DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-1954

LAW CENTER DPD RI 2014

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1945 TENTANG PERATURAN MENGENAI KEDUDUKAN KOMITE NASIONAL DAERAH a. Disahkan pada tanggal 23 November 1945; b. Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1945 Nomor – Tambahan Lembaran Negara Nomor-c. Diundangkan pada tanggal 23 November 1945 d. Undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1946 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. a. Disahkan pada tanggal 26 Februari 1946; b. Diundangkan pada tanggal 26 Februari 1946; c. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Mengadakan Sanksi Terhadap Pelanggaran atas Peraturan Cukai Minuman Keras; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Pidana Tentara (staatblad 1934, Nomor 167); 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambanhan beberapa Pasal Dalam Kitab UU Hukum Pidana bertalian dengan perluasan berlakuknya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan; 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap; 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. 7) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. d.

Peraturan pelaksanaan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 tentang Penetapan Hari mulai berlakunya Hukum Pidana Untuk Propinsi Sumatera; 2) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang komisi Independem Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh.

1

3) Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan. 4) Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pemberian Perubahan Menjalani Masa yang namanya termaksud dalam Surat Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.HN.02.01-03 tanggal 11 Juli 2000. 2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1946 TENTANG PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA LAGI PERATURAN BATAS WAKTU PAJAK KOHIR (Stbld. 1982 No. 10). Disahkan pada tanggal 16 Maret 1946.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA, PENDUDUK NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 10 April 1946; b. Undang-Undang Terkait:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 tentang Naturalisasi Salim Basjir; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Mengubah UU Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Neagra dan Penduduk Negara Indonesia, yang telah diubah dengan Unddang-Undang Nomor 6 Tahun 1947; 4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1946 TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI ATAS TANGGUNGAN NEGARA UNTUK USAHA PEMBANGUNAN NEGARA. a.

Disahkan pada tanggal 29 April 1946;

b.

Undang-undang terkait: UU Nomor 26 Tahun 1954 tentang Pembayaran Kembali Pinjaman Nasional 1946;

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1946 TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPAT TAHUN 1946/1947 DAN TAMBAHAN PAJAK DAN TARIP PAJAK UPAH. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1946.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1946 TENTANG UNDANGUNDANG KEADAAN BAHAYA. Disahkan pada tanggal 6 Juni 1946.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1946 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TENTARA DIDAMPINGI PENGADILAN BIASA. Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1946 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA GUNA PENGADILAN TENTARA. Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1946 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 1946 NOMOR 4 TENTANG PEINJAMAN NASIONAL. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1946.

2

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1946 TENTANG PEMBAWAAN UANG DARI STU DAERAH KE LAIN DAERAH. Disahkan pada tanggal 22 Juni 1946

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA MATERAI (ZEGELVERORODENING) 1921. Disahkan pada tanggal 23 Juni 1946

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1946 TENTANG PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT Disahkan pada tanggal 8 Juni 1946.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1946 TENTANG PENGHAPUASAN PERDIKAN DESA. Disahkan pada tanggal 4 September 1946

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1946 TENTANG PERUBAHAN STBLD 1907 NOMOR 212 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Disahkan pada tanggal 4 September 1946.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1946 TENTANG TAMBAHAN POKOK PAJAK BUMI 1946-1947. Disahkan pada tanggal 21 September 1946

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1946 TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DISELURUH INDONESIA. Disahkan Pada tanggal 27 Sepetember 1946.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1946 TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1946.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1946 TENTANG JEWAJIBAN MENYIMPAN UANG DALAM BANK. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1946.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1946 TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1946.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1946 TENTANG MENGADAKAN HUKUMAN TUTUPAN SEBAGAI HUKUMAN POKOK TERSEBUT DALAM PASAL 10 HURUF A JITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAA DAN PASAL 6 HURUF A KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TENTARA. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1946.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1946 TENTANG MENURUNKAN CUKAI TEMBAKAU DENGAN MEMBATALKAN OSAMU SEIRAI NOMOR 27 TAHUN 19944 DAN MENGUBAH STAATSBLAD 19933 NO. 517. Disahkan pada tanggal 9 Nopember 1946

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK. Disahkan pada tanggal 21 Nopember 1946

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1946 TETANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1946. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1946.

3

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1946 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU TAHUN 1946 NOMOR 10 TENTANG LARANGAN UANG LAMA TIDAK BOLEH DIKELUARKAN DARI DAERAH JAWA DAN MADURA. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1946.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1947 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7, 8, 11 DAN 16. a. Disahkan pada tanggal 14 Januari 1947; b. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1947 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 25, DAN 26. Disahkan pada tanggal 14 Januari 1947.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1947 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1947 TENTANG BEA MASUK DAN BEA KELUAR. a. Disahkan pada tanggal 12 Februari 1947; b. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1948 tentang Daerah Pendudukan buat Sementara Waktu tidak masuk dalam Daerah Pabean; 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1948 tentang Menurunkan Tarif Bea Masuk; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1948 tentang Penetapan Barangbarang yang dikenakan Bea Keluar.

4

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI JOHANN JORDAN. Disahkan pada tanggal 12 Februari 1947.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI SALIM BASJIR. Disahkan pada tanggal 12 Februari Tahun 1947;

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1947 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 27 Februari 1947; b. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjangkan lagi Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Kewargaan Negara Indonesia.

7.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1947 TENTANG MENGATUR SUSUNAN SERTA KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG DAN SUSUNAN KEJAKSAAN AGUNG SERTA KEKUASAAN JAKSA AGUNG. a.

Disahkan pada tanggal 27 Februari 1947;

b.

Dicabut oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1947 TENTANG MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1946 TENTANG WARGA NEGARA DAN PENDUDUK NEGARA INDONESIA, YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1947. a.

Disahkan pada tanggal 1 Mei 1947;

b.

Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjangkan lagi Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Kewargaan Negara Indonesia.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI FRANS MATHEAS HESSE. Disahkan pada tanggal 2 Mei 1947.

10.

UU NOMOR 10 TAHUN 1947 TENTANG PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO. 8 DARI ATURAN BEA MATERAI 1921 (STBL. 1921, NO. 498).Disahkan pada tanggal 5 Mei 1947.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1947 TENTANG MENGUBAH ORDONANSI PAJAK POTONG 1936, STBL. 1936, NO. 671. a. Disahkan pada tanggal 5 Mei 1947; b. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 3/YOGYA Tahun 1949 tentang Tarip Pajak Potong 1949.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN PAJAK RADIO ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO. a.


b.

Peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1968 tentang Perubahan besarnya Sumbangan iuran Radio;

5

c.

Undang-Undang terkait: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah;

d.

Diubah oleh: 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-undang Tahun 1946 Nomor 12 tentang Pajak Radio; 2) Perppu Nomor 9 Tahun 1959 tentang Perubahan Tarip Pajak Radio. 3) Dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

13.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN TARIP PAJAK PENDAPATAN, TARIP PAJAK UPAH DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK 1947/1948. a.


b.

Undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara;

c.

Diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1947 tentang Peraturan Istimewa untuk Golongan Buruh terhadap Penetapan Pajak Pendapatan.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1947 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN DIRUMAH MAKAN DAN RUMAH PENGINAPAN. a.


b.

Peraturan pelaksanaannya: 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata; 2) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi izin Pembangunan Hotel di daerah Tujuan Wisata;

15.

c.

Diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I;

d.

Dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1947 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA. a.


b.

Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara;

6

2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16. 16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1947 TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA SURAKARTA. Disahkan pada tanggal 5 Juni 1947.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1947 TENTANG PEMBENTUKAN HAMINTE-KOTA YOGYAKARTA. Disahkan pada tanggal 7 Juni 1947.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN ISTIMEWA UNTUK GOLONGAN BURUH TERHADAP PENETAPAN PAJAK PENDAPATAN. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1947.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1947 TENTANG PEMBAWAAN UANG DAN LARANGAN TENTANG UANG YANG TIDAK BERLAKU LAGI.Disahkan pada tanggal 12 Juni 1947.

20.

UU NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA. a.

Disahkan pada tanggal 24 Juni 1947;

b. Peratruan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1947 tentang Perubahan dan Tambahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 dari hal Permohonan Grasi. 21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI TERDAKWA.Disahkan pada tanggal 24 Juni 1947.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1947 TENTANG PEMINDAHAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN DAN KEJAKSAAN.Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1947 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN RAJA DI JAWA DAN SUMATERA. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI WILHELMKARL GOTTFRIED MEWES. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI GEORGE WILHELM AUGUST FRIEDRICHS. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

1947 TENTANG LUAR HADIR

7

26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI HERMAN OSCAR GUSTAY FISCHER. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1947 TENTANG NATURALISASI CURT ULRICH GROSS. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1947.

28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN CUKAI ATAS TEMBAKAU YANG BELUM DIKENAKAN CUKAI MENURUT STBL. 1932 NO. 517 (TABAKSACCIJNNNNNSORDONNATIE). Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1947.

29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1947 TENTANG MENGADAKAN SANGSI TERHADAP PELANGGARAN ATAS PERATURAN CUKAI MINUMAN KERAS. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1947.

30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1947 TENTANG MENGESAHKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947 MENJADI UNDANG-UNDANG. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1947.

31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1947 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 4 September 1947; b. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

32.

UU NOMOR 32 TAHUN 1947 TENTANG MEMUSATKAN SEGALA URUSAN SEKOLAH-SEKOLAH LANJUTAN NEGERI PADA KEMENTERIAN PENGAJARAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. Disahkan pada tanggal 22 September 1947.

33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1947 TENTANG PEMBAYARAN GANTI-KERUGIAN KEPADA BURUH YANG MENDAPAT KECELAKAAN BERHUBUNG DENGAN HUBUNGAN KERJA. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1947. b. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948 tentang Peraturan untuk menjalankan undang-undang Kecelakaan 1947.

8

c. Undang-undang ini, dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Nomor 34 Tahun 1947 tentang Menetapkan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 bagi Kecelakaan-kecelakaan karena Perang yang menimpa Buruh berhubung dengan Hubungan Kerja. 34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG KECELAKAAN 1947 BAGI KECELAKAAN-KECELAKAAN KARENA PERANG YANG MENIMPA BURUH BERHUBUNGAN DENGAN HUBUNGAN KERJA. a. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1947; b. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 35.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1947 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1947 TENTANG KOMISARIS NEGARA. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1947.

36.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1947 TENTANG MEMPERCEPAT PERADILAN PADA PENGADILAN TENTARA. Disahkan pada tanggal 28 November 1947.

37.

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1947 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 28 November 1947. b. Undang-undang yang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7, jo. 31, 8 jo 34, 9 jo. 34, 11 dan 16. 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16. 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo, 31, 8 jo.34, 9 jo. 34, 11 dan 16.

38.

39.

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1947 TENTANG UNDIAN UANG NEGARA. a.

Disahkan pada tanggal 28 November 1947.

b.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1947 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 167) DENGAN KEADAAN SEKARANG. a.

Disahkan pada tanggal 27 Desember 1947.

b.

