1
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PERADILAN TINGKAT BANDING
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Penerapan admnistrasi perkara di Peradilan Agama sudah semakin baik, namun masih beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik dan serius, seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil kesepakatan Mahkamah Agung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kewenangan BPK terhadap pengelolaan biaya perkara tersebut terhitung sejak bulan Januari 2009. Dan kenyataannya pada pertengan bulan Maret 2009 yang lalu BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, adapun obyek yang diperiksa meliputi Rekening Koran, buku jurnal, buku induk, buku HHK, dan SK Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara. Seiring pula dicanangkannya reformasi birokrasi menuju visi Mahkamah Agung dengan mewujudkan peradilan yang agung, membawa semua aparatur peradilan kerja keras untuk membenahi administrasi peradilan. Melihat kenyataan tersebut kita perlu melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya optimalisasi penerapan administrasi perkara khususnya yang berkaitan dengan administrasi keuangan perkara di lingkungan Peradilan Agama.
2
B. RUMUSAN MASALAH : a. Hal-hal apa sajakah yang termasuk dengan keuangan perkara b. Langkah-langkah
apakah
yang
perlu
optimalisasi pengelolaan keuangan perkara
mendapat
perhatian
dalam
upaya
3
BAB II PEMBAHASAN
A. HAL-HAL YANG TERMASUK DENGAN KEUANGAN PERKARA Keuangan perkara seperti yang disebutkan dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor : 42/TUADA/AG/III/UM/XI/1992 Tanggal 23 Nopember 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama, yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan perkara dalam Pasal 121 HIR dan Pasal 145 RBg adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses Biaya perkara merupakan biaya-biaya pelaksanaan peradilan dalam rangka penyelesaian suatu perkara. Dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomoe 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa biaya perkara ini meliputi : a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut. b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut. c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakantindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut. d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara tersebut.
Adapun biaya proses sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2012
tentang Biaya Proses Penyelesaian
Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha
4
negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya yang dibebankan kepada pihak atau kepada pihak yang berperkara. Pengelolaan biaya proses dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dikelola secara efektif, efesien, transparan dan terencana.
Pengelolaan biaya proses pada Tingkat Pertama Pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor : 15.A /SK/PANlIX/2009 dibukukan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Pola Bindalmin Penanggungjawab biaya proses pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 adalah Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menunjuk pengelola keuangan biaya proses.. Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 3 Tahun 2012 ditetapka oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang diperhitungkan bersama dengan panjar biaya perkara Adapan peruntukan yang dibiayai dengan Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah untuk kepentingan administrasi berupa Alat Tulis Kantor (ATK) bukan untuk kepentingan lainnya. Pengelola biaya proses ini harus mengelola biaya proses/ATK secara baik dan transparan serta dipertanggungjawabkan secara kolektif.
Pengelolaan biaya proses pada Tingkat Banding Pengelolaan biaya proses dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dikelola secara efektif, transparan dan terencana. Pengelola biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris. Untuk melaksanakan kegiatan dan Pengelolaan biaya proses, Pengadilan Tingkat Banding membentuk Tim Pengelola
5
Biaya Proses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 yang terdiri dari : a. 1 (satu) orang Pengelola Biaya Proses yaitu Panitera/Sekretaris dan 1 (satu) orang Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses yaitu Wakil Panitera yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding. b. 1 (satu) orang Bendahara Biaya Proses dan 1 (satu) orang Staf pelaksana dari lingkungan Kepaniteraan yang diangkat oleh Pengelola Biaya Proses
Tugas Pengelola Biaya Proses Adapun tugas dan tanggungjawab Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding telah diatur dalam Pasal 4 Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 Yaitu : 1. Pengelola Biaya Proses ( Panitera ) menunjuk dan mengangkat petugas pembuat komitmen, bendahara,dan staf pelaksana. 2. Pembuat Komitmen Biaya Proses bertugas : a. Menyusun Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP), Rincian Anggaran Biaya Proses (RABP), dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Biaya Proses (JPKBP) untuk tahun yang akan datang b. Membuat dan menandatangani Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Penelitian Penawaran, Berita Acara Serah Terima dan surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. c. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan kepada Pengelola Biaya Perkara untuk mendapatkan persetujuan dan diteruskan kepada bendahara Biaya Proses.
