LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 038 TAHUN 2011 TANGGAL 11 Juli 2011 _________________________________________________
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAYANAN EVALUASI, FASILITASI, DAN KLARIFIKASI RAPERDA/PERDA KABUPATEN/KOTA
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP
Dasar Hukum : 1.
2.
Kualifikasi Pelaksana :
Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Pergub. Kalsel Nomor Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Selatan
a. b. c. d.
memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; memahami dengan baik paeraturan perundang-undangan sesuai substansi raperda/perda ; mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien.
Keterkaitan :
Peralatan /Perlengkapan :
1. 2.
a. b.
Peringatan :
Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi Raperda/Perda Kabupaten/Kota dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terlaksananya pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota..
a. b.
perangkat komputer khusus untuk pengetikan hasil evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi raperda/perda kab/kota ; lemari/filling cabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kegiatan.;
dokumentasi hasil evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi raperda/perda kabupaten/kota ; dokumentasi/laporan evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi raperda/perda kabupetn/kota..
PELAKSANA Ka. Sub Bag Evaluasi/ Fasilitasi & Klarifikasi 4
BAKU MUTU
Kabag. Hk. dan HAM.
Karo Hukum
Asisten Pemerintahan
5
6
7
Sekda
Bag. TU Biro Umum
Perlengkapan
Waktu
Output
8
9
10
11
12
KEGIATAN
Subbag TU Biro Hukum
1
2
3
1.
Penerimaan berkas permohonan evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi raperda/perda kab/kota
Berkas permohonan lengkap
Penyerahan bukti penerimaan bekas
2.
Penelitian kelengkapan berkas permohonan evaluasi, faslilitasi dan klarifikasi raperda/perda kab/kota
Berkas permohonan dan kelengkapannya
Kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan
NO.
KETERANGAN
13
8
Berkas tercatat dalam agenda surat masuk
3.
Pencatatan dalam agenda surat masuk dan diteruskan kepada Kepala Biro Hukum
Berkas permohonan dan kelengkapannya
4.
Dipelajari oleh Kepala Biro Hukum dan diberikan disposisi/arahan kepada Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM.
Berkas permohonan selengkapnuya
Disposisi /arahan tindak lanjut
5.
Kepala Bag. Evaluasi Hukum dan HAM mempelajari substansi raperda/perda dan memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi atau Kepala Sub Bag Fasilitasi dan Klarifikasi.
Berkas permohonan, arahan Kepala Biro Hukum
Arahan Kabag. Ev. Hukum dan HAM
6.
Kepala Sub Bag. Fasilitasi dan Klarifikasi melaksanakan evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi terhadap raperda/perda kab/kota yang diterima, dan hasilnya diteruskan kepada Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM.
Berkas permohonan, arahan pimpinan dan referensi sesuai substansi
Hasil evaluasi, fasilitasi, dan klarifikasi serta nota pengantar
7.
Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM mengoreksi hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi, membubuhkan paraf serta meneruskan kepada Kepala Biro Hukum .
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi dan nota pengantar
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf
8.
Kepala Biro Hukum memeriksa hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi, membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Asisten Pemerintahan
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf
9.
Asisten Pemerintahan memeriksa hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi raperda/perda kab/kota, membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Sekda
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf
9
10.
Sekretaris Daerah memeriksa hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi dan membubuhkan tandatangan atas nama Gubernur Kalimantan Selatan, serta mengembalikan berkas ke Biro Hukum
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta nota terparaf
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi tertandatangani
11.
Berkas diterima oleh Biro Hukum dan dilakukan penomoran surat keluar ke Bagian Tata Usaha Biro Umum oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum.
Hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi perda kab/kota
Kartu kendali permintaan nomor surat keluar
12.
Penomoran surat hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi raperda/perda kab/kota dan dibubuhkan stempel dinas, dikembalikan kepada Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum.
Berkas hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi serta kartu kendali permintaan nomor
Surat pengantar hasil evaluasi, fasilitasi dan konfirmasi diberi nomor dan stempel
13.
Surat hasil evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi yang telah bernomor dan berstempel dinas diterima oleh Ka. Sub. Bagian TU Biro Hukum, diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi
Surat pengantar hasil evaluasi, fasilitasi dan konfirmasi bernomor dan berstempel
Tanda terima perpindahan berkas dari Sub Bag TU ke Sub Bag terkait
14.
Surat hasil evaluasi, fasilitasi, klarifikasi diserahkan/dikirimkan kepada kabupaten /kota terkait dengan tanda terima berkas/surat.
Surat hasil evaluasi, fasilitasi dan konfirmasi bernomor dan berstempel
Tanda terima penerimaan berkas dari kab/kota terkait
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN 10
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 038 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN EVALUASI, FASILITASI DAN KLARIFIKASI RAPERDA/PERDA KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan produk hukum kabupaten/kota se Kalimantan Selatan dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Raperda/Perda Kabupaten Kota;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan.