Undang-undang yang terkait: 1)

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara (Staatsblad 1934, No. 168) dengan Keadaan Sekarang. 9

2)

40.

41.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Peraturan-peraturan tentang Kepenjaraan Tentara (Staatsblad 1934, No. 169 dan 170) dengan keadaan sekarang.

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1947 TENTANG MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DISIPLIN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 168) DENGAN KEADAAN SEKARANG. a.


b.

Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1949 tentang Disiplin Tentara untuk seluruh Angkatan Perang Republik Indonesia.

c.

Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1947 TENTANG MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN TENTANG KEPENJARAAN TENTARA (STAATSBLAD 1934, NO. 169 DAN 170) DENGAN KEADAAN SEKARANG. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1947.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1948 TENTANG MENJAMAKAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TIJID VAN OORLOG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTARA. Disahkan pada tanggal 9 Januari 1948.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1948 TENTANG MENGESAHKAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA KERAJAAN MESIR. Disahkan pada tanggal 20 Januari 1948.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1948 TENTANG SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN ANGKATAN PERANG. a. Disahkan pada tanggal 5 Maret 1948. b. Peraturan pelaksanaan yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1948 tentang Pelaksanaan Undang-undang 1948 Nomor 3 dari hal Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1948 tentang Kekuasaan Komandan Sub-Territorium dan Kepala Daerah Karesidenan/Daerah Istimewa.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1948 TENTANG JEAN HENRY JOSEPH QUINZE MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA.Disahkan pada tanggal 23 Maret 1948.

10

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1948 TENTANG ATURANATURAN ISTIMEWA UNTUK MELANCARKAN PEKERJAAN PEGAWAI PENCATAAN JIWA. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1948.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1948 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURANPERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7, JO. 31, 8 JO 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16. a. Disahkan pada tanggal 11 Januari 1948. b. Undang-undang terkai:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16. 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 jo. 31, 8 jo. 34, 9 jo. 34, 11 dan 16. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1948 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1947 NOMOR 22 TENTANG SUSUNAN DAN ACARA PENGADILAN TENTARA. Disahkan pada tanggal 30 Maret 1948.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1948 TENTANG MENCABUT PERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NOMOR 14 DAN MENETAPKAN PERATURAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN SENJATA API. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1948 b. Peraturan pelaksanaan:

1) Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api. 2) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. c. Diubah oleh UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah

Ordonnantie Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1948 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA (BADAN PEKERJA) KOMITE NASIONAL PUSAT. a. Disahkan pada tanggal 14 April 1948. b. Peraturan pelaksanaan Penetapan Presiden Nomor 23 Tahun 1949 tentang Penggantian Anggota Komite Nasional Pusat. c. Pasal 1 Diubah oleh UU Nomor 8/YOGYA Tahun 1949 tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 1948 dari Hal Kedudukan Hukum Anggota K.N.I.P.

11

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1948 TENTANG PEMBAGIAN SUMATERA DALAM TIGA PROPINSI. Disahkan pada tanggal 15 April 1948.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1948 TENTANG MEMPERPANJANGKAN LAGI WAKTU UNTUK MENGAJUKAN PERNYATAAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA. Disahkan pada tanggal 15 April 1948.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1948 TENTANG UNDANGUNDANG KERJA TAHUN 1948. a. Disahkan pada tanggal 20 April 1948. b. Peraturan pelaksanaan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1948 tentang Peraturan yang menetapkan, bahwa beberapa aturan dalam Undang-undang Kerja Tahun 1948 dapat dijalankan, dengan disertai penjelasannya. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat.

1980

tentang

Usaha

c. Undang-undang ini, dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (LN No. 2 Tahun 1951). 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1948 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM VORSTENLANDS GRONDHUURREGLEMENT. Disahkan pada tanggal 26 April 1948.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1948 TENTANG MENETAPKAN BEA TAMBAHAN ATAS BEA MASUK. Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR. Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1948 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN BEA MATERAI 1921.Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1948 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENDAPATAN 1932 (STBL. 1932).Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1948 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURANPERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16. Disahkan pada tanggal 31 Mei 1948.

12

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1948 TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN BADAN-BADAN KEHAKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 8 Juni 1948. b. Peraturan pelaksanaan yaitu PP Nomor 3 Tahun 1949 tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1948 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1947 TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1948.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1948 TENTANG MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1947 PAJAK RADIO. a. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1948. b. Peraturan pelaksanaan yaitu Keppres Nomor 86 Perubahan besarnya Sumbangan Iuran Radio.

22.

Tahun 1968 tentang

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN ATURAN POKOK MENGENAI PEMERINTAHAN SENDIRI DI DAERAHDAERAH YANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI. a. Disahkan pada tanggal 10 Juli 1948. b. Peraturan pelaksanaan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Pripinsi dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah dan cara bagaimana mengatur Pemerintahan Daerah di Propinsi Sumatera Tengah untuk Sementara Waktu. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Jangka Waktu yang ditentukan dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat. 4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Barat. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Barat. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah. 7) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah.

13

8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Timur. 10) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur. 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Selatan. 15) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Selatan. 16) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Selatan. 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Tengah. 18) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan kehewanan kepada Propinsi Sumatera Tengah. 19) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Tengah. 20) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Utara. 21) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Sumatera Utara.

14

22) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Utara. 23) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi. 24) PP Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi. 25) PP Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantara Propinsi di Jawa. 26) PP Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantara Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di jawa. 27) PP Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantara Propinsi di Sumatera. 28) PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa. 29) PP Nomor 33 Tahun 1953 tentang Penambahan Tugas dan Urusan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan dan Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. 30) PP Nomor 34 Tahun 1953 tentang Penambahan dalam Ketentuan tentang Tugas dan Urusan Daerah-daerah Otonom Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan di lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. 31) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsi-propinsi. c. Undang-undang yang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan nama KulonProgo. 2) Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan. 3) Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan.

15

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undangundang No. 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa. 5) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954 tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom dalam keadaan DPRD/DPD tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya. 6) Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara. 7) Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU No. 3 jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom propinsi di Sumatera. 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa-Kerja DPRD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950. 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. 13) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan DPRD dan DPD peralihan. 14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. 15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD. 16) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. 17) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 18) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah, yang berhak mengurus rumahtangganya sendiri. 19) Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Selatan.

16

20) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Selatan. 21) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Selatan. 22) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara. 23) Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara. 24) Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara. 25) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 1956 tentang pembentukan DPRD dan DPD Peralihan. 26) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen. 27) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 No. 9), sebagai UU. d. Dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. e. Undang-Undang ini dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturanperaturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan Daerahdaerah Otonom di Jawa. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948.

1948

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1948 b. Undang-undang yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981

tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. c. Undang-Undang ini dinyatakan berlaku secara umum oleh Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari RI untuk seluruh Indonesia. 24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1948 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURANPERATURAN DEWAN PERTAHANAN NEGARA NO. 5, 7JO. 31, 8 JO. 34, 9 JO. 34, 11 DAN 16.Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1948.

17

25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN TAHUN 1948/1949 DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1948.

26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1948 TENTANG PERUBAHAN UU PAJAK PENDAPATAN 1932 (ORDONNANTIE OP DE IMKOMSTENBELASTING 1932). Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1948.

27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1948 TENTANG DPR DAN PEMILIHAN ANGGOTA-ANGGOTANYA. a. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1948. b. Peraturan Pelaksanaan:

1) Penetapan Presiden Nomor 26 Tahun 1948 tentang Peraturan tentang pembubaran Badan Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat. 2) Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1948 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota-anngota Kantor Pemilihan Pusat. 3) Penetapan Presiden Nomor 28 Tahun 1948 tentang Pembentukan Panitia Indonesia Raya. 28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1948 TENTANG ALAT PEMBAYARAN LUAR NEGERI. Disahkan pada tanggal 2 September 1948.

29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1948 PEMBERANTASAN PENIMBUNAN BARANG PENTING.

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 3 September 1948. b. Peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 20 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin kepada pedagang untuk Menimbun Barang Penting. c. Dicabut oleh UU Nomor 1 Tahun 1953 tentang penetapan UU Arurat tentang Penimbunan Barang-barang (UU darurat No 17 Tahun 1951) sebagai UU. 30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1948 TENTANG PEMBERIAN KEKUASAAN PENUH KEPADA PRESIDEN DALAM KEADAAN BAHAYA. a. Disahkan pada tanggal 20 September 1948. b. Peraturan Pelaksanaan:

1) Penetapan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1948 tentang Pembentukan Panitia Kayu Bakar yang berkewajiban mencukupi kebutuhan Kereta Api. 2) Penetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1948 Tentang peraturan Tentang Jawa Timur dinyatakan sebagai Daerah Militer Istimewa. 3) PP Nomor 24 Tahun 1948 tentang Militerisasi Jawatan Kereta Api, Jawatan Pos, Telegram dn Telepon. 4) PP Nomor 25 Tahun 1948 tentang Pinjaman Negara dengan Mengeluarkan Surat Tanda Hutang Negara.

18

5) PP Nomor 26 Tahun 1948 tentang Mempercepat Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Keadaan Bahaya. 6) PP Nomor 27 Tahun 1948 tentang Kejahatan-kejahatan dalam keadaan Bahaya yang dapat Dihukum dengan Hukuman Mati. 7) PP Nomor 28 Tahun 1948 tentang Jawatan Listrik, diadakan dalam Pengawasan Angkatan Perang. 8) PP Nomor 32 Tahun 1948 tentang Militerisasi Jawatan Jalan-jalan. 9) PP Nomor 33 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Militer di Daerah Jawa. 10) PP Nomor 34 Tahun 1948 tentang Peredaran Uang dengan Perantaraan Bank. 11) PP Nomor 36 Tahun 1948 tentang Militerisasi Jawatan Angkutan Motor. 12) PP Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan. 13) PP Nomor 38 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam UU Nomor 8 Tahun 1946 dari hal Hukum Acara Pidana. 14) PP Nomor 39 Tahun 1948 tentang Pemberian Hukuman kepada Mereka yang Menyatakan Persetujuannya terhadap Perbuatan Kaum Pemberontak di Madiun. 15) PP Nomor 40 Tahun 1948 tentang Pelepasan Orang-orang Hukuman untuk Memberi Tempat kepada Tawanan-tawana/Hukuman yang berhubung dengan Pemberontakan. 16) PP Nomor 46 Tahun 1948 tentang Larangan Penyimpanan Minyak Bensin. 17) PP Nomor 48 Tahun 1948 tentang Hukum Disiplin Tentara, Berlaku juga terhadap Pegawai Perusahaan dan Badan Vital. 18) PP Nomor 49 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam PP Tahun 1948 Nomor 37 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. 19) PP Nomor 50 Tahun 1948 tentang Perusahaan dalam Lingkungan kementrian Keuangan dijadikan Perusahaan dibawah Pengawasan Angkatan Perang. 20) PP Nomor 52 Tahun 1948 tentang Percetakan yang dibawah Pengawasan Pemerintah dijadikan perusahaan dibawah Pengawasan Angkatan Perang. 21) PP Nomor 53 Tahun 1948 tentang Cara Mengurusnya Tawanan politik (Madiun). 22) PP Nomor 54 Tahun 1948 tentang Penetapan Pembatasan Harga dari Barang-barang Penting. 23) PP Nomor 55 Tahun 1948 tentang Militerisasi Perusahaan Tambang Minyak.

