DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965-1974

LAW CENTER DPD RI 2014

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR. a. Disahkan pada tanggal 27 Januari 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2725; c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 2) UU Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan TInggi Denpasar.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1965 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAPRAJA SURABAYA DAN DATI II SURABAYA DENGAN MENGUBAH UU NO. 12 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHDAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR DAN UU NO. 16 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KOTABESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR, JAWA TENGAH, JAWA BARAT DAN DIY. I. II.

3.

Disahkan pada tanggal 6 Pebruari 1965. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730. UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. a. Disahkan pada tanggal 1 April 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip. 2) PP Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan PP Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 3) PP Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta. 4) PP Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkatan Motor DAMRI menjadi Perusahaan Umum (perum). 5) PP Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (perum) Damri.   1    

6) PP Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta. 7) PP Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 8) PP Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD). 9) PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol. 10) PP Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Dati I dan Dati II.Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarip Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal. 11) Keppres Nomor 45 Tahun 1972 tentang Wewenang dan Tanggung-Jawab mengenai Pembinaan terhadap Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Besar yang meliputi Cabang-cabang Usaha Perdagangan (Keagenan Tunggal dan Distributor), assembling dan Manufacturing, dilakukan oleh Menteri Perindustrian. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1965 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGHIDUPAN ORANG JOMPO. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2747. c. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA PALANGKA RAYA DENGAN MENGUBAH UU NO. 27 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II DI KALIMANTAN. 1. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II INDIGARI HILIR DENGAN MENGUBAH UU NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754.   2    

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatankecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tanah Merah di Kabupaten Dati II Indigari Hilir dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II SAROLANGUN-BANGKO DAN DATI II TANJUNG-JABUNG DENGAN MENGUBAH UU NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI SUMATERA TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor—Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian. 2) PP Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari. 3) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II TANAH LAUT, DATI II TAPIN DAN DATI II TABALONG DENGAN MENGUBAH UU NO. 27 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II DI KALIMANTAN. a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DATI II BATANG DENGAN MENGUBAH UU NO. 13 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas WIlayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang.   3    

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAPRAJA SABANG DENGAN MENGUBAH UU NO. 7 DRT. TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di Wilayah Kotamadya Dati Sabang. 2) PP Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh. 3) PP Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe. 4) Perppu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi UU.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 2 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LN TAHUN 1962 NO. 31) MENJADI UU (PENJELASAN TLN NO. 2759). a. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang Penguasaan Persediaan dan Penyaluran Bahan Pokok Kebutuhan Hidup sehari-hari. 2) PP Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse.

12.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 10 TAHUN 1962 TENTANG PENCABUTAN UU KRISIS IMPOR 1933 (LN TAHUN 1962 NO. 44) MENJADI UU. i.

Disahkan pada tanggal 14 Juni 1965.

ii.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2760. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1965 TENTANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG. a. Disahkan pada tanggal 6 Juli 1965.   4    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bukit Tinggi dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. 2) UU Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. 3) UU Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar. 4) UU Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Hukum Pengadilan Tinggi di Medan. 5) UU Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta. 6) UU Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 7) UU Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 8) UU Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. 9) UU Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 10) UU Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 11) UU Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. 12) UU Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 13) UU Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 14) UU Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 15) UU Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin. 16) UU Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.

  5    

17) UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung. 2) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1966 tentang Penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Negeri di Irian Barat. 3) Keppres Nomor 271 Tahun 1967 tentang Membentuk Panitia Negara Peninjauan Kembali UU No. 19/1964 dan No. 13/1965. 4) Keppres Nomor 38 Tahun 1968 tentang Mengangkat sebagai Hakim Anggota pada Mahkamah Agung. 5) Keppres Nomor 66 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Soerjadi, SH. Sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mengangkat Sdr. Soebekti, SH. 6) Keppres Nomor 141 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai tanggal Pelantikannya Sdr. Drs. Marzuki Nyakman dimaksud diangkat sebagai wakil Kepala Dati I Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 7) Keppres Nomor 162 Tahun 1968 tentang Mengangkat Sdr. Abdurachman, SH sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung. 8) Keppres Nomor 170 Tahun 1968 tentang Memperpanjang Masa Kerja Panitia Negara Peninjauan Kembali UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965, sebagaimana termasuk dalam Keppres No. 271/1967 sampai dengan tanggal 30 Juni 1968. 9) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para PNS yang menjadi Wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usia 56 Tahun. 10) Keppres Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 11) Keppres Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial). 12) Keppres Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 13) Keppres Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus1965.

  6    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2769. c. Dicabut oleh UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1965 TENTANG VETERAN RI. a. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2774. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran RI. d. Dicabut oleh UU Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran RI.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1965 TENTANG PENCABUTAN UU NO. 78 TAHUN 1958 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (LN 1958 NO. 138) YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UU NO. 15 PRP TAHUN 1960 (LN 1960 NO. 42). PENJELASAN DALAM TLN NO. 2775). A. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965. B. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1965 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 6 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (LN TAHUN 1964 NO. 41) MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2776. c. Peraturtan pelaksanaan: 1) PP Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. 2) PP Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1967 dan UU Nomor 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya. 3) Keppres Nomor 273 Tahun 1967 tentang Memberhentikan Sdr. R. Soebjakto sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. 4) Keppres Nomor 37 Tahun 1968 tentang Memberhentikan 2 Orang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. d. Dicabut oleh UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1965 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 1 September 1965.   7    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat tewujudnya Dati III diseluruh Wilayah RI. 2) UU Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu. 3) UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. 4) UU Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. 5) UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat. 6) UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Brbas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 7) UU Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuaran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuaran Hasil Hutan. 2) PP Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. 3) PP Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya UU No. 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu. 4) PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. 5) PP Nomor 43 Tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan sebagai Badan Hukum Publik. 6) PP Nomor 12 Tahun 1971 tentang Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. 7) PP Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 8) PP Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 9) PP Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan. 10) PP Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

  8    

11) PP Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian BArat menjadi Irian Jaya. 12) PP Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan. 13) PP Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha. 14) PP Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 15) Keppres Nomor 239 Tahun 1967 tentang Memberhentikan/Menunjuk Kepala Dati I Propinsi Jambi. 16) PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 17) PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. 18) Keppres Nomor 258 Tahun 1967 tentang memberhentikan/Menunjuk Jabatan sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan. 19) Keppres Nomor 268 Tahun 1967 tentang Serah Terima Jabatan Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan. 20) Keppres Nomor 24 Tahun 1968 tentang Memberhentikan/Mengangkat Kepala Dati I Propinsi Sulawesi Tengah. 21) Keppres Nomor 117 Tahun 1968 tentang Mengangkat Kepala Daerah Istimewa Aceh. 22) Keppres Nomor 179 Tahun 1968 tentang Mengangkat Kepala Dati I Propinsi Maluku. 23) Keppres Nomor 301 Tahun 1968 tentang Peraturan Pungutan Cess. 24) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pedoman Hubungan Kerja antar Aparatur Pemerintah di Tingkat Pusat dan Daerah dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional. 25) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1970 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 26) Keppres Nomor 59 Tahun 1970 tentang Penyerahan Pabrik Mesin dan Konstruksi PT. Kalimas di Surabaya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur. 27) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1971 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 28) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 29) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 30) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1972 tentang Landasan dalam Melaksanakan Penggunaan sebagian dari Sumbangan Pemerintah Pusat Pengganti A.D.O untuk Pembangunan Fasilitas Universitas.   9    

31) Keppres Nomor 50 Tahun 1972 tentang Tambahan bantuan untuk Pembangunan bagi Kabupaten-kabupaten di Karesidenan Madura. 32) Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim HANKAM RATA. 33) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1973 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 34) Keppres Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian. 35) Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian. 36) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 37) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I. 38) Keppres Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1965 TENTANG DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DISELURUH WILAYAH RI. a. Disahkan pada tanggal 19 Januari 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANJARMASIN DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI SURABAYA. a. Disahkan pada tanggal 22 September 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2780. c. undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin. 2) UU Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimatan Timur da Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin.

  10    

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BUKIT TINGGI DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN. a. Disahkan pada tanggal 24 Nopember 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2785. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966.

1965

TENTANG

ANGGARAN

a. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1965. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2789, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2789. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Perppu Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara Tahun 1956. 2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pengamanan Bidang Iuran Negara. d. Diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 1966 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966. e. Diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun 1966.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1966 TENTANG PENARIKAN DIRI RI DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETERY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT). a. Disahkan pada tanggal 14 Pebruari 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2798. c. Dicabut oleh UU Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan kembali RI dalam Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG HYGIENE.   11    

a. Disahkan pada tanggal 11 Juli 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan. 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976. 3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977. 4) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978. 5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979. 6) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980. 7) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981. 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982. 9) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1982/1983. 10) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984. 11) PP Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1966 TENTANG KESEHATAN JIWA. a. Disahkan pada tanggal 11 Juni 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2805. c. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1966 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR. a. Disahkan pada tangal 27 Oktober 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2810.   12    

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1966 TENTANG PERSETUJUAN UNTUK MENORMALISASI HUBUNGAN ANTARA RI DAN MALAYSIA. a. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2811. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 232 Tahun 1967 tentang S.W.I Dwikora atas KBM ditiadakan per 1968. 2) Keppres Nomor 26 Tahun 1981 tentang Mencabut Keppres Nomor 73 Tahun 1964 tentang Pembekuan dan Penguasaan Rekening pada semua Bank yang tercatat Atas Nama Warganegara “Malaysia” atau Warga Negara RI yang Berdomisili/Bertempat tinggal di Daerah “Malaysia”.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1966 TENTANG PEMBERIAN PENSIUN, TUNJANGAN BERSIFAT PENSIUN DAN TUNJANGAN KEPADA MILITER SUKARELA. a. Disahkan pada tanggal 1 November 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun kepada Warakawuri Tunjangan kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim/Piatu Militer Sukarela. 2) PP Nomor 51 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 PP No. 36 Tahun 1968. 3) PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 4) PP Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial ABRI. 5) PP Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 6) PP Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas PP No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 7) PP Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI. 8) PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun.

  13    

9) PP Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 10) PP Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pokok Pensiun Purnawirawan ABRI/Warkawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI di Propinsi Irian Jaya. 11) PP Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 12) PP Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 13) PP Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan dan Wawkawuri ABRI yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) Tahun atau lebih. 14) PP Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun. 15) PP Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur. 16) PP Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota ABRI. 17) PP Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 18) PP Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tujangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 19) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 20) PP Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 21) PP Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Muka Wafat bagi keluarga Penerima Pensiun. 22) PP Nomor 19 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara tentang pemberian Tunjangan kepada Anggota TNI yang pada waktu Penyerahan Kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang RIS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 Tahun 1954. 23) PP Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

  14    

24) PP Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warkawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Anggota ABRI. 25) PP Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap Penerima Pensiun/Tunjangan yang Hilang.. 26) PP Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 27) PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI. 28) PP Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan PP No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali Pensiun pokok Purnawirawan/Wakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu Anggota ABRI sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 1985. 29) PP Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warkawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota ABRI. 30) PP Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai negeri pada bekas Propinsi Timor Timur. 31) PP Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota TNI. 32) PP Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Kepolisian RI. 33) Keppres Nomor 307 Tahun 1968 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Cacat Veteran ex ABRI. 34) Keppres Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1966 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH RI TENTANG SOAL-SOAL KEUANGAN. a. Disahkan pada tanggal 8 November 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. c. Peraturan perundang-undangan terkait: 1) PP Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Hak Pemilikan NV. Alibasyah Trading Company. 2) PP Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penyelesaian Hak Pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java.   15    

3) PP Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perusahaan perseroan terbatas Perusahaan Hotel dan Turis Nasional (Natour Ltd.) 4) Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1968 tentang Kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri. Untuk: meneliti kembali segi pemilikan Perusahaan-perusahaan yang telah dikenakan Nasionalisasi berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958. 5) Keppres Nomor 53 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Persoalan Efek-efek antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Belanda. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAAN RI DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK). a. Disahkan pada tanggal 8 November 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 18 Tahun 1966 tentang Keanggotaaan RI didalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). 2) PP Nomor 10 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan RI pada Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank). 3) PP Nomor 20 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Bank Pembangunan Asia. 4) Keppres Nomor 257 Tahun 1968 tentang Menarik kembali pengangkatan Sdr. Drs. Frans Seda untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Pembangunan Asia dan mengangkat Sdr. Prof. Dr. Ali Wardana sebagai penggantinya.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1966 TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETERY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT). a. Disahkan pada tanggal 8 November 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan: 1)

PP Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1966 (LN 1966 No. 36) tentang Keanggotaan kembali RI dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

2)

PP Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU No. 9/1966 (LN Tahun 1966 No. 36) tentang Keanggotaan Kembali RI dalam Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.   16    

3)

Keppres Nomor 3 Tahun 1968 tentang Menarik kembali Sdr. Drs. Moh Barnawi Alwie untuk menjabat kedudukan pada International Monetary Found/Dana Moneter Internasional.

4)

Keppres Nomor 229 Tahun 1968 tentang Menarik kembali Pengangkatan dan Mengangkat: Sdr. Drs. Frans Seda dan Sdr. Prof. Dr. Ali Wardana sebagai Gubernur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan.

5)

Keppres Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang Menandaskan sertanya RI dalam Fasilitas Hak-Tarik Khusus dana Moneter Indonesia.

6)

Keppres Nomor 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan ”Pernyataan Persetujuan” yang menyatakan Persetujuan RI atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang telah diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976.

7)

Keppres Nomor 31 Tahun 1976 tentang Mengesahkan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kwota RI pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 480.000.000 menjadi SDR. 720.000.000.

8)

Keppres Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kwota RI pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000,menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K./012/83 tanggal 19-8-1983.

9)

Keppres Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan Proposed third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

10) Keppres Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan

Kuota RI pada Dana Moneter Internasional. 11) Keppres Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Proposed Fourth Amandment

of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional). d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan RI pada International Development Association. 2) UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. 3) Diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 1966, tentang Keanggotaan kembali RI dalam International Monetary Fund dan International Bank for Reconstruction and Development (LN Tahun 1966 No. 36). 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG KEDUDUKAN MPRS DAN DPR GOTONG ROYONG MENJELANG PEMILU. a. Disahkan pada tanggal 19 November 1966.   17    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2813. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 15 Tahun 1967 tentang Mengubah PP No. 209 Tahuan 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-Gotong Royong. 2)

PP Nomor 16 Tahun 1967 tentang Mengubah PP No. 208 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPR Sementara.

3) PP Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi. 4) PP Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kerja kepada Pejabat Lembaga-lembaga Negara Tertinggi termaksud ayat (1) Pasal 1 PP Nomor 23 Tahun 1969. 5) Keppres Nomor 58 Tahun 1968 tentang Menambah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). 6) Keppres Nomor 92 Tahun 1968 tentang Menambah Jumlah Anggota MPRS menjadi 828 (delapan ratus dua puluh delapan). 7) Keppres Nomor 93 Tahun 1968 tentang Membebaskan dan Mengangkat Anggota MPRS (2 Orang). 8) Keppres Nomor 94 Tahun 1968 tentang Membebaskan dan Mengangkat Anggota MPRS (2 Orang). 9) Keppres Nomor 96 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat 32 orang Anggota MPRS. 6) Keppres Nomor 98 Tahun 1968 tentang Mengangkat Anggota MPRS mewakili Dati I Jambi. 7) Keppres Nomor 99 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat Anggota MPRS 2 orang Wakil Buruh GASBINDO. 8) Keppres Nomor 100 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat Anggota MPRS. 9) Keppres Nomor 105 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan Hormat dari Keanggotaan MPRS, mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai MPRS. 10) Keppres Nomor 106 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat Angggota MPRS (5 orang) Wakil Golongan Karya. 11) Keppres Nomor 109 Tahun 1968 tentang Pengesahan Protokol mengenai Hal-hal yang bertalian dengan Kewajiban Pembayaran Kembali Kredit-kredit oleh RI kepada Uni Soviet Sosialis serta beberapa hal lain yang bertalian dengan hubungan Ekonomi antara RI dan Uni Republik Soviet Sosialis.   18    

12) Keppres Nomor 110 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan DPR-GR, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPR-GR. 13) Keppres Nomor 111 Tahun 1968 tentang Mengangkat Anggota-anggota DPR-GR. 14) Keppres Nomor 112 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat sebagai Anggota MPRS. 15) Keppres Nomor 113 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat sebagai Anggota MPRS (14 Orang) (Wakil Daerah). 16) Keppres Nomor 121 Tahun 1968 tentang Membebaskan dengan hormat dan Mengangkat Anggota MPRS. 17) Keppres Nomor 136 Tahun 1968 tentang Membebaskan/Mengangkat Anggota MPRS Daerah-daerah Kalimantan Barat. 18) Keppres Nomor 172 Tahun 1968 tentang Mengangkat dan Memberhentikan Anggota DPR-GR. 19) Keppres Nomor 190 Tahun 1968 tentang membebaskan dengan hormat dari Keanggotaan DPR-GR/MPRS Sdr. Daranin dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Anggota DPR-GR/MPRS. 20) Keppres Nomor 214 Tahun 1968 tentang Keanggotaan MPRS/DPR-GR. 21) Keppres Nomor 57 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitya Interdepartemental Penyusunan Peraturan-peraturan Pemerintah mengenai Tata-Tempat pada Upacara-upacara Kenegaraan, Perlakuan Hukum bagi Anggota-anggota MPRS/DPR-GR dan Pemakaian Paspor Diplomatik bagi Pejabat-pejabat Negara. 22) Keppres Nomor 38 Tahun 1970 tentang Membentuk Panitya Interdepartemental Penyiapan Rancangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Attribut Kepresidenan. 23) Keppres Nomor 66 Tahun 1970 tentang Memperpanjang Masa Kerja Panitya Interdepartemental Penyiapan Rancangan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Preseans dan Attribut Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1970. 24) Keppres Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Jasa sebagai Pesangon kepada Anggota DPR-GR yang berhenti sebagai Anggota karena Masa Jabatannya Berakhir. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERS. a. Disahkan pada tanggal 22 Desember 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815. c. Peraturan pelaksanaan:   19    

1) PP Nomor 5 Tahun 1967 tentang Dewan Pers. 2) PP Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers. 3) PP Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers. 4) Keppres Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok. 5) Keppres Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional. d. Diubah oleh UU No.4 Tahun 1967 tentang Penambahan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. e. Diubah oleh UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967. f. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 12.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1966 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN INDUK BESERTA TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 1965. i.

Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966.

ii.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1966 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN MONETER TAHUN ANGGARAN 1966. a. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2817; c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam pendirian perusahan perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. d. Diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun 1966.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG APBN TAHUN 1967. a. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1966. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas APBN Tahun 1967.

  20    

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING. a. Disahkan pada tanggal 10 Januari 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing. 2) PP Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q PT. International Nickel Indonesia. 3) PP Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij. 4) PP Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia. 5) PP Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada Aluminium Company of America. 6) PP Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan Modal negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang. 7) PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 8) PP Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing. 9) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat). 10) PP Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 11) PP Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal RI dalam Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo). 12) PP Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Baliem Vallery Minerals. 13) PP Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia. 14) PP Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals. 15) PP Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.   21    

16) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan bukan Minyak dan Gas Bumi. 17) PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. 18) PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 19) PP Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Koba Tin. 20) PP Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM). 21) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 22) PP Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. 23) PP Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor. 24) PP Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No.36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 25) PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 26) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Poengusahaan Hutan Tanaman Industri. 27) PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 28) PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 29) PP Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 30) PP Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah dalam Kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau. 31) PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 32) PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 33) PP Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 34) PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. 35) PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor. 36) PP Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan   22    

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 1996. 37) PP Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor. 38) PP Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 41 Tahun 1997. 39) PP Nomor 16 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 42 Tahun 1997. 40) PP Nomor 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 16 Tahun 1998. 41) PP Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 42) PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. 43) Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan Kelonggarankelonggaran Perpanjangan untuk Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan. 44) Keppres Nomor 69 Tahun 1968 tentang Wewenang kepada Menteri Pertambangan untuk Menandatangani semua Kontrak Kerja Khusus di Bidang Perminyakan. 45) Keppres Nomor 286 Tahun 1968 tentang Panitia Tehnis Penanaman Modal. 46) Keppres Nomor 303 Tahun 1968 tentang Kerja Sama Ekonomi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Belanda. 47) Keppres Nomor 63 Tahun 1969 tentang Peraturan dan Prosedur mengenai Pelaksanaan Pengawasan dalam Rangka Penanaman Modal. 48) Keppres Nomor 37 Tahun 1970 tentang Pembentukan Team Penelitian Pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Kehutanan. 49) Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia. 50) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 51) Keppres Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 52) Keppres Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Penanaman Modal.

