DAFTAR GAMBAR. Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan -------------------------------

6

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ternate --------------------

9

ii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian -----------------

10

Tabel 2.2 Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan ---------------------

10

Tabel 2.3 Jumlah PNS berdasarkan golongan ---------------------------------

10

Tabel 2.4 Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat penjenjangan ----------

11

Tabel 2.5 Jumlah PNS yang telah lulus sertifikasi Auditor ------------------

11

Tabel 2.6 Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dan Jabatan Fungsional Auditor ------------------------------------------

11

Tabel 2.7 Daftar inventaris barang pada Inspektorat Kota Ternate ---------

12

Tabel 4.1 Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran -----------------

33

Tabel 5.1 Rencana program dan pendanaan indikatif ------------------------

39

Tabel 6.1 Indikator kinerja menurut kelompok sasaran strategis -----------

41

Tabel 6.2 Rencana capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis -

42

Tabel 6.3 Integrasi 11 program prioritas dalam Renstra SKPD -------------

43

Tabel 7.1 Program Utama Transisi ---------------------------------------------

45

iii

DAFTAR ISI Hal DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR GAMBAR --------------------------------------------------------------

ii

DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------

iii

BAB I PENDAHULUAN -----------------------------------------------------1.1. Latar Belakang ---------------------------------------------------1.2. Maksud dan Tujuan ---------------------------------------------1.3. Landasan Hukum ------------------------------------------------1.4. Metode Penyusunan ---------------------------------------------1.5. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya --------------------------------------------1.6. Sistematika Penulisan --------------------------------------------

1 1 3 3 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ----------------------------------------2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ternate ----------------2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ---------------------2.3. Data-Data Kondisi Inspektorat Kota Ternate 3 (tiga) Tahun Terakhir ---------------------------------------------------2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan -----------2.5. Hal-Hal Lain yang Dianggap Perlu -----------------------------

8 8 10

6 6

13 16 19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ----------------------------------------------------------3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate ----------3.2. Isu-Isu Strategis SKPD -------------------------------------------

20 20 28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN -----------------------------------------------------------4.1. Visi Inspektorat Kota Ternate ----------------------------------4.2. Misi ----------------------------------------------------------------4.3. Tujuan dan Sasaran ---------------------------------------------4.4. Strategi ------------------------------------------------------------4.5. Kebijakan -----------------------------------------------------------

30 30 31 32 33 36

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF --5.1. Deskripsi/Penjelasan --------------------------------------------5.2. Matriks ------------------------------------------------------------

37 37 40

BAB VI INDIKATOR KINERJA ------------------------------------------------

41

BAB VII P E N U T U P -----------------------------------------------------------7.1. Program Transisi -------------------------------------------------7.2. Kaidah Pelaksanaan ----------------------------------------------

45 45 45

Lampiran

i

Rencana Strategis 2011-2015 Inspektorat Kota Ternate

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk programprogram atau aktivitas. Untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai, diperlukan sistem pengendalian manajemen yang meliputi beberapa aktivitas, yaitu perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja. Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terjadi karena adanya kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Perencanaan strategi (strategic planning) merupakan salah satu aktivitas dalam proses pengendalian manajemen. Perencanaan strategi adalah proses sistematik yang ditujukan untuk menghasilkan tindakan dan keputusan-keputusan mendasar sebagai pedoman dan panduan organisasi dalam menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan aktivitas tersebut. Perencanaan strategi merupakan proses penentuan tujuan organisasi, dan strategi untuk mencapainya dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. Perencanaan strategi dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Pemda dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra merupakan sebuah instrumen

Bab I Pendahuluan

1


yang dapat digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi kepada pihakpihak yang terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam pengambilan keputusan dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Renstra membantu pengambil keputusan didalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Insepktorat Kota Ternate sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Ternate berkewajiban menyusun Renstra sebagai pedoman dan landasan melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi lima tahun mendatang. Berbagai bentuk regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus mengalami perubahan, menuntut tugas dan fungsi pengawasan khususnya pengawasan intern menjadi semakin dinamis. Tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga semakin kompleks dengan dikeluarkannya berbagai macam regulasi baru. Sejalan dengan tuntutan tersebut, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan di bidang pengawasan sehingga penyelenggaraan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Ternate dapat berjalan efektif, terpadu, terarah dan tepat sasaran. Untuk itu perlu disusun Renstra Inspektorat Kota Ternate Tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan

kekuatan

(strenghts),

kelemahan

(weaknesses),

peluang

(opportunities), dan tantangan (threats) yang ada atau yang mungkin timbul dengan mangacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2011-2015.

Bab I Pendahuluan

2


1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate pada periode 2011 - 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas. 1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Ternate dalam kurun waktu lima tahun, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada sebelas program prioritas dalam RPJMD Kota Ternate 2011-2015.

1.3. Landasan Hukum Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Bab I Pendahuluan

3


6. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Bab I Pendahuluan

4


Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate; 19. Peraturan Walikota Ternate Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate; 20. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015.

1.4. Metode Penyusunan Penyusunan Renstra Inspektorat diawali dengan pembentukan Tim Penyusun yang terdiri dari Sekretaris Inspektorat, Inpektur Pembantu Wilayah, Kepala Sub Bagian Perencanaan, serta Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Tahapan selanjutnya merumuskan draft Renstra khususnya visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang kemudian dibahas bersama Inspektur Kota Ternate. Dari hasil pembahasan draft Renstra tersebut kemudian disusun Renstra Inspektorat 2011-2015 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Inspektur Kota Ternate Nomor 046/268-Insp.Kt/2010 tanggal 13 Desember 2010.

Bab I Pendahuluan

5


1.5. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5.1. Hubungan Renstra dengan RPJMD Renstra Inspektorat Kota Ternate Tahun 2011-2015 disusun mengacu pada RPJMD Kota Ternate 2011-2015 dan bersifat indikatif. 1.5.2. Hubungan Renstra dengan Renja SKPD Renstra Inspektorat Kota Ternate digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat (Renja Inspektorat) setiap tahunnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah. Gambaran keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada gambar 1.1. Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.6. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Renstra adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, metode penyusunan, hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra. Bab I Pendahuluan

6


Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini memuat struktur organisasi Inspektorat Kota Ternate, susunan kepegawaian dan perlengkapan, data-data kondisi SKPD 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan, serta hal-hal lain yang diangggap penting. Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam bab ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Ternate serta Isu-Isu Strategis SKPD. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bab ini menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ternate dalam kurun waktu lima tahun berikut indikator kinerja, dan pendanaan indikatifnya sesuai dengan kelompok sasaran yang menjadi target berdasarkan Tupoksi Inspektorat. Bab VI Indikator Kinerja SKPD Bab ini berisi indikator kinerja dari sasaran-sasaran strategis Inspektorat Kota Ternate, serta program Inspektorat Kota Ternate yang menunjang pencapaian sasaran RPJM Kota Ternate 2011-2015. Bab VI Penutup Dalam Bab penutup ini memuat program transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra SKPD.