19

24) PP Nomor 56 Tahun 1948 tentang Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (B.P.P.G.N) dijadikan Badan dibawah Pengawasan Angkatan Perang. 25) PP Nomor 57 Tahun 1948 tentang Perusahaan PerkebunanRI dijadikan Perusahaan dibawah Pengawasan Angkatan Perang. 26) PP Nomor 58 Tahun 1948 tentang Badan textiel Negara dijadikan Badan dibawah Pengawasan Angkatan Perang. 27) PP Nomor 59 Tahun 1948 Tentang Militerisasi Jawatan Kehutanan. 28) PP Nomor 61 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam PP Nomor 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. 29) PP Nomor 62 Tahun 1948 tentang Hak Mempergunakan Gedunggedung dsb. 30) PP Nomor 63 Tahun 1948 tentang Pembatasan Pengeluaran Bahan Makanan dan Ternak dari Daerah RI. 31) PP Nomor 64 Tahun 1948 tentang Militerisasi Pusat Perkebunan Negara. 32) PP Nomor 65 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Penambahan dalam UU Nomor 8 Tahun 1946 perihal Hukum Acara Pidana. 33) PP Nomor 66 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan PP Nomor 25 Tahun 1948 perihal Surat Tanda Hutang Negara. 34) PP Nomor 68 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam UU Nomor 29 Tahun 1948 perihal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang untuk Menyimpan Jagung, Gaplek, dsb. 35) PP Nomor 70 Tahun 1948 tentang Kekuasaan Komandan SubTerritorium dan Kepala Daerah Karesidenan/Daerah Istimewa. 36) PP Nomor 74 tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam PP Tahun 1948 Nomor 37 perihal susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan tentara. 37) PP Nomor 77 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dalam PP Nomor 1948 Nomor 54 perihal Pembatasan Harga. c. Undang-undang terkait adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1948

tentang Militerisasi Jawatan Pekerjaan Umum Daerah Otonom. 31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1948 TENTANG JOSEPH CORNELIS DE GROOT MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA. Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1948.

32.

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1948 TENTANG PEREDARAN UANG DENGAN PERANTARAAN BANK. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1948.

33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN. Disahkan pada tanggal 9 November 1948.

20

34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 THAUN 1948 TENTANG DAERAH PENDUDUKAN BUAT SEMENTARA WAKTU TIDAK MASUK DALAM DAERAH PABEAN. Disahkan pada tanggal 11 Desember 1948.

35.

UNDANG- NOMOR 35 TAHUN 1948 TENTANG MENURUNKAN TARIP BEA MASUK. Disahkan pada tanggal 11 Desember 1948.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1949 TENTANG PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PENDAPATAN. Disahkan pada tanggal 28 September 1949.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1949 TENTANG KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN WAKIL PERDANA MENTERI YANG BERKEDUDUKAN DI SUMATERA. Disahkan pada tanggal 30 September 1949.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1949 TENTANG TARIP PAJAK POTONG 1949. Disahkan pada tanggal 30 September 1949.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1949 TENTANG PERUBAHAN ATURAN BEA MATERAI 1921. Disahkan pada tanggal 30 September 1949.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1949 TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN DAN TAMBAHAN POKOK PAJAK DAN PAJAK UPAH UNTUK TAHUN 1949. Disahkan pada tanggal 30 September 1949.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1949 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT. Disahkan pada tanggal 28 NoVember 1949.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1949 TENTANG PENUNJUKAN PEMANGKU-SEMENTARA JABATAN PRESIDEN RI. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1949.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1949 TENTANG PERUBAHAN UU TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 9 TAHUN 1948 DARI HAL KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA K.N.I.P. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1949.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1949 TENTANG SIDANG KOMITE NASIONAL PUSAT MENGENAI PERSETUJUAN KONPERENSI MEJA BUNDAR. Disahkan pada tanggal 5 Desember 1949.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1949 TENTANG HAL PENERIMAAN BAIK HASIL-HASIL KONPERENSI MEJA BUNDAR. Disahkan pada tanggal 14 Desember 1949.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1949 TENTANG PENGESAHAN KONSTITUSI RIS. Disahkan pada tanggal 14 Desember 1949.

21

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1949 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UU NO. 27 TAHUN 1948 MENGENAI SUSUNAN DPR DAN PEMILIHAN ANGGOTAANGGOTANYA. Disahkan pada tanggal 24 Desember 1949.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG SUSUNAN, KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1950. b. Diubah oleh UU Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.(Lembaran Negara Tahun 1950 No. 30). UNDANG-UNDANG Nomor 1/YOGYA Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Disahkan pada tanggal 2 Pebruari 1950.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH. Disahkan pada tanggal 15 Mei 1950. UNDANG-UNDANG NOMOR 2/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI JAWA TIMUR. a. Disahkan Pada tanggal 3 Maret 1950. b. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 35 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur. 2) PP Nomor 36 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada propinsi Jawa Timur. 3) PP Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Periakanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur. 4) PP Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi. 5) PP Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan PP Mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

22

6) PP Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi. 7) PP Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyarahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa. 8) PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan Tugas Mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa. 9) PP Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada propinsiPropinsi. 10) PP Nomor 14 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kota Administratif Jember. 11) PP Nomor 28 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Gedungan, Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tinggkat II Pasuruan. Kecamatan Sawahan, Kecamatan WonoAsri di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun. Kecamatan Tarokan, Kecamatan Kujang Di Kabupaten Dati II Kediri, Kec. Pitu, Kec. Beringin, Kec. Pangkur di Kab. Dati II Ngawi, Kec. Temayang di Kab. Dati II Bojonegoro, Kec. Sumber Malang di Kab. Dati II Situbondo, Kec. Lakarsanti, Kenjeran, Benowo. 12) PP Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo. 13) PP Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan. 14) PP Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. 15) PP Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar. 16) PP Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun. 17) PP Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang. 18) PP Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian tidak dengan Hormat dan Pemberhentian Sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim Yang dikenakan Pemberhentian. 19) PP Nomor 59 Tahun 1992 tentang Pembentukan 10 (Sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Blitar, Jember, Bondowoso, Pamekasan, Situbondo, dan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

23

20) PP Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. 21) PP Nomor 37 Tahun 1995 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Tingkat II Ponorogo, Banyuwangi dan Jember dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. c. Undang-undang yang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53), sebagai UU. 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. 3) Undang-Undang ini dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjnagan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam pasal 6 UU Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1950 TENTANG PERMOHONAN GRASI. a.

Disahkan pada tanggal 1 Juli 1950.

b.

Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YYANG BERHAK MENGATUR DAN MENGURUS RUMAH TANGGANYA SENDIRI. a.

Disahkan pada tanggal 3 Maret 1950.

b.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) PP Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) PP Nomor 40 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 4) PP Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada propinsi. 5) UU Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1950 RI untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulo- Progo.

24

6) PP Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan PP mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. 7) PP Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi. 8) PP Nomor 49 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari UrusanPemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa. 9) PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada propinsi dan penegasan Tugas Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa. 10) PP Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada propinsipropinsi. 11) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 12) PP Nomor 23 Tahun 1955 tentang Pembentukan 2 (Dua) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul dalam Wilayah Propinsi Istimewa Yogyakarta. c.

Undang-Undang yang terkait: 1) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan kedudukan Wilayah Daerah daerah Enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen; 2) UU Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 53), Sebagai UU

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1950 TENTANG PENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DPR R.I.S. a. Disahkan pada tanggal 2 April 1950. b. Undang-Undang yang terkait, UU Darurat Nomor 30 Tahun 1950 tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat RIS; c. Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan Semua Perusahaan Belanda dibawah Penguasaan Pemerintah RI. d. Dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951 tentang Gaji dan Tunjangan kepada Ketua, Tunjangan-tunjangan, Biaya, Perjalanan dan Penginapan kepada Anggota-anggota DPR RI. UNDANG-UNDANG NOMOR 4/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH.

25

a. Disahkan pada tanggal 2 April 1950. b. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya. 2) PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar. 3) PP Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi. 4) PP Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Pajajaran di Bandung (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1422). 5) PP Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Sumatera Utara di Medan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457). 6) PP Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir. 7) PP Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi. 8) Perppu Nomor 48 Tahun 1960tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing. 9) PP Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya. 10) PP Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang. 11) PP Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 November di Surabaya. 12) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua). 13) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977. 14) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979. 15) Keppres Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 16) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981. 17) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 18) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982. 19) PP Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. 20) Insruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983.

26

21) Insruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984. c. Undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet, dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN (UU DARURAT NO.16 TAHUN 1950) SEBAGAI UU FEDERAL. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 1950; b. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; 2) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengubahan UU Nomor 6 Tahun 1950 ( Lembaran Negara Tahun 1950 No.53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. c. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 37 Tahun 1954 tentang Pemberian Honorarium kepada Para Ketua (Pengganti), Para Jaksa (Pengganti), dan Para Panitera (Pengganti) pada Pengadilan/Kejaksaan ketentaraan. 2) PP Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-angkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan. 3) Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Keadaan Perang. 4) Keppres Nomor 313 Tahun 1968 tentang Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara dan Wewenang Pemeriksaan Pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI. 5) Keppres Nomor 52 Tahun 1972 tentang Kedudukan Organisasi Administratip dan Finansial Mahmillub. 6) Keppres Nomor 53 Tahun 1972 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan dilingkungan ABRI. UNDANG-UNDANG NOMOR 5/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM UU 1948 NOMOR 13 DAN ATURAN-ATURAN PELAKSANAANNYA TENTANG PERUBAHAN VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT. a. Disahkan pada tanggal17 April 1950; b. Peraturan pelaksanaannya yaitu Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

27

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA (UU DARURAT NO. 17 TAHUN 1950) SEBAGAI UU FEDERAL. a.

Disahkan pada tanggal 20 Juli1950.

b.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penetapan Hari mulai berlakunya UU Darurat No. 1 Tahun 1958 (L.N Tahun 1958 No. 1) tentang Pengubahan UU No. 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. 2) Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 2 Tahun 1960 tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Keadaan Perang. 3) Keppres Nomor 313 Tahun 1968 tentang Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara dan Wewenang Pemeriksaan Pendahuluan dilingkungan Angkatan Bersenjata RI. 4) Keppres Nomor 53 Tahun 1972 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan dilingkungan ABRI;

c.

Undang-undang terkait, yaitu UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Cara-cara Tndakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG TARIF PAJAK POTONG UNTUK TAHUN 1950. Disahkan pada tanggal 24 Mei 1950. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA RIS MENJADI UUDS RI. a. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950. b. Undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatasan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar. UNDANG-UNDANG NOMOR 7/YOGYA TAHUN 1950 TANTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPRD YANG DIMAKSUDKAN DALAM UU 1948 NOMOR 22. a.

Disahkan pada tanggal 19 Juni 1950.

b.

Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu masa-kerja DPRD yang terbentuk berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1950. 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatasan Hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.

28

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1950 TENTANG PINJAMAN RI PADA EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON. a.