  23    

53) Keppres Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia. 54) Keppres Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 55) Keppres Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. 56) Keppres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. 57) Keppres Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian BagiHasil antara P.N Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V. 58) Keppres Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 59) Keppres Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanamna Modal. 60) Keppres Nomor 59 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Pembangunan Kilang Minyak di Pulau Batam. 61) Keppres Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse. 62) Keppres Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke Dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.. 63) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 64) Keppres Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing. 65) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjukan Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan. 66) Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia. 67) Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 68) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 69) Keppres Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

  24    

70) Keppres Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 71) Keppres Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1974. 72) Keppres Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984. 73) Keppres Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 74) Keppres Nomor 35 Tahun 1985, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. 75) Keppres Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 76) Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 77) Keppres Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 78) Keppres Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal oleh Pengusaha tertentu. 79) Keppres Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 80) Keppres Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan. 81) Keppres Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 82) Keppres Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing. 83) Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 84) Keppres Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 85) Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 86) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 87) Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal.   25    

88) Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. 89) Keppres Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal. 90) Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 91) Keppres Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 92) Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. 93) Keppres Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. 94) Keppres Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanamna Modal. 95) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 96) Keppres Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 97) Keppres Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal Asing. 98) Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 99) Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 100) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit. 101) Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal. 102) Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah. 103) Keppres Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 104) Keppres Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 105) Keppres Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.   26    

106) Keppres Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 107) Keppres Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. 108) Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 109) Keppres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri tertentu. 110) Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 111) Keppres Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 113 Tahun 1998. 112) Keppres Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 37 Tahun 1999. 113) Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 116 Tahun 1998. 114) Keppres Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. 115) Keppres Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 116) Keppres Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. 117) Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 118) Keppres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 119) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 120) Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. 2) UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

  27    

3) UU Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). e. Diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. f. Dicabut oleh UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 9 TAHUN 1966, TENTANG KEANGGOTAAN KEMBALI RI DALAM INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (LN TAHUN 1966 NO. 36) (PENJELASAN DALAM TLN). a. Disahkan pada tanggal 10 Januari 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2819. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 1966 (LN 1966 No. 36) tentang Keanggotaan keanggotaan RI dalam Dana Moneter Internasioal (International Monetary Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development). 2) Keppres Nomor 229 Tahun 1968 tentang Menarik kembali Pengangkatan dan mengangkat: Sdr. Drs. Frans Seda dan Sdr. Prof Dr. Ali Wardana sebagai Gubernur Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. 3) Keppres Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandaskan sertanya RI dalam Fasilitas Hak-Tarik Khusus Dana Moneter Indonesia. 4) Keppres Nomor 41 Tahun 1976 tentang Mengesahkan ”Pernyataan Persetujuan” yang menyatakan Persetujuan RI atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang telah diperbaharui sebagaimana ditandatangani oleh Menteri Keuangan pada tanggal 19 Agustus 1976. 5) Keppres Nomor 31 Tahun 1979 tentang Mengesahkan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota RI pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 480.000.000 menjadi SDR. 720.000.000. 6) Keppres Nomor 50 Tahun 1983 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota RI pada Dana Moneter Internasional dari SDR. 720.000.000 menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan Surat Menteri Keuangan No. S-811/M.K/012/83 tanggal 19-8-1983. 7) Keppres Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota RI pada dana Moneter Internasional. 8) Keppres Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan Proposed third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetery Fund.

  28    

9) Keppres Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota RI pada Dana Moneter Internasional. 10) Kepprees Nomor 52 Tahun 2002 tentang Pengesahan Porposed Fourth Amandment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (Usulan Perubahan Keempat Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional). d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan RI pada International Development Association. 2) UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR PERTIMBANGAN AGUNG.

3

TAHUN

1967

TENTANG

DEWAN

a. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia Nomor 2821. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Noor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 2) PP Nomor 14 Tahun 1973 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. 3) PP Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1967 dan UU Nomor 17 Tahun 1965 serta Janda/Dudanya. 4) Keppres Nomor 61 Tahun 1968 tentang Mengangkat Anggota Dewan Pertimbangan Agung. 5) Keppres Nomor 62 Tahun 1968 tentang Memberhentikan Sdr. Dr. J. Leimena, Sdr. K.H.K Dahlan care-taker Wakil Ketua II Dewan Pertimbangan Agung. 6) Keppres Nomor 83 Tahun 1968 tentang Mengangkat Sdr. Wilopo, SH. Dan K.H.M Iljas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 7) Keppres Nomor 49 Tahun 1985 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung RI. d. Diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan UU No. 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967 TENTANG PENANMBAHAN UU NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS. a. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1967.   29    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 1984 tentang Dewan Pers. 2) Keppres Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi Bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN KETENTUAN POKOK KEHUTANAN.

1967

TENTANG

KETENTUAN-

a. Disahkan pada tanggal 24 Mei 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuaran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuaran Hasil Hutan. 2) PP Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur. 3) PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 4) PP Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. 5) PP Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 6) PP Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 7) PP Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 8) PP Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 9) PP Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di Wilayah Kotamadya Dati II Sabang. 10) PP Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. 11) PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

  30    

12) PP Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 13) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 14) PP Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan. 15) PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. 16) PP Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara. 17) PP Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan. 18) PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. 19) PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 20) PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. 21) PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha Parawisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 22) PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 23) PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 24) PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 25) PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. 26) PP Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani. 27) Keppres Nomor 66 Tahun 1971 tentang Peningkatan Prasarana Pengusahaan Hutan. 28) Keppres Nomor 43 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian untuk merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan. 29) Keppres Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). 30) Keppres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. 31) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.   31    

32) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 33) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 34) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 35) Instruki Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980. 36) Keppres Nomor 39 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 48 Tahun 1977 tentang Simpanan Wajib Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Eksportir Kayu. 37) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981. 38) Keppres Nomor 35 Tahun 1980 tentang Dana Jaminan Reboisasi dan Pemudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan. 39) Keppres Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). 40) Instruksi Preisden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982. 41) Instruksi Preisden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983. 42) Instruksi Preisden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984. 43) Keppres Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda. 44) Keppres Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. 45) Keppres Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya Dr. Mohammad Hatta. 46) Keppres Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan. 47) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi. 48) Keppres Nomor 31 Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi. 49) Keppres Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. 50) Keppres Nomor 52 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Riam Kanan sebagai Taman Hutan Raya Sultan Adam.   32    

51) Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi. 52) Keppres Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. 53) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 54) Keppres Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. 55) Keppres Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi. 56) Keppres Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. 57) Keppres Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo sebagai Taman Hutan Raya. 58) Keppres Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional. 59) Keppres Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 28 Tahun 1991. 60) Keppres Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepres Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 29 Tahun 1991. 61) Keppres Nomor 97 Tahun 193 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 62) Keppres Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali Pelaksana Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan. 63) Keppres Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan, dan Penggunaan Gergaji Rantai. 64) Keppres Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu. 65) Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengmbangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 66) PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman. 67) Keppres Nomor 80 Tahun 1996 tentang Pembangunan Kelompok Hutan SisinemiSanam sebagai Taman Hutan Raya prof-ir. Herman Johannes. 68) Keppres Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 40 Tahun 1993. 69) Keppres Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 24 Tahun 1997.

  33    

70) Keppres Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 53 Tahun 1997. 71) Keppres Nomor 33 Tahun1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. 72) Keppres Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 41 Tahun 1993. 73) Keppres Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 74) Keppres Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 74 Tahun 1998. 75) Keppres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. e. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 3) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 4) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. a. Disahkan pada tanggal 8 Juli 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan. 2) PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 3) PP Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan.

  34    

4) PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan. 5) PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. 6) PP Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. 7) PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. 8) PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Plestarian Alam. 9) PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan. 10) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. 11) Keppres Nomor 301 Tahun 1968 tentang Peraturan Pungutan Cess. 12) Keppres Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. 13) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. 14) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 15) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional. 16) Keppres Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. 2) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 3) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1967 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2826. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas PPNomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran RI. 2) PP Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI. 3) PP Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur. 4) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.   35    

5) PP Nomor 69 Tahun 11991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. 6) PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI. 7) PP Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI. 8) PP Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2001. 9) Keppres Nomor 188 Tahun 1968 tentang Anggaran Dasar Legiun Veteran RI. 10) Keppres Nomor 189 Tahun 1968 tentang Susunan Pimpinan Markas Besar Legiun Veteran RI. 11) Keppres Nomor 307 Tahun 1968 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa kepada Cacat Veteran ex ABRI. 12) Kepres Nomor 85 Tahun 1969 tentang Mencabut Keputusan Presidium Kabinet No. 43/U/KEP/9/1966, Tanggal 26 September 1966. 13) Keppres Nomor 25 Tahun 1980 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI. 14) Keppres Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda. 15) Keppres Nomor 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI. 16) Keppres Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI. 17) Keppres Nomor 140 Tahun 1999 tentang Tunjangan Khusus bagi Veteran RI Penerima Tunjangan Veteran yang menetap dan bertempat tinggal di Daerah Propinsi Irian Jaya. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENDAPATAN 1944, PAJAK KEKAYAAN 1932 DAN PAJAK PERSEROAN 1925. a. Disahkan pada tanggal 26 Agustus 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2827. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925.

  36    

2) PP Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q PT International Nickel Indonesia. 3) PP Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada NV. Billiton Maatschappij. 4) PP Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia. 5) PP Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA). 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1968 tentang Pengintensipkan Pemungutann Pajak Pendapatan Tahun 1967 dan 1968. 7) Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan Kelonggarankelonggaran Perpanjangan untuk Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan. 8) Keppres Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri. 9) Keppres Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajakpajak Pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. 2) UU Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944. e. Dicabut Oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. f. Dicabut oleh UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1967 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU. a. Disahkan pada tanggal 12 September 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya UU No. 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemeerintah di Propinsi Bengkulu. 2) PP Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Dati II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara.   37    

3) PP Nomor 42 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Dati II Bengkulu dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. 4) PP Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dan Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan. 5) PP Nomor 61 Tahun 11991 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Padang di Wilayah Kabupaten Dati II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim, dan Sukaraja di wilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya diwilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati II Bengkulu. 6) PP Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di wilayah Kabupaten Dati II Bengkuulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANGGARAN MONETER TAHUN 1966. a. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2830.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Desember 1967. b. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 24 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan kepada International Nickel Company of Canada Ltd. (Inco) c.q. PT. International Nickel Indonesia. 2) PP Nomor 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina). 3) PP Nomor 32 Tahun 1968 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada NV. Billiton Maatschappij. 4) PP Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Pacific Nickel Indonesia. 5) PP Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada Aluminium Company of America (ALCOA). 6) PP Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan Wilayah Kuasa Pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N Pertamina). 7) PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan.   38    

8) PP Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Pertambangan. 9) PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan. 10) PP Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Koba Tin. 11) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas usaha Pertambangan bukan Minyak dan Gas Bumi. 12) PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian. 13) PP Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam. 14) PP Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Dati I. 15) PP Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhirn Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 16) PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 17) PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum. 18) Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968 tentang Penetapan Kelonggarankelonggaran Perpanjangan untuk Penanaman Modal Asing Dibidang Pertambangan. 19) Keppres Nomor 120 Tahun 1968 tentang Penyempurnaan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan. 20) Keppres Nomor 237 Tahun 1968 tentang Mencabut Keppres RI No. 311 Tahun 1965. 21) Keppres Nomor 296 Tahun 1968 tentang Membubarkan Team Perumus Kebijaksanaan dibidang Bahan-Bakar dan Tenaga dengan mengucapkan terima kasih kepada Ketua Anggota-anggota Team. 22) Keppres Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan Penguasaan dan Pengurusan Uap Geothermal, Sumber air bawah tanah dan mata air panas. 23) Keppres Nomor 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Perusahaan Negara Pertamina untuk mengadakan Survey dan Eksplorasi Sumber-sumber Energi Geothermal di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa. 24) Keppres Nomor 38 Tahun 1974 tentang Mencabut Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 25 Tertanggal 10 Agustus 1912 jo Nomor 34 diktum ketiga sub a tertanggal 4 Juni 1937.   39    

25) Keppres Nomo 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-Hasil antara P.N Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V. 26) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. 27) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 28) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 29) Keppres Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan perusahaan Kontraktor. 30) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara Penanaman Modal. 31) Keppres Nomor 75 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 32) Keppres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai. 33) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. 34) PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 1998 tentang Tarip atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum. 35) Keppres Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. 36) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. 37) Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. c. Undang-undang terkait: 1)

UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

2)

UU Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

3)

UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

4)

UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

5)

UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

  40    

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERKOPERASIAN. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 2) PP Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Listrik. 3) PP Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. 4) PP Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi. 5) Keppres Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keppres No. 122 Tahun 1968 tentang Pembagian Penggunaan, Cara Pemotongan dan Penyetoran atas Potongan Wajib sebesar 10% dari Gaji Pokok Pegawai Negeri. 6) Keppres Nomor 44 Tahun 1971 tentang Penyediaan Dana Untuk Jaminan Kredit Koperasi. 7) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. 8) Keppres Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh antar Pulau Hasil Produk Dalam Negeri. 9) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). 10) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. 11) Keppres Nomor 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri. 12) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pengadaan dan Pembinaan Sarana Lepas Panen Bagi Koperasi Unit Desa. 13) Keppres Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembangunan Asrama Mahasiswa untuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia. 14) Keppres Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia. 15) Keppres Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas Gaji Pegawai Negeri Bulan Ketigabelas untuk Sumbangan Wajib Koperasi. 16) Keppres Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas Pensiun Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dari Penerima Pensiun PNS Purnawirawan ABRI dan Bekas Pejabat Negara.

  41    

17) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. 18) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Perkembangan Persusuan Nasional. 19) Keppres Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri. 20) Keppres Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan Kegiatan Koperasi Penerima Pensiun. 21) Keppres Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 22) Keppres Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian. 23) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 24) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonanasi Pajak Perseroan 1925. 2) UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi. 3) UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 4) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 5) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1967 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968. a. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2841. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penyerahan Dana Pembiayaan Pengadaan Beras Kebutuhan Tahun 1968. 2) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pedoman APBN 1968. 3) Keppres Nomor 132 Tahun 1968 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1968. 4) Keppres Nomor 241 Tahun 1968 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Dana Penyertaan Modal Pemerintah. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 1969 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1968.   42    

2) UU Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968. e. Diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 1967 tentang APBN Tahun Anggaran 1968. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN. a. Disahkan pada tanggal30 Desember 1967. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing. 2) PP Nomor 8 Tahun 1969 tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional sebagai Bank Devisa. 3) PP Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian Kredit. 4) PP Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam pendirian perusahaan perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. 5) PP Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. 6) PP Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 7) PP Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 8) PP Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 9) Instruksi Presiden Nomor 24 Tahun 1968 tentang Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Gubernur Bank Sentral Untuk: bersama-sama Membentuk sebuah Panitia Pembuat Rancangan UU tentang Bank dan Lumbung Desa. 10) Keppres Nomor 160 Tahun 1968 tentang Memberhentikan/Mengangkat Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia. 11) Keppres Nomor 220 Tahun 1968 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Bank Negara Indonesia. 12) Keppres Nomor 221 Tahun 1968 tentang Terhitung mulai Tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Sdr. E. Soekasah Sumawijaya dari Jabatannya sebagai Direktur Bank Negara dengan ucapan terima kasih atas jasanya yang disumbangkan selama menjalankan tugas tersebut. 13) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 14) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri.   43    

15) Keppres Nomor 14 Tahun 1973 tentang Penunjukan Bank-bank Umum Pemerintah yang dapat menggunakan Lembaga Crediet-Verband sebagai Jaminan untuk Kredit yang diberikan. 16) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966. 17) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. 18) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal. 19) Keppres Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 20) Keppres Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 21) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 22) Keppres Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Jasa Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebagai Bank Devisa. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 2) UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang UU tentang Bank Negara Indonesia 1946. 3) UU Nomor 18 Tahun 1968 tentang bank Dagang Negara. 4) UU Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya. 5) UU Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara. 6) UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. 7) UU Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia. 8) UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1968 TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 AYAT (2) UU NO. 13 TAHUN 1967 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1968. a. Disahkan pada tanggal 4 Maret 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Keppres Nomor 132 Tahun 1968 tentang pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1968.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1968 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU PAJAK PENJUALAN 1951.   44    

a. Disahkan pada tanggal 22 Maret 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2847. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan. 2) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat). 3) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan bukan Minyak dan Gas Bumi.. 4) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 5) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 6) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat).

A.

Dicabut oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1968 TENTANG KEANGGOTAAN RI PADA INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION. a. Disahkan pada tanggal 17 Juni 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2849. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Persetujuan Keanggotaan RI pada International Development Association.

4.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1968 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG DENGAN MENGUBAH UU NO. 14 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAHDAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA BARAT. i.

Disahkan pada tanggal 29 Juni 1968.

ii.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1968 TENTANG PERSETUJUAN ATAS KONVENSI TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA DAN WARGA NEGARA ASING MENGENAI PENANAMAN MODAL.   45    

1. Disahkan pada tanggal 29 Juni 1968. 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 3 Juli 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 2) PP Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 3) PP Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 4) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas usaha Pertambangan bukan Minyak dan Gas Bumi. 5) Keppres Nomor 286 Tahun 1968 tentang Panitia Tehnis Penanaman Modal. 6) Keppres Nomor 63 Tahun 1969 tentang Peraturan dan Prosedur mengenai Pelaksanaan Pengawasan dalam Rangka Penanaman Modal. 7) UU Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab UU Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). 8) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 9) Keppres Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 10) Keppres Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Penanaman Modal. 11) Keppres Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 12) Keppres Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. 13) Keppres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. 14) Keppres Nomor 53 Tahun 1977 tentang BKPM. 15) Keppres Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal. 16) PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.

  46    

17) PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 18) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 19) PP Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. 20) PP Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 21) PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 22) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 23) PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 24) PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 25) Keppres Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse. 26) Keppres Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara Pemasukan dan Pengeluaran serta Pemindahan Barang ke dalam dan ke Luar Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam. 27) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 28) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib pendidikan dan latihan. 29) Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 30) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 31) Keppres Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. 32) Keppres Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 33) Keppres Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1974. 34) Keppres Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984.Diubah oleh UU Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 35) Keppres Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 36) Keppres Nomor 35 Tahun 1985, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM.   47    

37) Keppres Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Proiritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 38) Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 39) Keppres Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Proiritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 40) Keppres Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan Bea Masuk dan tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunakan dalam Usaha Pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi. 41) Keppres Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal oleh Pengusaha tertentu. 42) Keppres Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Modal Jasa Kena Pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa. 43) Keppres Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 44) Keppres Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan. 45) Keppres Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 46) Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 47) Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 48) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 49) Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 50) Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM. 51) Keppres Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 52) Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 53) Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta.   48    

54) Keppres Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. 55) Keppers Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 56) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 57) Keppres Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 58) Keppres Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 59) Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 60) Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 61) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit. 62) Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal. 63) Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah. 64) Keppres Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 65) Keppres Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. 66) Keppres Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. 67) Keppres Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 68) Keppres Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM. 69) Keppres Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM Daerah. 70) Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM. 71) Keppres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu.

  49    

72) Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 73) Keppres Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 113 Tahun 1998. 74) Keppres Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 37 Tahun 1999. 75) Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 116 Tahun 1998. 76) Keppres Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. 77) Keppres Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam ras. 78) Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 79) Keppres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 80) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 81) Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan. 82) PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. d. Dicabut oleh UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1968 TENTANG PERUBAHAN PASAL 3 UU NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG WABAH. a. Disahkan pada tanggal 16 Juli 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2855 c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. d. Dicabut oleh UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1967 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS APBN TAHUN 1967. a. Disahkan pada tanggal 16 Juli 1968.   50    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1968 TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 INDISCHE COMPTABILITEITSWET (STBL. 1925 NO. 448) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 3 DRT 1954. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860 c. Undang-undang yang terkait: UU Nomor 15 Tahun 1968 tentang APBN Peralihan Triwulan I Tahun 1969. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 22 Tahun 1972 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1971/1972 kepada Tahun Anggaran 1972/1973. 2) PP Nomor 47 Tahun 1971 tentang Perubahan Ayat 5 Pasal (3) PP Nomor 209 Tahun 1961 (LN RI Tahun 1961 Nomor 250; TLN RI Nomor 2294). 3) PP Nomor 30 Tahun 1973 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1972/1973 kepada Tahun Anggaran 1973/1974. 4) Keppres Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1969/1970. 5) Keppres Nomor 87 Tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan. 6) Keppres Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1970/1971. 7) Keppres Nomor 25 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1970/1971. 8) Keppres Nomor 26 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1970/1971. 9) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara. 10) Keppres Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. 11) Keppres Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1972/1973. 12) Keppres Nomor 47 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1972/1973. 13) Keppres Nomor 48 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1972/1973.