Bab I Pendahuluan

7


BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ternate Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ternate berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate, terdiri dari: 1. Inspektur; 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Ternate dapat dilihat pada gambar berikut :

Bab II Gambaran Pelayanan

8

Rencana Strategis 2011-2015 Inspektorat Kota Ternate INSPEKTUR

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUN GSIO NA L

SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN





9


2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.2.1. Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Ternate dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, ditunjang dengan sumber daya aparatur baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang masih berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kondisi sumber daya aparatur Inspektorat Kota Ternate dapat digambarkan sebagai berikut. 2.2.1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan status Kepegawaian No.

Status Kepegawaian

Jumlah (orang)

1

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

45

2

Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Honorer

8

Jumlah

53

2.2.1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tabel 2.2. Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan No.

Jenjang Pendidikan

Jumlah (orang)

1

Strata 2 (S-2)

6

2

Strata 1 (S-1)

22

3

Sarjana Muda / D3

2

4

SLTA/SMK/MA

15

5

SLTP/MTs

-

6

SD/MI

Jumlah

45

2.2.1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tabel 2.3. Jumlah PNS berdasarkan Golongan No.

Golongan

Jumlah (orang)

1

Golongan I

-

2

Golongan II

13

3

Golongan III

27

4

Golongan IV

5

Jumlah


45

10


2.2.1.4. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Tabel 2.4. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan No.

Jenis Diklat Penjenjangan

Jumlah (orang)

1

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

6

2

Spama/Diklat PIM III

6

3

Spamen/ Diklat PIM II

-

Jumlah

12

2.2.1.5. Jumlah PNS yang Telah Lulus Diklat Sertifikasi Auditor Tabel 2.5. Jumlah PNS yang Telah Lulus Sertifikasi Auditor No.

Jenis Sertifikasi Auditor

Jumlah (orang)

1

Pengendali Teknis

-

2

Ketua Tim

1

3

Anggota Tim Ahli

4

4

Anggota Tim Terampil

1

Jumlah

6

2.2.1.6. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Auditor Tabel 2.6. Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Auditor No.

Jenis Jabatan Struktural/JFA

Jumlah (orang)

1

Eselon II

1

2

Eselon III

5

3

Eselon IV

10

4

Jabatan Fungsional Auditor

4

5

Staf

25 Jumlah


45

11


2.2.2. Perlengkapan Selain sumber daya aparatur, sarana dan prasaran yang dimiliki Inspektorat Kota Ternate saat ini ikut menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan prasaran tersebut terdiri dari bangunan gedung kantor, kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2, komputer/laptop, sarana meubelair, serta sarana penunjang lainnya. Tabel 2.7. Daftar Inventaris Barang pada Inspektorat Kota Ternate

No.

NAMA BARANG

JUMLAH

1

Meja Kerja

54 buah

2

Meja Rapat

8 buah

3

Lemari Arsip

28 buah

4

Filling Kabinet

8 buah

5

Kursi Kerja

53 buah

6

Kursi Rapat ( Kursi Putar )

20 buah

7

Kursi Rapat ( Kursi Lipat )

220 buah

8

Meja computer

7 buah

9

Komputer

8 unit

10

Laptop

8 unit

11

Camera Digital

3 unit

12

Handycam

1 unit

13

Mesin Faximili

1 unit

14

Telepon

3 unit

15

Mesin Ketik

1 unit

16

Mesin Genset

2 unit

17

Mesin Potong Rumput

1 unit

18

Pendingin Ruangan (AC)

14 unit

19

Kenderaan Roda 2 (Sepeda Motor)

13 unit

20

Kenderaan Roda 4 (Mobil)

1 unit

21

Bangunan Gedung Kantor


1

unit

12


2.3. Data-Data Kondisi Inspektorat Kota Ternate 3 (Tiga) Tahun Terakhir Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate dilakukan oleh Inspektorat Kota Ternate selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Ternate dalam bentuk pengawasan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah, Inspektorat mempunyai peranan yang sangat besar terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ternate. Visi Inspektorat Kota Ternate tahun 2006-2010 adalah “mendorong terwujudnya pemerintahan Kota Ternate yang efisien, efektif,

bersih dari KKN dan

bertanggungjawab melalui pengawasan yang handal”. Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, maka Inspektorat Kota Ternate telah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan dapat menjadikan pengawasan berjalan optimal dan efektif sehingga pencapaian visi tersebut dapat diwujudkan di akhir periode perencanaan. Namun demikian efektifitas

pengawasan bukan hanya ditentukan oleh kinerja

lembaga pengawasan (Inspektorat) semata, namun juga harus ditunjang oleh kinerja SKPD lainnya selaku obyek pemeriksaan. Dari segi internal organisasi, pengawasan tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki organisasi. Ketersediaan SDM yang memiliki komitmen tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitasnya saja, tapi juga perlu ditinjau dari aspek kualitasnya. Sampai dengan akhir tahun 2010, SDM pengawasan pada Inspektorat Kota Ternate berjumlah 45 orang dengan latar belakang pendidikan S-2 sebanyak 6 orang, S-1 sebanyak 22 orang, sedangkan sisanya adalah berlatar belakang pendidikan menengah (SMU/SMK). Dalam hal sertifikasi sebagai auditor oleh lembaga yang berwenang, terdapat 1 orang telah memperoleh sertifikasi sebagai auditor ahli ketua tim, 4 orang auditor ahli anggota tim, dan 1 orang auditor terampil. Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan mengingat bahwa tugas Inspektorat saat ini dan kedepan lebih kompleks khususnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kualitas SDM pengawasan saat ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius karena hasil pengawasan Bab II Gambaran Pelayanan

13


yang berkualitas juga ditentukan oleh kualitas SDM yang memiliki komptensi dan kapabilitas dalam bidang pengawasan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah memberikan konsekuensi bagi SDM pengawasan untuk secepat mungkin dapat menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM pengawasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis maupun sertifikasi di bidang pengawasan. Kebijakan meningkatkan SDM pengawasan ini merupakan salah satu tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Ternate tahun 2006-2010. Selain ditunjang dengan sumber daya aparatur yang berkualitas, efektifitas pengawasan juga sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kota Ternate dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah: -

Tahun 2007, sebesar Rp2.336.600.800. dengan 6 program dan 34 kegiatan;

-


-


-

Tahun 2010, sebesar Rp1.788.757.500. dengan 7 program dan 32 kegiatan.