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). 1
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
8.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
Tata Cara Keuangan (Lembaran Tambahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Prvinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); 15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN EVALUASI, FASILITASI DAN KLARIFIKASI RAPERDA/PERDA KABUPATEN/KOTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 3. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 2
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 6. Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 8. Fasilitas adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota selain pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 9. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah kabupaten/kota selain pajak daerah dan retribusi daerah serta tata ruang daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 10. Kepala Sub Bagian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Evaluasi adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Bagian Evaluasi Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 11. Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi adalah Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi pada Bagian Evaluasi Hukum dan HAM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 12. Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum yang selanjutnya disebut Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 13. Kabupaten/Kota adalah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. BAB II STANDAR OPERATING PROSEDUR PELAYANAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 2 (1) Pemerintah kabupaten/kota mengajukan permohonan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kepada Kepala Biro Hukum disertai dengan berkas rancangan peraturan daerahnya. (2) Permohonan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan dicatat dalam buku agenda surat masuk.
3
Pasal 3 (1)
Permohonan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk dipelajari.
(2)
Kepala Biro Hukum memberikan arahan kepada Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 4
(1)
Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM mempelajari substansi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
(2)
Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM memberikan arahan kepada Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi untuk melaksanakan evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi terhadap rancangan peraturan daerah/peraturan daerah kabupaten/kota. Pasal 5
(1)
(2)
Bagian Evaluasi Hukum dan HAM berkoordinasi dengan pejabat fungsional perancang perundang-undangan yang ada di Biro Hukum dalam proses evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota . Pejabat fungsional perancang perundang-undangan memberikan saran/masukan secara tertulis terhadap peraturan daerah kabupaten/kota yang dimohonkan evaluasi. Pasal 6
(1)
Sebelum melaksanakan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, Kepala Sub Bagian Evaluasi menyiapkan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang permohonan koordinasi evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota, kepada Menteri Keuangan atau Menteri yang membidangi urusan tata ruang.
(2)
Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani Sekretaris Daerah dikembalikan ke Biro Hukum.
(3)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum menerima berkas surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan nomor serta mencatatnya dalam buku agenda surat keluar.
(4)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum menyerahkan berkas surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi untuk dikirim ke kementerian terkait (Menteri Keuangan atau menteri yang membidangi urusan tata ruang). Pasal 7
(1)
Kepala Sub Bagian Evaluasi melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
(2)
Kepala Sub Bagian Evaluasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi hasil koordinasi dengan Kementerian terkait (Menteri Keuangan atau menteri yang membidangi urusan tata ruang) kepada Kepala Biro Hukum melalui Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.
(3)
Hasil evaluasi yang telah disetujui Kepala Biro Hukum dituangkan dalam bentuk keputusan gubernur.
4
Pasal 8 (1)
Kepala Sub Bagian Evaluasi menyusun draf keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.
(2)
Kepala Biro Hukum menyampaikan draf Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
(3)
Penyampaian draf Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota pengantar dan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang penyampaian hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah diberikan paraf secara berjenjang oleh Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM, Kepala Biro Hukum dan Asisten Pemerintahan untuk ditandatangani Sekretaris Daerah. Pasal 9
(1)
Berkas Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah ditandatangani oleh Gubernur beserta surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah disampaikan kembali kepada Kepala Biro Hukum.
(2)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan nomor dan mencatat dalam buku agenda surat keluar dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Evaluasi.
(3)
Kepala Sub Bagian Evaluasi menyampaikan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi kepada Bupati/Walikota. BAB III
STANDAR OPERATING PRSEDUR PELAYANAN FASILITAS DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 10 (1)
Bupati/walikota menyampaikan permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
(2)
Permohonan fasilitas dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Sub Bagian Tat Usaha Biro Hukum dan dicatat dalam buku agenda surat masuk. Pasal 11
(1)
Permohonan fasilitasi rancangan praturan darah kabupatn/kota dan klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala Biro Hukum untuk dipelajari
(2)
Kepala Biro Hukum memberikan arahan dalam bentuk disposisi kepada Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti permohonan fasilitasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1). Pasal 12
(1)
Kepala Biro Hukum mempelajari permohonan dan memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM untuk memproses lebih lanjut permohonan fasilitasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan klarifikasi peraturan daerah kabupaten/kota..
5
(2)
Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM memerintahkan Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi untuk melakukan fasilitasi atau klarifikasi sesuai permohonan.
(3)
Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Klarifikasi melakukan fasilitasi dan klarifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Biro Hukum melalui Kepala Bagian Evaluasi Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 13
Hasil fasilitasi dapat disampaikan secara lisan kepada pejabat pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan maupun tertulis. Pasal 14 Hasil fasilitasi dalam bentuk tertulis dan hasil klarifikasi yang telah disetujui Kepala Biro Hukum dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur. Pasal 17 Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 18 (1)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
(2)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
(3)
Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Evaluasi, Fasilitasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. Pasal 19
(1)
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pelayanan evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi rancangan peraturan daerah/peraturan daerah kabupaten/kota secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pelayanan evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi rancangan peraturan daerah/peraturan daerah kabupaten/kota. 6
Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 21 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Kalimantan Selatan.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2011 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
H. RUDY ARIFFIN
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
H.M. MUCHLIS GAFURI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
7