  51    

14) Keppres Nomor 74 Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam Penyelesaian Piutang Pemerintah berasal dari Bantuan-bantuan Luar Negeri yang Diterima sebelum tanggal 1 Juli 1966. 15) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1973 tentang Menetapkan Kebijaksanaan untuk mengadakan Pungutan/besarnya tarif supaya mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan. 16) Keppres Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1973/1974. 17) Keppres Nomor 36 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1973/1974. 18) Keppres Nomor 37 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1973/1974. 19) Keppres Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975. 20) Keppres Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975. 21) Keppres Nomor 47 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1974/1975. 22) Keppres Nomor 48 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975. 23) PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri. 24) PP Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 kepada Tahun Anggaran 1974/1975. 25) Keppres Nomor 7 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976. 26) Keppres Nomor 40 Tahun 1975 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976. 27) Keppres Nomor 41 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1975/1976. 28) Keppres Nomor 42 Tahun 1975 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976. 29) PP Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 kepada Tahun Anggaran 1975/1976. 30) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas. 31) Keppres Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977. 32) Keppres Nomor 31 Tahun 1976 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977.   52    

33) Keppres Nomor 32 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Negara Rutin Tahun Anggaran 1976/1977. 34) Keppres Nomor 33 Tahun 1976 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1976/1977. 35) PP Nomor 17 Tahun 1976 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1975/1976 kepada Tahun Anggaran 1976/1977. 36) PP Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Pergudangan. 37) Keppres Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan APBN. 38) Keppres Nomor 55 Tahun 1977 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978. 39) Keppres Nomor 56 Tahun 1977 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1977/1978. 40) Keppres Nomor 57 Tahun 1977 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978. 41) PP Nomor 30 Tahun 1977 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1976/1977 kepada Tahun Anggaran 1977/1978. 42) PP Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1977/1978 kepada Tahun Anggaran 1978/1979. 43) Keppres Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979. 44) Keppres Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1978/1979. 45) Keppres Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979. 46) Keppres Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan APBN. 47) PP Nomor 18 Tahun 1979 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1978/1979 kepada Tahun Anggaran 1979/1980. 48) Keppres Nomor 1 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980. 49) Keppres Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1979/1980. 50) Keppres Nomor 3 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980. 51) Keppres Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981. 52) Keppres Nomor 49 Tahun 1980 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981.   53    

53) PP Nomor 22 Tahun 1980 tentang Pemindahan atas Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Tahun Anggaran 1980/1981. 54) Keppres Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keppres Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan APBN. 55) Keppres Nomor 42 Tahun 1981 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982. 56) Keppres Nomor 43 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1981/1982. 57) Keppres Nomor 44 Tahun 1981 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982. 58) Keppres Nomor 52 Tahun 1981 tentang Likwidasi Proyek Superfosfat Cillacap. 59) PP Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982. 60) Keppres Nomor 75 Tahun 1982 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983. 61) Keppres Nomor 76 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1982/1983. 62) Keppres Nomor 77 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983. 63) PP Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1981/1982 kepada Tahun Anggaran 1982/1983. 64) PP Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri. 65) Keppres Nomor 54 Tahun 1983 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984. 66) PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). 67) PP Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera. 68) PP Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). 69) PP Nomor 32 Tahun 1983 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983 kepada Tahun Anggaran 1983/1984. 70) Keppres Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN. 71) Keppres Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985.

  54    

72) Keppres Nomor 54 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1984/1985. 73) Keppres Nomor 55 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1984/1985. 74) PP Nomor 25 Tahun 1984 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Tahun Anggaran 1984/1985. 75) Keppres Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK). 76) Keppres Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986. 77) Keppres Nomor 73 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1985/1986. 78) Keppres Nomor 74 Tahun 1985 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986. 79) Keppres Nomor 40 Tahun 1986 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987. 80) Keppres Nomor 41 Tahun 1986 tentang Perincian APBN Tahun Anggaran 1986/1987. 81) Keppres Nomor 42 Tahun 1986 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987. 82) PP Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan PP No. 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera. 83) Keppres Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum di Kantor dan Rumah. 84) Keppres Nomor 44 Tahun 1987 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988. 85) Keppres Nomor 45 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988. 86) Keppres Nomor 46 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988. 87) PP Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1985/1986 ke Tahun Anggaran 1986/1987. 88) PP Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1986/1987 ke Tahun Anggaran 1987/1988. 89) Keppres Nomor 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989. 90) Keppres Nomor 51 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1988/1989.   55    

91) Keppres Nomor 52 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989. 92) Keppres Nomor 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990. 93) Keppres Nomor 39 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1989/1990. 94) Keppres Nomor 40 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1989/1990. 95) Keppres Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991. 96) Keppres Nomor 38 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991. 97) PP Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 1982. 98) Keppres Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya. 99) Keppres Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1991/1992. 100) Keppres Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992. 101) Keppres Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga asal Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan. 102) Keppres Nomor 49 Tahun 1992 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1992/1993. 103) Keppres Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993. 104) PP Nomor 49 Tahun 1992 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1991/1992 ke Tahun Anggaran 1992/1993. 105) PP Nomor 74 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Islamic Development Bank (IDB). 106) PP Nomor 75 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Asuransi Investasi dan Kredit Ekspor. 107) Keppres Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994. 108) Keppres Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/1994.

  56    

109) PP Nomor 45 Tahun 1993 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 ke Tahun Anggaran 1993/1994. 110) Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. 111) Keppres Nomor 51 Tahun 1994 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1994/1995. 112) Keppres Nomor 52 Tahun 1994 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1994/1995. 113) PP Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1993/1994 ke Tahun Anggaran 1994/1995. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 1 Tahun 1994 tentang APBN Tahun Anggaran 1994/1995. Dinyatak tidak berlaku oleh UU Nomor 2 Tahun 1994 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran. 114) Keppres Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN. 115) Keppres Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996. 116) PP Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/1995 ke Tahun Anggaran 1995/1996. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 2 Tahun 1995 tentang APBN Tahun Anggaran 1995/1996. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4 Tahun 1995 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1994/1995. 117) Keppres Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 24 Tahun 1995. 118) Keppres Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998. 119) Keppres Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998. 120) PP Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 ke Tahun Anggaran 1997/1998. 121) Keppres Nomor 141 Tahun 1998 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999. 122) PP Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999. 123) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.   57    

124) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim. 125) Keppres Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyeluran Dana Gaji Bagi Pegawai Daerah. 126) Keppres Nomor 32 Tahun 1999 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000. 127) PP Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menkeu selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (persero) dan Perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang APBN Tahun Anggaran 1999/2000. 128) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 129) Keppres Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan APBN. 130) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 131) Keppres Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan PNS, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya. 132) Keppres Nomor 116 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000. 133) Keppres Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno. 134) Keppres Nomor 61 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran. 135) Keppres Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya. 136) Keppres Nomor 128 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno. 137) Keppres Nomor 129 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran. PP Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengelihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN. 138) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.   58    

139) PP Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah. 140) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat). 141) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT.INDOSAT). Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 142) PP Nomor 40 Tahun 1968 tentang Pelepasan Aktifitas Komersil dari Cabangcabang Bank Indonesia di Wilayah Irian Barat. 143) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali UU Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. 144) Keppres Nomor 98 Tahun 1969 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Moneter. 145) PP Nomor 8 Tahun 1969 tentang Penunjukan Bank Umum Swasta Nasional sebagai Bank Devisa. 146) PP Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. 147) Keppres Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembubaran Panitia Kebijaksanaan Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Team Tehnis Kredit Luar Negeri. 148) Keppres Nomor 8 Tahun 1971 tentang Berlakunya Mata Uang Rupiah (Rp) diseluruh Wilayah Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat. 149) Keppres Nomor 41 Tahun 1971 tentang Merubah ayat (1) angka 5 Keputusan Presidium Kabinet No. 14/EK/Kep/8/65 ”Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Ketua Dewan Moneter sebagai Sekretaris. 150) Keppres Nomor 57 Tahun 1971 tentang Wewenang Pengelolaan terhadap Efekefek yang disimpan sebelum dan sesudan Perang Dunia Kedua pada Bank-bank didalam dan di Luar Negeri. 151) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 152) PP Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit. 153) PP Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI. 154) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 155) PP Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank. 156) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank Milik Negara.   59    

157) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pencabutan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966. 158) PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. 159) PP Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI. 160) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik. 161) Kepres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia. 162) PP Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perubahan PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa. 163) Keppres Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 164) PP Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 165) PP Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Materai dan besarnya Batas Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai atas Cek dan Bilyet Giro. 166) PP Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 167) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik. 168) PP Nomor 54 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 169) Keppres Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Jasa Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Milik Negara dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan sebagai Bank Devisa. 170) PP Nomor 74 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito dan Tabungan. 171) PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum. 172) PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat. 173) PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 174) PP Nomor 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 175) PP Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

  60    

176) PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 177) PP Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 178) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyusunan RUU tentang Bank Sentral dan RUU tentang Perubahan atas UU Tentang Perbankan. 179) Keppres Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pemberian Kewenangan kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter. 180) Keppres Nomor 24 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah yang telah diizinkan melakukan Kegiatan dalam Valuta Asing. 181) Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 182) Keppres Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 183) Keppres Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 184) Keppres Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta. 185) Keppres Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency). 186) Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri. 187) Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 188) PP Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam Wilayah RI. 189) PP Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 1996. 190) PP Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 38 Tahun 1998. 191) PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. e. Undang-undang terkait:   61    

2)

UU Nomor 2 Tahun 1969 tentang APBN Tahun 1969/1970.

3)

UU Nomor 5 Tahun 1970 tentang APBN Tahun Anggaran 1970/1971.

4)

UU Nomor 5 Tahun 1971 tentang APBN Tahun Anggaran 1971/1972.

5)

UU Nomor 1 Tahun 1972 tentang APBN Tahun Anggaran 1972/1973.

6)

UU Nomor 3 Tahun 1973 tentang APBN Tahun Anggaran 1973-1974.

7)

UU Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan APBN Tahun Anggaran 1972/1973.

8)

UU Nomor 2 Tahun 1974 tentang APBN Tahun Anggaran 1974/1975.

9)

UU Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1973/1974.

10)

UU Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1974/1975.

11)

UU Nomor 1 Tahun 1976 tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977.

12)

UU Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1975/1976.

13)

UU Nomor 1 Tahun 1977 tentang APBN Tahun Anggaran 1977/1978.

14)

UU Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1976/1977.

15)

UU Nomor 1 Tahun 1978 tentang APBN Tahun Anggaran 1978/1979.

16)

UU Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1976/1977.

17)

UU Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1978/1979.

18)

UU Nomor 1 Tahun 1980 tentang APBN Tahun Anggaran 1980/1981.

19)

UU Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1979/1980.

20)

UU Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.

21)

UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971.

22)

UU Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972.

23)

UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang APBN Tahun Anggaran 1981/1982.

24)

UU Nomor 3 Tahun 1981 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1980/1981.

  62    

25)

UU Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973.

26)

UU Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973.

27)

UU Nomor 7 Tahun 1982 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1981/1982. 27) UU Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976. 28) UU Nomor 10 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977. 29) UU Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978. 30) UU Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979. 31) UU Nomor 2 Tahun 1983 tentang APBN Tahun Anggaran 1983/1984. 32) UU Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1982/1983. 33) UU Nomor 1 Tahun 1984 tentang APBN Tahun Anggaran 1984/1985. 34) UU Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981. 35) UU Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1983/1984. 36) UU Nomor 4 Tahun 1985 tentang APBN Tahun Anggaran 1985/1986. 37) UU Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982. 38) UU Nomor 1 Tahun 1986 tentang APBN Tahun Anggaran 1986/1987. 39) UU Nomor 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1985/1986. 40) UU Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1982/1983. 41) UU Nomor 3 Tahun 1987 tentang APBN Tahun Anggaran 1987/1988. 42) UU Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984. 43) UU Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1984/1985. 44) UU Nomor 3 Tahun 1988 tentang APBN Tahun Anggaran 1988/1989.

  63    

45) UU Nomor 5 Tahun 1988 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1987/1988. 46) UU Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986. 47) UU Nomor 1 Tahun 1989 tentang APBN Tahun Anggaran 1989/1990. 48) UU Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1988/1989. 49) UU Nomor 5 Tahun 1989 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987. 50) UU Nomor 1 Tahun 1990 tentang APBN Tahun Anggaran 1990/1991. 51) UU Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1989/1990. 52) UU Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988. 53) UU Nomor 51 Tahun 1990 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991 ke Tahun Anggaran 1991/1992. 54) UU Nomor 2 Tahun 1991 tentang APBN Tahun Anggaran 1991/1992. 55) UU Nomor 3 Tahun 1991 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1990/1991. 56) UU Nomor 4 Tahun 1991 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989. 57) UU Nomor 6 Tahun 1992 tentang APBN Tahun Anggaran 1992/1993. 58) UU Nomor 17 Tahun 1992 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1991/1992. 59) UU Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990. 60) UU Nomor 3 Tahun 1993 tentang APBN Tahun Anggaran 1993/1993. 61) UU Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1992/1993. 62) UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991. 63) UU Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1994. 64) UU Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/1993. 65) UU Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/1994.   64    

Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 2 Tahun 1996 tentang APBN Tahun Anggaran 1996/1997. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1995/1996. 66) UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995. 67) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1996/1997. 68) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 69) UU Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996. 70) UU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1997/1998. 71) UU Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999. 72) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997. 73) UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1998 tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1998. 74) UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998. 75) UU Nomor 02 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2000. 76) UU Nomor 03 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1999 tentang APBN Tahun Anggaran 1999/2000. 77) UU Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. 78) UU Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2000. 79) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2001. 80) UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2001. 81) UU Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000. 82) UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002. 83) UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.   65    

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1968 TENTANG PENYERAHAN PAJAKPAJAK NEGARA, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BANGSA ASING DAN PAJAK RADIO KEPADA DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1968 TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1968 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI MANADO DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR. a. Disahkan pada tanggal 26 November 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor2 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2864. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado. 2) UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1968 TENTANG BANK SENTRAL. a. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865 c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 17 Tahun 1968 tentang UU tentang Bank Negara Indonesia 1946. 2) UU Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara. 3) UU Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya. 4) UU Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara. 5) UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia. 6) UU Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia. 7) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

  66    

8) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. d.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri. 2) PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 3) PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 4) PP Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. 5) PP Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. 6) Keppres Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency).

e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN KEHORMATAN BINTANG YALASENA.

1968

TENTANG

TANDA

a. Disahkan pada tanggal 7 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2866 c. Undang-undang terkait: 1) Perppu Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma. 2) UU Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi UU. 3) UU Nomor 4 Tahun 1972 tentang perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang urutan Derajat/Tingkat jenis Tanda Kehormatan RI yang Berbentuk Bintang. 15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1968 TENTANG APBN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969. a. Disahkan pada tanggal 16 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2868 c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 16 Tahun 1969 tentang Bantuan Berupa Subsidi Kepada Desa.

  67    

d. Undang-undang terkait: UU Nomor 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969. 16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1968 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDA ACEH DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MEDAN. a. Disahkan pada tanggal 12 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2869

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1968 TENTANG UU TENTANG BANK NEGARA INDONESIA 1946. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2870. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bankbank Milik Negara. 2) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1968 TENTANG BANK DAGANG NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 2) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bankbank Milik Negara. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1968 TENTANG BANK BUMI DAYA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2872.

  68    

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bank-bank Milik Negara. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1968 TENTANG BANK TABUNGAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2873. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 2) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bankbank Milik Negara. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1968 TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2874. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bankbank Milik Negara. 2) Keppres Nomor 16 Tahun 1969 tentang Bantuan berupa Supsidi Kepada Desa. 3) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 4) Keppres Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1968 TENTANG BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1968.

  69    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2875. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 2) PP Nomor 15 Tahun 1976 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Laba Bersih Bankbank Milik Negara. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (persero). e. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1968 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 1968. (LN 1968 NO. 49, TLN NO. 2858) TANDA KEHORMATAN BINTANG KARTIKA EKA PAKCI MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2876. c. Undang-undang terkait: 1) Perppu Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma. 2) UU Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1971 tentagng Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi UU. 3) UU Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang urutan Derajat/Tingkat jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1968 KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKCA.

TENTANG

TANDA

a. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1968. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2878. c. Undang-undang terkait: 1) Perppu Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma. 2) UU Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 1971 tentagng Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi UU. 3) UU Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang urutan Derajat/Tingkat jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang. 25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1968 TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI PENETAPAN DAN PERATURAN PRESIDEN RI. a. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1968.   70    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2879. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepelabuhan dan Daerah Pelayaran. 2) PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA. a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG APBN TAHUN 1969/1970. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2885. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1969/1970. 2) Keppres Nomor 96 Tahun 1969 tentang Penggunaan Uang Anggaran Subsidi Haji Tahun 1969/1970. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun 1969/1970. 2) UU Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1969 TENTANG PERSETUJUAN KONPENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL NOMOR 120 MENGENAI HYGIENE DALAM PERNIAGAAN DAN KANTOR-KANTOR. a. Disahkan pada tanggal 5 April 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889.

  71    

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UU NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA RI DAN RRC MENGENAI SOAL DWI KEWARGANEGARAAN (LN TAHUN 1958 NOMOR 5). a. Disahkan pada tanggal 10 April 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2891.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU No. Urut 3 dan 6 Lamp. IIA.

2) PP Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perasuransian Kredit. 3) PP Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara. 4) PP Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangasaan/Kemerdekaan. 5) PP Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 6) Keppres Nomor 77 Tahun 1970 tentang Mengesahkan Susunan Pimpinan Partai Muslimin Indonesia. 7) Keppres Nomor 50 Tahun 1973 tentang Pemeriksaan Perkara Peristiwa Jalan Surabaya. 8) Keppres Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana. 9) Keppres Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI. 10) Keppres Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.   72    

2) UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Cara-cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/ Pimpinan MPRS dan DPR-GR. e. Dicabut oleh UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 5 Juli1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. 2) UU Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform. 3) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 4) UU Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. 5) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 6) UU Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. 7) UU Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 8) UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 9) UU Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. 10) UU Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 11) UU Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 12) UU Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. 13) UU Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 14) UU Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 15) UU Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.   73    

16) UU Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin. 17) UU Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado. 18) UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. 19) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. 2) PP Nomor 12 Tahun 1971 tentang Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. 3) PP Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. 4) Keppres Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri. 5) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 6) PP Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan. 7) PP Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 8) Keppres Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian. 9) Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian. 10) PP Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamdya Medan. 11) PP Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasarnya Purna Karya Nugraha. 12) PP Nomor 48 Tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 13) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 14) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I. 15) Keppres Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 16) PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).   74    

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERPPU MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2903. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 27 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Perppu Menjadi UU. 2) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat). 3) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT). d. Undang-undang terkait: UU Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Pajak Dividen 1959.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS APBN TAHUN ANGGARAN 1968. a. Disahkan pada tanggal 5 Juli 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2903.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1969 ( LN TAHUN 1969 NOMOR 16, TLN NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2905. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang. 2) PP Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara Internasional. 3) PP Nomor 8 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Indonesia Plantations (PT. Indoplant). 4) PP Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Gaya Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 5) PP Nomor 17 Tahun 1970 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 15 PP No. 12 Tahun1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).   75    

6) PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. 7) PP Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Dharma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 8) Keppres Nomor 87 Tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan. 9) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara. 10) PP Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing. 11) PP Nomor 52 Tahun 1970 tentang Perubahan PP Nomor 51 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Utara/Tengah (LN Tahun 1961 Nomor 72, TLN Nomor 22606) 12) PP Nomor 54 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendidikan Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics ”Primisima” disingkat PT. Primisima. 13) PP Nomor 56 Tahun 1970 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Amarta Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 14) PP Nomor 23 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pengolahan Cat dan Vernis Pabrik Cat Utama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 15) PP Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Mega Elektro (Mesin dan Gaya Elektro) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 16) PP Nomor 25 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Percetakan, Penerbitan dan Pabrik Tinta Gita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 17) PP Nomor 27 Tahun 1970 tentang Perpanjangan batas waktu penyelesaian Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan pembinaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP No. 18 Tahun 1969. 18) PP Nomor 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 19) PP Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Kerta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 20) PP Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau steel. 21) PP Nomor 36 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Marmer Indonesia.   76    

22) PP Nomor 37 Tahun 1970 tentang penyertaan Modal dalam Perusahaan Perseroan terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation. 23) PP Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 24) PP Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodha Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 25) PP Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 26) PP Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 27) PP Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 28) PP Nomor 45 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Reasuransi Umum Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 29) PP Nomor 46 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R LEPPIN Karya Yasa) menjadi Perusahaan Perseroan. 30) PP Nomor 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN) Sapta Motor menjadi Perusahaan Perseroan. 31) PP Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 32) PP Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 33) PP Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 34) PP Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang Dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan. 35) PP Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Padang menjadi Perusahaan Perseroan. 36) PP Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 37) PP Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Negara (PN) Satya Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

  77    

38) PP Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 39) PP Nomor 13 Tahun 1971 tentang Perpanjangan batas waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 PP Nomor 17 Tahun 1970 (LN 27/1970, TLN No. 2932) jo. Pasal 15 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 1969 (LN. 21/1969, TLN No. 2894). 40) PP Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Hutama Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 41) PP Nomor 15 Tahun 1971 tentang Perubahan PP RI Nomor 110 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara (LN 134/1961). 42) PP Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan alat Kesehatan Bhineka Kimia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 43) PP Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Pesrsero). 44) PP Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Pesrsero). 45) PP Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Pesrsero). 46) PP Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Pesrsero). 47) PP Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Pesrsero). 48) PP Nomor 43 Tahun 1971 tentang Penyaluran dan Pemasaran Gula Pasir. 49) PP Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial ABRI. 50) PP Nomor 45 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI. 51) PP Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 52) PP Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Tonasa. 53) PP Nomor 55 Tahun 19711 tentang pendirian Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik. 54) PP Nomor 56 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang. 55) PP Nomor 57 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum kertas Gowa. 56) PP Nomor 58 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat.   78    

57) PP Nomor 59 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengeringan Tembakau Bojonegoro. 58) PP Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI. 59) PP Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihann bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). 60) PP Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 61) PP Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 62) PP Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Garuda Indonesia Airways menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 63) PP Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 64) PP Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited). 65) PP Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 66) PP Nomor 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan. 67) Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia. 68) Keppres Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai RI. 69) UU Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Stbl. 1847 : 23). 70) Keppres Nomor 59 Tahun 1872 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 71) PP Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Penerbitan. 72) PP Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo). 73) PP Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan. 74) PP Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut (Riau). 75) PP Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).   79    

76) PP Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 77) PP Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 78) PP Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero. 79) PP Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia Menjadi Persero. 80) PP Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Persero. 81) PP Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero. 82) PP Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 83) PP Nomor 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut. 84) PP Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills. 85) PP Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum ”Listrik Negara”. 86) PP Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 87) PP Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 88) PP Nomor 26 Tahun 1972 tentang Pemisahaan Kekayaan Negara RI sebagai Penyetoran atas Saham-saham PT. Barata Metalworks & Engineering. 89) PP Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali. 90) PP Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan. 91) PP Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan. 92) PP Nomor 37 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia. 93) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Kepada Menteri Kabinet Pembangunan II, Menteri Keuangan selaku Saham dari Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero) agar memperhatikan dan memepergunakan pedoman-pedoman hubungan dan tatakerja antara Menteri-menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero.