6
d. Membuat
dan
menandatangani
Surat
Keputusan
yang
mengakibatkan
pengeluaran uang untuk Ketua, Wakil Ketua dan Hakim ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris. e. Membuat evaluasi dan pelaporan secara priodik (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) yang diketahui oleh Pengelola Biaya proses untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. 3. Bendahara Biaya Proses bertugas : a. Melakukan penerimaan dan penyimpanan biaya proses b. Melakukan pembayaran yang diajukan oleh petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses. c. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari biaya proses. d. Menerima dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Bendahara Penerima PNBP. 4. Staf pelaksana Biaya Proses bertugas : a. Membantu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan biaya proses. b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengelola Biaya Proses.
Kegiatan yang dibiayai dengan Biaya Proses Adapun jenis kegiatan yang dibiayai dengan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana dalam Pasal 5 PERMA Nomor 03 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Materai 2. Biaya Redaksi 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Penggandaan/ fotokopy berkas perkara
7
5. Konsumsi persidangan.(majelis Hakim) 6. Penggandaan salinan putusan 7. Pengiriman pemberitahuan nomor registerke Pengadilan Pengaju dan pihak-pihak, salinan putusan, berkas perkara, dan surat-surat lain. 8. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara. 9. Biaya penyelesaian perkara. 10. Intensif Tim Pengelola Biaya Proses 11. Pengarsipan berkas perkara 12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara,
PELAPORAN BIAYA PROSES Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA No.03 Tahun 2012 disebutkan bahwa : “Seluruh biaya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI “ Maka sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 0781/SEK/KU.01/02/2013 Tanggal 18 Pebruari 2013 memerintahkan agar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya (dilampirkan dokumen pendukung) dalam point pengungkapan penting lainnya pada Catatan atas Laporan masing-masing pada tiap priode pelaporan keuangan ( 30 Juni/Semester I dan 31 Desember/Tahunan ).
B. LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENGELOLAAN BIAYA PERKARA. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perkara di Pengadilan Agama yang perlu mendapat perhatian secara optimal antara lain : a. Biaya perkara. Biaya perkara dapat diklasifikasikan pada biaya kepaniteraan dan biaya proses. Biaya kepaniteraan , besar dan jenisnya telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, No. 53 Tahun 2008.
Sedangkan penetapan dan
pembebanan biaya proses, sebagaimana ketentuan Pasal 81 A ayat (5) Undang-
8
Undang .Nomor 3 Tahun 2009, menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya kepaniteraan dan biaya proses tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). b. Pengisian penerimaan dan pengeluaran biaya kepaniteraan dan biaya proses dalam buku jurnal, buku bantu dan buku induk dilakukan secara cermat, rapi dan tertib. Terlampir contoh pengisian Penerimaan Hak Hak Kepaniteraan (PNBP) dan HakHak Kepaniteraan Lainnya (PNBP). c. Penyetoran biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara dan pengadministrasiannya dilakukan secara tertib, penyetorannya sesuai dengan Pasal 3 PP.No,53 Tahun 2008 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan biaya PNBP tersebut. d. Penyetoran biaya PNBP untuk pendaftaran permohonan banding, permohonan kasasi dan pendaftaran permohonan PK ke Kas Negara hendaknya dilakukan oleh Pengadilan Agama, satu rangkap bukti/resi penyetorannya dilampirkan dalam bundel B berkas banding/ kasasi/ PK. e. Pengembalian sisa panjar dan pencatatannya dibuku jurnal, buku bantu, dan buku induk, agar dikelola secara baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan pengelolaan sisa panjar : 1) Apabila pihak belum mengambil sisa panjar dan sisa panjar tersebut telah dikeluarkan dari buku jurnal dan buku induk, maka uang sisa panjar tersebut ditampung terlebih dahulu dalam buku khusus. 2) Dalam tenggang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, bila pihak belum mengambil sisa panjar, maka PA hendaknya menyurati agar segera mengambil uang sisa panjar. 3) Surat peneguran para pihak untuk mengambil sisa panjar, hendaknya diarsipkan dengan baik ( untuk memudahkan pemeriksaan disimpan dalam berkas perkara yang bersangkutan) permiksaan BPK
