerbitan dokumen untuk para pihak (akta cerai, salinan)

-

-

panitera sidang/MH

arsip

ᴑ Nomor urut box ᴑ Tahun perkara ᴑ Jenis perkara ᴑ Nomor urut perkara - membuat daftar isi yang ditempel dalam box -

4

menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri.

berkas arsip tertata

Pelaksana No

Aktifitas -

memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari.

-

menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan.

-

membuat daftar isi rak (DIR) atau daftar isi alamari (DIL)

-

Memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 hari).

-

menyimpan arsip berkas perkara yang memilki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri. membuat daftar inventaris berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkannya kepada KPA melalui panitera dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syariah

5 -

-

6 -

-

7

-

8

melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada mahkamah agung dengan dilampiri berita acara penghapusan melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

panitera sidang/MH

Meja III

Petugas arsip

Mutu Baku panitera

ketua


Waktu

Output

berkas, putusan asli, box arsip

40 menit

berkas arsip terklasifikasi

berkas, putusan asli, BAP

30 menit

BAP penghapusan

BAP penghapusan

30 menit

laporan penghapusan berkas arsip

berkas arsip, CD, Hard disk, Flash disk

60 menit

e-dokumen


Nomor SOP


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PELAKSANAAN KONSIGNASI PADA PENGADILAN TINGKAT Dasar hukum :


1

HIR/RBG

1. SMU

2

2. D3 Administrasi

3

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama

4

Hasil Rakernas

3. S.1 Syariah 4. S.1 Hukum


Keterkaitan : 1.

SOP Penyelesaian Perkara


2.

SOP Publikasi Putusan


3.

SOP Pengembalian Sisa Panjar



Pelaksana No

Aktifitas Meja 1

Ketua

Panitera

Mutu Baku Jurusita/ JSP


Waktu

Output

salinan putusan, permohonan konsignasi

5 menit

konsep penetapan

salinan putusan, permohonan konsignasi, konsep penetapan

10 menit

penetapan konsignasi

penetapan ketua

20 menit

BAP Konsignasi

BAP , konsep relaas

maks. 3 hari setelah BAP

relaas pemberitahuan

berkas, putusan asli, box arsip

40 menit

berkas arsip terklasifikasi

berkas, putusan asli, BAP

30 menit

BAP Penghapusan

- menerima permohonan

1

- menyerahkan permohonan konsignasi pada ketua melalui panitera - membuat penetapan ketua (untuk menolak atau mengizinkan)

2

3

- membuat berita acara konsignasi, bila permohonan diterima; - membukukan/mencatat dalam buku keuangan/ barang konsignasi

4

- memberitahukan/menyerahkan uang/ barang konsignasi kepada pihak yang berhak - bila tidak bertemu, maka diberitahukan melalui surat pemberitahuan untuk diambil di kantor pengadilan Tk I - dan uang/ barang konsignasi disimpan kembali di dalam brangkas dengan disertai berita acara

5

6

- pihak yang diberitahukan menyerahkan bukti pemberitahuan dari jurusita/ JSP disertai bukti idenditas - dibuatkan berita acara penyerahan uang/ barang konsignasi dengan disaksikan 2 orang saksi


W20_24/421/OT.01.3/IV/2011

Nomor SOP Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

SOP PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar hukum :


1 HIR/RBG 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

2. D3 Administrasi



4 Perma No. 2 Tahun 2009


3. S.1 Syariah 4. S.1 Hukum

Keterkaitan : 1. SOP Penyelesian Perkara


2. SOP Pengembalian sisa panjar


3. SOP Pendaftaran Upaya Hukum Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana No

Aktifitas Ketua

1

2

- Menerbitkan SK tentang penggunaan biaya proses perkara

Panitera

Pembuat Komitmen

Kasir Bendahara

Mutu Baku Pejabat Pengadaan

Pemegang persyaratan/ biaya proses perlengkapan

RKT, Perma

Waktu

Output

5 menit

SK

30 menit

RAB

- berdasarkan SK tersebut, panitera (selaku penanggung jawab pengelola biaya proses perkara) menyusun prediksi penerimaan dan kebutuhan biaya proses perkara untuk 1 (satu) tahun SK, Perencanaan - Rencana kebutuhan biaya proses dan rencana anggaran biaya biaya proses perkara adalah pedoman bagi PPK dalam pengelolaan/ pengadaan biaya proses perkara

Pelaksana No

Aktifitas Ketua

3

- Membuat perencanaan belanja secara berkala dengan berpedoman pada prediksi penerimaan dan kebutuhan biaya proses untuk 1 tahun yang disusun oleh penanggung jawab pengelola biaya proses; - Membuat perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil stok opname pemegang biaya proses;

- Menyerahkan hasil perencanaan pada pejabat pengadaan; 4

- Mengeluarkan biaya biaya proses perkara dari buku jurnal dan buku induk keuangan perkara yang dilakukan bersamaan dengan pengeluaran biaya pendaftaran, selanjutnya dicatat dalam buku bantu keuangan biaya proses perkara sebagai penerimaan;

- membuat bukti pengeluaran biaya biaya proses perkara dari kasir kepada bendaharawan biaya proses perkara yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli untuk kasir dan tindasan untuk bendaharawan biaya proses perkara; 5

- melaksanakan pengadaan belanja biaya proses sesuai perencanaan PPK.

- rencana belanja telah ditandatangaani oleh pejabat pengadaan, PPK dan panitera selaku penanggung jawab;

Panitera

Pembuat Komitmen

Kasir Bendahara



SK, RAB

Waktu

Output

30 menit

Perencanaan belanja kebutuhan

Pelaksana No

Aktifitas Ketua

6

- Bendahara biaya proses melakukan penerimaan dan penyimpanan biaya biaya proses yang dibukukan pada buku bantu biaya biaya proses perkara.

- Bendahara biaya proses perkara melakukan pembayaran yang diajukan oleh pembuat komitmen biaya biaya proses perkara yang telah disahkan oleh pengelola biaya biaya proses perkara. - Bendahara biaya proses perkara melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari anggaran biaya biaya proses perkara, untuk itu bendahara biaya proses perkara harus membukukan pajak yang dipungut dalam buku bantu pajak.

7

- Mencatat penerimaan dan pengeluaran biaya proses perkara dalam buku persediaan barang; - Menyimpan buktibukti pengambilan biaya proses perkara; - Melakukan stokopname pada setiap akhir bulan;

Panitera

Pembuat Komitmen

Kasir Bendahara



Waktu

Output

SOP PENERIMAAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Recommend Documents