DOKUMEN MASTER SOP SUB BAGIAN UMUM

DOKUMEN MASTER

SOP SUB BAGIAN UMUM 1.

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

2.

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

3.

SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART)

4.

SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

5.

SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR

6.

SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR

7.

SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

8.

SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

9.

SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

10. SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 11. SOP PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Telp. 022-7272189

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Tanggal Revisi Disahkan Oleh

: : : : :

SOP/001/UM/2016 00 20 April 2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka disposisi dan jawaban atas surat-surat penting akan terlambat

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. S1 - Hukum 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Buku Ekspedisi Surat 3. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

No.

1.

2.

3.

4.

Aktivitas

Staf

Kasub. UM &KU

Pelaksana Ketua Panitera

Sekretari s

Persyaratan/ Kelengkapan

Menerima surat, membuka surat, memberi lembar disposisi, dan mencatat pada buku agenda surat masuk. Menyortir surat sesuai peruntukan dan memberi paraf Memberi disposisi pada surat masuk

- Buku Agenda Surat Masuk

Mencatat dalam kartu kendali dan mendistribu sikan ke masingmasing bagian

- Kartu Kendali - Buku Ekspedisi Surat

- Lembar Disposisi - Surat Masuk

- Buku Ekspedisi Surat

Mutu Baku Waktu

Output

Diterimanya Penerimaan surat & berkas perkara yang masuk& tercatat dalam buku agenda surat masuk

1 Hari

Terklasifikasin ya surat masukdan diberi paraf.

Terdisposisiny a Surat & berkas perkara yang masuk Disampaikann ya surat & berkas perkara pada unit pengelola

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

:

Ekspedisi Surat Masuk

No. Formulir

:

FM/001/UM/2016

Revisi Ke

:

00

Tgl Berlaku

:

20 April 2016

EKSPEDISI SURAT MASUK

NO URUT

NOMOR AGENDA

-

ASAL SURAT NO. SURAT TGL.SURAT

Judul Formulir

: Agenda Surat Masuk

No. Formulir

: FM/002/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

DITERIMA KETUA/WAKIL/P LH KETUA

DITERIMA PANSEK

DITERIMA WAPAN

DITERIMA WASEK

-

DITERIMAPEN GELOLA CATATAN

KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

NO

TGL.SURAT

NO AGENDA

-

AGENDA SURAT MASUK ASAL SURAT PERIHAL DITUJUKAN NO.SURAT TGL.SURAT

DISPOSISI

KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Lembar Disposisi

No. Formulir

: FM/003/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG LEMBAR DISPOSISI Rahasia :

INDEKS

Kode

Penting : Biasa :

Diterima Tanggal :

:

Tanggal/No.Surat : Asal : Isi Ringkas :

INTRUKSI/INFORMASI :

Diteruskan Kepada :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan : Kepada

:

Tanggal

:

DOKUMEN MASTER PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung


Telp. 022-7272189

: : : : :

SOP/002/UM/2016 00

20 April 2016 Ketua Pengadilan Tat a Usaha Negara Bandung

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : 1. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 3. Peraturan Menteri PAN No.80/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka surat-surat pentingakan terlambat dikirim.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Hukum 3. S1 - Admistrasi 4. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Buku Agenda Surat Keluar 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatan dan Pendataan : 1. Dokumen Surat dan Berkas Perkara.

No.

Aktivitas Staf

1.

Memberi nomor surat keluar

Pelaksana Kasub. Sekretaris UM&KU

Bendahara

Persyaratan/ Kelengkapan - Buku Agenda Surat Keluar

Mutu Baku Waktu

1 Hari 2.

Mengajukan biaya pengiriman pos

3.

Mengirim surat menggunakan jasa pos.

- Form. Pengajuan biaya pengirimanp os - Buku ekspedisi pengiriman pos

Output Tercatatn ya surat keluar dinas pada agenda surat keluar. Tersedia nya Biaya pengirim an pos Terkirimn ya surat dinasden gan jasa pos.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

:

No. Formulir Revisi Ke Tgl Berlaku

: : :

Agenda Surat Keluar FM/004/UM/2016 00 20 April 2016

AGENDA SURAT KELUAR NO URUT

NOMOR AGENDA

TANGGAL SURAT

NO. SURAT KELUAR

DITUJUKAN

PERIHAL

TEMBUSAN

KETERANGAN

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

:

Ekpedisi Pengiriman Pos

No. Formulir

:

FM/005/UM/2016

Revisi Ke

:

00

Tgl Berlaku

:

20 April 2016

EKSPEDISI PENGIRIMAN POS NO

TANGGAL

NO SURAT

DITUJUKAN KEPADA

TANDA TERIMA

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No.34 Bandung


: : : : :

Telp. 022-7272189

SOP/003/UM/2016 00


SOP PENGADAAN & PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN (ATK & ART) Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2012 Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyediaan kebutuhan sehari-hari perkantoranakan terhambat.

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Format Pengajuan ATK & ART 2. Alat Tulis Kantor (ATK) Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Persediaan Barang ATK

No 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aktivitas Mendistribusikan Form Pengajuan ATK & ART ke setiap bagian. Mengisi Form Pengajuan ATK & ART dan menyerahkan kembali kepada bagian umum Mengaju-kan anggaran pengadaanATK & ART sesuai dengan HPS. Melakukan belanja ATK & ART

Mendistribusikan ATK& ART sesuai yang dibutuhkan Mencatat pada kartu stok data persediaan yang masuk dan keluar.

Staf UM&KU

User

Pelaksana Kasub. UM&KU Sekretaris

Bendahara

Persyaratan/ Kelengkapan - Form Pengajuan ATK & ART.

Mutu Baku Waktu

Output

Terdistribusinya form pengajuan ATK & ART ke setiap bagian. Terisinya form pengajuan ATK & ART.

Sda 1 Hari

Sda

Tersedianya anggaran untuk belanja ATK & ART

- Form Pengajuan ATK & ART. - Dana belanja - Form Pengajuan ATK & ART. - Kartu Stok

Tersedianya ATK & ART

2 Hari

Diterimanya barang oleh unit pengelola/user. Tercatatnya data persediaan masuk dan keluar pada stok opname.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Formulir Pengajuan ATK dan ART Hakim / Pegawai

No. Formulir

: FM/006/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

PENGAJUAN ATK DAN ART HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TAHUN ANGGARAN _____________ NO

NAMA BARANG

JUMLAH BARANG

Bandung,…………………………….

…………………………………………….

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Formulir Pengajuan ATK, ART & Bahan

No. Formulir

: FM/007/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

FORMULIR PENGAJUAN BELANJA ATK, ART & BAHAN Tanggal : NO

NAMA BARANG

JUMLAH

HARGA PERKIRAAN

TOTAL

TOTAL Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan

(

Menyetujui Bendahara Pengeluaran

)

(

)

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

(

)

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

(

)

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Buku Pengeluaran ATK & ART

No. Formulir

: FM/008/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

BUKU PENGELUARAN ATK & ART TANGGAL

NAMA BARANG

JML

PENERIMAAN

PARAF

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Kartu Persediaan

No. Formulir

: FM/009/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

KARTU PERSEDIAAN UAPB : MAHKAMAH A GUNG RI UAPPB-E1 : BA DAN URUSAN ADM INISTRASI UAKPB : PENGADILAN TATA USA HA NEGA RA BA NDUNG TAHUN A NGGA RA N : 2016

NAMA BAARANG : SATUAN : M ETODE : FIFO/MPKP

NO

TANGGA L

URAIAN

PERUNTUKAN

MASUK

KELUAR

SISA

PARAF

1

2

3

4

5

6

7

8

INPUT DALAM APLIKASI 9

DOKUMEN MASTER



: : : : :

SOP/004/UM/2016 00 20 April 20160 Ketua Pengadilan Tat a Usaha Negara Bandung

SOP PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI PERSEDIAAN DAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 3. Keputusan KMARI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 - Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (A TK)

Keterkaitan: 1. SOP Bidang Kesekretariatan

Pencatatatn dan Pendataan : 1. Dokumen Pers ediaan Barang A TK

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan pengelolaan persediaanakan terhambat.

Pelaksana No.

Aktivitas

1.

Menginput Data Persediaan Masuk & Keluar pada Aplikasi Persediaan.