  80    

94) PP Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Penjualan Bonded Warehouse. 95) PP Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Perseroan terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT). 96) PP Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero. 97) PP Nomor 10 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero. 98) PP Nomor 16 Tahun 1973 tentang Perubahan atas Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP No. 51/1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sulawesi Utara/Tengah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 52/1970 dan PP No. 32/1971. 99)

PP Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.

100) PP Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 101) PP Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 102) PP Nomor 25 Tahun 19793 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perkebunan. 103) PP Nomor 28 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industrial Estate. 104) PP Nomor 31 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Saham P.T Jakarta International Hotel. 105) PP Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 106) PP Nomor 36 Tahun 1873 tentang Pendirian Perusahaan Umum Dahana. 107) PP Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya). 108) PP Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Pulau Batam. 109) PP Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 110) PP Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 111) PP Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 112) PP Nomor 47 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Umum Gula Bone.   81    

113) Keppres Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia. 114) PP Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kertas Martapura. 115) PP Nomor 5 Tahun 19974 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). 116) PP Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional. 117) PP Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Djakarta Lloyd menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 118) PP Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 119) PP Nomor 25 Tahun 1974 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar. 120) PP Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 121) PP Nomor 29 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum ”Pembangunan Perumahan Nasional”. 122) PP Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah. 123) PP Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 124) PP Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 125) PP Nomor 33 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Perikanan Maluku. 126) PP Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Telekomunikasi. 127) PP Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 128) PP Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi. 129) PP Nomor 37 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura. 130) PP Nomor 39 Tahun 1974 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII. 131) PP Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).   82    

132) PP Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Survai Udara (Penas). 133) PP Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 134) PP Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

135) PP Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 136) PP Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Pupuk. 137) PP Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 138) PP Nomor 25 Tahun 1975 tentang Penambahan Penyertaan Negara RI dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD). 139) PP Nomor 27 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Pengusahaan serta Pengembangan Usaha Pelistrikan dan Peleburan Aluminium. 140) PP Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 141) PP Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan). 142) PP Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pesawat Terbang. 143) PP Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Reksa. 144) PP Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Pergudangan. 145) PP Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 146) PP Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 147) PP Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari. 148) PP Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Industri Perkapalan.

  83    

149) PP Nomor 29 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Pupuk. 150) PP Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (LN No. 55 Tahun 1977). 151) PP Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara. 152) PP Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya. 153) PP Nomor 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro. 154) PP Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang bergerak dibidang Industri Semen. 155) PP Nomor 14 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal. 156) PP Nomor 15 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam PT. Medan foundry Centre yang bergerak dibidang Industri Pengecoran Logam. 157) PP Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum. 158) PP Nomor 27 Tahun 1978 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura. 159) PP Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Airways. 160) PP Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 161) PP Nomor 34 Tahun 1978 tentang Perubahan atas PP No. 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian ”Jasa Raharja”. 162) PP Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 163) PP Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam bidang Pengusahaan dan Pengembangan Industri Pupuk Urea. 164) PP Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Calon/Pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil. 165) PP Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Produksi Gula. 166) PP Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Perusahaan Negara tertentu serta Janda/Dudanya. 167) PP Nomor 22 Tahun 1979 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah.   84    

168) PP Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan Penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia. 169) Keppres Nomor 59 Tahun 1980 tentang Pembangunan Gedung BUMN yang berbentuk Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum. 170) PP Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas Unilec Indonesia PT (Unindo PT). 171) PP Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 172) PP Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. 173) PP Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura. 174) PP Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air. 175) PP Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Dati II Flores Timur. 176) PP Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. 177) PP Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 178) PP Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam. 179) PP Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat).

180) Keppres Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian.

181) PP Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Kereta Api. 182) PP Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina. 183) PP Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan   85    

Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar. 184) PP Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina. 185) PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. 186) PP Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 187) PP Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Produksi Gula. 188) PP Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan Penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perkebunan XV. 189) PP Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Aneka Usaha Perkebunan. 190) PP Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Perncanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri. 191) PP Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma. 192) PP Nomor 21 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya. 193) PP Nomor 22 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya. 194) PP Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan PP Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 195) PP Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta. 196) PP Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 197) PP Nomor 33 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa. 198) PP Nomor 34 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya. 199) PP Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Semen.   86    

200) PP Nomor 37 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pupuk. 201) PP Nomor 46 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam menjadi Perusahaan Umum (Perum). 202) PP Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi. 203) PP Nomor 54 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. 204) PP Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas. 205) PP Nomor 8 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Jaya. 206) PP Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 207) PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 208) PP Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum Listrik Negara. 209) PP Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 210) PP Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 211) PP Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 212) PP Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang RI. 213) PP Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor DAMRI menjadi Perusahaan Umum (Perum). 214) PP Nomor 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu. 215) PP Nomor 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas. 216) PP Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan Pensiun bagi PNS Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam. 217) PP Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio. 218) Keppres Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keppres Nomor 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.   87    

219) PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). 220) PP Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIV. 221) PP Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Bio Farma menjadi Perusahaan Umum. 222) PP Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Gas Industri. 223) PP Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan Barang Impor dan Ekspor. 224) PP Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan. 225) PP Nomor 14 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan I. 226) PP Nomor 15 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II. 227) PP Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan III. 228) PP Nomor 17 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan IV. 229) PP Nomor 18 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pengerukan. 230) PP Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Consorsium of Construction Industries (PT. ICCI). 231) PP Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam jaminan kredit ekspor dan Asuransi Ekspor. 232) PP Nomor 21 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III. 233) PP Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). 234) Keppres Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom. 235) PP Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 236) PP Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. 237) PP Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penjualan Seluruh Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura.   88    

238) PP Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu. 239) PP Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 240) PP Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II. 241) PP Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan. 242) PP Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. 243) PP Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi. 244) PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya. 245) PP Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti. 246) PP Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. 247) PP Nomor 26 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 248) PP Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi Perusahaan Umum (Perum). 249) PP Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya. 250) PP Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan Umum Angkasa Pura kepada Negara. 251) PP Nomor 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri. 252) PP Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta. 253) PP Nomor 33 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan. 254) PP Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap. 255) PP Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma. 256) Keppres Nomor 23 Tahujn 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang menjadi Tenaga Kesehatan.   89    

257) Keppres Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga. 258) Keppres Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaa Jawatan Pegadaian. 259) PP Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum Angkasa Pura. 260) PP Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I. 261) PP Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II. 262) PP Nomor 6 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III. 263) PP Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV. 264) PP Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma. 265) PP Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan. 266) PP Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi. 267) PP Nomor 30 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang RI. 268) PP Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penarikan kembali sebagian Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura. 269) PP Nomor 44 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri. 270) PP Nomor 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. 271) PP Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN. 272) PP Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap. 273) PP Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang. 274) PP Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan. 275) PP Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu. 276) PP Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.

  90    

Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone) 277) PP Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 278) PP Nomor 36 Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 279) PP Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan. 280) PP Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD). 281) PP Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I. 282) PP Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD). 283) PP Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 284) PP Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya. 285) PP Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 286) PP Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII. 287) PP Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa. 288) PP Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. 289) PP Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan PP Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya. 290) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan BUMN.   91    

291) PP Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengalihan bentuk Pusat Produksi Film Negara menjadi Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara. 292) PP Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). 293) PP Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Metrika dan Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel. 294) PP Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya. 295) PP Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Kodja Indonesia. 296) PP Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 297) PP Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional. 298) PP Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (perum) Angkasa Pura I. 299) PP Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. 300) PP Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX. 301) PP Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT). 302) PP Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI RI ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Unelec Indonesia PT Semen Tonasa. 303) PP Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujung Pandang dan Unit Keselamatan Penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I. 304) PP Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II. 305) PP Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persro) PT. Pupuk Sriwidjaja.

  92    

306) Pp Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Bandar Udara Frans Kaiseopodi Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I. 307) PP Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda. 308) PP Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni). 309) PP Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XI. 310) PP Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI. 311) PP Nomor 19 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri. 312) PP Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces. 313) PP Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. 314) PP Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Samudera. 315) PP Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). 316) PP Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. 317) PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol. 318) PP Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 319) PP Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina. 320) PP Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin. 321) PP Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 322) PP Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara.   93    

323) PP Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 324) PP Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya. 325) PP Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi. 326) PP Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 327) PP Nomor 25 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma. 328) PP Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN). 329) PP Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara.

330) PP Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian Kekayaan Negara yang tertanam dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Industri Sandang I. 331) PP Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Karma. 332) PP Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang pengelolaan Kawasan Industri tertentu yang diberikan Status sebagai Kawasan Berikat. 333) PP Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengeringan Tembakau Bojonegoro. 334) PP Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung. 335) PP Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 336) PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 337) PP Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaa Umum (Perum) ”Otorita Jatiluhur”. 338) PP Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam). 339) PP Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan   94    

Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). 340) PP Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 341) PP Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 342) PP Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 343) PP Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 344) PP Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal. 345) PP Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) tambang batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 346) PP Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api. 347) PP Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia. 348) PP Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja. 349) PP Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan. 350) PP Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa. 351) PP Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 352) PP Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja. 353) PP Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Semen Kupang. 354) PP Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII. 355) PP Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa.   95    

356) PP Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api. 357) PP Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 358) PP Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II. 359) PP Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 360) PP Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 361) PP Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 362) PP Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen. 363) PP Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 364) PP Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 365) PP Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara. 366) PP Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan. 367) PP Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 368) PP Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari sebagian kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blapak. 369) PP Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 370) PP Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

  96    

371) PP Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan Kembali sebagian Kekayaan Negara yang Pertama dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I. 372) PP Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 373) PP Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur. 374) PP Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina. 375) PP Nomor 42 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri. 376) PP Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 377) PP Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pemeriksaan Pra-Pengapalan Barangbarang Impor Indonesia di Luar Negeri. 378) PP Nomor 46 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Percetakan Negara RI menjadi Perusahaan Umum (Perum). 379) PP Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI dan kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita. 380) PP Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 381) PP Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi. 382) PP Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 383) PP Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 384) PP Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 385) PP Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 386) PP Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I.   97    

387) PP Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial ABRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 388) PP Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas PP Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyerahan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat). 389) Keppres Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengesahan Pernyataan Persetujuan atas Kenaikan Kuota RI pada Dana Moneter Internasional. 390) PP Nomor 1 Tahun 1992 tentang penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma. 391) PP Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 392) PP Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 393) PP Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II. 394) PP Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 395) PP Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma. 396) PP Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 397) PP Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna. 398) PP Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN). 399) PP Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. 400) PP Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 401) PP Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 402) PP Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 403) PP Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).   98    

404) PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 405) PP Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 406) PP Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 407) PP Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 408) PP Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 409) PP Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 410) PP Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya. 411) PP Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). 412) PP Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri. 413) PP Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia. 414) PP Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. 415) PP Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 416) PP Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 417) PP Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 418) PP Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia. 419) PP Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I. 420) PP Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I.   99    

421) PP Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II. 422) PP Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III. 423) PP Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd. 424) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. 425) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 426) PP Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 427) PP Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. Koneba). 428) PP Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. 429) PP Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. 430) PP Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pindad. 431) PP Nomor 25 Tahun 1993 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara Lokananta menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 432) PP Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Aceh. 433) PP Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 434) PP Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 435) PP Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. 436) PP Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur. 437) PP Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang.

 100    

438) PP Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Cilacap. 439) PP Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PAL Indonesia. 440) PP Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. 441) PP Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia. 442) PP Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 443) PP Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi-Bogor, Jawa Barat. 444) PP Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 445) PP Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kakayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persro) PT Perkebunan XVII kedalam Modal Saham Perusahaan Persroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI. 446) PP Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri. 447) PP Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali. 448) PP Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. 449) PP Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi. 450) PP Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya. 451) PP Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 452) PP Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin.  101    

453) PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 454) PP Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya. 455) PP Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 456) PP Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). 457) PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 458) PP Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara. 459) PP Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI keddalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah. 460) PP Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro. 461) PP Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera. 462) PP Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 463) PP Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa. 464) PP Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa. 465) PP Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 466) PP Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah. 467) PP Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 468) PP Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 469) PP Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia. 470) PP Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  102    

471) PP Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 472) PP Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 473) Keppres Nomor 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi BUMN. 474) Pp Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Peusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir. 475) PP Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II. 476) PP Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia. 477) PP Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I. 478) PP Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia. 479) PP Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal. 480) PP Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum. 481) PP Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia. 482) PP Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Farma. 483) PP Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 484) PP Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Peseroan (Persero) PT Krakatau Steel. 485) PP Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perusahaan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka. 486) PP Nomor 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri. 487) PP Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  103    

488) PP Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. 489) PP Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya. 490) PP Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bio Farma. 491) PP Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 492) PP Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya. 493) PP Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam rangka pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 494) PP Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III. 495) PP Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II. 496) PP Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 497) PP Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya. 498) PP Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. 499) PP Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sang Hyang Seri. 500) PP Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 501) PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia. 502) PP Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja. 503) PP Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani. 504) PP Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia.  104    

505) PP Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya. 506) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. 507) Keppres Nomor 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN. 508) Keppres Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi BUMN. 509) Keppres Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilisasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara. 510) PP Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 511) PP Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa. 512) PP Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 513) PP Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara bukit Asam. 514) PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). 515) PP Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). 516) PP Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 517) PP Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. 518) PP Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samudera Besar ke dalam Perusahaan Perseroan(Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina. 519) PP Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara. 520) PP Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Naga. 521) PP Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya.  105    

522) PP Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dharma Niaga. 523) PP Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga. 524) PP Nomor 30 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia. 525) PP Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya. 526) PP Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri. 527) PP Nomor 44 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali. 528) PP Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan Kekayaan. 529) PP Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. 530) PP Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. 531) PP Nomor 53 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Penjaminan Kewajiban Bank. 532) PP Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia. 533) PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan. 534) PP Nomor 76 tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk. 535) PP Nomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur. 536) Keppres Nomor 33 Tahun 1999 tentang Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000. 537) Keppres Nomor 126 Tahun 1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi BUMN. 538) Keppres Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara.

 106    

539) Keppres Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. 540) PP Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia. 541) PP Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia. 542) PP Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara, BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk, dan PT Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum. 543) PP Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengembangan Keuangan Koperasi. 544) PP Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Negara RI pada PT Indofood Tbk. 545) PP Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya. 546) PP Nomor 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan. 547) PP Nomor 38 Tahun 1999 Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. 548) PP Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri. 549) PP Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. 550) PP Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk, Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Persero PT Bank Mandiri dalam Rangka Program Rekapitalisasi Ban Umum. 551) PP Nomor 53 Tahun 1999 tentng Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani). 552) PP Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri. 553) PP Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. 554) PP Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.  107    

555) PP Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani. 556) PP Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II. 557) PP Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penanaman Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I. 558) PP Nomor 77 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines. 559) PP Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Persero (Perseroan) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Internasional. 560) PP Nomor 90 Tahun 1999 tentang penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II. 561) PP Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. 562) PP Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. 563) PP Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman dan Pembinaan BUMN. 564) PP Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 565) PP Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, tugas dan Kewenangan Menkeu selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman dan Pembinaan BUMN. 566) UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Aceh Singkil. 567) Keppres Nomor 125 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000. 568) PP Nomor 01Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman dan Pembinaan BUMN.  108    

569) PP Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam. 570) PP Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI pada Perseroan Terbatas (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam. 571) PP Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. 572) PP Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN). 573) PP Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces. 574) PP Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Konversi Energi Abadi (PT KONEBA). 575) PP Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 576) PP Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera. 577) PP Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk. 578) PP Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 579) PP Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 580) PP Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV. 581) PP Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri). 582) PP Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I. 583) PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi RI. 584) PP Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio RI. 585) PP Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

 109    

586) PP Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia. 587) PP Nomor 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. 588) PP Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta . 589) PP Nomor 50 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV. 590) PP Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I. 591) PP Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api Indonesia. 592) PP Nomor 57 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV. 593) PP Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Farma. 594) PP Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia. 595) PP Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III. 596) PP Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 597) PP Nomor 69 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma. 598) PP Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 599) PP Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Batan Teknologi.

 110    

600) PP Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. 601) PP Nomor 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya. 602) PP Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV. 603) PP Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 48 Tahun 2000. 604) PP Nomor 90 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. 605) PP Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta. 606) PP Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. 607) PP Nomor 94 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Damri. 608) PP Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha. 609) PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. 610) PP Nomor 116 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta. 611) PP Nomor 117 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. 612) PP Nomor 118 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. 613) PP Nomor 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Hasan Sadikin Bandung. 614) PP Nomor 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Kariadi Semarang. 615) PP Nomor 121 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Sardjito Yogyakarta. 616) PP Nomor 122 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Mohammad Hoesin Palembang.  111    

617) PP Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR M. Djamil Padang. 618) PP Nomor 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar. 619) PP Nomor 125 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makasar. 620) PP Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. 621) PP Nomor 127 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta. 622) PP Nomor 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker dan Darmais Jakarta. 623) PP Nomo 133 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI. 624) Keppres Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi BUMN. 625) Keppres Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi BUMN. 626) PP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. 627) PP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja. 628) PP Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara. 629) PP Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Farma. 630) PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 631) PP Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma. 632) PP Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri. 633) PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal negara RI kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonsia Natour. 634) PP Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara.  112    

635) PP Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pencabutan PP Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Lokananta menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta. 636) PP Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Peeseroan (Persero). 637) PP Nomor 46 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia. 638) PP Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya. 639) PP Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 640) PP Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 641) PP Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV. 642) PP Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara BUMN. 643) PP Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 644) PP Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 645) PP Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Socfin Indonesia. 646) PP Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada PT. Wisma Nusantara International. 647) UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. 648) Keppres Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi BUMN. 649) Keppres Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002. 650) PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi RI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  113    

651) PP Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I. 652) PP Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II. 653) PP Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III. 654) PP Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. 655) PP Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 656) PP Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 657) PP Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara. 658) PP Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. 659) PP Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk. 660) PP Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri. 661) PP Nomor 45 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. 662) PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. Len Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero), PT Bahana Pakarya Industri Strategis. 663) PP Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 664) PP Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 665) PP Nomor 56 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma Tbk.  114    

666) PP Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam. 667) PP Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara. 668) PP Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya. 669) PP Nomor 66 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1969 TENTANG KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMUNICATION UNION DI MONTREUX1965. a. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2905. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 22 Tahun1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecomucation Convention) Malaga – Torremolinos 1973.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI. a. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906. c. Peraturan pelaksanaan: 1)

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971 , para PNS yang menjadi Wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usia 56 Tahun.

2)

Keppres Nomor 62 Tahun 1971 tentang Mencabut Keppres No. 49/M Tahun 1957 tanggal 13 Pebruari 1957, memberikan Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Wakil Presiden RI yang Pertama.

3)

PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

4)

PP Nomor 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada bekas Pemegang Jabatan Wakil Presiden Ri yang Pertama.

5)

PP Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.  115    

6)

PP Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas PP No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

7)

PP Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas PNS serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya.

8)

PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

9)

PP Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

10)

PP Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara.

11)

PP Nomor 5 tahun 1977 tentang Penyesuaian Pokok Pensiun bekas PNS, Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya.

12)

PP Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas PNS dan Janda/Duda.

13)

PP Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara.

14)

PP Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

15)

PP Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) Tahun.

16)

PP Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara RI.

17)

PP Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

18)

PP Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun.

19)

PP Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Dudanya.

20)

PP Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Perusahaan Negara tertentu serta Janda/Dudanya.

21)

PP Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 keppada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

22)

PP Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.  116  

 

23)

PP Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

24)

PP Nomor 49 Tahun 1980 tentang 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS.

25)

PP Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara.

26)

PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

27)

Keppres Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar.

28)

PP Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Muka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun.

29)

PP Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

30)

PP Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

31)

PP Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan Pensiun bagi PNS Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam.

32)

Keppres Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas Pensiun Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dari Penerima Pensiun PNS Purnawirawan ABRI dan Bekas Pejabat Negara.

33)

PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan Terhadap CPNS yang Tewas atau Cacat akibat Kecelakaan Karena Dinas.

34)

PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

35)

PP Nomor 23 Tahun 1983 tentangg Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

36)

Keeppres Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.

37)

PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya.

38)

PP Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS serta Janda/Dudanya.

39)

PP Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Dati I Timor Timur.

40)

PP Nomor 5 Tahun1987 Pensiun/Tunjangan yang hilang.

tentang

Perlakuan

terhadap

penerima

 117    

41)

PP Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya.

42)

PP Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

43)

PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI.

44)

PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya.

45)

PP Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

46)

PP Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim.

47)

PP Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya.

48)

PP Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

49)

PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Politik.

50)

PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik.

51)

PP Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pengaturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.

52)

PP Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya.

53)

PP Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya.

54)

PP Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya.

55)

PP Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur.

56)

PP Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.

57)

PP Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

58)

PP Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya.

