Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH BAGIAN KEPANITERAAN Judul SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN JLN. ASAHAN KM. 3 TELP/FAX (0622) 7551665 E-MAIL : [email protected] SIMALUNGUN

BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/ SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Pertama adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Agama 2. Sistem pelayanan perkara di pengadilan agama menggunakan sistem

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Penerimaan Perkara Tingkat Pertama 2. Memiliki kemampuan dalam Penerimaan Perkara Tingkat Pertama 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Penerimaan Perkara Tingkat Pertama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar Kendali Penanganan Perkara Gugatan 3. Lembar Kendali Penanganan Perkara Cerai Talak Hal : 1 / 7

3.

4. 5.

meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari : Meja I (termasuk di dalamya Kasir), Meja II, dan Meja III - Meja I, bertugas menerima gugatan , permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) - Meja II, bertugas mencatat perkara dalam buktu Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM - Meja III, bertugas menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip dan menyiapkan pengambilan produk hukum dari pengadilan agama Untuk perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas meja I Perlawanan pihak ketiga (denden verzet) didaftar sebagai perkara baru Identifikasi berkas perkara berdasarakan jenis gugatan/permohanan antara lain : a. Waris b. Wasiat c. Hibah d. Wakaf e. Zakat f. Infaq g. Sedekah h. Sengketa perkawinan lainnya i. Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) j. cerai talak k. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua l. Permohonan pengakatan wali/ pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya (pemboros, pemabuk, idiot/gila) atau orang dewasa yang belum mencapai umur 19 tahun m. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berumur 16 tahun (perempuan) dan 19 Tahun (laki-laki)

4. Lembar Kendali Penanganan Perkara Permohonan 5. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 6. Buku Induk Keungan Perkara 7. Buku Jurnal Keuangan Perkara 8. Register Induk Perkara Permohonan(RI-DA IP) 9. Aplikasi SIADPA 10. Bukti Bayar (Biaya proses, kwitansi) 11. Register Induk Perkara Gugatan (RI-PA1G) 12. Register Penyitaan Barang Bergerak (RI-PA5) 13. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak (RI-P6) 14. Register Surat Kuasa Khusus (RI-PA7) 15. Register Eksekusi (RI-PA8) 16. Register Akta Cerai (RI-PA9) 17. Register Perkara Jinayah (RI-PA10) 18. Register Perkara Ekonomi Syari’ah (RI-PA12) 19. Register Itsbat Rukyat Hilal dan Pemberian nasehat/ keterangan tentang perbedaan Penentuan Arah Kiblat dan Penentuan Awal Waktu Shalat (RIPA13) 20. Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah (RI-PA14) 21. Register Mediasi (RI-PA15) 22. Register mediator (RI-PA16

Hal : 2 / 7

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

n. Permohonan itsbat nikah uang diajukan oleh kedua suami-istri, atau salah satu pihak dengan anak – anak selaku termohon o. Permohonan pengangkatan anak p. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) oleh karena para piha tidak bisa atau tidak bersedia untuk mennjuk wasit (arbiter) q. Permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami istri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya r. Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentigan keluarga s. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud (hilang) t. Permohonan penetapan ahli waris (Voluntair) Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara. Penomoran Perkara Surat Permohonan, Mencatat dalam Register Induk Perkara Permohonan dan Pengisian Buku Jurnal keuangan perkara Nomor perkara adalah nomor urut/halaman pada Buku Jurnal Keuangan Perkara Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sudah diterima oleh ketua pengadilan agama Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara Permohonan/gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA Pengajuan perkara dikenakan administrasi biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku Untuk pengajuan berperkara secara prodeo yang disetujui maka melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepada desa / lurah atau yang setingkat dan diketahui oleh camat

Hal : 3 / 7

Pelaksana Kasir

Mutu Baku Kelengkapan Waktu

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan berkas gugatan/permohonan perkara tingkat pertama di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan

Berkas Permohonan

10 menit

2

Petugas Meja 1 menerima gugatan / permohonan dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas gugatan / permohonan. Jumlah berkas disesuaikan jumlah pihak, ditambah 4 rangkap untuk majelis hakim dan mediator

Berkas Permohonan,

15 Menit

Checklis persyarat an

3

Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap & sesuai maka di terima

Berkas Permohonan

5 menit

Tanda terima

Penggugat / Pemohon

Tidak

Petugas Meja I

Petugas Meja II

Panitera

Output

Ket

Ya

4

Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara

Berkas Permohonan, SIADPA, SKUM,

10 menit

SKUM

5

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada penggugat / pemohon untuk


5 menit

SKUM

Hal : 4 / 7

diteruskan kepada kasir 6

Penggugat / Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantu daam SKUM

SKUM

Tenta Tive

Bukti pembayar an

7

Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas gugatan/permohonan dari Penggugat / Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM

Bukti pembayaran

5 menit

Nomor Perkara

8

Kasir mencatat dalam Buku Register Induk Perkara gugatan Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA.

Aplikasi SIADPA

5 menit

Aplikasi SIADPA

9

Kasir menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat / pemohon untuk didaftarkan di Meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik

Surat Permohonan dan SKUM

5 menit

Permoho nan dgn nomor perkara

10

Penggugat / Pemohon menyerahkan berkas gugatan/permohonan, dengan

Berkas permohonan, SKUM

2 menit Hal : 5 / 7

11

SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis perkara)

Buku Register Induk Gugatan / Permohonan

5 menit

12

Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/ pemohon


2 menit

13

Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/ permohonan tsb dalam map berkas perkara yang telah di lengkapi dengan formulir PMH, PHS, dan instrumen yang diperlukan dan menempelkan lembar kendali

Berkas permohonan, map berkas, lembar kendali

5 menit

14

Petugas Meja II mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera

Berkas perkara, instrumen, buku ekspedisi

5 menit

15

Panitera menerima berkas perkara ,menandatanginya pada buku ekspedisi dan mencatat kedalam buku bantu

Berkas perkara, buku ekspedisi

2 menit

16

Panitera selanjutnya menyampaikan berkas perkara

Berkas perkara

2 menit

Berkas perkara tercatat

Hal : 6 / 7

kepada Ketua pengadilan agama untuk proses lanjut

Hal : 7 / 7


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Tingkat Banding adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama 2. Tanggal waktu banding adalah sebagai berikut : - Permohonan banding dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerimaan Perkara Tingkat Banding

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan banding 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 4. Buku Register Induk Perkara Hal : 1 / 10

3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

putusan diucapkan atau setelah diberitakan dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir - Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitaukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya - Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tanggal waktu tersebut diatas tetap dapat diterima dan dicatat dalam register, kemudian panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan banding telah lampau waktu Para pihak masing-masing dapat melakukan upaya hukum banding Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Banding dan di entry pada aplikasi SIADPA Permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan Dalam waktu 1 bulan sejak permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama. Khusus untuk permohonan banding yang pemberitahuannya melalui pengadilan agama / mahkamah syar’iah lain, dapat lebih dari 1 bulan Berkas banding terdiri dari 1 bundel A dan 2 bundel B Jika terbanding mengajukan kontra memori banding maka kontra memori banding harus dilampirkan kedalam berkas banding Jika terbanding tidak mengajukan memori banding maka panitera membuat surat keterangan bahwa terbanding tidak memberikan kontra memori banding maka berkas dapat dilanjut ke tahap selanjutnya

5. Register Permohonan Banding (RI-PA2)

Hal : 2 / 10

Pemo hon

Petugas Meja I

Kasir

Pelaksana Petugas Panitera Meja II

Juru Sita / Juru Sita/ pengganti

Panitera Muda Hukum


Output

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan banding di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan (jika menggunakan kuasa hukum : surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan copy kartu anggota advokat)

Berkas Permohonan

2 menit

2

Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara banding yang diajukan

Berkas Permohonan,

5 menit

Checklis persyarat an

3

Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke pembanding. Jika lengkap & sesuai maka di terima

Berkas Permohonan

3 menit

Tanda terima

Tidak Ya

4

Petugas Meja 1 entry indentitas pembanding dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya banding dan membuat SKUM panjar biaya perkara banding


15menit

SKUM

5

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pembanding untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan banding untuk kemudian


5 menit

SKUM

Hal : 3 / 10

Ket

diteruskan ke kasir 6

Pembanding membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank yang ditunjuk

SKUM

Tenta Tive

Bukti pembayar an

7

Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari pembanding. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM

Bukti pembayaran

10 menit

Nomor Perkara

8

Kasir membukukan panjar biaya perkara banding ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA.

Aplikasi SIADPA

10 menit

Aplikasi SIADPA

9

Kasir menyerahkan berkas permohonan banding berikut SKUM lembar pertama kepada Pembanding untuk di daftarkan ke meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik


10 menit

Permoho nan dgn nomor perkara

10

Pembanding menyerahkan berkas banding dengan SKUM yang telah dicap LUNAS dan ditandatangani ke panmud gugatan melalui meja II


1 hari

11

Panmud gugatan membuat akta

Akta

20 menit

Akta, Hal : 4 / 10

12

permohonan banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding dan Panitera melalui meja II Meja II menyerahkan Akta permohonan Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada panitera untuk tanda tangani

permohonan banding Akta permohonan

2 menit

intrumen pemberita huan Akta permohon an

13

Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II

Akta per banding

10 menit

Akta, intrumen pemberita huan

14

Petugas Meja II menyerahkan akta permohonan banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding

Berkas permohonan,

10 menit


15

Petugas Meja II mencatat perkara Banding pada buku register induk perkara Tingkat Pertama dan register induk perkara tingkat Banding dan diserahkan kepada Panmud Gugatan

Buku register Banding

10 Menit

16

Panmud Gugatan menyerahkan instrumen pemberitahuan banding dengan dilampirkan akta permohonan banding kepada JS/JSP melalui meja III.

Berkas perkara,

1 hari

17

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil

Berkas perkara

1 hari Hal : 5 / 10

18

biaya panjar di kasir (Pemberitahuan permohonan banding dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan) JS/JSP menyampaikan akta permohonan banding kepada Terbanding, dan menyerahkan relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui meja III.