2.

Melakukan opname fisik persediaan di gudang persediaan.

3.

4.

5.

6.

Menginput hasil opname fisik persediaan pada aplikasi persediaan Membuat BA Opname Fisik. Menerima, mengoreksi dan menandatangani BA Opname Fisik. Mengirim ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN

Operator Persediaan

Kasub. UM&KU

Sekretaris

Persyaratan/ Kelengkapan - Nota Pembelian. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok - Laporan mutasi barang persediaan. - Buku Pengeluaran ATK/ART - Kartu Stok - Laporan opname fisik.

Tidak Ya

Mutu Baku Waktu

Output

Terinputnya data barang persediaan

1 hari

Terdapatnya kesesuaian data persediaan antara aplikasi persediaan dan di gudang.

- Laporan opname fisik.

Terinputnya data hasil opname fisik aplikasi dan barang dalam gudang. Tersedianya BA Opname Fisik.

- BA Opname Fisik

Tersedianya BA Opname Fisik 1 hari

- Aplikasi Persediaan

Tersedianya Laporan Persediaan dan terkirimnya ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Berita Acara Stock Opname

No. Formulir Revisi Ke

: FM/010/UM/2016 : 00

Tgl Berlaku

:

20 April 2016

KOP SURAT ________________________________________________________

______________________________

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCKOPNAME) PERSEDIAAN BAGIAN ANGGARAN 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA-RI PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG Nomor:W2.TUN2/ /PL.07/I/2016 Padahari ini, Selasa tanggal Tigapuluh, bulan Maret, Tahun 2016, Kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan

: : :

2. Nama NIP Jabatan

: : :

3. Nama NIP Jabatan

: : :

4. Nama NIP Jabatan

: : :

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname barang persediaan (semester, tahun),dengan hasil sebaga i berikut: No

Jenis Barang

Jumlah

Satuan

Kondisi

DOKUMEN MASTER



: : : : :

SOP/005/UM/2016 00


SOP KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR Dasar Hukum : 1. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 2. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Ekonomi 2. S1- Administrasi

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan tugas keamanan dan kebersihan kantor akan terhambat.

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor. Pencatatan dan Pendataan : -

No

Aktivitas

1.

Melakukan kontrol kebersihan dan keamanan kantor.

2.

Melakukan rapat evaluasi dengan honorer untuk membahas tugas masingmasing tenaga honorer Menyusun jadwal bulanan piket keamanan,kebersihan ruangan kerja,kebersihan toilet dan pantry

3.

Pelaksana Kasub. Staf UM&KU UM&KU


Mutu Baku Waktu

- Checklist kebersihan toilet - Checklist kebersihan ruangan - Buku Mutasi Keamanan - Buku evaluasi honorer

1 Hari

Tercatatnya kondisi kebersihan dan keamanan gedung

1 Hari

Terdatanya tugas-tugas honorer.

- Kontrak Kerja - SK Honorer

2 Hari

Tersedianya jadwal bulanan piket keamanan,keb ersihan ruangan kerja,kebersih an toilet dan pantry. Tersedianya jadwal piket honorer

Tidak

4.

Menerima,mengoreksi dan menandatangani jadwal piket honorer.

- Jadwal piket honorer

1 Hari

3.

Mendistribusikan jadwal piket kepada setiap honorer.

- Jadwal piket.

1 Hari

- Jadwal Piket Honorer

1 Hari

Ya 4.

Mengarsip jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

Output

Terdistribusiny ajadwal piket kepada setiap honorer. Terarsipnya jadwal piket honorer ke dalam file ordner.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Check List Kebersihan Ruangan

No. Formulir

: FM/012/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

Check List Kebersihan Ruangan Bulan______Tahun_____ Petugas :

No.

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan 1

1

Membersihkan Debu

2

Mengepel Lantai

3

Menyapu Lantai

4

Membersihkan Kaca

5

Mengganti Pengharum

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

…………………………

30

31

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Check List Keamanan

No. Formulir

: FM/013/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

Check List Keamanan Bulan______Tahun_____ Petugas : No.

Jadwal Pelaksanaan

LOKASI 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 LANTAI 1 2 LANTAI 2 LUAR 3 Paraf Petugas Pengawas Keterangan : lantai 1 : 1. Informasi & Lobi 2. Ruang sidang utama 3. Ruang sidang 1 4. Ruang sidang 2 5. Ruang wakil Panitera 6. Ruang Kepaniteraan Muda Perkara 7. Ruang Panel Bawah 8. Ruang Panitera

Lantai 2 : 1. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Ruang Server 4. Ruang Kepaniteraan Muda Hukum 5. Ruang Umum dan Keuangan 6. Ruang Kepegawaian dan Ortala 7. Ruang Sekretaris 8. Ruang Panitera Pengganti 9. Ruang Panel Atas 10. Ruang Hakim 11. Ruang Pemeriksaan Persiapan 12. Ruang Perpustakaan

Luar : 1. Halaman Depan 2. Halaman Belakang

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Check List Kebersihan Toilet

No. Formulir

: FM/014/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

FORMULIR Check List Kebersihan Toilet Bulan______Tahun_____ Petugas : No.

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan 1

1

Membersihkan Closet

2

Membersihkan Lantai

3

Mengganti Air

4

Membersihkan Tempat Sampah

5

Mengganti Pengharum

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Paraf Petugas Pengawas

Penanggung Jawab, Sub Bagian Umum & Keuangan

………………………

30

31

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung


: : : : :

Telp. 022-7272189

SOP/006/IM/2016 00


SOP PEMELIHARAAN, PERBAIKAN BMN/INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 3. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor.

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan bmn/inventaris kantor.

No

1.

2.

3.

4.

5.

Aktivitas

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1-Ekonomi 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK

Staf UM&KU

Pelaksana Kasub. UM&KU Sekretaris

Pencatatan dan Pendataan : -

Bendahara


Melakukan kontrol kondisi bmn/invent aris kantor. Menyampaikan data kondisi bmn/invent aris kantor

- Checklist kondisi bmn/invent a ris kantor - Checklist kondisi bmn/invent a ris kantor

Mengajukan biaya perbaikan bmn/invent aris kantor sesuai dengan HPS

- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor

Menerima,mengorek si dan menandatangani biaya perbaikan bmn/invent aris kantor

Mengirim/melakuka n perbaikan bmn/invent aris kantor di tempat servis .

Tidak

ya

Mutu Baku Waktu

Terdatanya kondisi bmn/invent ar is kantor. Tersampaika nnya dat a kondisi bmn/invent ar is kantor 1 Hari

- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor

- Form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent a ris kantor - Dana perbaikan

Output

1 Hari

Tersedianya form pengajuan biaya perbaikan bmn/invent ar is kantor Tersedianya anggaran untuk perbaikan bmn/invent ar is kantor.

Tersedianya bmn/invent ar is kantor untuk digunakan kembali.

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Check List Kondisi Barang

No. Formulir

: FM/015/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

CHECK LIST KONDISI BARANG BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG No.

Nama Barang

NUP

Satuan

1

2

3

4

Baik 5

Kondisi Rusak Ringan 6

Rusak Berat 7

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Fomulir Pengajuan Biaya Perawatan / Perbaikan

No. Formulir

: FM/016/UM/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

PENGAJUAN BIAYA PERAWATAN / PERBAIKAN Tanggal : NO

NAMA BARANG

JUMLAH

HARGA PERKIRAAN

TOTAL

TOTAL

Menyetujui / Melaksanakan Pejabat Pengadaan

Menyetujui Bendahara Pengeluaran

Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

………………………..

……………………

……………………….

Mengetahui, Kuasa Pengguna Anggaran

…………………………….

DOKUMEN MASTER


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Revisi Tanggal RevisI Disahkan Oleh

Telp. 022-7272189

: : : : :

SOP/007/UM/2016 00


SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.9 Tahun 2004 2. Undang-undang No. 43 Tahun 2007 3. Undang-undang No.3 Tahun 2009 4. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 5. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Administrasi 2. SMA/SMK Manajemen Admin Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Buku Register Penerimaan 3. Buku Register Klasifikasi 4. Kartu Peminjaman

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan

Pencatatan dan Pendataan : 1. Arsip Buku dan Majalah. Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Pengelolaan Perpustakaanak an terhambat.

