DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995-2004

LAW CENTER DPD RI 2014

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. a. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. d. Peraturan pelaksanaan:

1)

PP Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II.

2)

PP Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia.

3)

PP Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I.

4)

PP Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia.

5)

PP Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal.

6)

PP Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

7)

PP Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma.

8)

PP Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara.

9)

PP Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel.

10)

PP Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Pecetakan Balai Pustaka. 1

11)

PP Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan TataCara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

12)

PP Nomor 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri.

13)

PP Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

14)

PP Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

15)

PP Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya.

16)

PP Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

17)

PP Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga.

18)

PP Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya.

19)

PP Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam rangka Pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

20)

PP Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III.

21)

PP Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II.

22)

PP Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

23)

PP Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.

24)

PP Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang.

25)

PP Nomor 25 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri.

26)

PP Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia.

2

27)

PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia.

28)

PP Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja..

29)

PP Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani.

30)

PP Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

31)

PP Nomor 40 Tahun 1997 tentang Peruubahan atas PP Nomor 38 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

32)

PP Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya.

33)

PP Nomor 2 Tahun 1998 Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

34)

PP Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa.

35)

PP Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II.

36)

PP Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam.

37)

PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

38)

PP Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

39)

PP Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Garam.

40)

PP Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perun) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan (PErsero) PT Usaha Mina serta Penambahan Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PErusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina.

41)

PP Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara.

42)

PP Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Cipta Niaga.

3

43)

PP Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

44)

PP Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

45)

PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

46)

PP Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dharma Niaga.

47)

PP Nomor 30 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia.

48)

PP Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.

49)

PP Nomor 35 Tahun 199 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Persero (Perseroan) di Bidang Industri.

50)

PP Nomor 44 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Bali

51)

PP Nomor 47 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Kekayaan.

52)

PP Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan PErseroan (Persero) di Bidang Perbankan.

53)

PP Nomor 53 Tahun 1998 tentang Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Kewajiban Bank.

54)

PP Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia.

55)

PP Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) diBidang Perbankan.

56)

PP Nomor 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk.

57)

PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.

58)

PP Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

59)

PP Nomor 3 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia.

Penggabungan,

Peleburan,

dan

4

60)

PP Nomor 4 Tahun 199 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, PT. Bank Lppo Tbk. Dan PT. Bank Sembada Arta Nugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum.

61)

PP Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pad PT Indofood Tbk.

62)

PP Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat DikomPensasikan sebagai Setoran Saham.

63)

PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

64)

PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

65)

PP Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

66)

PP Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal PT Bank Lippo Tbk., PT BII Tbk., PT bank Umum KoPerasi Indonesia, PT Bank Universan Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Artha Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka program Rekapitalisasi Bank Umum.

67)

PP Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal BPD DI Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.

68)

PP Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PErseroan (Persero) PT. Istaka Karya.

69)

PP Nomor 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan.

70)

PP Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan koPerasi, usaha kecil, dan menengah.

71)

PP Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pakarya Industri.

72)

PP Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

73)

PP Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan Persero PT. Bank Mandiri dalam rangka program Rekapitalisasi Bank Umum. 5

74)

PP Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Prakarya Industri.

75)

PP Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III.

76)

PP Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia.

77)

PP Nomor 62 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertani.

78)

PP Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. industri Sandang II.

79)

PP Nomor 76 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I.

80)

PP Nomor 77 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines.

81)

PP Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Persero (Perseroan) PT. Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD) ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Hotel Indonesia Internasional.

82)

PP Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan(Persero) PT. Industri Sandang II.

83)

PP Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum KoPerasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

84)

PP Nomor 96 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseoan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara.

85)

PP Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.

86)

PP Nomor 01 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 1999 Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseoan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 6

Negara RI kepada Menteri Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. 87)

PP Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (PErsero) PT Garam.

88)

PP Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam.

89)

PP Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

90)

PP Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.

91)

PP Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konversi Energi Abadi (PT. KONEBA).

92)

PP Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan bentuk PT Perusahaan pilot proyek berdikari menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

93)

PP Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk.

94)

PP Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan.

95)

PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

96)

PP Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam rangka Program Rekapitalisas Bank Umum.

97)

PP Nomor 33 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

98)

PP Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I.

99)

PP Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

100) PP Nomor 41 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia.

7

101) PP Nomor 44 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia. 102) PP Nomor 48 Tahun 2000 tentang PP Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang saham pada PErusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. 103) PP Nomor 50 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV. 104) PP Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. 105) PP Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia. 106) PP Nomor 57 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV. 107) PP Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma. 108) PP Nomor 65 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia. 109) PP Nomor 66 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. 110) PP Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka Program Rekapitalisasi Baunk Umum. 111) PP Nomor 69 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kimia Farma. 112) PP Nomor 70 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

8

113) PP Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Batan Teknologi. 114) PP Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi. 115) PP Nomor 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya. 116) PP Nomor 88 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV. 117) PP Nomor 89 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang saham pada PErusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 48 Tahun 2000. 118) PP Nomor 93 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I. 119) PP Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja. 120) PP Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara. 121) PP Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indonesia Farma. 122) PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 123) PP Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma. 124) PP Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembubaran Perusahaan PErseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hotel Indonesia Natour.

9

125) PP Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara. 126) PP Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). 127) PP Nomor 46 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Ekspor Indonesia. 128) PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional 129) PP Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya. 130) PP Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II. 131) PP Nomor 61 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan listrik Negara. 132) PP Nomor 62 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV. 133) PP Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia. 134) PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan. 135) PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. 136) PP Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 137) PP Nomor 79 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Socfin Indonesia. 138) PP Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Wisma Nusantara Internasional.. 139) PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 140) PP Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia I.

10

141) PP Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia II. 142) PP Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I. 143) PP Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan. 144) PP Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia. 145) PP Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Gas Negara. 146) PP Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Merpati Nusantara Airlines. 147) PP Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk. 148) PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Neara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham di Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT PINDAD, PT DAHANA, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT Len Industri dan Pembubaran PErusahaan PErseroan (Persero) PT Bahana Prakarya Industri Strategis. 149) PP Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara. 150) KEPPRES Nomor 55 Tahun 1996 tentang Tim Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. 151) KEPPRES Nomor 72 Tahun 19998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. 152) KEPPRES Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. 153) KEPPRES Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara. 154) KEPPRES Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jenis dan Kriteria Perusahaan Perseroan tertentu yang dapat dikecualikan dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

11

155) KEPPRES Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN. 156) KEPPRES Nomor 126 Tahun 1999 tentang Tim Kebijakan Reformasi BUMN. 157) KEPPRES Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara. 158) KEPPRES Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. 159) UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. 160) KEPPRES Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim Konsultasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. 161) KEPPRES Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha milik Negara. 162) KEPPRES Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebiijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/1996. a. Disahkan pada tanggal 31 maret 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3588. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan PP Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994 ke Tahun Anggaran 1995/1996. 2) Tahun Anggaran 1995/1996. 3) KEPPRES Nomor 45 Tahun 1995 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1995/1996. d. Undang-undangf terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996. 2) UU Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI BENGKULU, DI PALU, DI KENDARI DAN DI KUPANG. 12

a.

Disahkan pada tanggal 27 April 1995;

b.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1995 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995. a. Disahkan pada tanggal 27 April 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593.

5.

c.

Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1994/1995 ke Tahun Anggaran 1995/1996.

d.

Undang-undang terkait: UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1985. 1. Disahkan pada tanggal 3 Juli 1995. 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3600. 3. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 1995 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 1995. 2) PP Nomor 74 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 10 Tahun 1995. 3) UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. 4) UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi. 5) UU Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TIngkat II Tanggamus. 6) UU Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Tarakan. c. UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

13

d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KENDARI. a. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

PERHITUNGAN

a. Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605. 2. Undang-undang terkait: UU Nomor 13 Tahun 1995 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/1994. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. a. Disahkan pada tanggal 10 NoPember 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan dibidang Pasar Modal. 2) PP Nomor 46 Tahun 1996 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Pasar Modal. 3) PP Nomor 46 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di Bursa Efek. 4) PP Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum. 5) PP Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. 6) PP Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD DI Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara, BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 7) PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, konsolidasi dan Akuisisi Bank. 8) PP Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. 9) PP Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI dalam Modal PT. Bank Lippo Tbk., PT. BII Tbk., PT. Bank Umum KoPerasi Indonesia, PT. Bank

14

Universal Tbk., PT. Bank Prima Express, PT. Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka program Rekapitalisasi Bank Umum. 10) PP Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barata, BPD sulawesi Utara, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur dalam rangka program Rekapitalisasi Bank Umum. 11) PP Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Persero PT Bank Negara IndonesiaTbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Persero PT Bank Mandiri. 12) PP Nomor 31 Tahun 2000 tentang Obligasi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian. 13) PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. c. UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL. a. Disahkan pada tanggal 26 Desember. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. 2) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat. 3) PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. 4) PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 5) PP Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan koPerasi, usaha kecil, dan menengah. 6) PP Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha. 7) KEPPRES Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan. 8) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. 9) KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

15

10) KEPPRES Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. KEPPRES Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan. 10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. a.

Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995.

b.


c.

Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 3. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 2) PP Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3) PP Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat. 4) PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. 5) PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 6) PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang kepabeanan; 7) KEPPRES Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. 8) KEPPRES Nomor 22 Tahun 1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru. 9) KEPPRES Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usdaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta. 10) KEPPRES Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas KEPPRES Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk diPergunakan dalam Usaha Pertaksian. 11) KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995.

16

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 2) PP Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.. 3) PP Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai. 4) PP Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Bidang Cukai 4. Undang-undang terkait: UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 2) PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 3) PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 4) PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan. 5) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 6) KEPPRES Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penempatan Sdr. Jose Alexandre Gusmao alias Kay Raya xanana gusmao alias Xanana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus. 7) KEPPRES Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pem,berian Amnesti dita Indah Sari. 8) KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 9) KEPPRES Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. 10) KEPPRES Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pemberian Perubahan menjalani masa Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara kepada para Narapidana yang namanya termaksud dalam Surat Menteri Kehakiman dan

17

Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.HN.02-01—3 Tanggal 11 Juli 2000 . 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1995 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1993/1994. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3615.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DILI. A. Disahkan pada tanggal 8 Januari 1996. B. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3619.

2.

UU NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997. a. Disahkan pada tanggal 22 Maret 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3624. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 ke Tahun Anggaran 1997/1998. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997. 2) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/1996. a. Disahkan pada tanggal 2 April 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3625. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 30 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. 18

a. Disahkan pada tanggal 9 April 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 2) PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG. a. Dishkan pada tanggal 11 April 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647. c. Peraturan pelaksanan: 1) PP Nomor 61 Tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di Laut Natuna. 2) PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencaemaran dan/atau Perusakan Laut. 3) PP Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan. 4) KEPPRES Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam. 5) PP Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. 6) KEPPRES Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. 7) KEPPRES Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional. 8) KEPPRES Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. 9) KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. 10) PP Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia. 11) PP Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Kepulauan yang ditetapkan.

19

12) PP Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN. a. Disahkan pada tanggal 4 November 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. 2) KEPPRES Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengewasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 3) KEPPRES Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan. 4) Instruksi Presidan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan masalah Pangan dan Gizi. 5) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor-Timur. 6) PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 7) KEPPRES Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik. 8) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 9) KEPPRES Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan. 10) KEPPRES Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. 11) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971). a. Disahkan pada tanggal 7 November 1996. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 2) UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998). d. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan narkotika Nasional.

20

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI. I. II.

Disahkan pada tanggal 16 Desember 1996. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663.



PERHITUNGAN

a. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3666. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS. a. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Kota Agung.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK. a. Disahkan pada tanggal 3 Januari 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 2) PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarta dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 3) KEPPRES Nomor 68 Tahun 1999 tentang Pemberian Amnesti Dita Indah Sari. 4) KEPPRES Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 5) KEPPRES Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. 6) PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

21

b. 4.

Undang-undang terkait: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT. a.

Disahkan pada tanggal 28 Pebruari 1997.

b.


c.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat. 2) KEPPRES Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. b. undang-undang terkait: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. a.

Disahkan pada tanggal 11 Maret 1997.

b.


c.

Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. 2) KEPPRES Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

6.

UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998. a. Disahkan pada tanggal 18 Maret 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3672. c. Peraturan terkait: 1) PP Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 ke Tahun Anggaran 1997/1998. 2) PP Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999. 3) KEPPRES Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1997/1998. 4) KEPPRES Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998. 5) KEPPRES Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/Badan Usaha milik Negara. b.

Undang-undang terkait: 22

1) UU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998. 2) UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE, 1988 (KENVENSI PERSERIKATAN BANGSABANGSA TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, 1988). a. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. 2) KEPPRES Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

8.

UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN.

NOMOR

8

TAHUN

1997

TENTANG

DOKUMEN

a. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan. 2) PP Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legislasi. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPON FREE ZONE (TRAKTAT KAWASAN BEBAS SENJATA NUKLIR DI ASIA TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 2 April 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3675.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN. a. Disahkan pada tanggal 10 April 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676. c. Peraturan pelaksanaan:

23

1) PP Nomor 33 Tahun 2007 tentang KeselamatanRadiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif; 2) PP Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertnaggungjawaban Kerugian Nuklir. 3) PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion. 4) PP Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 5) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 6) PP Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 7) PP Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif. 8) PP Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. 9) PP Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. 10) KEPPRES Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 11) KEPPRES Nomor 197 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional. 12) KEPPRES Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997. a. Disahkan pada tanggal 29 April 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 ke Tahun Anggaran 1997/1998. 2) UU Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 1987. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Kehakiman. d. Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta.

24

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 1989 TENTANG PATEN. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. e. Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 19 TAHUN 1992 TENTANG MEREK. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Departemen Kehakiman. d. Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. a. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 2) PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 3) KEPPRES Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan di Rampas untuk Negara. 4) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor-Timur.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG STATISTIK. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683.

25

c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. 2) KEPPRES Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. 3) KEPPRES Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG BADAN PENYELSAIAN SENGKETA PAJAK. a. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembebastugasan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak serta Hak-haknya. 2) KEPPRES Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; 3) KEPPRES Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. d. Dinyatakan tidak berlaku lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. 2) PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. 3) PP Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4) PP Nomor 45 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. 5) PP Nomor 64 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. 6) PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 7) PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 8) PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. 9) PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

26

10) KEPPRES Nomor 179 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan PP Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 11) KEPPRES Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 12) KEPPRES Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 13) KEPPRES Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 14) KEPPRES Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. (Diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.) 15) KEPPRES Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. a. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3681. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2) PP Nomor 4 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 3) PP Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 4) PP Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 5) PP Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 6) PP Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. d. Telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang terkait: UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa.

27

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. a. Disahkan pada tanggal 23 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak. 2) PP Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Alam. 3) PP Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak. 4) PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum. 5) PP Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 7) PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 8) PP Nomor 13 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pada PT. Indofood Tbk. 9) PP Nomor 16 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman di Bidang Pengadilan Niaga. 10) PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 11) PP Nomor 56 Tahun 1999 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 12) PP Nomor 72 Tahun 1999 tentang Penangguhan mulai berlakunya PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 13) PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu. 14) PP Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 15) PP Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

28

16) Instruksu Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 17) KEPPRES Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. 18) PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum. 19) PP Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. 20) PP Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. 21) PP Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). 22) PP Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 23) PP Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 24) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 25) PP Nomor 134 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 26) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. 27) PP Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. 28) PP Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. 29) PP Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makana. 30) PP Nomor 18 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik. 31) PP Nomor 42 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. 32) PP Nomor 43 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 33) PP Nomor 44 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

29

34) PP Nomor 48 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 134 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 35) PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 36) PP Nomor 45 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Standarisasi Nasional. 37) PP Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri. 38) PP Nomor 78 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 39) PP Nomor 79 Tahu 2001 tentang Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pada PT Socfin Indonesia. 40) PP Nomor 80 Tahun 2001 tentang Penjualan Saham Negara Republik Indonesia pada PT. Wisma Nusantara International. 41) PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan. 42) KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pegawasan Pengusahaan Pasir Laut. 43) PP Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Sensor Film di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 44) PP Nomor 10 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kantor Menteri Negara Lungkungan Hidup di Bidang Pengendalian dalam lingkungan. 45) PP Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk. 46) PP Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara. 47) PP Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri. 48) PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. a. Disahkan pada tanggal 29 Mei 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688. c. Peraturan pelaksanaan:

30

1) PP Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2) PP Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 3) PP Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat. 4) PP Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan. 5) UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan mulai berlakunya UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-undang. 6) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 7) PP Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat. 8) PP Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan. 9) PP Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan besarnya nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 10) PP Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA. a. Disahkan pada tanggal 1 September 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. 2) KEPPRES Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. a. Disahkan pada tanggal 19 September 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699. c. Peraturan pelaksanaan:

31

1) PP Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 2) PP Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusaha Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. 3) PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 4) PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 5) PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun. 6) PP Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. 7) PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 8) PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 9) PP Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 10) PP Nomor 94 Tahun 1999 tentang sahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. 11) PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. 12) PP Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion. 13) PP Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 14) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 15) PP Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. 16) PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. 17) PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; 18) PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 19) PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. 20) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 21) KEPPRES Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lauser. 22) KEPPRES Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah. 23) Kepprse Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

32

24) KEPPRES Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 74 Tahun 1998. 25) KEPPRES Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 26) KEPPRES Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai. 27) KEPPRES Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaam Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. 28) KEPPRES Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. 29) KEPPRES Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas KEPPRES Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. 30) KEPPRES Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. 31) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan masalah Pertambangan Tanpa Izin. 32) KEPPRES Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 33) KEPPRES Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. 34) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen Bidang Kehutanan. 35) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Longsing) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting. 36) KEPPRES Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Koordinasi

Nasional

37) KEPPRES Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. 38) KEPPRES Nomor 87 Tahun 2001 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. 39) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. 40) KEPPRES Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan.