 118    

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT. a. Disahkan pada tanggal 10 September 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Penjualan Bonded Warehouse. 2) PP Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. 3) PP Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional. 4) PP Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Jayapura. 5) PP Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pania di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 6) PP Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 7) PP Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Dati II Jayapura, Kab. Puncak Jaya,dan Kabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 8) PP Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura. 9) Keppres Nomor 93 Tahun 1969 tentang Dana Pengasuhan Putra-Putri Irian Barat. 10) Keppres Nomor 17 Tahun 1973 tentang Berlakunya Peraturan Perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya. 11) Keppres Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan RI dengan Papua Nugini. 12) Keppres Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan Bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 2) UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Jayapura.

 119    

3) UU Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 4) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Peopinsi Papua. 5) UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemebntukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bopen Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di propinsi Papua. 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1969 TENTANG PERHIMPUNAN POS SEDUNIA DI MINA TAHUN 1964.

KONSTITUSI

a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2911. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos. 2) Keppres Nomor 21 Tahun 1974 tentang Pengesahan Additional Protocol to the Constitution of The Universal Postal Union Tokyo 1969. 3) Keppres Nomor 36 Tahun 1976 tentang Mensahkan Asian Oceanic Postal Convention and its Detailed Regulations as Revised in the AOPU Congress, Kyoto, 1970. 4) Keppres Nomor 65 Tahun 1977 tentang Mengesahkan ”Asian Oceanic Postal Convention”. 5) Keppres Nomor 83 Tahun 1982 tentang Mengesahkan ”Asian-Pasific Postal Convention” yang telah ditandatangani oleh Delegasi RI pada tanggal 27 Maret 1981, dan telah pula berlaku pada 1 Juli 1982 sebagai hasil Kongres ke IV Aopu di Yogyakarta pada tanggal 18-30 Maret 1981. 6) Keppres Nomor 54 Tahun 1989 tentang Pengesahan Third Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union. 7) Keppres Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pengesahan Fourth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA. a. Disahkan pada tanggal 19 Nopember 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2921. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. d. Peraturan pelaksanaan:  120    

1) PP Nomor 63 Tahun 1971 tentang Olah Raga Profesional. 2) PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan. 3) PP Nomor 33 Tahun 1997 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (LN No. 54 Tahun 1977). 4) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 5) PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. 6) PP Nomor 18 Tahun 198 tentang Olahraga Profesional. 7) PP Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja. 8) Keppres Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawa Fungsional Pendidikan dan Latihan. 9) Keppres Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 10) Keppres Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Koordinasi Peningkatan ekspor ke Timur Tengah. 11) Keppres Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pembentukan Team Koordinasi Kegiatan Ekspor Timur Tengah. 12) Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. 13) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan Latihan. 14) Keppres Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pencabutan Keppres Nomor 123 Tahun 1963. 15) Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 16) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor-Timur. 17) Keppres Nomor 29 Tahun 1999 tentang Baadan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 18) Keppres Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. e. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 2) UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 3) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

 121    

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHA UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT. a. Disahkan pada tanggal 17 Desember 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 2) PP Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 3) PP Nomor 3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 4) PP Nomor 28 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, untuk Daerah Propinsi Irian Barat. 5) PP Nomor 49 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan MPR dan DPR. 6) PP Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksaanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1974. 7) PP Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. 8) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan Sensus Penduduk pada Tahun 1971 9) Kepres Nomor 3 Tahun 1970 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia. 10) Keppres Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Badan Perbaikan dan Perhubungan pada Lembaga Pemilihan Umum. 11) Keppres Nomor 5 Tahun 1970 tentang Pembentukan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat. 12) Keppres Nomor 28 Tahun 1970 tentang Menunjuk Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Indonesia untuk atas nama Presiden RI  122    

mengangkat/mengambil Sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Indonesia. 13) Keppres Nomor 33 Tahun 1970 tentang Pembentukan Rayon-rayon dalam Kotamadya yang tidak mempunyai Kecamatan. 14) Keppres Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian Calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 15) Keppres Nomor 40 Tahun 1970 tentang Tata Cara Pencalonan untuk Pemilihan Anggota-anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II. 16) Keppres Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota DPR/DPRD yang diangkat. 17) Keppres Nomor 68 Tahun 1970 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. 18) Keppres Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksa Keanggotaan DPR. 19) Keppres Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan Jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah atas Hasil Pendaftaran Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilihan Umum 1971. 20) Keppres Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Staf Pelaksana Pemilihan Umum di Irian Barat. 21) Keppres Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pembentukan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang MPR Tahun 1972/1973. 22) Keppres Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pembubaran Panitia Indonesia. 23) Keppres Nomor 20 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Indonesia yang terlibat dalam G-30-S/P.K.I Gol C yang dapat dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya, serta Pengesahannya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977. 24) Keppres Nomor 21 Tahun 1976 tentang Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum, Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. 25) Keppres Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 26) Keppres Nomor 34 Tahun 1976 teentang Tata Cara Pemenuhan dan Penelitiann Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. 27) Keppres Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977. 28) Keppres Nomor 5 Tahun1977 tentang Perubahan Keppres Nomor 44 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.  123    

29) Keppres Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI. 30) Keppres Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 31) Keppres Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 32) PP Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 33) PP Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum Keppres Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia. 34) PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. 35) PP Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. 36) PP Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sbagaimana telah beberapa kali diubah. 37) PP Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan ataas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 1985 dan PP No. 37 Tahun 1990. 38) PP Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan ataas PP No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No.16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 5 Tahun 1995. 39) PP Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 10 Tahun 1995. 40) Keppres Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia. 41) Keppres Nomor 73 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat. 42) Keppres Nomor 6 Tahun 1981 tentang Naskah UU Pemilihan Umum seperti yang dimaksud dalam Pasal II UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU  124    

Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975. 43) Keppres Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor Timur. 44) Keppres Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Ketentuan mengenai Masa Tenang. 45) Keppres Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya Bukan ABRI. 46) Keppre Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 47) Keppres Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat. 48) Keppres Nomor 63 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian dan Penilaian terhadap Warga Negara Indonesia yang terlibat G 30 S/PKI yang dapat dipertimbangkan Penggunaan Hak Memilihnya dalam Pemilihan Umum. 49) Keppres Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia. 50) Keppres Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor Timur. 51) Keppres Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaan Pemenuha Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan. 52) Keppres Nomor 13 Tahun 1986 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. 53) Keppres Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. 54) Keppres Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan MPR dan DPR. 55) Kppres Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia. 56) Keppres Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia. 57) Keppres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan.  125    

58) Keppres Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor-Timur. 59) Keppres Nomor 26 Tahun 1991 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota DPr, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Tahun 1992. 60) Keppres Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. 61) Keppres Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 62) Keppres Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Umum. 63) Keppres Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Indonesia. 64) Keppres Nomor 86 Tahun 1996 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II Tahun 1997. 65) Keppres Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. e. Diubah oleh UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. f. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 1985. 2) UU Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan ataas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. g. Diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umm Anggota-anggota Badan Permusyarawatan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975. h. Diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975. i. Dinyatakan Tidak berlaku oleh UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD. a. Disahkan pada tanggal 17 Desember 1969. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915.  126    

c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 2) PP Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunaan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 3) PP Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunaan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD untuk Daerah Propinsi Irian Barat. 4) PP Nomor 28 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunaan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD untuk Daerah Propinsi Irian Barat. 5) PP Nomor 49 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan MPR dan DPR. 6) PP Nomor 71 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No.2 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 7) PP Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1974. 8) PP Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. 9) PP Nomor 41 Tahun 11980 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum. 10) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan Sensus Penduduk pada Tahun 1971. 11) Keppres Nomor 28 Tahun 1970 tentang menunjuk Menteri dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Indonesia untuk atas Nama Presiden RI mengangkat/mengambil Sumpah Anggota-anggota Panitia Pemilihan Umum Indonesia. 12) Kppres Nomor 39 Tahun 1970 tentang Penelitian Calon-calon untuk Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 13) Keppres Nomor 43 Tahun 1970 tentang Organisasi yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum dan Anggota DPR/DPRD yang diangkat. 14) Keppres Nomor 67 Tahun 1970 tentang Tatacara Pembebasan untuk Sementara dari Jabatan Organik bagi PNS selama Pencalonan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

 127    

15) Keppres Nomor 45 Tahun 1971 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota MPR dan DPR yang diangkat dan Tatacara Pengajuan Calon untuk yang berkedudukan sebagai Anggota Tambahan MPR. 16) Keppres Nomor 75 Tahun 1971 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. K.H Idham Chalid dari Jabataannya sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam Mengkoordinir Kegiatan-kegiatan dibidang Kesjahteraan Rakyat. 17) Keppres Nomor 83 Tahun 1971 tentang Penetapan Jumlah Anggota Tambahan MPR Utusan Daerah atas Hasil Pendaftaran Jumlah Penduduk Warga Negara Indonesia pada saat dilangsungkan Pemilu 1971. 18) Keppres Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pembentukan Team Kerja Penyiapan Bahan Sidang MPR Tahun 1972/1973. 19) Keppres Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. 20) Keppres Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan Anggota DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI. 21) Keppres Nomor 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 22) Keppres Nomor 40 Tahun 1977 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 23) PP Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 1 Tahun 1976 tenttang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 24) PP Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1969 Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 43 Tahun 1985 dan PP No. 37 Tahun 1990. 25) PP Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas PP No. 36 Tahun 1985 Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 5 Tahun 1995. 26) PP Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 10 Tahun 1995. 27) Keppres Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia. 28) Keppres Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor-Timur.

 128    

29) Keppres Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 30 Tahun 1977 tentang Tatacara Pengangkatan Anggota Tambahan MPR dan DPR dari Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI. 30) Keppres Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 31) Keppres Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penelitian dan/atau Pemeriksaan Calon Anggota MPR/DPR setelah pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan MPR dan DPR secara bersama-sama oleh Ketua Mahkamah Agung. 32) Keppres Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat. 33) Keppres Nomor 35 Tahun 1984 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. 34) Keppres Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor-Timur. 35) Keppres Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan. 36) PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. 37) PP Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1985. 38) Keppres Nomor 56 Tahun 1986 tentang Tatacara Pengajuan Calon Anggota Tambahan MPR Utusan Golongan Karya ABRI dan Utusan Golongan-golongan serta Calon Anggota DPr dari Golongan Karya ABRI. 39) Kepprs Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 40) Keppres Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tatacara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang Berhenti Antar Waktu. 41) Keppres Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia. 42) Keppres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keangotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta Susunan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemeriksaan. 43) Keppres Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor Timur. 44) Keppres Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan MPR dan DPR. 45) Keppres Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia.  129    

46) Keppres Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. 2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 3) UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 4) UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975. 5) UU Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Halmahera Tengah. 6) UU Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Bitung. 7) UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta. 8) UU Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Barat. 9) UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar. 10) UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang. 11) UU Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram. 12) UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Jayapura. 13) UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Palu. 14) UU Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari. 15) UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kupang. 16) UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi. 17) UU Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus. 18) UU Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tarakan. 19) UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1970 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918.  130    

c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 2) PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan. 3) PP Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap Radiasi. 4) PP Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 5) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 6) PP Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. 7) PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion. 8) PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 9) PP Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 2) UU Nomor 3 Tahun 992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN1970 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1956 TENTANG LARANGAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK BAGI PEJABAT NEGERI WARGA NEGARA RI. a. Disahkan pada tanggal 11 Pebruari 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 6 Tahun 1970 tentang Pengaturan Kehidupan Politik Pejabat-pejabat Negeri dalam rangka Pembinaan Sistim Kepegawaian Negeri RI.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. a. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2928. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sebagai Badan Hukum Publik.  131    

2) Keppres Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 3) Keppres Nomor 62 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4) Keppres Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap barangbarang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 5) Keppres Nomor 60 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 6) Keppres Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 7) Keppres Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 47/1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 2) UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 3) UU Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 4) UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetappan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU. e. Dinyatakan tidak berlaku oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1970 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG. a. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 44 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan berlakunya Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang.

 132    

2) Keppres Nomor 47 Tahun 1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap barangbarang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas sabang. 3) Keppres Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 47/1971 tentang Pungutan Retribusi terhadap barang-barang yang berasal dari Luar Negeri yang akan dimasukkan kedalam Daerah Pabean Indonesia dari Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. d. Dicabut oleh UU Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1970 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1970/1971. a. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1970/1971. 2) Keppres Nomor 25 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1970/1971. 3) Keppres Nomor 26 Tahun 1970 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1970/1971. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971. 2) UU Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1970/1971.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1970 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS APBN TAHUN 1969/1970. a. Disahkan pada tanggal 17 Juli 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM. a. Disahkan pada tanggal 31 Juli1970.

 133    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2929. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2940. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. 2) UU Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan Bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan. 2) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat). 3) PP Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Baliem Valley Minerals. 4) PP Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia. 5) PP Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals. 6) PP Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Koba Tin. 7) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan bukan Minyak dan Gas Bumi. 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksaanaan Perpajakan. 9) PP Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM). 10) Keppres Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Join Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi. 11) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta.  134    

12) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 13) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT). 14) PP Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing. e. Dicabut oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2941. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Baliem Valley Minerals. 2) PP Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia. 3) PP Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals. 4) PP Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Koba Tin. 5) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi. 6) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 7) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 8) Keppres Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan Pemberian Keterangan Fiskal Luar Negeri.

Surat

d. Dicabut oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU PAJAK DIVIDEN 1959. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970.

 135    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2942. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Baliem Valley Minerals. 2) PP Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals. 3) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi. 4) PP Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun Wakil Ketua MPR RI yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua DPR RI. 5) PP Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM). 6) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 7) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT). 8) Keppres Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Join Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi. 9) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. d. Dicabut oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat). 2) PP Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.  136    

3) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 4) PP Nomor 29 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Baliem Valley Minerals. 5) PP Nomor 30 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Atjeh Minerals Indonesia. 6) PP Nomor 31 Tahun 1972 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Paniai Lake Minerals. 7) PP Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Koba Tin. 8) PP Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 9) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas usaha Pertambangan Bukan Minyak dan gas Bumi. 10) PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang saha Peternakan. 11) PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 12) PP Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan kepada PT. Indonesia Asahan Aluminium (PT. INALUM). 13) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. 14) PP Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. 15) PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 16) PP Nomor 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di Bidang Perdagangan Ekspor. 17) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Taanaman Industri. 18) PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 19) PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 20) PP Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 21) PP Nomor 40 Tahun 1993 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah dalam Kawasan-kawasan tertentu di Propinsi Riau. 22) PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Peikanan. 23) PP Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.  137    

24) PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 25) PP Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. 26) PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor. 27) PP Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 1996. 28) PP Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor. 29) Keppres Nomor 20 Tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 30) Keppres Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia. 31) Keppres Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 32) Keppres Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. 33) Keppres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. 34) Keppres Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 35) Keppres Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal. 36) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 37) Keppres Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam rangka Penanaman Modal Asing. 38) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan. 39) Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. 40) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 41) Keppres Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.  138    

42) Keppres Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1974. 43) Keppres Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984. 44) Keppres Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 45) Keppres Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman. 46) Keppres Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 47) Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 48) Keppres Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 49) Keppres Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal oleh Pengusaha Tertentu. 50) Keppres Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 51) Keppres Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan. 52) Keppres Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 53) Keppres Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing. 54) Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 55) Keppres Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 56) Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 57) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 58) Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 59) Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.  139    

60) Keppres Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 61) Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 62) Keppres Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. 63) Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 64) Keppres Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. 65) Keppres Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. 66) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 67) Keppres Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 68) Keppres Nomor 31 Tahun 1995 tentang DAftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 69) Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 70) Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batuara. 71) Instryksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit. 72) Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal. 73) Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah. 74) Keppres Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 75) Keppress Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. 76) Keppres Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. 77) Keppres Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM.  140    

78) Keppres Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM. 79) Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM. 80) PP Nomor 46 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 16 Tahun 1998. 81) Keppres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu. 82) Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 83) Keppres Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 113 Tahun 1998. 84) Keppres Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 37 Tahun 1999. 85) Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 116 Tahun 1998. 86) Keppres Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. 87) Keppres Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tetang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 88) Keppres Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing. 89) Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal. 90) Keppres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal. 91) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 92) PP Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. 93) PP Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan. Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.  141    

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1970 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU NOMOR 6 TAHUN 1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras. 2) Keppres Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. 3) Keppres Nomor 20 Tahun 1973 tentang BKPM. 4) Keppres Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Penanaman Modal. 5) Keppres Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 6) Keppres Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan. 7) Keppres Nomor 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. 8) PP Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 9) PP Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan lain atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi. 10) Keppres Nomor 53 Tahun 1977 tentang BKPM. 11) Keppres Nomor 54 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal. 12) PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan. 13) PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan. 14) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan. 15) Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 16) Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perrjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta. 17) Keppres Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. 18) PP Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.  142    

19) Keppres Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 20) PP Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. 21) Keppres Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1971 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1974. 22) Keppres Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984. 23) Keppres Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 24) Keppres Nomor 35 Tahun 1985, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman. 25) Keppres Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 26) Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 27) Keppres Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 28) Keppres Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk dipergunaan dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taksi. 29) Keppres Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal oleh Pengusaha tertentu. 30) Keppres Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Modal dan Jasa Kena Pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa. 31) PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing. 32) Keppres Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal. 33) Keppres Nomor 25 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Sebagian Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol oleh Perusahaan Patungan. 34) Keppres Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi Perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.  143    

35) PP Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan. 36) Keppres Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 37) Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 38) Keppres Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 39) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 40) PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 41) Keppres Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 42) Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM. 43) Keppres Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 44) Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 45) Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 46) Keppres Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. 47) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 48) Keppres Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 49) PP Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 50) Keppres Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal. 51) Keppres Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang. 52) Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 53) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit. 54) Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal. 55) Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.  144    

56) Keppres Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 57) Keppres Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. 58) Keppres Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. 59) Keppres Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM. 60) Keppres Nomor 114 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BKPM. 61) Keppres Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM Daerah. 62) Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM. 63) Keppres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan di Bidang Usaha Industri Tertentu. 64) Keppres Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 65) Keppres Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1981 tentang BKPM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 113 Tahun 1998. 66) Keppres Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 183 Tahun 1998 tentang BKPM sebagai mana telah diubah dengan Keppres Nomor 37 Tahun 1999. 67) Keppres Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan BKPM Daerah sebagai mana telah diubah dengan Keppres Nomor 116 Tahun 1998. 68) Keppres Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN. 69) Keppres Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidanng Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 70) Keppres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penanaman Modal. 71) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 72) Keppres Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan.  145    

73) PP Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG CARA-CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA/PIMPINAN MPRS DAN DPR-GR. a. Disahkan pada tanggal 28 Nopember 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2950.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUANKETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 17 Desember 1970. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus Bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Penitera. 2) PP Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan PP Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan. 3) PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4) PP Nomor 13 Tahun 1993 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Hakim Agung dan Hakim. 5) PP Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim. 6) PP Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. 7) PP Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. 8) PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. 9) Keppres Nomor 52 Tahun 1972 tentang Kedudukan Organisasi Administrstip dan Finansial Mahmillub. 10) Keppres Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 11) Keppres Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 12) Keppres Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial). 13) Keppres Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.  146    

14) Keppres Nomor 75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung. 15) Keppres Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. 16) Keppres Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama. 17) Keppres Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Stabat dan di Batam. 18) Keppres Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang dan di Padang. 19) Keppres Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin dan Manado. 20) Keppres Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana. 21) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Kupang, Ambon dan Jayapura. 22) Keppres Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar. 23) Keppres Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim. 24) Keppres Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera. 25) Keppres Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Manatuto. 26) Keppres Nomor 85 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unasaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong Tigaraksa dan Pandan. 27) Keppres Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Plangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. 28) Keppres Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong. 29) Keppres Nomor 145 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika dan Paniai. 30) Keppres Nomor 185 Tahun 1998 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Liwa. 31) Keppres Nomor 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif. 32) Keppres Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres No. 21 Tahun 1999 tentang Tim Kerja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisahan yang tegas antar Fungsi-fungsi Yudikatif dari Eksekutif.  147    

33) Keppres Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kota Timika. 34) Keppres Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera. 35) Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang. 36) Keppres Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim. 37) Keppres Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen. 38) Keppres Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera. 39) Keppres Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Taruntung, Pengadilan Agama Penyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Tinggi Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba. 40) Keppres Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim. 41) Keppres Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti. 42) Keppres Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Taruntung, Pengadilan Agama Penyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Tinggi Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba. 43) Keppres Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang. 44) Keppres Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sangeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai dan Tilamuta. 45) Keppres Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc. d. Undang-undang terkait: 1) Perppu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan. 2) Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3) UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 4) UU Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta.  148    

5) UU Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar. 6) UU Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. 7) UU Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang. 8) UU Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. 9) UU Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 10) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 11) UU Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang. 12) UU Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 13) UU Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu di Bengkulu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. 14) UU Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Makasar. 15) UU Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kelimantan Timur di Samarinda dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjar Masin. 16) UU Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Peubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado. 17) UU Nomor 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. 18) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. 19) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 20) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara. 21) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 22) UU Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. 23) UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. 24) UU Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Yogyakarta, di Bandar Lampung, dan di Jambi. 25) UU Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. 26) UU Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari dan di Kupang.  149    

27) 28) 29) 30)

UU Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 31) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 32) UU Noomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 33) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 34) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. e. Diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1971 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 PERSAHABATAN ANTARA RI DAN MALAYSIA.