Relaas, akta banding

1 hari

2 hari

19

Pembading menyerahkan memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima memori banding untuk ditanda tangani oleh Pembanding

Relaas Pemberitahu an, Memori banding

20

Meja I menyerahkan memori banding dan tanda terima memori banding yang telah ditanda tangani oleh Pembanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II

Memori banding

30 menit

Memori banding,t anda terima meori banding

21

Meja II mencatat tanggal memori banding dan menyerahkan tanda terima memori Banding yang telah di tandatangani Pembanding kepada Panitera untuk di tanda tangani

Memori banding,tand a terima meori banding

5 menit

Memori banding,t anda terima meori banding

22

Panitera menanda tangani akta permohonan banding, lalu menyerahkan kepada Panmud gugatan melalui meja II

Akta permohonan

5 menit

Akta permohon an

Hal : 6 / 10

23

Panmud Gugatan membuat instrument pemberitahuaan memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan memori banding dan memori banding untuk disampaikan kepada Terbanding kepada JS/JSP memalui meja II

Intrument pemberitahua n

10 menit

Intrument pemberita huan

24

Petugas Meja II menyerahkan tanda terima memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada Pembanding

tanda terima memori banding

5 menit

tanda terima meori banding

25

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori banding dan menyampaikan memori banding kepada Terbanding selama-lamanya 7 hari kerja

Memori banding

26

JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja III

Relaas pemberitahua n

2 menit

Relaas pemberita huan

27

Terbanding menyerahkan kontra memori banding kepada Meja I, dan Meja I membuat membuat tanda terima kontra memori banding untuk ditanda tangani oleh Terbanding (jika ada)

Kontra memori banding, tanda terima

5 menit


28

Meja I menyerahkan kontra memori banding dan tanda terima

Kontra memori

2 menit

Kontra memori

1 hari

Hal : 7 / 10

29

kontra memori banding yang telah ditanda tangani oleh Terbanding kepada Panmud Gugatan untuk ditandatangani oleh Panitera melalui Meja II Meja II mencatat tanggal kontra memori banding dan menyerahkan tanda terima kontra memori Banding yang telah di tandatangani terbanding kepada Panitera

banding, tanda terima

banding, tanda terima


5 menit

Kontra memori banding, tanda terima tanda terima kontra memori banding tanda terima kontra memori banding

30

Panitera menanda tangani tanda terima kontra memori banding, lalu menyerahkan kepada Panmud Gugatan melalui meja II

tanda terima kontra memori banding

5 menit

31

Petugas Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori banding yang telah ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera dengan dicap dinas sebanyak 1 eksemplar kepada terbanding

tanda terima kontra memori banding

2 menit

32

Panmud Gugatan membuat instrumen pemberitahuaan kontra memori banding dan menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding dan memori banding kepada JS/JSP melalui meja III untuk disampaikan kepada Terbanding

Intrument pemberitahua n kontr memori banding

10 menit

Intrument pemberita huan kontr memori banding

33

JS/JSP menyerahkan instrumen pemberitahuan kontra memori banding kepada kasir untuk pengambilan biaya

Intrument pemberitahua n kontr memori

2 menit

Intrument pemberita huan kontr Hal : 8 / 10

banding

memori banding

34

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memori banding dan menyampaikan kontra memori banding kepada Pembanding selambat-lambatnya 7 hari kerja

Relaas pemberitahua n kontra memori banding

1 hari

Relaas pemberita huan kontra memori banding

35

JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Meja III


2 menit

36

Meja III menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori banding kepada Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatat ke dalam register induk perkara Banding


5 menit

Relaas pemberita huan kontra memori banding Relaas pemberita huan kontra memori banding

37

Panmud Gugatan membuat dan menyerahkan intrumen pemanggilan pembanding dan terbanding untuk inzage kepada JS/JSP melalui meja III

Intrumen pemanggilan

10 menit


38

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan inzage dan mengambil biaya panjar di kasir.

Relaas pemberitahua n

15 menit


39

JS/JSP menyampaian relaas panggilan kepada Terbanding dan Pembanding untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara

Berkas Perkara Banding

2 hari

Berkas Perkara Banding Hal : 9 / 10

Banding)

40

JS/JSP menyerahkan relaas panggilan inzage yang telah dilaksanakan, kepada Panmud Gugatan melalui Meja III

Relaas panggilan inzage

2 menit

42

Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara banding berupa bundel A dan Bundel B sebanyak 4 rangkap

Bundel A, Bundel B

1 hari

41

Apakah para pihak masing-masing mengajukan banding ? jika ya, maka Panitera PA melaporkan secara tertulis ke PTA agar berkas di jadikan satu (jika ada)

Surat upaya hukum dijadikan 1 ke PTA

1 hari

43

Panmud Gugatan menyerahkan berkas Bundel A dan Bundel B yang telah digandakan sebanyak 3 rangkap kepada Panmud Hukum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui bagian umum

Ya

Tidak

Bundel A, Bundel B

15 menit

Relaas panggilan inzage

Arsip 1 rangkap Bundel A dan Bundel B

Hal : 10 / 10


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Penerimaan Perkara Kasasi adalah penerimaan pengajuan upaya hukum yang dilakukan pada tingkat Mahkamah Agung 2. Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan amar putusan 3. Dalam hal permohonan kasasi atas penetapan (voluntair) dapat diajukan


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerimaan Perkara Tingkat Kasasi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Kasasi 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Kasasi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan Perkara Kasasi 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 4. Buku Register Induk Perkara 5. Register Permohonan Kasasi (RI-PA3) Hal : 1 / 11

4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13.

14. 15.

dalam tenggat waktu 14 hari setelah diucapkan atau diberitahukan kepada pemohon Penghitungan waktu 14 hari dimulai pada hari berikutnya (keesokan harinya) setelah amar putusan diberitahukan, dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka di perpanjang sampai hari kerja berikutnya Berkas terregistrasi pada Register Permohonan Kasasi dan di entry pada aplikasi SIADPA Permohonan kasasi yang telah terdaftar dalam waktu 7 hari kerja harus telah diberitahukan kepada pihak lawan Memori kasasi selambatnya 14 hari sesudah permohonan kasasi terdaftar harus diterima pada kepaniteraan pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah. Jika belum diterima, maka diangap tidak menyerahkan memori kasasi Panitera memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dalam waktu selambatnya 7 hari salinan memori kasasi harus diberitahukan kepada pihak lawan Setelah memori kasai diberitahukan kepada pihak lawan, kontra memori kasasi selambatya 14 hari sudah harus disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan agama / mahkamah syar’iyah untuk di beritahukan kepada pihak lawan, apabila tidak ada maka dianggap tidak meyerahkan kontra memori kasasi Dalam waktu 60 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas perkara kasasi berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung Syarat formal permohonan kasasi adalah tenggat waktu permohonan kasasi, pernyataan kasasi, panjar biaya perkara kasasi dan memori kasasi Kode “TMS” (tidak memenuhi syarat formal) Jika keluar Surat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima maka putusan yang dimohonkan kasasi menjadi berkekuatan hukum tetap dan tterhadap penetapan ini tidak dapat dilakukan upaya hokum jika menggunakan kuasa hukum, harus ada surat kuasa khusus dilampiri copy berita acara sumpah advokat dan copy kartu advokat) Pemberitahuan permohonan kasasi dalam waktu 7 hari kerja harus telah di beritahukan kepada pihak lawan

Hal : 2 / 11

No

Kegiatan

Pmh/ Para Pihak

Ptgs Meja I

Kasir

Pelaksana Ptgas Panitera Meja II

JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua


Output

1

Pemohon Kasasi mengajukan berkas permohonan perkara kasasi di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan

Berkas Permohonan

1 menit

2

Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara kasasi yang diajukan

Berkas Permohonan,

5 menit

Checklis persyar atan

3

Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Pemohon Kasasi. Jika lengkap & sesuai maka di terima

Berkas Permohonan

5 menit

Tanda terima

Tidak Ya

4

Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Kasasi/ Para Pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya kasasi dan membuat SKUM panjar biaya perkara kasasi

Berkas Permohonan, SIADPA,SKU M,

10 menit

SKUM

5

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon Kasasi untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank dan menyerahkan berkas permohonan kasasi untuk kemudian diteruskan ke kasir

Berkas Permohonan, SIADPA,SKU M,

5 menit

SKUM

6

Pemohon Kasasi membayar uang

SKUM

5

Bukti Hal : 3 / 11

Ket

7

panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank yang telah ditunjuk Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon. Kemudian membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM

menit

pembay aran

Bukti pembayaran

5 menit

Nomor Perkara

8

Kasir membukukan panjar biaya perkara kasasi ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPAKIPA.

Aplikasi SIADPA

5 menit

Aplikasi SIADPA

9

Kasir menyerahkan satu rangkap SKUM kepada Pemohon Kasasi untuk didaftarkan di Meja II. Kasir mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik


5 menit

Permoh onan dgn nomor perkara

10

Pemohon Kasasi menyerahkan berkas kasasi dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II


1 hari

11

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Kasasi sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM (diregister sesuai dengan jenis

Buku Register kasasi

5 menit

Hal : 4 / 11

perkara) 12

Petugas Meja II mencatat perkara pada buku register induk perkara tingkat pertama dan register permohonan kasasi dan mengentry data ke dalam SIADPA serta menyerahkan kepada Panitera melalui Panmud Gugatan

Berkas permohonan, i

5 menit

13

Panmud Gugatan membuat Akta Permohonan Kasasi dan instrument pemberitahuan untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera, serta menyerahkannya melalui Meja II

Berkas perkara,

20 menit

14

Meja II mencatat tanggal Permohonan Kasasi ke dalam buku Induk Permohonan Kasasi, dan menyerahkan Akta Permohonan Kasasi yang telah ditandatangani Pemohon Kasasi ke Panitera untuk ditandatangani

Permohonan kasasi

5 menit

15

Panitera menandatangani Akta Permohonan kasasi dan instrument pemberitahuan kasasi, kemudian menyerahkan Akta Permohonan Kasasi dan instrumen pemberitahuan kasasi ke JS/JSP melalui Meja II

Akta permohonan

16

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan dan mengambil biaya panjar di kasir

Relaas pemberitahu an

1 hari

25 menit


Akta permoh onan

Akta permoh onan

Relaas pemberi tahuan Hal : 5 / 11

17

JS/JSP menyampaikan Akta Permohonan kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuannya kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Panmud Gugatan menerima relaas pemberitahuan dan mengarsipkan kedalam box berkas berjalan