33

41) KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pegawasan Pengusahaan Pasir Laut. 42) PP Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. 43) PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 44) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 2) UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENYIARAN. a. Diashkan pada tanggal 29 September 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. 2) PP Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia. 3) PP Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). d.

25.

Dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN. a. Disahkan pada tanggal 3 OKtober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 2) PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 3) KEPPRES Nomor 31 Tahun 1998 tentang Kemudahan bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara. d. UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang.

34

e. Diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703.

27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI. a. Disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3704.

28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1997 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 2) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3) KEPPRES Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi IndePenden Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. 4) KEPPRES Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 5) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Komprehensif dalam rangka Penyelesaian masalah Aceh. 6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Komprehensif dalam rangka Penyelesaian masalah Aceh. 7) PP Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur. 8) PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural. c. Dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

35

29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TARAKAN. a. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711.

30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1997 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1995/1996. a. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3712.

31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER. a. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi IndePenden Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh.

32.

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. a. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1997. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. 2) PP Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. 3) KEPPRES Nomor 12 Than 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. 4) KEPPRES Nomor 115 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 192 Tahun 1998. 5) KEPPRES Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. 6) KEPPRES Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998

36

1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UU NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAT ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANGUNDANG. a. Disahkan pada tanggal 16 Pebruari 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3739. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan menjadi Undang-undang. 2) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk KePentingan Umum. 2) KEPPRES Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998. a. Disahkan pada tanggal 13 Maret 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3749. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999. 2) PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural UU Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999. a. Disahkan pada tanggal 13 Maret 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3750. c. Peraturan pelaksanaan:

37

1) PP Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pemindahan Sisa Kredit Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 ke Tahun Anggaran 1998/1999. 2) KEPPRES Nomor 140 Tahun 1998 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Than Anggaran 1998/1999. 3) KEPPRES Nomor 141 Tahun 1998 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999. 2) UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1998. 3) UU Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PP PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU TENTANG KEPAILITAN MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 9 September 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor. 2) PP Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk KePentingan Umum. 3) KEPPRES Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION AGAINTS TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TEIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA). a. Disahkan pada tanggal 28 September 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICALWEAPONS AND THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGEMBANGAN, PRODUKSI, 38

PENIMBUNAN, DAN PENGGUNAAN SENJATA KIMIA SERTA TENTANG PEMUSNAHANNYA).

7.

a. Disahkan pada tanggal 30 September 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UU 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999. a. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3787. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1998.

8.


PERHITUNGAN

a. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3788. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. a. Disahkan paada tanggal 26 Oktober 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. a. Disahkan pada tanggal 10 November 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 2) PP Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri.

39

3) PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. 4) PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 5) PP Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. 6) PP Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 73 Tahun 1998, PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi hasil. 7) PP Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal PT. Bank Lippo Tbk., PT BII Tbk., PT Bank Umum KoPerasi Indonesia Tbk., PT Bank Universal Tbk., PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media, dan PT Bank Patriot dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 8) PP Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal BPD DI Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Barat, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku, BPD Nusa Tenggara Barat, dan BPD Nusa Tenggara Timur dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 9) PP Nomor 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Perbankan. 10) PP Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Persero PT Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 11) PP Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani. 12) PP Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perseroan Terbatas Bank Umum KoPerasi Indonesia (PT. BUKOPIN). 13) PP Nomor 95 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 14) PP Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 15) PP Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Pebankan Nasional. 16) PP Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 17) PP Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.

40

18) PP Nomor 68 Tahun 2000 tentang tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum . 19) PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 20) PP Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PErseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara. 21) PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyhatan Perbankan Nasional. 22) PP Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 23) KEPPRES Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan Syarat Kemitraan. 24) KEPPRES Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 25) KEPPRES Nomor 89 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan. 26) KEPPRES Nomor 90 Tahun 1998 tentang Komite Penilaian IndePenden. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Pasal 40 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian; e. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara; 2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UU NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN. a. Disahkan pada tanggal 10 NoPember 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3791. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang.

41

d. Telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. 12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANDAILING NATAL. a. Disahkan pada tanggal 23 November 1998. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara. 2) KEPPRES Nomor 109 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan. 3) KEPPRES Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro Langun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. d. Disahkan pada tanggal 30 November 1998. e. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIK OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE INI CRIMINAL MATTERS). I. II.

2.

Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3807. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI POLITIK. a. Disahkan pada tanggal 1 Februari 1999.

42

b. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3809 c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 2) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. 3) KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 4) KEPPRES Nomor 144 Tahun 2000 tentangPerubahan atas KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 5) KEPPRES Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 2) UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM. a. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 1999. b. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3810. 1) PP Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 2) PP Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 3) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. 4) KEPPRES Nomor 53 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 sebagai Hari Libur Nasional. 5) KEPPRES Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Propinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 6) KEPPRES Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional.

43

7) KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 8) KEPPRES Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. 9) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 10) KEPPRES Nomor 144 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 11) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 12) KEPPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.. 13) KEPPRES Nomor 116 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum. c. undang-undang terkait: 1) UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 2) UU Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. 3) UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. 4) UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. 5) UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. 6) UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. 7) UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. 8) UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. 9) UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 10) UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 11) UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 12) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 13) UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah.

44

14) UU Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan. 15) UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. 16) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara. 17) UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 18) UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 19) UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi sulawesi Selatan. 20) UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat. 21) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Proviinsi Nusa Tenggara Barat. 22) UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 1 Februari 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 2) PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4) PP Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6) KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. 7) KEPPRES Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretarian Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

45

8) KEPPRES Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Propinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 9) KEPPRES Nomor 92 Tahun 1999 tentang Pengesahan Penetapan Keseluruhan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II secara Nasional. 10) KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 11) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 12) KEPPRES Nomor 144 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 13) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 14) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. 2) UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang. 3) UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. 4) UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotemadya Daerah Tingkat II Metro. 5) UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. 6) UU Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. 7) UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotemadya Daerah Tingkat II Cilegon. 8) UU Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dumai. 9) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

46

10) UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 11) UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 12) UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 13) UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten. Bireuen dan Kabupaten Simeulue 14) UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 15) UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 16) UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 17) UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. 18) UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. 19) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 20) UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. 21) UU Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 22) UU Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 23) UU Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 24) UU Nomor 08 Tahun 2000 tentang UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. 25) UU Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 26) UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 27) UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

47

28) UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. 29) UU Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. 30) UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 31) UU Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. 32) UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. 33) UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 34) UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo. 35) UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. 36) UU Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. 37) UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. 38) UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. 39) UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. 40) UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. 41) UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. 42) UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. 43) UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. 44) UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 45) UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 46) UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 47) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 48) UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah. 49) UU Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan. 50) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara.

48

51) UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 52) UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 53) UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi sulawesi Selatan. 54) UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat . 55) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Proviinsi Nusa Tenggara Barat. 56) UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. a. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi. 2) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. 4) KEPPRES Nomor 75 Tahun 1999 tentang tentang Komisi Pengawas Persaiingan Usaha. 5) Kepprs Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 6) KEPPRES Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras. 7) KEPPRES Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidan/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau besar dengan syarat Kemitraan. 8) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyisaran.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN UU NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG REFERENDUM. 49

a. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 199/2000. a. Disahkan pada tanggal 29 Maret 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 32 Tahun 1999 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1999/2000. 2) KEPPRES Nomor 33 Tahun 1999 tentang rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/200. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. e. Telah diubah dengan UU Nomor 03 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 2) PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman. 3) PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 4) PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 5) PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 6) KEPPRES Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 7) KEPPRES Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 8) KEPPRES Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta

50

Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makasar. 9) KEPPRES Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidan/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau besar dengan syarat Kemitraan. 10) KEPPRES Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANJARBARU. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKAYANG. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, KEjaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TERNATE. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

51

2) UU Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WAY KANAN, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TIMUR, DAN KOTAMADYA TINGKAT II METRO. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CILEGON. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DUMAI. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1999.

52

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. a. Disahkan pada tanggal 3 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 96 Tahun 1999 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2000. 2) KEPPRES Nomor 97 Tahun 2000 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2001. 3) KEPPRES Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat. 4) KEPPRES Nomor 99 Tahun 2001 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2002.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 2) PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 3) PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. 4) PP Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi. 5) PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; 6) PP Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 7) KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 105 CONCERNING THE ABOLIITION OF FORECED LABOUR (KONVENSI ILO MENGENAI PENGHAPUSAN KERJA PAKSA). a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834.