Disahkan pada tanggal 4 November1950.

b.

Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Pertama RI dengan Export-Import Bank Of Washington. 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI dengan Export-Import Bank Of Washington. 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan antara RI dengan Export-Import Bank Of Washingto 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara RI dengan Export-Import Bank Of Washington.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PENGGANTI UU 1950 NO. 1 DARI HAL BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN YANG MENGGABUNGKAN PADA RI.

9.

a.

Disahkan pada tanggal 21 Juni 1950;

b.

Undang-undang terkait: Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950. a. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1950. b. UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daaerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI JAWA TENGAH. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1950.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI JAWA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 19 Juli 1950; b. Undang-undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002

tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat. 12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI JAWA TIMUR. a.

Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

b.

Keppres Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

29

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

14.

UNDANG-UNDANG Nomor 14/YOGYA Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. a.


b.

Undang-undang yang terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DIY. DISAHKAN PADA TANGGAL 8 AGUSTUS 1950.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR/TENGAH/BARAT DAN DIY. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH KOTA KECIL DALAM LINGKUNGAN PROPINSI JAWA TIMUR/TENGAH/BARAT. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 /YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN DALAM UU 1950 NOMOR 2 DARI HAL PEMBENTUKAN PROPINSI LAWA TIMUR. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PERUBAHAN UU 1950 NOMOR 3 DARI HAL PEMBENTUKAN DIY. a. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950. b. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 38 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada DIY; 2) PP Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada DIY; 3) PP Nomor 40 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada DIY; 4) PP Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi; 5) PP Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan PP mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsidi Jawa dan Sumatera dan Kepada DIY; 6) PP Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi;

30

7) PP Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantara Propinsi di Jawa; 8) PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan tugas menganai Pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa; 9) PP Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsipropinsi. 10) PP Nomor 39 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada DIY. 11) PP Nomor 40 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada DIY. 12) PP Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan PP mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsidi Jawa dan Sumatera dan Kepada DIY. 13) PP Nomor 45 Tahun 1952 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi. 14) PP Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantara Propinsi di Jawa. 15) PP Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan tugas menganai Pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa. 16) PP Nomor 12 Tahun 1954 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsipropinsi. 17) PP Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi. c. Undang-undang yang terkait: 1) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen; 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang di maksud dalam pasal 6 UU Pembentukan Daérah-daerah Otonom di Jawa (L.N Tahun 1955 No. 53), sebagai Undang-undang.

31

3) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen. 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang di maksud dalam pasal 6 UU Pembentukan Daérah-daerah Otonom di Jawa (L.N Tahun 1955 No. 53), sebagai UU; 5) Diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY; d. Undang-Undang ini, dinyatakan berlaku secara umum oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peratura-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa. 19. UNDANG-UNDANG NOMOR 20/YOGYA TAHUN 1950 TENTANG PENGESAHAN PIAGAM PERSETUJUAN RI DAN RIS. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UU KERJA TAHUN 1948 NO. 12 DARI RI UNTUK SELURUH INDONESIA (L.N NO. 2 TAHUN 1951). a. Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh. 2) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1951 TENTANG PERTANYAAN BERLAKUNYA UU KECELAKAAN TAHUN 1947 NOMOR 33 DARI RI UNTUK SELURUH INDONESIA (L.N NO. 3 TAHUN 1951). a. Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyatan Berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 ( PP Nomor 2 Tahun 1948), dari RI, sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 18 Tahun 1948 untuk Seluruh Indonesia.

32

2) PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. 3) PP Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UU PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NOMOR 23 DARI RI UNTUK SELURUH INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1951 TENTANG MEMBERI PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH ;KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH RIS. a. Disahkan pada tanggal 31 Januari 1951. b. Lembaran Regara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor--

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NOMOR 26 TAHUN 1950 (L.N NO. 48 TAHUN 1950) MENGENAI PENGESAHAN DAN PENGAKUAN HUTANG TERHADAP KERAJAAN BELANDA SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 31 Januari 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor--

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1951 TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA KETUA, TUNJANGAN-TUNJANGAN, BIAYA, PERJALANAN DAN PENGINAPAN KEPADA ANGGOTA DPR RI. a. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951. b. Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR. d. Dicabut oleh UU Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota DPR RI.

33

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UU LALU-LINTAS JALAN (WEGVERKEERSORDONNANTIE, STAATSBLAD 1933 NO. 86). a. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114; c. Peraturan terkait: 1) PP Nomor 16 Tahun 1953 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tinggat Ke-1. 2) PP Nomor 2 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Lalu Lintas Jalan (Staatsblad 1936 No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan PP No. 44 Tahun 1954 (L.N Tahun 1954 No. 76). d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1951 TENTANG PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI. a. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaannya PP Nomor 58 Tahun 1958 tentang Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter baru dan Ijazah Dokter Gigi baru. d. Undang-undang yang terkait yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat. e. Dicabut oleh UU Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1951 TENTANG PEMBAGIAN TENAGA DOKTER GIGI AN BIDAN SECARA RASIONIL. a. Disahkan Pada Tanggal 30 Juni 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Dibatalkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKELIR DALAM KEADAAN GENTING. a. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951. b. Lembaran Negara Republik Idnonesia Tahun 1951 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter. d. Dibatalkan oleh UU Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan.

34

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1951 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN PERTAMA RI DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON. a.

Disahkan pada tanggal 10 Juli 1951.

b. Lembaran Negara Republik Idnonesia Tahun 1951 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -c.

Undang-undang yang terkait: 1) UU Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI dengan Export-Import Bank Of Washington. 2) UU Nomor 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan antara RI dengan Export-Import Bank Of Washington. 3) UU Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan PersetujuanPersetujuan pengubahan dan Tambahan antara RI dengan ExportImport Bank Of Washington.

12.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN BADAN HUKUM ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK. a.


b.

Lembaran Negara Republik Idnonesia Tahun 1951 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81;

c.

Peraturan pelaksanaannya yaitu Perppu Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia kedalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

d.

Diubah oleh Perppu Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1951 (L.N Tahun 1951 Nomor 80) tentang Penghapusan Badan Hukum Algemene Volkscredietbank.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1951 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 1 September 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82;

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1951 TENTANG PENGGANTIAN PAJAK BUMI DENGAN PAJAK PERALIHAN 1944. a. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PERUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944, ORDONANSI PAJAK UPAH DAN ORDONANSI PAJAK KEKAYAAN 1932 (UU DARURAT NO. 37 TAHUN 1950 SEPERTI DITAMBAH DENGAN UU DARURAT NO. 5 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 16 September 1951.

35

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NOMOR 32 TAHUN 1950 TENTANG PENURUNAN CUKAI TEMBAKAU SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 17 September 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor --

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1951 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1950 TENTANG PENGELUARAN UANG KERTAS ATAS TANGGUNGAN RIS. a. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksana: PP Nomor 56 Tahun 1957 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh Perppu Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian berlakunya UU Nomor 17 Tahun 1951 (L.N Tahun 1951 nomor 100).

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 15 TAHUN 1950 RI UNTUK PENGGABUNGAN DAERAHDAERAH KABUPATEN KULON-PROGO DAN ADIKARTO DALAM LINGKUNGAN DIY MENJADI SATU KABUPATEN DENGAN NAMA KULON-PROGO. a. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Undang-undang terkait: 1) UU Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen. 2) UU Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penetapan “ UU Darurat No. 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilayah Daerah-daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen” ( L.N Tahun 1955 No. 53) , sebagai UU. 3)

UU Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (LN tahun 1955 No. 53), sebagai UU.

4) UU ini dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa.

36

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NOMOR 32 TAHUN 1950 MENGENAI PENGGABUNGAN PULAU WEH KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 10 Tahun 1953 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat. 2) PP Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat selama 10 Tahun. 3) PP Nomor 4 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1951 TENTANG PEMBEBASAN CUKAI PEGAWAI-PEGAWAI DIPLOMATIK ATAU KONSULER DARI NEGERI-NEGERI ASING YANG MENJALANKAN TUGASNYADI NEGERI INI. a. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1951. b. Undang-undang terkait: UU Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah.

21. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN CENTRALE VERKOOPORGANISATIE VAN ONDERNEMINGSLANDBOUWPRODUCTEN (C.V.O). a. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169. 22. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1951 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 29 TAHUN 1950 TENTANG PENETAPAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN DALAM MASA PEKERJAAN OLEH PARA PEJABAT YANG MENURUT PASAL 148 KONSTITUSI RIS DALAM TINGKAT PERTAMA DAN TERTINGGI DIADILI OLEH MA INDONESIA SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 28 Nopember 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1951. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1951 TENTANG PENYERAHAN URUSAN PENILIKAN FILEM KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN. a. Disahkan pada tanggal 28 Nopember 1951.

37

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 7 Tahun 1954 tentang Mengubah PP Nomor 26 Tahun1951 (L.N Nomor 38 Tahun 1951) tentang mengubah peraturan pilem Tahun 1940 (Filmverordening 1940,staatsblad 1940 Nomor 539). 24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V.

1951

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 6 Desember 1951. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor--


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 2 TAHUN 1952 MENGENAI PERUBAHAN RECHTENORDONNANTIE (STAATSBLAD 1882 NO. 240 JO. STAATSBLAD 1931 NO. 471) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 5 Februari 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 197.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PINJAMAN DARURAT SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 215.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU MASIH TERBUKANYA DINAS TAHUN ANGGARAN 1950 SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 14 Mei 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 195.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UU, UU DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAHMASALAH PAJAK, DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NKRI (UU DARURAT NO. 36 TAHUN 1950) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 29 Juli 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 197.

38

c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 17 Tahun 1973 tentang Berlakunya Peraturan Perpajakan Indonesia di Propinsi Irian Jaya. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1952 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK BARANG-BARANG BERUPA KIRIMAN-KIRIMAN HADIAH YANG BERTUJUAN KESEJAHTERAAN ROHANI PENDUDUK, MAKSUD AMAL ATAU KEBUDAYAAN. a. Disahkan pada tanggal 29 Juli 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 259. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 10 Tahun 1953 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat. 2) PP Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat selama Tahun 1954. 3) PP Nomor 4 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat. 4) Instruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1968 tentang Tidak Memberikan Keringanan-keringanan, Kelonggaran-kelonggaran atau Pembebasan terhadap Pembayaran Pungutan-pungutan Bea Masuk. 5) Keppres Nomor 159 Tahun 1968 tentang Penegasan Pengertian Pembelian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang-barang alat Angkatan Bersenjata RI. e. Undang-undang terkait: Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU NOMOR 6 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH GRONDHUUR ORDONNANTIE (STBL 1918 NO. 88) DAN VORSTENLANSCH GRONDHUURREGLEMENT (STBL 1918 NO. 20) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 206.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1952 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NO. 14 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING ATAS TAHUN 1951 SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1952 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING TAHUN 1952. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952.