Anggaran tersebut diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan seperti, pemeriksaan reguler sesuai program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), pemeriksaan non PKPT yang meliputi pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu, pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, dan kegiatan pemutakhiran data hasil-hasil pemeriksaan. Selain itu alokasi anggaran tersebut juga digunakan untuk peningkatan SDM pengawasan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate dan evaluasi LAKIP SKPD serta kegiatan-kegiatan pelayanan administrasi perkantoran. Selain melaksanakan kegiatan tersebut, Inspektorat Kota Ternate juga telah melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate dua tahun terakhir. Tugas reviu laporan keuangan ini merupakan tugas baru Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara yang menuntut transpransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance, maka pengawasan intern dituntut untuk lebih efektif Bab II Gambaran Pelayanan

14


dan optimal agar dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya penyalahgunaan dan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan terhadap anggaran daerah yang dilakukan oleh Inspektorat saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa indikator dapat dijadikan ukuran antara lain adalah hasil temuan pemeriksaan Inspektorat dari tahun ke tahun selalu menunjukan adanya penyimpangan dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang nilainya cukup signifikan. Penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah juga sering menjadi temuan BPK ketika melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Padahal pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku aparat pengawas intern bukan hanya melakukan pemeriksaan tetapi juga melakukan pembinaan-pembinaan terhadap pihak-pihak terkait. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, minim dari penyimpangan/penyelewengan, serta taat pada ketentuan perundang-undangan. Fakta menunjukan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Ternate dewasa ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat antara lain dari capaian target kegiatan di bidang pengawasan masih sangat rendah. Kegiatan pemeriksaan yang merupakan kegiatan utama Inspektorat dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Ternate belum sepenuhnya menjangkau seluruh obyek pemeriksaan yang ada saat ini. Rasio jumlah SKPD Pemerintah Kota Ternate terhadap jumlah SKPD yang terperiksa dari tahun ke tahun masih rendah. Sebagai gambaran, tahun 2009 jumlah SKPD Pemerintah Kota yang merupakan obyek pemeriksaan adalah sebanyak 40 SKPD, namun yang diprogramkan dalam program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) dan terealisasi hanya

sebanyak 25 obrik atau 62,5% dengan alokasi anggaran sebesar

Rp478.000.000. Belum terperiksanya 100% SKPD Pemerintah Kota Ternate setiap tahun disebabkan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki Inspektorat saat ini, baik SDM maupun anggaran. Selain melakukan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan berdasarkan PKPT yang telah ditetapkan setiap tahun,

Inspektorat juga melaksanakan pemeriksaan

berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat. Pengaduan masyarakat ini merupakan salah satu wujud pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atas berbagai macam pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan Bab II Gambaran Pelayanan

15


daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate masih relatif rendah. Tahun 2009 capaian kinerja kegiatan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate hanya mencapai 62,5%. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih relatif rendah. Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh obyek pemeriksaan. Pemeriksaan yang telah dilakukan akan efektif jika hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan baik obyek pemeriksaaan. Sebaliknya pemeriksaan yang telah dilakukan tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan followup berupa tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan tersebut. Dewasa ini, tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan masih sangat rendah. Berdasarkan evaluasi kinerja terhadap kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun 2009, diketahui bahwa capaian kinerja kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan hanya mencapai 17% dari jumlah temuan yang ada. Kondisi ini terjadi hampir setiap tahun dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada obyek pemeriksaan yang lalai dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Efektifitas pengawasan juga harus ditunjang oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Sarana dan prasaran pengawasan yang dimiliki Inspektorat saat ini dapat dikatakan sudah memadai namun belum sepenuhnya dapat menunjang kegiatan pengawasan berjalan optimal. Peralatan penunjang pemeriksaan khususnya pemeriksaan fisik infrastruktur bangunan, jalan dan jembatan belum dimiliki oleh Inspektorat. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan sehingga untuk mengadakan peralatan yang dapat menunjang pemeriksaan fisik tersebut belum dapat dilakukan.

2.4. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Berdasarkan uraian kondisi saat ini terlihat bahwa fungsi pengawasan intern belum berjalan efektif sesuai harapan. Kondisi ini disebabkan karena target capaian kinerja kegiatan-kegiatan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Ternate selama lima tahun sebelumnya belum dapat dicapai secara maksimal. Fungsi pengawasan intern ke depan harus lebih optimal dan efektif sehingga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Bab II Gambaran Pelayanan

16


daerah Kota Ternate lima tahun ke depan. Peran Inspektorat selaku aparat pengawasan intern pemerintah harus lebih diefektifkan agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan yang ada melalui kegiatan pengawasan yang berkualitas yang didukung dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten sesuai bidang tugasnya, sarana dan prasarana penunjang pengawasan yang memadai serta ketersediaan anggaran pengawasan yang cukup. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang diharapkan dapat menjadikan fungsi pengawasan intern lebih maksimal dan efektif antara lain sebagai berikut : 1. Sumber daya aparatur yang dimiliki Inspektorat Kota Ternate harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang terus mengalami perubahan secara cepat. Tuntutan pekerjaan di bidang pengawasan ke depan harus sesuai dengan sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Untuk itu kebijakan penempatan mempertimbangkan

disiplin

pegawai khususnya pada Inspektorat harus keilmuan

yang

sesuai

dengan

tugas

pengawasan/pemeriksaan, disamping itu terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan aparatur pengawasan yang ada saat ini dengan melakukan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan diklat teknis di bidang pengawasan secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya adalah adanya peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan teknis maupun sertifikasi di bidang pengawasan. Dari segi kuantitas, sumber daya aparatur yang dimiliki Inspektorat Kota Ternate saat ini belum sebanding dengan tugas pengawasan yang ada. Untuk itu diharapkan ke depan jumlah aparatur pengawasan yang memiliki kompetensi dan kualitas di bidang pengawasan akan terus bertambah. 2. Intensitas pemeriksaan reguler harus lebih ditingkatkan. Kondisi ini tergambar dari prosentase obyek terperiksa dalam program kerja pemeriksaan tahunan minimal 90% dari total jumlah SKPD yang ada. Konsekuensi ditingkatkannya intensitas pemeriksaan reguler ini adalah meningkatnya alokasi anggaran pengawasan; 3. Intensitas pemeriksaan dengan tujuan khusus (pemeriksaan khusus) terhadap aspek tertentu harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu APIP dituntut untuk Bab II Gambaran Pelayanan