53

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLHKAN BEKERJA). a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 111 CONCERNING DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION (KONVENSI ILO MENGENAI DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN). a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. c. Peraturan pelaksanaan:

1)

PP Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Penataan beberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Tingka I Maluku.

2)

PP Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

3)

PP Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

4)

PP Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dalam wilayah Propinsi Daerah Tingka I Jawa Tengah.

5)

PP Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu.

54

6)

PP Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 (empat belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat III Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis dan Majalengka dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

7)

PP Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, lumajang dan Kediri dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

8)

PP Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

9)

PP Nomor 70 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah Kta Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di wilayah daerah Kabupaten Simalungun.

10)

PP Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota Daerah Kabupaten Donggala dari wilayah Daerah Kota Palu ke wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa Daerah Kabupaten Donggala.

11)

PP Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.

12)

PP Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makasar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

13)

PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

14)

PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

15)

PP Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari kota Jayapura ke Wilayah Sentani di Kabupaten Jayapura.

16)

PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

17)

PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

18)

PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

19)

PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

20)

PP Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

21)

PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 1993.

22)

PP Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat. 55

23)

PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

24)

PP Nomor 96 Than 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

25)

PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

26)

PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

27)

PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

28)

PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

29)

PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil.

30)

PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

31)

PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

32)

PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

33)

PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan.

34)

PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

35)

PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

36)

PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

37)

PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

38)

PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

39)

PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

40)

PP Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

41)

PP Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa.

42)

PP Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

43)

PP Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

44)

PP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. 56

45)

PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keselamatan Penerbangan.

46)

PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Penscemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.

47)

PP Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

48)

PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

49)

PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

50)

PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

51)

PP Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

52)

PP Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

53)

PP Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

54)

PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

55)

PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

56)

PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang KePelabuhan.

57)

PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaudaraan.

58)

PP Nomor 74 Tahun Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

59)

PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksnaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

60)

PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

61)

PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.

62)

PP Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.

63)

PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

64)

PP Nomor 84 Tahun 2001 Perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

65)

PP Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara.

66)

PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil.

67)

PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

68)

PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 1000 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 57

69)

PP Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

70)

PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

71)

PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang dana Reboisasi.

72)

PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

73)

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999 Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.

74)

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

75)

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur.

76)

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Program Aksi KePendudukan di Indonesia.

77)

KEPPRES Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

78)

KEPPRES Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Tingkat I (Propinsi), dan DPRD Tingkat II (Kabupaten/Kota) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

79)

KEPPRES Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

80)

KEPPRES Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

81)

KEPPRES Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

82)

KEPPRES Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor – Puncak – Cianjur.

83)

KEPPRES Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas KEPPRES Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal

84)

KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara.

85)

KEPPRES Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 13 Tahun1998.

tentang

Gerakan

Nasional

58

86)

KEPPRES Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 116 Tahun 1998.

87)

KEPPRES Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan social Nasional.

88)

KEPPRES Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional.

89)

Kppres Nomor 154 Tahun 1999 tentang Perubahan KEPPRES Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

90)

KEPPRES Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia.

91)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Maslah Pertambangan Tanpa Izin.

92)

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan pada Penyediaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak.

93)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

94)

KEPPRES Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Adminsitrasi KePendudukan dan Mobilitas Penduduk.

95)

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian dampak Lingkungan.

96)

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian.

97)

KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah.

98)

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berncana Nasional.

99)

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya.

100) KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 101) KEPPRES Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya KoPerasi dan Pengusaha Kecil Menengah. 102) KEPPRES Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 103) KEPPRES Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. 104) KEPPRES Nomor 63 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

59

105) KEPPRES Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. 106) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan. 107) KEPPRES Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 108) KEPPRES Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional. 109) KEPPRES Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia Nasional Pengengkatan dan Pemanfaatan Benda berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam. 110) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 111) KEPPRES Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penembahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Bengawan Solo. 112) KEPPRES Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, KEjaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha. 113) KEPPRES Nomor 144 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan Perolehan Kursi Hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi DI Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. 114) KEPPRES Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu. 115) KEPPRES Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 84 Tahun 2000. 116) KEPPRES Nomor 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 117) KEPPRES Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Kerja Pusat Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 118) KEPPRES Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan KePegawaian Daerah. 119) KEPPRES Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator. 120) KEPPRES Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. 121) KEPPRES Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Muda.

60

122) KEPPRES Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. 123) KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 124) KEPPRES Nomor 170 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Koordinator. 125) KEPPRES Nomor 171 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara. 126) KEPPRES Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. 127) KEPPRES Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 128) KEPPRES Nomor 174 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator. 129) KEPPRES Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara. 130) KEPPRES Nomor 176 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Muda. 131) KEPPRES Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. 132) KEPPRES Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. 133) KEPPRES Nomor 181 Tahun 200 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. 134) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. 135) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Komprehensif dalam rangka Penyelesaian masalah Aceh. 136) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Komprehensif dalam rangka Penyelesaian masalah Aceh. 137) KEPPRES Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. 138) KEPPRES Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

61

139) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 140) KEPPRES Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan. 141) KEPPRES Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional. 142) KEPPRES Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 173 Tahun 2000. 143) KEPPRES Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. 144) KEPPRES Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik. 145) KEPPRES Nomor 35 Tahun 2001 tentang KEPPRES Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 170 Tahun 2000. 146) KEPPRES Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 174 Tahun 2000 Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara Koordinator. 147) KEPPRES Nomor 37 Tahun 2001 tentang KEPPRES Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 172 Tahun 2000. 148) KEPPRES Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. 149) KEPPRES Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah. 150) KEPPRES Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah. 151) KEPPRES Nomor 42 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 16 Tahun 2001. 152) KEPPRES Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 17 Tahun 2001.

62

153) KEPPRES Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. 154) KEPPRES Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. 155) KEPPRES Nomor 57 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara. 156) KEPPRES Nomor 58 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 38 Tahun 2001. 157) KEPPRES Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 43 Tahun 2001. 158) KEPPRES Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 42 Tahun 2001. 159) KEPPRES Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia 160) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 161) KEPPRES Nomor 82 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES Nomor 58 Tahun 2001. 162) KEPPRES Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan. 163) KEPPRES Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Tata Kerja Menteri Negara Koordinator. 164) KEPPRES Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Tata Kerja Menteri Negara. 165) KEPPRES Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Tata Kerja Departemen. 166) KEPPRES Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 167) KEPPRES Nomor 107 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator. 168) KEPPRES Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara. 169) KEPPRES Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.

63

170) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. 171) KEPPRES Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 172) KEPPRES Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 173) KEPPRES Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar dengan syarat Kemitraan. 174) KEPPRES Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. 175) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan langkah Komprehensif dalam rangka Percepatan Penyesuaian masalah Aceh. 176) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 177) KEPPRES Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara. 178) KEPPRES Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara. 179) KEPPRES Nomor 5 Tgahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen. 180) KEPPRES Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 181) KEPPRES Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru. 182) KEPPRES Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Air Laut. 183) KEPPRES Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 8 Tahun 2002. 184) KEPPRES Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 185) KEPPRES Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2) UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

64

3) UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 4) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 5) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok KePegawaian. 6) UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 7) UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 8) UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 9) UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 10) UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. 11) UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 12) UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 13) UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 14) UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. 15) UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. 16) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 17) UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. 18) UU Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. 19) UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. 20) UUNomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. 21) UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. 22) UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. 23) UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. 24) UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. 25) UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.

65

26) UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. 27) UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. 28) UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 29) UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 30) UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 31) UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi DI Aceh sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam. 32) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. 33) UU Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 34) UU Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 35) UU Nomor 08 Tahun 2000 tentang UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. 36) UU Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 37) UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 38) UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 39) UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. 40) UU Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. 41) UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 42) UU Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. 43) UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. 44) UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 45) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

66

46) UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undangundang. 47) UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. 48) UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo. 49) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam. 50) UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah. 51) UU Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyu asin di Propinsi Sumatera Selatan. 52) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara. 53) UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 54) UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 55) UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan. 56) UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat. 57) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 58) UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. 59) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Bank Umum dalam rangka Pembiayaan Kredit Usaha Tani.

67

2) PP Nomor 97 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 3) PP Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 4) PP Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 5) PP Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. 6) PP Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 7) PP Nomor 47 Tahun 2001 tentang Perubahan keempat atas PP Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional. 8) PP Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pencabutan PP Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah dari atau ke dalam Wilayah Republik Indonesia. 9) KEPPRES Nomor 89 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan. 10) KEPPRES Nomor 90 Tahun 1999 tentang Komite Penilaian IndePenden. 11) KEPPRES Nomor 176 Tahun 1999 tentang Penerbitan Surat Tugas Utang Pemerintah dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program. 12) KEPPRES Nomor 137 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No.56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 2) UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1999 TENTANG LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR. a. Diashkan pada tanggal 17 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 137 Tahun 2002 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999.