Akta permohonan

1 hari


15 menit

19

Panmud gugatan menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi melalui Meja I

Memori kasasi

2 menit

Memori kasasi

20

Panmud Gugatan membuat tanda terima memori kasasi untuk ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Panitera melalui Meja I dan diserahkan panmud gugatan melalui meja II setelah di tanda pemohon kasasi

Tanda terima memori kasasi

7 menit

Tanda terima memori kasasi

21

Meja II Mencatat tanggal memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan kepada panitera

Memori kasasi

5 menit

Memori kasasi

22

Panitera menandatangani tanda terima memori kasasi dan membuat instrumen pemberitahuan memori kasasi, dan menyerahkan tanda terima memori kasasi beserta instrumen pemberitahuan dengan dilampiri memori kasasi kepada JS/JSP, melalui Meja II

Tanda terima, instrument pemberitahu an

10 menit

Tanda terima, instrume nt pemberi tahuan

18

Relaas pemberi tahuan

Hal : 6 / 11

23

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori kasasi dan mengambil biaya penyampaian relaas pemberitahuan memori kasasi ke kasir


15 menit


24

JS/JSP menyampaikan memori kasasi dengan dilampiri memori kasasi kepada Termohon Kasasi dan menyerahkan relaas pemberitahuan kepada Meja II


1 hari


25

Meja II Mencatat tanggal pemberiathuan memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan menyerahkan relaas tersebut ke panmud gugatan

Relaas pemberitahu an,buku register

5 menit

26

Panmud Gugatan mengarsipkan relaas pemberitahuan memori kasasi ke dalam box berkas perkara berjalan

Relass pemberitahu an

5 menit

Relass pemberi tahuan

27

Termohon Kasasi menyerahkan kontra memori kasasi (jika ada) kepada Panmud Gugatan melalui Meja I

Kontra memori kasasi

2 menit

Kontra memori kasasi

28

Panmud Gugatan membuat tanda terima kontra memori kasasi untuk ditandatangani oleh termohon Kasasi dan Panitera melalui Meja

Kontra memori kasasi, tanda terima

5 menit

Kontra memori kasasi, tanda Hal : 7 / 11

29

I dan diserahkan kepada meja II stelah ditanda tangani oleh termohon kasasi. Meja II mencatat tanggal kontra memori kasasi kedalam register induk perkara kasasi dan meyerahkan ke panitera

terima Buku register

7 menit

30

Panitera menandatangani tanda terima kontra memori kasasi yang telah ditandatangani Termohon Kasasi, sekaligus membuat instrument pemberitahuan kontra memori kasasi dan menyerahkan instrument pemberitahuan tersebut beserta kontra memori kasasi kepada JS/JSP melalui Meja II

Tanda terima, instrument

10 menit

31

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan kontra memiri kasasi dan mengambil biaya pemberitahuan kontra memori kasasi ke kasir


15 menit

32

JS/JSP menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon Kasasi. Dan menyerahkan kembali relaas pemberitahuan kontra memori kasasi kepada Panmud Gugatan melalui Meja II

Kontra memori kasasi, Relaas pemberitahu an

1 hari

33

Panitera membuat instrument panggilan inzage dan menyerahkan kepada JS/JSP

Instrument panggilan

15 menit

Buku register


Hal : 8 / 11

34

JS/JSP memanggil Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi untuk inzage (Pemeriksaan Berkas Perkara Kasasi) apabila belum ada dilakukan inzage pada tingkat banding atau untuk perkara voluntair (yang tidak melalui proses banding)

Berkas Perkara Kasasi

5 hari

35

Panmud Gugatan menggandakan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B sebanyak rangkap 4 dan menyerahkannya kepada Panitera untuk pemeriksaan syarat formal.

Bundel A, Bundel B

14 hari

36

Panitera memeriksa syarat formal berkas kasasi. Jika dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian di berikan ke Panmud Gugatan untuk proses lanjut

Bundel A, Bundel B

5 hari

Surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal

1 hari

37

Jika hasil pemeriksaan syarat formal dinyatakan bahwa syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa

Tidak

Ya

Hal : 9 / 11

permohonan tidak memenuhi syarat formal 38

Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua PA. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya

39

Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang

Tidak

Surat keterangan

1 hari

Surat keterangan

1 hari

Ya

40

Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkekuatan hukum tetap

Penetapan permohonan kasasi tsb tidak dapat diterima

31hari

41

Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku oleh JS/JSP

Tanda terima

1 hari

42

Panmud gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas

Buku induk register perkara

1 hari

43

Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara kasasi berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim

Bundel A, Bundel B

3 hari

Hal : 10 / 11

melalui ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag

Hal : 11 / 11


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Permohonan Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Peninjauan Kembali 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist Persyaratan 2. Lembar kendali permohonan Perkara Peninjauan Kembali 3. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Hal : 1 / 13

Jika putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu - Jika setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan - Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut - Jika mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum di putus tanpa dpertimbangkan sebab sebabnya - Jika antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain - Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Tenggat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 1 diatas adalah 180 hari Novum adalah surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Alat bukti yang dibuat setelah perkara di putus bukan termasuk novum Permohonan Peninjauan Kembali yang telah terdaftar dalam waktu 14 hari kerja Panitera harus telah memberitahukan kepada pihak lawan dengan memberikan salinan permohonan pennjauan kembali beserta alasan-alasannya Selambatnya 30 hari sejak alasan peninjauan kembali diterima, jawaban atas alasan peninjauan kembali sudah harus diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah untuk disampaikan kepada pihak lawan Jawaban atas permohonan dan alasan peninjauan kembali yang diterima kepaniteraan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas permohonan peninjauan kembali berupa bundel A dan bundel B harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung -

2. 3. 4.

5.

6.

7.

4. Buku Register Induk Perkara 5. Register Permohonan Peninjauan Kembali (RI-PA4)

Hal : 2 / 13

Pemo hon / P Pihak

Ptgs Meja I

Kasir

Pelaksana Ptgas Paniter Meja II a

JS / JSP

Pan mud Ggtn

Ketua/ K.Maje lis

Mutu Baku Kelengka Waktu Output pan

No

Kegiatan

1

Penggugat / Pemohon mengajukan berkas permohonan perkara Peninjauan Kembali secara tertulis dengan alasan yang dibenarkan di lengkapi persyaratan yang dibutuhkan

Berkas Permoho nan

2 menit

2

Petugas Meja 1 memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas perkara Peninjauan Kembali yang diajukan

Berkas Permoho nan,

5 menit

Checklis persyar atan

3

Jika berkas tidak lengkap / sesuai, maka berkas dikembalikan ke Penggugat / Pemohon. Jika lengkap diterima

Berkas Permoho nan

5 menit

Tanda terima

Tidak

Ket

Ya

4

Petugas Meja 1 entry indentitas Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/para pihak dalam aplikasi SIADPA, menaksir panjar biaya Peninjauan Kembali dan membuat SKUM panjar biaya perkara Peninjauan Kembali

Berkas Permoho nan, SIADPA, SKUM,

10 menit

SKUM

5

Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam

Berkas Permoho nan, SIADPA, SKUM,

5 menit

SKUM

Hal : 3 / 13

SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan menyerahkan berkas permohonan Peninjauan Kembali untuk kemudian diteruskan ke kasir 6

Pemohon PK membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM

SKUM

tentati ve

Bukti pembay aran

7

Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan dari Pemohon PK. Kemudian, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM kepemohon PK

Bukti pembayar an

5 menit

SKUM dicap lunas

8

Kasir membukukan panjar biaya perkara Peninjauan Kembali ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali dan meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA dan mengarsip berkas dan bukti pembayaran dengan baik

Jurnal Keuangan PK dan SIADPAKIPA

10 menit

Aplikasi SIADPA

9

Pemohon PK menyerahkan berkas Peninjauan Kembali dengan SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II

Berkas permohon an, SKUM

1 hari

10

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Peninjauan Kembali dan meng-entry data ke

Buku Register Peninjaua n Kembali

5 menit Hal : 4 / 13

11

dalam SIADPA-TOOLS sesuai yang tercantum pada SKUM Panmud Gugatan membuat akta permohonan PK untuk ditandatangani oleh Pembanding dan Panitera melalui Meja II

Akta permohon an

5 menit

Akta permoh onan Akta permoh onan

12

Meja II menyerahkan akta permohonan PK yang telah ditandatangani oleh Pemohon PK dengan dilampiri berkas permohonan PK kepada Panitera untuk ditandatangani

Akta permohon an

3 menit

13

Panitera menandatangani akta permohonan PK dan membuat instrument pemberitahuan Permohonan PK, dan menyerahkannya ke JS/JSP melalui Meja II

Akta permohon an,intrum ent

15 menit

14

Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan permohonan PK dan akta permohonan PK ke JS/JSP untuk disampaikan ke pihak Termohon PK

Instrumen

5 menit

15

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan permohonan PK dan menyampaikan relaas pemberitahuan permohonan PK tersebut ke pihak Termohon PK dan mengambil biaya penyampaian pemberitahuan permohonan PK ke Kasir

Relaas, akta Peninjaua n Kembali

20 menit

16

JS/JSP menyampaikan relaas

relaas

3

relaas Hal : 5 / 13

17

pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II menyerahkan relaas pemberitahuan permohonan PK ke Panmud Gugatan untuk diarsipkan dalam box arsip berkas berjalan

menit Relaas pemberita huan

2 menit


18

Panmud Gugatan menerima memori Peninjauan Kembali dari Pemohon PK melalui Meja I, dan membuat tanda terima memori PK melalui Meja I

Berkas perkara,

1 hari

19

Panmud gugatan menyerahkan tanda terima memori PK yang telah ditanda tangani oleh pemohon PK dengan dilampiri memori PK kepada panitera melalui meja I

Tanda terima, relaas

3 menit

Tanda terima

20

Panitera menadatangani tanda terima memori PK dan membuat ionstrument pemberitahuan memori PK dan menyerahkan kepada JS/JSP melalui meja II

Tanda terima

2 menit

Tanda terima,in strumen t

21

Meja II menyerahkan instrument pemberitahuan memori PK ke JS/JSP dengan dilampiri memori PK

Instrumen t, memori

2 menit

Instrum ent, memori

22

JS/JSP membuat relaas pemberitahuan memori PK dan mengambil biaya penyampaian

Relaas, memori PK

15 menit

Relaas, memori PK Hal : 6 / 13

memori PK ke Kasir

23

JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan memori PK dengan dilampiri memori PK kepada Termohon PK