TENTANG

PERJANJIAN

a. Disahkan pada tanggal 10 Maret 1971. b. Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 2957. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 26 Tahun 1981 tentang Mencabut Keppres Nomor 73 Tahun 1964 tentang Pembekuan dan Pengusahaan Rekening pada semua Bank yang tercatat atas Nama Warganegara “Malaysia” atau Warga Negara RI yang Berdomisili/Bertempat Tinggal di Daerah “Malaysia”. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN ANTARA RI DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT KEDUA NEGARA DI SELAT MALAKA. a. Disahkan pada tanggal 10 Maret 1971. b. Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 2958. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 44 Tahun 1972 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan Pejanjian Production Sharing. 2) Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1971.  150    

b. Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 2958. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib. 2) Keppres Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan RI. 3) Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. 4) Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3) Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

4) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN PENAMBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 54 KITAB UU HUKUM DAGANG (STBL. 1847 : 23). a. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1971. b. Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 2959. c. Peraturan pelaksanaan: 1)

PP Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2)

PP Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3)

PP Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

4)

PP Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

5)

PP Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

6)

PP Nomor 43 Tahun 1971 tentang Penyaluran dan Pemsaran Gula Pasir.

7)

PP Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

8)

PP Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

9)

PP Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  151    

10)

PP Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara Garuda Indonesia Airways menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

11)

PP Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalandan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

12)

PP Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited).

13)

PP Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

14)

PP Nomor 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan.

15)

PP Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Penerbitan.

16)

PP Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo).

17)

PP Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan.

18)

PP Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroandi Bidang Perikanan Laut (Riau).

19)

PP Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Peseroan (Persero).

20)

PP Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Peseroan (Persero).

21)

PP Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Peseroan (Persero).

22)

PP Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero.

23)

PP Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia menjadi Persero.

24)

PP Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Persero.

25)

PP Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero.

26)

PP Nomor 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perikanan Laut.

27)

PP Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills.  152  

 

28)

PP Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kaimantan Timur menjadi Perusahaan Peseroan (Persero).

29)

PP Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Peseroan (Persero).

30)

PP Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 PP RI No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan.

31)

PP Nomor 26 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI sebagai Penyetoran atas Saham-saham PT. Barata Metalworks & Engineering.

32)

PP Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali.

33)

PP Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan.

34)

PP Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan.

35)

PP Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Penjualan Bonded Warehouse.

36)

PP Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan terbatas Perusahaan Hotel dan Turis Nasional (Natour Ltd.)

37)

PP Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT).

38)

PP Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero.

39)

PP Nomor 10 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero.

40)

PP Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional.

41)

PP Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

42)

PP Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

43)

PP Nomor 25 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan di Bidang Perkebunan.

44)

PP Nomor 31 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Saham PT. Jakarta International Hotel.

45)

PP Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

 153    

46)

PP Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya).

47)

PP Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

48)

PP Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

49)

PP Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

50)

PP Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia).

51)

PP Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

52)

PP Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Djakarta Lloyd menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

53)

PP Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

54)

PP Nomor 24 Tahun 1974 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani.

55)

PP Nomor 25 Tahun 1974 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar.

56)

PP Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

57)

PP Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah.

58)

PP Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

59)

PP Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

60)

PP Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Telekomunikasi.

61)

PP Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

62)

PP Nomor 39 Tahun 1974 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII.

 154    

63)

PP Nomor 43 Tahun 1974 tentang Perubahan Perusahaan Umum Gula Bone dan Penetapan Status Pabrik Gula Bone sebagai Unit Produksi Perusahaan Perseroan (Persero) ex Perusahaan Negara Perkebunan XX.

64)

PP Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

65)

PP Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

66)

PP Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

67)

PP Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

68)

PP Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Pupuk.

69)

PP Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

70)

PP Nomor 25 Tahun 1975 tentang Penambahan Penyertaan Negara RI dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD).

71)

PP Nomor 27 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium.

72)

PP Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan).

73)

PP Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pesawat Terbang.

74)

PP Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pergudangan.

75)

PP Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Persero (Perusahaan Perseroan).

76)

PP Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persesro).

77)

PP Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari.

78)

PP Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Perkapalan.

79)

PP Nomor 29 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Pupuk.  155  

 

80)

PP Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Airways.

81)

PP Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

82)

PP Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Iglas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

83)

PP Nomor 22 Tahun 1979 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah.

84)

PP Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Aiirmenjaya dan Penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia.

85)

PP Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas Unilec Indonesia PT (Unindo PT).

86)

PP Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

87)

PP Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan.

88)

PP Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air.

89)

PP Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Dati II Flores Timur.

90)

PP Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

91)

PP Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam.

92)

PP Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT Indosat).

93)

PP Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Industri Kereta Api.

94)

PP Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina.

95)

PP Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan  156  

 

Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar. 96)

PP Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina.

97)

PP Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

98)

PP Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Produksi Gula.

99)

PP Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV.

100) PP Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan. 101) PP Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri. 102) PP Nomor 21 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya. 103) PP Nomor 22 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya. 104) PP Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 105) PP Nomor 33 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa. 106) PP Nomor 34 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya. 107) PP Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Semen. 108) PP Nomor 37 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pupuk. 109) PP Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas. 110) PP Nomor 8 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Jaya 111) PP Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya.

 157    

112) PP Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya. 113) PP Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 114) PP Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 115) PP Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 116) PP Nomor 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu. 117) PP Nomor 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas. 118) PP Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi. 119) PP Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio. 120) PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). 121) PP Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Logam. 122) PP Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri. 123) PP Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Consorsium of Construction Industries (PT. ICCI). 124) PP Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Jaminan Kredit Ekspor dan Asuransi Ekspor. 125) PP Nomor 21 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III. 126) PP Nomor 28 Tahun 1983 tentang Peruahan atas PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero). 127) PP Nomor 3 Tahun 1984 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 128) PP Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. 129) PP Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penjualan seluruh Saham Milik Negara RI pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura.  158    

130) PP Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu. 131) PP Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 132) PP Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II. 133) PP Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan. 134) PP Nomor 26 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 135) PP Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap. 136) Keppres Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga. 137) Keppres Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan Berlakunya beberapa ketentuan mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK). 138) PP Nomor 32 Tahun 1985 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa. 139) PP Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. LEPPIN. 140) PP Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Cilacap. 141) PP Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Ujung Pandang. 142) PP Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas PP No. 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu. 143) PP Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pengalihan Pemilikan Saham Negara RI pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation (PT. JATRACO). 144) PP Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (Bonded Zone). 145) PP Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing.  159    

146) PP Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 147) PP Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD). 148) PP Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 149) PP Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya. 150) PP Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 151) PP Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkabunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII. 152) PP Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bhanda Ghara Reksa. 153) PP Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. 154) PP Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan PP Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Istaka Karya. 155) Keppres Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 156) Keppres Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian. 157) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. 158) PP Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Metrika dan Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Krakatau Steel. 159) PP Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya. 160) PP Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Kodja Indonesia. 161) PP Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga.  160    

162) PP Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik. 163) PP Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX. 164) PP Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT). 165) PP Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa. 166) PP Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwidjaja. 167) PP Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Iskandar Muda. 168) PP Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni). 169) PP Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IX. 170) PP Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXI. 171) PP Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Leces. 172) PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). 173) PP Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina. 174) PP Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualn Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Leppin. 175) PP Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 176) PP Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 177) PP Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya.  161    

178) PP Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga. 179) PP Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari Kekayaan Negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut kedalam Modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara. 180) PP Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma. 181) PP Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Industri tertentu yang diberikan Status sebagai Kawasan Berikat. 182) PP Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung. 183) PP Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 184) PP Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 185) PP Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam). 186) PP Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia). 187) PP Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 188) PP Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya. 189) PP Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 190) PP Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 191) PP Nomor 55 Tahunn 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang Menjual Sahamnya kepada Masyarakat melalui Pasar Modal. 192) PP Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.  162    

193) PP Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia. 194) PP Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja. 195) PP Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa. 196) PP Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 197) PP Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja. 198) PP Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perseroan Terbatas Semen Kupang. 199) PP Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII. 200) PP Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa. 201) PP Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api. 202) PP Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 203) PP Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 204) PP Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 205) PP Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 206) PP Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen. 207) PP Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 208) PP Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 209) PP Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara.  163    

210) PP Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan. 211) PP Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 212) PP Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan Penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Blabak. 213) PP Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 214) PP Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 215) PP Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur. 216) PP Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina. 217) PP Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pemerikasaan Pra-Pengapalan Barangbarang Impor Indonesia di Luar Negeri. 218) PP Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara RI dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita. 219) PP Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 220) PP Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Tekomunikasi. 221) PP Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 222) PP Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 223) PP Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 224) PP Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  164    

225) PP Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial ABRI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 226) PP Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas PP Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. Indosat). 227) PP Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 228) PP Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 229) PP Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 230) PP Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna. 231) PP Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. 232) PP Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 233) PP Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 234) PP Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 235) PP Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 236) PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 237) PP Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 238) PP Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 239) PP Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 240) PP Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Persroan (Persero). 241) PP Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia.  165    

242) PP Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya. 243) PP Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia. 244) PP Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 245) PP Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 246) PP Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. 247) PP Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia. 248) PP Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I. 249) PP Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I. 250) PP Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II. 251) PP Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III. 252) PP Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV. 253) PP Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd. 254) PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 255) UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Usaha Perasuransian. 256) PP Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 257) PP Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam Modal Saham PT. Konservasi Energi Abadi (PT. Koneba). 258) PP Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik.

 166    

259) PP Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pindad. 260) PP Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 261) PP Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Aceh. 262) PP Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam. 263) PP Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 264) PP Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam. 265) PP Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur. 266) PP Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang. 267) PP Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Industri Cilacap. 268) PP Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PAL Indonesia. 269) PP Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Aneka Tambang. 270) PP Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia. 271) PP Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. 272) PP Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi-Bogor, Jawa Barat. 273) PP Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. 274) PP Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Persroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan  167    

(Persero) PT. Perkebunan XVII ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI. 275) PP Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri. 276) PP Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Periwisata Bali. 277) PP Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi. 278) PP Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Adhi Karya. 279) PP Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia. 280) PP Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin. 281) PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 282) PP Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya. 283) PP Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 284) PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 285) PP Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara. 286) PP Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah. 287) PP Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 288) PP Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa. 289) PP Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa. 290) PP Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

 168    

291) PP Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Timah. 292) PP Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 293) PP Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang. 294) PP Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia. 295) PP Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 296) PP Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya. 297) PP Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1971 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1971/1972. a. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2960. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 17 Tahun 1971 tentang Perbaikan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan-peraturan Pemerintah No. 10, 11, 14 dan 15 Tahun 1970. 2) PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 3) PP Nomor 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut. 4) PP Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal Saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills. 5) PP Nomor 22 Tahun 1972 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1971/1972 kepada tahun Anggaran 1972/1973. 6) PP Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara RI Pendirian Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali. 7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1971 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 8) Keppres Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.  169    

c. Undang-undang terkait:

1) UU Nomor 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun 1971/1972. 2) UU Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1971 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS APBN TAHUN ANGGARAN 1970/1971. a. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2965. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 5 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN KETENTUAN POKOK KEARSIPAN.

1971

TENTANG

KETENTUAN-

a. Disahkan pada 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. 2) PP Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. 3) Keppres Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional RI. 4) Keppres Nomor 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI. 5) Keppres Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan Arsiparis. 6) Keppres Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan PNS, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya. 3) Keppres Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1971 TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 15 September 1971.

 170    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan berlakunya UU No. 8/1971 Secara Efektif. 2) PP Nomor 35 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Jasa kepada Anggota dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintahan pada Pertamina. 3) PP Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. 4) PP Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). 5) PP Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 6) PP Nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari hasil Operasi Pertamina sendiri dan Kontrak Production Sharing. 7) PP Nomor 45 Tahun 1985 tentang Barang yang digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. 8) PP Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). 9) PP Nomor 16 Tahun 1990 tentang Uang Jasa Para Anggota dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina. 10) PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. 11) Keppres Nomor 44 Tahun 1972 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan Perjanjian Production Sharing. 12) Keppres Nomor 39 Tahun 1973 tentang Penetapan Batas-batas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Azience Generale Italiana Petroli Sociata Per Aziona (Agip Sp.A) di Daerah Lepas Pantai Laut Cina Selatan. 13) Keppres Nomor 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Perusahaan Negara Pertamina untuk mengadakan survey dan eksplorasi sumber-sumber energi geothermal di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa. 14) Keppres Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 15) Keppres Nomor 41 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.( Diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1974 tentang  171    

Perubahan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.); 16) Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali. 17) Keppres Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penetapan Batas-batas Wialyah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Azience Generale Italiana Petroli Siciata Per Aziona (Agip SpA) di Daerah Lepas Pantai Laut Cina Selatan. 18) Keppres Nomor 44 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina. 19) Keppres Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 20) Keppres Nomor 59 Tahun 1977 tentang Pembentukan Team Pembangunan Kilang Minyak di Pulau Batam. 21) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan, Peredaran dan Pengawasan Pelumas. 22) Keppres Nomor 30 Tahun 1980 tentang Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi. 23) Keppres Nomor 43 Tahun 1980 tentang Dalam Melaksanakan Pembangunan Pabrik Hydrocracker di Dumai Riau, Pertamina mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Joint Venture. 24) Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia. 25) Keppres Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi. 26) Keppres Nomor 1 Tahun 1982 tentang Harga Jual Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi. 27) Keppres Nomor 1 Tahun 1983 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi. 28) Keppres Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keppres Nomor 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah. 29) Keppres Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan Pelumas dan Penanganan Pelumas Bekas. 30) Keppres Nomor 2 Tahun 1984 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi. 31) Keppres Nomor 28 Tahun 1986 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi.  172    

32) Keppres Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Keppres Nomor 41 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina. 33) Keppres Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas serta Penanganan Pelumas Bekas. 34) Keppres Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi, dan Panas Bumi bagi para Kontraktor yang Belum Berproduksi. 35) Keppres Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Swasta dalam Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 36) Keppres Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina. 37) Keppres Nomor 20 Tahun 1990 tentang Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahar Bakar Minyak Bumi. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 38) Keppres Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi. 39) Keppres Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi-eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi. 40) Keppres Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik. 41) Keppres Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan Pengeboran dan Pengelolaan Gas Bumi dalam rangka Kontrak Bagi Hasil di Kepulauan Natuna dan laut sekitarnya. 42) Keppres Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna. 43) Keppres Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna. 44) Keppres Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta. 45) Keppres Nomor 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 46) Keppres Nomor 78 Tahun1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 47) Keppres Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.  173    

48) Keppres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 49) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak. 50) Keppres Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 51) Keppres Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina. 52) Keppres Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. 53) Keppres Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 54) Keppres Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1971 TENTANG PERSAHABATAN ANTARA RI DAN KERAJAAN SAUDI ARABIA.

PERJANJIAN

a. Disahkan pada tanggal 18 September 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1971 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP UU NO. 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DPR RI. a. Disahkan pada tanggal 24 September 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2973. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara. 2) PP Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara. 3) PP Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 4) PP Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (Delapan Puluh) Tahun.

 174    

5) PP Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 70 (Tujuh Puluh) Tahun. 6) PP Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun. 7) PP Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1971 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1967. a. Disahkan pada 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2974.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 1 TAHUN 1971 TENTANG LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2976.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UU. a. Disahkan pada 1971. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2979. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan RI yang Berbentuk Bintang dan tentang Urutan Derajat/Tingkat jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1972/1973. a. Disahkan pada tanggal 6 Maret 1972. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2980.  175    

c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan Tunjangan-tunjangan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 17 Tahun 1971. 2) PP Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 3) PP Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya. 4) PP Nomor 30 Tahun 1973 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1972/1973 kepada Tahun Anggaran 1973/1974. 5) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1972 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya. 6) Keppres Nomor 28 Tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1972/1973. 7) Keppres Nomor 47 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1972/1973. 8) Keppres Nomor 48 Tahun 1972 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1972/1973. 9) Keppres Nomor 50 Tahun 1972 tentang Tambahan Bantuan untuk Pembangunan bagi Kabupaten-kabupaten di Karesidenan Madura. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973. 2) UU Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1972 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS APBN TAHUN 1971/1972. a. Disahkan pada tanggal 13 Juni 1972. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2984. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 22 Tahun 1972 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1971/1972 kepada Tahun Anggaran 1972/1973. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 6 Tahun 1980 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN KETENTUAN POKOK TRANSMIGRASI.

1972

TENTANG

KETENTUAN-

a. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1972.  176    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988. c. Peraturan pelaksanaan 1) PP Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi. 2) Keppres Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penetapan Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok sebagai Daerah Asal Transmigrasi. 3) Keppres Nomor 2 Tahun 1973 tentang Penetapan beberapa Propinsi sebagai Daerah Transmigrasi. 4) Keppres Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi. 5) Keppres Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi. 6) Keppres Nomor 29 Tahun 1975 tentang Penetapan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Transmigrasi. 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Badan Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum. 8) Keppres Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan bagi Penduduk setempat berpindah kedalam proyek Transmigrasi. 9) Keppres Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penetapan Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya sebagai Daerah Transmigrasi. 10) Keppres Nomor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. 11) Keppres Nomor 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi. 12) Keppres Nomor Transmigrasi.

59

Tahun

1984

tentang

Koordinasi

Penyelenggaraan

13) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. 14) Keppres Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timor wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal Transmigrasi. 15) Keppres Nomor 54 Tahun 1992 tentang Penetapan Pulau Sumbawa sebagai Daerah Transmigrasi. 16) Keppres Nomor 25 Tahun 1994 tentang Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Koordinasi

Penyelenggaraan

 177    

17) Keppres Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penetapan Propinsi Dati I Lampung dan NTT sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN RI YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN RI YANG BERBENTUK BINTANG. a. Disahkan pada tanggal 9 November 1972. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2990.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1972 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 1968. a. Disahkan pada tanggal 13 Desember 1972. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2991.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PERALIHAN TRIWULAN I TAHUN 1969. a. Disahkan pada tanggal 13 Desember 1972. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2992.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 6 Januari 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. 2) PP Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai. c.

PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

3) PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

 178    

4) Keppres Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 5) Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali. 6) Keppres Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 7) Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia. 8) Keppres Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional. 9) Keppres Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. 10) Keppres Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 11) Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali. 12) Keppres Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 13) Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik kepada Pertamina di Indonesia. 14) Keppres Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional. 15) Keppres Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. 16) Keppres Nomor 80 Tahun 1993 tentang Pengesahan an Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 2) UU Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan Tready Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian antara RI dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia BAgian Utara). 3) UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 4) UU Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan Tready Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the  179    

Indonesian Province of East Timor and Northern Australia (Perjanjian antara RI dan Australia mengenai Zona Kerjasama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia BAgian Utara). 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1973 TENTANG PERSETUJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN PASAL IV ANGGARAN DASAR BADAN TENAGA ATOM INTERNASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2995.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1973 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1973-1974. a. Disahkan pada tanggal 14 Maret 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2998. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 12 Tahun 1973 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 1972 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. 2) PP Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas PP No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. d.

PP Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya).

e.

PP Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 kepada Tahun Anggaran 1974/1975.

3) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1973 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan KAbupaten dan Kotamadya. 4) Keppres Nomor 11 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun 1973/1974. 5) Keppres Nomor 36 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun 1973/1974. 6) Keppres Nomor 37 Tahun 1973 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun 1973/1974. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun 1973/1974. 2) UU Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974.

 180    

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1973 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 1972/1973. a. Disahkan pada tanggal 9 Juni 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 30 Tahun 1973 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun 1972/1973 kepada Tahun Anggaran 1973/1974. 2) UU Nomor 4 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. a. Disahkan pada tanggal 16 Juli 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3010. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota serta Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. 2) Keppres Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA). 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

6.

d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998. 2) UU Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. 3) UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. 4) UU Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA RI DAN AUSTRALIA MENGENAI GARIS-GARIS BATAS TERTENTU ANTARA INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA. a. Disahkan pada tanggal 8 Desember 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3017. c. Peraturan pelaksanaan:

 181    

1) Keppres Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing. 2) Keppres Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pengesahan Persetujuan antara RI dan Pemerintah Australia tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guine. 3) Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA RI DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA. a. Disahkan pada tanggal 8 Desember 1973. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayahwilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 3) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 4) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 5) PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 6) PP Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan  182    

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1974/1975. a. Disahkan pada tanggal 14 Maret 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3022; c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI. 2) PP Nomor 8 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun bekas PNS serta Janda dan Anak Yatim/Piatunya. 3) PP Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Penambahan atas PP Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Veteran RI. 4) PP Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 5) PP Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1973 tentang Peningkatan Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. 6) PP Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, Petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera. 7) PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 8) PP Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara RI. 9) PP Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. 10) PP Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah. 11) PP Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. 12) PP Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yangn Bersifat Pensiun.

 183    

13) PP Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. 14) PP Nomor 23 Tahun 1975 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975 kepada Tahun Anggaran 1975/1976. 15) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1974 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 16) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan. 17) Keppres Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan Khusus Pembinaan Pemeriksaan Keuangan Negara bagi Ketua/Wakil Ketua dan Anggota serta Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. 18) Keppres Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1974/1975. 19) Keppres Nomor 46 Tahun 1974 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975. 20) Keppres Nomor 47 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1974/1975. 21) Keppres Nomor 48 Tahun 1974 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1974/1975. 22) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial di Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 1974/1975. 2) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS APBN TAHUN 1973/1974. a. Disahkan pada tanggal 3 Juni 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3033; c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 28 Tahun 1974 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1973/1974 kepada Tahun Anggaran 1974/1975. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 5 Tahun 1981 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1974 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 4 Juni 1974.  184    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024; c. Undang-undang terkait: UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037; c. Peraturan pelaksanaan: 1)

PP Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya.

2)

PP Nomor 40 Tahun 1974 tentang Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3)

PP Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4)

PP Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Bitung.

