LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pelayanan Perizinan Dengan Peninjauan Lapangan
Nama SOP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
a. b. c. d. e. f.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
Peringatan :
a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip. Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan dengan Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan.
Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; Memahami persyaratan perizinan; Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancer; Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA
MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS
Petugas Informasi
Petugas Pendaftaran
Kepala Seksi
Tim Teknis
Kepala KP2T
Pemroses Izin
Persyaratan dan Kelengkapan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon
Leaflet, peraturan, naskah perizinan
5 menit
2.
Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya
Berkas permohonan
10 menit
3.
Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan.
Berkas permohonan
3 hari
Pemahaman proses pelayanan
Berkas diterima
Berkas terverifikasi
Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi. 4.
Memeriksa berkas dan memutuskan untuk melaksanakan peninjauan lapangan.
Berkas permohonan
20 menit
Keputusan peninjauan lapangan
5.
Melakukan rapat koordinasi untuk persiapan peninjauan lapangan
Keputusan peninjauan lapangan
25 menit
Koordinasi peninjauan lapangan
6.
Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan menyusun pertimbangan teknis tim (BAP)
Koordinasi peninjauan lapangan
2 hari
7.
Meneliti pertimbangan teknis Tim dari Tim Teknis dan membuat telaahan kepada Kepala KP2T untuk menyetujui atau menolak perizinan
Pertimbangan teknis tim
10 menit
Telaahan
8.
Mempelajari telaahan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya.
Telaahan
10 menit
Disposisi
Pertimbangan teknis tim
KET 12
1 9.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Mempelajari arahan dan memberikan disposisi kepada pemroses perizinan untuk memproses perizinan atau membuatan surat penolakan.
Berkas dan disposisi
10 menit
Disposisi untuk proses selanjutnya
10.
Memproses produk perizinan atau surat penolakan, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi
Berkas permohonan, dokumen persyaratan, rekomendasi teknis serta disposisi
1 jam
Net produk perizinan atau surat penolakan
11.
Meneliti produk perizinan atau surat penolakan selanjutnya memberikan paraf pada produk izin atau surat penolakan kemudian meneruskan kepada Kepala KP2T untuk ditanda tangani
Net produk perizinan atau surat penolakan
30 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan diparaf
12.
Menandatangani dokumen perizinan atau surat penolakan.
Net produk perizinan atau surat penolakan
5 menit
Produk perizinan atau surat penolakan ditandatangani
13.
Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel pada produk izin atau surat penolakan. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/BPD Kalsel
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Produk perizinan atau surat penolakan didokumentasikan
14.
Menyerahkan produk perizinan atau surat penolakan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Tanda terima
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
12
LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tanggal Efektif Disahkan oleh Pelayanan Perizinan Tanpa Peninjauan Lapangan
Nama SOP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
a. b. c. d. e. f.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
Peringatan :
a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan Tanpa Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan.
Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan. Memahami persyaratan perizinan; Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA
MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS
Petugas Informasi
Petugas Pendaftaran
Kepala Seksi
Pemroses Izin
Kepala KP2T
Persyaratan dan Kelengkapan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon
Leaflet, peraturan, naskah perizinan
5 menit
2.
Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya
Berkas permohonan
10 menit
3.
Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan.
Berkas permohonan
3 hari
Pemahaman proses pelayanan
Berkas diterima
Berkas terverifikasi
Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi. 4.
Memeriksa berkas dan memutuskan untuk tidak melaksanakan peninjauan lapangan kemudian meneruskan kepada Pemroses Izin
Berkas permohonan
20 menit
Disposisi
5.
Memproses produk perizinan atau surat penolakan, kemudian meneruskan kepada Kepala Seksi
Berkas permohonan, dokumen persyaratan dan rekomendasi teknis serta disposisi
1 jam
Net produk perizinan atau surat penolakan
6.
Meneliti produk perizinan atau surat penolakan selanjutnya memberikan paraf pada produk izin atau surat penolakan kemudian meneruskan kepada Kepala KP2T untuk ditanda tangani
Net produk perizinan atau surat penolakan
30 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan diparaf
KET 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.
Menandatangani dokumen perizinan atau surat penolakan.
Net produk perizinan atau surat penolakan
5 menit
Produk perizinan atau surat penolakan ditandatangani
8.
Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel dokumen izin atau surat penolakan. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/BPD Kalsel
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Produk perizinan atau surat penolakan didokumentasikan
9.
Menyerahkan produk perizinan atau surat penolakan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Tanda terima
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
11
LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tanggal Efektif Disahkan oleh Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Nama SOP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
a. b. c. d. e. f.
4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; Memahami persyaratan perizinan; Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
SOP Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan.
a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan; b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA
MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS
Petugas Front Office
Kepala KP2T
Kepala Seksi
Tim Teknis
Pemroses Izin
TU SPIPISE
Persyaratan dan Kelengkapan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Menerima permohonan dan memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan.
Berkas permohonan
3 hari
Berkas terverifikasi
Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Kepala Badan untuk mendapat arahan. 2.
Memberikan disposisi untuk proses selanjutnya.
Telaahan
10 menit
Disposisi
3.
Memeriksa berkas dan memutuskan untuk melaksanakan peninjauan lapangan.
Berkas permohonan
20 menit
Keputusan peninjauan lapangan
4.
Melakukan rapat koordinasi untuk persiapan peninjauan lapangan
Keputusan peninjauan lapangan
25 menit
Koordinasi peninjauan lapangan
5.
Melaksanakan Peninjauan Lapangan dan menyusun pertimbangan teknis tim (BAP)
Koordinasi peninjauan lapangan
2 hari
6.
