Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

SUB BAGIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM 1. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah KETERKAITAN

PERINGATAN 1. Apabila ada keterlambatan penyusunan laporan keuangan maka akan mengakibatkan kurangnya informasi yg digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja yg sedang berjalan, melakukan budgeting dan control internal. Jika informasi Lap. Keuangan yg diberikan akurat, maka keputusan dapat diambil dgn jernih berdasarkan data-data yg dimiliki.

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Penyusunan Laporan Keuangan

KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Memahami tentang proses penyusunan laporan keuangan 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. Data-data pendukung 2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 3. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. Disimpan secara elektronik / manual

Hal : 1 / 23

No

Kegiatan

1.

JFU mengumpulkan data dan berkas Aset Lancar berupa Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu, berkas persediaan, dan piutang retribusi.

2

JFU mengumpulkan data dan berkas Aset Lainnya berupa belanja modal Aset Tak Berwujud JFU memverifikasi BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik sisa uang persediaan.

3

4

JFU merekonsiliasi BKU dgn SPJ Pengeluaran per Kegiatan SIMDA, serta merekonsiliasi BKU terhadap BAP Kas, Reg. Penutupan Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik

5

JFU memverifikasi nilai akhir BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik

6

JFU membuat rekap Nilai Kas, nilai Persediaan dan nilai belanja dibayar dimuka ke dalam Aset Lancar

7

JFU merekonsiliasi data belanja modal yg termasuk dalam Aset Lainnya berupa Aset

JFU/ Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Kasubbag Sekretaris Kepala Badan

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

BKU, Reg. Penutupan Kas, BAP kas, Rek. Koran, Bukti Setor Balik, berkas persediaan, dan piutang retribusi Data dan berkas belanja modal yg termasuk dalam Aset Tetap Lainnya BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik sisa uang persediaan.

6 Hari

SPJ Pengeluaran per Kegiatan SIMDA dan BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik yg telah diverifikasi BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik yg tlh direkonsiliasi Membuat rekap Nilai Kas, nilai Persediaan dan nilai belanja dibayar di muka kedalam Aset Lancar data belanja modal yg termasuk dlm Aset ainnya

2 Hari

3 Hari

3 Hari

1 Hari

1 Hari

2 Hari

Output

BKU, Reg. Penutupan Kas, BAP kas, Rek. Koran, Bukti Setor Balik, berkas persediaan, dan piutang retribusi Data dan berkas belanja modal yg termasuk dalam Aset Tetap Lainnya BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik sisa uang persediaan.yg telah diverifikasi BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik yg telah direkonsiliasi BKU, Buku Pajak, Reg. Penutupan Kas, BAP Kas, Rek. Koran, dan Bukti Setor Balik yg telah diverifikasi Nilai Aset Lancar

data belanja modal yg termasuk dalam Aset Hal : 2 / 23

Kete rangan

No

Kegiatan

JFU/ Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Kasubbag Sekretaris Kepala Badan

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

Tak Berwujud dgn Rekap Pengeluaran per Rincian Objek JFU mengolah data-data yg berkenaan dgn utang kepada pihak ketiga menjadi Daftar Utang

dan Rekap Pengeluaran Per Rincian Objek SIMDA data-data yg berkenaan 1 Hari dgn utang kepada pihak ketiga

Lainnya yg telah direkonsiliasi Daftar Utang

Kasubbag memverifikasi neraca beserta kelengkapannya (berkas Kas di Bendahara Pengeluaran, rekap sisa persediaan, Daftar Belanja dibyr dimuka, Daftar Inventaris Aset Tetap, Rekapitulasi Aset ke Neraca, Kartu Inventaris Aset Tak Berwujud, Daftar Utang, Surat Pernyataan Utang Kpd Pihak Ketiga dan), kemudian membrikan paraf apa bila telah sesuai. Sekretaris memberi paraf Neraca beserta kelengkapannya,

neraca beserta kelengkapannya, LRA KDH/WKDH dan LRA, dan CaLK, dan Pernyataan Tanggung Jawab atas Lap. Keuangan

2 Hari

neraca beserta kelengkapannya, LRA KDH/WKDH dan LRA, dan CaLK, dan Pernyataan Tanggung Jawab atas Lap. Keuangan yg telah diverifikasi

Neraca beserta kelengkapan Nya yg telah diverifikasi

1 Hari

11

Kepala Badan menandatangani Neraca beserta kelengkapannya,.