No .

Aktivitas

Pelaksana Staf Umum/Petugas Perpustakaan

Mutu Baku Persyaratan/ Kelengkapan

Waktu

Output

1.

Mencatat buku-buku dan majalah yang diterima.

- Buku register induk - Buku register klasifikasi

Tercatatnya buku-buku dan majalah.

2.

Menempatkan buku-buku dan majalah yang diterima ke dalam lemari perpustakaan Mencatat setiap buku yang dipinjam dan dikembalikan.

- Lemari perpustakaan

Tersimpannya buku-buku dan majalah ke dalam lemari perpustakaan

3.

4.

Melakukan pemeliharaan terhadap buku-buk u dan majalah dalam ruang perpustakaan.

1 Hari - Buku peminjaman - Kartu peminjaman - Kain Lap - Kemoceng. - Box Buku. - Kapur barus

Tercatatnya buku yang dipinjam dan dikembalikan.

Terpeliharanya buk u-buku dan majalah dalam ruang perpustakaan.

DOKUMEN MASTER Judul Formulir

: Buku Register Induk Perustakaan


: FM/017/UM/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

BUKU REGISTER INDUK NO

TANGGAL

NO INDUK

JUDUL

PENGARANG

 KOTA TERBIT  PENERBIT

TAHUN TERBIT

JUMLAH

ASAL BUKU

NO. KLASIFIKASI


: Buku Register Peminjaman


: FM/018/UM/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

BUKU REGISTER PEMINJAMAN NO

JUDUL BUKU

NAMA/NIP

PARAF

TGL. PEMINJAMAN

TGL. KEMBALI

PARAF

KETERANGAN


: Kartu Peminjaman


: FM/019/UM/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

KARTU PEMINJAMAN NO

NAMA

JUDUL BUKU

PEMENJAMAN TANGGAL PARAF

PENGEMBALIAN TANGGAL PARAF

PARAF PETUGAS

KETERANGAN K TK P

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA


BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung

: : : : :

Telp. 022-7272189

SOP/008/UM/2016 00


SOP PENGADAAN BARANG/JASA ≤ Rp. 200.000.000,- dan > Rp. 200.000.000,-

Dasar Hukum : 1. Undang-undang No.17 Tahun 2003 2. Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 3. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007 4. Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/ X/2012 5. Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012 6. Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2015

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (A TK)

Keterkaitan: 1. SOP Kesekretariatan

Pencatatan dan Pendataan : -

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Pengadaan Barang/Jasaakan terhambat.

No

Aktivitas

1.

Menyusun TOR RAB

2.

Menerima, Mengoreksi dan menandatangani TOR RAB Menerima TOR & RAB,BA Perintah Pengadaan, RUP dan HPS dari PPK atau SK Pokja / ULP

3.

4.

Menyusun jadwal pengadaan & dokumen pengadaan

5.

Melakukan tahapan-tahapan pengadaan secara manual/melalui SPSE Menyampaikan laporan hasil pengadaan & mengusulkan calon penyedia

6.

7.

Menggandakan, Menjilid dan mengarsipkan dokumen pengadaan.

Staf UM &KU/Pejabat Pengadaan/ Ketua Pokja

Pelaksana Kasub. Sekretaris/KPA UM&KU/PPK

Ketua


- Brosur, price list, surat penawara n - TOR & RAB

Tidak

Mutu Baku Waktu

2 Hari

Output

Tersedianya TOR RAB

Tersedianya TOR RAB

Ya - BA Perintah Pengadaa n - RUP - TOR RAB - HPS - BA Perintah Pengadaa n

Tidak

Ya

1 Hari

Tersedianya BA Perintah Pengadaan, RU P,TOR RAB dan HPS.

Tersedianya jadwal pengadaan & dokumen pengadaan. Tersedianya BA-BA Pengadaan

- Dokumen penawara n calon penyedia

1 Minggu

- Laporan Hasil Pengadaa n

1 Hari

Tersampaikann ya laporan hasil pengadaan.

- Dokumen pengadaa n - BA Pengadaa n - Filing Kabinet Kayu

2 Hari

Dokumen pengadaan terarsip.

DOKUMEN MASTER



: : : : :

Telp. 022-7272189

SOP/009/UM/2016 00


SOP PELAKSANAAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) Dasar Hukum : 2. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 3. Undang-undang No. 03 Tahun 2009 4. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 5. Pola Bindalmin MA-RI Buku I

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor.

Keterkaitan: SOP Kesekretariatan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka pelaksanaan tugas Hubungan Masyrakat tidak berjalan.

No 1.

2.

3.

Aktivitas

Staf UM & KU

Pelaksana Pejabat Humas

Melakukan permintaan atau permohonan untuk bertemu dengan pejabat yang dit unjuk sebagai humas. Melaporkan kepada pejabat humas. Memutuskan menerima atau menolak permintaan pemohon informasi

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

Ketua

Persyaratan/ Kelengkapan - Formulir Permohonan

Mutu Baku Waktu

Output Tersedianya Form Permohonan Permintaan Informasi.

- Formulir Permohonan - Formulir Permohonan 1 Hari

Tidak

Ya 4.

Memberikan informasi kepada pemohon informasi

5.

Menyampaikan Laporan kepada Ketua

- Formulir Permohonan

Data / Informasi yang dibutuhkan

1 Hari

Data / Informasi

DOKUMEN MASTER



: : : : :

Telp. 022-7272189

SOP/10/UM/2016 00


SOP PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA Dasar Hukum : 1. Undang-undang No. 01 Tahun 2004 2. PP No. 27 Tahun 202014 3. PMK No. 50 Tahun 2014 4. KMA No. 145 Tahun 2007 5. KMA No. 137 Tahun 2012

Kualifikasi Pelaksana : 1. S1- Hukum 2. S1- Administrasi 3. SMA/SMK Administrasi Peralatan/Perlengkapan : 1. Komputer / Laptop. 2. Printer. 3. Alat Tulis Kantor.

Keterkaitan: SOP Kesekretariatan Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanak an maka BMN untuk belanja modal tidak ada peremajaan aset.

Pencatatan dan Pendataan : Dokumen BMN

Pelaksana

No

Aktivitas

Staf UM & KU/Oper ator SIMAK BMN

Panitia Penghapu san/ Panitia Penjualan

Kasub Bag UM & KU

Mutu Baku Sekretaris/ Kuasa Pengguna Barang

Ketua


1.

Membuat usul pembentukan panitia penghapusan BMN

- Data BMN rusak berat

2.

Mengirimkan usul pembentukan panitia penghapusan BMN ke PTTUN Jakart a Membuat SK Pejabat Penjualan BMN

- Surat Permohonan - Daftar BMN yang akan dihapuskan

3.

4.

5.

6.

Waktu

Output

Surat usulan penghapusan oleh Ketua Surat Usulan 1 hari

- SK KPT.TUN ttng Panitia Penghapusan BMN

SK Ketua PTUN Bandung

Mendata dan menilai BMN yang akan dijual

- BMN yg akan dihapuskan

Membuat surat permohonan penilaian BMN kepada instansi terkait Membuat usul penjualan BMN ke KPKNL/DJKN melalui P TTUN Jakarta

- Data BMN yg akan dihapuskan

Surat Permohonan

- Data BMN yg akan dihapuskan, SK Panitia Penghapusan, SK Pejabat Penjualan BMN, Hasil penilaian BMN - BMN yg akan dihapuskan, Persetujuan penjualan BMN dari KPKNL - Uang hasil penjualan, rek KPPN Bandung 2

Surat Usulan

7.

Penjualan BMN

8.

Menyetorkan hasil lelang pada kas Negara melalui bank yang ditunjuk

3 hari

Dokumen evaluasi barang

1 hari Risalah lelang

Surat Setoran Bukan Pajak

DOKUMEN MASTER

9.

Mengusulkan Penghapusan BMN Ke BUA melalui PTTUN Jakarta

- Data BMN yg akan dihapuskan, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan.

Surat Usulan Penghapusan

10.

Melaporkan hasil penjualan dan penghapusan BMN ke KPKNL/DJKN melalui PTTUN Jakarta Menghapus BMN dalam aplikasi SIMAK BMN

- SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang, Bukti setor hasil lelang, persetujuan penjualan

Dokumen Lelang

- SK Penghapusan BMN dari MARI, Risalah Lelang

Dokumen pada Aplikasi Penghapusan BMN

11.

DOKUMEN MASTER

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34 Bandung Website: http://www.ptun-Bandung.go.id | Email: [email protected]

No. Dokumen

SOP/11/PTIP/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2

Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL TUJUAN : Prosedur pengendalian dokumen ini antara lain dibuat untuk memperjelas tahapan-tahapan pelaporan aplikasi SIMAK-BMN per semester/per tahun tingkat korwil, alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait, melindungi unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. RUANG LING KUP : Ruang lingkup prosedur ini antara lain mengatur mekanisme pembuatan surat pengantar laporan BMN ke Korwil pengiriman ADK ke Korwil pembuatan BA Rekon Internal semester/tahunan, penyusunan CALBMN, pengkompilasian laporan-barang kuasa pengguna, BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan, BAR KPKNL dan CALBMN, kegiatan menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN, penjilidan Laporan BMN dan dikirim ke KORWIL, penggandaan dan penjilidan laporan-laporan dan diarsipkan. DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. 2. 3. 4. 5.

1. S1 – Ekonomi 2. S1 – Administrasi 3. D3 – Administrasi 4. SMU/SMK 5. Mampu mengoperasikan Komputer

Undang-undang No.17 Tahun 2003 Keputusan KMARI No.145/KMA/SK/VIII/2007 Keputusan KMARI No. 137/KMA/SK/X/2014 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Peraturan DJKN KMK RI No.PER-1/KN/2014

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Bidang Kesekretariatan

1. Komputer/Laptop 2. Kartu Stok 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan rekonsiliasi eksternal akan terhambat.

Dokumen Barang Milik Negara

DEFINISI : 1. KORWIL 2. CALBMN

: :

Koordinator Wilayah; Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

DOKUMEN MASTER

No. Dokumen

SOP/11/PTIP/2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

Revisi Ke

00

Jl. Di ponegoro No. 34 Bandung Website: http:// www.ptun-Bandung.go.i d | Email : [email protected]

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI SIMAK – BMN PER SEMESTER/PER TAHUN TINGKAT KORWIL

No.

Aktivitas

Staf Umum

Pelaksana Kasub Perencanaan TI dan Pelaporan

Mutu Buku Sekretaris


Waktu

Output

1.

Membuat surat pengantar laporan BMN ke Korwil

- Surat Permintaan laporan BMN ke Korwil

Tersedianya surat pengantar laporan BMN ke Korwil

3.

Mengirim ADK ke Korwil

- ADK SIMAKBMN

Terkirimnya ADK SIMIAKBMN ke Korwil.

1 Hari

4.

Membuat BA Rekon Internal semester/tahunan

- Data SIMAKBMN.

5.

Menyusun CALBMN

- Data SIMAKBMN.

5 Hari

Terdapatnya kesesuaian data satker dan korwil.

- Laporan barang kuasa pengguna - BAR Internal - CALBMN.

2 Hari

Tersedianya Laporan BMN.

6.

7.

8.

9.

Mengkompilasi laporan-barang kuasa pengguna,BAR Internal bulanan,semesteran, tahunan,BAR KPKNL dan CALBMN.

Tidak

Tersedianya BA Rekon Internal semester/tahu nan

- Laporan BMN.


Menjilid laporan-laporan yang telah diselesaikan dan dikirim ke Korwil

- Laporan BMN.


Menggandakan dan Menjilid laporanlaporan dan diarsipkan.

- Laporan BMN.

Menerima,mengoreksi dan menandatangani Laporan BMN.

Ya

1 Hari

Terarsipnya Laporan BMN.

DOKUMEN MASTER

SOP SUB BAGIAN KEUANGAN 1.

SOP PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI

2.

SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI

3.

SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI

4.

SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

5.

SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

6.

SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

7.

SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

8.

SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

9.

SOP PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

10. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

(SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 11. SOP PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL

WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH 12. SOP PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/001/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengelolaan gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran gaji pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

S1–Ekonomi S1–Hukum SLTA Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Pelaporan SAKPA dengan KPPN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan administrasi persuratan tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi GPP

:

2. Gaji Induk

:

3. Gaji Susulan

:

4. Kekurangan Gaji

:

5. KGB

:

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer KIPS Aplikasi SAS Aplikasi GPP Jaringan Internet

Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai. Gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang. Gaji pegawai yang belum masuk pada daftar gaji induk dikarenakan pegawai tersebut pindah atau gaji CPNS yang diajukan pembayarannya pertama kali Pengajuan selisih antara gaji lama dan gaji baru (kekurangan gaji) yang disebakan adanya kenaikan tarif, kenaikan pangkat, KGB, menduduki jabatan. Singkatan dari Kenaikan Gaji Berkala artinya kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/001/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI 6. Aplikasi SAS

:

7. SPP

:

8. SPM

:

9. ADK

:

10. PPK

:

11. PPSPM

:

12. KPPN

:

13. Aplikasi PIN PPSPM

:

14. SPTJM

:

15. SP2D

:

16. KIPS

:

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN. Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik. Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/001/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Benda hara

Kasub Umum & Keuangan / PPK

Kasub. P,TI&P/ PPSPM

Mutu Baku Sekretaris / KPA

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

1

Membuat daftar gaji pegawai

- Aplikasi GPP - Surat-surat keputusan

3 hari

Terselesainya pembuatan daftar gaji pegawai

2

Koreksi dan menandatangani daftar gaji yang telah dibuat

- Daftar gaji - Alat Tulis Kantor(ATK)

1 hari

Daftar gaji siap dikirim

3

Membuat daftar Perubahan data pegawai

- Daftar gaji - Data dukung lainnya yang diperlukan

1 hari

Terselesainya daftar perubahan data pegawai

4

Menanda Tangani daftar perubahan pegawai

- Daftar perubahan pegawai

Daftar perubahan pegawai siap dikirim

5

Membuat surat Setoran pajak

- Daftar gaji - Pegawai

Terselesainya Surat setoran

6

Menandatangani surat setoran pajak yang telah dikerjakan

- Surat Pajak - Daftar gaji - Daftarperuba han potongan

Surat setoran pajak siap dikirim

7

Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

-

8

Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

9

Koreksi / menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan data dukungnya

- SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung - SPP - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung

Daftar gaji Aplikasi SAS Komputer Printer

1 hari

Terselesainya SPP

SPP akurat dengan data yang ada

SPP akurat dengan data permintaan dana tidak melebihi pagu

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/001/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

4/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, DAN KEKURANGAN GAJI Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Benda hara

Kasub Umum& keuangan / PPK

Kasub P,IT,P / PPSPM



Waktu

Output

10

Membuat SPM

- SPP - Aplikasi SAS - Data perubahan pegawai - Daftar Gaji dan data dukung

Data SPM terekam dalam aplikasi SAS

11

Menandatangani SPM

- SPP - Aplikasi SAS - Aplikasi PIN PPSPM sebagai tandatangan elektronik pada ADK SPM - Data dukung

SPM akurat dengan data dukung dan siap diserahkan ke KPPN

1 hari

12

Men yerahkan SPM ke KPPN

- SPM - ADK SPM - Data dukung

KPPN menerima SPM untuk menerbitkan SP2D)

13

Mengarsipkan SPP/SPM dan data pendukungnya

- SPM - Data dukung

Tersimpannya SPP dan SPM dan data pendukungnya

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pembayaran uang makan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per11/PB/2011 4. Peraturan Sekretaris MARI No.002 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pembayaran Uang Makan Hakim dan Pegawai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pembayaran uang makan hakim dan pegawai akan terlambat..