39

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 265. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN ATAS ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925. a. Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 259.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1951 (UU DARURAT NO. 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

11. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1952 TENTANG TAMBAHAN POKOK BEA (OPSENTEN) ATAS BEA-BEA MASUK SELAMA TAHUN 1952 (UU DARURAT NO. 4 TAHUN 1952) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. 12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1952 TENTANG PEMBAHARUAN BEA-BEA SPESIFIK DAN PENGGANTIANNYA DENGAN BEA-BEA AD VALOREM. a. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 265. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 5 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Ketentuan Khusus Nomor 6 pada pos 159 dari Tarif Bea Masuk.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1952 TENTANG PERUBAHAN BERSELANG DARI JUMLAH OPSENTEN ATAS BEBERAPA POS DARI TARIF BEA-BEA MASUK. a. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 267.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1952 TENTANG PENUNJUKAN JAWATAN REGI GARAM SEBAGAI PERUSAHAAN I.B.W. DENGAN NAMA BARU PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 26 September 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 293.

40

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG BURSA (L.N NO. 79 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 26 September 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pencabutan PP No. 6/1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank /Perusahaan/Badan Pemerintah maupun Swasta (LN 74/1963; TLN No. 2526); 2) Keppres Nomor 38 Tahun 1975 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemberhentiann Sementara dan Pemberhentian Makelar Perdagangan Efek kepada Menteri Keuangan. 3) PP Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Reksa. 4) PP Nomor 60 Tahun 1992 tentang Obligasi Perusahaan Umum (perum) Listrik Negara. 5) PP Nomor 4 Tahun 1993 tentang Obligasi Perusahaan Umum (perum) Pegadaian. 6) Keppres Nomor 37 Tahun 1978 tentang Perubahan Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal. 7) Keppres Nomor 58 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 37 Tahun 1978. 8) Keppres Nomor 41 Tahun 1988 tentang Perubahan Keppres Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 37 Tahun 1978. 9) Kepres Nomor 60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal. 10) Kepres Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. c. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN TENTANG NEGARA RI DAN NEGARA INDIA. a. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA RI DAN NEGARA PAKISTAN. a. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952.

41

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. 20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA RI DAN NEGARA UNU BIRMA. a. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1952 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA RI DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA. a. Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1952 TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL. a. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 305. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Kedudukan Pegawai pada Jawatan Kereta Api, yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir. 2) PP Nomor 35 Tahun 1954 tentang Jaminan yang berupa Pensiun dan Pemerintah bagi Guru Sekolah Rakyat Negeri.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI RIS (UU DARURAT NO. 25 DAN 34 TAHUN 1950) SEBAGAI UU RI. a.

Disahkan pada tanggal 24 Oktober 1952.

b.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

c.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 34 Tahun 1954 tentang Hak Kekuasaan untuk Memberi Kenaikan Gaji yang Tertentu. 2) PP Nomor 2 Tahun 1958 tentang Penggantian Pegawai yang Menjabat Jabatan Penting. 3) PP Nomor 19 Tahun 1958 tentang Mengubah PP No. 34 Tahun 1954 (LN No. 55 Tahun 1954) tentang Hak Kekuasaan untuk Memberikan Gaji yang tertentu. 4) PP Nomor 68 Tahun 1958 tentang Peremajaan alat-alat Negara.

42

5) PerPres Nomor 3 Tahun 1963 tentang Peraturan mengenai Status dan Kedudukan Keuangan PNS dan Anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat. 6) PerPres Nomor 23 Tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat PNS dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat ke dalam Peraturan Gaji bagi PNS (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL1961). 7) PerPres Nomor 39 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan PP No. 23 Tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat PNS dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat ke dalam Peraturan Gaji bagi PNS (P.G.P.N.-1961 dan P.G.POL-1961). 8) Perpres Nomor 41 Tahun 1964 tentang Kedudukan Keuangan PNS dan Anggota Angkatan Kepolisian yang dipindahkan/diperbantukan di Propinsi Irian Barat. 9) PP Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan Kewajibannya secara Luar Biasa. 10) PP Nomor 33 Tahun 1965 tentang Dewan Tenaga Atom dan Badan Tenaga Atom Nasional. 11) PP Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Golongan Gaji F/V, F/VI, F/VII, dan F/VIII. 12) Keppres Nomor 3 Tahun 1968 tentang Menarik kembali Sdr. Drs. Moh Barnawie Alwie untuk menjabat kedudukan pada International Monetary Found/Dana Moneter Internasional. 13) Keppres Nomor 44 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Rumania di Bukarest Sdr. Laksamana Muda Laut Hamzah Atmohandojo. 14) Keppres Nomor 45 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Canada di Ottawa Sdr. Komodor Laut R. Darmobandoro. 15) Keppres Nomor 46 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Guinea dan Mali di Conakry Sdr. Imrad Idris. 16) Keppres Nomor 47 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Malaysia di Kuala Lumpur Sdr. Brigadir Jenderal Thalip. 17) Keppres Nomor 48 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Afganistan di Kabul R.M Soebagio Soerjaningrat. 18) Keppres Nomor 49 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Belgia dan Luxembourg di Brussel, R.B.I.N. Djajadiningrat. 19) Keppres Nomor 50 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Argentina, Uruguay dan Chili Berkedudukan di Buenos Aires, Sdr. Sulaiman.

43

20) Keppres Nomor 51 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Yugoslavia berkedudukan di Beograd, Sdr. Abdullah Kamil. 21) Keppres Nomor 52 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Australia dan Selandia Baru, berkedudukan di Canberra: Letnan Jenderal R. Hidajat. 22) Keppres Nomor 53 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Ethiopia di Addis Ababa: Sdr. Effendi Noor. 23) Keppres Nomor 54 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Cekoslowakia di Praha: Sdr. Sudio Gandaruni. 24) Keppres Nomor 55 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Amerika Serikat di Washington DC: Sdr. Sudjatmoko. 25) Keppres Nomor 56 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Swedia, Pemerintah Kerajaan Norwegia, Kerajaan Denmark dan Republik Finlandia berkedudukan di Stockholm: Sdr. R. Suwito Kusumowidagdo. 26) Keppres Nomor 59 Tahun 1968 tentang Mengangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Saudi Arabia di Jeddah, Sdr. Aminuddin Aziz. 27) Keppres Nomor 66 Tahun 1968 tentang Memberhentikann dengan Hormat Sdr. Soerjadi, S.H. Sebagai Ketua Mahkamah Agung dan mengangkat Sdr. Soebekti, S.H. 28) Keppres Nomor 68 Tahun 1968 tentang Istirahat Besar 9 (Sembilan) bulan Sdr. Soerjadi, S.H. ex Ketua MA. 29) Keppres Nomor 87 Tahun 1968 tentang Mengalihkan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian para PNS Golongan F/IV kebawah Kepada Ketua L.I.P.I. 30) Keppres Nomor 178 Tahun 1968 tentang Memberikan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian para PNS sepanjang mengenai pegawai-pegawai golongan F/IV PGPN 1961 (golongan IV/a PGPS 1968) kebawah dalam Ligkungan Kejaksaan Kepada Jaksa Agung. 31) Keppres Nomor 246 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Mayjen. KKO R. Soehadi sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Republik Federasi Sosialis Jugoslavia. 32) Keppres Nomor 247 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Ir. Abu Prajitno sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Belgia. 33) Keppres Nomor 248 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Johannes Dirk De Fretes sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Nefal.

44

34) Keppres Nomor 249 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Haji Muhammad Amin Azeharie, S.H. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Republik Guinea. 35) Keppres Nomor 250 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Asa Bafagih sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Republik Aljazairia. 36) Keppres Nomor 251 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta May. Jen. TNI Suadi sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Ethiopia. 37) Keppres Nomor 252 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Mayjen. TNI Sambas Atmadinata sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Republik Rakyat Rumania. 38) Keppres Nomor 253 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Mayjen. TNI Ahmad Kosasih sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Australia. 39) Keppres Nomor 254 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Sudjarwo Tjondronegoro S.H sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Belanda. 40) Keppres Nomor 255 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta Memet Tanumidjaja S.H sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia. 41) Keppres Nomor 256 Tahun 1968 tentang Memindahkan ke Jakarta M. Kadaroesman S.H sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI pada Pemerintah Kerajaan Afganistan. 42) Keppres Nomor 305 Tahun 1968 tentang Merubah Keppres RI No. 197 Tahun 1967. 43) Keppres Nomor 316 Tahun 1968 tentang Pengangkatan/Pemberhentian para pejabat yang memangku Jabatan lebih rendah dari Sekretaris Jenderal dll. 44) Keppres Nomor 55 Tahun 1969 tentang Kewenangan Pengangkatan/Pemberhentian para Jaksa Tinggi/Kepala Kejaksaan Tinggi, Direktur/Kepala Direktorat, Asisten Inspektur Jenderal, Sekertaris Umum dan Staf Ahli, kepada Jaksa Agung, sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU No. 21 Tahun 1952. 45) PP Nomor 16 Tahun 1969 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1963, tentang Perubahan Penggajian PNS di Propinsi Irian Barat. 46) Keppres Nomor 1 Tahun 1972 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian para Pegawai PNS Golongan IV/a PGPS 1960 (F/IV PGPN 1961) kebawah dalam Lingkungan Biro Pusat Statistik. 47) Keppres Nomor 3 Tahun 1972 tentang Menyerahkan Kewenangan Pengangkatan/Pemberhentian para pejabat yang memangku jabatan yang lebih rendah dari Deputi Ketua dalam Lingkungan Lembaga Administrasi Negara kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara.

45

48) Keppres Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyerahan Wewenang untuk Mengangkat dan Memberhentikan PNS dalam Lingkungan Badan Koordinasi Intelijen Negara kepada Kepala BAKIN (Gol.E/II PGPN – 1961 atau II/c PGPS 1968) kebawah. 49) Keppres Nomor 49 Tahun 1974 tentang Menyerahkan Wewenang untuk Mengangkat dan Memberhentikan PNS (Gol. II/c PGPS ’68 (E/II PGPN’61) kebawah. 50) Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 28 Tahun 1957 tentang Penetapan UU Darurat No. 13 Tahun 1957 (LN No. 58 tahun 1957) tentang menambah UU No. 21 tahun 1952 (LN No. 78 tahun 1952) tentang “ Menetapkan UU Darurat tentang hak Pengangkutan dan Pemberhentian Pegawai-pegawai RIS (UU Darurat No. 25 dan 34 Tahun 1950) sebagai UU RI”, sebagai UU. 2) UU Darurat Nomor 13 Tahun 1957 tentang Menambah UU nomor 21 Tahun 1952 tentang menetapkan UU darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai RIS (UU Darurat nomor 25 dan 34 Tahun 1950) aebagai UU. 22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1952 TENTANGPERATURAN UNTUK MENGHADAPI KEMUNGKINAN HILANGNYA SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT PMERIKSAAN PENGADILAN. a. Disahkan pada tanggal 23 Desember 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 3 TAHUN 1950 (LN NO. 4 TAHUN 1950) TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1950 SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1952 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PUNGUTAN TAMBAHAN POKOK PAJAK MENGENAI PAJAK KEKAYAAN DAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 1951 (UU DARURAT NO. 35 TAHUN 1950, LN NO. 77 TAHUN 1950) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1952. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953

46

1.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG (UU DARURAT NO. 17 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Perppu Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan. 2) PP Nomor 19 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan PP No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH ORDONANSI PAJAK RUMAH TANGGA 1908. c. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953. d. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 670.

