2011 Tanggal Pembuatan 2011 SOP PEMBUATAN JOB DESCRIPTION PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PEMBUATAN JOB DESCRIPTION PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, Surat Keputusan, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Job description/Uraian tugas dibuat sesuai tupoksi masing-masing unit kerja

Keterkaitan : 1. SOP Proses Pembuatan Job Description 2. SOP Pelaksanaan Job Description Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

1 .

2

3

4 . 5

6

7

8

Aktifitas Menyiapkan draft job description pada akhir bulan Desember untuk tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari job description tahun sebelumnya sesuai tupoksi masing-masing unit kerja Menyerahkan draft job description kepada masingmasing unit kerja untuk dilakukan analisis dan mengambilnya kembali untuk dilakukan pengetikan - Menerima bahan analisa job; - Melakukan telaah dan analisa untuk bahan pembuatan job description bagi tiap unit kerja - Menyerahkan hasil analisa dan telaah untuk dikoreksi pimpinan; - Menandatangani job description yang telah diketik rapih Mengetik jadi job description yang telah disetujui pimpinan - Mengoreksi job description - Menandatangani job description yang telah diketik rapi setelah ditandatangni masing-masing unit kerja Mendistribusikan job description yang telah selesai ditandatangni pimpinan sesuai dengan ketentuan. Melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan job description - Mengevaluasi penyelenggaraan job description - Menyusun laporan pengawasan penyelenggaraan job description dan menyerahkan hasil pengawasan kepada koordinator pengawas/pimpinan

Kepala Urusan kepegawaian

Pelaksana Pengelola Adm Pejabat dan Kepegawaian Staf

Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Data job description tahun sebelumnya dan peraturanperaturan yang terkait

2 hari

Sinkronisasi draft job description

Draft job description

1 hari

Draft job description yang telah dianalisa

Draft job description yang telah dikoreksi dan ditandatangani pimpinan

30 menit

job description

Pengetikan

60 menit

job description

Fixed draft job description

60 menit

job description

Fixed job description

30 menit

job description dilaksanakan

Fixed job description

Setiap hari jam kerja

job description dilaksanakan

Evaluasi fixed job description

Setiap akhir bulan

Laporan pengawasan

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan 2011 Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN DUK PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan DUK Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

Aktifitas

1 .

Mempersiapkan bahan-bahan yaitu yang meliputi arsip DUK Gol/Ruang dan data-data kepegawaian yang baru

2

Mengonsep DUK kemudian diserahkan pada atasan yang dilanjutkan pada pimpinan untuk disetujui.

3

Kepala Urusan kepegawaian

Pelaksana Pengelola Adm Panitera/ Kepegawaian Sekretaris

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, Surat Keputusan, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Penyesuaian kepangkatan Pegawai

Mutu Baku Pengawas Bidang

Persyaratan/ Perlengkapan Arsip DUK Gol./Ruang berdasarkan data kepegawaian dan peraturanperaturan yang terkait

Waktu

Output

120 menit

Draft DUK

Draft DUK

120 menit

Draft DUK diserahkan kepada pimpinan

Menandatangani DUK yang telah diketik rapih

Fixed draft DUK

30 menit

Fixed DUK

4 .

Membuat pengantar penyampaian DUK Satker

Fixed DUK

20 menit

Surat pengantar

5

- Mendistribusikan DUK yang telah ditandatangani serta membuat arsipnya - Menyampaikan DUK kepada Ketua PTA, Dirjen Badilag dan Biro Kepegawaian MA RI

Fixed DUK

60 menit

DUK terkirim dan diarsipkan

Data pegawai

30 menit

Perubahan DUK

Arsip DUK

60 menit

Fixed DUK

6

7

Melakukan monitor terhadap mutasi pegawai untuk perubahan data kepangkatan pegawai lingkungan Satker setempat. - Mengevaluasi DUK sesuai data pegawai; - Menyusun laporan pengawasan terhadap perubahan data pegawai untuk arsip DUK baru, dan menyerahkan hasil pengawasan kepada koordinator pengawas/pimpinan;

Ketua



Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN DAFTAR HADIR PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Daftar Hadir Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, Surat Keputusan, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Penilaian kedisiplinan pegawai

Pelaksana N o

1 .

2

3

Aktifitas 1. Setiap akhir bulan mempersiapkan dan membuat daftar hadir untuk bulan berikutnya. 2. Menyiapkan daftar hadir (dating/pulang) dalam box yang telah ada 3. Mengentri data pada rekapitulasi daftar hadir setiap dating/pulang setiap hari 4. Memantau pengisian daftar hadir (dating/pulang)setiap hari kerja 5. Mencatat pegawai yang tidak hadir sesuai dengan keterangan pegawai yang bersangkutan pada buku absensi manual untuk sinkronisasi dengan bendahara pengeluaran 6. Menghimpun surat keterangan tidak hadir pegawai dan daftar hadir yang telah diketahui/ditandatangani pejabat yang berwenang 7. Menyampaikan kebagian analisis daftar hadir sebagai bahan evaluasi Menyampaikan daftar hadir kepada atasan langsung masing-masing bila terdapat pegawai dalam daftar hadir dimaksud tidak terdapat keterangan. Melakukan pengawasan terhadap kehadiran setiap pegawai/pejabat untuk penerapan disiplin kerja

Pengelola Adm Kepegawaian

Atasasn pegawai

Pengawas Bidang

Mutu Baku petugas daftar hadir

Bendahara pengeluaran


Waktu

Output

Blangko Daftar Hadir

20 menit

Data Kehadiran pegawai

Data Kehadiran pegawai

20 menit

Blangko surat Teguran Lisan dan Tertulis

Blangko teguran lisan dan tertulis

10 menit

Disiplin kerja



Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pelaksana N o

4 .

5

Aktifitas 1. Menerima daftar hadir hasil konfirmasi dengan atasan pegawai ybs dan pengawas 2. Melakukan analisa daftar hadir berdasarkan surat keterangan ketidakhadiran sebagai bahan bagi bendahara pengeluaran (uang makan dan remunerisasi) 3. Setiap awal bulan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai pada bulan sebelumnya dan sinkronisasi dengan bendahara pengeluaran

Menerima rekapitulasi daftar hadir pegawai untuk diperhitungkan pada penerimaan uang makan dan remunerisasi

Pengelola Adm Kepegawaian

Atasasn pegawai

Pengawas Bidang

Mutu Baku petugas daftar hadir

Bendahara pengeluaran


Waktu

Output

Kesesuaian antara daftar hadir dari kinerja pegawai ybs

25 menit

Disiplin kerja

Kesesuaian antara daftar hadir dan kinerja pegawai ybs

20 menit

Disiplin kerja



Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Kenaikan Pangkat Pegawai (KNP) Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

Aktifitas

1. Membuat penjadwalan atas penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan kenaikan pangkat pegawai per periode (April dan Oktober) 2. Membuat data statistic atas pegawai yang naik pangkat untuk setiap periode. 3. Membuat daftar namanama pegawai yang akan naik pangkat per periode dari laporan kepegawaian form D.1 atau A.9. 4. Mencatat dan mengendalikan seluruh perubahan data kenaikan pangkat. 1 5. Mempersiapkan berkas. berkas yang akan mendapatkan Mutasi KNP setiap periode. 6. Meneliti kelengkapan yang kurang atas usulan kenaikan pangkat sebelum dilanjutkan scara hirarki 7. Menggandakan berkas sesuai ketentuan 8. Membuat konsep seluruh Nota Usul yang telah jadi sebelum dikirim ke PTA, disertai berkas-berkas KNP 9. Mengonsep/membuat surat pengantar untuk pengiriman dimaksud dilanjutkan ke Kaur Kepegawaian. 10.Meneliti konsep Usulan dan Pengantar; 11.Memberikan koreksi dan memberikan paraf bila telah selesai selanjutnya 2 menyerahkan untuk selanjutnya dikoreksi dan diparaf oleh Wakil Sekretaris;

Pengelola Mutasi KNP

Kaur Kepeg.

