Disampaikan dalam Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyumas Jakarta, 6 Februari 2014
SETYANTA NUGRAHA KARO ANALISA APBN SETJEN DPR RI 6/1/2014
Biro Analisa APBN
1
PROFIL APBN 2014 175.35 (5%) (16.70 miliar US$)
1,667.14, (45%) (158.78 1,842.50 miliar US$) (50%) (175.48 miliar US$)
6/1/2014
BELANJA NEGARA (Triliun Rp)
APBN TA 2014 (Triliun Rp)
Pendapatan Belanja Pembiayaan
Biro Analisa APBN
592.6 (32%) (56.43 miliar US$
1,249.9 (68%) (119.04 miliar US$)
Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah
2
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (Triliun Rp)
263.0, (17.05%)
Bel. Pegawai Bel. Barang Bel. Modal
592.5 (38.41%)
Pemby. Bunga Utang 189.0 (12.25%)
Subsidi Bel. Hibah Bansos Bel. Lain-lain
229.5 (14.88%) 36.9 (2.39%) 73.2, 3.5 (4.74%) (0.23%)
6/1/2014
121.3, (7.86%)
Biro Analisa APBN
Transfer ke Daerah
33.7 (2.18%)
3
Transfer ke Daerah (Triliun Rp)
104.6 (18%) 33.0 (5%)
113.7 (19%) DBH DAU DAK
Otsus dan Peny 341.2 (58%)
6/1/2014
Biro Analisa APBN
4
Untuk dapat menilai kinerja pemerintah diperlukan indikator penilaian kinerja berupa (Mardiasmo, 2002) : Informasi finansial : Penilaian laporan yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, kemudian dianalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (selisih antara pendapatan dengan pengeluaran). Informasi non finansial : Pengukuran kinerja yang diukur bukan dari aspek finansialnya saja tetapi juga aspek non finansial seperti :kepuasan pelanggan ;
efisiensi proses internal ; efektifitas pengeluaran PP No. 65/2010 tentang Perubahan Atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah menetapkan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah, dalam hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
6/1/2014
Biro Analisa APBN
5
Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari LKPP, LKKL dan LKPD yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
6/1/2014
Biro Analisa APBN
6
Hasil pemeriksaan BPK RI yang menunjukkan bahwa opini atas LKPD masih banyak yang dinyatakan disclaimer (TMP) artinya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara masih belum menggembirakan. Opini
6/1/2014
Tahun
WTP
WDP
TW
TMP
Jumlah
2008
13
323
31
118
485
2009
15
330
48
111
504
2010
34
341
26
121
522
2011
67
349
8
100
524
2012
113
267
4
31
415
Biro Analisa APBN
7
Tahap perencanaan dan penganggaran, peningkatan peran DPRD yang sangat besar dalam pembahasan APBD belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih berdasarkan keinginan-keinginan yang memberi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan diri atau kelompok Tahap pelaksanaan anggaran, antara lain penerimaan daerah (pajak dan non pajak), pembiayaan khususnya pinjaman (dalam/luar negeri) dan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh daerah maupun BUMD Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. belum dapat disajikan sesuai SAP dan SPIP yang berlaku sehingga LKPD dan laporan kinerja pemerintah belum dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Tahap pengawasan internal. APIP belum melakukan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan anggaran antara lain review atas laporan keuangan, pengujian SPI dan tindak lanjut hasil audit terhadap entitas yang diperiksa. Dari hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa hampir semua permasalahan (temuan pemeriksaan) yang terjadi adalah akibat lemahnya SPI.
6/1/2014
Biro Analisa APBN
8
1) Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. 2) Value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. 3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat diminimalkan. 4) Transparansi, merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. 5) Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD, sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.
6/1/2014
Biro Analisa APBN
9
Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam mengelola keuangan daerah meliputi : 1) Taat pada peraturan perundang-undangan, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2) Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. 3) Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 4) Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 5) Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 6) Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 7) Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
6/1/2014
Biro Analisa APBN
10
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
RPJMD
Rancangan DPA-SKPD
Verifikasi
RKPD
KUA
PPAS
DPA-SKPD
PENATAUSAHAAN
Penatausahaan Pendapatan OLEH Bendahara Penerimaan
Penatausahaan Belanja OLEH Bendahara Pengeluaran
Dasar Pelaksanaan Anggaran Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Pelaksanaan APBN Pendapatan Belanja Pembiayaan
RKA-SKPD
RAPBD
APBD
6/1/2014
Laporan Realisasi Semester Pertama
Kekayaan dan Kewajiban Daerah Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
Perubahan APBD
Biro Analisa APBN
PERTANGGUNGJAWABAN
Akuntansi Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus kas Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD
PENGAWASAN
1.
Pembinaan : Pemberian Pedoman Bimbingan Supervisi Konsultasi Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Pengembangan
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA tentang APBD
3. Pengendalian Intern
4. Pengendalian Intern
11
Evaluasi menurut waktu pelaksanaan dapat dimulai pada saat : 1. Tahap Perencanaan (ex-ante) : - dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan - untuk memilih dan menentukan a. Skala prioritas dan berbagai alternatif dan b. Kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya 2. Tahap Pelaksanaan (on-going) : - dilaksanakan pada saat pelaksanaan program selesai - bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program - temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program 3. Tahap Pelaksanaan (ex-post) : - dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir - untuk melihat apakah pencapaian (output/outcome/impact) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan - untuk menilai : a. Efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan) b. Efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) c. Manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program
6/1/2014
Biro Analisa APBN
12
Evaluasi berdasarkan tujuan : - Evaluasi proses : mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery) - Evaluasi biaya-manfaat : Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif menggunakan sumber daya dan manfaat dari program - Evaluasi dampak : mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat dan kelembagaan
6/1/2014
Biro Analisa APBN
13
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa yang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Bappeda. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi (Pasal 13 ayat (2)) : a. Pengendalian kebijakan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin RKPD telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP b. Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) c. Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumken RKPD tahun 2014.
6/1/2014
Biro Analisa APBN
14
6/1/2014
Biro Analisa APBN
15