68

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2) PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 3) PP Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4) PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. 5) PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 1. 6) PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 7) PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 8) PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 9) PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 10) PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 11) PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 12) PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 13) PP Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. 14) PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 15) PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 16) PP Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 17) PP Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 18) PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 19) PP Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

69

20) PP Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. 21) PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 22) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan dan Pengawasan atas Pemerintahan Daerah. 23) PP Nomor 39 Tahun 2001 tentang Dekonsentrasi. 24) PP Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan . 25) PP Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta. 26) PP Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 27) PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 28) PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 29) PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang KePelabuhan. 30) PP Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaudaraan. 31) PP Nomor 74 Tahun Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. 32) PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksnaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. 33) PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. 34) PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. 35) PP Nomor 84 Tahun 2001 Perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 36) PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil. 37) PP Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 38) PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang dana Reboisasi. 39) KEPPRES Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 40) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Masalah Pertambangan Tanpa Izin. 41) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

70

42) KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 43) KEPPRES Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawi Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya. 44) KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 45) KEPPRES Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 46) KEPPRES Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik. 47) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen bidang Kehutanan. 48) KEPPRES Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 49) KEPPRES Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 84 Tahun 2000. 50) KEPPRES Nomor 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 51) KEPPRES Nomor 157 Tahun 2000 tentang Tim Kerja Pusat Implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 52) KEPPRES Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. 53) KEPPRES Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Non Departemen. 54) KEPPRES Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. 55) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna. 56) KEPPRES Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

Koordinasi

Nasional

57) KEPPRES Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. 58) KEPPRES Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional.

71

59) KEPPRES Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik 60) KEPPRES Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah. 61) KEPPRES Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah. 62) KEPPRES Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan. 63) KEPPRES Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. 64) KEPPRES Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia. 65) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 66) KEPPRES Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 67) KEPPRES Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. 68) KEPPRES Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. 69) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan langkah Komprehensif dalam rangka Percepatan Penyesuaian masalah Aceh. 70) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 71) KEPPRES Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. 72) KEPPRES Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 73) KEPPRES Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibokota Negara Republik Indonesia Jakarta. 2) UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi DI Aceh. 3) UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

72

4) UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 5) UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukuan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 6) UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeuleu. 7) UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 8) UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. 9) UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 10) UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. 11) UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. 12) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 13) UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak. 14) UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. 15) UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 16) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 17) UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001. 18) UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undangundang. 19) UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan atas PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. 20) UU Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Gorontalo. 21) UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. 22) UUNomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. 23) UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. 24) UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. 25) UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. 26) UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.

73

27) UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. 28) UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. 29) UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. 30) UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 31) UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 32) UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 33) UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi DI Aceh sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam. 34) UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002. 35) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. 36) UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001. 37) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam. 38) UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah. 39) UU Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyu asin di Propinsi Sumatera Selatan. 40) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara. 41) UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 42) UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 43) UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan. 44) UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat. 45) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 46) UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. 47) UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002.

74

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN UU NOMOR 11/PNPS/TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850. c. Dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. 2) PP Nomor 66 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. 3) PP Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa. 4) PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. 5) PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 6) PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 7) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8) PP Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

75

9) Instruksi Persiden Nomor 9 Yahun 1999 tentang Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 10) KEPPRES Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 11) KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 12) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 13) KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. 14) KEPPRES Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jnejang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 30 Tahun 1999. 15) KEPPRES Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 16) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 127 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. 2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok KePegawaian. 3) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Dinyatakan tidak beralku lagi oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 (KONVENSI INTERANSIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965). a. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan UU Nomor

76

29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. I. 24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ABITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. a. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 4) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. c. Telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. e. Mencabut UU NOmor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Membatalkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 1998. a. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1999.

77

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3876. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999. 27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1999 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998. a. Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877.

28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA. a. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta. 2) KEPPRES Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 2) PP Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama. 3) PP Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim. 4) KEPPRES Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim 5) KEPPRES Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen. 6) KEPPRES Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera.

78

7) KEPPRES Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan agama Sarolangun, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengdilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba. 8) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 9) KEPPRES Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim. 10) KEPPRES Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti. 11) KEPPRES Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro Langun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agama Lewoleba. 12) KEPPRES Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang. 13) KEPPRES Nomor 62 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Balambangan Umpu, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Agama Sangata, Buol, Bungku, Banggai dan Tilamuta. 14) KEPPRES Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. 2) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. a. Disahkan pada tanggal 8 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. 2) PP Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Radio Republik Indonesia. 3) PP Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 4) PP Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penggunaan SPektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 5) PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional.

79

6) KEPPRES Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan tertentu bagi Penenam Modal. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 14 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Urusan kePentingan Republik Indonesia di Dili, Timor Timur. 2) KEPPRES Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Nations Transtional Administration in East Timor (UNTAET). 3) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 123 Tahun 1999. 4) KEPPRES Nomor 160 Tahun 2000 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. 5) KEPPRES Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia. 6) KEPPRES Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 7) KEPPRES Nomor 118 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya dan di Sufa, Fiji, dan Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, China. 8) KEPPRES Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. 9) KEPPRES Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae. c. Undang-undang terkait:

32.

1)

UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

2)

UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. a. Disahkan pada tanggal 23 September 1999.

80

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885. c. Peraturan pelaksanaan: KEPPRES Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. 33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. a. Disahkan pada tanggal 23 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. 2) PP Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; 3) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, KePercayaan, dan Adat Istiadat Cina. 4) KEPPRES Nomor 69 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5) KEPPRES Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 6) KEPPRES Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 7) KEPPRES Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional. Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 3) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. 1) Disahkan pada tanggal 23 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

81

35.

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. a. Disahkan pada tanggal 30 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 2) PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 3) PP Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. 4) PP Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. 5) PP Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 6) PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata hokum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawsan Hutan. 7) PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 8) PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. 9) PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 10) PP Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 11) PP Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 12) PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. 13) KEPPRES Nomor 20 Tahun 2000 tentang Komite antar Departemen Bidang Kehutanan. 14) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (Illegal Logsing) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. e. Diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. f. Putusan Mahkamah Konstitusi:

82

1) Nomor 34/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 4 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”; 2) Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 a) Kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 b) Pasal 4 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Pasal 5 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”; d) Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3); 3) Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 1 angka 3. 36.

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. a. Disahkan pada tanggal 30 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tatacara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 2) PP Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 3) KEPPRES Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

43.

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. a. Disahkan pada tanggal 30 September 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 1993.

83

2) PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993. 3) PP Nomor 72 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Mantan Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah Agung serta Janda/Dudanya. 4) PP Nomor 73 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya. 5) PP Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara. 6) PP Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Pejabat lain yang kedudukannya atau Pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara. 7) PP Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya. 8) PP Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 9) PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 10) PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 11) PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 12) PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 13) PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri sipil. 14) PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 15) PP Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri pada bekas Propinsi Timor Timur. 16) PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural. 17) PP Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 6 Tahun 1997. 18) PP Nomor 27 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

84

19) PP Nomor 28 Tahn 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia 20) PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 21) PP Nomor 30 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. 22) PP Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tat Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Janda/Dudanya. 23) PP Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara. 24) PP Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural. 25) PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil. 26) PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 27) PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 1000 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. 28) PP Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2002.PP Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Penerima Pensiun serta Janda/Dudanya. 29) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 30) PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; 31) PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 32) KEPPRES Nomor 169 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. 33) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. 34) KEPPRES Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, Instruktur Latihan Kerja, Penera, Jagawana, dan Teknisi Kehutanan. 35) KEPPRES Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim.

85

36) KEPPRES Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya. 37) KEPPRES Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. 38) KEPPRES Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan. 39) KEPPRES Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan Tenaga KePendidikan sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 9 Tahun 1997. 40) KEPPRES Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen. 41) KEPPRES Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti. 42) KEPPRES Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Pengamat Gunung Api. 43) KEPPRES Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan Jabatan Penyuluh Pertanian. 44) KEPPRES Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. 45) KEPPRES Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 30 Tahun 1999. 46) KEPPRES Nomor 120 Tahun 2000 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut PP Nomor 33 Tahun 1994 tentang Peraturan Gaji Hakim ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan gaji hakim Peradilan umum, Peradilan tata usaha negara dan Peradilan agama. 47) KEPPRES Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatn Fungsional Agen. 48) KEPPRES Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panintera. 49) KEPPRES Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan. 50) KEPPRES Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pustakawan. 51) KEPPRES Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. 52) KEPPRES Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan KePegawaian Daerah. 53) KEPPRES Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. 54) KEPPRES Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.