Dokumen Keuangan


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer KIPS Aplikasi SAS Aplikasi GPP Jaringan Internet

DEFINISI : 1. Aplikasi GPP

:

2. Aplikasi SAS

:

3. Aplikasi PIN PPSPM 4. ADK

:

5. SPP

:

6. SPM

:

7. SSP PPh 21

:

:

Merupakan singkatan dari Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) yaitu Suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk membuat gaji pegawai beserta data gaji pegawai. Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21 perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/002/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

19 Mei 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN UANG MAKAN HAKIM DAN PEGAWAI Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

PPSPM

Membuat daftar perhitungan uang makan dan rekapitulasi uang makan

PPK


Tidak

Koreksi dan menandatangani daftar perhitungan uang makan

Ya

Persyaratan/ Perlengkapan - Aplikasi GPP - Daftar hadir kerja selama 1 bulan - Laptop/PC

Waktu

Output Terselesain ya daftar perhitungan uang makan

- Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan

Terselesain ya daftar perhitungan uang makan

3

Membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

- Daftar perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan

SPP siap diserahkan ke PPSPM

4

Menguji surat permintaan pembayaran (SPP)

- SPP - Daftar Perhitungan uang makan - Daftar hadir kerja selama 1 bulan

SPP yang akurat

Tidak Ya

2 hari

5

Membuat SPM

- Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi SAS - SSP PPh 21

Data SPM terekam dalam aplikasi SAS

6

Menandatangani SPM

SPM yang akurat

7

Mengirimkan SPM ke KPPN

- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang makan - Aplikasi PIN PPSPM - SSP PPh 21 - SPM - ADK SPM - SSP PPh 21 - KIPS

8

Mengarsipkan dokumen

- SPM - Daftar perhitungan permintaan uang makan - SSP PPh 21 - Otner

Dokumen tersimpan dalam file keuangan

SPM Akurat dan siap diserahkan ke KPPN

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas permintaan dan pertanggungjawaban Remunerasi. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan permintaan dan pertanggungjawaban remunerasi Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dilaksanakan setiap bulannya. DASAR HUKUM:


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keputusan Sekretaris MARI No. 35/IX/2008 Surat Keputusan MA No 128/KMA/SK/VIII/2014 Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013


KETERKAITAN:


SOP pengelolaan remunerasi pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran remunerasi tidak dapat dibayarkan

Dokumen Keuangan

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer Jaringan Internet

DEFINISI : 1. Aplikasi Komdanas

:

2. SPTJM

:

3. LPJ

:

Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Merupakan singkatan dari Laporan Pertanggungjawaban

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/003/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PERMINTAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REMUNERASI No

Aktivitas

Staf

Bendahara

Pelaksana Kasub Umum & Sekretaris Keuangan

Mutu Baku Ketua / WK


Waktu

Output

1

Pencetakan daftar nominatif pembayaran remunerasi dari aplikasi Komdanas

- Aplikasi Komdanas - Laptop/PC

Daftar Nominatif Permintaan Remunerasi dan Absensi

2

Pengecekan dan penandatanga nan berkas permintaan remunerasi

- Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ di muka - Daftar Nomor Rek.peneri ma tunjangan - Rek.Koran Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

3

4

5

Mengirim berkas rekapitulasi dan LPJ di muka pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI Proses Pencairan Dana Membuat LPJ Pembayaran Remunerasi

Cek Giro Bri

- Surat Pengantar - SPTJM - Kwitansi - Tanda Terima - Daftar Pajak - Rekap Grade - Rekap LPJ - Daftar Nomor Rekening

1 Hari

Berkas LPJ di muka permintaan remunerasi

Uang Remunerasi masuk ke rek.pegawai Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung siap dikirim ke Biro Keuangan MARI

DOKUMEN MASTER

6

7

Mengirim berkas LPJ pembayaran remunerasi ke Biro Keuangan MARI

- Berkas LPJ permintaan remunerasi - Rek.Koran

Mengarsipkan dokumen

- Berkas LPJ permintaan dan pembayaran remunerasi - Lemari File

1 Hari

Berkas LPJ permintaan remunerasi PTUN Bandung diterima oleh Biro Keuangan MARI Dokumen tersimpan dalam file keuangan

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Surat Pengantar Permintaan Dan Pertanggungjawaban Remunerasi


: FM/001/KU/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________

Nomor Lampiran Perihal

Kepada Yth.

: : :

Bandung, …………. 1 Bundel Tunjangan Kinerja Bulan ………………. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Salam Sejahtera, Bersama ini Kami kirimkan Usulan Pembayaran Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Pegawa i Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bulan ………. tahun 2016 untuk …..pegawai dengan jumlah bruto sebesar Rp. ………… (………………. )_sebagaimana daftar terlampir. Demikian atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

……………………….

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Tanda Terima Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/002/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

TANDA TERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA BULAN ………...TAHUN …………..

NO

NAMA

NIP

PANGKAT / GOL.

JABATAN

GRA DE

Max/ Med/ Min

ESELON

TUNJ.

POT.

JUM LAH POT.

Rp.

%

Rp.

JUM LAH TUNJ. SETELAH POT. Rp.

TUNJ. PPH

BRUTO

POT. PPH

NETTO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengetahui, Ketua

Menyetujui, Panitera/Sekretaris

Bandung, …………………. Bendahara

…………………………

…………………………

……………………………

TANDATANGA N

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Daftar Perhitungan Pajak Progresif Untuk Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/003/KU/2015

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

DAFTAR PERHITUNGAN PAJAK PROGRESIF UNTUK TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA BULAN …………. TAHUN ………… (Rp. NO

A

NAMA

B

NIP

C

JABATAN / STATUS

GAJI / TUNJ. / PTKP)

D

E

F

EST. 1 TAHUN (Rp.)

PENDAPATAN TERKENA PPH (Rp.)

JUM LAH PPH (Rp.)

PPH BULA N INI (Rp.)

5%

15%

25%

5%

15%

25%

5%

15%

25%

Ex12

<=Rp. 50 Jt

50-250 Jt

250-500 Jt

Gx5%

Hx15%

Ix25%

J/12 bln

K/12 bln

L/ 12 bln

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Gaji & T. Kel. Non TKK Pembulatan TKK Biaya Jabatan Iuran Pensiun PTKP PPH dari gaji

Mengetahui, Ketua

Menyetujui, Sekretaris


…………………………

…………………………

……………………………

TOTA L PPH (Rp.) N+O+P-PPH Gaji

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Rekapitulasi Permintaan Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/004/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

REKAPITULASI PERMINT AAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA BERDASARKAN JOB GRADE BULAN …TAHUN 2016 PADA SATUAN KERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA NO. Rekening : NPWP Bendahara Pengeluaran : NO.

JOB GRADE

MAX/MED/MIN.

JUMLAH PEGAWAI

JUMLAH NETTO

PAJAK

JUMLAH BRUTO

JUMLAH

Mengetahui, Ketua


Bandung, …………………. Bendahara Pengeluaran

…………………………

…………………………

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dimuka Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/005/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DIMUKA

INSTANSI PERIODE JUMLAH PEGAWAI NOMOR REKENING NO.

: : : :

PERIODE

JUMLAH TUNJ.

POT.

JUMLAH POT.

Rp.

%

Rp.

JUMLAH TUNJ. SETELAH POT. Rp.

TUNJ. PPH

BRUTO

PPH

NETTO

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Mengetahui, Ketua



…………………………

…………………………

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Bukti Pembayaran / Kwitansi Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/006/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

KOP SURAT ___________________________________________________________________________________________________________________________ BUKTI PEMBAYARAN NOMOR KWIT ANSI TELAH DITERIMA DARI DITERIMA PADA NOMOR REKENING UANG SEJUMLAH UNTUK PEMBAYARAN

: : : : :

DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT

:

TERBILANG

:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI

TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN T ATA USAHA NEGARA BANDUNG KLAS I A BULAN ……….. UNTUK ….. ORANG PEGAWAI (DAFT AR PENERIMAAN TERLAMPIR) JUMLAH NETTO PPH JUMLAH BRUTTO Rp.

: : :

Rp. Rp. Rp.

Mengetahui, Ketua



…………………………

…………………………

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tunjangan Khusus Kinerja


: FM/007/KU/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

KOP SURAT ____________________________________________________________________________ SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NO. . Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan

: : :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : 1. Daftar pertanggungjawaban Tunjangan Khusus Kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk bulan …….. tahun ……. sebesar Rp. ……………… (………………) untuk …… Pegawai, telah dihitung dengan benar berdasarkan hak yang seharusnya dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan. 2. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atas pembuatan perhitungan pertanggungjawaban tersebut, maka itu semua menjadi tanggung jawab Kami dan tidak akan meminta kekurangan tersebut di kemudian hari. 3. Dan jika terdapat kelebihan atas uang pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja yang diterima dengan yang dipertanggungjawabkan, Kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Nomor Rekening : 0329.01.001809.30.2. pada PT . Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta-Veteran, Jl. Veteran No. 8 Jakarta. Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini Kami buat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Mengetahui, Ketua

Bandung, …………………. Kuasa Pengguna Anggaran

………………………….

