Tahapan Berperkara TAHAPAN PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA. {tab=pendaftaran Tingkat Pertama} PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

pa-wates.net/web_old

Tahapan Berperkara

TAHAPAN PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA {tab=Pendaftaran Tingkat Pertama} PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Â Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonanPihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan,minimal 5 (lima) rangkap.Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah : Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain)Fotokopi kartu advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/T Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

tanda

Catatan : Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo ( cuma-cuma ).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),didasarkan pasal 237-245 HIR.Dalam tingkat pertama,para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam suratb gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara.Dalam posita surat gugatan atau permohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara.Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),seperti nomor urut,dan besarnya biaya penyetoran.Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank,pihak berperkara menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.Pemegang http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!

Generated: 12 January, 2017, 12:41


kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara.Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlahtergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Petugas Meja II mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Â PENDAFTARAN SELESAI

Â Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untukmenghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH)Bdan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Â

Â PROSES PERSIDANGAN

Â Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;Tahap Persidangan Upaya perdamaian Pembacaan surat gugatan/permohonan Penggugat/PemohonJawaban Tergugat/TermohonReplik Pemohon/Penggugat Duplik Termohon/Tergugat Pembuktian (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)Kesimpulan (Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat)Pembacaan Putusan / Penetapan Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama: Menetapkan hari sidang ikrar talak;Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



{tab=Tingkat Banding}Prosedur Perkara Tingkat Banding Â

1.

Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar’iah dalam tenggang waktu :

Â

a.

14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman / pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan.

Â

b.

30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah yang memutus perkara tingkat pertama (Pasal 7 UU No.20 Tahun 1947).

2.

http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006).

3. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

4.

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)

5.

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

6.

Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.

7. http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.

8. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

9. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:

Â a. Untuk perkara cerai talak :

Â

1) Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.

Â

2) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Â

b. Untuk perkara cerai gugat:

Â 1) Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Â Â Prosedur Perkara Tingkat Banding Â


Menggunakan Joomla!



1.

Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;

2.

Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi membuat Penetapan MajelisHakim yang akan memeriksa berkas;

3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;

4.

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;

5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;

6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;

7.

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

Â Â Â Tahapan Penyelesaian Perkara Banding Â I. TAHAP PERSIAPAN Â Setelah berkas perkara banding dibuatkan PMH dan Panitera menunjuk Panitera http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



Pengganti, berkas bersama copy-nya 2 (dua) rangkap serta softcopy (CD) putusan Pengadilan Agama tersebut disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti yang telah ditunjuk. Â Â Â Selain itu, Panitera Pengganti : Â Â Â - Memberitahukan kepada Kepaniteraan Banding dan Anggota Majelis mengenai hari dan tanggal persidangan pembacaan putusan; Â Â Â - Membuat/menyiapkan : Â Â Â Resume tentang administrasi banding, apakah berkas perkara banding tersebut diajukan sudah sesuai dan memenuhi peraturan perundang-undangan;Â Resume tentang surat kuasa dan tahapan pemeriksaan oleh hakim tingkat pertama, apakah dalam memeriksa perkara tersebut dalam persidangan sudah melalui tahapan-tahapan yang benar;Â Resume tentang panggilan, apakah para pihak sudah dipanggil sesuai peratutran perundang-undangan, resmi dan patut;Â Resume tentang permaslahan yang menjadi pokok sengketa;Â Resume tentang memori banding dan kontra memori banding; apa yang menjadi pokok keberatan atas putusan hakim tingkat pertama; Â Â Â Â Â Â Â - Memberitahukan tentang jadwal sidang pemeriksaan, rapat permusyawaratan, serta sidang pembacaan putusan kepada hakim-hakim anggota; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â II. TAHAP PEMERIKSAAN Â Â Â Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Â Â Â Â Â http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



Â Â Dalam sidang pemeriksaan, Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk membacakan resume mengenai: Â Â Â Â Â Â Â Â - Apakah berkas perkara banding yang diajukan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat diterima untuk diperiksa; - Tahapan pemeriksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan acara pemeriksaan pada tingkat pertama; - Masalah pokok yang menjadi keberatan pemohon dalam memori banding dan kontra memori banding; - Hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi dan acara yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ketua memberi kesempatan kepada hakim untuk menyampaikan tambahan-tambahan informasi terkait dengan perkara tersebut; Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ketua menyatakan sidang pemeriksaan cukup dan menutup sidang; Â III. TAHAP RAPAT PERMUSYAWARATAN - Dalam rapat permusyawaratan hakim tingkat banding, setelah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, Ketua Majelis terlebih dahulu menanyakan pendapat hakim anggota termuda, kemudian hakim yang lebih tua, apabila terjadi perbedaan pendapat, maka dilanjutkan dengan diskusi disertai argumentasi masing-masing untuk memperoleh kesepakatan. - Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, Ketua Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai putusan dalam musyawarah tersebut. - Panitera Pengganti membuat konsep/draf putusan dengan berkonsultasi kepada hakim anggota yang ditunjuk Ketua Majelis; - Draf putusan tersebut kemudian difinalisasi oleh Majelis Hakim sebagai putusan. - Rapat permusyawaratan hakim dilakukan dengan mengambil hari tersendiri; http://pa-wates.net/web_old

Menggunakan Joomla!



sedangkan sidang pembacaan putusan pada hari lain yang sudah ditentukan oleh Ketua Majelis. Â IV. SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN Â Sebelum sidang dimulai Ketua Majelis memeriksa putusan sekali lagi, dan sesudah itu putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.Â Ketua dan Anggota Majelis, serta Panitera Pengganti menanda-tangani putusan tersebut setelah putusan dibaca

{tab=Kasasi}

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi:

1.

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syari’ah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

2.

Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

3.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.

4.


Menggunakan Joomla!



Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

5.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

6.

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

7.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memorikasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).

8.

Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.


Menggunakan Joomla!



9.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :

Â

a.

Untuk perkara cerai talak :

Â

Â

1.

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.

Â

Â


Menggunakan Joomla!



Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Â

b.

Untuk perkara cerai gugat :

Â

Â

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Â

Â

Proses Penyelesaian Perkara


Menggunakan Joomla!



1.

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

2.

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.


Menggunakan Joomla!



7.

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. {tab=Peninjauan Kembali}

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan

Kembali (PK) :

1.

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara Agama/Mahkamah Syari’ah

tertulis atau lisan melalui Pengadilan

2.

Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disyahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004)

3.

Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No. 7 Tahun 1989).

4.

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan http://pa-wates.net/web_old

menyampaikan salinan Menggunakan Joomla!



memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

selambat-lambatnya

5.

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal salinan permohonan PK.

memori PK dalam diterimanya

6.

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

7.

Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah.

8.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.

9.

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka


panitera :

Menggunakan Joomla!



Â

a.

Untuk perkara cerai talak :

Â

Â

1.

Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian

ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon

Â

Â

2.

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Â


Menggunakan Joomla!



b.

Untuk perkara cerai gugat :

Â

Â

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai

selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari

Â

Â

Proses Penyelesaian Perkara

1.

Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh perkara PK.

Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register


Menggunakan Joomla!



Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan

Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.

3.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya memeriksa perkara PK.

ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan

4.

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinaator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.

5.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

6.

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

7.


Menggunakan Joomla!



Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para menerima permohonan PK.


Menggunakan Joomla!

pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang


Tahapan Berperkara TAHAPAN PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA. {tab=pendaftaran Tingkat Pertama} PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Recommend Documents