5)

PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

6)

PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

7)

PP Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Dati I.

8)

PP Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar Baru.

9)

PP Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

10)

PP Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975.

11)

PP Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara.

12)

PP Nomor 14 Tahun 1976 tentanag Pembentukan Kota Administratif Jember.

13)

PP Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang.

14)

PP Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Dati II di Timor-Timur.

15)

PP Nomor 22 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Tasikmalaya.

 185    

16)

PP Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (Kotamadya Dati II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara.

17)

PP Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

18)

PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.

19)

PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan.

20)

PP Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

21)

PP Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan.

22)

PP Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara.

23)

PP Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi menjadi PNS.

24)

PP Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Muara dan Wilayah Kecamatan Palipi di Kabupaten Dati II Tapanuli Utara Prop. Dati I Sumatera Utara.

25)

PP Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Palu.

26)

PP Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

27)

PP Nomor 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar.

28)

PP Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram.

29)

PP Nomor 22 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang.

30)

PP Nmoor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah Pasukan Bersenjata di Timor Timur.

31)

PP Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

32)

PP Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur menjadi PNS.

33)

PP Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi.

34)

PP Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai.

35)

PP Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian.

36)

PP Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Ambon.  186  

 

37)

PP Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di Wilayah Kotamadya Dati II Sabang.

38)

PP Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk.

39)

PP Nomor 23 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Dati II Wonogiri dari Desa Nguntoronadi ke Desa Kedungrejo.

40)

PP Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisataan kepada Dati I.

41)

PP Nomor 25 Tahun 1979 tentang Perubahan atas PP Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha.

42)

PP Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Jayapura.

43)

PP Nomor 27 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kecamatan Cipatujah, Panca Tengah, Bojong Gambir masing-masing di Kabupaten Dati II Tasikmalaya dan Kecamatan Cimerak di Kabupaten Dati II Ciamis dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.

44)

PP Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Dati I Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Padang.

45)

PP Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto.

46)

PP Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Cirebon dari Wilayah Kotamadya Dati II Cirebon ke Kota Sumber.

47)

PP Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Banda Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh ke Pemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Besar.

48)

PP Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik.

49)

PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.

50)

PP Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang.

51)

PP Nomor 19 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Asahan dari Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai ke Kota Kisaran.

52)

PP Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan.

53)

PP Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung masing-masing di Kabupaten Dati II Bandung dan Kecamatan Serang di Kabupaten Dati II Bekasi dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.

 187    

54)

PP Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bekasi dan Kecamatan Piani di Kabupaten Dati II Tapin, Kecamatan Laksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Dati II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kebupaten Dati II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Dati II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Dati II Tanah Laut, Kecamatan Hampang, Sungai Durian di Kabupaten Dati II Kotabaru dalam Wilayah Propinsi Dati Kalimantan Selatan.

55)

PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

56)

PP Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Dati II Flores Timur.

57)

PP Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur.

58)

PP Nomor 38 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Paseh di Kabupaten Dati II Sumedang dan Kecamatan Jalan Cagak di Kabupaten Dati II Subang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.

59)

PP Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin, Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di Wilayah Kota Madya Dati II Bukittinggi Propinsi Dati I Sumatera Barat.

60)

PP Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum.

61)

PP Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.

62)

PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.

63)

PP Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

64)

PP Nomor 13 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Widasari, Bongas masing-masing di Kabupaten Dati II Indramayu dan Kecamatan Nanggung, Bojonggede, Caringin masing-masing di Kabupaten Dati II Bogor dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.

65)

PP Nomor 14 Tahun 181 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Karitang, Batang Tuaka dan Tanah Merah di Kabupaten Dati II Indragiri Hilir dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau.

66)

PP Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji, masing-masing di Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir, Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa masing-masing di Kabupaten Dati II Musi Banyuasin dan Kecamatan-kecamatan Jayaloka, Tugumulyo masing-masing di Kabupaten Dati II Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan.

 188    

67)

PP Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma.

68)

PP Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pencabutan PP Nomor 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

69)

PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

70)

PP Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh.

71)

PP Nmoor 32 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Tempuran dan Lemahabang di Kabupaten Dati II Kerawang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.

72)

PP Nomor 35 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota dan Kecamatan Binjai Selatan di Kotamadya Dati II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Selatan di Kotamadya Dati II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota, dan Kecamatan Sibolga Selatan di Kotamadya Dati II Sibolga dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara.

73)

PP Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administrasi Lubuk Linggau.

74)

PP Nomor 39 Tahun 1981 tentang Pemindahan Ibukota Dati II Lampung Selatan dari Wilayah Kota Madya Dati II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kota Kalianda Kecamatan Kelianda Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Selatan.

75)

PP Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bau-bau.

76)

PP Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Dili.

77)

PP Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok.

78)

PP Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.

79)

PP Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan.

80)

PP Nomor 48 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi.

81)

PP Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang.

82)

PP Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tangerang.

83)

PP Nomor 53 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Gembong, Kecamatan Tambelang dan Kecamatan Bantargebang di Kab. Dati II Bekasi, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Gegerbitung, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegal Buleud, Kecamatan Kalibunder, Kecamatan Ciracap di Kabupaten Dati II Sukabumi dan Kecamatan Selajambe di Kabupaten Dati II Kuningan Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat.  189  

 

84)

PP Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-menyewa Perumahan.

85)

PP Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamdya Dati II Tanjungkarang Telukbetung.

86)

PP Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kotamadya Dati II Binjai ke kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat.

87)

PP Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bogor dari Wilayah Kodya Dati II Bogor ke Kecamatan Cibinong di Wilayah Kabupaten Dati II Bogor.

88)

PP Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Songgon di Kab. Dati II Banyuwangi, Kecamatan Mangeluh, Kecamatan Bandarkedung Mulyo, Kecamatan Jogoroto di Kab. Dati II Jombong, Kecamatan Tempursari di Kabupaten Dati II Lumajang, Kecamatan Nonggunong, Kecamatan Talango dan Kecamatan Giligentingdi Kabupaten Dati II Sumenep dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur.

89)

PP Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu.

90)

PP Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang Panjang Barat di Kotamdya Dati II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Sawahlunto Selatan di Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan di Kotamadya Dati II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Dati II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat.

91)

PP Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran.

92)

PP Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Prabumulih.

93)

PP Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Magelang dari Wilayah Kotamadya Dati II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wialyah Kabupaten Dati II Magelang.

94)

PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

95)

PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.

96)

PP Nomor 24 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Baturaja.( Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).

97)

PP Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.

98)

PP Nomor 28 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Gedangan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Dati II Malang kecamatan Tosari di Kabupaten Dati II Pasuruan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wonoasri di  190  

 

Kabupaten Dati II Madiun, Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kunjang di Kabupaten Dati II Kediri, Kecamatan Pitu, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kecamatan Temayang di Kabupaten Dati II Bojonegoro, Kecamatan Sumbermalang di Kabupaten Dati II Situbondo, Kecamatan Lakarsanti, Kenjeran, Benowo. 99)

PP Nomor 29 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Kendari dari Wilayah Kota Administratif Kendari ke Kecamatan Una Aha di Wilayah Kabupaten Dati II Kendari.

100) PP Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Padang Sidempuan. 101) PP Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap. 102) PP Nomor 36 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Purwokerto. 103) PP Nomor 42 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka di Kotamadya Dati II Bengkulu dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. 104) PP Nomor 44 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Palupuh di Kab. Dati II Agam, Kecamatan Panti di Kab. Dati II Padang Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kab. Dati II Padang Pariaman dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat. 105) PP Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Probolinggo. 106) PP Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pasuruan. 107) PP Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Mojokerto. 108) PP Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Blitar. 109) PP Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Madiun. 110) PP Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian. 111) PP Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh. 112) PP Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Dati II Tangerang, Kecamatan Takoka, Kecamatan Tanggeung, Agrabinta, Naringgul di Kabupaten Dati II Cianjur Kecamatan Selawi, Leuwigoong, Cibalong, Banjarwangi dan Talegong di Kabupaten Dati II Garut dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. 113) PP Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. 114) PP Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang, Teluk Betung menjadi Kotamadya Dati II Bandar Lampung.  191    

115) PP Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Semarang ke Kota Ungaran di Wilayah Kab. Dati II Semarang. 116) PP Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Tanjung Pinang. 117) PP Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Labuapi dan Sekotong Tengah di Kab. Dati II Lombok Barat dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat. 118) PP Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di WilayahPropinsi Dati I Riau. 119) PP Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya. 120) PP Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi. 121) PP Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975 dan UU No. 2 Tahun 1985. 122) PP Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos. 123) PP Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 124) PP Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 1985. 125) PP Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tegal dari Wilayah Kotamadya Dati II Tegal ke Kota Slawi di Wilayah Kabupaten Dati II Tegal. 126) PP Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Deli Serdang dari Wilayah Kodya Dati II Medan Kekota Lubuk Pakam di Wilayah Kabupaten Dati II Deli Serdang. 127) PP Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Balai Selatan dan Kecamatan Tanjung Balai Utara di Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai di Propinsi Dati I Sumatera Utara. 128) PP Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pangkal Pinang dan Kabupaten Dati II Bangka. 129) PP Nomor 34 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Dati II Gowa, Kecamatan Cempa di Kabupaten Dati II Pinrang dan Kecamatan Tutallu di Kabupaten Dati II Polewali Mamasa dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

 192    

130) PP Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bandung dari Wilayah Kotamadya Dati II Bandung ke Kota Soreang di Wilayah Kabupaten Dati II Bandung. 131) PP Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Jambi dan Kabupaten Dati II Batanghari. 132) PP Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal. 133) PP Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang. 134) PP Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pematang Siantar dan Kabupaten Dati II Simalungun. 135) PP Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 136) PP Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timur Portugis di Propinsi Dati I Timor Timur. 137) PP Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe. 138) PP Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Pariaman. 139) PP Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Metro. 140) PP Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramatmulya dan Darma di Kabupaten Dati II Kuningan Kecamatan Cimanggung dan Ujung Jaya di Kabupaten Dati II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Dati II Purwakarta, Kecamatan Blanakan, Tanjungsiang, Compreng, Patokbeusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Dati II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Dati II Cirebon dalam Wilayah Dati II Jawa Barat. 141) PP Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Dati I. 142) PP Nomor 40 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon. 143) PP Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Klaten. 144) PP Nomor 42 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Palopo. 145) PP Nomor 43 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Dati II Banjar, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Dati II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Dati II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Dati II Tabalong Propinsi Dati I Kalimantan Selatan.  193    

146) PP Nomor 44 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang di Kabupaten Dati II Belitung dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan. 147) PP Nomor 46 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Bengkulu, Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dan Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan. 148) PP Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Dati II Pekalongan. 286) PP Nomor 49 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Dati II Kendari, di Kabupaten Dati II Kolaka, di Kabupaten Dati II Muna, dan di Kabupaten Dati II Buton dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara. 287) PP Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah. 288) PP Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan tempat Pemakaman. 289) PP Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah. 290) PP Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Malang dan Kabupaten Dati II Malang. 291) PP Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bandung dan Kabupaten Dati II Bandung. 292) PP Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekanbaru dan Kabupaten Dati II Kampar. 293) PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjung Balai dan Kabupaten Dati II Asahan. 294) PP Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir. 295) PP Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang. 296) PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. 297) PP Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol. 298) PP Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air. 299) PP Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. 300) PP Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota  194    

anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan beberapa kali diubah.

Rakyat

sebagaimana

telah

301) PP Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok. 302) PP Nomor 60 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kecamatan Kelapa Gading dan Pademangan di Wilayah Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Palmerah, Kalideres dan Kembangan di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Duren Sawit, Makasar, Cipayung dan Ciracas di Wilayah Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Johar Baru di Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Pancoran, Jagakarsa dan Pesanggrahan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 303) PP Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan Konversi Hak-hak atas Tanah di Propinsi Dati I Timor Timur menurut UU Pokok Agraria. 304) PP Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta Hakhak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan Pemberhentian. 305) PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. 306) PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 307) PP Nomor 49 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Rantou Peureulak di Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 308) PP Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding diwilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Pandang diwilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan diwilayah Kabupaten Dati II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara. 309) PP Nomor 60 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pemayung diwilayah Kabupaten Dati II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, tanah sepenggal dan Rimbo Bujang diwilayah Kabupaten Dati II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau di Wilayah Kabupaten Dati II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Dati I Jambi. 310) PP Nomor 61 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Padang diwilayah Kabupaten Dati II Rejang Lebong, Kecamatan Seginim dan Sukaraja diwilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Selatan dan Kecamatan Putri Hijau dan Padang Jaya diwilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu. 311) PP Nomor 62 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Rantau Prapat.  195    

312) PP Nomor 63 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Pagar Alam. 313) PP Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. 314) PP Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. 315) PP Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bekasi Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sukabumi, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. 316) PP Nomor 16 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Pati, Blora, Temanggung, Purbalingga, Grobogan, Brebes, Wonogiri, dan Cilacap dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. 317) PP Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Dati II Klungkung. 318) PP Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaaten Dati II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros, dan Kotamadya Dati II Ujung Pandang dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan. 319) PP Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur. 320) PP Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan Berlakunya Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1992 tentang Ketentuan Konversi Hak Atas Tanah di Propinsi Dati I Timor Timur menurut UU Pokok Agraria. 321) PP Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara. 322) PP Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Dati II Manatuto dalam Wilayah Propinsi Dati I Timor Timur. 323) PP Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Saro Langun Bangko dalam Wilayah Propinsi Dati I Jambi. 324) PP Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang,  196    

Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. 325) PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Dati II. 326) PP Nomor 46 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Kupang, Alor, Manggarai, dan Sumba Timur dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur. 327) PP Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. 328) PP Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 1985. 329) PP Nomor 59 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Dati II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur. 330) PP Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang. 331) PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 332) PP Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. 333) PP Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 52 Tahun 1992. 334) PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru. 335) PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS. 336) PP Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusaha Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Raya. 337) PP Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Bogor dan Kabupaten Dati II Bogor. 338) PP Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Sukabumi dan Kabupaten Dati II Sukabumi. 339) PP Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 (Duapuluh Enam) Dati II Percontohan.  197    

340) PP Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 1985 dan PP No. 37 Tahun 1990. 341) PP Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tangerang dari Wilayah Kotamadya Dati II Tangerang ke Kecamatan Tigaraksa di Wilayah Kabupaten Dati II Tangerang. 342) PP Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Dompu dalam Wilayah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat. 343) PP Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 344) PP Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan diwilayah Kabupaten Dati II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Selatan. 345) PP Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Bogor, Karawang dan Bandung dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat. 346) PP Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Dati I Riau. 347) PP Nomor 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur. 348) PP Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat. 349) PP Nomor 43 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan diwilayah Kabupaten Dati II Sangihe dan Talaud Gorontalo, Minahasa dan Wilayah Kotamadya Dati I Bitung dalam Wilayah Propinsi Dati II Sulawesi Utara. 350) PP Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara. 351) PP Nomor 44 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Selatan. 352) PP Nomor 47 Tahun 1996 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Dati I Jambi.  198    

353) PP Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kecamatan Pringapus di Wilayah Kabupaten Dati II Semarang dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Tengah. 354) PP Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II. 355) PP Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Pania di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 356) PP Nomor 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 357) PP Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 358) PP Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Limapuluh Tiga Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Jaya Wijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Dati II Jayapura, Kab. Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai dalam Wilayah Propinsi Dati I Irian Jaya. 359) PP Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. 149) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Pelabuhan Udara. 150) PP Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pilisi Pamong Praja. 151) PP Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Tapanuli Tengah dari Wilayah Kotamadya Dati II Sibolga ke Kota Pandan di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Dati II Tapanuli Tengah. 152) PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Agam dari Wilayah Kotamadya Dati II Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Dati II Agam. 153) PP Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah. 154) PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. 155) PP Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 156) PP Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan. 157) PP Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah. 158) PP Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Ngada dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa.

 199    

159) PP Nomor 66 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Sukabumi dari Wilayah Kotamadya Dati II Sukabumi ke Kota Pelabuhan Ratu di Wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu. 160) PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 161) PP Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima. 162) PP Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Bekasi. 163) UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Toba Samosir dan Kabupaten Dati II Mandailing Natal. 164) Keppres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharahaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai. 165) Keppres Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah. 166) PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. 167) PP Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Kendari, Kolaka, dan Buton dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Tenggara. 168) PP Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (dua belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu, dan Bulukumba dalam Wilayah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan. 169) PP Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemebentukan 3 (tiga) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Pontianak dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat. 170) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perbaikan Kerusakan Prasarana Sosial di Daerah-daerah yang Terkena Bencana Alam. 171) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976. 172) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1975/1976. 173) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Dati II 1975/1976. 174) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1975 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 175) Keppres Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 176) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum.

 200    

177) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977. 178) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1976/1977. 179) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuna Pembangunan Desa. 180) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II. 181) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar. 182) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 183) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta – Bogor – Tangerang - Bekasi (JABOTABEK). 184) Keppres Nomor 22 Tahun 1976 tentang Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara Diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 185) Keppres Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyerahan Hak Pemilikan Negara RI atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas Percetakan RI di Yogyakarta kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 186) Keppres Nomor 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh antar Pulau Hasil Produksi Dalam Negeri. 187) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 188) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I. 189) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978. 190) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978. 191) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 192) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Program Kredit Pembangunan dan Pembangunan Pasar. 193) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Sensus Konstruksi Tahun 1977. 194) Keppres Nomor 21 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan. 195) Keppres Nomor 58 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keppres No. 50 Tahun 1976 tentang Tata Niaga Cengkeh antar Pulau Hasil Produksi Dalam Negeri.

 201    

196) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). 197) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1978 tentang Bantuan Pembangunan Desa. 198) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II. 199) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979. 200) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1978/1979. 201) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 202) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1978 tentang Program Kredit Pembangunan dan Pembangunan Pasar. 203) Keppres Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kesempatan Bagi Penduduk setempat berpindah kedalam Proyek Transmigrasi. 204) Keppres Nmoor 26 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. 205) Keppres Nomor 38 Tahun 1978 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 206) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Program Perkreditan Candak Kulak. 207) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/ Pertokoan. 208) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1979/1980. 209) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1979/1980. 210) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980. 211) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1979/1980. 212) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980. 213) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980. 214) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980.  202    

215) Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1979 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1979/1980. 216) Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat. 217) Keppres Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keppres No. 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu. 218) Keppres Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 219) Keppres Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam. 220) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981. 221) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1980/1981. 222) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Dati I Tahun 1980/1981. 223) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981. 224) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1980/1981. 225) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981. 226) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1980 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1980/1981. 227) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981. 228) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat. 229) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. 230) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I. 231) Keppres Nomor 8 Tahun 1980 tentang Tata Niaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri. 232) Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

 203    

233) Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 234) Keppres Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan Dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. 235) Keppres Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 2 Tahun 1978 tentang Koordinasi ditingkat Pusat dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur. 236) Keppres Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). 237) Keppres Nomor 50 Tahun 1980 tentang Penugasan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membina dan mengelola Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan Pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 238) Keppres Nomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah. 239) Keppres Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform. 240) Keppres Nomor 71 Tahun 1980 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian PNS Daerah yang Memangku Jabatan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar menjadi PNS Pusat. 241) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982. 242) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1981/1982. 243) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Dati I Tahun 1981/1982. 244) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982. 245) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982. 246) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982. 247) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982. 248) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1981/1982. 249) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Masal.  204    

250) Keppres Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pembiayaan Pemberian Tunjangan Beras bagi PNS Pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Otonom. 251) Keppres Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya. 252) Keppres Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor-Timur. 253) Keppres Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah. 254) Keppres Nomor 50 Tahun 1981 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam. 255) Keppres Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. 256) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983. 257) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1982/1983. 258) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Dati I Tahun 1982/1983. 259) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983. 260) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1982/1983. 261) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983. 262) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983. 263) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983. 264) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Konservasi Energi. 265) Keppres Nomor 5 Tahun 1982 tentang Penunjukan Tempat Berdiam Sementara bagi Orang Asing yang Masuk ke dan atau tinggal di Wilayah RI secara tidak sah dan belum dapat dikeluarkan. 266) Keppres Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar. 267) Keppres Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Perairan Indonesia. 268) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian Tahun 1983.

 205    

269) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata. 270) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984. 271) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Dati II Tahun 1983/1984. 272) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Dati I Tahun 1983/1984. 273) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984. 274) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984. 275) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984. 276) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984. 277) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984. 278) Keppres Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Pejabat dan Tenaga Honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur menjadi PNS. 279) Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 280) Keppres Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keppres Nomor 10 Tahun 1980 tentang Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah. 281) Keppres Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh. 282) Keppres Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 283) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 284) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa. 285) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Dati I, Kabupaten/Kotamadya Dati II, dan Desa. 286) Keppres Nomor 7 Tahun 1984 tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 287) Keppres Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga.