Meneliti berkas BAP lapangan dari Tim Teknis dan membuat telaahan kepada kepala KP2T
Pertimbangan teknis tim
10 menit
7.
Memberikan disposisi untuk proses selanjutnya.
Telaahan
10 menit
Disposisi
8.
Mempelajari arahan dan memberikan disposisi untuk proses selanjutnya.
Berkas dan disposisi
10 menit
Disposisi untuk proses selanjutnya
Pertimbangan teknis tim Telaahan
KET 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9.
Memproses produk perizinan atau surat penolakan, menginput izin ke sistem aplikasi SPIPISE, menerbitkan tanda terima berkas permohonan melalui sistem aplikasi dan meneruskan dokumen izin kepada Kasi
Berkas permohonan, dokumen persyaratan dan rekomendasi teknis serta disposisi
1 jam
Net produk perizinan atau surat penolakan
10.
Meneliti produk perizinan atau surat penolakan selanjutnya memberikan paraf pada produk izin atau surat penolakan kemudian meneruskan izin kepada Kepala KP2T untuk ditanda tangani
Net produk perizinan atau surat penolakan
30 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan diparaf
11.
Menandatangani dokumen perizinan atau surat penolakan.
Net produk perizinan atau surat penolakan
5 menit
Produk perizinan atau surat penolakan ditandatangani
12.
Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel dokumen izin. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/BPD Kalsel
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Produk perizinan atau surat penolakan didokumentasikan
13.
Menyerahkan produk perizinan atau surat penolakan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Tanda terima
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
12
LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR NOMOR 049 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pelayanan Perizinan Dengan Pertimbangan Teknis SKPD
Nama SOP
Dasar Hukum :
Kualifikasi Pelaksana :
1. 2. 3.
a. b. c. d. e. f.
4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu di Daerah; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 034 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan;
Memahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi PTSP; Memiliki kemampuan / memahami administrasi pemerintahan; Memahami persyaratan perizinan; Dapat berkomunikasi dengan baik, benar dan lancar; Dapat mengoperasikan komputer dan jaringan internet; Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
Peringatan :
a. Formulir permohonan; b. Peralatan komputer yang dilengkapi jaringan internet, Program Microsoft Office; c. Alat tulis kantor dan Lemari Arsip. Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Pelayanan Perizinan dengan Peninjauan Lapangan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan, dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam Pelayanan Perizinan.
a. Dokumentasi perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan. b. Data pelayanan perizinan dan non perizinan.
PELAKSANA
MUTU BAKU
NO
AKTIVITAS
Petugas Informasi
Petugas Pendaftaran
Kepala Seksi
SKPD Teknis
Kasubbag TU
Kepala KP2T
Pemroses Izin
Persyaratan dan Kelengkapan
Waktu
Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Memberikan informasi dan penjelasan terkait dengan izin yang akan diajukan oleh pemohon
Leaflet, peraturan, naskah perizinan
5 menit
Pemahaman proses pelayanan
2.
Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratannya
Berkas permohonan
10 menit
Berkas diterima
3.
Memeriksa keabsahan berkas persyaratan permohonan.
Berkas permohonan
3 hari
Berkas terverifikasi
Apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon melalui petugas informasi dan apabila berkas lengkap diteruskan kepada Kepala Seksi. 4.
Memeriksa berkas dan memutuskan untuk memintakan pertimbangan teknis ke SKPD terkait.
Berkas permohonan
20 menit
Surat permintaan pertimbangan teknis
5.
Melaksanakan proses permintaan pertimbangan teknis kemudian mengirimkan kembali pertimbangan teknis ke KP2T
Surat permintaan pertimbangan teknis
15 hari kerja
Pertimbangan Teknis SKPD
6.
Menerima pertimbangan teknis dan meneruskan kepada Kepala KP2T
Pertimbangan Teknis SKPD
5 menit
Pertimbangan Teknis SKPD diterima
7.
Mendisposisikan surat kepada Kasi terkait untuk diproses
Pertimbangan Teknis SKPD
10 menit
Disposisi memproses Pertimbangan Teknis
8.
Meneliti pertimbangan Teknis dari SKPD Teknis dan memberikan disposisi untuk proses pembuatan izin atau surat penolakan.
Pertimbangan Teknis SKPD
15 menit
Pertimbangan Teknis SKPD diteliti dan disposisi pembuatan izin
KET 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.
Memproses produk perizinan atau surat penolakan dan menyerahkan kepada Kasi
Disposisi
30 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan
10.
Mengoreksi net produk perizinan atau surat penolakan dan memberikan paraf, kemudian meneruskan kepada Kepala KP2T
Net produk perizinan atau surat penolakan
15 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan diparaf
11.
Menandatangani dokumen perizinan atau surat penolakan.
Net produk perizinan atau surat penolakan
5 menit
Net produk perizinan atau surat penolakan ditandatangani
12.
Memberikan Nomor, tanggal, dan stempel pada dokumen izin atau surat penolakan. Sebelum izin diserahkan ke pemohon jika ada retribusi maka pemohon wajib menyelesaikan administrasi keuangan ke bendahara penerima dengan bukti pembayaran/BPD Kalsel
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Produk perizinan atau surat penolakan didokumentasikan
13.
Menyerahkan produk perizinan atau surat penolakan kepada pemohon dengan tanda terima dokumen izin
Produk perizinan atau surat penolakan
10 menit
Tanda terima
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, ttd H. RUDY ARIFFIN