Relaas, memori PK

1 hari

Relaas, memori PK

24

JS/JSP menyerahkan kembali relaas pemberitahuan memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II

relaas

3 menit

relaas

25

Meja II mencatat tanggal relaas pemberiathuan memori PK kedalam register induk perkara PK dan menyerahkan kepada Panmud gugtan

Relaas,bu ku register

10 menit

Relaas, buku register

26

Panmud gugatan mengarsipkan kedalam box arsip berkas berjalan

Berkas

5 menit

Arsip

27

Termohon PK menyerahkan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja I, dan membuat tanda terima kontra memori PK untuk di tandatangani oleh Termohon PK dan Panitera

Kontra memori,ta nda terima

3 menit

Kontra memori, tanda terima

28

Meja I menyerahkan tanda terima kontra memori PK dilampiri kontra memori PK ke Panmud Gugatan melalui Meja II untuk dicatatkan ke dalam buku


3 menit

Kontra memori, tanda terima Hal : 7 / 13

induk perkara peninjauan kembali 29

Meja II menyerahkan tanda terima kontra memori PK dan kontra memori PK yang telah ditandatangani oleh Termohon PK kepada Panitera


3 menit

Kontra memori,t anda terima

30

Panitera menandatangani tanda terima kontra memori PK dan membuat instrument pemberitahuan kontra memori PK dan menyerahkan kembali tanda terima kontra memori PK beserta lampiran kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP melalui Meja II


15 menit

31

Meja II menyerahkan kontra memori PK dan instrument kontra memori PK kepada JS/JSP

Kontra memori,in strument

3 menit

32

JS/JSP membuat relaas pemberaithuan kontra memori PK dan mengambil biaya untuk penyampaian kontra memori PK ke Kasir

Relaas

15 menit

Relaas

33

JS/JSP menyampaikan relaas pemberitahuan kontra memori PK dengan dilampiri kontra memori PK kepada Pemohon PK

Relaas

1 hari

Relaas

Hal : 8 / 13

34

35

JS/JSP menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK kepada Panmud Gugatan melalui Meja II Meja II mencatat kedalam buku register induk perkara PK dan menyerahkan relaas pemberitahuan kontra memori PK ke Panmud Gugatan

Relaas

3 menit

Relaas

Relaas,bu ku register

10 menit

Relaas,b uku register

36

Panmud Gugatan memasukkan ke dalam box arsip berkas perkara berjalan

Berkas PK

5 menit

Arsip

37

Ketua membuat PMH untuk menentukan majelis yang memeriksa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon PK (jika pengajuakn PK berdasarkan pada bukti baru)

Instrumen t PMH

1hari

Instrume nt PMH

38

Ketua Majelis yang ditunjuk menetapkan hari sidang pemeriksaan bukti baru (novum)

Instrumen t PMH

1hari

Instrume nt PMH

39

Ketua/Ketua Majelis membuat instrument panggilan kepada Pemohon PK melalui Panitera/Panitera Pengganti

Instrumen t panggilan

20 menit

40

Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan instrument panggilan tersebut kepada JS/JSP melalui Meja II

Instrumen t panggilan

5 menit

relaas

Hal : 9 / 13

41

Meja II menyerahkan relaas panggilan tersebut kepada JS/JSP, untuk dilaksanakan

Relaas panggilan

3 menit

42

JS/JSP membuat relaas penggilan pemeriksaan novum dan mengambil biaya untuk pemanggilan pemohon ke kasir

Relaas panggilan

15 menit

43

JS/JSP menyampaikan relaas panggilan untuk pemeriksaan novum kepada Pemohon PK

Relaas panggilan

1 hari

Relaas panggila n

44

JS/JSP menyerahkan relaas panggilan Pemohon PK tersebut ke Meja II untuk diteruskan ke Panitera/Panitera Pengganti untuk diteruskan ke majelis hakim

Relaas panggilan

3 menit

Relaas panggila n

45

Majelis Hakim yang telah ditujuk, melaksanakan sidang pemeriksaan novum dan mengambil sumpah pada Pemohon PK

Pengmabi lan sumpah

1 hari

46

Panitera/Panitera Pengganti yang ditunjuk membantu jalannya sidang, membuat berita acara sidang sumpah, untuk ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera/Panitera Pengganti

Pengmabi lan sumpah

1 hari

47

Panitera/Panitera Pengganti menyerahkan hasil berita acara

Berita acara

1 hari

Berita acara sidang sumpah

Hal : 10 / 13

sumpah yang telah ditandatangani kepada Panmud Gugatan

sidang sumpah

48

Panmud gugatan mengarsipkan berita acara sumpah novum tersebut ke dalam box arsip berkas berjalan

Berita acara sidang sumpah

5 menit

Arsip

49

Panmud Gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada Panitera untuk diperiksa syarat formalnya.

Bundel A dan bundel B

10 menit


50

Panitera memeriksa Bundel A dan Bundel B. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa syarat formal permohonan Peninjauan Kembali tidak dipenuhi maka berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kemudian Panitera membuat surat keterangan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formal (TMS). Jika dinyatakan memenuhi maka berkas perkaranya dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung.


1 hari


51

Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal disampaikan ke Ketua. Kemudian Ketua meneliti kebenarannya

52

Jika Surat keterangan tidak

Ya

1 hari

1 hari

Tidak

Surat Hal : 11 / 13

Tidak

memenuhi syarat formal tidak benar, maka di kembalikan untuk diteliti ulang 53

keterang an

Jika Surat keterangan tidak memenuhi syarat formal benar maka Ketua PA membuat penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima (penetapan berkekuatan hukum tetap) Salinan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan yang berlaku melalui JS/JSP

Surat keteranga n

1 hari

Surat keterang an

Salinan penetapa n

1hari

Salinan penetap an

57

Panmud Gugatan mencatat kode “TMS” dalam kolom keterangan pada Buku Induk Register Perkara dan mengarsip semua berkas dan aktifitas selesai melalui Meja II

Buku induk register perkara

15 menit

59

Panmud gugatan menyerahkan berkas perkara Peninjauan Kembali berupa Bundel A dan Bundel B kepada bagian umum untuk dikirim melalui ekspedisi kepada Mahkamah Agung ekspedisi ke Mahkamah Agung RI Cq Ketua Mahkamah Agung RI. Cq Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Ditjen Badilag Jl. Medan

Bundel A, Bundel B

10 menit

54

Arsip

Hal : 12 / 13

Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat

Hal : 13 / 13


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum PERINGATAN 1. Pencabutan perkara dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah perkara terdaftar di pengadilan agama 2. Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan penetapan ketua bahwa perkara di cabut 3. Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka Pencabutan perkara diajukan kepada ketua majelis dan akan


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pencabutan Perkara Tingkat Pertama

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Pertama 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan / Penetapan

Hal : 1 / 5

4. 5.

6. 7.

No

dibuatkan penetapan didalam persidangan Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaiakan secara lesan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara Jika perdamaian itu berupa perdamaian tuntutan akta bersama atau waris maka penetapan berupa akta van dading Akta Van dading dibuat untuk perdamaian atas perkara yang terkait masalah harta (harta bersama, waris, wasit, hibah, wakaf, infaq, sedekah dan ekonomi syariah) Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara

Kegiatan

Pemohon/ pengguga t

Petugas Meja I

Pelaksana Panitera/ PP

Majelis Hakim

Para pihak

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Ket

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis setelah perkara terdaftar di pengadilan agama

Permohonan pencabutan perkara

5 menit

2

Petugas meja I memeriksa status perkara saat ini. Kemudian dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku

Berkas perkara

10 menit

Checklist berkas

3

Jika pencabutan perkara dilakukan sebelum ada penetapan majelis hakim, maka pencabutan di mohonkan kepada panitera dan akan dibuatkan surat keterangan bahwa perkara di cabut

Berkas perkara

5 menit

Surat Keterangan

Ya Tidak

Hal : 2 / 5

4

5

6

Panitera membuat surat keterangan bahwa perkara di cabut dan instrumen pengembalian sisa panjar. Kemudian diserahkan ke meja I Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa instrumen pengambalian sisa panjar

Berkas perkara

15 menit

Pengembali an Panjar

Identitas pemohon

10 menit

Pengembali an Panjar

Jika pencabutan perkara di lakukan setelah ada penetapan hari sidang maka meja I menyampaikan permohonan kepada ketua majelis melalui panitera pengganti

Berkas perkara

15 menit

Ya Tidak

7

Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis

Berita acara pencabutan

20 menit

8

Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara pada hari sidang pertama

Berkas perkara

1 hari

9

Penetapan pencabutan perkara di sampaikan ke Panitera pengganti untuk di buatkan Berita Acara Pencabutan

Berkas perkara

1 hari

10

Ketua majelis membuat instrumen pengambilan sisa panjar kemudian diberikan ke para pihak / pihak pencabut untuk mengambil sisa panjar

Berkas perkara

5 menit

11

Pemohon mengambil uang sisa panjar ke kasir dengan membawa instrumen pengembalian sisa panjar

Identitas pemohon

10 menit

Berita Acara Pencabuta n Penetapan

Hal : 3 / 5

12

13

Jika pencabutan perkara dilakukan saat sidang pertama, maka cukup disampaikan secara lisan kepada majelis hakim dan akan keluar penetapan pencabutan perkara Panitera pengganti membuat berita acara pencabutan dan diserahkan kepada ketua majelis

Berkas perkara

tentative

Berkas perkara

1 hari

Ya Tidak

14

Ketua majelis membuat penetapan pencabutan perkara. (Lanjut ke : SOP Pengambilan AC)

Identitas pemohon

1 hari

15

Jika pencabutan perkara dilakukan setalah para pihak melakukan mediasi, maka pencabutan dilakukan saat sidang pembacaan laporan mediasi dan para pihak menyatakan mencabut perkaranya. Kemudian keluar penetapan pencabutan perkara .