1 Hari

12

JFU melaporkan Lap. Keuangan

Neraca beserta kelengkapan nya, yg telah diparaf Sekretaris Lap. Keuangan

Neraca beserta kelengkapannya, LRA KDH/WKDH, LRA, CaLK dan Pernyataan Tanggung Jawab atas Lap. Keuangan yg telah diparaf Sekretaris Neraca beserta kelengkapannya yg ditandatangani oleh Kepala Badan Lap. Keuangan

8

9

10

1 Hari

Hal : 3 / 23

Kete rangan



SUB BAGIAN KEUANGAN

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Pengajuan Uang Persedian (UP)

DASAR HUKUM 1. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persedaan Tahun Anggaran 2014 3. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/074/HK-KS/II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Belanja Serta Ketentuan Pertanggung jawaban Belanja

KUALIFIKASI PELAKSANA 4. Memahami tentang proses pengajuan uang persedian 5. Memiliki kemampuan dalam Pengajuan Uang Persedian 6. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait Pengajuan Uang Persedian

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN 4. Data-data pendukung 5. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 6. Jaringan internet

PERINGATAN 1. Pengajuan Uang Persediaan harus mendapatkan persetujuan dari BPKAD

PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. SPD (Surat Penyediaan Dana) 2. SPP (Surat Permintaan Pembayaran)

Hal : 4 / 23

No

Kegiatan

1

SKPD menerima SK Walikota tentang besaran nilai Uang Persediaan SKPD dari BPKAD. Bendahara Pengeluaran membuat SPP UP dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Subbag i memverifikasi SPP UP jika ada revisi maka dikembalikan,jika benar dilanjutkan ke PA untuk ditandatangani Kasubag. Keuangan menerbitkan SPM. PA menandatangani SPM dan melanjutkan ke bendahara

2

3

4 5

JFU

Bend pengelu aran

Pelaksana Kasubag. Keuangan

Kepala Badan (PA)

BPKAD

Mutu Baku Kelengkapan

Waktu

Output

SK Walikota

-

-

Konsep UP

10 menit

Penanda tanganan SPP UP

Tidak

Surat Pengajuan UP

Keterangan

20 Menit

ya

Surat 10 menit SPM Pengajuan UP SPM 10 menit

pengeluaran 6

7

8

Bendahara pengeluaran menyampaikan ke BPKAD sebagai BUD untuk menerbitkan SP2D UP (Surat Perintah Pencairan Dana) JFU mengambil SP2D di BPKAD dan diserahlan ke bendahara pengeluaran untuk melakukan pencairan Bendahara pengeluaran melakukan pencairan SP2D di

SPM

10 SP2D menit

SP2D

2 Hari

SP2D,Rek Bank

30 menit Hal : 5 / 23

No

9

Kegiatan bank Kaltim dan langsung masuk ke rekening bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dan Belanja Rutin

JFU

Bend pengelu aran

Pelaksana Kasubag. Keuangan

Kepala Badan (PA)

BPKAD

Mutu Baku Kelengkapan

Uang Persediaan

Keterangan Waktu

Output

Sesuai Uang jadwal persedian

Hal : 6 / 23



SUB BAGIAN KEUANGAN

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Penerbitan SPP ( GU-LS ) dan SPM ( GU-LS )

DASAR HUKUM 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara sampai penyampaiannya. 6. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persedaan Tahun Anggaran 2014 8. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/074/HK-KS/II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Belanja Serta Ketentuan Pertanggung jawaban Belanja KETERKAITAN

KUALIFIKASI PELAKSANA 7. Memahami tentang proses Penerbitan SPP GU (Ganti Uang) 8. Memiliki kemampuan dalam Penerbitan SPP GU (Ganti Uang) 9. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait Penerbitan SPP GU (Ganti Uang)

PERINGATAN 1. Apabila tidak diterbitkan SPP GU maka uang pengganti tidak dapat

PENCATATAN DAN PENDATAAN 3. Disimpan secara manual/elektronik

PERALATAN / PERLENGKAPAN 7. Data-data pendukung 8. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor

Hal : 7 / 23

dicairkan 2. Penerbitan SPP LS harus berdasarkan alur SOP tanpa ada alur yang terlewati . 3. Apabila ada keterlambatan verifikasi maka akan berpengaruh terhadap pembuatan SPMU dan SP2D.