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Kenaikan pangkat pegawai

Pelaksana Wakil Penitera Sekretaris Sekretaris

Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

Data KNP

20 menit

Usulan Mutasi KNP

Usulan KNP

20 menit

Fixed data KNP

Nomor SOP


Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961 N o

Aktifitas

12. Menerima konsep usulan dan pengantar KNP tanda paraf 3 13. Memberikan bila telah diteliti dan . dilanjutkan pada panitera/sekretaris untuk diberi paraf 14.Menerima surat pengantar 15.Meneliti dan memberikan paraf dan menyerahkan pada 4 Ketua untuk ditandatangani

5

16.Melakukan pemantauan/monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan urusan kenaikan pangkat

6 17.Pengiriman berkas 7

18.Menandatangani surat pengantar

19.Melakukan control dan evaluasi terhadap kenaikan pangkat pegawai yang berimplikasi pada tingkat 8 penghasilan/gaji dan melaporkan hasilnya kepada coordinator pengawasan / pimpinan


Kaur Kepeg.

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba


Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

Usulan KNP

10 menit

Fixed data KNP

Surat pengantar Nota usul KNP

20 menit

Berkas Nota usul KNP


20 menit

Fixed berkas nota usul KNP


60 menit

Fixed surat pengantar usul KNP

10 menit

Kesesuaian usul KNP dan realisasi

30 menit

Terkirimnya berkas nota usul KNP Fixed berkas nota usul KNP

Laporan pengawasan

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan 2011


Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN CUTI PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 4. Buku I dan Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Cuti Pegawai

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Cuti Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pelaksana N o

Aktifitas

1. Meneliti syarat-syarat permohonan izin cuti 2. Memberikan keterangan tentang cuti yang telah diambil oleh pemohon 3. Meneruskan permohonan izin cuti kepada pejabat pemberi izin cuti secara 1 hirarki, sebagai berikut : a. PNS sampai dengan . Hakim, sampai pada Ketua Pengadilan Tk, Pertama, sebelumnya ada ersetujuan atasan langsungnya b. Ketua Pengadilan Tk. Pertama meminta izin pada Ketua PTA 4. Memberiakn catatan atas permohonan cuti 2 bawahannya 5. Meneliti konsep pemberian izin cuti pegawai 6. Memberian paraf pada konsep izin cuti yang akan ditandatangani Ketua Pengadilan TK. Pertama 7. Menerima konsep pemberian izin cuti 8. Meneliti dan memberikan koreksi pemberian izin cuti 9. Meneliti mengoreksi dan member catatan serta memaraf surat izin cuti serta membuat pengantar cuti untuk pimpinan 10.Meneliti dan menandatangani surat cuti kecuali jabatan Ketua berupa surat pengantar

Pengelola Adm. Kepegawai an

Atasan langsung

Kaur kepegawai an

Wakil Sekretaris

Mutu Baku Penitera/ Sekretaris

Ketua


Waktu

Output

Kesesuaian jumlah pegawai (5%) dengan pegawai yang cuti serta daftar cuti pegawai

20 menit

Form izin cuti

Form izin cuti

5 menit

Konsep surat izin cuti


10 menit

Catatan pada kolom surat izin cuti


10 menit



10 menit


Catatan untuk menyetujui

10 menit

Realisasi izin cuti



Aktifitas

11. Mengetik jadi permohonan izin cuti yang disetujui 12. Mendistribusikan izin cuti yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang 13. Mengirimkan permohonan izin cuti Ketua Pengadilan 3 Tk. Pertama & Tenaga . Teknis ke PTA 14. Mencatat dan mengendalikan data pemberian izin cuti pada kartu kendali cuti. 15. Membuat data statistik pemberian izin cuti. 16.Melakukan pemantauan/monitoring terhadap seluruh rangkaian 4 kegiatan permohonan/pemberian izin cuti.


Kaur Kepeg.

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba


Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

Surat izin cuti

10 menit

Masuk kedalam file pegawai yang cuti

Kesesuaian antara jumlah pegawai seluruhnya dengan pegawai yang cuti

25 menit

File cuti pegawai

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

Aktifitas

Ketua/Wakil Ketua

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Pelanggaran kedisiplinan

Pelaksana Pejabat Kaur Struktural/Tim Kepegawaian



Waktu

Output

Laporan tertulis atau lisan

20 menit

Surat perintah pemeriksaan

Surat perintah pemeriksaan

120 menit

BAP

1. Menerima Laporan tindakan indispliner

1 2. Ketua menerbitkan Surat Perintah pemeriksaan . kepada Pejabat /pembentukan Tim

2

3. Melakukan pemanggilan kepada pegawai yang diindikasikan melakukan pelanggaran melalui surat panggilan resmi 4. Meneliti/menyiapkan kelengkapan berkas adanya indikasi pelanggaran disiplin PNS sebagai bahan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil 5. Melakukan klarifikasi permasalahan dengan didampingi seorang sekretaris/notulen 6. Melakukan pemeriksaan terhadap adanya indikasi pelanggaran disiplin PNS bersama tim yang telah dibentuk Pimpinan satker, sesuai dengan delegasi kewenangannya (PP No. 53 Tahun 2010). 7. Menggali/menentukan masalah pelanggaran disiplin PNS dan menghubungkannya dengan peraturanperaturan displin pegawai, sebagai bahan pemeriksaan 8. Mempersiapkan berkasberkas hasil pemeriksaan sebagai bahan laporan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961 N o

3 .

4

5

Aktifitas 9. Menerima laporan hasil pemeriksaan Pejabat yang ditunjuk/tim yang dibentuk 10. Menelaah hasil pemeriksaan Pejabat/Tim 11. Memberikan tindakan sesuai dengan kewenangan dari hasil telaah laporan/rekomendasi pejabat pemeriksa/tim pemeriksa, selanjutnya diarsipkan. 12. Mengarsipkan hasil pemeriksaan dan SK Pimpinan 13. Melakukan pemantauan secara terus menerus serta mengevaluasi atas pelanggaran kedisiplinan pegawai dan melaporkan kepada pimpinan

Ketua/Wakil Ketua

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pelaksana Pejabat Kaur Struktural/Tim Kepegawaian



Waktu

Output

BAP

10 menit

Teguran lisan atau tertulis dan pembinaan

BAP dan SK Tim Pemeriksaan

25 Menit

Tindakan Indisipliner

Laporan pengawasan

30 menit

Tindakan Indisipliner

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN FILE PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan File Pegawai Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

1 .

3

Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : File Pegawai

Pelaksana Aktifitas 1. Meneliti dan melakukan verifikasi terhadap berkas baru dengan terlebih dahulu ke dalam Aplikasi SIMPEG 2. Menyimpan surat/arsip baru untuk disimpan di file/kumpulan arsip sesuai dengan disposisi atasan setelah crosscek dengan Aplikasi SIMPEG 3. Berperan aktif dalam melengkapi file/latomap kepegawaian

4. Menata terhadap keutuhan susunan file dan latomap kepegawaian 5. Menjaga dari kerusakan dan kehilangan serta atas peminjaman 6. Menata terhadap file dan latomap kepegawaian sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penggunaan 7. Memberikan pelayanan terhadap pegawai yang memerlukan informasi data tentang file atau latomap kepegawaian 8. Melakukan inventarisasi terhadap isi dan susunan file sesuai dengan daftar isi file 9. Mencatat data-data yang tidak terdapat dalam file

2

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1

10. Monitoring kegiatan penyelenggaraan pengelolaan file pegawai

11. Melakukan control dan evaluasi atas penanganan file pegawai.

Pengelola data dan informasi kepegawaian

Kaur Kepegawaian



Waktu

Output

Surat-surat terkait dan Aplikasi SIMPEG

20 menit

File Pegawai

File Pegawai

30 menit

Kecocokan data

File/arsip pegawai

20 menit

Validasi data pegawai

File/arsip pegawai

20 menit

Validasi data pegawai

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN KARIS DAN KARSU PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS 3. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 6. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Karis dan Karsu Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

1

2

Aktifitas 1. Membuat catatan masingmasing data Karpeg, KARIS/KARSU dan Askes serta PMK dalam buku induk kepegawaian/Aplikasi SIMPEG 2. Melakukan inventarisasi pegawai yang belum mempunyai Karpeg, Karis, Karsu dan Askes serta PMK 3. Meneliti kelengkapan / meminta kelengkapan yang kurang atas usulan Karpeg, Karis, Karsu dan Askes serta PMK 4. Membuat surat usul permohonan penerbitan Karpeg, Karis, Karsu dan Askes serta PMK selanjutnya dibuat secara hirarki 5. Menerima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf.

Pengelola Adm Kepeg.

Kaur Kepeg.

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Karis dan Karsu


Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

SK PNS, Buku Nikah

20 menit

Usulan KARIS KARSU ASKES


10 menit

Konsep Usulan

3

6. Menrima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf


10 menit

Konsep Usulan

4

7. Menerima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf


10 menit

Konsep Usulan

5

8. Menerima usulan permohonan dan menandatanganinya 9. Menyerahkan kepada pengelola untuk dikirim.

Nomor SOP


Aktifitas

10. Mengirimkan surat usulan permohonan ke BKN/PT Askes melalui PTA 11. Mencatat usulan yang telah terbit pada buku Induk Kepegawaian/Aplikasi SIMPEG mengenai data Karpeg, KARIS/KARSU dan Asekes 12. Mendistribusikan sesuai dengan ketentuan 6 13. Membuat data statistic atas pegawai yang telah mempunyai Karpeg. KARIS, KARSU, Askes dan PMK. 14. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan urusan Karpeg, KARIS/KARSU, Askes dan PMK. 15.Monitoring penyelenggaraan usul Karis, Karsu dan PMK 7 pegawai.

8

16.Melakukan control dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan Karpeg, KARIS/KARSU, Askes dan PMK

Pengelola Adm Kepeg.

Kaur Kepeg.

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba


Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

Surat Pengantar

10 menit

KARIS, KARSU, ASKES

Data Pegawai

25 menit

Terbit KARIS, KARSU, ASKES

Kesesuaian data Pegawai

20 menit

Laporan Pengawasan

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN KGB PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS 3. UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 6. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan KGB Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

1

2

3

4

5

6

7

8

Aktifitas 1. Mempersiapkan arsip/bahan-bahan yang diperlukan (KGB tahun sebelumnya/SK pangkat terakhir) 2. Meneliti/mengonsep/memb uat KGB, impasing gaji/tunjangan/ralat terhadap panggajian 3. Menerima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf 4. Menerima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf 5. Menerima konsep usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf 6. Menerima usulan permohonan dan menandatangani kecuali untuk jabatan Ketua 7. Mendistribusikan SK yang telah selesai sesuai dengan ketentuan 8. Mencatat dan mengendalikan seluruh perubahan data dimaksud 9. Membuat data statistic atas pegawai yang akan mendapatkan KGB/impasing/KP4 perperiode 10. Melakukan monitoring untuk SK KGB/Impasing pegawai serta Ketua dari PTA 11. Melakukan control dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan KGB

Pengelola Adm. Kepeg.

Kaur Kepeg.

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : KGB


Mutu Baku Ketua

Pengawas Bidang


Waktu

Output

SK

20 menit

Konsep SK, KGB, Impasing

Konsep Usulan KGB, Impasing

10 menit

Fixed KGB


10 menit

Fixed KGB


10 menit

Fixed KGB

Fixed KGB

10 menit

Fixed KGB

SK KGB, Impasing

25 menit

File SK KGB

SK KGB, Impasing

25 menit

File SK KGB

Kesesuaian antara KGB dan jumlah penggajian

25 menit

Laporan Pengawasan


Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP TATA NASKAH PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Tata Naskah Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

Aktifitas

Kaur Kepeg.

Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Tata Naskah


Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

SK

20 menit

Pelantikan

4. Menerima konsep Usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf

Konsep Pelantikan SPMT, SPMJ

20 menit

SPMT,SPM J

5. Menerima konsep Usulan permohonan dan memberikan koreksi serta memberikan paraf 6. Menerima konsep dan memberikan koreksi serta memberikan paraf dan menyerahkan pada pengelola untuk diketik rapih. 7. Mencatat dan mengendalikan data dimaksud 8. Mengonsep dan mengetik jadi tata naskah dan menyerahkan pada Ketua melalui Panitera/Sekretaris untuk ditandatangani 9. Menerima dan menandatangani kecuali untuk jabatan Ketua 10. Mendistribusikan SPMT/SPMJ sesuai dengan ketentuan 11. Menyiapkan tata naskah yang telah jadi pada map khusus yang telah disediakan 12. Menyempurnakan penandatangan tata naskah 13. Mendistribusikan tata naskah yang telah selesai ditandatangani sesuai dengan ketentuan 14. Melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan tata naskah. 15. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan tata naskah


20 menit

SPMT,SPM J


20 menit

SPMT,SPM J


20 menit

SPMT,SPM J

SPMT,SPMJ

10 menit

SPMT,SPM J

SPMT,SPMJ

10 menit

SPMT,SPM J

SPMT,SPMJ

10 menit

File

Kesesuaian data

10 menit

Laporan Pengawasa n

Ketua

Pengawas Bidang

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mempersiapkan bahan (SK pelantikan dan SK Jabatan 2. Meneliti/mengonsep/membua t SPMT dan SPMJ awal tahun 3. Menyiapkan bahan-bahan, terdiri atas surat keputusan dan file ybs


Kualifikasi Pelaksana 1. S.1

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENGHIMPUNAN ATURAN KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penghimpunan Aturan Kepegawaian Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Peraturan Kepegawaian

Pelaksana No

1

2

3

Aktifitas 1. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh peraturan perundangundangan bidang kepegawaian termasuk Surat Edaran 2. Membuat catalog terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yaitu yang meliputi daftar bukubuku dan daftar berdasarkan materi. 3. Melakukan penjilidan terhadap peraturan perundang-undangan yang belum dijilid dan membuat daftar isinya 4. Menyimpan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang diatur secara sistematis. 5. Melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan penghimpunan aturanaturan kepegawaian 6. Melakukan control dan evaluasi terhadap perhimpunan aturan kepegawaian


Kaur Kepegawaian



Waktu

Output

Peraturan perundangundangan, surat edaran

20 menit

Himpunan aturan kepegawaian

Himpunan aturan kepegawaian

20 menit

Buku pedoman

Kesesuaian aturan yang berlaku

20 menit

Laporan pengawasan

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN DP3 PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5.

6.

UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: Buku I dan Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Penilaian pekerjaan pegawai

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan DP3 Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

No

Aktifitas

1

1. Membuat penjadwalan atas penyelesaian seluruh rangkaian kegiatan pembuatan/penerbitan DP3 2. Mempersiapkan arsip DP3 tahun sebelumnya dan blangko penilaian (kecuali Wakil dan Ketua PA) 3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pejabat penilai termasuk meminta bahan/nilai atas pegawai yang menjadi wewenang penilaiannya.

2

3

4

5

6

4. Menerima bahan-bahan DP3 5. Meneliti catatan penilaian bawahannya 6. Membuat penilaian terhadap bawahannya 7. Meneliti konsep DP3 sebelum dan sesudah dilakukan pengetikan 8. Menerima konsep penilaian dari atasan langsung untuk diketik rapih. 9. Menyelesaikan penandatanganan DP3 yang telah ditik jadi untuk ditandatangani pegawai yang dinilai, atasan yang dinilai dan atasan penilai kemudian dicap dinas serta disampaikan ke PTA selaku Atasan Pejabat Langsung selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari (khusus untuk jabatan Hakim dan Panitera Sekretaris) 10. Menandatangani DP3 yang telah ditandatangan Pejabat Penilai dan Pegawai ybs. 11. Mendistribusikan DP3 kepada pegawai yang dinilai dan diarsipkan 12. Mencatat dan mengendalikan seluruh data penilai 13. Melakukan control dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan DP3


Pelaksana Pejabat Atasan Atasan Pejabat Langsung Penilai



Waktu

Output

Blangko DP3

20 menit

Penilaian Pekerjaan Pegawai

Data DP3 tahun sebelumnya

20 menit

Konsep DP3

Fixed DP3

20 menit

File DP3

Fixed DP3

10 menit

File DP3

File DP3

20 menit

Pengarsipan

Kesesuaian penilaian pekerjaan pegawai

20 menit

Laporan pengawasan


Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN DIKLAT, UJIAN DINAS, UPKP PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Diklat, Ujian Dinas, UPKP Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir N o

1

2

Aktifitas 1. Melakukan inventarisasi terhadap data perorangan pegawai dalam Buku Induk Pegawai dan Aplikasi SIMPEG 2. Melengkapi/mengisi data yang belum lengkap ke dalam Aplikasi dan kemudian melalui file masing-masing. 3. Mencatat setiap perubahan baru atas masing-masing pegawai ke dalam buku induk Pegawai/Aplikasi SIMPEG 4. Melakukan verifikasi dan validasi data 5. Melakukan uploading data per dua bulan/setiap ada perubahan data 6. Mengirimkan data base pegawai yang telah diverifikasi ke PTA dan ke ditjen Badilag 7. Membuat daftar khusus peabat strktural dan fungsional 8. Mencatat setiap perubahan data pejabat structural/fungsional 9. Membuat daftar data masing-masing 10. Mencatat setiap perubahan data yang ada dan tersedia 11. Melakukan entri data pada Aplikasi (pada SIMPEG) yang meliputi : a. Data umum kepegawaian (form A.1 s.d. A.9 dan profil pegawai) b. Data untuk perencanaan kepegawaian (form B.1 s.d. B2) c. Data untuk keperluan pembinaan dan pengembangan pegawai (form C.1 s.d. C4) d. Data untuk pelayanan mutasi kepegawaian (form D.1 s.d. D.8) e. Membuat laporan data dan informasi kepegawaian PA.Masamba untuk dikirimkan ke PTA, Ditjen Badilag dan Sekretaris MA RI (Biro Kepegawaian) f. Mengolah laporan data dan informasi kepegawaian dan melakukan koordinasi dengan pegawai lain dalam pengolahan dimaksud g. Menerima, memeriksa dan menelaah laporan bidang kepegawaian yang diminta h. Membuat/mengisi seluruh data sesuai dengan yang diminta berdasarkan data-data yang akurat i. Mendistribusikan laporan dan menyimpan arsipnya

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Diklat, Ujian DinaS dan UPKP

Pelaksana Pengelola Data & Informasi Kaur Kepegawaian Kepeg.



Waktu

Output

Data Pegawai

30 menit

Verifikasi data pegawai

Data Pegawai

30 menit


Nomor SOP


Aktifitas

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pelaksana Pengelola Data & Informasi Kaur Kepegawaian Kepeg.



Waktu

Output

Data pegawai

20 menit

Informasi visual pegawai


20 menit

Visual data pegawai

Kesesuaian data yang telah verified

20 menit

Laporan pengawasan

12. Mempersiapkan bahan-bahan yang meliputi papan visual dan jenis data masing-masing

3 13. Menulis data ke dalam papan visual 14. Khusus mengenai papan visual data monografi jabatan setiap ada perubahan data langsung disesuaikan

4

15. Melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan VERIFIKASI DATA pada Buku Induk Pegawai dan Aplikasi SIMPEG /SIKEP srta Papan Visual

5

16. Melakukan control dan evaluasi terhadap pelaksanaan buku induk dan aplikasi kepegawaian

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP USULAN JABATAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. UU Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 5. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Usulan Jabatan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

N o

1

2

3

4

Aktifitas

1. Mempersiapkan berkasberkas untuk bahan rapat Baperjakat dalam pengusulan mutasi jabatan 2. Pelaksanaan Rapat Baperjakat 3. Menindaklanjuti hasil sidang Baperjakat yaitu yang meliputi usulan jabatan atau membuat surat rekomendasi Baperjakat disampaikan kepada Ketua PA

4. Menerima surat usulan jabatan dari baperjakat 5. Menelaah dan melakukan koreksi atas usulan Baperjakat 6. Membuat pengantar untuk diteruskan ke Ketua PTA. 7. Mencatat usulan mutasi jabatan dalam buku khusus usul mutasi jabatan sebelum dan setelah persidangan setelah disetujui KPA 8. Meneliti berkas usulan sebagai bahan dalam pertimbangan dan melengkapi yang kurang dengan data-data terakhir seuai dengan surat edaran yag disampaikan 9. Melakukan pencatatan atas adanya mutasi/perubahan jabatan baik dalam data monografi, data kekuatan pegawai maupun data-data lainnya 10. Mendistribusikan hasil SK termasuk menyimpan untuk arsip/file 11. Mengonsep/mengetik surat persetujuan usul pindah tugas yang telah disetujui KPA untuk ditembuskan ke PTA

Kaur Kepeg/ Sekretaris Baperjakat

Kaur Kepeg

Pelaksana Pengelola pengemban Ketua gan karir kepeg

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Usulan Jabatan


Pengelola data dan informasi kepeg.


Waktu

Output

Bahan rapat baperjakat

20 menit

Rekomendasi Baperjakat

Rekomendasi Baperjakat

10 menit

Surat pengantar usulan

Arsip usulan jabatan

10 menit

Berkas usulan jabatan

Berkas usulan jabatan

20 menit

Surat Keputusan

Nomor SOP



5

6

7

Aktifitas

12. Menerima SK Jabatan baru untuk diarsipkan dan dilakukan entry pada aplikasi 13. Melakukan monitoring terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan mutasi jabatan pegawai 14. Melakukan control dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan usulan jabatan

Kaur Kepeg/ Sekretaris Baperjakat

Kaur Kepeg

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pelaksana Pengelola pengemban Ketua gan karir kepeg


Pengelola data dan informasi kepeg.