86

55) KEPPRES Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 56) KEPPRES Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tunjangan KomPensasi Kerja bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan di Bidang Persandian. 57) KEPPRES Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen. 58) KEPPRES Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam PP Nomor 6 Tahun 2001. 59) KEPPRES Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuain Gaji Pokok Hakim menurut PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tat Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke dalam Gaji Pokok hakim menurut PP Nomor 27 Tahun 2001. 60) KEPPRES Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota TNI menurut PP Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam PP Nomor 28 Tahun 2001. 61) KEPPRES Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut PP Nomor 7 Tahun 1997 kedalam PP Nomor 29 Tahun 2001. 62) KEPPRES Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim. 63) KEPPRES Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Iindonesia. 64) KEPPRES Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api. 65) KEPPRES Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 162 Tahun 1999 tentang Pembentukan tim Penilai akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I. 66) KEPPRES Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama. 67) KEPPRES Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran. 68) KEPPRES Nomor 115 Tahun 2001 tentang Penataan Kelembagaan, KePegawaian, Kekayaan Negara dan Peralatan Keuangan serta Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kentor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/ diubah statusnya. 69) KEPPRES Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti. 70) KEPPRES Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor. 71) KEPPRES Nomor 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden.

87

c. Undang-undang terkait: UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 44.

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH. 4) Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. 5) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893. 6) Peraturan pelaksanaan: PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang. 2) UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam.

45.

UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, Kejaksaan Negeri Sukadana, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Kejaksaan Negeri Masamba, Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, dan Kejaksaan Negeri Timika. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. c. Telah diubah dengan UU Nomor 05 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

46.

UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895. c. Peraturan pelaksanaan:

88

1) KEPPRES Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. 2) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 3) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. c. Telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 47.

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara. 2) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 3) KEPPRES Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sambas, Kejaksaan Negeri Nunukan, Kejaksaan Negeri Bontang, Kejaksaan Negeri Tilamuta, dan Kejaksaan Negeri Una Aha. 4) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. c. Telah diubah dengan UU Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

48.

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897. c. Peraturan pelaksanaan:

89

1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 08 Tahun 2000 tentang UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. 49.

UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. a. Diashkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

50.

UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

51.

UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. 90

a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 52.

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

53.

UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN KOTA BATAM. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

91

2) KEPPRES Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kejaksaan Negeri Ranai, Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung. 3) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. UU Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam. 54.

UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. Telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

55.

UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK. a. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904. c. Peraturan pelaksanaan: 1) KEPPRES Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 2) KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.

92

56.

UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG RAKYAT TERLATIH. a. Disahkan pada tangal 4 Oktober 1999. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO.182 CONCERNING THE PROHIBITION AND IMMEDIATE ACTION FOR THE ELIMINATION OF THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR (KONVENSI ILO NO.182 MENGENAI PELARANGAN DAN TINDAKAN SEGERA PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK. a. Disahkan Pada tanggal 8 Maret 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941. c. Undang-undang yang terkait: UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. d. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 2) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2000. a. Disahkan pada tanggal 21 Maret 2000 b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3944. c. Undang-Undang Republik Indonesia Revisi/Perubahan: UU Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2000. d. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000. e. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 2) Keppres Nomor 116 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000.

93

3) Keppres Nomor 125 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000. 3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 1999/2000. a. Disahkan pada tanggal 26 April 2000 b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 3 TAHUN 1999 TENTANG PEMILIHAN UMUM a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3959. c. Undang-undang Terkait: 1) UU Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2) UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. 3) UU Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa. 4) UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan. 5) UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang. 6) UU Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih. 7) UU Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau. 8) UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam. 9) UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi. 10) UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya. 11) UU Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 12) UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. 13) UU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. 14) UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 15) UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

94

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah. 16) UU Nomor 6 Tahun 2002 tentang Peembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan. 17) UU Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Panajaman Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur. 18) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara. 19) UU Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur. 20) UU Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah. 21) UU Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan. 22) UU Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat 23) UU Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 24) UU Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 2) Peraturan undang-undang di bawah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksanaan/pengatur lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960. c. Peraturan Pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. d. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait: 018/PUU-I/2003, membatalkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

95

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NUNUKAN, KABUPATEN MALINAU, KABUPATEN KUTAI BARAT, KABUPATEN KUTAI TIMUR, DAN KOTA BONTANG. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962. c. Peraturan pelaksanaan:. 1) PP Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kertanegara. 2) Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 48 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN DAN KABUPATEN SIMEULUE. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI. a. Disahkan pada tanggal

96

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOALEMO. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUOL, KABUPATEN MOROWALI, DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBATA. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PALALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DAN KOTA BATAM. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000.

97

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999.

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANDAK. a. Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang;

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: 1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 2) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

98

3) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 2) PP Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. 3) PP Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 4) PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000. 5) PP Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. 6) PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, dan Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. 7) PP Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan Restrukturisasi Utang Usaha melalui Lembaga Khusus yang dibentuk Pemerintah. 8) PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 9) PP Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penundaan Kembali berlakunya PP Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. 10) PP Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Pinjaman Luar Negeri. 11) PP Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri. 12) PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 13) PP Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya PP Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.

99

14) PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan tanah dan/atau Bangunan. 15) PP Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek. 16) PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. 17) Keppres Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Perusahaan-perusahaan Luar Negeri atas Pembayaran Royalti sehubungan dengan penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan Lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL. 17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: 1) UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2) PP Nomor 130 Tahun 2000 tentang Pengecualian sebagai Objek Pajak atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil. 3) PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. 4) PP Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian. 5) PP Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. 6) PP Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek.

100

7) PP Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. 8) PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. 9) PP Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. 10) PP Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu. 11) PP Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, dan Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. 12) PP Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang dibentuk Pemerintah. 13) PP Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga PP Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Pinjaman Luar Negeri. 14) PP Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri. 15) PP Nomor 72 Tahun 2001 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima oleh Pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota. 16) PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 17) PP Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan atas PP Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. 18) PP Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek. 19) PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. 20) Keppres Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No.7 Tahun 1990 tentang Pajak Penghasilan yang terutang oleh Perusahaan-perusahaan Luar Negeri

101

atas Pembayaran Royalti sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa manajemen dan Lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL. 18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986. c. Undang-Undang Republik Indonesia terkait: UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. 2) PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000. 3) PP Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 4) PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 5) PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 6) PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 7) PP Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penundaan Kembali berlakunya PP Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. 8) PP Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 9) PP Nomor 85 Tahun 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya PP Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. 10) PP Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

102

11) PP Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000. 12) Keppres Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 13) Keppres Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keppres No. 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut dan Menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 14) Keppres Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 15) Keppres Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 16) Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 17) Keppres Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2) PP Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 3) PP Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988. c. Peraturan pelaksanaan:

103

1) PP Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat. 2) PP Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan. 3) PP Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 4) PP Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pencabutan PP No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5) PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH. a. Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999. a. Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.

23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN. a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: 1) UU Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan

104

Diri (Agreement between the Governmenth of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for the Sorrender Fugitive Offenders). 2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. 3) UU Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activies of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967 (Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 1967). d. Peraturan pelaksanaan: 1) Keppres Nomor 125 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC mengenai Pelayaran Niaga. 2) Keppres Nomor 154 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Product. 3) Keppres Nomor 155 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan atas kekayaan beserta protokol dan nota pertukaran Diplomatik. 4) Keppres Nomor 167 Tahun 2000 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Argentina mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal beserta Protokolnya. 5) Keppres Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Intergovermental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (INFOFISH). 6) Keppres Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Slovakia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol. 7) Keppres Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Federasi Nigeria mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik. 8) Keppres Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pengesahan Amandements Agreement Establishing the Pacific Institute for Broadcasting Development (Perubahan atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasific). 9) Keppres Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. 10) Keppres Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Papua New Guinea. 11) Keppres Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.

105

12) Keppres Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 13) Keppres Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pengesahaan e-Asean Framework Agreement (Kerangka Persetujuan e-Asean). 14) Keppres Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keppres Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B International. 15) Keppres Nomor 86 Tahun 2001 tentang Pengesahaan Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Asean Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation (Persetujuan antara Pemerintah RI dan Yayasan Asean tentang kedudukan Markas Besar Yayasan Asean). 16) Keppres Nomor 106 Tahun 2001 tentang Pengesahan Convention on Nuclear Safety (Konvensi tentang Keselamatan Nuklir). 17) Keppres Nomor 121 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Belarus. 18) Keppres Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. 19) Keppres Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional “INTELSAT”.) 20) Keppres Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengesahan International Coffe Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001). 21) Keppres Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention No.88 concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No.88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja). 22) Keppres Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol 5 Asean Scheme of Compulsory Motor Vehicle Insurance (Protokol 5 Skim Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Asean). 23) Keppres Nomor 80 Tahun 2002 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Estonia tentang Kerjasama Kebudayaan. 24) Keppres Nomor 81 Tahun 2002 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Second Package of Commitments on Financial Service Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Pelaksanaan Komitmen Jasa Keuangan Paket Kedua dalam Perjanjian di Bidang Jasa Asean). 25) Keppres Nomor 82 Tahun 2002 tentang Pengesahan Asean Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (Perjanjian Kerangka Asean tentang Pengaturan Saling Penggakuan). 25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) TAHUN 2000-2004. 106

a. Disahkan pada tanggal 20 Nopember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: 1) UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2001. 2) UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002. 3) UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2000 tentang APBN Tahun Anggaran 2001. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 2) PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3) PP Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi. 4) Keppres Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. 5) Keppres Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 6) Keppres Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. 7) Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 8) Keppres Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 9) Keppres Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002. 26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA. a. Disahkan pada tanggal 23 November 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3926. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

107

2) PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. 3) Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 4) Keppres Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 6) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-V/2007 membatalkan Pasal 43 ayat (2). 27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. a. Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO. 3 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN BERLAKUNYA UU NO. 25 TAHUN 1997 TENTANG KETENAGAKERJAAN MENJADI UU. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043.