karena bisa dijadilan bukti adminstrasi apabila ada
9
4) Apabila dalam jangka waktu tertentu (6 bulan) pihak tidak mengambil uang sisa panjar, maka uang sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara. f. Berkaitan dengan biaya panggilan/pemberitahuan yang diberikan kepada Juru Sita/ Juru Sita Pengganti ( JS/JPS ) di lingkungan Peradilan Agama, perlu diperhatikan sebagai berikut : 1) Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yang akan mengambil biaya panggilan di petugas Kasir diharuskan memperlihatkan instrumen pemanggilan dari ketua majelis. 2) Idealnya biaya panggilan yang diberikan kepada JS / JSP adalah sesuai yang dikelurkan Kasir dalam buku jurnal dan buku induk (seluruhnya) 3) Penyerahan uang biaya pemanggilan ke JS / JSP harus disertai instrumen panggilan dari Ketua Majelis (Kasir tidak dibenarkan penyerahan uang panggilan ke JS/ JSP tanpa Instrumen dari Ketua Majelis Hakim) 4) Penyerahan uang panggilan dari Kasir kepada JS / JSP agar dibuatkan kwitansinya/tanda terima uang dan diarsipkan secara tertib. Bisa juga dibuatkan buku khusus penyerahan uang panggilan dan setiap penyerahan uang panggilan, JS/JST harus tandatangan.sebagai bukti tanda terima 5) Tidak dibenarkan sama sekali JS/JSP
yang telah menerima Intrumen
pemanggilan dari ketua majelis untuk disimpan sampai beberapa instrumen pemanggilan dan dirapel pengambilan biaya tersebut dari Kasir, karena hal ini mengacaukan pengelolaan administrasi keuangan perkara. g. Beberapa Pengadilan Agama masih ada yang memberikan “uang kesejahteraan”. Hal ini akan menimbulkan masalah, sebab kalau diketahui pihak pemeriksa, akan dipertanyakan dari mana sumber dananya h. Penyimpanan buku hijau .jangan digabung dengan buku Jurnal/Induk, demikian pula pengelolaannya terpisah dengan pengelolaan buku Jurnal/ buku induk. Disamping itu penyimpanan uang lain-lain yang terdapat dalam “buku hajau” tidak dibenarkan digabung dalam rekening pribadi apalagi digabung dengan rekening biaya perkara, tetapi dalam rekening tersendiri.
10
i. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang berhubungan dengsan tugastugas pokok Pemegang Kas / Kasir adalah sebagai berikut : 1. Pemegang Kas/ Kasir merupakan bagian dari Meja Pertama. 2. Pemegang Kas/ Kasir menerima Slip Bukti Setor ke Bank sebagai pembayaran uang panjar biaya perkara/ biaya eksekusi dan membukukan dalam buku jurnal 3. Pembayaran panjar biaya oleh pihak harus dibayar sendiri oleh yang bersangkutan ke Bank yang ditunjuk dan tidak dibenarkan sama sekali melalui oknum pengadilan. 4. Pemegang Kas/ Kasir tidak dibenarkan merangkap tugas lain 5. Pemegang Kas/ Kasir harus memiliki kelengkapan Peraturan yang berkaitan dengan Pemasukan dan Pengeluaran Uang Perkara
11
BAB III PENUTUP KESIMPULAN Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulan sebagai serikut ; 1. Keuangan perkara yang terdiri dari biaya perkara dan biaya proses harus dikelola secara efektif, efesien, transparan dan terencana serta dapat dipertanggungjawab kan karena akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2. Pengadministrasian biaya perkara dan biaya proses dalam Buku Jurnal, Buku Induk Keuangan Perkara , Buku Bantu serta dalam Buku HHK harus dilakukan secara
cermat, rapi dan tertib serta bersih tanpa coretan dan ditangani oleh
petugas ksusus.(tidak dibenarkan merangkap tugas).
12
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PERADILAN TINGKAT BANDING
Oleh :
Drs. Muh.Alwi Rahim,SH.MH. Hakim Tinggi PTA Kendari
Disampaikan pada : Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) PTA.Kendari Tanggal 3 s/d 5 April 2013 Di Hotel Sultan Raja Kolaka SULTRA