17


mampu membaca situasi dan kondisi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Ternate. Sejalan dengan itu maka prosentase capaian kegiatan pemeriksaan khusus setiap tahun minimal 90% dari jumlah obyek pemeriksaan yang diprogramkan. Konsekuensi ditingkatkannya intensitas pemeriksaan dengan tujuan khusus ini adalah meningkatnya alokasi anggaran pengawasan; 4. Peran serta masyarakat dalam pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan harus lebih diintensifkan. Kondisi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi peran masyarakat di bidang pengawasan dengan harapan agar peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan akan semakin tinggi; 5. Temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah dapat ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan minimal sebesar 90% untuk setiap penyelesaian tindak lanjut; 6. Temuan hasil pemeriksaan BPK RI dapat ditindak lanjuti oleh obyek pemeriksaan sebesar 100% untuk setiap penyelesaian tindak lanjut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI dapat menjadi pertimbangan BPK mengeluarkan pendapat atas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) dari BPK, bahkan tahun 2009 laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate memperoleh opini Tidak Wajar (adversed). 7. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan khususnya pengawasan terhadap kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, bangunan, dan lain-lain yang saat ini belum dimiliki oleh Inspektorat Kota Ternate. Kondisi ini memberikan konsekuensi meningkatnya alokasi anggaran pengawasan; 8. Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan yang baku yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai dasar atau pijakan APIP dalam melaksanakn tugas pengawasan. 9. Tersedianya sistem informasi pengawasan yang handal yang dapat menghasilkan output berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dengan baik.


18


10. Terbangunnya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan terintegrasi sehingga dapat memudahkan aparat pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan aset daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang handal dan terintegrasi menjadi sangat penting karena dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate yang penyajiannya dilakukan secara wajar sehingga opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 11. Intensitas kegiatan evaluasi, reviu, dan pembinaan khususnya terhadap penyusunan laporan kinerja (LAKIP) dan laporan keuangan SKPD harus terus ditingkatkan sehingga kualitas penyajian laporan kinerja dan laporan keuangan SKPD akan menjadi lebih obyektif. Targetnya adalah setiap SKPD dapat menyusun LAKIP dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku, obyektif dalam penyajiannya, dan berkualitas.

2.5. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu Kedudukan Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah.

Selain

melaksanakan tugas pokok organisasi dalam bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Ternate seperti penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ternate setiap tahun. Dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik, memberikan tantangan baru bagi Inspektorat karena laporan keuangan tersebut harus melalui tahapan reviu oleh Inspektorat sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Inspektorat untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi sumber daya aparaturnya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.


19


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate Inspektorat Kota Ternate dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Ternate

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate. 3.1.1. Tugas Pokok Tugas Pokok Inspektorat Kota Ternate berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 46 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 3.1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap urusan pemerintahan; 5. Penyelenggaraan tata usaha Inspektorat; 6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate tersebut selanjutnya dijabarkan lebih terinci dalam Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Ternate sebagai berikut: 1. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat, dan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

20


b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Pelaksanaa urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat dan rumah tangga; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. Dalam melakukan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: 1) Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi; 2) Penyusunan anggaran Inspektorat; 3) Penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; 4) Penyiapan peraturan perundang-undangan; 5) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan. Dalam melakukan tugas tersebut, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: 1) Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan; 2) Pengadministrasian laporan hasil pengawasan; 3) Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan; 4) Penyusunan statistik hasil pengawasan; 5) Penyelenggaraan kerjasama pengawasan. c. Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah


21


tangga. Dalam melakukan tugas tersebut, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi: 1) Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; 2) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; 3) Pengelolaan urusan kepegawaian; 4) Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; 5) Pengelolaan urusan keuangan. 2. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah I; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I. Inspektur Pembantu Wilayah I terditi dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan pada wilayah I. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pembangunan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan di wilayah I; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan di wilayah I; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan di wilayah I; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas bidang

pembangunan di wilayah I. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus


22


pengaduan di bidang pemerintahan pada wilayah I. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan di wilayah I; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan di wilayah I; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan di wilayah I; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,

pengujian dan

penilaian tugas bidang

pemerintahan di wilayah I. c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah I; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah I; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan di wilayah I; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


kemasyarakatan di wilayah I. 3. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah II; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah II; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.


23


Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari : a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan pada wilayah II. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pembangunan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan di wilayah II; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan di wilayah II; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan di wilayah II; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pembangunan di wilayah II. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan pada wilayah II. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan di wilayah II; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan di wilayah II; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan di wilayah II; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pemerintahan di wilayah II. c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah II; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah II; Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

24


3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan di wilayah II; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


kemasyarakatan di wilayah II. 4. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah III; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah III; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III. Inspektur Pembantu Wilayah III terditi dari: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan pada wilayah III. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pembangunan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan di wilayah III; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan di wilayah III; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan di wilayah III; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pembangunan di wilayah III. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan pada wilayah III. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi:


25


1) Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan di wilayah III; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan di wilayah III; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan di wilayah III; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pemerintahan di wilayah III. c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah III; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah III; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan di wilayah III; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


kemasyarakatan di wilayah III. 5. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah IV; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah IV; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah IV. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus


26


pengaduan di bidang pembangunan pada wilayah IV. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pembangunan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pembangunan di wilayah IV; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan di wilayah IV; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan di wilayah IV; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pembangunan di wilayah IV. b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pemerintahan pada wilayah IV. Dalam melaksanakan tugas

tersebut,

Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Pemerintahan

menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang pemerintahan di wilayah IV; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan di wilayah IV; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan di wilayah IV; 4) Pemeriksaan,

pengusutan,


pemerintahan di wilayah IV. c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 1) Pengusulan program pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah IV; 2) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan di wilayah IV; 3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan di wilayah IV;


27


4) Pemeriksaan,

pengusutan,


kemasyarakatan di wilayah IV.

3.2. Isu-Isu Strategis SKPD Beberapa isu strategis yang mencuat dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Ternate adalah: -

Profesionalisme dan kompetensi aparatur pengawasan yang dimiliki Inspektorat Kota Ternate relatif belum memadai sehingga pengawasan yang berkualitas belum dapat dicapai secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pelatihan-pelatihan teknis pengawasan secara berkesinambungan yang diikuti oleh aparatur pengawasan karena dibatasi oleh anggaran Diklat yang sangat minim.

-

Belum optimalnya fungsi pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan SKPD selaku atasan langsung pada masing-masing SKPD.

-

Terbatasnya akses Inspektorat dalam memperoleh data/dokumen terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Ternate seperti dokumen anggaran SKPD, dokumen kontrak/ SPK/surat perjanjian

kerja

sama,

laporan

pertanggungjawaban

Bendahara

Penerimaan/Pengeluaran, laporan pengelolaan aset daerah pada SKPD dan dokumen lainnya. -

Masih rendahnya kesadaran obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan khususnya hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kondisi ini tercermin dari capaian target kinerja kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang sangat rendah dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran, capaian kinerja kegiatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun 2009 hanya sebesar 17%. Kondisi ini disebabkan rendahnya tanggung jawab obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan.