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

108

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman. 31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 2) PP Nomor 50 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4047.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048.

35.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001. a. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052.

109

36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053

37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal tanggal 21 Desember 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054. c. PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

38.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI GORONTALO a. Disahkan pada tanggal 22 Desember 2000; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH RI DAN PEMERINTAH HONGKONG UNTUK PENYERAHAN PELANGGAR HUKUM YANG MELARIKAN DIRI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERMENT OF HONGKONG FOR THE SURRENDER FUGITIVE OFFENDERS). a. Disahkan pada tanggal 8 Mei 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4091.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LHOKSEUMAWE. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001.

110


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LANGSA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PADANG SIDEMPUAN. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111.

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANJUNG PINANG. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PRABUMULIH. a. Disahkan pada tanggal Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA LUBUK LINGGAU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PAGAR ALAM. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA CIMAHI. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116.

111

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TASIKMALAYA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117.

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BATU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BAUU-BAU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN. a. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130.

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK. a. Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. a. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132.

112

c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. 2) PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. d. Diubah oleh UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. 17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000. a. Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4133.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134. c. Undang-Undang Republik Indonesia terkait: UU Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupatenn Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 2) PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif dalam rangka Penyelesaian masalah Aceh. 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2002. a. Disahkan pada tanggal 14 November 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149. c. Diubah oleh UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002. d. Peraturan pelaksanaan:

113

1) Keppres Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001. 2) Keppres Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga Jual tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. 3) Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 4) Keppres Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002. 5) Keppres Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal Disahkan pada tanggal 21 November 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150. c. Undang-Undang Republik Indonesia terkait: UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan Nomor 003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006 mencabut Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 21 November 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 1 Februari 2010 mencabut Pasal 6 ayat (2). d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hukum dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 2) PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 3) PP Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. a. Disahkan pada tanggal 23 November 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

114

c. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 73 Tahun 2001 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). 2) PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3) PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 4) PP Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; 5) Keppres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 6) Keppres Nomor 27 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri. 7) Keppres Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas umi melalui Pipa. d. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Nomor 36/PUU-X/2012 Membatalkan Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44. 2) Nomor 002/PUU-I/2003 Membatalkan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai katakata “diberi wewenang”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; Pasal 28 ayat (2) dan (3)


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2001. a. Disahkan pada tanggal 7 Januari 2001. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4167.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI. a. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

115

c. Mencabut UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolosian Negara RI. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural. 2) PP Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Negara RI menjadi PNS untuk menduduki Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2002. 3) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI. 4) PP Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Kepolisian RI; 5) PP Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa; 6) PP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian RI; 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Konprehensif dalam rangka Percepatan penyesuaian masalah Aceh. 3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169. c. Mencabut UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179.

116

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANAJAMAN PASER UTARA DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROPINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROPINSI SULAWESI TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185.

117

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROPINSI SULAWESI SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 10 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK. a. Disahkan pada tanggal 12 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189. c. Mencabut UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. a. Disahkan pada tanggal 17 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191. c. Diubah oleh UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIPPRINSIP YANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967). a. Disahkan pada tanggal 17 April 2002.

118


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000. a. Disahkan pada tanggal 17 April 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4208.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. a. Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. a. Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220. c. Mencabut UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 dan UU Nomor 12 Tahun 1997. d. Undang-undang terkait: UU Nomzor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN. a. Disahkan pada tanggal 23 September 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226. c. Undang-Undang Republik Indonesia Revisi/Perubahan 1) UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 2) Dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat, berdasarkan Keputusan MK dalam perkara No.001/PUU-I/2003. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1) 021/PUU-I/2003 21. 001/PUU-I/2003 22. 022/PUU-I/2003 Dibatalkan keseluruhan UU

119

23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2002. a. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4229. c. Mengubah UU Nomor 19 Tahun 2001 tentang APBN Tahun Anggaran 2002.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI. a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. b. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4234. c. Mencabut UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK PERLINDUNGAN ANAK.

INDONESIA

NOMOR

23

TAHUN

2002

a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. b. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 2) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 3) Keeppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. 26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236.

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 Penjelasan Pasal 3

28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN 120

SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROPINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245. 29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROPINSI JAWA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 11 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246.

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. a. Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2003.

NOMOR

29

TAHUNN

2002

a. Disahkan pada tanggal 24 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4249. c. Mencabut Ketentuan-Ketentuan Dalam UU Perbendaharaan Indonesia (ICW), S.1925 No.448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, UU Nomor 9 Tahun 1968 yang bertentangan dengan Bnetuk, Susunan, dan Isi UU ini diubah oleh UU Nomor 26 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003. 32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal 27 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250. c. Mencabut Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait:

121

1) Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003 Pasal 44 ayat (1) sepanjang frasa, “…atau terjadi sanggahan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945. 2) Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006 mencabut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 tahun sejak putusan ini diucapkan. 3) Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 25 November 2009 mencabut Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali harus dimaknai ”pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 4) Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011 mencabut Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatanya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. e. Peraturan pelaksaan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 2) PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi; 3) PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. 33.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2002 TENTANG PARTAI POLITIK. a.

Disahkan pada tanggal 27 Desember 2002.

b.


c.

Mencabut UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Partai Politik.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN. a. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2002. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

122

c. Mencabut UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-I/2003 Membatalkan Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “… atau terjadi sanggahan”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “… KPI bersama …”.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA, KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN SULA, KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, DAN KOTA TIDORE KEPULAUAN DI PROVINSI MALUKU UTARA. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANAH BUMBU DAN KABUPATEN BALANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 21 Maret 2000. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUKOMUKO, KABUPATEN SELUMA, DAN KABUPATEN KAUR DI PROVINSI BENGKULU. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267.

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN, KABUPATEN BANGKA TENGAH, KABUPATEN BANGKA BARAT, DAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003.

123


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN MAMUJU UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS SELATAN, KABUPATEN PAKPAK BHARAT, DAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KOTA TOMOHON DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273.

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM. a. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2003.

124


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277. c. Mencabut UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2000 diubah oleh PERPU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. d. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1)

Nomor: 011/PUU-I/2003 Membatalkan Pasal 60 huruf g.

2) Nomor 017/PUU-I/2003 Membatalkan Pasal 60 huruf g 13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. a. Disahkan pada tanggal 25 Maret 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. c. Mencabut: 1) Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan diluar Indonesia. (S. 1887 No.8) 2) Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam Bagi Wanita (S.1925 No.647) 3) Ordonansi Tahun 1926 tentang Kerja Anak-Anak dan Orang Muda di atas kapal (S.1926 No.87) 4) Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Pengaturan Kegiatan-Kegiatan Mencari Calon Pekerja (S. 1936 No.208) 5) Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (S. 1939 No.545) 6) Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-Anak (S. 1949 No.8) 7) UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari RI untuk Seluruh Indonesia 8) UU Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait:

125

1) Putusan MK Nomor 115/PUU-VII/2009, tanggal 10 November 2010 mencabut a) Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; b) Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang: i) frasa, ”Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak terpenuhi, maka...”, dihapus, sehingga berbunyi, para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh”, dan ii) ketentuan tersebut dalam angka (i) dimaknai ”dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh, maka jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili dalam melakukan perundingan dengan pengusaha dalam suatu perusahaan adalah maksimal tiga serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang jumlah anggotanya minimal 10% dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan; 2) Putusan MK Nomor 58/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 169 ayat (1); 3) Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012 Membatalkan Pasal 96; 4) Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 164 ayat (3) sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”; 5) Putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 Membatalkan: Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 6) Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 Membatalkan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha …” Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1)…”, Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…. Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)…”; e. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. 2) PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

126

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281.

