DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/DPD RI/II/2013—2014 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER I TAHUN 2013

JAKARTA 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/DPD RI/II/2013—2014 TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER I TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara; b. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; c. bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2013; 1. Pasal 22C, Pasal 22D ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

1645

5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 6. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2007—2009; Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang II Tahun Sidang 2013—2014 Tanggal 20 Desember 2013 MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERTAMA

:



:

KEDUA



:

KETIGA



:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEMESTER I TAHUN 2013. Pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester I Tahun 2013 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah. Isi dan perincian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,

H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

1646

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. Hemas

Dr. Laode Ida

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

PENDAHULUAN Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 23E UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pasal 224 ayat (1) huruf g UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai salah satu lembaga perwakilan, telah menerima Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 1 Oktober 2013. Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 240 UU Nomor 27 Tahun 2009, untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tersebut, DPD RI telah melakukan penelaahan dan pembahasan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu terhadap hasil pemeriksaan BPK. DPD RI sebagai salah satu lembaga negara perlu terus berupaya, melalui pelaksanaan fungsi pertimbangan dan pengawasan, untuk melakukan penyempurnaan di bidang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelaahan dan/atau pembahasan tersebut dijadikan bahan untuk membuat pertimbangan bagi DPR RI dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

II.

METODE Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2013, telah dilakukan penelaahan dan pembahasan atas hasil pemeriksaan BPK tersebut dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah sebagai berikut: Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, serta pertemuan dengan BPK Perwakilan di Provinsi Riau dan di Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, anggota DPD RI juga menyerap aspirasi masyarakat dan daerah dalam kegiatan di daerah pemilihan masingmasing.

III.

HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER I TAHUN 2013 Dalam semester I tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada 597 objek pemeriksaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah. 1. Pemeriksaan Keuangan a. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Telaahan LKPP tahun 2012 telah dilakukan oleh DPD RI secara khusus dalam bentuk Pertimbangan DPD RI terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 dan telah disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 2 September 2013. b. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pada semester I tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 92 LKKL, termasuk LK BUN tahun 2012. Pemeriksaan terhadap 92 LKKL, termasuk LK BUN tahun 2012, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 68 LKKL; opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 22 LKKL, termasuk LK BUN; dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 2 LKKL.

1647

c. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dalam lingkungan pemerintah daerah BPK telah memeriksa 415 LKPD tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Pemerintah daerah yang wajib menyusun LK tahun 2012 sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota. BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas, opini WDP atas 267 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas. Permasalahan yang menyebabkan 302 LKPD tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP, antara lain, adalah (i) aset tetap yang diinventarisasi dan dinilai; (ii) kas yang ditatausahakan yang tidak sesuai dengan ketentuan; (iii) piutang; (iv) investasi permanen dan nonpermanent; (v) penyertaan modal yang belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas; (vi) saldo dana bergulir yang belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan; (vii) penatausahaan persediaan yang tidak memadai; (viii) pertanggungjawaban belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal belanja hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan; serta (ix) permasalahan dalam penyaluran dan pencatatan bantuan sosial. 2. Pemeriksaan Kinerja Dalam semester I tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 9 objek pemeriksaan yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah provinsi, 1 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah kabupaten, 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan layanan umum daerah (BLUD), dan 1 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. Di lingkungan pemerintah daerah, tiga pemeriksaan kinerja tersebut adalah atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012, efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD Panglima Sebaya di Tana Paser, dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana TA 2011 dan 2012 (Semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda. Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan pada dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Pemerintah Provinsi Banten TA 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) belum dapat menghasilkan nilai HPS yang dapat dijadikan patokan dalam menilai harga penawaran untuk memperoleh harga yang ekonomis. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana TA 2011 dan 2012 (semester I) pada RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RSUD A. Wahab Sjahranie cukup efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. 3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dalam semester I tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 69 objek pemeriksaan yang terdiri atas 25 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, 23 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, dan 21 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN. PDTT tersebut dikelompokkan dalam enam tema, yaitu (i) pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja; (ii) pengelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu sekolah menengah pertama (SMP); (iii) penyelenggaraan ujian nasional tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2012 dan 2013; (iv) pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012; (v) pelaksanaan subsidi dan operasional BUMN; dan (vi) pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya. IV.

1648

HASIL PENGAWASAN DPD RI Hasil telaahan atas hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013 dan dari hasil kunjungan kerja memperlihatkan hal-hal sebagai berikut. 1. LKPD yang mendapat opini TW maupun disclaimer sudah berkurang, yaitu 35 LKPD. 2. Masalah yang masih menyebabkan LKPD belum bisa mendapat opini WTP, beberapa di antaranya, adalah pengelolaan aset, kekurangan/kerugian kas, dana