Waktu

Output

Surat keputusan

30 menit

Input data dalam aplikasi

Surat keputusan

30 menit

File SK Mutasi Jabatan

Kesesuaian hasil usulan dengan SK

10 menit

Laporan pengawasan

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011



Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP BELANJA PERSEDIAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 4. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Belanja Persediaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Belanja Persediaan

Pelaksana No

Aktifitas

Kaur Keuan gan

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

1. Membagikan form kebutuhan ATK (alat tulis kantor)keseluruh bagian 2. Merekap daftar kebutuhan seluruh urusan dan membuat rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) untuk dimintakan persetujuan 3. Melakukan order ke penyedia barang (pihak ke III) 4. Memeriksa barang sesuai order/ pesanan 5. Menginput ke dalam aplikasi persediaan 6. Mendistribusikan dan membukukan setiap ATK (alat tulis kantor) yang telah didistribusikan 7. Merestore backup aplikasi persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara)

Usulan permintaan dari masing-masing Kaur

20 menit

Persediaan barang

2

8. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor) 9. Membayar sesuai tagihan

Usulan persediaan barang

10 menit

Konsep usulan persediaan

3

10. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor)


10 menit


4

11. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya belanja ATK (alat tulis kantor)


10 menit


5

12. Menyediakan barang sesuai order/pesanan membuatkan tagihan serta bukti setoran pajak (SSP) lalu dikirim

6

13. Melakukan control dan evaluasi terhadap belanja persediaan barang

Kaur Umum

PPK

KPA

Pengawas Bidang

Pihak III

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011



Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PELAPORAN ASET BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 8. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Pelaporan aset BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Laporan Aset BMN

Pelaksana No

1

Aktifitas Input data kedalam aplikasi SIMAK BMN (Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara) berdasarkan data: a. SPM b. SP2D c. Dokumen kontrak pengadaan d. Berita Acara Serah Terima Barang (asal perolehan barang dari hibah)

Kaur Umum (Operator SIMAK BMN)

Mutu Baku Pengawas BIdang


Waktu

Output

Data pendukung aplikasi SIMAK MBN

20 menit

Data Aset BMN

2

Rekonsiliasi dengan aplikasi SAKPA (system Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) untuk mencocokkan data neraca yang terdapat di aplikasi SIMAK BMN dengan neraca di aplikasi SAKPA

BAR

60 menit

Aset BMN

3

Rekonsiliasi dengan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

BAR

20 menit

Aset BMN

4

Membuat catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaL BMN)

BAR

60 menit

Aset BMN

5

Menghimpun dan memeriksa laporan SIMAK BMN dan CaL BMN Pengadilan Agama

BAR

60 menit

Aset BMN

Laporan BMN

60 menit

Aset BMN

Kesesuaian Aset BMN dengan aplikasi

20 menit

Laporan pengawasan

6

7

Mengirim laporan SIMAK BMN (hard copy & soft copy) dan CaL BMN PTA serta Pengadilan Agama ke Koordinator Wilayah Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pelaporan aset BMN

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011



Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PEMELIHARAAN ASET BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 4. Buku I dan Buku IV Keterkaitan : 1. SOP Pemeliharaan Aset BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Pemeliharaan Aset BMN

Pelaksana No

1

2

3

Aktifitas

Melaporakan inventaris kantor (Barang Milik Negara) yang rusak 1. Memeriksa barang yang dilaporkan rusak & berusaha memperbaiki, jika tidak mampu lalu membuat usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan untuk dimintakan persetujuan 2. Setelah mendapat persetujuan, inventaris kantor (barang milik negara) dibawa ke penyedia jasa (pihak ke III) 3. Memeriksa dan mengecek inventaris kantor (barang milik negara) yang telah diperbaiki lalu diserahkan ke penanggung jawab barang tersebut 4. Membuat laporan pemeliharaan barang milik negara 5. Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan 6. Membayar sesuai tagihan

Kaur Umum

Kaur Keuangan

KPA

PPK

Pengawas Bidang

Mutu Baku Penanggu ng jawab barang ruangan

Penyedia jasa (pihak III)


Waktu

Output

Laporan data barang rusak

20 menit

Data Aset BMN

Tingkat kerusakan BMN

60 menit

Reparasi Aset BMN

Anggaran

20 menit

Reparasi Aset BMN

4

Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan

Anggaran

20 menit

Reparasi Aset BMN

5

Memeriksa usulan rencana anggaran biaya pemeliharaan

Anggaran

20 menit

Reparasi Aset BMN

kerusakan BMN

kondision al

Aset BMN

Kesesuaian anggaran dan kerusakan Aset BMN

20 menit

Laporan pengawasan

6

7

Memperbaiki, mengantar barang dan membuat tagihan serta melampirkan SSP (surat setoran pajak) Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap pemeliharaan aset BMN

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Dasar Hukum : 1. Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 3. Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Pengadaan Barang dan Jasa

Keterkaitan : 1. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir (METODE PENUNJUKAN LANGSUNG) No 1

1

2 3

4

URAIAN KEGIATAN 2 Penunjukan Organisasi Pengadaan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP)  Panitia Penerima barang dan pemeriksa barang Menentukan Paket Pekerjaan Menentukan spesifikasi Barang, Harga Perkiraan Sendiri, dan Rancanagan Kontrak  Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan)  Menyusun jadwal

5

Menetapkan Dokumen Pengadaan

6

Mengundang Calon Penyedia Jasa

7

Pemasukan Dokumen Kualifikasi

8

Evaluasi Kualifikasi

9

Aanwijzing/Penjelasan

10

Pemasukan Dokumen Penawaran

11

Evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi

12

Penetapan Pemenang

13

Pengumuman Pemenang

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

Kuasa Pengguna Anggaran

60 Menit


1 Hari

Pejabat Pembuat Komitmen

1 Hari

ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan Calon Penyedia Jasa ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan Calon Penyedia Jasa ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan dan Calon Penyedia Jasa Pejabat Pembuat Komitmen ULP (Unit Layanan Pengadaan)/Pejabat Pengadaan

KETERANGAN 5

Harga Perkiraan Sendiri, disusun 28 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen

2 Hari

1 Hari

3 Hari 5 hari 1 Hari

1 Hari

3 hari

1 hari 1 hari

Paling lambat 2 hari kerja setelah penawaran diterima

Nomor SOP

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961 No 1

URAIAN KEGIATAN 2

14

GUNNING dan Penandatangan KONTRAK

15

SPMK

16

Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan

17

Berita Acara serah terima pekerjaan

18

Berita Acara pembayaran

19

Kuitansi

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

PENANGGUNG JAWAB 3 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa

WAKTU 4

KETERANGAN 5

1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari

1 Hari

Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran

1 Hari


PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

KETERANGAN 5


60 Menit


1 Hari


1 Hari

ULP (Unit Layanan Pengadaan

2 Hari

(METODE PEMILIHAN LANGSUNG) No 1

1

2 3

4 5

URAIAN KEGIATAN 2 Penunjukan Organisasi Pengadaan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP)  Panitia Penerima barang dan pemeriksa barang Menentukan Paket Pekerjaan Menentukan spesifikasi Barang, Harga Perkiraan Sendiri, dan Rancanagan Kontrak  Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan)  Menyusun jadwal Menetapkan Dokumen Pengadaan Pengumuman

6


1 Hari


3 Hari kerja (sekurangkurangnya)

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen 7 8

Calon Penyedia Jasa Aanwijzing/Penjelasan

ULP (Unit Layanan Pengadaan)

1 Hari

Unit Layanan Pengadaan

1 hari

Pemasukan Dokumen 9 10 11 12 13 14 15 16

Pembukaan dokumen Evaluasi penawaran Evaluasi kualifikasi Pembuktian kualifikasi Berita acara hasil pelelangan Penetapan Pemenang Pengumuman Pemenang

ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen

1 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Sekurang-kurangnya di Website dan Papan Pengumuman Dimulai sejak tanggal pengumuman s/d 1 hari sebelum pemasukan Paling lambat 4 hari setelah pengumuman 1 hari setelah Aanwijzing/sekurangnya 2 hari setelah ditandatangani BA


No 1

URAIAN KEGIATAN 2

17

Sanggahan

18

Sanggahan Banding

19

GUNNING

20

SPK (Surat Perjanjian Kerja) / Kontrak

21

SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)

22

Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan

23

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

24

Berita Acara Pembayaran

25

Kuitansi

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

PENANGGUNG JAWAB 3 Calon penyedia Barang / Jasa Calon penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dan Calon Penyedia Panitia Pemeriksa Pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang / Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang / Jasa

WAKTU 4

KETERANGAN 5

5 hari

Jika ada

1 hari

6 hari setelah pengumuman

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

1 hari


1 hari


PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

KETERANGAN 5


60 Menit


1 Hari


1 Hari


2 Hari

(METODE LELANG UMUM PRAKUALIFIKASI) No 1

1

2 3

4 5

URAIAN KEGIATAN 2 Penunjukan Organisasi Pengadaan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP)  Panitia Penerima barang dan pemeriksa barang Menentukan Paket Pekerjaan Menentukan spesifikasi Barang, Harga Perkiraan Sendiri, dan Rancanagan Kontrak  Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan)  Menyusun jadwal Menetapkan Dokumen Pengadaan

6

Pengumuman

7

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi

8

Pemasukan dan Evaluasi Dokumen

9

Pembuktian Kualifikasi dan BA Kualifikasi

10

Penetapan Hasil Kualifikasi

11

Pengumuman hasil kualifikasi

12

Sanggahan

13

Undangan

14

Pengambilan Dokumen Pemilihan


1 Hari



Dimulai sejak tanggal pengumuman s/d 1 hari sebelum pemasukan Paling kurang 3 hari setelah batas ahir pengumuman

Calon Penyedia Jasa

Unit Layanan Pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan Calon Penyedia

Media Cetak, website dan Papan Pengumuman.


Disampaikan 1 hari setelah berakhirnya masa sanggah s.d. 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen


15

Aanwijzing

16

Pemasukan Dokumen Penawaran

17

Pembukaan Dokumen Sampul I (S1)

18

Evaluasi Dokumen S1

19

Pengumuman Yang Lulus S1

20

Pembukaan Dokumen Sampul 2 (S2)

21

Evaluasi S2

22

Pembuatan BA Pelelangan

23

Penetapan Pemenang

24

Pengumuman Pemenang

25

Sanggahan

26

Sanggahan Banding

27

Penunjukan Penyedia Jasa/Gunning

28

Kontrak / SPK

29

SPMK

30

SPL

31

Berita acara Pemeriksaan pekerjaan

32

Berita acara serah terima pekerjaan

33

Berita acara pembayaran

34

Kuitansi

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

ULP (Unit Layanan Pengadaan) Calon Penyedia ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) PPK dan Calon Penyedia ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pejabat Pembuat Komitmen ULP (Unit Layanan Pengadaan)

1 hari 1 hari


Berdasarkan Usul ULP

5 hari 5 hari setelah menerima jawaban sanggahan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa

Jika ada Paling lambat 6 hari kerja setelah pengumuman Selambat-lambatnya 14 hari setelah gunning

Pekerjaan konstruksi

Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran

(METODE LELANG UMUM PASCAKUALIFIKASI) No 1

1

2 3

4 5

URAIAN KEGIATAN 2 Penunjukan Organisasi Pengadaan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP)  Panitia Penerima barang dan pemeriksa barang Menentukan Paket Pekerjaan Menentukan spesifikasi Barang, Harga Perkiraan Sendiri, dan Rancanagan Kontrak  Menyusun Rencana Pemilihan (Rapat Persiapan)  Menyusun jadwal Menetapkan Dokumen Pengadaan

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4


60 Menit


1 Hari


1 Hari


2 Hari


1 Hari

KETERANGAN 5


6

Pengumuman

7

Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan

8

Aanwijzing

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba



Calon Penyedia Jasa ULP (Unit Layanan Pengadaan

1 hari

Pemasukan Dokumen ULP (Unit Layanan Pengadaan)

9

10 11

Pembukaan Dokumen Evaluasi Penawaran

12

Evaluasi Kualifikasi

13

Pembuktian Kualifikasi

14

Pembuatan BA hasil Pelelangan

15

Penetapan Pemenang

16

Pengumuman Pemenang

17

Sanggahan

18

Sanggahan banding

19

Penunjukan Penyedia Jasa/Gunning

20

Kontrak / SPK

21

SPMK

22

SPL

23

Berita acara Pemeriksaan pekerjaan

24

Berita acara serah terima pekerjaan

25

Berita acara pembayaran

26

Kuitansi

ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan ULP (Unit Layanan Pengadaan Peserta pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peserta pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa

Dimulai sejak tanggal pengumuman s/d 1 hari sebelum pemasukan Paling lambat 4 hari setelah pengumuman Minimal 1 hari setelah penjelasan, batas waktu sekurangnya 2 hari setelah penjelasan

1 hari 2 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 5 hari

5 hari setelah pengumuman

5 Hari

Bila ada, setelah ada jawaban sanggahan 6 hari setelah pengumuman bila tidak ada sanggahan Paling lambat 14 hari setelah gunning

1 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Pekerjaan konstruksi

1 hari 1 hari

1 hari


1 hari


Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 3. Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Penghapusan BMN

Keterkaitan : 1. SOP Penghapusan BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir (METODE PENUNJUKAN LANGSUNG )

No 1 1 2

3

4

URAIAN KEGIATAN 2 Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Melakukan penelitian terhadap Barang Milik Negara yang akan di hapus kemudian dibuatkan Berita Acara Melakukan penilaian dan menentukan harga limit Barang Milik Negara yang akan dihapus dengan berkirim surat ke pihak/instansi terkait, yaitu :  Meubelair/peralatan kantor berdasarkan harga survey pasar setempat  Bangunan Gedung Kantor Pemerintah oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)  Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Membuat dan mengirim surat balasan tentang penilaian harga limit Barang Milik Negara yang akan di hapus

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

Kuasa Pengguna Barang

60 Menit

Panitia Penghapusan Barang MIlik Negara

180 menit

Panitia Penghapusan Barang MIlik Negara

60 menit

Pihak/instansi terkait

7 hari

5

Membuat dan mengirim surat usulan persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Panitia penghapusan Barang MIlik Negara

30 menit

6

Menerbitkan surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara

KPKNL (Kantor Pelayanan KEkayaan Negara dan Lelang

7 Hari

7

Membuat dan mengirim surat usulan penghapusan Barang Milik Negara ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Panitia Penghapusan Barang Milik Negara

30 menit

KETERANGAN 5

Lampiran : 1. Daftar Barang MIlik Negara yang akan dihapus 2. KIB (Kartu Inventaris BArang) 3. Laporan Kondisi Barang 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang MIlik Negara yang akan dihapus

Lampiran : 1. Daftar Barang MIlik Negara yang akan dihapus 2. KIB (Kartu Inventaris BArang) 3. Laporan Kondisi Barang 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang MIlik Negara yang akan dihapus 5. Surat PErsetujuan penghapusan barang milik Negara

PENGADILAN AGAMA MASAMBA Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961 8

Menerbitkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara

9

Membuat surat tentang permohonan jadwal lelang ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

10

Menerbitkan surat tentang jadwal lelang

11

Melaksanakan lelang

12

13

14

15

Setelah pelaksanaan lelang terbit sebagai berikut :  Rincian uang hasil lelang  Rincian pengeluaran uang pembayaran lelang kepada yang berhak Menyetorkan bea lelang penjual dan hasil bersih lelang ke kas Negara menggunakan SSBP melalui KPKNL Membuat dan menyerahkan :  Tanda terima uag pembayaran lelang  Bukti surat setoran bukan pajak  Kwitansi hasil bersih lelang  Laporan realisasi pelaksanaan lelang  Risalah lelang

Membuat dan mengirimkan surat hasil pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA-RI

Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Kepala Badan Urusan Adminitrasi Mahkamah Agung RI

1 bulan

Panitia Penghapusan Barang Milik Negara

30 menit

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Panitia Penghapusan BMN, KPKNL dan Pihak yang ikut lelang

7 hari

60 menit

KPKNL

3 hari

Pemenang Lelang

60 menit

KPKNL

3 hari

Panitia Penghapusan BMN

30 menit

Lampiran : 1. Daftar Barang MIlik Negara yang akan dihapus 2. KIB (Kartu Inventaris Barang) 3. Laporan Kondisi Barang 4. Surat penilaian/taksiran harga Barang MIlik Negara yang akan dihapus 5. Surat Persetujuan penghapusan Barang Milik Negara 6. Tanda terima uang pembayaran lelang 7. Bukti surat setoran Bukan Pajak 8. Kwitansi hasil bersih lelang 9. Laporan realisasi pelaksanaan lelang 10. Risalah lelang



Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Dasar Hukum : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan: 2. Buku IV

Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Peminjaman Buku Perpustakaan

Keterkaitan : 1. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir No 1

1

URAIAN KEGIATAN 2 Melapor kepada petugas perpustakaan dengan membawa buku yang akan dipinjam

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

Peminjam

15 Menit

Petugas perpustakaan

15 menit

Mencatat buku yang akan dipinjam 2

kedalam daftar buku peminjam

KETERANGAN 5

Pencatatan berdasarkan : judul buku, pengarang dan jatuh tempo peminjaman

Setelah jatuh tempo, peminjam buku mengembalikan buku tersebut dan apabila 3

ingin diperpanjang segera lapor ke

Peminjam

15 menit

Petugas perpustakaan

5 menit

petugas perpustakaan untuk dicatat ulang

Menyimpan kembali buku yang telah dikembalikan dari peminjam sesuai 4

dengan klasifikasi penempatan dalam lemari buku

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011



Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN SURAT KELUAR PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Surat Keluar

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Surat Keluar Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir No 1 1

2

3

4

5

URAIAN KEGIATAN 2 Membuat konsep surat kemudian dimintakan persetujuan

Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan) Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan) Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan) Memeriksa konsep surat (Maksud isi surat, tata bahasa surat dan format tulisan)

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

KETERANGAN 5

30 menit

Tiap 1 surat

Kaur/Panmud

15 menit

Sesuai perihal surat

Wasek / Wapan

15 menit

Panitera / Sekretaris

15 menit

Ketua

15 menit

Kaur Umum

5 menit

Pengolah data (pelaksana/staf)

Setelah disetujui dan ditandatangani lalu diberi nomor surat dan distempel dibuat 6

rangkap 3 (1 dikirim, 1 buat arsip si pembuat surat, 1 untuk arsip bag. Umum diarsip sesuai klasifikasi surat)



Nomor SOP

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan

2011

Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN SURAT MASUK PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Surat Masuk

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir No 1

URAIAN KEGIATAN 2 Menerima surat masuk

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

KETERANGAN 5

Kaur Umum

5 menit

Tiap 1 surat

Wakil Sekretaris

5 menit


15 menit

Ketua

15 menit


5 menit

1. Mencatat kedalam buku surat masuk 1

2. Menulis surat masuk ke buku disposisi 3. Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Wakil Sekretaris

2

Memeriksa surat masuk untuk diteruskan ke Panitera / Sekretaris Melakukan telaah surat : 1. Jika perlu petunjuk Ketua Surat akan diteruskan kepada Ketua atau

3

2. Jika cukup sampai Panitera/Sekretaris, kemudian di disposisi ke Wakil Sekretaris atau Wakil Panitera (Sesuai perihal surat

4

Melakukan telaah surat kemudian di disposisi ke Panitera Sekretaris Disposisi dari Ketua diteruskan ke Wakil

5

Sekretaris atau Wakil Panitera (Sesuai perihal surat) Wakil Sekretaris / Wakil Panitera

6

mendisposisi ke pelaksana sesuai perihal surat

7

8

Pelaksana (pengolah data) menindak lanjuti surat tersebut Setelah ditindak lanjuti, surat dikembalikan ke bagian umum.

Wakil Sekretaris / Wakil Panitera Pelaksana (para Kaur/Panmud) Kaur Umum

5 menit

30 menit

5 menit

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN KEUANGAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : Penanganan Keuangan

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan Keuangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

No

JABATAN

1

2

URAIAN KEGIATAN 3 1. Memeriksa keabsahan setiap bukti/kwitansi 2. Memeriksa kebenaran & kelengkapan dokumen pengadaan barang / jasa 3. Memeriksa serta menandatangani surat permintaan pembayaran

KAUR KEUANGAN / 1

PENGUJI SPP & PENANDATANGAN SPM

4. Menandatangani SPM (surat perintah membayar) 5. Memeriksa buku kas Umum & buku bantu sebelum ditutup 6. Memeriksa laporan rekonsiliasi 7. Memeriksa laporan realiasasi anggaran manual (bulan, triwulan & semester 8. Memeriksa catatan atas laporan keuangan semester dan tahunan 9. Melakukan evaluasi kegiatan harian

MAKSIMAL WAKTU UNTUK PENYELESAIAN PEKERJAAN 4 5 menit/bukti (kwitansi) 60 menit

15 menit

KETERANGAN 5 Setiap bulan Paling lambat tanggal 3 setiap bulan Paling lambat tanggal 3 setiap bulan

1 menit

Paling lambat tgl 10

30 menit

Juli semester 1 & 10

10 menit

Januari laporan tahunan

10 menit

Tiap hari

30 menit Pukul 16.00

1. Pencairan uang muka kerja  Membuat SPP (surat permintaan

5 menit

Sekali dalam setahun

5 menit


5 menit


pembayaran) 2

BENDAHARA PENGELUARAN

 Membuat surat pernyataan tentang pengguna uang persediaan  Membuat SPM (surat perintah membayar) uang muka kerja

Nomor SOP



2.

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pembagian gaji 

Membuat rincian gaji pegawai

15 menit

untuk dikirim ke bank 

Membuat slip gaji



Minta tanda tangan tanda terima gaji

3.

30 menit 30

menit

Pencairan & pembagian uang makan 

Membuat SPP (surat permintaan

5 menit

pembayaran 

Mebuat daftar uang makan (atas dasar absen pegawai)



10 menit

Membuat SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab

5 menit

mutlak) 

Membuat SPM (Surat perintah membayar)

4.

5

menit

Pembukuan & penatausahaan pertanggung jawaban 

Melakukan pembayaran atas

3 menit/transaksi

persetujuan kuasa pengguna anggaran 

Melakukan pencatatan setiap terjadi trasaksi pada buku Kas Umum & buku bantu (buku bantu uang persediaan, buku bantu kredit

3 menit

per MAK buku bantu pajak, buku bantu bank dan register SPM (surat perintah membayar 

Membuat SSP (surat setoran pajak) jika ada pengeluaran yang

10 menit / transaksi

dikenakan pajak 

Melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas atas dasar surat surat tugas dari pimpinan dengan menyiapkan form biaya perjalanan

15 menit

dinas, kwitansi, SPPD, rincian SPPD & surat pengeluaran riil atas transportasi bila diperlukan) 

Mengarsip setiap bkti/kwitansi atas pengeluaran anggaran

3 menit / bukti (kwitansi)

3 menit/transaksi

Nomor SOP


Jalan Simpurusiang No. Masamba 92961 5.

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pengajuan ganti uang persediaan 

Membuat SPP (Surat Permintaan

3 menit

pembayaran) 

Membuat SPTB (Surat pernyataan Tanggung jawab Belanja)



Membuat SPM (Surat Perintah Membayar)

6.

Pengajuan belanja modal 

Membuat ringkasan kontrak



Membuat SPTB (Surat pernyataan Tanggung jawab Belanja)



SSP (Surat Setoran Pajak) & faktur pajak



Membuat SPM (Surat perintah membayar)

7.

melaporkan kegiatan / pekerjaan harian

1.

Mencatat setiap penerimaan dalam Buku Kas Penerimaan

2.

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

3.

Melakukan setoran ke Kas Negara lewat BANK yang ditunjuk / kantor pos

3

BENDAHARA

4.

PENERIMA

2 menit / transaksi

5 menit

15 menit

15 menit

10 menit

10 menit

Pukul 16.00

Setiap hari

3 menit

pertransaksi

3 menit relativ

Pertransaksi relative

1 menit

Menyerahkan SSBP kepada operator aplikasi SAKPA (Sistem Akuntansi

15 menit

Biro Keuangan

15 menit

Biro Keuangan

30 menit

Biro Keuangan

Pukul 16.00

Setiap hari

Kuasa Pengguna Anggaran) 5.

Membuat laporan PNBP

6.

Membuat rekapitulasi laporan PNBP (bulan & triwulan)

7.

Melaporkan kegiatan /pekerjaan harian

Penyusun anggaran : 1.

Merekap inventarisir kebutuhan seluruh

2 jam

sub bagian 2.

Membuat data dukung usulan anggaran (RKA-KL)

3.

16 jam

Menginput usulan anggaran ke dalam aplikasi RKA-KL

3 jam

(TOR, RAB & Price list)

Nomor SOP



W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Pembuat Laporan Keuangan : 1.

Laporan Rekonsiliasi 

Menginput SPM & SP2D kedalam

2 menit

Satu berkas (SPM & SP2D

aplikasi SAKPA 

Menginput SSBP (surat setoran bukan pajak)

PENYUSUN 4



ANGGARAN &

Menginput SSPB (surat setoran pengembalian belanja)

PEMBUAT LAPORAN



KEUANGAN

3 menit

3 menit

pertransaksi Pertransaksi ( jarang terjadi)

Mencetak dan membundel laporan realisasi anggaran belanja, pengembalian belanja, pendapatan

5 menit

Satu laporan

4 jam

Semester I & tahunan

dan pengembalian pendapatan

2.

Catatan atas Laporan Keuangan

3.

Laporan realisasi Anggaran manual (bulanan, triwulan, semester)

1.

Membuat

SPP

(surat

permintaan

pembayaran) 2.

30 menit

5 menit

Membuat daftar gaji dengan menggunakan aplikasi GPP (gaji pokok

5 menit

pegawai) 3.

Merubah data pegawai setiap ada perubahan (berdasarkan SK & KP4)

4. 5

PEMBUAT DAFTAR GAJI

Menyiapkan data dukung daftar gaji (apabila ada perubahan SK)

5.

Membuat SPM (surat perintah membayar)

6.

5 menit

5 menit

5 menit

Selain pengajuan gaji induk harus disertakan SPTJM (Surat pernyataan

5 menit

tanggung jawab mutlak) 7.

Membuat SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran) apabila ada pegawai yang pindah/berhenti (beserta data dukung)

15 menit

Satu laporan paling lambat tanggal 5

Nomor SOP


W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011



Tanggal Revisi

2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

SOP PENANGANAN TGR BMN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


Kualifikasi Pelaksana 1. S.1 Peralatan Perlengkapan : Komputer, peraturan-peraturan terkait dan hasil keputusan rapat Pencatatan dan pendataan : TGR BMN

Keterkaitan : 1. SOP Penanganan TGR BMN Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir No 1 1

2

3

4

URAIAN KEGIATAN 2 melapor/pengaduan ke Polisi tentang kehilangan Melakukan olah TKP lalu dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Penunjukan Tim Pemeriksa Barang Milik Negara yang hilang Melakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan

PENANGGUNG JAWAB 3

WAKTU 4

KETERANGAN 5

Pihak yang kehilangan

60 menit

Tiap 1 surat

Polisi

1 hari

Kuasa Penggunaan Barang

60 menit

Tim Pemeriksa

60 menit

Tim Pemeriksa

30 menit

Menentukan harga limit BMN yang hilang, berdasarkan :  Harga perolehan BMN 5

 Jika nilai barang milik Negara tersebut berdasarkan harga taksiran, maka perlu minta penetapan nilai harga jual dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Membuat dan mengirim surat balasan

6

tentang penilaian harga jual Barang Milik Negara yang akan dihapus

DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan

3 hari

dan Aset Daerah) Lampiran : 1. Daftar Barang Milik Negara yang hilang 2. STNK dan BPKB 3. Surat Tanda Penerimaan

Membuat laporan kehilangan ke Badan 7

Pengawasan Mahkamah Agung RI paling lambat 7 hari setelah kejadian

Tim Pemeriksa

30 menit

Laporan/Pengaduan dari Kepolisian 4. KIB (Kartu Inventaris Barang) 5. Surat penilaian harga jual Barang Milik Negara dari DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Nomor SOP



8

Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan Terbit Surat Pemberitahuan Ganti Rugi

9

(SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

W20-A24/421/OT.01.3/IV/2011


2014

Disahkan Oleh

KPA Masamba

Tim pemeriksa Badan Pengawas MA-RI Sekretaris Mahkamah Agung RI

7 hari

1 bulan

Setelah terbit Surat Pemberitahuan Ganti

Paling lambat 14 hari sejak terbit

Rugi (SPGR) dari Sekretaris Mahkamah 10

Agung Republik Indonesia pihak yang menghilangkan bisa mengajukan

Pihak yang menghilangkan

Surat Pemberitahuan Ganti Rugi 7 hari

Indonesia

melampirkan bukti-bukti yang cukup Mekanisme penggantian kerugian Negara: 1. Apabila dibayar secara keseluruhan dan tunai disetor ke kas Negara menggunakan SSBP (surat setoran bukan pajak) dengan menggunakan akun MAP 423922 Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara, bukti setor dikirim ke Kepala Badan Urusan Administrasi Cq. Kepala Biro Keuangan MA-RI; 2. Jika pembayarannya diangsur harus menyerahkan:  SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)  Membuat surat kuasa pemotongan gaji dengan jangka waktu dan besaran angsuran setiap bulan  Pembayaran angsuran dilakukan melalui SPM (surat perintah membayar) oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan akun MAP 423922 pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara  Fotocopy pembayaran angssuran melalui SPM (surat perintah membayar) dikirm setiap bulan ke Kepala Biro Keuangan MA-RI Cq Kepala Bagian Verifikasi dan TGR

(SPGR) dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik

keberatan/keringanan dengan

11

Tiap 1 surat

Pihak yang menghilangkan

1 bulan

2011 Tanggal Pembuatan 2011 SOP PEMBUATAN JOB DESCRIPTION PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Recommend Documents