……………………………

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Daftar Nama Penerima Tunjangan Khusus Kinerja

No. Formulir

: FM/008/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS KINERJA PENGADILAN TAT A USAHA NEGARA BANDUNG KLAS IA BULAN ……….. TAHUN ………..

NO

NAMA PEGAWAI

NO. REK

REK. A.N

NAMA BANK

JUMLAH

Mengetahui, Sekretaris


………………………….

……………………………

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan uang persediaan ke KPPN. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM:


1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013


KETERKAITAN:


SOP Pengajuan Uang Persediaan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer KIPS Aplikasi SAS Jaringan Internet

DEFINISI : 1. Aplikasi SAS

:


:

3. ADK

:

4. SPP

:

5. SPM

:

6. SSP

:

7. SPM

:

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/04/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) 8. ADK

:

9. PPK

:

10. PPSPM

:

11. KPPN

:


:

13. SPTJM

:

14. SP2D

:

15. KIPS

:

16. Uang Persediaan

:

17. SPM UP

:

Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya. Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/004/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Bendahara

Kasub P, IT & P /PPSPM




Waktu

Output

1

Pembuatan specimen tanda tangan dan surat pernyataan pengajuan uang persediaan

- Komputer - SK KPA - Rencana penganggaran UP

Blangko specimen tanda tangan dan surat pernyataan UP

2

Tanda tangan specimen dan surat pernyataan pengajuan uang persediaan

- SK KPA

Specimen tanda tangan dan surat pernyataan UP

3

Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatanga n SPM (PPSPM) Mengirim SPM UP ke KPPN Pengambilan SPM di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN Mengarsip kan SP2D dan SPM

- Aplikasi SAS

4

5

6

7

1 hari

Surat Permintaan Pembayaran

Surat Perintah Membayar (SPM)

- Aplikasi SAS - SPP - Aplikasi PIN PPSPM

PIN PPSPM

- SPM - ADK - KIPS

Tanda Terima SPM

- TandaTerima SPM - KIPS

SPM SP2D

dan

1 hari - SPM - SP2D - Lemari arsip

Tersimpannya SPM

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan ke KPPN. DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 3. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer KIPS Aplikasi SAS Jaringan Internet


:


:

3. ADK

:

4. SPP

:

5. SPM

:

6. SSP

:

7. ADK

:

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) 8. PPK

:

9. PPSPM

:

10. KPPN

:


:

12. SPTJM

:

13. SP2D

:

14. KIPS

:

15. Uang Persediaan

:

16. Uang Persediaan (UP)

:

17. SPM UP

:

18. SPM GUP

:

Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan. Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yaitu surat yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya. Adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) yang artinya jika sudah habis dipergunakan dapat dimintakan lagi gantinya. Adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani akun transito. Akun transito berarti akun tersebut belum membebani belanja. Surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/005/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Bendahara

Kasub P, IT & P / PPSPM

Kasub Umum & Keuangan /PPK



Waktu

Output

1

Pembuatan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) oleh Bendahara Pengeluara.

- Aplikasi SILABI - Kuitansi, nota, struk - SPBy

Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

2

Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK

- Aplikasi SAS - Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3

Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatang an SPM (PPSPM)

- Aplikasi SAS - SPP - Kuitansi, nota, struk


4

Mengantar / mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) GUP ke KPPN

- SPM - ADK - KIPS

TandaTerim a SPM

5

Pengambilan SPM GUP di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN Mengarsip kan SP2D dan SPM GUP

- Tanda Terima SPM - KIPS

SPM GUP

6

1 hari

1 hari - SPM GUP - SP2D - Lemari arsip

Tersimpann ya SPM dan SP2D GUP

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengajuan pembayaran LS kepada pihak ketiga/rekanan. DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.


KETERKAITAN:


SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN: Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi keterlambatan pembayaran kepada Pihak Ketiga dan penyerapan realisasi anggaran akan terhambat.



:


:

3. ADK

:

4. SPP

:

5. SPM

:

6. SSP

:

7. PPK

:

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi SAS Aplikasi PIN PPSPM Koneksi Internet

Dokumen Keuangan

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Aplikasi yang digunakan oleh PPSPM untuk menandatangani ADK SPM secara elektronik Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN Merupakan singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran yaitu Surat yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, ditujukan kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan perorangan yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir. Merupakan singkatan dari Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk membantu dalam menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak kepada pihak ketiga dan pengangkatan panitia dalam rangka pengadaan barang/jasa dan surat perintah lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan kegiatan.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku Halaman

20 April 2016 2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA

8. PPSPM

:

9. KPPN

:

10. SPM LS

:

11. SP2D

:

12. KIPS

:

Merupakan singkatan dari Pejabat Penandatangan SPM yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji, menerbitkan dan menadatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Merupakan Surat Perintah Membayar Langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana. Merupakan singkatan dari Kartu Identitas Pengantar/Pengambil SPM yang berfungsi untuk dapat mengirimkan dan mengambil SPM di KPPN

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/006/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PEMBAYARAN LS PIHAK KETIGA Pelaksana No

Aktivitas Staf

Kasub Umum & Keu / PPSPM




Waktu

Output

1

Menerima surat permintaan pembayaran dari rekanan pihak ketiga

- Buku Agenda

2

Pembuatan dan tandatangan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh PPK

-

3

Verifikasi SPP dan validasi data tagihan pembayaran oleh Pejabat Penandatanga n SPM (PPSPM)

-

Aplikasi SAS SPP BAST BAP Kuitansi


4

Mengantar/me ngajukan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Pihak Ketiga ke KPPN

-

SPM SSP ADK KIPS

Tanda Terima SPM

5

Pengambilan SPM di KPPN dan Pencetakan SP2D dari SPAN

- Tanda Terima SPM - KIPS

Mengarsipkan SP2D dan SPM

- SPM - SP2D - Lemari arsip

6

Diterimanya dan tercatatnya berkas surat permintaan pembayaran dari rekanan pihak ketiga Berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Aplikasi SAS Dok Kontrak SSP Faktur Pajak

1 hari

SPM GUP dab SP2D

1 hari Dokumen SPM dan SP2D

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/007/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Menteri Keuangan No 32/PMK.05/2014 5. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

S1–Ekonomi S1–Hukum SLTA Mampu mengoperasikan Komputer

KETERKAITAN:


SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)

1. 1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Sistem Penerimaan Kas Negara tidak berjalan dengan baik.

1. Dokumen Keuangan 2. Dokumen Kepaniteraan Perkara

Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Komdanas Aplikasi SIMPONI Koneksi Internet

DEFINISI : 1. Aplikasi SIMPONI

:

2. SSBP

:

3. NTPN

:

Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang meliputi: sistem perencanaan PNBP, sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP. Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara Merupakan singkatan dari Surat Setoran Bukan Pajak, SSBP adalah formulir yang digunakan untuk mencatat penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara. SSBP digunakan untuk menyetor pendapatan negara selain pendapatan pajak. Merupakan singkatan dari Nomor Tanda Penerimaan Negara, yaitu nomor unik yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi penerimaan setoran ke kas Negara.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/007/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Bendahara Penerima





Waktu

Output

Menerima setoran Uang Leges dari Kepaniteraan Perkara Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Aplikasi SIMPONI

- Data dan Kwitansi

Dicatat dalam Buku Kas Pembantu dan Kwitansi

- Data dan Kwitansi - Aplikasi SIMPONI

3

Penyetoran PNBP ke Kantor Pos / Bank Persepsi

- Surat Setoran Bukan Pajak

Dokumen SSBP dan rekaman dalam aplikasi SIMPONI dan SSBP Siap Setor SSBP dengan Bukti setor NTPN

4

Membuat Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP

- SSBP - Bukti Setor NTPN - Akses Komdanas

Menandatangan i Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan tanda tangan / paraf Laporan Realisasi PNBP

- Buku Kas Umum Penerimaan, - Berita Acara Penutupan Kas - Laporan Penutupan Kas - Laporan Realisasi PNBP

Memberi nomor surat Laporan Realisasi PNBP ke Subbag Umum

- Laporan PNBP dan Lampiran - Buku agenda Surat keluar keuangan

1

2

5

6

1 hari

1 hari

1 hari

Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP Ditandatanganinya Buku Kas Umum Penerimaan, Berita Acara Penutupan Kas, Laporan Penutupan Kas dan Laporan Realisasi PNBP Surat tercatat dalam buku agenda

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/007/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Pelaksana No

7

8

Aktivitas

Mengirimkan Laporan Realisasi PNBP melalui bagian umum Mengarsipka n Laporan Realisasi PNBP / pertinggal

Staf / Bendahara Penerima




Persyaratan/ Perlengkapan - Laporan PNBP dan Lampiran - Buku ekspedisi

- Laporan PNBP dan Lampiran - Lemari arsip

Waktu

Output Terkirimnya surat

1 hari

Tersimpanny a arsip Laporan PNBP dan Lampiran

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/008/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 4. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. 2. 3.

SOP LRA SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk) SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)

PERINGATAN:

1. 2. 3. 4. 5.


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi SAS/SILABI Koneksi Internet Aplikasi KOMDANAS


Jika SOP tidak dilaksanakan, mengajukan SPM Non Gaji

maka

tidak

bisa

Dokumen Keuangan

DEFINISI : 1. Aplikasi SAS (SILABI)

:

2. Aplikasi Komdanas

3. ADK LPJ

:

4. KPPN

:

Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer Laporan Pertanggungjawaban yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan (aplikasi SILABI) yang digunakan untuk pengiriman data komputer ke KPPN Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/008/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA Pelaksana No

1

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas

Staf / Bendahara

Kasub Umum & Keu / PPSPM




Merekam semua transaksi ke aplikasi SAS (SILABI) Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Buku Kas Umum Mengecek dan memeriksan BA Pemeriksaan Kas dan BKU Menandatan gani BA Pemeriksaan dan BKU

-

Merekam Laporan Pertanggungj awaban (LPJ) Bendahara Menandatan agani LPJ Bendahara Rekonsiliasi LPJ Bendahara ke KPPN dan mengirimka n ADK LPJ melalui email Memindai (scan) LPJ, BAP KAS, BKU dan Rekening Koran dan mengungga h ke Komdanas

- Aplikasi SAS - BKU - Dokumen pendukung

Waktu

Kwitansi SPM SP2D Bukti-bukti transaksi keuangan lainnya - Aplikasi SAS - Bukti-bukti transaksi keuangan lainnya

-

Aplikasi SAS SPP BAST BAP Kuitansi

1 hari

- Draf BA Periksaan Kas dan BKU

- Hasil Cetak, LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan rekening Koran - Peralatan scan dan komputer

Terekamny a data transaksi dalam aplikasi SAS Hasil cetakan BA Pemeriksaa n Kas dan Buku Kas Umum BA Pemeriksaa n Kas dan Buku Kas Umum

BA Pemeriksaa n Kas dan Buku Kas Umum Draf LPJ

- Draf LPJ

- ADK LPJ dari Aplikasi SAS - Hasil Cetak, LPJ, BA Pemeriksaan KAS, BKU dan rekening koran

Output

LPJ Ditandata ngani Tersimpan ADK LPJ di KPPN 2 hari

1 hari

Tersimpan data dalam aplikasi Komdanas

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/008/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3

Disahkan Oleh

Ketua PTUN Bandung

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA Pelaksana No

9

Aktivitas

Mengarsipk an LPJ, BA Pemeriksaan Kas, BKU dan dokumen pendukung

Staf / Bendahara

Kasub Umum dan Keu / PPSPM



Persyaratan/ Perlengkapan - LPJ yang sudah distampel KPPN, BA Pemeriksaan Kas BKU dan rekening Koran - Lemari Arsip

Waktu

1 hari

Output Tersimpann ya LPJ, BA Pemeriksaa n Kas, BKU dan rekening koran

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/09/KU/2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. SOP Pelaporan SAIBA dengan KPPN

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka laporan penyerapan realisasi anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Dokumen Keuangan


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Printer Aplikasi Komdanas

DEFINISI : 1. Aplikasi SAIBA

: Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual


3. LRPA

:

4. DRPP

:

(SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran belanja, dalam satu periode. Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/09/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN Pelaksana No 1

Aktivitas

Operator/ Staf Pelaporan

Kasubag Umum dan Keuangan

Sekretaris

Mutu Baku PTTUN Jakarta


Waktu

Output

Merekam data manual laporan realisasi anggaran dalam aplikasi Komdanas Memverifika si Draf LRPA dan memberi paraf

- Laporan Keuangan SAIBA - LRPA bulan sebelumnya - DRPP

Terekamnya data Dalam format LRPA

- Draf surat pengantar - LRPA

Berkas dan Lampiran LRPA

Menanda tangani laporan realisasi dan surat pengantar

- Draf surat pengantar - LRPA

Berkas dan Lampiran LRPA

4

Memberi Nomor dan mengirim LRPA ke PTTUN Jakarta

- Surat Pengantar LRPA - Buku agenda Surat keluar

Terkirimnya LRPA, Softcopy dan Hardcopy

5

Mengarsip kan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran

- LRPA - Lemari arsip

Tersimpannya LRPA

2

3

1 hari

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Satuan Kerja

No. Formulir

: FM/009/KU/2016

Revisi Ke

: 00 : 20 April 2016

Tgl Berlaku

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN………….TAHUN …………. SATUAN KERJA K/L UNIT ORGANISASI NO./TGL DIPA SURAT NO

: : : : :

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun

Uraian

Pagu DIPA

Realisasi s.d bulan lalu Rp. %

Realisasi bulan ini Rp. %

Realisasi s.d bulan ini Rp. %

Sisa dana s.d bulan ini Rp. %

Bandung, ………………………… Kuasa Pengguna Anggaran

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/10/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 5. Keputusan Sekretaris MARI No.002/SEK/SK/I/2012

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga

1. 2. 3. 4. 5.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.

Dokumen Keuangan


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Aplikasi Komdanas Aplikasi SAIBA Koneksi Internet


:


3. Aplikasi SAS (SILABI)

4. DRPP

:

5. ADK

:

Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang dipergunakan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK) yang akan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merupakan singkatan dari Daftar Rincian Permintaan Pembayaran,yaitu daftar rincian penggunaan anggaran Negara sesuai dengan kode akun standar. Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/10/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) 6. SPM

:

7. Aplikasi SIMAK BMN

:

8. SP2D

:

9. BAR

:

10. LHR

:

11. KPPN

:

Merupakan singkatan dari Surat Perintah Membayar yaitu dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masukkeluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana yaitu surat yang diterbitkan oleh KPPN kepada Bank Operasional untuk melakukan pencairan dana Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan KPPN Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan KPPN Merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/10/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Terbit

20 April 2016

Halaman

3/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Operator SAIBA

Kasub Umum dan Keuangan

Mutu Baku Sekretaris


Waktu

Output

Merekam SPM/SP2D yang diterbitkan KPPN ke aplikasi SAIBA Melakukan rekonsiliasi SAIBA dengan KPPN Membuat Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Mengecek dan menandatang ani BAR

- Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAS - Hasil cetakan SP2D

5

Menyerahkan BAR ke KPPN

- Berkas LHR dan BAR

BAR ditanda tangani KPPN

6

Melakukan Rekonsiliasi Internal SAIBA dengan SIMAK BMN Upload ADK SAIBA hasil Rekonsiliasi dengan KPPN dan SIMAK BMN ke Komdanas

- ADK SIMAK BMN

BAR Internal

Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam Komdanas (Dilakukan per Semester I dan 2)

- BAR KPPN - Data dukung laporan - Data aplikasi SIMAK BMN

1

2

3

4

7

8

Terekam SPM/SP2D dalam aplikasi SAIBA

1 hari

- ADK Aplikasi SAIBA

Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR)


Draf BAR

- BAR

BAR ditandatangani KPA/ Panitera/Sekretaris 1 hari

1 hari - ADK SAIBA hasil rekonsiliasi dengan KPPN

ADK tersimpan dalam Komdanas

5 hari

Draf CaLK

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/10/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

4/4


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Operator SAIBA

Kasubag Umum dan Keuangan

Mutu Baku

Sekretaris


9

Mengecek dan menandatang ani CaLK

- Draf CaLK

10

Mengirimkan CaLK kepada Korwil

11

Mengarsipkan BAR, Laporan Hasil Rekonsiliasi dan CaLK

- Surat Pengantar Pengiriman - CaLK dan data dukung - Berkas LHR, BAR, CaLK - Lemari Arsip

Waktu

Output

Dokumen Catatan Laporan Keuangan

1 hari Terkirimnya CaLK ke Korwi

Tersimpannya Berkas CaLK, LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/11/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan sistem akuntansi instansi berbasis akrual wilayah (SAIBA-W) dan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Wilayah (CALK-W). DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 3. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 6. Peraturan Sekretaris MARI No.02 Tahun 2013

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Aplikasi Komdanas 4. Aplikasi SAIBA 5. Aplikasi SAIBA-W 6. Koneksi Internet

1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Pembayaran LS Pihak Ketiga 3. SOP Pelaporan Sistem Akuntansi Berasis Akrual (Saiba) Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Calk)


PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan SAIBA dan CALK akan terhambat.

Dokumen Keuangan


:


3. Aplikasi SAIBA-W

:

Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan KPPN dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Merupakan singkatan dari Aplikasi Komunikasi Data Nasional yaitu suatu aplikasi komputer yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya.

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/11/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH 4. ADK

:

5. Aplikasi SIMAK BMN W

:

6. BAR

:

7. LHR

:

8. Kanwil DJPB

:

9. Aplikasi SAIBA-W

:

Merupakan singkatan dari Arsip Data Komputer yaitu data komputer yang sumbernya dari aplikasi keuangan yang digunakan untuk pengiriman data ke KPPN / Kanwil DJPB Merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masukkeluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Merupakan singkatan dari Berita Acara Rekonsiliasi, Berita Acara penyamaan data dengan Kanwil DJPB Merupakan singkatan dari Laporan Hasil Rekonsiliasi, adalah hasil penyamaan data dengan DJPB Merupakan singkatan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Merupakan singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Wilayah (SAIBA-W), aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang dipergunakan untuk Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan untuk membuat Laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan RI pada umumnya dan Mahkamah Agung RI pada khususnya. Pelaksana

No

Aktivitas

Staf / Operator SAIBA-W

Kasubag Umum dan Keu

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan

Sekretaris

-

-

-

-

Waktu

Output

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/11/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

3/3


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL WILAYAH (SAIBA-W) DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WILAYAH Pelaksana No

Aktivitas

Staf / Operator SAIBA-W

Kasubag Umum dan Keuang an

Mutu Baku

Sekretaris


Waktu

Output

1

Menerima Arsip Data Komputer SAIBA satker tingkat I

Arsip data computer (ADK) Aplikasi SAIBA

Terekam ADK SAIBA aplikasi SAIBA Willayah

2

Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK BMN Wilayah Menyusun Laporan Rekonsiliasi dan Melakukan Rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPB) Mengecek, memparaf dan menandatangani BAR

- Aplikasi SIMAK BMN Wilayah

BAR Internal SIMAK BMN

- Berkas Laporan Rekonsiliasi

Berita Acara Rekonsiliasi

5

Menyerahkan BAR ke DJPB


6

Upload ADK SAIBA-W hasil Rekonsiliasi dengan DJPB dan SIMAK BMN ke KOMDANAS

- ADK SAIBA Wilayah hasil rekonsiliasi dengan SIMAK BMN Wilayah dan DJPB

1 hari

ADK tersimpan dalam Komdanas

7

Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Wilaya h (CaLK) dalam KOMDANAS (Dilakukan 2 kali di Triwulan 2 dan 4)

- BAR DJKN - Data dukung laporan - Data aplikasi SIMAK BMN

5 hari

Draf CaLK

1 hari

3

4

8

Mengecek dan menandatangani CaLK Wilayah 9 Mengirimkan Laporan Keuangan CaLK Wilayah kepada Ditjen Badilmiltun 10 Mengarsipkan BAR dan CaLK Wilayah

1 hari


BAR ditandatangani

1 hari BAR ditanda tangani DJPB

- Draf CaLK

CaLK siap dikirm

- Surat Pengantar Pengiriman - CaLK dan data dukung

Terkirimnya CaLK ke Ditjen Badimiltun 1 hari

- Berkas LHR, BAR, CaLK - Lemari Arsip

Tersimpannya Berkas CaLK Wilayah,LHR dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

DOKUMEN MASTER

Judul Formulir

: Berita Acara Rekonsiliasi Koorrdintor Wilayah


: FM/011/KU/2016 : 00

Tgl Berlaku

: 20 April 2016

BERITA ACARA REKONSILIASI Nomor: BAR- /WPB.11/BD.05/ Pada hari ini …….. tanggal …. bulan ….. tahun …… telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan …. dan Neraca per ……. antara Kantor Wilayah/Koordinator Wilayah ……….. Kementerian Negara/Lembaga .......... selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat selaku Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUNKanwil). UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Triwulan ….. Tahun Anggaran ….. Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut: No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian 2

SIAP (Rp) 3

SAI (Rp) 4

SELISIH (Rp) 5 =3 +4

Pagu Belanja Belanja Pengemb Belanja Estimasi Pendapatan PNBP Pendapatan PNBP Pengembalian Pendapatan PNBP Mutasi Uang Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas pada Badan Layanan Umum Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Hasil Rekonsiliasi dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan. a.n. Bendahara Umum Negara Kepala Bidang PAPK

a.n. Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

……………………….

…………………………

DOKUMEN MASTER

Lamp iran Berita Acara Rekonsiliasi No mor : Tanggal :

Laporan Hasil Rekonsiliasi UAPPA-W: ... Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI dengan SiAP bulan ... 2016… dapat disampaikan hal- hal sebagai berikut: 1. Pagu Anggaran Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 2. Estimasi Pendapatan PNBP SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 3. Realisasi Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 4. Pengembalian Belanja SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 5. Realisasi Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 6. Pengembalian Pendapatan PNBP. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 7. Mutasi Uang Persediaan. SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 8. Kas di Bendahara Pengeluaran SiAP = Rp . SAI= Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 9. Kas pada Badan Layanan Umum SiAP = Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 10. Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah SiAP =Rp . SAI = Rp . Tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI. 11. Langkah-langkah perbaikan kesalahan/perbedaan: a.n.

Bendahara Umum Negara, Kepala Bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan

………………………

\

a.n. Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah KepalaKantor Selaku Pejabat Penanggungjawab Rekonsiliasi UAKPA/UAKP A BUN

……………………………………

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/12/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

1/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN APLIKASI E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN TUJUAN : Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan pelaporan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan menggunakan aplikasi online yang dilaksanakan per triwulan. RUANG LING KUP : Prosedur ini mencakup proses pelaksanaan pembuatan pelaporan PP No.39 Tahun 2006 Aplikasi Bappenas per Triwulan DASAR HUKUM:


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

1. 2. 3. 4.

KETERKAITAN:


1. SOP Laporan Realisasi Anggaran

1. 2. 3. 4.

PERINGATAN:


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Realisasi PP 39 Tahun 2006 tidak berjalan dengan baik

Dokumen Keuangan


Komputer/Laptop Alat Tulis Kantor (ATK) Koneksi Internet Aplikasi BAPPENAS

DEFINISI : 1.1 Aplikasi E-Monev Bappenas

:

Merupakan singkatan dari Elektronik Monitoring Evaluasi, aplikasi secara online yang dibuat oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas)

DOKUMEN MASTER


No. Dokumen

SOP/12/ KU /2016

Revisi Ke

00

Tgl Berlaku

20 April 2016

Halaman

2/2


STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PELAPORAN E-MONEV BAPPENAS PER TRIWULAN Pelaksana No

Aktivitas Staf

1

2

Input data aplikasi MONEV dari Bappenas Validasi / Pengecekan Data Monev

Kasub Umum dan Keuangan

Sekretaris

Mutu Baku Persyaratan/ Perlengkapan - Data LRA

- Data Aplikasi Monev

Waktu 1 hari

1 hari

Output Data MONEV

Data Aplikasi Monev dicek olej Biro Perencanaan dan Organisasi MARI

DOKUMEN MASTER SOP SUB BAGIAN UMUM

Recommend Documents