STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN CERAI TALAK
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG A. DASAR HUKUM 1. HIR, Pasal 118, Pasal 121 ayat (4) Pasal182, Pasal 237 Pasal 121,124, dan 125, R.Bg Pasal 142, 273 dan 145; 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama; 5. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama; 6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010 tentang Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure); 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan. 13. PERMA NO.1 Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama B.URAIAN KEGIATAN No
KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN
1.
Pendaftaran Perkara Permohonan cerai Talak
1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama/mahkama h syar’iyah dengan membawa surat permohonan. 2. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan
PEMOHON
PELAKSANA
PANMUD GUGATAN
WAKIL PANITERA
UNIT/ PEJABAT TERKAIT KETUA PANIETARA KETUA MAJELIS
ANGGOTA MAJELIS
PANITERA PENGGANTI
JSP
PIHAK WAKTU BANK
15 menit
permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. 3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk nenyelesaikan perkara tersebut, 4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar
10 menit
5 menit
(SKUM) dalam rangkap 3 (tiga). 5. Pikah berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 6. Pemegang kas menyerahkan asli surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke Bank. 7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah
10 menit
5 menit
20 menit
diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. 8. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah dipalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukan slip bank tersebut dan menyerahkan surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. 9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pikah berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pikah berperkara asli dan tindasan
10 menit
10 menit
pertama surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. 10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/men catat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 12.Petugas Meja Kedua meneyerahkan
15 menit
30 menit
5 menit
kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. PENDAFTARAN SELESAI LANGKAH SELANJUTNYA : 1. Menyerahkan berkas perkara Permohonan tersebut kepada Ketua PA untuk ditetapkan PMH melalui Panumud Gugatan, Wapan dan Panitera 2. Panmud membuat surat penunjukan Majelis Hakim (PMH) 3. Ketua menandatangani PMH 4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah dibuat penunjukan Majelisnya kepada Panitera 5. Panitera membuat dan
15 menit
10 menit
10 menit
15 menit
15 menit
menandatangani Surat Penunjukan Panitera Pengganti (SPPP) untuk ditentukan PPnya dan JSP nya 6. Menandatangani Surat Penunuukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis dalam persidangan 7. Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Ketua Majelis Hakim yang menanganinya melalui Petugas ;
10 menit
10 menit
75 menit
8. Meneliti dan mempelajari barkas perkara permohonan tersebut 9. Menyerakan masing-masing 1(satu) rangkap surat permohonan kepada Anggota Majelis I dan Majelis II untuk dibaca dan dipelajari 10. Ketua majelis
75 menit
10 menit
membuat PHS untuk memanggil para pihak oleh jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti 11. Jurusita Pengganti menyarahkan relaas kepada Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti 12. Menyerakan berkas perkara kepada Anggota Majelis II untuk dibaca dan dipelajari 13. Panitera Penggganti menerima Relaas dari JSP dan disatukan ppada berkasnya lalu diserahkan pada Ketua majelis. 14. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan 15. setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan
10 menit
10 menit
2
Tahapan persidangan
hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Apabila tidak berhasil,maka hakim mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi b. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi ( TAHAPAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH ATAS CERAI TALAK Kemudian Putusan disampaikan/diterima kan oleh para pihak
540 menit
melalui meja III
1. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka : a. Pengadilan agama/mahka mah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; b. Pengadilan agama/mahka mah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
45 menit
15 menit
sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). 2.Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah
45 menit
pihak selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989);