4. 5. 6. 7.

SPJ (Surat Pertanggung jawaban) SPM (Surat Perintah Membayar) Surat Pengajuan LS (langsung) SPTJB

Hal : 8 / 23

No

Kegiatan

1

Bendahara Pengeluaran menerima berkas SPJ (surat pertanggung jawaban) dari bendahara pengeluaran masingmasing kegiatan. Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi awal SPJ, GU atau LS dari Pembantu Bendahara Pengeluaran ( PBP ), jika ada revisi maka dikembalikan ke PBP,jika benar maka diserahkan ke Kasubbag Keuangan ( Verifikator ) Bendahara pengeluaran membuat register SPP dan SPM dan melakukan entry data SPJ ke Aplikasi SIMDA Keuangan untuk pembuatan SPP dan SPM GU atau LS. Bendahara pengeluaran mencetak SPP dan SPM di Aplikasi SIMDA dan menandatangani SPP.

2

3

4

5

6

Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pernyataan GU ( untuk proses GU ), SUrat Pernyataan Tanggungjawab Belanja / SPTJB ( untuk proses GU dan LS, dan Berita Acara Pembayaran ( untuk proses LS ). Kasubbag Keuangan (Verifikator) melakukan verifikasi SPJ, SPP, SPM, Surat Pernyataan GU SPTJB dan BAP, jika benar maka kasubbag Keuangan memberikan paraf dan melanjutkan ke sekretaris. Jika salah maka dikembalikan ke Bendahara

Bendahara pengeluaran

Operator SIMDA

Pelaksana Kasubag

Sekretaris

Kepala Badan

Kelengka pan SPJ

Mutu Baku Waktu 5 menit

SPJ

20 menit

SPJ, BKU

30 menit

SPJ, Data

20 menit

SPJ, Data

30 menit

Output

Keterangan

SPJ

Tidak

SPJ Ya

1 jam

SPJ yang telah diverifik asi

Hal : 9 / 23

No

7

8

9

10

11

12

Kegiatan Pengeluaran untuk diperbaiki Kasubbag Keuangan ( Verifikator ) menandatangani lembar verifikasi kelengkapan dokumen SPP dan paraf lembar kontrol SPP. Sekretaris memeriksa dan memberikan paraf untuk SPM, Surat Pernyataan GU, SPTJB dan Berita Acara Pembayaran dan melanjutkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani. Kepala Badan menandatangani SPM, Surat Pernyataan GU, SPTJB dan Berita Acara Pembayaran dan menyerahkan ke bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran mengambil copy SP2D ( lembar warna merah ) dan berkas GU/LS yang sudah terbit SP2D nya. Bendahara Pengeluaran membuat cek untuk pencairan Ganti Uang ( GU ) pada Bank Kaltim agar dapat di distribusikan sesuai kebutuhan kegiatan pada DPA/DPPA. Bendahara pengeluaran mengarsipkan berkas SPJ-SPP-SPM GU dan LS.


Operator SIMDA

Pelaksana Kasubag

Sekretaris

Kepala Badan

Kelengka pan

Mutu Baku Waktu

SPJ yang telah diveifikasi

10 menit


20 menit


10 menit

SPJ, SPP GU

20 menit

SPJ, SPP GU

1 Jam

SPP GU

20 menit

Output

Keterangan

SPP GU

Arsip

Hal : 10 / 23



SUB BAGIAN KEUANGAN

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Pembayaran Dana Gaji Pegawai

DASAR HUKUM 9. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persedaan Tahun Anggaran 2014 11. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/074/HK-KS/II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Belanja Serta Ketentuan Pertanggung jawaban Belanja