3.

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTE ATAS BEA MASUK. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 350. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek. d. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

4.

5.

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1953 TENTANG DAERAH OTONOM PROPINSI KALIMANTAN a. Disahkan pada tanggal 13 Januari 1953; b. Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 351. UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN DAN KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN PROPINSI KALIMANTAN a. Disahkan pada tanggal 13 Januari 1953; b. Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352.

6.

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN DAN SEBAGAINAYA SELAMA TAHUN 1953 a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 1953;

47

b. Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 354. 7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1953 TENTANG APOTEK DARURAT. a. Disahkan pada tanggal 2 Februari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 351. c. Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1953 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NO. 2 TAHUN 1952 TENTANG KENAIKAN TARIP PENGENAAN PAJAK PERSEROAN UNTUK TAHUN DINAS 1952 (LN NO. 2 TAHUN 1952) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 14 Februari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 352.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1953 TENTANG PERNYATAAN PERLUNYA BEBERAPA TANAH PARTIKELIR DIKEMBALIKAN MENJADI TANAH NEGERI. a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 354.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1953 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA KONSTITUANTE DAN ANGGOTA DPR. a. Disahkan pada tanggal 4 April 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 9 Tahun 1954 tentang Menyelenggarakan UU Pemilihan Umum. 2) PP Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan buat Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan pernyataan NonAktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan Kampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang. 3) PP Nomor 28 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 1954. 4) PP Nomor 31 Tahun 1955 tentang Pengubahan PP Nomor 9 Tahun 1954 (LN No. 18 Tahun 1954) 5) PP Nomor 19 Tahun 1956 tentang Tambahan PP Nomor 9 Tahun 1951 dengan Pasal 81a.

48

6) PP Nomor 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Waktu untuk Pemilihan Anggota-anggota DPR ke-II. 7) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 tentang DPR. 8) PP Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam Jabatan, Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta pernyataan Non-Aktif dari Jabatan Dinas Tentara bagi Militer Sukarela. d.

Undang-undang terkait: 1) UU Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda Kecil menjadi Propinsi Nusa Tenggara. 2) UU Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

e. 11.

Diubah Oleh UU Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 1953, LN No. 29 Tahun 1953)

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1953 TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN UANG EMAS DAN BAHAN UANG EMAS PADA DE JAVASCHE BANK. a. Disahkan pada tanggal 21 April 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 396. c. Peraturan pelaksanaan: Perppu Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penilaian Persediaan Uang Mas dan Bahan Uang Mas pada Bank Indonesia.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1953 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN KEPADA BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA DPR. a. Disahkan pada tanggal 4 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1)

PP Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan buat Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan pernyataan Non-aktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan Kampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang.

2) PP Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1952 (LN No. 63/ 1952) tentang Kedudukan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu Kewajiban Negara diluar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya. 3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian Perbaikan Penghasilan/Penghasilan Peralihan kepada Bekas Menteri Negara dan Ketua/Anggota DPR Gotong-Royong, serta Janda dan Anak Yatim-piatunya.

49

4) Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1967 tentang Perbaikan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Menteri Negara RI. Ketua/Wakil Ketua serta Anggota DPR Gotong-Royong. 5) PP Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 6) PP Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara. 7) PP Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara. 8) PP Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 9) PP nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun Wakil Ketua MPR RI yang tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua DPR RI. 10) PP Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun. 11) PP Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 70 (Tujuh Puluh) sampai dengan 80 (Delapan Puluh) Tahun. 12) PP Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun. 13) PP Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun. 14) PP Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya. 15) Keppres Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Jasa sebagai Pesangon kepada Anggota DPR-Gotong Royong yang berhenti sebagai Anggota karena masa jabatannya berakhir. d. Undang-undang terkait: UU Nomor 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU No. 9 Tahun 1953 (LN No. 36 Tahun 1953), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR RI. e.

13.

Dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1953 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA DPR RI. a. Disahkan pada tanggal 9 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

50

c. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1954 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1953 TENTANG PENENTAPAN UU POKOK BANK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang Khusus berlaku untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. 2) PP Nomor 19 Tahun 1954 tentang Pimpinan, Susunan dan Cara Bekerja Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. 3) PP Nomor 20 Tahun 1954 tentang Mengurus Dana Alat-alat Pembayaran Luar Negeri. 4) PP Nomor 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit. 5) UU Nomor 11 Tahun 1955 Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953 (UU No. 11 Tahun 1953). 6) PP Nomor 17 Tahun 1959 tentang Pengeluaran kertas perbendaharaan untuk Tahun 1959. 7) PP Nomor 51 Tahun 1959 tentang Penentuan Pengenaan Nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T. 8) Perppu Nomor 35 Tahun 1960 tentang Kredit dan Likwiditet Bank. 9) Perpres Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pemberian Fasilitas bagi Proyek-proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri atas Dasar Production Sharing. 10) PP Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah Maupun Swasta. 11) Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1964 tentang Satuan Uang Rupiah yang berlaku di Dati II Kapulauan Riau. 12) Perpres Nomor 31 Tahun 1964 tentang Badan Ekonomi dan Keuangan. 13) Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Koperasi Tani dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia. 14) Penetapan Presiden Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Umum Negara kedalam Bank Indonesia. 15) Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Tabungan Negara kedalam Bank Indonesia. 16) Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengintegrasian Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia.

51

17) Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. 18) Penetapan Presiden Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Tambahan perihal Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. 19) Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah baru yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah bagi seluruh Wilayah RI dan Penarikan Rupiah lama dari peredaran. 20) Keppres Nomor 254 Tahun 1967 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Oey Beng To, S.E. Sebagai Direktur Bank Negara Indonesia Unit I. 21) Kepres Nomor 17 Tahun 1968 tentang Mengangkat Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia. d.

Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-muka pada Bank Indonesia lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat 2 UU Pokok Bank Indonesia 1953 (LN Tahun 1953 No. 40). 2) UU Darurat Nomor 14 Tahun 1957 tentang Penetapan untuk Pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UU pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 bulan setelah berakhirnya Keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Februari 1957 No. 23 yang ada berdasarkan Pasal 16 ayat 3 UU Pokok Bank Indonesia 1953. 3) UU Darurat Nomor 63 Tahun 1958 tentang Penetapan UU Darurat No. 14 Tahun 1957 tentang Penetapan untuk membebasan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 selama 6 bulan setelah berakhir Keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Februari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan Pasal 16 ayat 3 UU Pokok Bank Indonesia 1953 (LN tahun 1957 No. 61) sebagai UU. 4) UU Nomor 75 Tahun 1958 tentang Memperpanjang Jangka Waktu Pembebasan Bank Indonesia dari Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 UU Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (dua belas) bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dengan UU Darurat No. 14 Tahun 1957 Jo UU No.63 Tahun 1958 (UU No. 11 Tahun 1953).

e.

Diubah oleh: 1) UU Nomor 84 Tahun 1958 tentang Perubahan Pasal-pasal 16 dan 19 UU Pokok Bank Indonesia (UU No. 11 Tahun 1953). 2) Perppu Nomor 11 Tahun 1960 tentang Perubahan Modal Bank Ind onesia.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN PERATURAN DALAM UU DARURAT NO. 4 TAHUN 1950 TENTANG

52

PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG R.I.S (LN NO. 5 TAHUN 1950) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari Dinas ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas. 2) UU Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela. 3) UU Darurat Nomor 6 Tahun 1954 tentang Mengubah UU Darurat Nomor 19 Tahun 1950 (LN Tahun 1950 nomor 28) tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Orderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat. d.

Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 18 Tahun 1954 tentang Mengubah PP Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pemberian Pensiun kepada janda-janda dan Onderstan kepada anak-anak Yatim/Piatu dari para Anggota Tentara Angkatan Darat (LN Tahun 1951 Nomor 5). 2) PP Nomor 33 Tahun 1954 tentang Penetapan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non-Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan. 3) PP Nomor 39 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Sementara tentang Pemberian Tunjangan kepada TNI yang pada waktu penyerahan Kedaulatan tidak masuk Angkatan Perang RIS, PP Nomor 6 Tahun 1950 (LN Tahun 1950 Nomor 18). 4) PP Nomor 6 Tahun 1955 tentang Mengubah/Menambah PP Nomor 41 Tahun 1954 (LN 1954 Nomor 72), tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang diberikan kepada para bekas Anggota Tentara Angkatan Perang RI, K.N.I.L. Dahulu dan sebagainya, dan kepada Janda dan/atau Anaknya.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN PERATURAN DALAM UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1952 (LN NO. 84 TAHUN 1952) TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Undang-undang terkait:

53

1) UU Nomor 14 Tahun 1953 tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari Dinas Ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas. 2) UU Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat dari pada UU tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam Dinas Ketentaraan. 3) UU Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan sesudah Akhir Tahun 1955. 4) UU Daruat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela). d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 52 tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. e. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1953 TENTANG PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG DIBERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penampungan Bekas Anggota Angkatan Perang dan Pemulihan Mereka kedalam Masyarakat. 2) PP Nomor 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional. 3) PP Nomor 33 Tahun 1954 tentang Penempatan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non-Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan. 4) PP Nomor 26 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 1 ayat (2) sub A PP Nomor 6 Tahun 1954 (LN Tahun 1954 No. 14) dan Penyerahan tugas menjalankan Kebijaksanaan mengenai Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.B.A.T) kepada Menteri Negara. d. Undang-undang terkait: 1)

UU Darurat Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pengubahan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 1953 (LN tahun 1953 nomor 42.

2)

UU Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan kembali UU Darurat No. 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian UU No. 14 Tahun 1953 (LN tahun 1955 No. 38).

e. Dicabut oleh UU Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian UU Nomor 14 Tahun 1953 (LN tahun 1953 Nomor 44) tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diberhentikan dari Dinas Ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas.

