DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------
CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE I DPD RI DENGAN DIRJEN KEUANGAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH - BAPPENAS TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Rabu, 5 November 2014 --------
Setelah mendengar pemaparan dan dikusi secara intensif antara Anggota Komite I DPD RI dengan Dirjen Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - BAPPENAS yang dihadiri oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Anggota Komite I DPD RI, maka Rapat Kerja pada hari ini menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut: 1.
Komite I mengapresiasi seluruh penjelasan yang disampaikan Dirjen Keuangan
Daerah
-
Kementerian
Dalam
Negeri
dan
Deputi
Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - BAPPENAS terkait dengan
permasalahan-permasalahan
khususnya
terkait
dengan
pelaksanaan
Hubungan
Keuangan
otonomi
daerah
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah. Hasil dari Rapat Kerja pada hari ini merupakan bahan bagi Komite I dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya pada waktu-waktu mendatang.
1
2.
Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan berlandaskan atas asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Dengan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan negara dan daerah berasal dari APBN, dimana sumber pembiayaan dari APBN tersebut dibelanjakan untuk mendanai kegiatan dekonsentrasi (tugas pembantuan) dan instansi vertikal yang terdiri dari: Belanja pusat di pusat (K/L) dan belanja Pusat di Daerah. Adapun kegunaan belanja pusat di daerah untuk mendanai kegiatan desentralisasi yang di transfer ke daerah dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari: DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY, dan dana transfer lainnya.
3.
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa dana transfer ke daerah selalu meningkat tiap tahunnya dengan bidang DAK yang mencapai 14 bidang di tahun 2015 ini. Dari tahun 2001-2015 baik DAK, DBH, DAU, dana otsus, dan dana penyesuaian mengalami peningkatan, seperti DAU di tahun 2001 hanya Rp 60.3 Triliyun akan tetapi di Tahun 2015 menjadi Rp 352,8 triliyun.
4.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri mencatat 4 isu besar terkait keuangan daerah: 1) ketepatan waktu penetapan Perda APBD, 2) kualitas Pendapatan APBD (porsi PAD terhadap total pendapatan), 3) kualitas belanja APBD (Postur APBD), dan 4) kualitas Pertanggungjawaban APBD. Keempat isu tersebut menjadi prioritas dalam penguatan tata kelola keuangan daeah. Komite I sebagaimana kewenangan konstitusionalnya berupaya untuk berperan aktif melakukan pengawasan terhadap 4 isu tersebut.
5.
Kecenderungan penerimaan daerah cenderung meningkat setiap tahunnya pasca Otonomi Daerah akan tetapi penerimaan daerah terbesar bersumber dari transfer dana perimbangan, otonomi fiskal daerah masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh daerah. Solusi yang ditawarkan Kemendagri adalah dengan mengoptimalkan daerah melalui optimalisasi: 1) penerimaan pajak daerah dan retribusi pendapatan daerah, 2) kekayaan daerah yang dipisahkan (iddle aset) melalui penyertaan modal kepada BUMD untuk mdndapatkan deviden/laba, 3) pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dipisahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, 4)
2
pendapatan daerah melalui obligasi/municipal bond.
pinjaman
(komersil)
dan
penerbitan
6.
Bappenas menegaskan bahwa perlu sinergi pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran, dimana perencanaan pembangunan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi dalam pembangunan dibutuhkan karena penyebaran potensi dan sumberdaya daerah yang tidak merata dan adanya keterbatasan sumber pendanaan pemerintah dan pemerintah daerah.
7.
Dalam RPJPM 2010 – 2014 ada 5 (lima) kerangka sinergi yaitu: perencanaan; regulasi; anggaran; kelembagaan dan aparatur daerah; dan pengembangan wilayah. Sinergi dalam kerangka perencanaan kebijakan dilakukan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musrenbang di semua tingkatan pemerintahan. Arah strategi sinergi kebijakan meliputi beberapa komponen, yaitu: 1) dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD; RPJM dan RPJMD; dan RKP dan RKPD), 2) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; 3) penetapan target pembangunan; 4) kebijakan perijinan investasi di daerah; 5) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan Kementerian/Lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; 6) kebijakan pengendalian tingkat inflasi.
8.
Isu strategis dalam dokumen perencanaan adalah masih belum terbangunnya sinergitas, tidak terintegrasi, dan tidak ada sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Selain itu, RPJMND lebih mencerminkan visi dan misi kepala daerah yang hanya bersifat untuk memenuhi janji kepala daerah kepada konstituennya daripada berpedoman pada perencanaan daerah yang tidak terpisahkan dengan perencanaan nasional;
9.
Dalam rangka melakukan sinergi dalam kerangka kelembagaan dan aparatur daerah, maka Bappenas berencana melakukaan hal, antara lain: 1) penataan dan penyempurnaan pengaturan kewenangan antar tingkat pemeritahan; 2) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom; 3) meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama
3
antar daerah. Strategi yang digunakan Bappenas adalah dengan meningkatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. 10.
Dalam rangka melakukan sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah, dimana Bappenas berencana melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain: 1) sinkronisasi kebijakaan penggunaan lahan dan tata ruang; 2) meningkatakan perhatian pemda pada tata ruang; 3) memperhitungkan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dalam pembangunan sarana dan prasarana; 4) pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi; 5) penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang, khususnya dengan sektor kehutanan; 6) mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah; 7) mempercepat penyusunan RTRWP/RTRWKab/Kota/; 8) Kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khsusus (KEK)
11.
Komite I beserta Dirjen Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - BAPPENAS menyepakati untuk bekerjasama pada waktu mendatang dalam melakukan upaya perbaikan pelaksanaan otonomi daerah termasuk penyempurnaan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah.
12.
Tindaklanjut catatan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini akan menjadi bahan pembicaraaan antara Komite I DPD RI dan Dirjen Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - BAPPENAS pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.
Jakarta, 5 November 2014 KOMITE I DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua,
4
FACHRUL RAZI
5