Berkas perkara

1 hari

Ya Tidak

16

Ketua Majelis membuat penetapan pencabutan perkara atau akta van dading sesuai penyelesaian perkara yang ada. (Lanjut ke : SOP Pengambilan AC)

Identitas pemohon

1 hari

17

Jika pencabutan perkara dilakukan sampai tahapan-tahapan persidangan berikutnya maka produknya berupa putusan pencabutan perkara yang di buat oleh Ketua Majelis

Berkas perkara

1 hari

18

Majelis Hakim membuat putusan pencabutan perkara

Berkas perkara

1 hari Hal : 4 / 5

19

Pemohon dapat mengambil produk hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Lanjut ke : SOP Pengambilan AC)

Identitas pemohon

15 menit

20

Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan

Putusan

7 hari

Hal : 5 / 5


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum PERINGATAN 1. Pencabutan perkara banding dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara bandingnya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I 2. Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan banding


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H, Zulkarnain Lubis, MH Pencabutan Perkara Tingkat Banding

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Banding 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Banding 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Banding 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Buku Register Banding

Hal : 1 / 3

No

Kegiatan

Pemo hon

Ptg Meja I

Ptg Meja III

Pelaksana JS/JSP Panitera

Para Pihak

PTA

Keleng kapan Surat Permohonan

Mutu Baku Waktu

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan banding ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I

2

Meja I membuat akta pencabutan dan menyampaikan akat perkara banding ke pemohon dan termohon untuk ditanda tangani kedua belah pihak

Akta pencabutan banding

1 hari

3

Panitera menanda-tangani akta perkara banding yang sudah ditanda tangani oleh pemohon dan disetujui oleh termohon

Akta pencabutan banding

1 hari

4

Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke PTA

Surat Permohonan

1 hari

5

Jika perkara banding tersebut belum dikirim maka perkara banding tidak dikirim ke PTA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register Banding. Dan proses pencabutan perkara selesai.

Berkas perkara

1 hari

Identitas pemohon

1 hari

6

Pemohon banding mengambil uang sisa panjar ke kasir

Output

1 hari

Ya Tidak

Hal : 2 / 3

Ket

7

Jika berkas perkara sudah dikirim ke PTA, maka berkas permohonan pencabutan perkara tersebut di kirim ke PTA

Ya

Berkas perkara

1 hari

Tidak

8

Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari PTA maka penetapan tersebut di beritahukan kepada pemohon dan termohon banding

Berkas perkara

1 hari

9

Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi

Buku Register Kasasi

1 hari

10

Meja III membuat instrumen pemberitahuan atas perintah panitera penetapan untuk disampaikan ke JS/JSP

Instrumen pemberitahuan

10 menit

Instrume n pemberit ahuan

11

JS/JSP menyampaikan penetapan kepada pemohon dan termohon banding

Penetapan

1 hari

Penetapa n

12

JS/JSP menyerahkan relaas penyampaian penetapan kepada panmud gugatan

Relaas penyampaian

3 menit

Relaas penyamp aian

13

Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan

Berkas

3 menit

Arsip

Hal : 3 / 3


BAGIAN KEPANITERAAN


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Memiliki kemampuan dalam Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 3. Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang terkait dengan Pencabutan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN 1. Manual Mutu 2. SOP Pengambilan Produk Hukum

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Buku Register Kasasi

PERINGATAN 1. Pencabutan perkara kasasi dapat di lakukan oleh pemohon atau penggugat dalam situasi apapun setelah para pihak mendaftarkan perkara kasasinya ke pengadilan agama tingkat I melalui meja I 2. Berkas pencabutan perkara terdiri dari : surat permohonan pencabutan perkara, dan akta pencabutan kasasi

Hal : 1 / 4

Pelaksana JS/JSP Panitera


No

Kegiatan

1

Pemohon dapat mengajukan pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama melalui meja I

Surat Permohonan

5 menit

2

Meja I membuat akta pencabutan dan menyerahkan akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali ke pemohon dan termohon untuk ditandatangani kedua belah pihak

Akta pencabutan kasasi

Tenta tiv

3

Panitera menandatangani akta pencabutan perkara kasasi atau peninjauan kembali yang sudah ditandatangani oleh pemohon dan termohon

Akta pencabutan kasasi

5 menit

4

Panitera melakukan cek ke bagian umum apakah perkara tersebut sudah dikirim atau belum ke MA

Surat Permohona n

15 menit

5

Jika perkara kasasi atau peninjauan kembali tersebut belum dikirim maka perkara kasasi atau PK tidak dikirim ke

Berkas perkara

15 menit

Pemohon

Ptg Meja I

Ptg Meja III

Para Pihak

MA

Output

Ket

Ya Tidak

Hal : 2 / 4

6

7

MA. Kemudian dilakukan pencatatan di buktu register kasasi atau peninjaun kembali. Dan proses pencabutan perkara selesai. Pemohon kasasi mengambil uang sisa panjar kasasi atau PK ke kasir Jika berkas perkara sudah dikirim ke MA, maka berkas permohonan pencabutan perkara kasasi atau PK tersebut di kirim ke MA

Ya

Identitas pemohon

10 menit

Berkas perkara

1 hari

Tidak

8

Jika perkara tersebut sudah ada penetapan pencabutan dari MA. Maka penetapan tersebut di beritahukan kepada kedua belah pihak

Berkas perkara

1 hari

9

Meja II melakukan pencatatan di buktu register kasasi atau PK

Buku Register Kasasi

1 hari

10

Meja III membuat instrumen pemberitahuan penetapan MA atas perintah panitera untuk disampaikan ke JS/JSP

Instrumen pemberitahu an

10 menit

Instrume n pemberit ahuan

11

JS/JSP menyampaikan penetapan cabut dari MA kepada pemohon dan termohon kasasi atau PK

Penetapan

1 hari

Penetapa n

12

JS/JSP menyerahkan relaas

Relaas

3

Relaas Hal : 3 / 4

13

penyampaian penetapan MA kepada panmud gugatan untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara yang bersangkutan Panmud gugatan menyerahkan berkas ke panmud hukum untuk diarsipkan

penyampaian

menit

penyamp aian

Berkas

3 menit

Arsip

Hal : 4 / 4


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Persiapan sidang terdiri dari : - Penetapan Majelis Hakim (PMH) - Penunjukan Panitera Pengganti - Penunjukan Juru Sita Pengganti - Penetapan Hari Sidang - Pemanggilan Para Pihak 2. Selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Susunan Majelis Hakim


Judul SOP


Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Persiapan Sidang

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persiapan Sidang 2. Memiliki kemampuan dalam Persiapan Sidang 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim 4. Penetapan Hasi Sidang 5. Surat Penunjukan Panitera Pengganti/JSP 6. Relaas 7. Slip Setoran 8. Surat Permohonan Gugatan Hal : 1 / 5

Jika ketua berhalangan, dapat melimpahkan tugas kepada wakil ketua, jika wakil ketua berhalangan menunjuk hakim senior 4. Susunan majelis hakim ditetapkan untuk jangka waktu tertentu 5. Untuk memeriksa perkara tertentu, ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis khusus, misalnya perkara ekonomi syariah 6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menangani perkara dalam persidangan 7. Ketua majelis setelah mempelajari berkas dalam waktu selambatlambatnya 7 hari sudah menetapkan hari sidang. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. 8. Jika tergugat/termohon berada di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 bulan (150 hari) sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. 9. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja 10. Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa 11. Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui di papan pengumuman pengadilan agama setempat dan melalui radio dan media massa 12. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya (gugatan/permohonan selain perceraian) 3.

No

Kegiatan

Ketua / Wk. Ketua

Pani tera

Ketua majelis Hkm

Pelaksana Pan / Jurusit P. a/ Peng JSP ganti

Ptg Meja II

Kasir

Para Pihak / Lurah

Kelengkap an

Mutu Baku Waktu

Output Ket

1

Ketua / Wk Ketua menerima berkas perkara dari Panitera dan mempelajari berkas perkara

Berkas perkara

10 Menit

2

Ketua / Wk Ketua menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara dengan menginput data

Berkas perkara

10 Menit

PMH dan Ter-input ke dalam Hal : 2 / 5

pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangani PMH

SIADPA

3

Ketua / Wk Ketua mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti dan juru sita pengganti

Berkas perkara, PMH

5 Menit

4

Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan JSP dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, mencetak dan menandatangi surat Penunjukkan PP dan JSP

Berkas perkara, PMH

15 Menit

5

Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang

Berkas perkara, PMH

5 Menit

6

Ketua Majelis mempelajari berkas perkara gugatan/permohonan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan dengan menginput data pada aplikasi SIADPA, cetak dan tandatangani PHS dan mencatat hari sidang

Berkas perkara, PMH

20 Menit

7

Ketua Majelis mendistribusikan surat gugatan/permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari

Berkas perkara

15 Menit

8

Ketua Majelis menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP, JSP dan

Berkas perkara

5 Menit

Penunjuk an PP dan JSP, ter-input di SIADPA

PHS, Instrumen Panggilan dan terinput ke SIADPA

Hal : 3 / 5

instrumen Kepada meja II 9

Petugas Meja II menerima berkas perkara dari ketua majelis untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti

Berkas Perkara, PMH, intrumen

20 Menit

Tercatat dalam register induk perkara

10

Panitera Pengganti menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita dan menyerahkan kepada JSP

Berkas Perkara, PMH, intrumen

10 Menit

15

Jurusita / Jurusita pengganti menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan ke kasir

Relaas

30 menit

Relaas panggilan dicetak

16

Kasir menerima instrumen, menginput data ke SIADPA-KIPA, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti

Relaas

15 Menit

Ter-input ke dalam SIADPAKIPA

17

Jurusita / Jurusita pengganti menerima biaya panggilan dari kasir

Relaas

5 Menit

Biaya Panggilan

Hal : 4 / 5

18

Jurusita / Jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan sesuai yang tertera dalam surat permohonan/Gugatan. Jika Pihak/ para pihak tidak bertemu di tempat tinggal, maka diserahkan ke Lurah/ kantor kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal para pihak. Jika para pihak berada diluar yurisdiksi, maka dilaksakan dengan meminta bantuan PA dimana para pihak berada (lanjut Ke SOP Pemberitahuan Pemanggilan melalui Tabayun)

Relaas

1 hari

19

Para pihak menerima relaas panggilan, menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti

Relaas

10 Menit

20

Jurusita / Jurusita pengganti menyerahkan kepada Panitera Pengganti

Relaas

10 Menit

21

Panitera menerima relaas penggilan dari Jurusita / Jurusita pengganti untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara

Relaas

5 Menit

Hal : 5 / 5


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik 2. Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan tugas penyampaian panggilan melalui tabbayun wajib menyerahkan bukti pengriman/Resi/TT kepada Panitera muda hukum