54

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1953 TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Undang-undang terkait: UU Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela). d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. e. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata RI.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1953 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANGGOTA ANGKATAN PERANG. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 33 Tahun 1954 tentang Penempatan dalam Jabatan dan Pemberhentian, Pemberhentian Sementara serta Pernyataan Non-Aktif dari Jabatan dalam Dinas Ketentaraan. 2) PP Nomor 40 Tahun 1954 tentang Mengubah PP Nomor 50 Tahun 1951 tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat (LN 1951 Nomor 70). 3) PP Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan buat Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan nonaktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan kenggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan Kampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang. 4) PP Nomor 31 Tahun 1956 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan c.q, Hak Kesejahteraan kepada para Tenaga Ahli Kesehatan didalam Lingkungan Angkatan Perang. 5) PP Nomor 38 Tahun 1956 tentang Pemberian Uang Duka atau Penghibur kepada Janda atau Ahli Waris Anggota Angkatan Perang yang Tewas karena Keganasan Gerombolan. 6) PP Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari Dinas Tentara. 7) PP Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. 8) PP Nomor 18 Tahun 1976 tentang Sumpah bagi Anggota ABRI. d. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. e. Undang-undang terkait:

55

1) UU Darurat Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pencabutan dan Penggantian UU Nomor 14 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 44) tentang Perlakuan terhadap Anggota Angkatan Perang yang diperhentikan dari Dinas Ketentaraan karena tidak memperbaharui Ikatan Dinas. 2) UU Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan sesudah Akhir Tahun 1955. 3) UU Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela). 4) UU Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. 20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1953 TENTANG AKIBATAKIBAT DARI PADA UU TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG UNTUK TETAP DALAM DINAS KETENTARAAN. a. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Undang-undang terkait: UU Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan sesudah Akhir Tahun 1955. d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela. e. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1953 TENTANG PENUNJUKAN RUMAH-SAKIT RUMAH-SAKIT PARTIKULIR YANG MERAWAT ORANG-ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG YANG KURANG MAMPU. a. Disahkan pada tanggal 3 Juni 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penunnjukan Rumah-rumah Sakit Partikulir yang merawat Orang-orang yang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu. d. Dicabut Oleh UU Darurat Nomor 6 Tahun 1955 tentang Pengubahan dan Tambahan Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 1953 (LN Nomor 48 Tahun 1953) tentang Penunjukan Rumah-rumah Sakit Partikulir yang merawat Orangorang yang Miskin dan Orang-orang yang Kurang Mampu. e. UU ini dinyatakan tidak berlaku oleh UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1953 TENTANG PENGUBAHAN BEA PEMBUBARAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 5 AYAT 2 JACHTORDONNANTIE JAVA EN MADURA 1940 (STAATSBLAD 1939 NO. 733). a. Disahkan pada tanggal 17 Juli 1953.

56


UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1953 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN RI DENGAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON. a. Disahkan pada tanggal 25 Juli 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara RI dan ExportImport Bank of Washington.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1953 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA RI DAN REPUBLIK SURIA. a. Disahkan pada tanggal 18 Juli 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN.

1953

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 25 November 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 470. 26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1953 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PERUSAHAAN. a. Disahkan pada tanggal 25 Nopember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 471. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 41 Tahun Melaporkan Perusahaan. d. Dicabut oleh UU Nomor 7 Ketenagakerjaan di Perusahaan.

27.

Tahun

1981

1953 Tentang Kewajiban tentang

Wajib

Lapor

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 18 TAHUN 1951 UNTUK MEMBATASI MASA BERLAKUNYA UU PAJAK PEREDARAN 1950 (LN NO. 93 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 479.

28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 12 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN PAJAK PEREDARAN 1950 DAN UU DARURAT NO. 38 TAHUN 1950 TENTANG

57

TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UU PAJAK PEREDARAN 1950 SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 480. 29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG LARANGAN UNTUK MEMPERGUNAKAN DAN MEMASUKKAN DALAM PEREDARAN UANG PERAK LAMA, YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN INDISCHE MUNTWET 1912 SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 481.

30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PENGHENTIAN BERLAKUNYA INDISCHE MUNTWET 1912 DAN PENETAPAN PERATURAN BARU TENTANG MATA-UANG (UU DARURAT NO. 20 TAHUN 1951, LN NO. 95 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 482. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PENPRES Nomor 9/1963 Tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang Khusus Berlaku untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. 2) UU Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayar yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang dikeluarkan sebelum Penyerahan Kedaulatan. 3) PP Nomor 22 Tahun 1955 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah. 4) PP Nomor 56 Tahun 1957 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah. 5) Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1964 tentang Satuan Uang Rupiah yang berlaku da Dati II Kepulauan Riau. 6) Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah baru yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah bagi seluruh Wilayah RI dan Penarikan Rupiah lama dari peredaran.

31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 9 TAHUN 1951 TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA OPSENTEN ATAS BEBERAPA MACAM CUKAI (LN NO. 43 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953.

58


UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 21 TAHUN 1951 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA (LN NO. 96 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 484.

33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 4 TAHUN 1953 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINYA (LN NO. 11 TAHUN 1953) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 485.

34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 9 TAHUN 1950 TENTANG PENGUBAHAN UU POSTSPAARBANK (STAATSBLAD 1934 NO. 653, 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

35.

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1953 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NO. 23 TAHUN 1951 TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944 (LN NO. 103 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 486.

36.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1953 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NO. 15 TAHUN 1952 UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK VERPONDING UNTUK TAHUN-TAHUN 1953 DAN BERIKUTNYA (LN NO. 90 TAHUN 1952) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 487. c. Undnag-undang terkait: UU Nomor 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding untuk Tahun-tahun 1957 dan berikutnya.

37.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1953 TENTANG MENETAPKAN UU DARURAT NO. 15 TAHUN 1951 TENTANG PENILAIAN DARI BAGIAN-BAGIAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN, BAIK YANG DIPEROLEH MAUPUN YANG BERADA DALAM UANG

59

ASING UNTUK PEMUNGUTAN PAJAK PERALIHAN, PAJAK UPAH, PAJAK PERSEROAN DAN PAJAK KEKAYAAN DAN TENTANG PENGUBAHAN ORDONANSI PAJAK PERALIHAN 1944 ( LN NO. 87 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 488. 38.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1953 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN (LN NO. 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 489. c. Dicabut oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

39.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 490. c. Diubah oleh Perppu Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos (LN Tahun 1953 nomor 86). d. Dicabut oleh UU Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara.

40.

UNDANG-UNDANG NOMOR PENGGANTIAN ANGGOTA DPR.

37

TAHUN

1953

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1952,TENTANG PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN DARI ORDONANTIE OP DE VENOOTSCHAPSBELASTING 1925 YANG MEMBERIKAN PULA ATURAN KELENGKAPAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK INI. a. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

60

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1954 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPR. a. Disahkan pada tanggal 29 Desember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 497. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan buat Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan pernyataan nonaktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan Kampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang. 2) UU Nomor 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan UU No. 9 Tahun 1953 (LN No. 36 Tahun 1953), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota DPR RI. 3) PP Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dll. Tunjangan bagi Pejabat yang menjalankan Jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam UU 29 Tahun 1957. d. Diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan Penambahan UU No. 2 Tahun 1954 (LN No. 9 Tahun 1954) tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR. e. Undang-undang terkait: UU Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK (LN NO. 7 TAHUN 1953) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 503.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 8 TAHUN 1951, TENTANG PENGUBAHAN REGLEMENT A YANG DILAMPIRKAN PADA RECHTENORDONNATIE, STAATSBLAD 1931 NO. 471 ( LN NO. 39 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 504. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT Indonesia Satelite Corporation (PT Indosat). 2) PP Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan PP Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk kepada PT Indonesia Satelite Corporation (PT Indosat).

61

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1954 TENTANG KEANGGOTAAN RI DARI DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FOUND) DAN BANK INTERNATIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT). a. Disahkan pada tanggal 1 Pebruari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 515. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan diri RI dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development).

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN HAK ANGKET DPR. a. Disahkan pada tanggal 16 Februari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 518. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010, Membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI. a. Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 522.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 23 TAHUN 1950 ( LN NO. 38 TAHUN 1950) TENTANG PERATURAN TAMBAHAN ISTIRAHAT LUAR NEGERI SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 534.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 24 TAHUN 1951 TENTANG PENGUBAHAN BEBERAPA POS TARIF BEA MASUK ( LN NO. 104 TAHUN 1951) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 537.

62

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 3 TAHUN 1952 TENTANG MENGADAKAN BEA – KELUAR – TAMBAHAN – SEMENTARA (LN NO. 8 TAHUN 1952) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 538.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 24 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN TAMBAHAN – PERJALANAN KELUAR NEGERI (LN NO. 39 TAHUN 1950) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 27 Desember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 539.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UU NO. 4 TAHUN 1950 DARI RI DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 12 Maret 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 550. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Univesitas Airlangga di Surabaya. 2) PP Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas. 3) PP Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Univesitas Hasanuddin di Makassar. 4) PP Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Univesitas Andalas di Bukittinggi. 5) PP Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian Univesitas Sumatera Utara di Medan (Penjelasan dalam T.L.N Nomor 1457). 6) PP Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir. 7) PP Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi. 8) PP Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya. 9) PP Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang. 10) PP Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya.

63

11) PP Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat. 12) PP Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta. 13) Keppres Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Fungsional Pendidikan dan Latihan. 14) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. 15) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua). 16) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976. 17) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1975/1976. 18) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978. 19) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979. 20) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1979/1980. 21) Keppres Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 22) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1980/1981. 23) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1981/1982. 24) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1982/1983. 25) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1983/1984. 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1954 TENTANG PENGUBAHAN UU NO. 16 DAN 17 TAHUN 1950 (RI DAHULU) TENTANG PEMBENTUKAN KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DI JAWA. a. Disahkan pada tanggal 12 Maret 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 551. c. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan Jangka Waktu masakerja DPRD yang terbentuk berdasarkan PP No. 39 Tahun 1950.

64

2) UU Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Wilayah Swatantara Tingkat II Semarang. 3) UU Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa (LN Tahun 1955 No. 53). Sebagai UU. 4) UU Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No. 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota-besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DIY. 5) UU ini dinyatakan berlaku secara umum oleh UU Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Peraturanperaturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 UU Pembentukan Daerah-daerah Otonom di Jawa. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang. 2) PP Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal. 3) PP Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Malang dan Kabupaten Dati II Malang. 4) PP Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bandung dan Kabupaten Dati II Bandung. 6) PP Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1954 TENTANG PENCABUTAN ORDONANSI UITVOERVERBOD PLANTENMATERIAL NEGARA SUMATERA TIMUR 1949 (STAATSBLAD 1949 NO. 159). a. Disahkan pada tanggal 27 Pebruari 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 552.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 7 TAHUN 1951 ( LEMBARAN NEGARA NO. 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 582.

65

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 25 TAHUN 1951 ( LEMBARAN NEGARA NO. 26 TAHUN 1951) UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 583.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 6 TAHUN 1953 (LN NO. 25 TAHUN 1953), UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 584.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 4 TAHUN 1954 (LN NO. 12 TAHUN 1954), GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN-HUKUMAN TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD UNTUK INDONESIA TAHUN 1948 NO. 141) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 583. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 196 Tahun 1961 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Perdagangan dibidang Ekspor.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1954 TENTANG PERATURAN PENAGIHAN PENGHASILAN-LEBIH KEPADA NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 588.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 8 TAHUN 1953 (LN NO. 54 1953) TENTANG MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURANPERATURAN MILITER TERMAKSUD DALAM PASAL 34 AYAT 5 STAATSBLAD 1939 NO. 582, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN/ATAU DITAMBAH KEMUDIAN SEPANJANG MENGENAI URUSAN PERUMAHAN SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal15 April 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 597.

66

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-1. 21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1954 TENTANG PERJANJIAN PERBURUHAN ANTARA SERIKAT BURUH DAN MAJIKAN. a. Disahkan pada tanggal 28 Mei 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 598.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN. a. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 623. c. Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1954 TENTANG PENCABUTAN PERSBREIDEL-ORDONNANTIE. a. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 625.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT TENTANG PEMINDAHAN HAK TANAH-TANAH DAN BARANG-BARANG TETAP YANG LAINNYA YANG BERTAKLUK KEPADA HUKUM EROPAH (UU DARURAT NO. 1 TAHUN 1952) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 13 Juli 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 626. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan Konsesi. 2) Perppu Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda. d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pemindahan Hak atas Tanah Perkebunan.