-

Belum berfungsinya majelis TPTGR sebagai lembaga yang mengeksekusi temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan pemeriksaan yang menyangkut dengan kerugian keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh bendahara dan pegawai selain bendahara.

-

Pengendalian atas hasil temuan pemeriksaan khususnya temuan hasil pemeriksaan APIP masih sangat rendah. Kondisi ini disebabkan belum adanya aturan yang


28


secara jelas mengatur tentang tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan termasuk pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam menindaklanjuti temuan tersebut. -

Persepsi masyarakat terhadap Inspektorat adalah bagian dari pemerintah daerah sehingga akan sulit mengungkap penyelewengan/penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur daerah.

-

Sering terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pemeriksaan baik dengan sesama APIP maupun dengan BPK.


29


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Inspektorat Kota Ternate Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang masih abstrak, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca setiap orang. Ini berarti visi merupakan suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu atau keadaan yang diciptakan yang belum pernah ada sebelumnya dan akan diwujudkan oleh seluruh anggota organisasi. Visi yang baik (vision of success) didefinisikan sebagai deskripsi mengenai apa yang ingin dicapai oleh organisasi setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya. Visi memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas pembangunan Kota Ternate 2011-2015 serta permasalahan dan isu-isu pembangunan yang ada di Kota Ternate sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Ternate 2011-2015, maka visi Inspektorat Kota Ternate adalah:

“Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kredibel untuk Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik dan Bersih” Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci (key words) yaitu “Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Profesional dan Kredibel, serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan Kota Ternate yang baik dan bersih”. Kata kunci pertama yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Ternate adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Ternate yang secara sadar, patuh pada suatu norma dan etika pemeriksaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan meyakini bahwa eksistensinya lebih kepada upaya pencegahan terjadinya penyelewengan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Ternate 2011-2015. Sebagai APIP Pemerintah Kota Ternate, maka

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

30


ruang lingkupnya adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Ternate meliputi Badan, Dinas, Bagian, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan unit kerja lainnya dimana Pemerintah Kota Ternate memiliki kepentingan di dalamnya. Kata kunci kedua adalah Profesional dan Kredibel mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas (penugasan), Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang profesional, dapat dipercaya, dan memiliki integritas moral yang tinggi, serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah (value added) bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate selaku obyek pemeriksaan dan Pemerintah Kota Ternate. Kata kunci ketiga adalah mendorong terwujudnya tata pemerintahan Kota Ternate yang baik dan bersih secara implisit tersirat bahwa Inspektorat memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” dengan salah satu tujuan pembangunan jangka menengah berdasarkan program prioritas adalah “mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih, dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif”. Kewajiban dan tanggung jawab moral tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kota Ternate.

4.2. M i s i Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Inspektorat Kota Ternate dirumuskan sebagai berikut: 1. Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government). 2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan. Penetapan misi Inspektorat tersebut sejalan dengan tujuan keenam Pemerintah Kota Ternate tahun 2011-2015 yaitu “mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

31


dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih, dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif”. Misi pertama Inspektorat mengandung makna bahwa penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip seperti akutabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan. Penerapan konsep tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diharapkan akan membantu meningkatkan kepercayaan Pemerintah dan Publik kepada Pemerintah Kota Ternate secara keseluruhan. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa serta birokrasi yang efisien dan efektif, misi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim yang mencegah terjadinya praktekpraktek KKN sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai. Hasil akhir yang diharapkan adalah tugas dan fungsi pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan dengan efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagai bagian dari mekanisme tercapainya visi dan misi pembangunan Kota Ternate 2011-2015. Sedangkan misi kedua Inspektorat terkandung keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kualitas SDM pengawasan yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Dengan misi ini diharapkan aparat pengawasan Inspektorat Kota Ternate termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga memberikan nilai tambah bagi SKPD lainnya dan Pemerintah Kota Ternate selaku stakeholder.

4.3. Tujuan dan Sasaran 4.3.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun periode Renstra. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah: 1. Mewujudkan pengawasan yang efektif dan bermutu. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.


32


4.3.2. Sasaran Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang hendak dicapai Inspektorat Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Ternate tahun 20112015 adalah: Tabel 4.1. Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Visi

Misi 1 Mendorong Terwujudnya “Menjadi Aparat Tata Kelola Pengawasan Pemerintahan Intern Pemerintah Kota Ternate yang Profesional Yang Baik (Good dan Kredibel Governance) dan untuk Mendorong Bersih (Clean Terwujudnya Tata Government) Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik dan Bersih” 2 Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Tujuan Mewujudkan pengawasan yang efektif dan bermutu

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan

Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan

4.4. Strategi Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, memprediksikan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang, dan kelemahan dengan ancaman, dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, dan misi organisasi.


33


Sebelum menetapkan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat,

terlebih

dahulu

dilakukan

analisis

lingkungan

strategis

untuk

mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi organisasi. Analisis lingkungan strategis terdiri dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah dimiliki berupa kekuatan dan meminimalisasi kelemahan, sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan kendala yang dihadapi organisasi. Analisis lingkungan strategis menggunakan metode analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Analisis Lingkungan Strategis Analisis Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan (strengths) 1) Memiliki landasan hukum yang jelas terhadap kewenanang APIP. 2) Adanya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. 3) Tersedianya sumber daya aparatur. 4) Tersedianya Infrastuktur penunjang kegiatan pengawasan. b. Kelemahan (weaknesses) 1) Belum adanya sistem dan prosedur pengawasan yang baku. 2) Struktur kelembagaan yang ada belum mampu memberdayakan tenaga fungsional auditor secara penuh. 3) Alokasi anggaran pengawasan masih terbatas. 4) Kualitas SDM pengawasan masih rendah. 5) Motivasi kerja masih rendah. 6) Sarana prasarana penunjang pengawasan masih terbatas. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang (opportunities) 1) Adanya komitmen Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk mewujudkan birokrasi yang yang efisien, efektif dan bersih. 2) Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah. 3) Tuntutan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan semakin tinggi.