Judul SOP


Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penyampaian Panggilan Melalui Tabayun

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 2. Memiliki kemampuan dalam penyampaian Panggilan Melalui Tabayun 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Surat Pengantar 2. Relaas

Hal : 1 / 3

No

Kegiatan

1

Juru sita/Juru sita Pengganti membuat draft surat pengantar untuk pengadilan agama yang dituju lalu menyerahkan kepada Panitera Panitera memverifikasi draft surat pengantar jika ada revisi dikembalikan ,jika benar di tanda tangani dan diserahkan kepada petugas Panmud Hukum Petugas Panmud Hukum mencatat kedalam buku pendelegasian wewenang dan menyerahkan kepada juru sita/juru sita pengganti Juru sita/Juru sita pengganti mengirimkan surat pengantar kepada pengadilan agama yang dituju melalui kantor Pos dan melalui email Pengadilan terkait membuat surat balasan kepada pengadilan agama binjai (lanjut ke SOP Penanganan Surat Masuk) Petugas Panmud Hukum mengagendakan surat balasan (relaas) kedalam buku bantu surat masuk dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti Panitera Pengganti memasukkan (relaas) kedalam berkas perkara dengan baik

2

3

4

5

6

7

Juru Sita/JSP

Panitera Pengganti

Pelaksana Panitera

Tidak

Ptgs. Panmud Hukum

Pengadilan Terkait

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Draft surat pengantar

20 menit



10 menit

Surat pengantar

Surat pengantar

10 menit

Surat pengantar

Surat pengantar

2 jam

Surat pengantar

Surat pengantar

3 hari

Surat balasan (relas)


10 menit



2 menit

Arsip

Ket

Ya

Hal : 2 / 3

Hal : 3 / 3


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan produk hukum tidak dapat berjalan dengan baik 2. Produk akta cerai untuk cerai gugat selesai setelah perkara berkedudukan hukum tetap (BHT) 3. Pembuatan akta cerai untuk cerai talak yang berkedudukan hukum tetap (BHT) hanya dapat diterbitkan jika telah terlaksananya sidang ikrar talak (ikrar talak telah diucapkan dihadapan majelis hakim) 4. Salinan putusan/penetapan dapat diambil oleh para pihak setelah


Judul SOP


Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerbitan Akta Cerai

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerbitan produk hukum 2. Memiliki kemampuan dalam penerbitan produk hukum 3. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 4. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Penetapan Majelis Hakim 4. Penetapan Hari Sidang 5. Hasil Putusan Majelis Hakim 6. Buku Bantu Akta Cerai 7. Akta Cerai 8. Salinan Putusan Hal : 1 / 3

putusan/penetapan dibacakan/selama-lamanya 14 hari setelah putusan dibacakan

No 1

2

3

4

5

6

7

Kegiatan Panitera Pengganti menyerahkan Amar Putusan dan intrumen pemberitahuan isi putusan (PIP) kepada petugas meja III Petugas meja 3 mencatat ke dalam buku bantu akta cerai dan diberikan kepada JS/JSP JS/JSP mengambil biaya pemberitahuan isi putusan (PIP) dengan menyerahkan instrumen pemberitahuan putusan ke kasir Kasir menyerahkan biaya pemberitahuan isi putusan ke JS/JSP. Dan mencatat ke dalam jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara serta mengentry ke dalam SIADPA-KIPA Juru sita Pengganti membuat relaas pemberitahuan isi putusan dan menyampaikan isi putusan kepada Tergugat/Termohon, dan meyerahkan kembali ke petugas meja III Petugas meja III mencatat tanggal pemberitahuan isi putusan ke dalam buku bantu akta cerai dan menghitung hari H (14 hari ke depan) untuk menentukan tanggal BHT Petugas meja III membuat produk

Petugas Meja III

Kasir

Pelaksana Panitera Pengganti

JSP

Panitera

Kelengkap an Amar Putusan, Instrumen PIP Amar Putusan, Instrumen PIP Instrumen

Mutu Baku Waktu

Output

5 menit

Amar Putusan, Instrumen PIP

10 menit

Amar Putusan, Instrumen PIP

5 menit

Instrumen

20 menit

Biaya PIP

Amar Putusan

1 hari

Relaas

Relaas

15 menit

Relaas

Blangko

30 menit

Akta Cerai Hal : 2 / 3

Ket

8

9

10

11

hukum berupa akta cerai sesuai dengan tanggal BHT dan atau membuat salinan putusan/penetapan

Akta Cerai

dan atau Putusan/ Penetapan

Petugas meja III membuat surat pengantar, meminta nomor ke bagian umum dan menyerahkan kepada panitera Panitera membubuhi tanda tangan dan men-cap dinas pada surat pengantar, serta mengembalikan lagi kepada petugas meja III

Surat pengantar

15 menit

Surat pengantar

Surat pengantar

15 menit

Surat pengantar

Petugas meja III mendistribusikan salinan putusan/penetapan ke KUA yang dituju dan menuliskan ke dalam buku ekspedisi Petugas meja III menyimpan produk akta cerai untuk diambil oleh penggugat/pemohon dan tergugat/termohon

Salinan putusan/ penetapan

120 menit

Akta Cerai

10 menit

Pengarsipan Akta Cerai

Hal : 3 / 3


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi tidak akan berjalan dengan baik


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Penerimaan Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. SIADPA 2. Buku Jurnal Keuangan Eksekusi 3. Register Induk Eksekusi

Hal : 1 / 7

No

Kegiatan

1

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi dilampiri salinan putusan yang telah BHT yang dimintakan eksekusi kepada petugas Meja I Petugas meja I memverifikasi kelengkapan permohonan eksekusi jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap permohonan eksekusi di proses Petugas Meja 1 entry indentitas pemohon / para pihak ke dalam aplikasi SIADPA, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya eksekusi Petugas Meja 1 memberi petunjuk kepada pemohon eksekusi untuk menyetor sejumlah biaya eksekusi yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk dan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diteruskan kepada kasir

2

3

4

Pemohon

Petugas Meja I

Pelaksana Petugas Kasir Meja II

Panitera

Juru Sita / Juru Sita/ pengganti

Ketua

Mutu Baku Kelengkapa Waktu n Permohona n, salinan

5 Menit

Output

Permoho nan, salinan

Tidak

Ya

Permohona n, salinan

Permoho nan, salinan

Identitas, SIADPA

SKUM

SKUM

SKUM

Hal : 2 / 7

Ket

5

6

7

8

9

Pemohon membayar uang panjar biaya eksekusi yang tercantum dalam SKUM ke Bank Kasir menerima bukti setor Bank dan berkas permohonan eksekusi dari Pemohon. Kemudian memberi cap lunas pada lembar SKUM, dan menyerahkan kembali SKUM yang telah dicap lunas kepada Pemohon Kasir membukukan, mencatat panjar biaya eksekusi dalam Buku Jurnal Keuangan Eksekusi, dan dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan/Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIADPA-KIPA. Pemohon eksekusi menyerahkan berkas permohonan eksekusi, dengan SKUM yang telah dicap LUNAS dan ditandatangani ke Petugas Meja II Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/ Permohonan, buku register eksekusi dan menyerahkan kepada Panitera

SKUM

Bukti setor

Bukti setor, SKUM

Bukti setor, SKUM

Buku jurnal keuangan eksekusi, buku register induk perkara

Buku jurnal keuanga n eksekusi, buku register induk perkara

Berkas permohona n, SKUM

Berkas permoho nan, SKUM

Berkas permohona n, SKUM

Buku register induk perkara

Hal : 3 / 7

10

Panitera meneruskan berkas permohonan eksekusi kepada Ketua

Berkas permohona n

Berkas permoho nan

11

Ketua mempelajari berkas permohonan eksekusi dan memerintahkan kepada Panitera untuk dilaksanakannya sidang aanmaning (tegoran) Panitera membuat instrument pemanggilan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dan menyerahkan instrument ke JS/JSP melalui Meja II Meja II mencatat tanggal pelaksanaan sidang aanmaning ke dalam register induk eksekusi, dan selanjutnya menyerahkan instrument tersebut ke JS/JSP JS/JSP membuat relaas pemanggilan sidang aanmaning kepada Para Pihak dan mengambil biaya pemanggilan ke Kasir JS/JSP menyampaikan panggilan sidang aanmaning ke para pihak, dan menyerahkan kembali relaas panggilan tersebut ke Panitera

Berkas permohona n

Berkas permoho nan

Berkas permohona n

instrume nt

Buku register induk eksekusi, intrument

instrume nt

intrument

instrume nt

Relaas panggilan

Relaas panggila n

12

13

14

15

Hal : 4 / 7

16

17

18

19

20

Apabila sidang anmaning tidak berhasil, maka proses eksekusi dilanjutkan. Apabila berhasil, maka Pemohon Eksekusi mencabut permohonan eksekusi (Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela) Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dengan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera

Berhasil

Relaas panggilan

Berkas permoho nan

Berita acara sidang aanmaning

Berita acara sidang aanmani ng Penetap an eksekusi

Tidak

Ketua menerbitkan perintah pelaksanaan eksekusi kepada Panitera (penetapan eksekusi riil), apabila belum pernah dilakukan sita pada objek sengketa, maka Ketua terlebih dahulu memerintahkan kepada Panitera untuk diletakkan sita eksekusi atas objek sengketa Panitera menunjuk JS untuk dilaksanakannya eksekusi pada objek sengketa

Penetapan eksekusi

JS membuat relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dan mengambil biayanya ke

Relaas pemberitah uan

Penetapan eksekusi

Penetap an eksekusi

Hal : 5 / 7

Kasir

21

22

23

25

26

JS menyampaikan relaas pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan PihakPihak terkait tentang pelaksanaan eksekusi Apabila dibutuhkan, maka Panitera melalui JS meminta bantuan keamanan ke pihak Kepolisian, dengan menyampaikan surat permohonan bantuan keamanan Jurusita membuat berita acara eksekusi dan menyampaikan kepada pihak –pihak dalam eksekusi dan perangkat kelurahan Apabila eksekusi berhasil. Maka, Ketua menerbitkan surat perintah eksekusi yaitu lelang terhadap objek sengketa Panitera/JS mengumumkan adanya lelang melalui Media Massa dan papan pengumuman Pengadilan Agama


Relaas pemberit ahuan


Relaas pemberit ahuan

Berita acara eksekusi



Surat perintah eksekusi

Surat perintah eksekusi, pengumum an

Arsip

Hal : 6 / 7

Hal : 7 / 7


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg 3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka pengembalian sisa uang panjar tidak akan berjalan dengan baik


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pengembalian sisa uang panjar

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses pengembalian sisa uang panjar 2. Memiliki kemampuan dalam pengembalian sisa uang panjar 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Buku Register Induk Perkara gugatan/permohonan 3. Kuitansi 4. Instrument pengembalian sisa panjar

Hal : 1 / 2

No

Kegiatan

1

Panitera Penganti membuat instrumen pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/ Pemohon Penggugat/ Pemohon menyerahkan instrument pengembalian sisa panjar tersebut ke petugas kasir Kasir membuat kuitansi pengembalian sisa panjar dan menyerahkan kepada Penggugat/Pemohon Penggugat/Pemohon membubuhi tanda tangan pada kuitansi pengembalian sisa panjar dan mengembalikan kepada Kasir Kasir menyerahkan jumlah uang yang tertera pada kuitansi kepada Penggugat/Pemohon serta menyerahkan bukti pengembalian sisa panjar Kasir mencatat kedalam buku jurnal dan mengarsip bukti pengembalian uang sisa panjar dengan baik

2

3

4

5

6

Penggugat/ Pemohon

Pelaksana Kasir

Panitera Pengganti

Kelengkapan Instrument pengembalian sisa panjar

Mutu Baku Waktu 15 menit

Instrument pengembalian sisa panjar

Output Instrument pengembalian sisa panjar Instrument pengembalian sisa panjar

Instrument pengembalian sisa panjar

10 menit

Kuitansi pengembalian sisa panjar


5 menit



5 menit


Kuitansi pengembalian sisa panjar,buku jurnal

10 menit

Arsip

Hal : 2 / 2

Ket


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang sudah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 2. Pasal 120 HIR / 144 RBg 3. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor : SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 6. Buku II, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan menghambat jalannya pemberkasan perkara


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Minutasi berkas

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengajuan Perkara Tingkat Banding 2. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Perkara Tingkat Banding 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai aplikasi SIADPA 5. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan Pengajuan Upaya Hukum 6. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara 7. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Checklist berkas minutasi

Hal : 1 / 3

No

Kegiatan

1

Panitera Pengganti mengumpulkan kelengkapaan berkas perkara dimulai dari surat gugatan sampai dengan putusan Panitera Pengganti meneliti, menelaah, memilah, dan menyusun berkas perkara secara berangsur dan kronologis serta mengkonsultasikan kebenaran urutan berkas kepada ketua majelis Panitera Pengganti memeriksa berkas perkara yang sudah tersusun. Jika ada yang belum lengkap, maka dilengkapi. Kemudian berkas di steples Panitera Pengganti mempersiapkan sampul berkas dan menyerahkan berkas perkara ke Ketua Majelis untuk diperiksa Ketua Majelis memeriksa berkas perkara. Jika ada yang belum lengkap / sesuai dikembalikan. Jika sudah lengkap dan sesuai diparaf dan diberi tanggal disebelah atas map perkara. Kemudian menyerahkan kembali ke Panitera Pengganti Panitera Pengganti menyerahkan berkas ke petugas meja II untuk dicatatkan ke dalam register induk perkara

2

3

4

5

6

Panitera Pengganti

Pelaksana Ketua Meja III Majelis

Tidak

Mutu Baku Meja II

Kelengkapan

Waktu

Surat gugat, PMH, PHS, PPP,PJS, Relaas,BAP, Alat Bukti berkas lengkap

2 jam

dokumen lengkap

2 jam

dokumen tersusun kronologis

dokumen tersusun kronologis

30 menit

dokumen sudah diperiksa dan disteples

dokumen sudah disampul dan

15 menit

berkas tersampul

berkas diparaf

15 menit

berkas di paraf

Ya

Tidak

Ket

Output

Ya

Hal : 2 / 3

7

8

9

Petugas meja II mencatat tanggal minutasi ke dalam register induk perkara dan menyerahkan berkas ke Meja III untuk diminutasi Petugas meja 3 menerima berkas, menjahit berkas dan mensegel dengan kertas yang dibubuhi stempel pengadilan agama untuk dibuat salinan Putusan/ Penetapan Selanjutnya petugas meja 3 menyerahkan berkas tersebut ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan dan dicatat dibuku kendali berkas minutasi

berkas disegel

5 menit

berkas diserahkan

30 menit

Berkas minutasi

15 menit

Hal : 3 / 3


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1192/DjA/OT.01.2/VII/2013 tentang Laporan Perkara 5. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0915/DJS.3/HM.00/V/2015 tentang Laporan Pelayanan Terpadu KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Pelaporan Perkara terdiri dari Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan 2. Laporan Induk Perkara (LI-PA) terdiri dari : a. LI-PA.1 tentang keadaan perkara b. LI-PA.2 tentang perkara yang dimohonkan banding c. LI-PA.3 tentang perkara yang dimohonkan kasasi d. LI-PA.4 tentang perkara yang dimohonkan PK e. LI-PA.5 tentang perkara yang dimohonkan eksekusi


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pelaporan Perkara

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 2. Memiliki kemampuan dalam penerimaan permohonan dan pelaksanaan eksekusi 3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 4. Menguasai Aplikasi SIADPA 5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN - Checklist daftar laporan yang dibuat

Hal : 1 / 3

f. LI-PA.6 tentang kegiatan hakim g. LI-PA.7 tentang keuangan perkara h. LI-PA.8 tentang laporan jenis-jenis perkara i. LI-PA.9 tentang PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1945 j. LI-PA.10 tentang laporan faktor penyebab terjadinya perceraian k. LI-PA.11 tentang pertanggungjawaban uang iwadl 3. Laporan lainnya terdiri dari HHK (Hak-Hak Kepaniteraan), HHKL (HakHak Kepaniteraan Lainnya), Laporan Mediasi, Laporan Posbakum, Laporan Pelayanan Terpadu, Laporan Prodeo, Laporan Sidang Keliling, dan Laporan Penyelesaian Perkara 4. Hard Copy laporan harus telah di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya 5. Data pada LI-PA.7 dikirim melalui Portal komdanas.mahkamahagung.go.id selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya

No 1 2 3 4 5

Kegiatan Panmud Hukum/Staf Hukum mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan Panmud Hukum/Staf Hukum mengetik data yang telah dikumpulkan ke dalam form yang telah disediakan Laporan yang telah diketik oleh Panmud Hukum/Staf Hukum diteliti kembali oleh Panmud Hukum. Panmud Hukum menyerahkan laporan yang telah diketik, kepada Panitera untuk diteliti kembali Apabila laporan telah benar, maka diserahkan ke Panmud Hukum untuk ditandangani ke Panitera dan Ketua. Apabila laporan masih ada perbaikan, maka diserahkan kembali ke Panmud Hukum untuk diperbaiki

Pelaksana Panmud Hukum/Staf Panitera Hukum

Mutu Baku Ketua

Tidak

Ket

Kelengkapan

Waktu

Output

Data Perkara

1 hari

Data Perkara

Form Laporan Perkara

2 hari

Draf Laporan Perkara

Draf Laporan Perkara

120 Menit

Berkas Laporan

Berkas Laporan

5 Menit

Berkas laporan

Berkas Laporan

60 Menit

Berkas laporan

Ya

Hal : 2 / 3

6 8

Panitera memberi paraf pada samping kiri tulisan “Ketua Pengadilan Agama” pada hardcopy laporan Panitera memberi paraf pada sisi kiri nama Ketua dan menandatangani laporan perkara. Dan menyerahkannya ke Ketua untuk ditandatangani

Berkas laporan

10 Menit

Berkas laporan

Berkas laporan

10 Menit

Berkas Laporan

9

Ketua menandatangani laporan yang telah diparaf oleh Panitera. Dan menyerahkan kembali laporan tersebut ke Panmud Hukum

Berkas Laporan

10 Menit

Berkas Laporan

10

Panmud Hukum memberi cap dinas pada tiap tandatangan Ketua di dalam setiap item laporan, dan membuat pengantar laporan

Berkas laporan

10 Menit

Berkas laporan

11

Panmud Hukum membuat pengantar laporan dan menyerahkan pengantar laporan ke Panitera untuk ditandatangani Panitera menandatangani pengantar laporan, dan menyerahkan kembali ke Panmud Hukum

Pengantar Laporan

5 Menit

Pengantar Laporan

Pengantar Laporan

5 Menit

Pengantar Laporan

Panmud Hukum membuat amplop pengiriman laporan perkara untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan memberi alamat tujuan laporan Panmud Hukum menyerahkan laporan berkas perkara yang telah selesai, ke bagian umum untuk diberi nomor dan dikirim ke PTA Medan Panmud Hukum mengirim soft copy laporan perkara

Berkas Laporan

5 Menit

Berkas Laporan

Berkas Laporan

60 Menit

Berkas laporan

12 13

14 15 16

Pertinggal laporan yang telah selesai diarsipkan oleh Panmud Hukum dengan baik

Soft copy Laporan Pertinggal Berkas Laporan

Soft copy terkirim 5 Menit

Arsip Laporan

Hal : 3 / 3


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Medias KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan 2. Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya.


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan Cerai Talak 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan Hal : 1 / 8

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13.

No 1

Persidangan dilaksanakan dari hari selasa sampai hari Kamis dimulai pukul 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Cerai Talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon/pemohon dan Termohon/ termohon Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Terhadap perkara Cerai talak yang telah mempunyai hukum tetap wajib Majelis Hakim menetapkan hari persidangan untuk ikrar thalak. Penetapan hari siding ikrar thalak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 2 (dua) hari stelah putusan mempunyai hukum tetap

Kegiatan Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, Ketua Majelis

Ketua Majelis

Majelis Hakim

Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti

Para Pihak

Saksisaksi Pem / Ter

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Berkas perkara

5 menit

Output

Ket

Hal : 2 / 8

2

3

4

membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya. Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila Pemohon tidak hadir maka gugatan gugur - Termohon tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak Termohon - Apabila terdapat beberapa Termohon yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Pemohon dan Termohon hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku

1

Putusan gugur

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Lanjut

Putusan verstek

2

Hal : 3 / 8

5

Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat).