Pengawasan terhadap

e. Diubah oleh UU No. 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan UU No. 24 Tahun 1954 (LN No. 78 Tahun 1954) dan UU No. 28 Tahun 1956 (LN No. 73 Tahun 1956) mengenai Penggantian perkataan “Menteri Kehakiman” dengan perkataan “Menteri Agraria”. 25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1954 TENTANG PERJANJIANPERJANJIAN POS SEDUNIA. a. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1954.

67


UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1954 PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN NASIONAL 1946.

TENTANG

a. Disahkan pada tanggal 30 Juli 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 637. 27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 1 TAHUN 1954 TENTANG MEMPERSATUKAN OPSENTEN YANG BERLAKU DALAM TAHUN 1953 ATAS CUKAI DARI BEBERAPA JENIS BARANG DALAM POKOKNYA KENAIKAN JUMLAH CUKAI ATAS ALKOHOL SULINGAN DALAM NEGERI DAN BIR DAN KENAIKAN BEA-MASUK ATAS BIR (LN NO. I TAHUN 1954), SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 638.

28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1954 TENTANG BIAYA LEGALISASI TANDATANGAN. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 639.

29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1954 TENTANG PERTAHANAN NEGARA RI. a. Disahkan pada tanggal 6 September 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 646. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara Pencalonan buat Keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan Nonaktif/Pemberhentian berdasarkan Penerimaan Keanggotaan/Pencalonan Keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakan Kampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang. 2) PP Nomor 63 Tahun 1954 tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer. 3) PP Nomor 11 Tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf. 4) PP Nomor 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan. 5) PP Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan PP Nomor 14 Tahun 1955 (LN Nomor 23 Tahun 1955) tentang Dewan Keamanan. 6) PP Nomor 7 Tahun 1957 tentang Susunan Kementerian Pertahanan.

68

7) PP Nomor 24 Tahun 1957 tenang Peraturan Pangkat-pangkat Militer dalam Angkatan Perang RI. 8) PP Nomor 26 Tahun 1957 tentang Peraturan Gaji Militer. 9) PP Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari Dinas Tentara. 10) PP Nomor 31 Tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga. 11) PP Nomor 59 Tahun 1958 tentang Satyalanca Peristiwa Gerakan Operasi Militer. 12) PP Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan. 13) PP Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan para Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dalam Lapangan Pekerjaan. 14) PP Nomor 17 Tahun 1962 tentang Satyalanca Satya Dharma. 15) PP Nomor 17 Tahun 1964 tentang Satyalanca Wira Dharma. 16) PP Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam ABRI. 17) PP Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan Listrik. 18) PP Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota TNI yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan TNI. Kepres Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. 19) Kepres Nomor 53 Tahun 1972 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Penggunaan Wewenang Penyerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan dilingkungan ABRI. 20) Keppres Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA dalam rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim HANKAM RATA. 21) Keppres Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri. 22) Keppres Nomor 28 Tahun 1973 tentang Pembentukan Misi RI Garuda dalam Rangka Tugas Internasional di Vietnam. 23) Keppres Nomor 40 Tahun 1973 tentang Membentuk Kontingen Indonesia dalam Rangka Tugas Internaional di Timur Tengah. d. Undang-undang terkait: 1) UU Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan sesudah Akhir Tahun 1955. 2) UU Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan Regeling op de staat van Oorlog en van Beleg dan penetapan Keadaan Bahaya. 3) UU Nomor 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

69

4) UU Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela). 5) UU Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer. 6) UU Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengubahan UU Nomor 6 Tahun 1950 (Ln Tahun 1950 No. 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan. 7) UU Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota Angkatan Perang. 8) UU Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka Mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan Pertahanan Negara (LN Tahun 1962 No. 8) menjadi UU. e. Dicabut oleh UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI. 30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUUN 1954 TENTANG TANDA KEHORMATAN SEWINDU ANGKATAN PERANG RI. a. Disahkan pada tanggal 14 September 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 657. c. Peraturan pelaksanaan: 1) Perppu Nomor 22 Tahun 1959 tentang Perubahan nama “Medali Sewindu Angkatan Perang RI” menjadi “Bintang Sewindu Angkatan Perang RI”. 2) Perppu Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU Nomor 21 Tahun 1959, tentang Penetapan UU Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam PP Nomor 8 Tahun 1949. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi UU, UU Darurat No. 7 Tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam PP No. 8 Tahun 1949 menjadi UU. 2) UU Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang dan tentang urutan Derajat/Tingkat jenis Tanda Kehormatan RI yang berbentuk Bintang.

31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 5 TAHUN 1954 (LN NO. 22 TAHUN 1954) PEMUNGUTAN TAMBAHAN PEMBAYARAN ATAS PENGIRIMAN UANG KELUAR NEGERI SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 7 September 1954.

70


UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UU RI TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NO. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DISELURUH LUAR JAWA DAN MADURA. a. Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 694.

33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1954 TENTANG WAKILNOTARIS DAN WAKIL-NOTARIS SEMENTARA. a. Disahkan pada tanggal 13 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 700.

34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1954 TENTANG PEMAKAIAN GELAR AKUNTAN (ACCOUNTANT). a. Disahkan pada tanggal 13 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 705. c. Peraturan pelaksanaan: Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

35.

36.

37.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1954 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TAMBAHAN ANTARA RI DAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON. a.


b.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 706.

c.

Undang-undang terkait: UU Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan Persetujuan-persetujuan Pengubahan dan Tambahan antara RI dan ExportImport Bank of Washington.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN. a.


b.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 711.

c.

Peraturan pelaksanaan: Perppu Nomor 13 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319).

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1954 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA RI DAN KERAJAAN THAILAND. a. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1954.

71


39.

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a.

Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1954.

b.


c.

Undang-undang terkait: UU Nomor 4 Tahun 1957 tentan Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian I dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953.

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN II (KEMENTERIAN LUAR NEGERI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a.


b.


c.

Keppres nomor 217 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mataanggaran mata-anggaran.

d. Diubah oleh UU Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian II dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953. 40.

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 . a. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 216 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d.

41.

Diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian III dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 40, LN Tahun 1954 No. 111).

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 . a.


72

42.

43.

44.

b.


c.

Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 207 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV Kementerian Keuangan dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran.

d.

Diubah oleh UU Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian IV dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 41, LN Tahun 1954 No. 112).

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IV A (URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPEUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a.


b.


c.

Keppres Nomor 208 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV A (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungan mengenai Perusahaan-peusahaan dan Jawatanjawatan (Pemerintah) yang mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mataanggaran mata-anggaran.

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN V A (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a.


b.


c.

Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 210 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasaldan mata-anggaran mata-anggaran.

d.

Diubah oleh UU Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian V A dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 43, LN tahun 1954 No. 114).

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN V B (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

73

c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 218 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d. Diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian V B dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 44, LN tahun 1954 No. 115). 45.

UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VI (KEMENTERIAN PERTAHANAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian VI dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 45, LN tahun 1954 No. 116).

46.

UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 213 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran.

47.

UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIII A (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 222 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VIII A (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d. Diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian VIII A dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 47, LN tahun 1954 No. 118).

48.

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIII B (KEMENTERIAN PERHUBUNGAN - JAWATAN PELAYARAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953.

74

a. Disahkan pada 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Diubah oleh UU Nomor 14 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian VIII B dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 48, LN tahun 1954 No. 119). 49.

UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 209 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran.

50.

UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 215 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d. Diubah oleh UU Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian X dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 50, LN tahun 1954 No. 121).

51.

UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian XI dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 51, LN tahun 1954 No. 122).

52.

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954.

75

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Diubah oleh UU Nomor 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian XII dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 52, LN tahun 1954 No. 123). 53.

UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Peraturan pelaksanaan: Keppres Nomor 212 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d. Diubah oleh UU Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian XIII dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 53, LN tahun 1954 No. 124).

54.

UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496. c. Peraturan pelaksnaan: Keppres Nomor 20 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran RI untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran. d. Diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian XIV dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 54, LN tahun 1954 No. 125).

55.

UNDANG-UNDANG NOMOR 55 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XV (KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

56.

UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN XVI (KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

76

c. Diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan Penambahan UU Penetapan Bagian XVI dari Anggaran RI untuk Tahun Dinas 1953 (UU Tahun 1954 No. 56, LN tahun 1954 No. 127). 57.

UNDANG-UNDANG NOMOR 57 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W I (JAWATAN PEGADAIAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. DISAHKAN PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

58.

UNDANG-UNDANG NOMOR 58 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W II (PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

59.

UNDANG-UNDANG NOMOR 59 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W III (PUSAT PERKEBUNAN NEGARA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 NoVember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

60.

UNDANG-UNDANG NOMOR 60 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W IV (PERCETAKAN NEGARA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 NoVember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

61.

UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W V (JAWATAN POS, TELEGRAP DAN TELEPON) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

62.

UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

77

63.

UNDANG-UNDANG NOMOR 63 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W VII (PELABUHAN MAKASAR) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

64.

UNDANG-UNDANG NOMOR 64 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W VIII (PELABUHAN TELUK BAYUR PADANG) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

65.

UNDANG-UNDANG NOMOR 65 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W IX (PELABUHAN BELAWAN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

66.

UNDANG-UNDANG NOMOR 66 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W X (PELABUHAN SEMARANG) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

67.

UNDANG-UNDANG NOMOR 67 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

68.

UNDANG-UNDANG NOMOR 68 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

69.

UNDANG-UNDANG NOMOR 69 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XIII (PERUSAHAAN TAMBANG TIMAH DI BANGKA) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954.

78


UNDANG-UNDANG NOMOR 70 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XIV (PERUSAHAAN BATU BARA UMBILIN) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

71.

UNDANG-UNDANG NOMOR 71 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XV (PERUSAHAAN BATU BARA BUKIT ASAM) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 Nopember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

72.

UNDANG-UNDANG NOMOR 72 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XVI (JAWATAN KERETA API) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 496.

73.

UNDANG-UNDANG NOMOR 73 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XVII (PERUSAHAAN PRODUKSI JAWATAN TOPOGRAPI) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

74.

UNDANG-UNDANG NOMOR 74 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN RI UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953. a. Disahkan pada tanggal 29 November 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --.

75.

UNDANG-UNDANG NOMOR 75 TAHUN 1954 TENTANG ACARA PIDANA KHUSUS UNTUK ANGGOTA DPR. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Dicabut oleh UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Cara-cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong.

79

76.

UNDANG-UNDANG NOMOR 76 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN UU DARURAT NO. 5 TAHUN 1953 TENTANG MENAIKKAN JUMLAH MAKSIMUM PORTO DAN BEA ( LN NO. 22 TAHUN 1953) SEBAGAI UU. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 1954. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor --. c. Diubah oleh UU Nomor 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan Post Ordonnantie 1935 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 76 Tahun 1954.

80

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents