Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PEMBUATAN STATISTIK PERKARA

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh

Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax: (0541) 742498 E-mail : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id

W18-U/ 1950/HK.02.1/VI/2016 21 April 2014 1 Juni 2016 I 5 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

SOP PEMBUATAN STATISTIK PERKARA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Hukum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009

2. D3-Hukum

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 2 Kehakiman

3. SLTA

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/ 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 4 Administrasi Pengadilan. 5 Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan 2. Peringatan :

Peralatan/ Perlengkapan : Komputer, ATK,

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada data statistik perkara di Pengadilan Tinggi Samarinda

Papan Statistik Perkara, Laporan Bulanan Perkara

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Mutu Baku

Staf

Panmud Hukum

3

4

Persyaratan/ Perlengkapan 5

Output

6

7

1 hari

Laporan Kepaniteraan PT Samarinda

1 Mengumpulkan data perkara PT

Laporan perkara Samarinda

2 Membuat gambar Grafik Statistik PT

Laporan perkara PT Samarinda, Komputer

1 hari

Grafik Statistik Perkara

Grafik Statistik Perkara

1 hari

Grafik Statistik Perkara Yang Telah Dicek

Grafik Statistik Perkara , Papan Statistik perkara

1 hari

Papan Statistik Perkara yang telah ditempel grafik statistik perkara

3

Mengecek perkara PT

gambar

Grafik

Statistik

4

Menempel gambar grafik statistik perkara pada papan statistik perkara

PT

Waktu

KETUA PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum NIP. 195604051982031005

Ket 8





SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN/6 BULAN/1 TAHUN Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 1 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 2 Kehakiman

1

S1-Hukum / S-1 Ekonomi

2 3

D3-Hukum SLTA

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/ 2006, tentang 4 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 5 dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan Kepaniteraan 2.

Komputer, ATK, Jaringan Internet

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan perkara bulanan /6 bulan / 1 tahun tidak dapat dikirimkan ke Mahkamah Agung

Papan Keadaan Perkara, Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas, Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Staf 3

Panmud Hukum 4

Pansek/ Wapan 5

Mutu Baku KPT/ WKPT 6

Persyaratan/ Perlengkapan 7

Waktu

Output

8

9

Menerima dan memeriksa draft laporan 1 dari bagian kepaniteraan pidana, perdata dan tipikor

Draft Laporan

1 hari

Diterimanya Draft Laporan

2

Mengetik laporan dan surat pengantar pengiriman laporan

Draft Laporan

1 hari

Laporan dan surat pengantar pengiriman

3

Memeriksa dan memaraf laporan beserta surat pengantarnya

Laporan, Surat Pengantar, ATK

1 hari

Laporan dan Surat Pengantar yang telah diperiksa dan diparaf

Memeriksa dan menanda tangani 4 laporan beserta surat pengantarnya

Laporan, Surat Pengantar, ATK

1 hari

Laporan dan surat pengantar yang telah ditandatangan

Meminta nomor dan cap surat pengantar dan laporan ke bagian umum 5 dan meng irimkan ke Mahkamah Agung melalui bagian umum

Laporan, Surat Pengantar, Buku ekspedisi, cap, ATK

6

Mengarsipkan Laporan Bulanan Keadaan Perkara & Keuangan Perkara Perdata

1 hari

Laporan

Laporan dan surat pengantar yang telah diberi nomor dan di cap dan siap dikirim

Laporan yang telah diarsipkan



Ket 10

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA Jl. M.Yamin No.1 Samarinda 75123 Telp/Fax: (0541) 742498 E-mail : [email protected] Website : www.pt-samarinda.go.id



SOP PENGARSIPAN BERKAS MINUTASI Dasar Hukum :


Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 1 Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2009

1

S1-Hukum / S-1 Ekonomi/S-1 Arsiparis

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2

D3-Hukum

3

SLTA

2

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 Keputusan KMA Nomor : KMA/032 /SK/IV/2006, tentang 4 Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang 5 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21IM.PANi11/ 2008, tentang Pedoman Penyusu nan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Keterkaitan :


1. SOP Pembuatan Laporan Bulanan 2.

Komputer, Printer, ATK, Gunting, Masker

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas perkara yang telah minutasi tidak dapat diarsipkan.

Buku Register Arsip Perkara

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Menerima dan memeriksa berkas yang telah diminutasi lengkap dengan putusan dan CD 1 putusan dari kepaniteraan pidana, perdata, tipikor

Mutu Baku

Staf

Panmud Hukum

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

3

4

5

6

7

ATK

1 hari

Berkas yang telah diminutasi lengkap dengan putusan dan CD Putusan

3

Mencatat berkas pada buku Register Arsip Perkara

Buku Register Arsip Perkara, ATK

1 hari

Tercatatnya berkas minutasi pada buku regsiter arsip perkara.

4

Memasukan berkas kedalam box file sesuai dengan jenis perkaranya

Box File, ATK

2 hari

Berkas yang telah dimasukan kedalam box

5

Membuat label box untuk nomor urut box dan nomor perkara yang ada didalamnya

Komputer, printer, ATK

2 hari

Box File Yang Telah Diberi Label.

Menempatkan box file yang telah diberi label ke 6 dalam lemari dan rak sesuai dengan urutan yang telah ada sebelumnya.