KUALIFIKASI PELAKSANA 10.Memahami tentang proses Pembayaran Dana Gaji Pegawai 11.Memiliki kemampuan dalam Pembayaran Dana Gaji Pegawai 12.Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal Pembayaran Dana Gaji Pegawai

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN 9. Data-data pendukung 10. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 11. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 1. SPJ (surat pertanggung jawaban)

PERINGATAN 8. Pembayaran Dana Gaji Pegawai harus berdasarkan alur SOP tanpa Ada alur yang terlewati jika ada yang terlewati maka akan menimbulkan masalah 9. Jika tidak sesuai dengan dasar hukum yang tertera maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal : 11 / 23

Hal : 12 / 23

Pelaksana No

Kegiatan

1

Bendahara Pengeluaran Gaji menerima berkas data pegawai dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan bagian kepegawaian Bendahara Pengeluaran Gaji memverifikasi SK pengangkatan pegawai dan tunjangan jabatan terkini dan izin cuti Bendahara Pengeluaran Gaji mengentry data ke aplikasi gaji (sistem informasi penggajian) Bendahara Pengeluaran Gaji melakukan print daftar gaji dari aplikasi sistem gaji dan membuat rekap gaji dan diberikan ke bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran menandatangani daftar gaji dan rekap gaji dan diserahkan ke Kasubag Kasubag memberikan paraf daftar gaji dan rekap gaji dan diserahkan ke Sekretaris. Sekretaris memberikan paraf pada daftar gaji dan rekap gaji dan diserahkan ke Kepala Badan. kepala badan menandatangani daftar gaji dan rekap gaji dan diserahkan ke bendahara Pengeluaran Gaji Bendahara Pengeluaran Gaji membuat

2

3

4

5

6

7

8

9

Bendahara Pengeluaran Gaji

Kasubag

Sekretaris

Mutu Baku Kepala Badan

Bank Kaltim

Kelengkapan

Waktu

Data Pegawai

5 menit

Data Pegawai

30 Menit

Data Pegawai

30 menit

Daftar gaji, data pegawai

5 menit


2 menit


2 menit


2 menit


2 menit

Daftar gaji,

5 menit

Ket. Output

Data Pegawai

Rekap gaji

SPP Gaji Hal : 13 / 23

Pelaksana No

10

Kegiatan


Kasubag

Sekretaris


Bank Kaltim

Kelengkapan

SPP (surat permintaan pembayaran) Gaji dan ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan diserahkan ke kasubbag Subbag memverifikasi SPP Gaji jika ada revisi maka dikembalikan,jika benar diterbitkan SPM dan diparaf kemudian diberikan ke Sekretaris Sekretaris memberikan paraf pada SPM dan diberikan ke Kepala Badan

data pegawai

Kepala Badan menandatangani SPM dan melanjutkan ke bendahara

Waktu

Ket. Output


10 menit


1 menit

SPM

2 menit

Bendahara pengeluaran Gaji menyampaikan ke BPKAD sebagai BUD untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Bendahara pengeluaran Gaji mengambil SP2D di BPKAD dan serahkan ke bendahara pengeluaran

SPM

2 hari

SP2D

5 menit

15

Bendahara pengeluaran Gaji membuat cek untuk pembayaran gaji pegawai

SP2D

1 menit

Cek

16

Bendahara pengeluaran Gaji membawa cek ke Bank Kaltim untuk proses pencairan gaji karyawan ke

Daftar gaji Cek

20 menit

Bukti Terima dari Bank

11

12

SPM

pengeluaran Gaji. 13

14

SP2D

Hal : 14 / 23

Pelaksana No

17

Kegiatan

rekening masing – masing Bendahara pengeluaran Gaji menerima bukti setor dari bank sesuai jumlah pegawai dan nominal angka serta mengarsip berkas


Kasubag

Sekretaris


Bank Kaltim

Kelengkapan

Waktu

Tanda terima dari bank

20 menit

Ket. Output

Arsip

Hal : 15 / 23



SUB BAGIAN KEUANGAN DASAR HUKUM 12. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persedaan Tahun Anggaran 2014 14. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900/074/HK-KS/II/2014 Tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Belanja Serta Ketentuan Pertanggung jawaban Belanja KETERKAITAN