bergulir, penyertaan pemerintah daerah di BUMD, penyelesaian temuan-temuan tahun sebelumnya, serta perbedaan pencatatan dan penerapan standar akuntansi pemerintah antara PPKD, SKPD, dan BUMD. 3. Perlakuan akuntansi atas penyaluran bantuan sosial di daerah masih belum seragam. 4. Pencatatan DBH SDA, seperti lifting migas yang dilakukan daerah belum disertai dengan transparansi produksi SDA tersebut dari pemerintah pusat. 5. Masih kurangnya arahan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengenai pengelolaan aset daerah. 6. Masih terdapat banyak daerah yang memiliki masalah SDM pengelola keuangan daerah dalam hal perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan jalur karier. 7. Terdapat perbedaan penerapan opini oleh BPK Perwakilan, suatu temuan dapat menyebabkan opini TW atau disclaimer pada suatu LKPD, tetapi pada LKPD lain tidak berpengaruh sehingga LKPD memperoleh opini WTP atau WDP. 8. Terdapat beberapa laporan keuangan yang telah mendapat opini WTP, tetapi data dalam laporan keuangan tersebut kurang akurat, seperti pada LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012. 9. Masih kurangnya pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK atas sektor pendidikan dan kesehatan yang berperan penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah. 10. Selama ini, hasil audit Akuntan Publik terhadap lembaga BPK tidak pernah dilaporkan kepada parlemen dan tidak pernah dipublikasikan sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sangat penting demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh. V.

PERTIMBANGAN DPD RI Atas hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2013, DPD RI memberikan pertimbangan sebagai berikut. 1. Peningkatan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan 1.1 Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan BPK secara bersama dan secara tersinkronisasi membina pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, termasuk perbaikan sistem pengendalian intern sehingga LKPD dapat diterbitkan tepat waktu dan memperoleh opini WTP. Pembinaan ini termasuk penyediaan petunjuk dan perangkat lunak akuntansi keuangan daerah serta pendidikan/pelatihan dan konseling. 1.2 Perlu ada titik temu mengenai penyelesaian temuan periode-periode sekarang dan sebelumnya, seperti temuan mengenai bansos agar tidak membebani LKPD periode berjalan dan periode berikutnya, khususnya yang sudah tidak bisa ditindaklanjuti dengan tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum atas temuan tersebut. 1.3 BPK Pusat perlu menerapkan pengendalian mutu yang lebih ketat dalam pemberian opini atas LKPD oleh BPK Perwakilan sehingga kredibilitas opini BPK atas LKPD tetap terjaga. 2. Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah 1.1 Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan terobosan strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga akuntansi pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memberdayakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi negeri setempat untuk mendidik tenaga D3 akuntansi yang diperlukan. 1.2 Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penempatan dan pembinaan karier tenaga pengelola keuangan daerah didasarkan pada kompetensi dan jalur karier yang jelas. Payung peraturan yang diperlukan perlu diciptakan untuk mendorong penempatan dan pembinaan karier ini. 3. Penertiban Pengelolaan Aset Hal utama yang menyebabkan banyak laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012 belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian adalah yang berkenaan dengan aset. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian untuk: 3.1 mempertegas komitmen membenahi inventarisasi dan penilaian aset daerah dan terus melakukan inventarisasi aset-aset tetap, aset bergulir, dan dan aset-aset lainnya dengan akurat; 3.2 meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri dan koordinasi antarpemerintah daerah

1649

4.

5.

6.

7.

VI.

pemekaran sehingga aset yang telah diadakan melalui fungsi tugas pembantuan dan dekonsentrasi serta akibat pemekaran wilayah dapat dicatat dan dikelola dengan baik; dan 3.3 mendesak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar memberikan bantuan yang diperlukan kepada pemerintah daerah dalam hal penilaian aset, termasuk menyediakan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola aset pada SKPD. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 4.1 Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah daerah berperan penting dalam memperbaiki pengendalian intern di pemerintah daerah. Independensi dan kompetensi inspektur daerah tetap perlu dijaga dan ditingkatkan. RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang sedang disiapkan oleh pemerintah perlu menjaga independensi dan kompetensi inspektorat daerah. Pemeriksaan Sektor Kesehatan dan Pendidikan 5.1 BPK agar meningkatkan audit kinerja terhadap sektor pendidikan dan sektor kesehatan untuk meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah. Laporan Keuangan BPK 6.1 Untuk mencapai transparansi pengelolaan keuangan negara, BPK agar mengirimkan laporan keuangan tahun 2012 yang telah diperiksa oleh akuntan publik bersama laporan keuangan kementerian/lembaga lainnya. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 7.1 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang berkaitan dengan hasil pemeriksaannya dan menerapkan sanksi bagi pejabat yang lalai dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sehingga menyebabkan temuan yang berulang. 7.2 DPR/DPD/DPRD bersama BPK terus secara aktif memantau proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasikan adanya tindak pidana korupsi ataupun tuntutan ganti rugi, khususnya temuan yang sudah lama dilaporkan. PENUTUP

Demikian pertimbangan DPD RI ini dibuat dan disampaikan kepada DPR RI sesuai dengan amanat konstitusi agar menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam melakukan penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN

Jakarta, 20 Desember 2013

Ketua,

H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

1650

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. Hemas

Dr. Laode Ida