34


4) Adanya kesempatan untuk mengusulkan anggaran pengawasan yang lebih rasional dan proporsional. 5) Adanya penyelenggaraan diklat teknis pengawasan dan sertifikasi auditor oleh lembaga yang berkompeten secara terprogram. 6) Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung pekerjaan APIP. b. Ancaman (threats) 1) Masih rendahnya kualitas aparatur pengelola anggaran daerah. 2) Rendahnya pemahaman aparatur Pemerintah Kota Ternate terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3) Rendahnya kesadaran obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. 4) Masih rendahnya perhatian pimpinan SKPD terhadap tuntutan akuntabilitas publik berupa akuntabilitas kinerja dan keuangan. 5) The Right Man on The Right Place belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis lingkungan Internal maupun eksternal tersebut maka diperlukan strategi agar tujuan organiasi seperti yang tertera pada statement visi dan misi dapat tercapai. Strategi yang ditempuh Inspektorat Kota Ternate adalah: 1. Peningkatan kualitas perencanaan program pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan; 2. Melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan. 3. Peningkatan koordinasi dengan aparat pengawasan lainnya baik internal maupun eksternal (BPK); 4. Peningkatan kompetensi APIP melalui pendidikan dan pelatihan teknis di bidang pengawasan secara berkelanjutan serta pendidikan formal lainnya; 5. Peningkatan anggaran pengawasan; 6. Membangun suasana kondusif dengan SKPD lainnya selaku obyek pemeriksaan dan mitra kerja dalam pemerintahan; 7. Peningkatan kegiatan asistensi, reviu, dan evaluasi terhadap pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

35


4.5. Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah : 1. Mengefektifkan fungsi pengawasan intern melalui program pemeriksaan reguler PKPT dan non PKPT, pemutakhiran data dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, koordinasi pengawasan, serta program pengawasan lainnya seperti reviu, monitoring, dan/atau pemantauan serta perbaikan sistem dan prosedur (SOP) pengawasan yang lebih memadai. 2. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pemeriksa/pejabat pengawas pemerintah/auditor melalui pendidikan dan pelatihan sertifikasi sesuai bidang keahlian

masing-masing

serta

pendidikan

dan

pelatihan

teknis

secara

berkesinambungan, dan ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan yang memadai.


36


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Deskripsi/Penjelasan Program merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Program prioritas Inspektorat Kota Ternate merupakan program yang akan mendukung 11 (sebelas) program prioritas pembangunan Kota Ternate tahun 2011-2015 khususnya program prioritas keenam yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, Serta Birokrasi Yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif, Dan Responsif”. Rencana program Inspektorat Kota Ternate yang akan dilaksanakan untuk mendukung prioritas keenam dari 11 (sebelas) program prioritas Pemerintah Kota Ternate adalah: 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 1.1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT). 1.2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT). 1.3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. 1.4. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif. 1.5. Rapat Pra Pemutakhiran Data Tingkat Kota Ternate. 1.6. Rapat Pra Pemutakhiran Data Tingkat Provinsi Maluku Utara. 1.7. Rapat Pra Pemutakhiran Data Tingkat Regional. 1.8. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate. 1.9. Evaluasi LAKIP SKPD. 1.10. Evaluasi Penerapan SPIP 1.11. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan Publik. 1.12. Asistensi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004. 1.13. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate. 1.14. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

37


2. Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 2.1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (Diklat Sertifikasi JFA dan JFP2UPD). 2.2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. 2.3. Pelatihan Kantor Sendiri. 2.4. Pengadaan Laptop bagi Pemeriksa/Auditor/P2UPD. 2.5. Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Pemeriksaan. 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 3.1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 3.2. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengawasan. 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 4.1. Pemasangan Jaringan Internet. 4.2. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan. Selain program tersebut, Inspektorat Kota Ternate juga merencanakan program pendukung untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 1.6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 1.8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 1.9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 1.10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 1.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. 1.12. Penyediaan Makanan dan Minuman. 1.13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

38


1.14. Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1.15. Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. 2.2. Pengadaan Mebeler. 2.3. Pengadaan Komputer Sekretariat. 2.4. Pembangunan Areal Parkir Kantor Inspektorat (Pemasangan Paving). 2.5. Pembangunan Ruang Perpustakaan Plus Gudang. 2.6. Pembangunan Pos Jaga Kantor Inspektorat. 2.7. Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor. 2.8. Rehabilitasi Plafon Gedung Kantor Inspektorat 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 3.1. Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari. 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. 3.3. Pengadaan Pakaian Korpri. 3.4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebagai berikut: 4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Inspektorat Kota Ternate. 4.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 4.3. Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra SKPD). Secara keseluruhan, rencana pendanaan indikatif per program tertera pada tabel 5.1. berikut: Tabel 5.1 Rencana Program dan Pendanaan Indikatif Program 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2011

Pendanaan Indikatif (Rp.000.000) 2012 2013 2014 2015 Total

1.389

1.589

1.978

1.865

2.020

8.841

398

548

681

655

782

3.064


39


3 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

75

80

-

-

155

50

200

25

25

25

325

345

395

428

465

505

2.139

186

902

125

91

93

1.397

26

144

32

65

68

335

20

20

20

20

55

135

2.414

3.872

3.369

3.186

3.550

16.391

7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah

Sedangkan perkiraan jumlah anggaran per kegiatan yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2015 terlampir dalam matrik pendanaan indikatif. Seluruh pendanaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Ternate. 5.2. Matriks Martiks Renstra terlampir pada lampiran 1.


40


BAB VI INDIKATOR KINERJA Indikator kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran Renstra, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian. Inspektorat Kota Ternate telah menetapkan indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Menurut Kelompok Sasaran Strategis Sasaran 1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Kinerja 1. Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT yang diterbitkan tepat waktu. 2. Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/dumas yang diterbitkan tepat waktu. 3. Persentase tertindak lanjutinya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Itjen Kementerian, dan BPKP dengan karegori selesai.. 4. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu.

2. Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan

1. Jumlah tenaga pemeriksa bersertifikat PU2UPD/Auditor. 2. Jumlah sertifikat telah mengikuti diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya.

Bab VI Indikator Kinerja

41


Tabel 6.2 Rencana Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Indikator Kinerja 1

2

3

4

Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan

1

2

Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT yang diterbitkan tepat waktu Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/dumas yang diterbitkan tepat waktu Persentase tertindak lanjutinya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Itjen Kementerian, dan BPKP dengan karegori selesai. Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan yang diterbitkan tepat waktu Jumlah tenaga pemeriksa bersertifikat PU2UPD/Auditor Jumlah kegiatan diklat/ bimbingan teknis tentang pemeriksaan/ audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya.

Satuan

Capaian kinerja 2011

2012

2013

2014

2015

LHP

25

30

30

35

35

LHP

20

20

20

25

25

%

25

30

40

50

60

Lap.