PERINGATAN 10. Pembayaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai)harus berdasarkan alur SOP tanpa Ada alur yang terlewati jika ada yang terlewati maka akan menimbulkan masalah 11. Jika tidak sesuai dengan dasar hukum yang tertera maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Pembayaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai)

KUALIFIKASI PELAKSANA 13.Memahami tentang proses Pembayaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) 14.Memiliki kemampuan dalam Pembayaran TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai) 15.Mampu berkordinasi dengan semua pihak terkait

PERALATAN / PERLENGKAPAN 12. Data-data pendukung 13. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 14. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 2. SPJ (surat pertanggung jawaban)

Hal : 16 / 23

Pelaksana No

Kegiatan

1

Bendahara Pengeluaran membuat daftar terima besaran TTP berdasarkan kehadiran dan beban kerja pejabat struktural dan non structural Bendahara Pengeluaran membuat kwitansi TTP dan diserahkan ke bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran menandatangani kwitansi dan menyerahkan ke kasubbag Kasubbag memberikan paraf pada kwitansi dan menyerahkan ke Sekretaris Sekretaris mengoreksi lalu memberikan paraf pada kwitansi dan menyerahkan ke Kepala Badan. Kepala Badan menandatangani kwitansi dan diserahkan ke bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran membuat SPTJB diserahkan ke kasubbag Kasubag memverifikasi SPTJB TPP jika ada revisi maka dikembalikan,jika benar maka akan diterbitkan SPM yang diparaf oleh kasubag dan dilanjutkan ke Sekretaris. Sekretaris mengkoreksi dan memberikan paraf pada SPM

2

3

4

5

6

7 8

9

Bend. pengeluaran

Kasubbag

Sekretaris


Bank Kaltim

Kelengkapan

Waktu

Berkas, dokumen

10 Menit

Berkas, dokumen

5 menit

Berkas, dokumen

2 menit

Berkas, dokumen

2 menit

Berkas, dokumen

2 menit

Berkas, dokumen

2 menit

Berkas, dokumen SPTJB

2 menit

SPP LS

2 menit

Output

Ket.

SPTJB

2 menit

SPM Hal : 17 / 23

Pelaksana No

Kegiatan

10

kemudian diberikan ke kepala Badan Kepala Badan menandatangani SPM dan mengembalikan ke bendahara

Bend. pengeluaran

Kasubbag

Sekretaris


Bank Kaltim

Kelengkapan

Waktu

Output

SPM LS

2 menit

SPM LS

10 menit

SP2D

10 menit

Cek

SP2D, Cek

20 menit

Bukti pengiriman

Bukti pengiriman

1 Jam

Ket.

pengeluaran 11

12

13

14

15

Bendahara pengeluaran menyampaikan ke BPKAD sebagai BUD untuk menerbitkan SP2D LS(Surat Perintah Pencairan Dana) Bendahara Pengeluaran mengambil berkas SP2D dari BPKAD dan menyerahkan ke bendahara pengeluaran untuk dibuatkan cek Bendahara Pengeluaran membawa daftar terima TTP dan cek ke Bank Kaltim untuk proses pencairan Bank Kalitim mengrimkan TTP sesuai dengan daftar dan memberikan bukti pengriman ke JFU Bendahara Pengeluaran mengarsip Berkas TTP

Bukti

10 menit

SP2D

Arsip

Hal : 18 / 23




PERINGATAN 1. Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana) harus mendapatkan persetujuan dari BPKAD

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana)

KUALIFIKASI PELAKSANA 16.Memahami tentang proses Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana) 17.Memiliki kemampuan dalam Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana) 18.Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait Pengajuan SPD (Surat penyediaan Dana)

PERALATAN / PERLENGKAPAN 15. Data-data pendukung 16. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 17. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 12.SPD (Surat Penyediaan Dana) 13.DPA

Hal : 19 / 23

No

Kegiatan

1

Bendahara pengeluaran Pembantu membuat SPD membuat kebutuhan sesuai dan kegiatan masing – masing dan diberikan ke PPTK PPTK memberikan paraf pada SPD dan dilanjutkan ke bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran menandatangani SPD dan melanjutkan ke Kepala Badan. Kepala Badan menandatangani SPD dan melanjutkan ke bendahara pengeluaran pembantu bendahara pengeluaran Pembantu meyerahkan ke BPKAD untuk meminta persetujuan SPD dan menenerbitkan SPD Bendahara pengeluaran Pembantu menerima SPD dengan menggandakan dan menyerahkan asli kepada Bendahara Pengeluaran.