 206    

288) Keppres Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom. 289) Keppres Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 290) Keppres Nomor 45 Tahun 1984 tentang Penetapan Propinsi Timor Timur sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi. 291) Keppres Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi. 292) Keppres Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keppres Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah. 293) Keppres Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Pegawai, Pegawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara dan Polisi bekas Pemerintah Koloni Timur Portugis menjadi PNS. 294) Keppres Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Asal Transmigrasi. 295) Keppres Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah. 296) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Sensus Penduduk Tahun 1990. 297) Keppres Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat Permulaan dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Dati II di Propinsi Timor Timur. 298) Keppres Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertahanan Nasional. 299) Keppres Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Dati I Timor Timur. 300) Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. 301) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara. 302) Keppres Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 303) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 304) Keppres Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri. 305) Keppres Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. 306) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1992 tentang Sensus Pertanian Tahun 1993. 307) Keppres Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata Candi Prambanan serta Pengendalian Lingkungan Kawasannya.  207    

308) Keppres Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. 309) Keppres Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian Bagi PNS yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil. 310) Keppres Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 311) Keppres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. 312) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 313) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Pembangunan Hotel di Daerah Tujuan Wisata. 314) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 315) Keppres Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 316) Keppres Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing. 317) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996. 318) Keppres Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. 319) Keppres Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. 320) Keppres Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional. 321) Keppres Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 322) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah. 323) Keppres Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. 324) Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 325) Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. 326) Keppres Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. 327) Keppres Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang. 328) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah.

 208    

329) Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. 330) Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 331) Keppres Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal. 332) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 333) Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan. 334) Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah. 335) Keppres Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. 336) Keppres Nomor 131 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 250/M Tahun 1983. 337) Keppres Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. 2) UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 3) UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. 4) UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. 5) UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 6) UU Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyetuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan RI dan Pembentukan Propinsi Dati I Timor-Timur. 7) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 8) UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 9) UU Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pencabutan UU Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang. 10) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 11) UU Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Halmahera Tengah. 12) UU Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bitung. 13) UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta.  209    

14) UU Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Lampung Barat. 15) UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Denpasar. 16) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. 17) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. 18) UU Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang. 19) UU Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Mataram. 20) UU Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Jayapura. 21) UU Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Palu. 22) UU Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kendari. 23) UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Kupang. 24) UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Bekasi. 25) UU Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus. 26) UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 27) UU Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tarakan. 28) UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Banjarbaru. 29) UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang. 30) UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Ternate. 31) UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro. 32) UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara. 33) UU Nomor 14 Tahun 11999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Aceh Singkil. 34) UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan Kotamadya Dati II Cilegon. 35) UU Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Dumai. 36) UU Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Ibadah Haji. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1974 KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL.

TENTANG

KETENTUAN-

a. Disahkan pada tanggal 6 November 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039. c. Peraturan pelaksanaan:

 210    

1)

PP Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (LN No. 54 Tahun 1977).

2)

PP Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan Jaminan Sosial Bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.

3)

PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

4)

PP Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

5)

PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.

6)

PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

7)

PP Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.

8)

PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah.

9)

PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

10)

PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

11)

PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

12)

Keppres Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam.

13)

Keppres Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

14)

Keppres Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.

15)

Keppres Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

16)

Instruksi Prresiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara.

17)

Keppres Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

18)

Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

19)

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor-Timur.

20)

Keppres Nomor 83 Taun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

 211    

21)

Keppres Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

22)

Keppres Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

23)

Keppres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

24)

Keppres Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.

d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 7.

UNDANG-UNDANG PERJUDIAN.

NOMOR

7

TAHUN

1974

TENTANG

PENERTIBAN

a. Disahkan pada tanggal 6 Nopember 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. a. Disahkan pada tanggal 6 November 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. c. Peraturan pelaksanaan: 1)

Keppres Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. PP Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. Keppres Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G. 30 S/PKI Golongan C.

2) 3) 4)

PP Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri.

5)

PP Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

6)

PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS.

7)

UU Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

 212    

8)

UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

9)

Keppres Nomor 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-syarat serta Ketentuan Keanggotaan MPR/DPR/DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.

10)

Keppres Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri.

11)

PP Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 1974.

12)

PP Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975.

13)

PP Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri yang menjadi Pejabat Negara.

14)

PP Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan PNS.

15)

PP Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikaan Penghasilan Pegawi Negeri Golongan I.

16)

PP Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

17)

PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS.

18)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

19)

Keppres Nomor 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keppres Nomor 44 Tahun 1976, tentang Tatacara Penyelenggaraan Kampanye mengenai minggu tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977.

20)

Keppres Nomor 7 Tahun 19977 tentang Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok PNS menurut PP No. 12 Tahun 1967 ke dalam PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

21)

Keppres Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keppres RI No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

22)

Keppres Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya.

23)

Keppres Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.

24)

Keppres Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS tertentu di Bidang Pendidikan.

25)

Keppres Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

26)

Keppres Nomor 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama.  213  

 

27)

Keppres Nomor 20 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa.

28)

Keppres Nomor 22 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti.

29)

Keppres Nomor 23 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan dibidang Persandian.

30)

PP Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

31)

PP Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pokok Pensiun bekas PNS, Janda/Duda dan Anak Yatim Piatunya di Propinsi Irian Jaya.

32)

PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

33)

PP Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok bekas PNS dan Janda/Duda.

34)

PP Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI.

35)

PP Nomor 19 Tahun 1977 tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan, dan Hak Kepegawaian lainnya bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

36)

PP Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Jaksa Agung.

37)

PP Nomor 23 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya yang telah mencapai usia 80 (delapan puluh) Tahun.

38)

PP Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara RI.

39)

Keppres Nomor 32 Tahun 1978 tentang Perubahan pada Lampiran-lampiran E dan B XV Keppres Nomor 15 Tahun 1977.

40)

PP Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi menjadi PNS.

41)

PP Nomor 31 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai Lembaga Minyak dan Gas Bumi menjadi PNS.

42)

UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden RI.

43)

Keppres Nomor 25 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum.

44)

Keppres Nomor 26 Tahun 1979 tentang Perubahan Keppres RI No. 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keppres No. 15 Tahun 1977.

45)

Keppres Nomor 61 Tahun 1979 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

46)

Keppres Nomor 62 Tahun 1979 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Bekas Trikora dan Janda/Dudanya.

 214    

47)

PP Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Dudanya.

48)

PP Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Pegawai yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur menjadi PNS.

49)

PP Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

50)

PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pekerjaan PNS.

51)

PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS.

52)

PP Nomor 16 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Calon/PNS.

53)

PP Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan Kembali dan Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Pensiunan Perusahaan Negara tertentu serta Janda/Dudanya.

54)

PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.

55)

PP Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pemberian Gaji Bulan Keempat Belas dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

56)

PP Nomor 38 Tahun 1979 tentang Pemberian Pensiun Tambahan dalam Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

57)

Keppres Nomor 19 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada Perguruan Tinggi Swasta dan Sekolah Swasta Bersubsidi.

58)

Keppres Nomor 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Keppres Nomor 13 Tahun 1977 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya.

59)

Keppres Nomor 44 Tahun 1980 tentang Tunjangan Jabatan Hakim yang dipekerjakan untuk Tugas Peradilan (Justisial).

60)

Keppres Nomor 53 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi.

61)

Keppres Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

62)

Keppres Nomor 69 Tahun 1980 tentang Perubahan pada Lampiran, A, B, C, dan F Keppres Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1979.

63)

Keppres Nomor 71 Tahun 1980 tentang Pengalihan Jenis Kepegawaian PNS Daerah yang Memangku Jabatan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Dasar menjadi PNS Pusat.

64)

Keppres Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia.

65)

PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Beka Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.  215  

 

66)

PP Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembaangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, dan Balai Besar Pengembangan Logam dan Mesin menjadi PNS.

67)

PP Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

68)

PP Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

69)

PP Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun.

70)

PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

71)

PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.

72)

PP Nomor 37 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi RI menjadi PNS.

73)

PP Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

74)

PP Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wwakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya.

75)

PP Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiun Janda/Duda PNS.

76)

PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

77)

PP Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi PNS.

78)

UU Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1975.

79)

UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

80)

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih.

81)

Keppres Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pensiunan Bekas Ketua dan Bekas Anggota BP-KNIP serta Jandanya.

82)

Keppres Nomor 12 Tahun 1981 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional.  216  

 

83)

Keppres Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya.

84)

Keppres Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Dati I Timor Timur.

85)

Keppres Nomor 30 Tahun 1981 tentang Latihan Pra Jabatan.

86)

Keppres Nomor 35 Tahun 1981 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan DPR.

87)

Keppres Nomor 59 Tahun 1981 tentang Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.

88)

Keppres Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara.

89)

PP Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka PNS.

90)

PP Nomor 20 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma.

91)

PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.

92)

PP Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.

93)

PP Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Tenaga Kesenian dalam Lingkungan Departemen Penerangan menjadi PNS.

94)

Keppres Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Ketentuan Mengenai Masa Tenang.

95)

Keppres Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar.

96)

Keppres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi PNS yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran.

97)

Keppres Nomor 25 Tahun 1982 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api.

98)

Keppres Nomor 29 Tahun 1982 tentang Peubahan pada Lampiran A, B, dan E Keppres Nomor 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres Nomor 69 Tahun 1980.

99)

Keppres Nomor 30 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS tertentu dibidang Pendidikan.

100) Keppres Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi Pejuang Pembebasan Irian Barat dari Penjajahan Belanda.

 217    

101) PP Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian Pensiun atau Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan. 102) PP Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi. 103) PP Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri. 104) PP Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Tinggi Swasta. 105) PP Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan Pensiun bagi PNS Bekas Pegawai Perusahaan Negara Garam. 106) Kepprres Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur menjadi PNS. 107) Keppres Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas. 108) Keppres Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Pejabat dan Tenaga Honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Dati I Timor Timur menjadi PNS. 109) Keppres Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. 110) Keppres Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Balik Nama terhadap Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara yang dibeli berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1971. 111) Keppres Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas Gaji Pegawai Negeri Bulan Ketigabelas untuk Sumbangan Wajib Koperasi. 112) Keppres Nomor 35 Tahun 1983 tentang Eselon Jabatan Struktural Deputi Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen. 113) Keppres Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas Pensiun Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 dari Penerima Pensiun PNS Purnawirawan ABRI dan Bekas Pejabat Negara. 114) PP Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap Calon PNS yang Tewas atau Cacat akibat Kecelakaan karena Dinas. 115) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 116) PP Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI. 117) PP Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas dalam Tahun Anggaran 1983/1984 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

 218    

118) Keppres Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 45 Tahun 1977 tentang Tambahan Jabatan dalam Lampiran Keppres Nomor 15 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1979. 119) Keppres Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 120) Keppres Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga. 121) Keppres Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom. 122) Keppres Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Pejabat Baru Eselon I, II, III, dan IV untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. 123) Keppres Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap Ijazah Diploma IV di Bidang Kepegawaian. 124) Keppres Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan Pegawai, Pegawai Harian, Pegawai Bulanan, Tentara dan Polisi bekas Pemerintah Koloni Timor Portugis menjadi PNS. 125) PP Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pencabutan atas PP Nomor 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 126) PP Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun beserta Anggota Keluarganya. 127) Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural. 128) Keppres Nomor 14 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia. 129) Keppres Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum. 130) Keppres Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama. 131) Keppres Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa. 132) Keppres Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pendidikan. 133) Keppres Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi. 134) Keppres Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti. 135) Keppres Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang menjadi Tenaga Kesehatan. 136) Keppres Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan dibidang Persandian. 137) Keppres Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan  219    

Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 138) Keppres Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional. 139) Keppres Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api. 140) Keppres Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan Pengamanan dan Penyelamatan Pelayaran bagi PNS yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran. 141) Keppres Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural. 142) Keppres Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 7 Tahun 1977 kedalam PP Nomor 15 Tahun 1985. 143) Keppres Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya. 144) Keppres Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur. 145) Keppres Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri. 146) Keppres Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun. 147) Keppres Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia. 148) Keppres Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajakpajak Pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Pegawai BUMN dan Daerah. 149) PP Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. 150) PP Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia. 151) PP Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya. 152) PP Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS sserta Janda/Dudanya. 153) PP Nomor 20 Tahun 1985 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 1977 tentag Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 1985. 154) Keppres Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.  220    

155) Keppres Nomor 33 Tahun 1980 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajakpajak Pribadi bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI, dan Pegawai BUMN dan Daerah. 156) Keppres Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun PNS yang menjabat Jabatan Funsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian. 157) PP Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian Tunjangan Penghargaan/Santunan Janda/Duda bekas Pegawai Pemerintah Sementara Timor Timur/Pensiun bekas Pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Dati I Timor Timur. 158) Keppres Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan Jabatan Kesyahbandaran. 159) Keppres Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri. 160) Keppres Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat Permulaan dalam Jabatan Struktural pada Pemerintah Dati II di Propinsi Timor Timur. 161) Keppres Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 162) Keppres Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluhan Pertanian. 163) Keppres Nomor 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluhan Keluarga Berencana. 164) Keppres Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Widyaiswara. 165) PP Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya. 166) PP Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara. 167) Keppres Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan Konpensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan dibidang Persandian. 168) Keppres Nomor 12 Tahun 1990 tentang Uang Paket bagi Wakil Ketua MPR yang tidak Merangkap Pimpinan DPR. 169) Keppres Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPR dan Dewan Pertimbangan Agung. 170) Keppres Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung. 171) Keppres Nomor 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI. 172) Keppres Nomor 56 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia. 173) PP Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 1982.  221    

174) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. 175) Keppres Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan ABRI. 176) Keppres Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama. 177) Keppres Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti. 178) Keppres Nomor 60 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi PNS yang diangkat menjadi Penatar Tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 179) PP Nomor 19 Tahun 1991 tentang Perubahan PP Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 180) PP Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat PNS secara Langsung. 181) PP Nomor 36 Tahun 1991 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 20 Tahun 1985. 182) PP Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial ABRI. 183) PP Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya. 184) Keppres Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum. 185) Keppres Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional. 186) Keppres Nomor 13 Tahun 1992 tentang Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wilayah Terpencil. 187) Keppres Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. 188) Keppres Nomor 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pranata Nuklir dan Pengawas Radiasi. 189) Keppres Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 15 Tahun 1985 ke dalam PP No. 51 Tahun 1992. 190) Keppres Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JAbatan Pustakawan. 191) Keppres Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer. 192) PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Dati II.  222    

193) PP Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP No. 15 Tahun 1985. 194) PP Nomro 52 Tahun 1992 tentang PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 1985. 195) PP Nomor 54 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah dengan PP No. 9 Tahun 1985. 196) PP Nomor 56 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 1985 tentang Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia. 197) PP Nomor 80 Tahun 1992 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan PP No. 36 Tahun 1991. 198) Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS. 199) Keppres Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 51 Tahun 1992 ke dalam PP Nomor 15 Tahun 1993. 200) Keppres Nmor 31 Tahun 1993 tentang Tunjangan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 201) Keppres Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan ABRI. 202) Keppres Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1992. 203) PP Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 52 Tahun 1992. 204) PP Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan PP No. 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PP No. 54 Tahun 1992. 205) PP Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1992.  223    

206) PP Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/Dudanya. 207) PP Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan PP Nomor 18 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan PP Nomor 80 Tahun 1992. 208) Keppres Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap. 209) Keppres Nomor 39 Tahun 1994 tentang Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi, dan Penyuluhan Perindustrian. 210) Keppres Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS. 211) PP Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS. 212) PP Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 213) PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS. 214) PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. 215) PP Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. 216) PP Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim. 217) PP Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. 218) Keppres Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim. 219) Keppres Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 15 Tahun 1993 kedalam Gaji Pokok menurut PP No. 33 Tahun 1994. 220) Keppres Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera. 221) Keppres Nomor 19 Tahun 1995 tentang Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek. 222) Keppres Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan. 223) Keppres Nomor 28 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak. 224) Keppres Nomor 29 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan. 225) Keppresn Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. 226) Keppres Nomor 34 Tahun 1995 tentang Tunjangan Arsiparis. 227) Keppres Nomor 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Sandiman.

 224    

228) Keppres Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi. 229) Keppres Nomor 49 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pamong Belajar. 230) Keppres Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik menjadi PNS. 231) Keppres Nomor 60 Tahun 1995 tentang Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran dan Andikara Siaran. 232) Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah. 233) Keppres Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia. 234) PP Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya. 235) Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Tunjangan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan. 236) Keppres Nomor 69 Tahun 1996 tentang Tunjangan Perekayasaan. 237) Keppres Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan Khusus Pensiunan PNS beserta Janda/Dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di Propinsi Dati I Irian Jaya dan Timor Timur. 238) Keppres Nomor 99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaran Kampanye Pemilihan Umum. 239) Keppres Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Pendiidkan. 240) PP Nomor 6 Tahun 1996 tentang 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah empat kali diubah, Terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 1993. 241) PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota ABRI sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 1993. 242) PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki Jabatan Rangkap. 243) PP Nomor 30 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiunan Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. 244) Keppres Nomor 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkatan Nasional. 245) Keppres Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. 246) Keppres Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara.  225    

247) Keppres Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen. 248) PP Nomor 49 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 249) PP Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 1998. 250) Keppres Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah. 251) Keppres Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 252) Keppres Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera. 253) Keppres Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. 254) Keppres Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara. 255) Keppres Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. 256) Keppres Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. 257) PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS yang menjadi Anggota Partai Polotik. 258) PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 5 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik. 259) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. 260) Keppres Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan. 261) Keppres Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim. 262) Keppres Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan PNS, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya. 263) Keppres Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. 264) Keppres Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan. 265) Keppres Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 1997.  226    

266) Keppres Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 1999 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen. 267) Keppres Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti. 268) Keppres Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api. 269) Keppres Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian. 270) Keppres Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. 271) Keppres Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 30 Tahun 1999. 272) Keppres Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. 273) Keppres Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen. 274) Keppres Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera. 275) Keppres Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan. 276) Keppres Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keppres No. 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan. 277) Keppres Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. 278) Keppres Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. 279) PP Nomor 08 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. 280) PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 16 Tahun 1993. 281) PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 18 Tahun 1993.  227    

282) PP Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya. 283) PP Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya. 284) PP Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama seerta Janda/Dudanya. 285) PP Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara. 286) PP Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima TNI dan Pejabat lain yang Kedudukannya atau Pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara. 287) PP Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun Serta Janda/Dudanya. 288) PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 289) PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 290) PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS. 291) PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. 292) PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 293) PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 294) PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 295) PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 296) Keppres Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. 297) Keppres Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen. 298) Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 299) Keppres Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan dibidang Persandian. 300) Keppres Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen. 301) Keppres Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam PP Nomor 26 Tahun 2001. 302) Keppres Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum,  228    

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP Nomor 27 Tahun 2001. 303) Keppres Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota TNI menurut PP Nomor 7 Tahun 1997 kedalam PP Nomor 28 Tahun 2001. 304) Keppres Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara RI memnurut PP Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam PP Nomor 29 Tahun 2001. 305) Keppres Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim. 306) Keppres Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai RI dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RI. 307) Keppres Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api. 308) Keppres Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian, dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. 309) Keppres Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. 310) Keppres Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran. 311) Keppres Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penataan Kelembagaan, Kepegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya. 312) Keppres Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti. 313) PP Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada Bekas Propinsi Timor Timur. 314) PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural. 315) PP Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 6 Tahun 1997. 316) PP Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. 317) PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI. 318) PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara RI.  229    

319) PP Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya. 320) PP Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya. 321) PP Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara. 322) PP Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya. 323) Keppres Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. 324) Keppres Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden. 325) Keppres Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag. 326) Keppres Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian. 327) Keppres Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc. 328) Keppres Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua. 329) Keppres Nomor 70/M/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Sekretaris Wakil Presiden RI. 330) PP Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahunn 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural. 331) PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS. 332) PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 333) PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. 334) PP Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2002. 335) PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. 336) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI EKSTRADISI. a. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974.  230    

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) UU NOMOR 8 TAHUN 1971 TENTANG PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 16 Tahun 1990 tentang Uang Jasa Para Anggota dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina. 2) PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. 3) Keppres Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Peseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi. 4) Keppres Nomor 66 Tahun 1983 tentang Penyediaan Pelumas dan Penanganan Pelumas Bekas. 5) Keppres Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas serta Penanganan Pelumas Bekas. 6) Keppres Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina. 7) Keppres Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi. 8) Keppres Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusahaan Eksplorasi-Eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi. 9) Kepprs Nomor 75 Tahun 1994 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Esso Exploration and Production Natuna Inc. yang melakukan Pengeboran dan Pengelolaan Gas Bumi dalam rangka Kontrak Bagi Hasil di Kepulauan Natuna dan Laut Sekitarnya. 10) Keppres Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna. 11) Keppres Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna. 12) Keppres Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pembangunan dan Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta. 13) Keppres Nomor 69 Tahun 1998 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

 231    

14) Keppres Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 15) Keppres Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres No. 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 16) Keppres Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 17) Keppres Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 18) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak. 19) Keppres Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 20) Keppres Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina. 21) Keppres Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. 22) Keppres Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 3) Keppres Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 4) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN. a. Disahkan pada tanggal 26 Desember 1974. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur. 2) PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. 3) PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. 4) PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi. 5) PP Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah. 6) PP Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta.  232    

7) PP Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendaalian Pencemaran Air. 8) PP Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) ”Otorita Jatiluhur”. 9) PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa. 10) PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. 11) PP Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. 12) PP Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. 13) PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. 14) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 15) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 16) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. 17) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980. 18) Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981. 19) Keppres Nomor 54 Tahun 19980 tentang Kebijaksanaan mengenai Pencetakan Sawah. 20) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982. 21) Keppres Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. 22) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983. 23) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984. 24) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 25) Keppres Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat. 26) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. 27) Keppres Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan. 28) Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah.  233    

29) Keppres Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 30) Keppres Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keppres Nomor 74 Tahun 1998. 31) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi. 32) Keppres Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 33) Keppres Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bengawan Solo. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

 234