Berkas perkara

7 hari

6

Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat meniimbulkan Inisiatif upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguhsungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Pemohon berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (Acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Termohon Pihak Termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap Pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

7

8

9

3

Putusan damai Lanjut

Hal : 4 / 8

10

11

12

13

14

15

Replik Pemohon Pemohon/Pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya/permohonannya yang disangkal oleh Termohon dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Termohon. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemohon maka lanjut ke Duplik

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Duplik Termohon. Termohon menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Pemohon. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Termohon maka lanjut ke pembuktian.

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Pembuktian Pemohon/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Termohon mengajukana alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kesempatan pertama pembuktian diberikan kepada Pemohon. Kemudian lanjut ke pihak Termohon

Hal : 5 / 8

16

Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan.

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara, Putusan

1 hari


7 hari

1 2 3 Putusan Lanjut

17

18

19

20

Kesimpulan Masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan

Banding

Putusan

Hal : 6 / 8

Menerima

21

22

23

24

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama - Menetapkan hari sidang ikrar talak; - Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak - Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan Para pihak mendapat pngembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi Pengadilan Agama yang memutus


7 hari


7 hari


1 hari


7 hari

Putusan gugur Sidang ikrar talak

Hal : 7 / 8

Hal : 8 / 8


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1046 jo. Undang-Undang Nomor 32 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) 2. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan 5. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan 2. Pengadilan mengumumkan daftar perkara yang disidangkan pada hari bersangkutan melalu papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya. 3. Persidangan dilaksanakan dari hari selasa sampai hari Kamis dimulai pukuk 09.00 WIB, pada hari yang bersangkutan 4. Urutan persidangan dilakukan berdasarkan urutan daftar kehadiran para pihak


Judul SOP

W2-A12/ /OT.01.3/I/2017 28 Maret 2016 03 Januari 2017 12 Januari 2017 Ketua Pengadilan Agama Simalungun Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pelaksanaan Persidangan Perkara Gugatan Cerai Gugat

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Persidangan Perkara Gugatan 2. Memiliki kemampuan dalam Persidangan Perkara Gugatan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Memahami Pola BINDALMIN 5. Memahami dan Menguasai Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil 6. Memahami Perkembangan Hukum Acara / Hukum Formil dan Hukum Materiil melalui Bimtek 7. Memiliki Kewenangan untuk Menyelenggarakan Persidangan 8. Dapat Mengoperasikan Aplikasi SIADPA PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Berkas Perkara 2. Aplikasi SIADPA 3. Berita Acara Sidang 4. Putusan

Hal : 1 / 7

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

No

Penundaaan sidang selambat-lambatnya dilaksanakan dua minggu, kecuali salah satu pihak berada di luar wilayah / yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun. Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan di entry pada aplikasi SIADPA Jenis gugatan antara lain : Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, Sengketa perkawinan lainnya, Ekonomi syariah (bank syariah. lembaga ekonomi syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun keuangan syariah, bisnis syariah) Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang Panitera menyampaikan salinan putusan selambatnya 30 hari setelah putusan BHT kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon Pengadilan wajib menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan Penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan Terhadap Objek Perkara yang tidak bergerak, Majelis Hakim wajib melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) (jika dipandang perlu) Penyelesaian suatu perkara dilaksanakan selambat-lambat 5 (lima) bulan. Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan melaporkan perkara yang diperiksa lebih dari 5 (lima) bulan

Kegiatan

Ketua Majelis

Majelis Hakim

Pelaksana Panitera / Panitera Pengganti

Para Pihak

Saksisaksi Pgt / Tgt


Output

Ket

Hal : 2 / 7

1

2

3

4

Pembukaan sidang. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan.Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum), lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak Menghadirkan para pihak Panitera / Panitera pengganti memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang. Apabila satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya Kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi.

Berkas perkara

5 menit

Berkas perkara

10 menit

Kecuali luar wilayah yurisdik si

Berkas perkara

7 hari

Kecuali luar wilayah yurisdik si

Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali. - Apabila penggugat tidak hadir maka gugatan gugur - Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat - Apabila terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri - Penggugat dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan

Berkas perkara

14 hari

1

Putusan gugur

Lanjut

Putusan verstek

2

Hal : 3 / 7

sesuai dengan hukum yang berlaku 5

6

7

8

9

Para pihak diperiksa identitasnya (surat kuasanya) oleh Hakim, demikian pula diperiksa surat ijin praktik dari organisasi advokat (jika dikuasakan kepada Advokat). Upaya Perdamaian Majelis Hakim dapat mewajjibkan upaya perdamaian. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian juga ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi. Jika mediasi berhasil, maka dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum. Perkara selesai. Jika mediasi tidak berhasil, maka proses lanjut ke tahap selanjutnya Pembacaan Surat Permohonan / Gugatan Pihak Penggugat berhak meneliti kembali apakah seluruh materi (alasan/dalil-dalil gugatan dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam gugatan itulah yang menjadi obyek (acuan) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak keluar dari yang termuat dalam surat gugatan Jawaban Tergugat Pihak Tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan

3

Berkas perkara

15 menit

Berkas perkara

40 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

30 menit

Berkas perkara

7 hari

Putusan damai Lanjut

Hal : 4 / 7

10

11 12

13

14

15

16

segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui Majelis Hakim dalam persidangan Replik Penggugat Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat. Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Penggugat maka lanjut ke Duplik. Duplik Tergugat. Tergugat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh Penggugat. Replik dan Duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tsb Jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pihak Tergugat maka lanjut ke pembuktian. Untuk perkara gugatan lainnya (selain gugatan cerai) ada atau tanpa permintaan para pihak majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat Pembuktian Penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga Tergugat mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan. Kesempatan pertama pembuktian

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Alat bukti

7 hari

Gugatan lainnya Gugatan cerai

1 2 3

Hal : 5 / 7

diberikan kepada penggugat. Kemudian lanjut ke pihak tergugat 17

18

19

20

21

22

Jika para pihak tidak mengajukan pembuktian maka lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulan Masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan. Musyawarah Majelis & Pembacaan Putusan Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Putusan dapat berupa : Dikabulkan / Ditolak / Digugurkan / Dicabut / Tidak diterima Para pihak mendapat pengembalian biaya perkara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku Upaya Hukum Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding) selambatlambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan Pemberitahuan isi putusan bagi pihak yg tidak hadir saat pembacaan putusan

Putusan

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

7 hari

Berkas perkara

30 hari


1 hari


14 hari

Putusan

7 hari

Lanjut

Banding

Putusan

Menerima

Hal : 6 / 7

22

24

Apabila dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut Dalam perkara gugatan lainnya pihak yang kalah menyerahkan obyek sengketa

Eksekusi


7 hari

Putusan

7 hari

Menerima

Hal : 7 / 7


BAGIAN KEPANITERAAN DASAR HUKUM 1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Polapola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/SK/8/2007 Tentang Pemberlakukan Buku IV Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengadilan KETERKAITAN 1. Manual Mutu PERINGATAN 1. Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Hakim Pengawas Bidang 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pengawasan administrasi tidak akan terlaksana dengan baik 3. Terdapat 3 bidang pengawasan yaitu a. Pengawasan bidang manajemen peradilan b. Pengawasan bidang administrasi perkara c. Pengawasan bidang administrasi persidangan d. Pengawasan bidang administrasi umum


Judul SOP


Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH Pengawasan reguler

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami Proses Pengawasan Reguler 2. Memiliki kemampuan dalam Pengawasan Reguler 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait 4. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 5. Menguasai Aplikasi SIADPA

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Catatan pengawasan 2. Laporan pengawasan 3. Laporan hasil pengawasan

Hal : 1 / 3

4. 5.

e. Pengawasan bidang kinerja pelayanan publik Pengawasan dikoordinatori oleh Wakil Ketua Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk sesuai SK Pengawas bidang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

No

Kegiatan

1

Wakil Ketua membuat jadwal pengawasan reguler tekait pelaksanaan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Wakil Ketua menyampaikan ke Ketua untuk disahkan. Jika ada koreksi maka di perbaiki. Jika setuju maka di tanda tangani Wakil Ketua menyampaikan jadwal yang telah disahkan kepada masingmasing Tim Hakim Pengawas Bidang

2

3

Wakil Ketua

Pelaksana KetuaTim Hawasbid Panitera Hawasbid

Ketua

Unit / pihak terkait

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Jadwal

1 hari

Jadwal

1 hari

Jadwal

1 hari

Tidak

Ya

4

Tim Hakim Pengawas Bidang melakukan koordinasi dengan setiap Hawasbid

Jadwal

1 hari

5

Hakim Pengawas Bidang melaksanakan pengawasan sesuai bidang dan jadwal yang telah ditetapkan di unit/pihak terkait Hakim Pengawas Bidang merekap catatan hasil pemeriksaan untuk disusun dalam laporan

Jadwal

Sesuai jadwal

Catatan hasil pemeriksaan

1 hari

Hawasbid melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Tim Hawasbid untuk berkoordinasi

Rekapan cttn hasil pemeriksaan

1 jam

6

7

Output

Rekapan cttn hasil pmriksaan

Hal : 2 / 3

Ket

8

Tim Hawasbid merangkum seluruh hasil pengawasan hawasbid dan menyusun laporan pengawasan

Rekapan cttn hasil pemeriksaan

9

Masing-masing Hawasbid menandatangani laporan pengawasan

Laporan pengawasan

10

Tim menyerahkan laporan pengawasan kepada koordinator pengawasan (wakil ketua)

Laporan pengawasan

1 hari

11

Wakil ketua menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada ketua PA untuk ditindaklanjuti dan mengarsip laporan hasil pengawasan Ketua membaca laporan hasil pengawasan, kemudian memerintahkan Panitera/Sekretaris untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut di unit/pihak terkait Panitera melakukan koordinasi dengan unit/pihak terkait untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut Unit/pihak terkait melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasar perintah dan laporan hasil pengawasan

Laporan pengawasan

1 hari

Laporan hasil pengawasan

1 hari

Laporan laporan hasil pengawasan

1 hari


Sesuai perbaikan

12

13

14

1 hari

Laporan pengawsan Laporan pengawsan tertandatangani


Hal : 3 / 3

Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH BAGIAN KEPANITERAAN Judul SOP Penerimaan Perkara Tingkat Pertama

Recommend Documents