2

2

2

2

2

Orang

5

8

18

28

35

Jenis

5

5

5

5

5

Selain menetapkan indikator kinerja sasaran, Inspektorat Kota Ternate juga telah menetapkan program dan kegiatan yang akan menunjang pencapaian sasaran RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 khususnya program prioritas keenam yaitu terwujudnya good governance, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat. Program dan kegiatan Inspektorat Kota Ternate yang menunjang pencapaian sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:


42


Tabel 6.3. Integrasi 11 Program Prioritas Dalam Renstra SKPD Program Prioritas Terwujudnya good governance, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kemandirian masyarakat.

Indikator Utama 1. Jumlah organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.


Target 5 Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Target Renstra

25

30

30

35

35

35

2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (Non PKPT) (LHP)

20

20

20

25

25

25

3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (persen)

25

30

40

50

60

60

4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (kali)

5

6

6

8

8

8

5. Rapat pra pemutakhiran data tingkat Kota Ternate (persen)

15

20

30

40

50

50

6. Rapat pra pemutakhiran data hasil pengawasan tingkat Propinsi (persen)

100

100

100

100

100

100

7. Rapat pemutakhiran data hasil pengawasan tingkat regional (persen)

100

100

100

100

100

100

8. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah (LHR)

1

1

1

1

1

1

9. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate (buku)

1

1

1

1

1

1

10. Evaluasi LAKIP SKPD (SKPD)

20

25

30

35

38

38

11. Diagnostic Assessment SPIP (SKPD)

3

5

10

10

10

38

Program/ Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (PKPT) (LHP)

43


2. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur


Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (diklat sertifikasi JFA dan JFP2UPD) (orang)

5

8

18

28

35

35

2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja (jenis)

5

5

5

5

5

25

3. Pelatihan Kantor Sendiri (kali)

2

2

4

6

6

6

44


BAB VII PENUTUP 7.1. Program Transisi Untuk mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode 2011-2015, maka dapat disusun rancangan program untuk mengisi kekosongan tersebut (program transisi) bila diperlukan. Program transisi Inspektorat Kota Ternate adalah program utama untuk melaksanakan tugas pengawasan yang ditunjang dengan program pendukung. Program utama untuk tahun 2016 adalah: Tabel 7.1. Program Utama Transisi No 1.

PROGRAM UTAMA Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

SASARAN Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ternate yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku

INDIKATOR 1. Jumlah dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT dan Non PKPT yang diterbitkan tepat waktu 2. Persentase tertindak- lanjutinya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate, Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Itjen Kementerian, BPKP, dan BPK RI dengan karegori selesai

Pelaksanaan program utama tersebut akan ditunjang dengan program pendukung yaitu Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

serta

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

7.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Ternate Tahun 2011-2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Inspektorat dalam Bab VII Penutup

45


melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Kota Ternate yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate 2011-2015. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian rencana strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Inspektorat Kota Ternate beserta seluruh jajarannya bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara renstra Inspektorat dan rencana kerja tahunan (renja) Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi melalui perencanaan pembangunan bidang pengawasan dan anggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan bidang pengawasan yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan terkendali, pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akhir kata semoga rencana strategis Inspektorat Kota Ternate ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Bab VII Penutup

46

Lampiran 1.

Matriks Renstra Inspektorat Kota Ternate 2011-2015 Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

1 Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan

1.1 Mewujudkan pengawasan yang efektif dan bermutu

1.1.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kota

Yang Profesional dan Kredibel untuk Mendo-

Kota Ternate yang baik (good governance) dan

Ternate yang efektif, efisien, transparan,

rong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kota Ternate Yang Baik dan Bersih

bersih (clean covernment)

akuntabel, dan patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku

Cara Mencapai Tujuan Kebijakan Program

Kegiatan

A Optimalisasi fungsi penga- A.1 Program peningkatan A.1.1 wasan internal pada seluruh sistem pengawasan internal dan pengendalian pelak-A.1.2 aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah sanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)

A.1.3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan A.1.4 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif A.1.5 Rapat Pra Pemutakhiran Data tingkat Kota Ternate A.1.6 Rapat Pra Pemutakhiran Data tingkat Provinsi Maluku Utara A.1.7 Rapat Pra Pemutakhiran Data tingkat Regional A.1.8 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate A.1.9 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate A.1.10 Evaluasi LAKIP SKPD A.1.11 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD A.2 Program Peningkatan A.2.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LAKIP Inspektorat) Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja A.2.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Keuangan A.2.3 Penyusunan dokumen Perencanaan (Renstra SKPD)

2 Meningkatkan kualitas pengawasan

2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengawasan

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan integritas aparat pengawasan

B Peningkatan perencanaan B.1 Program Peningkatan dan pendayagunaan sumber Profesionalisme Tenaga daya aparatur Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

B.1.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan B.1.2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja B.1.3 Pelatihan Kantor Sendiri B.1.4 Pengadaan Laptop B.1.5 Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan Pemeriksaan B.1.6 Pengadaan Peralatan Penunjang Kegiatan

2011

Pendanaan Indikatif (Rp.000) 2012 2013 2014

2015

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

90,240

99,264

######

######

######

89,480

98,428

######

######

######

33,820

37,202

######

40,000

44,000

###### 90,000

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

89,475 41,190

98,423 45,000 60,000

###### 45,000 60,000

###### 45,000 60,000

###### 45,000 60,000

4,975

5,000

5,000

5,000

5,000

15,000

15,000 -

15,000 -

15,000 -

15,000 35,000

######

######

######

######

######

######

######

######

######

######

35,000

50,000 38,500 60,000

50,000 42,350

50,000 46,585 75,000

50,000 51,244

######

######

Pemeriksaan Bidang ke-PU-an C Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan

D Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran

C.1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8

Pembangunan Areal Parkir (pemasangan paving) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeulair Pengadaan Komputer Sekretariat Pembangunan Ruang Perpustakaan + Gedung Pembangunan Pos Jaga Kantor Inspektorat Pemeliharaan Berkala/Rutin Gedung Kantor Rehab Plafon Gedung Kantor Inspektorat

D.1 Program Pelayanan D.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Administrasi Perkantoran D.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik D.1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional D.1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan D.1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor D.1.6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja D.1.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor D.1.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

###### ###### 16,885

36,000 18,574 35,000

36,000 20,431

36,000 22,474

###### 80,000 35,000

35,000

35,000

35,000

3,850 46,800

4,235 51,480

4,659 56,628

5,124 62,291

5,637 68,520

30,000

33,000

36,300

39,930

43,923

28,320 12,000 20,000 36,307 15,000

31,152 13,200 22,000 39,938 16,500

34,267 14,520 24,200 43,931 18,150

37,694 15,972 26,620 48,325 19,965

41,463 17,569 29,282 53,157 21,962

15,350

35,000 ######

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan Kebijakan Program

Kegiatan D.1.9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor D.1.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor D.1.11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan D.1.12 Penyediaan Makanan dan Minuman D.1.13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah D.1.14 Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran D.1.15 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit

D.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

E Peningkatan sistem dan prosedur pengawasan

D.2.1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi D.2.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya D.2.3 Pengadaan Pakaian Korpri D.2.4 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

2011 4,340

E.2.1 Pemasangan Jaringan Internet E.2.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan

2015 6,354

9,000 3,000

9,900 3,300

10,890 3,630

11,979 3,993

13,177 4,392

15,000 78,180

16,500 85,998

18,150 94,598

19,965 ######

21,962 ######

43,200

43,200

43,200

43,200

43,200

20,000

20,000

20,000

20,000

55,000 30,000

26,250

E.1 Program Penataan dan E.1.1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur E.1.2 Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengawasan E.2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pendanaan Indikatif (Rp.000) 2012 2013 2014 4,774 5,251 5,777

30,000 28,875

30,000

31,763

34,939

30,000 38,433

75,000 80,000

50,000

######

25,000

25,000

25,000

Lampiran 2.a. INTEGRASI 11 PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SKPD SKPD: INSPEKTORAT KOTA TERNATE Tahun: 2011 PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA

Terwujudnya good 1. Jumlah organisasi perangkat daerah yang governance dengan efektif dan efisien. sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUN 2011

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT)

2 Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)

3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

5 Rapat Pra Pemutakhiran Data Tk. Kota Ternate

6 Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Propinsi

7 Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan TingkatRegional

8 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

9 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate

10 Evaluasi LAKIP SKPD

11 Diagnostic Assessment SPIP

25 (dua puluh lima) dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 20 (dua puluh) dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/ dumas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 25% (dua puluh lima perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 5 (lima) kali kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan sinergi pengawasan dengan lembaga APIP lainnya 15% (lima belas perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 1 (satu) dokumen laporan hasil reviu LK Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 1 (satu) dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 20 (dua puluh) LAKIP SKPD dapat dievaluasi tepat waktu 3 (tiga) SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate telah diasistensi dan dievaluasi penerapan SPIP oleh Inspektorat

KET

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA 2. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.

PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2 Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

3 Pelatihan Kantor Sendiri

TARGET TAHUN 2011

5 (lima) orang tenaga pemeriksa telah memiliki sertifikat Auditor/P2UPD 5 (lima) jenis diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya. 2 (dua) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan

KET

Lampiran 2.b. INTEGRASI 11 PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SKPD SKPD: INSPEKTORAT KOTA TERNATE Tahun: 2012 PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA


PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUN 2012












30 (tiga puluh) dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 20 (dua puluh) dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/ dumas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 30% (tiga puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 6 (enam) kali kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan sinergi pengawasan dengan lembaga APIP lainnya 20% (dua puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 1 (satu) dokumen laporan hasil reviu LK Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 1 (satu) dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 25 (dua puluh lima) LAKIP SKPD dapat dievaluasi tepat waktu 5 (lima) SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate telah diasistensi dan dievaluasi penerapan SPIP oleh Inspektorat

KET

PROGRAM PRIORITAS




TARGET TAHUN 2012

8 (delapan) orang tenaga pemeriksa telah memiliki sertifikat Auditor/P2UPD 5 (lima) jenis diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya. 2 (dua) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan

KET

Lampiran 2.c. INTEGRASI 11 PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SKPD SKPD: INSPEKTORAT KOTA TERNATE Tahun: 2013 PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA


PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUN 2013












30 (tiga puluh) dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 20 (dua puluh) dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/ dumas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 40% (empat puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 6 (enam) kali kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan sinergi pengawasan dengan lembaga APIP lainnya 30% (tiga puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 1 (satu) dokumen laporan hasil reviu LK Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 1 (satu) dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 30 (tiga puluh) LAKIP SKPD dapat dievaluasi tepat waktu 10 (sepuluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate telah diasistensi dan dievaluasi penerapan SPIP oleh Inspektorat

KET

PROGRAM PRIORITAS




TARGET TAHUN 2013

18 (delapan belas) orang tenaga pemeriksa telah memiliki sertifikat Auditor/P2UPD 5 (lima) jenis diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya. 4 (empat) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan

KET

Lampiran 2.d. INTEGRASI 11 PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SKPD SKPD: INSPEKTORAT KOTA TERNATE Tahun: 2014 PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA


PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUN 2014












35 (tiga puluh lima) dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 25 (dua puluh lima) dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/ dumas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 50% (lima puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 8 (delapan) kali kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan sinergi pengawasan dengan lembaga APIP lainnya 40% (empat puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesaiperseratus) 100% (seratus temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 1 (satu) dokumen laporan hasil reviu LK Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 1 (satu) dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 35 (tiga puluh lima) LAKIP SKPD dapat dievaluasi tepat waktu 10 (sepuluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate telah diasistensi dan dievaluasi penerapan SPIP oleh Inspektorat

KET

PROGRAM PRIORITAS




TARGET TAHUN 2014

28 (dua puluh delapan) orang tenaga pemeriksa telah memiliki sertifikat Auditor/P2UPD 5 (lima) jenis diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya. 6 (enam) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan

KET

Lampiran 2.e. INTEGRASI 11 PROGRAM PRIORITAS DALAM RENSTRA SKPD SKPD: INSPEKTORAT KOTA TERNATE Tahun: 2015 PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR UTAMA


PROGRAM/KEGIATAN

TARGET TAHUN 2015












35 (tiga puluh lima) dokumen laporan hasil pemeriksaan PKPT pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 25 (dua puluh lima) dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus/ dumas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate 60% (enam puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 8 (delapan) kali kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk meningkatkan sinergi pengawasan dengan lembaga APIP lainnya 50% (lima puluh perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 100% (seratus perseratus) temuan hasil pemeriksaan Itjen Kementerian dapat ditindaklanjuti dengan kategori selesai 1 (satu) dokumen laporan hasil reviu LK Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 1 (satu) dokumen laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dapat diterbitkan tepat waktu 38 (tiga puluh lima) LAKIP SKPD dapat dievaluasi tepat waktu 10 (sepuluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Ternate telah diasistensi dan dievaluasi penerapan SPIP oleh Inspektorat

KET

PROGRAM PRIORITAS




TARGET TAHUN 2015

35 (tiga puluh lima) orang tenaga pemeriksa telah memiliki sertifikat Auditor/P2UPD 5 (lima) jenis diklat/ bimbingan teknis pemeriksaan/audit di bidang keuangan, pengadaan barang/jasa, kepegawaian, dan bidang teknis lainnya. 6 (enam) kali kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri dilaksanakan

KET

DAFTAR GAMBAR. Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Recommend Documents