2

3

4

5

6

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pelaksana PPTK Bendahara Kegiatan pengeluaran

Kepala Badan

Kelengkapan

Mutu Baku Waktu

DPA/RKA

30 menit

Konsep SPD

DPA/RKA/ Surat SPD

20 menit

Paraf SPD

DPA/RKA/ Surat SPD

30 menit

DPA/RKA/ Surat SPD

30 menit

SPD telah ditanda tangani SPD

DPA/RKA/ Surat SPD Konsep SPD

10 menit

Tanda terima

SPD

10 menit

Arsip

Output

Ket.

Hal : 20 / 23




PERINGATAN 14. Penerbitan Pencairan dan Pembayaran Dana Perjalanan Dinas harus berdasarkan alur SOP tanpa Ada alur yang terlewati

Judul SOP

Kepala Badan

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM.MT Pembina Tingkat I ( IV/b ) NIP. 19590601 199203 1 004 Pembayaran Dana Perjalanan Dinas

KUALIFIKASI PELAKSANA 19.Memahami tentang proses Pembayaran Dana Perjalanan Dinas 20.Memiliki kemampuan dalam Pembayaran Dana Perjalanan Dinas 21.Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal Pembayaran Dana Perjalanan Dinas

PERALATAN / PERLENGKAPAN 18. Data-data pendukung 19. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor 20. Jaringan internet PENCATATAN DAN PENDATAAN 3. SPJ (surat pertanggung jawaban) 4. Kwitansi

Hal : 21 / 23

No

Kegiatan

1

JFU/ Bendahara pengeluaran terima berkas pengajuan kelengkapan SPJ dari yang melaksanakan perjalanan dinas JFU/ Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi jika ada revisi maka dikembalikan,jika benar maka akan dilanjutkan JFU/ Bendahara pengeluaran membuatkan rincian dan kwitansi perjalanan dinas dan diserahkan ke PPK PPK menandatangani rincian dan kwitansi sebagai bukti persetujuan

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Pelaksana Kasubag

PPTK

Kepala Badan

Mutu Baku Kelengkapan Waktu Dokumen SPD lengkap

5 menit

Daftar Cek List SPJ

30 Menit

Dokumen

15 menit

10 menit

Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada pemohon (pegawai) yang melakukan perjalan dinas Bendahara pengeluaran menyerahkan berkas pengajuan perjalanan dinas (rincian) dan kwitansi ke PPTK PPTK menandatangani berkas rincian perjalanan dinas dan kwitansi dan diserahkan ke Kepala Badan

SPJ,Kwitansi, bukti persetujuan SPJ,Kwitansi, bukti persetujuan SPJ,Kwitansi, bukti persetujuan SPJ,Kwitansi, bukti persetujuan

Kepala Badan menandatangani berkas rincian perjalanan dinas dan kwitansi dan diserahkan ke bendahara pengeluaran Bendahara pengeluaran melakukan proses GU atau LS dan menyerahkan ke JFU JFU menerima berkas /dokumen lengkap untuk dilakukan perngarsipan

SPJ,Kwitansi, 10 menit bukti persetujuan SPJ,Kwitansi, 1 Jam bukti persetujuan SPJ,Kwitansi, 20 menit bukti persetujuan

Tidak

Output SPJ

Ya

15 menit

SPJ,Kwitansi, bukti persetujuan

Tanda Terima

10 menit

10 menit

SPJ ditandatangani KPA

Tanda terima

Arsip Hal : 22 / 23

Ket.

Hal : 23 / 23

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Recommend Documents