Berkas, box file, ATK 2 hari

Box File Yang telah disusun Dalam Lemari dan Rak



Ket 8


W18-U/ 1950 /HK.02.1/VI/2016 21 April 2014 1 Juni 2016 I 5 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda



SOP PENGADUAN Dasar Hukum :


Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai 1 mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 2

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 3 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009

1

S1-Hukum / S-1 Ekonomi

2

D3-Hukum

3

SLTA

Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK /IV/2006, tentang Pemberlakuan 4 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 5 Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21IM.PANi11 /2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 7 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP 8 SK KMA Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pena nganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan Keterkaitan : 1. SOP Kepaniteraan Hukum 2. Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengaduan tidak ditangani/ diproses

Buku Register Pengaduan

Komputer, Printer, ATK Pencatatan dan pendataan :

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

1 Menerima Pengaduan di Meja Pengaduan Mencatat Pengaduan yang diterima dalam buku 2 register penga duan dan membuat tanda terima

3 Mendisposisi pengaduan

Mutu Baku

Staf

Panmud Hukum

Pansek/ Wapan

Tim pemeriksa

Hakim Tinggi

WKPT

KPT


Waktu

Output

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ATK

1 hari

Pengaduan diterima di meja pengaduan

ATK, Buku Register pengaduan

1 hari

Pengaduan telah dicatat dalam buku Register Pengaduan

ATK

1-2 hari

Pengaduan Yang Telah Didisposisi

Menerima surat Penga duan yang sudah di disposisi oleh KPT dan melengkapi blang ko hasil 4 Penelahaan, untuk selanjutnya di sampaikan kepada WKPT

ATK, Blangko Hasil Telaah Pengaduan

1 hari

Surat Pengaduan Yang Telah Di beri Blangko Telaah

5 Penelahaan Awal Surat Pengaduan

Surat Penga duan, ATK

5 hari

Hasil Telaah Awal pengaduan

Menelaah surat Penga duan dan menyam paikan 6 hasil penela haan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi


Hasil Penala haan 30 hari Pengaduan Oleh HATIWASDA

Penyerahan Hasil Penelahaan dan rekomendasi 7 kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Surat Penga duan, ATK, Komputer

7 hari

di


Pembentukan Tim Pemeriksa untuk Pengaduan yang ditindaklanjuti dan Pem buatan Surat 9 Peneta pan untuk Melaksana kan Pemeriksaan oleh KPT

Surat Penga duan, ATK, Komputer, Printer

8

Penentuan layak/ tindaklanjuti

tidaknya

pengaduan

Melakukan pemerik saan (konfirmasi, klarifikasi, penelitian/ pemeriksaan/ inves tigasi dan mengumpul kan data serta infor masi untuk 10 mem buktikan kebenaran atas isi surat Penga duan


Hasil Telaah dan Rekomendasi Pengaduan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan

10 hari Terbentuknya Tim Pemeriksa

60 hari

Surat Panggilan Kepada Para Pihak

Ket 13

11 Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan

12

LHP & Rekomendasi di serahkan kepada KPT melalui WKPT

Pembuatan saran, per timbangan & pendapat 13 terhadap LHP Penga duan Oleh WKPT Selaku Koordinator Pengawasan

Surat Penga duan, ATK, Komputer, Printer Surat Penga duan, ATK, Komputer, Printer

14 hari LHP & Rekomendasi


Pembuatan Surat Pengantar dan Pertimbangan 14 atas LHP & Pendapat WKPT Untuk Diteruskan ke Bawas

Saran,pertimbangan dan penda pat terhadap pengaduan

15 hari

Meneruskan LHP disertai pertimbangan, saran 15 dan pendapat kepada Bawas Ma-RI melalui Bagian Umum


Penyimpanan LHP & Berita Acara ke File/ Pengarsipan


16

Laporan Hasil Pemeriksaan

LHP & Rekomen dasi Yang Telah Dikirimkan ke Bawas

1 hari

Berkas Penga duan & LHP Yang telah Diarsipkan






W18-U/1950/HK.02.1/VI/2016 21 April 2014 1 Juni 2016 I 5 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

SOP PUBLIKASI PUTUSAN MELALUI DIREKTORI Dasar Hukum : 1

2

3

4


Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. S1-Hukum 2. D3-Hukum 3. SLTA

5 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/ 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. 6 Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor : Per/21IM.PANi11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 8 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP

Keterkaitan :


1. SOP Penyusunan Laporan Bulanan 2.

Komputer, ATK, Jaringan Internet, Softcopi Putusan

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka publikasi putusan melalui Direktori Putusan MARI tidak berjalan dengan baik

Laporan Bulanan Keadaan Perkara, Buku Agenda Putusan Yang telah Dipublikasikan

Pelaksana No

Aktivitas

1

2

Mutu Baku

Staf

Panmud Hukum


Waktu

Output

3

4

5

6

7

Menerima dan meng himpun softcopi putu 1 san dari Panitera Peng ganti serta mencatatnya ke dalam Agenda

Laporan bulan an keadaan perkara, Kom puter, Softcopi putusan

Database Soft copi Putusan

Meneliti softcopi putu san jika sudah 2 lengkap dan benar diserahkan kepada Operator Untuk diupload

Komputer, Soft Copi Putu san

Softcopi Putusan Yang telah Diteliti

Mengupload Softcopi Putusan yang Telah 3 Diteliti ke Direktori Putusan MARI

Komputer, Soft Copi Putu san, Jaringan Internet

Softcopi Putu san Yang telah diupload

Stempel, ATK

Map Berkas Perkara Yang telah Diberi Stempel Tanda telah Di upload ke Direktori

1 hari

4

Memberikan stempel telah diupload ke Map Berkas perkara



Ket 8

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi Ke Tanggal Efektif Disahkan oleh SOP PEMBUATAN STATISTIK PERKARA

Recommend Documents