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 4 April 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANGUNDANG. a. Disahkan pada tanggal 4 April 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285. c. Dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan Keputusan MK dalam perkara No.013/PUU-I/I/2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2004.

17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 5 April 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. c. Mencabut: 1) Indische Comptabiliteitswet (ICW), S. 1925 No.448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 2) Indische Bedrijvenwet (IBW) , S. 1927 No. 419 Jo. S. 1936 No. 445 3) Reglement Voor Het Administratief Beheer (RAB), S. 1933 No. 381 Sepanjang telah diatur dalam UU ini. d. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

127

2) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 3) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT. a. Disahkan pada tanggal 5 April 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. d. Mencabut: 1) Reglement Op De Rechterlijke Organisatie En Het Beleid Der Justitie In Indonesia (S. 1847 No.23 Jo. S. 1848 No.57), Ps. 185 S/d Ps. 192 dengan segala Perubahan dan Penambahannya 2) Bepalingen Betreffende Het Kostuum Der Rechterlijke Amtenaren Dat Der Advokaten, Procereurs En Deuwaarders (S. 1948 No.522) 3) Bevoegheid Departement Hoofd In Burgerlijke Zaken Van Land In Rechten (KBS 1922 No.522) e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 mencabut: a) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah didomisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa ”Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”. b) Apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum. 2) Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 16 sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. 3) Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, Membatalkan Pasal 31

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. 128

a. Disahkan pada tanggal 19 Juni 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297. c. Mencabut: 1) Indische Bedrijvenwet (IBW), S. 1927 No. 419, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 1955. 2) UU Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara 3) UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi UU. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Percetakan Negara. 2) PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Penyeleggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

Lembaga

3) PP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia. 20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. c. Mencabut: 1) UU Nomor 48 Prp. Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing 2) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005mencabut Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, tanggal 20 Februari 2008 mencabut Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010 mencabut a) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “….bertanggung jawab” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “….ikut bertanggung jawab” sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi “Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”;

129

b) Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa “….yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya ” bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945, sehingga c) Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”; d) Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; e) Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945; f) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang frasa, ”...bertanggung jawab” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “...ikut bertanggung jawab”; g) Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; h) Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Nomor 58/PUU-VIII/2010 Membatalkan kata “dapat” dalam Pasal 55 ayat (4) kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat. 5) Nomor 5/PUU-X/2013 Pasal 50 ayat (3); e. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 2) PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3) PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4) PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 81 CONCERNING LABOUR INSPECTIO IN INDUSTRY AND COMMERCE (KONVENSI ILO NO. 81 MENGENAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM INDUSTRI DAN PERDAGANGAN). a. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, 130

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310. c. Undang-Undang Republik Indonesia Revisi/Perubahan 1) Dicabut dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Mencabut UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. a. Disahkan pada tanggal 31 Juli 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311. c. Dicabut dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketenutan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketenutan Pokok Kekuasaan Kehakiman. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik; 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

131

5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 Membatalkan Pasal 50 25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. a. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324. c. Mengubah UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003. a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4326. c. Mengubah Beberapa Ketentuan dalam UU Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PANAS BUMI. a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327.

28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004. a. Disahkan pada tanggal 9 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337. c. Diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2003.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOMBANA, KABUPATEN WAKATOBI, DAN KABUPATEN KOLAKA UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339.

132

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340.

31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LINGGA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342.

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUPIORI DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344.

35.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345.

36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, KABUPATEN 133

OGAN KOMERING ULU SELATAN, DAN KABUPATEN OGAN ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346. 37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347.

38.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348.

39.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, DAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 Membatalkan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b

40.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2003. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 123/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 mencabut Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

134

41.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENER MERIAH DI PROPINSI NAGROE ACEH DARSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2003; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3) PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 4) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 5) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 6) PP Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pendirian Asean Infrastructur Fund. 7) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. d.

2.

Mencabut UU Pembendaharaan Negara Indonesia/Indische Comptabiliteitswer (ICW), Stbl. 1925 No. 448, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. a. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356. c. Mencabut: 1) UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian perselisihan Perburuhan

135

2) UU Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta 3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358. c. Dicabut dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. d. Mencabut: 1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman 2) UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan. e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 mencabut Pasal 34 ayat (3).

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 Membatalkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002. a. Disahkan pada tanggal 2 Maret 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR. a. Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004.

136

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377. c. Mencabut UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 2) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 4) PP Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; 5) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; 6) PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 7) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa. 8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM. b. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379. d. Diubah dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. e. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU NOmor 22 Tahun 2013 tentang Komisi Yudisial; f. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380. c. Undang-undang terkait:

137

1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU NOmor 22 Tahun 2013 tentang Komisi Yudisial; d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas PP Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. 10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. a. Disahkan pada tanggal 22 Juni 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386. c. Mencabut: 1) UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 2) UU Nomor 2 Tahun 1950 tentang penetapan UU Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan, dan Mulai Berlakunya UU Federal dan peraturan Pemerintah sebagai UU Federal

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA. a. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANTEN. a. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4396.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG. a. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4397.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO. 138

a. Disahkan pada tanggal 6 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398. 15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 19 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. 4) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian; d. Mencabut UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI f. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010. Mencabut Pasal 22 ayat (1) huruf d.

2) Putusan MK Nomor 6/PUU-VIII/2010 3) 13/PUU-VIII/2010; 4) 20/PUU-VIII/2010 Membatalkan Pasal 30 ayat (3) huruf c. 17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI 139

KERANGKA KERJA PERUBAHAN IKLIM).

PERSERIKATAN

BANGSA-BANGSA

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor --, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --. 18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN. a. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terantar.

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor --, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413. c. Dicabut dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY ( PROTOKOL CARTAGENA TENTANG KEAMANAN HAYATI ATAS KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI). a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL. 140

a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 mencabut Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”; Pasal; Pasal 21; Pasal 22 ayat (1) huruf e; Pasal 22 ayat (5); Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Pasal 25 ayat (4) sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. a. Disahkan pada tanggal 22 September 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. a. Disahkan pada tanggal 22 September 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420.

25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421. c. Perturan pelaksanaan: PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT. a. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422.

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI. 141

a. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 membatalkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. 28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN. a. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. a. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. a. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. c. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Nomor 4/PUU-V/2007 Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai katakata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” 2) Nomor 49/PUU-X/2012 Membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1); 3) Nomor 40/PUU-X/2012 Membatalkan: a) Pasal 73 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang dilaran menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah”;

142

b) Pasal 78 sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”; 31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. a. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. c. Mencabut: 1) UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan 2) Pasal 16 ayat (1) 3) UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan; 2) PP Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004. b. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437; c. Undang-Undang Terkait: 1) UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 2) UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Nomor 073/PUU-II/2004 Membatalkan

143

a) Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; b) Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “… kepada DPRD”; c) Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh DPRD” 2) 005/PUU-III/2005 Membatalkan Pasal 59 ayat (1); 3) 072/PUU-II/2004 Membatalkan: a) Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; b) Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; c) Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “… kepada DPRD”; d) Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “… oleh DPRD” 4) Nomor 147/PUU-VII/2009 membatalkan Pasal 88Putusan MK Nomor 5/PUUV/2007, tanggal 23 Juli 2007 mencabut Pasal: a) Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; b) Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; c) Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa “ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”; d) Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa “partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”. 5) Nomor 85/PUU-X/2012 Pasal 69 ayat (1) sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut: a) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya; b) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; c) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; d) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS; 6) Nomor 17/PUU-X/2012 Membatalkan Pasal 116 ayat (4) e. Undang-Undang Republik Indonesia Revisi/Perubahan:

144

1) UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. f. Diubah oleh PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; g. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 2) PP Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu. 3) PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 4) PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7) PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; 8) PP Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 9) PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 10) PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Wakil Pemerintah di Provinsi. 11) PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Wakil Pemerintah di Provinsi. 12) PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil. 13) PP Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

145

42.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. b. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004. c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. d. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 2) PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 3) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 4) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 2) PP Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat.

43.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439. c. Mencabut UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI; d. Peraturan Pelaksanaan: PP Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI;

44.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411.

45.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442. c. Diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No.3 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005. d. Memperbarui:

146

1) UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN Tahun Anggaran 2004 2) Diperbarui: UU Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 46.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. c. Mencabut: 1) Failissements Verordening, Stbl. 1905 No. 217 Jo. Stbl. 1906 No. 348 2) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan menjadi UU. d. Putusan Mahkamah Konstitusi: 3)

Nomor 002/PUU-III/2005 Membatalkan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3);”

4) Nomor 071/PUU-II/2004 Membatalkan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” 47.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. d. Mencabut UU Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

48.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah; 2) PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-III/2005 Membatalkan Pasal 49 ayat (1).

147

49.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 Membatalkan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4).

50.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. a. Disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

148

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents