DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Selasa 26 Januari 2016 09.45 WIB - Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Rapat

: :

R. Sidang 2B Pimpinan Rapat 1. Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM (Ketua) 2. Drs. H. Ghazali Abbas Adan (Wakil Ketua) 3. Drs. H. A. Budiono, M.Ed (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

Pembahasan Kebijakan Pembangunan Perkoperasian 2016 dan Rencana Kerja Kemenkop UKM 2017

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.45 WIB

PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Baik Bapak Ibu sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtra bagi kita semua. Om swasti astu. Yang saya hormati Bapak Menteri Koperasi dan UKM serta seluruh jajaran pejabat yang hadir. Alhamdulillah kelihatan cerah-cerah dan sangat lengkap. Terima kasih Pak Menteri. Yang saya hormati Pimpinan Komite IV beserta Bapak Ibu Anggota Komite IV yang hadir. Saya ada pesan khusus kemarin Pak Menteri sudah hadir yaitu Pak Poke ternyata hadir hari ini dengan pake baju baru lagi. Alhamdulillah saya bersyukur, kita semua patut bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi ini hari ini kita sempat melaksanakan rapat kerja dengan Bapak Menteri Koperasi beserta jajaran sesuai rencana kerja Komite IV DPD RI dalam tahun 2016 masa sidang ke-3. Hari ini kita akan berharap memperoleh informasi terhadap APBN 2016 pelaksanaannya, paling tidak rencana pelaksanaanya dan karena kami semua adalah wakil-wakil representasi daerah tentu terkait dengan pelaksanaan itu di daerah-daerah sehingga kita dapat ikut mensosialisasikan, ikut menjastifikasi aspirasi yang berkembang di daerah terhadap koperasi dan UKM kita, dan karena sudah kuorum izinkan saya membuka rapat ini dengan ucapan bismillahirahmanirahiim. KETOK 1X Terbuka untuk umum. Di tahap pertama kami akan berharap nanti uraian dari Bapak Menteri. Kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari teman teman kami. Ini pertemuan kedua kalinya dengan Bapak Menteri kita Komite IV tetapi di terakhir nanti kami ingin agak khusus mungkin tidak sempat pada hari ini karena pada waktu yang sangat terbatas. Saya pikir juga Pak Menteri dengan jajaran kita mudah mudahan hanya sampai pukul 12.30 paling lambat Bapak Ibu semua sehingga khusus untuk LPDB kami nanti kita berharap ada komitmen dengan Pak Menteri Koperasi suatu waktu agenda ke depan kita mau melakukan pendalaman lebih spesifik mungkin secara umum juga bisa sebentar bisa disinggung. Saya kira itu pengantar rapat ini dan sekali lagi kita berharap ada gambaran secara umum terhadap kebijakan dan program pelaksanaan APBN 2016 di bidang koperasi dan UKM. Saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Menteri. PEMBICARA : ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA (MENTERI KOPERASI DAN UKM) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

1

Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini untuk melaksanakan rapat kerja antara Komite IV DPD RI dengan kami. Selanjutnya sesuai agenda rapat kerja pada hari ini izinkanlah kami memjelaskan kepada Pimpinan Komite IV DPD RI mengenai kebijakan pembangunan perkoperasian 2016 dan rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017. Jadi pada kesempatan yang baik ini Pimpinan dan Anggota DPD RI dalam gedung yang yang sejuk dan sederhana ini kita mengingatkan kembali bahwa koperasi itu adalah amanat Undang-Undang sudah jelas ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan dalam penjelasannya sudah jelas disampaikan bahwa bangun perusahaan yang sesuai untuk itu ialah koperasi. Jadi betul-betul koperasi ini sudah ditorehkan oleh the founding fathers kita dahulu bagaimana koperasi ini masuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tentu dengan pemikiran pemahaman yang luar biasa bahwa dengan koperasi inilah bisa membawa yang namanya pemerataan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia, karena kalau kita bicara pelaku ekonomi kita pada hari ini ada 3 pilar, ada BUMN, ada perusahan swasta dan ada koperasi itu sendiri yang sebenarnya mempunyai fungsi masing masing. BUMM stabilisasi, perusahaan swasta pertumbuhan ekonomi, koperasi pemerataan kesejahteraan sermua dengan fungsi masing masing. Cuma kita merasakan bahwa ketimpangan antara 3 pilar ekonomi ini terlalu timpang gitu, baik perusahaan swasta, BUMN, maupun koperasi itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sumbangan kepada negara PDB koperasi dari dulu sampai sekarang masih 1,7 persen berkisar kecil sekali gitu. Cuma kalau kita gabung dengan UKM nya jadi di atas 50 persen. Ketika kita hanya bicara koperasi kecil sekali 1,7 persen karena memang koperasi belum tergarap dengan baik. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini bagaimana 2017 kami hadir khusus di sini minta saran, apa sih yang harus kita lakukan untuk perencanaan 2017, mumpung ini belum kita rencanakan. Jadi fokus bagaimana untuk memberikan yang namanya keseriusan kita kepada pendahulu bagaimana beliau sangat serius memasukkan koperasi di dalam Undang-Undang itu, kita juga harus mengawalnya dengan baik. Ini harapan saya bagaimana teman-teman di DPD RI Komisi (Komite, red) IV ini tentunya saya yakin tokoh-tokoh koperasi. Banyak tokoh-tokoh yang ngerti koperasi, yang pintar koperasi, mari kita urun rembuk berikan kami saran di Kementerian Koperasi untuk untuk apa? Untuk bagaimana koperasi ke depan ini bisa berjalan lebih baik seiring sejalan dengan yang namanya perusahaan swasta, BUMM dan koperasi itu. Untuk itu kita saya sangat apresiasi situasi ini bisa memberikan angin segar bagi Kementerian Koperasi di dalam membangun koperasi ke depan. Hadirin yang saya hormati, bahwa arah kebijakan yang akan di tempuh Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembangunan koperasi dan UKM sebagaimana amanat dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan sekala yang lebih besar dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. Selanjutnya strategi yang ditempuh yaitu penguatan kelembagaan usaha. Dua, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan. Tiga, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran. Empat, peningkatan kemudahan kepastian dan perlindungan usaha dan, lima, peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Upaya dan langkah strategi dalam mendorong pembangunan koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM telah sedang, telah dan sedang dan akan terus melaksanakan program unggulan meliputi : Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika kami dilantik tanggal 27 Oktober kami sudah merancang, kita tidak menunggu APBN keluar bulan Mei 2015 gitu, kita kerja, bagaimana kita membangun yang namanya database yang harus kita miliki karena selama ini tidak ada database yang kita jadikan pegangan. Jumlah koperasi besar sekali Bapak Ibu. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

2

Jumlah koperasi di Indonesia ini paling besar di seluruh dunia, 209.000 paling besar, tapi sumbangan PDBnya kecil sekali. Kemarin ada dari Denmark datang itu ratu, ratunya Denmark itu sumbangan ke negaranya sampai 6,7 persen, besar sekali, kita kecil sekali. Jadi, koperasi badan usahanya banyak sekali. Jadi 209.000 itu berdasarkan masukan dari daerah bahwa ada 42.000 kurang lebih itu tidak aktif. Jadi sekarang yang masuk dalam database kita hanya 147.000 koperasi. Jadi 62 itu kita tidak masukan dalam database, itu kita tidak bina lagi, karena memang tidak aktif berdasarkan laporan dari kabupaten dan propinsi. Kemudian, kita ingin mendorong para UKM kita, UKM yang kreatif yang produktif untuk berkoperasi untuk memudahkan kita melakukan pelatihan untuk penguatan kelembagaannya. Jadi kita biaya untuk UKM yang ingin berkoperasi kita sudah sudah punya skemanya yang kita kerjasama dengan ikatan notaris Indonesia dan itu tidak bayar di dalam membuat akte koperasi, dan ini juga kami mohon teman-teman Anggota DPD untuk ikut membantu kami, konstituennya untuk diarahkan yang UKM yang betul-betul yang sudah kreatif, aktif, produktif, untuk bisa diarahkan untuk bisa berkoperasi dimana biaya notarisnya ditanggung oleh Kementerian Koperasi dan UKM karena memang kalau buat koperasi yang masalah itu biar notarisnya yang mahal. Kemudian, peran koperasi unit desa. Kita koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, supaya KUD itu dilibatkan kembali bisa sebagai distributor pupuk bersubsidi sebagai pengecer, karena selama ini KUD sudah ditinggalkan, karena mekanisme pasar, tetapi kami kaji pupuk bersubsidi ini tidak efektif dan kami sering sudah sarankan sebaiknya pupuk bersubsidinya dihapus, tidak perlu subsidi tetapi pasca panennya itu diarahkan untuk pascapanen, gitu. Uang subsidi diarahkan untuk membeli gabah kering giling pasca panennya sehingga petani tidak dimainkan oleh tengkulak-tengkulak. Nah ini kita berusaha untuk mengusulkan hal itu tentunya dengan kementerian terkait juga gitu karena selama ini tidak efektif sekali pupuk bersubsidi itu, banyak dioplos. Jadi petani tidak dapat harga pupuk yang benar. Mungkin petani lebih.. yang banyak dapat untung justru agenagennya itu. Ini perlu masih perlu dievaluasi, tetapi bagaimanapun juga kami berusaha untuk membuka keran bahwa KUD harus diberikan peran untuk itu. Masalah nanti itu tidak menjadi tidak diberikan subsidi KUD tetap bisa jalan menjadi distributor. Kemudian, koordinasi kami untuk memberikan peran kepada memudahkan kinerja daripada UKM kita melakukan sinergi MoU dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Perdagangan, bagaimana selama ini UKM itu sulit, kami turun, sulit mendapatkan yang namanya izin usaha mikro kecil. Jadi sekarang dengan MoU kita, izin usaha mikro kecil itu cukup dikeluarkan oleh camat dan lurah kepala desa berdasarkan surat pelimpahan kewenangan dari bupati atau walikota. Izin usaha mikro kecil itu sekarang cukup dikeluarkan oleh camat dan tidak dikenakan biaya dan ini juga kami mohon bantuan teman-teman di Anggota DPD RI untuk ikut membantu mengarahkan konstituennya, para UKMnya di daerah-daerah untuk bisa mendapatkan izin usaha mikro kecil itu karena itu berkaitan erat dengan nanti urusan kredit di perbankan, begitu lho, dan juga kebetulan kami dari Bali banyak produk-produk yang kreatif di Bali yang sudah menjadi bagian dari pengrajin untuk melakukan pameran di luar negeri. Demikian juga di Yogya, demikian juga di Bandung, banyak hasil karyanya dijiplak di luar negeri. Dijiplak. Iya Pak, ya jadi dibuatkan di luar negeri hak ciptaannya, gitu lho. Kemudian misalnya sebuah produk dibuatkan di luar dari hak ciptanya kemudian kita pameran ini tidak boleh karena kita tidak punya hak cipta, yang punya hak kita di sana gitu. Jadi tidak koordinasi sama Menteri Kumham Pak Loly, saya bilang pak Loly ini masalahnya seperti ini. Contoh di satu negara 3 bulan bisa mengeluarkan satu hak cipta, kenapa kita tidak? Saya bilang contoh ketika saya jadi walikota saya yang banyak membantu para pengrajin di Kota Denpasar bahkan Bali waktu itu mendaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum HAM, waktu saya walikota, bayar satunya 4 juta. Selesainya 6 bulan sampai 8 bulan dan bahkan ada yang tidak selesai. Kami memfasilitasi itu RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

3

waktu saya walikota dan juga ketika saya wakil gubernur sebanyak banyaknya hak cipta itu saya buat untuk para pengrajin. Sekarang Pak, hak cipta itu dengan kita online sistem dengan Kementerian Hukum HAM kita bicarakan dengan Pak Loly satu produk bisa, sekarang tidak perlu 6 bulan, satu jam, dan biayanya berapa tidak perlu 4 juta, gratis, gratis Pak, dengan catatan itulah rekomendasi dari Kementerian UKM. Makanya saya bilang, Pak Loly, Pak Loly punya kewenangan untuk mengeluarkan yang namanya hak cipta tetapi kami yang mempunyai UKMnya, gitu lho. Kalau tidak kita sinergi tidak bisa ini, gitu. Akhirnya bisa Pak. Jadi hak cipta itu dan hak merk masih kita bisa keluarkan di Kementerian Koperasi dan UMKM dengan catatan itu online sistem tetap kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga mengenai kewirausahaan ini. Jadi kami percayakan kepada Deputi SDM dan untuk 2015 kita sudah latih kurang lebih 40.000 orang untuk kegiatan kewirausahaan, dan satu hal yang menjadi unggulan kita sekarang adalah mengenai kredit usaha rakyat karena pengusaha-pengusaha kecil kita sebenarnya itu yang namanya semangat berusahanya tinggi sekali, tidak ada di dunia lain pelaku ekonomi kita, pengusaha kecil kita sampai jualan gotong-gotong barangnya keliling kota, keliling perumahan, tempat lain tidak ada. Itu kan semangat ekonominya luar biasa, minimal dia dorong, dagang bakso dia dorong. Jadi untuk hanya untuk mengisi kekosongan bahwa bagaimana meningkatkan yang namanya meningkatkan produktifitas mereka kita tinggal menyediakan yang namanya kredit murah. Untuk UKM kita sebenarnya Indonesia sangat mudah ngurusnya berikan kredit murah dia akan jalan dengan sendiri jalan Pak, karena memang semangat interpreuneurnya bagus, semangat berusahanya bagus. Contohnya saya bilang tidak ada di tempat lain sampai gotonggotong keliling kota gitu, tidak ada. Jadi, bunga KUR yang dulu 22 persen, pada tahun 2015 kita bisa turunkan menjadi 12 persen, tetapi itu mulainya awal September, hanya 4 bulan karena proses untuk menurunkan itu tidak gampang juga perjuangannya. Jadi, 22 ke 12 dan terserap 4 bulan itu 22 trilyun, terserap selama 4 bulan dan saya yakin ini ada bermanfaat untuk pelaku ekonomi kita, dan sekarang 2016 sudah jalan turun lagi menjadi 1 digit, 9 persen, dan saya sudah keliling juga bagaimana percepatan serapan KUR ini karena disiapkan oleh perbankan minimal 100 trilyun dalam kurun waktu satu tahun ini. Ada BRI kurang lebih 66 trilyun, Mandiri 13 trilyun, BNI 11,5 trilyun, BPD hanya bisa dua direkomendasi oleh OJK untuk pelaksana KUR yaitu Bank NTT dan BPD Kalimantan Barat, yang lain belum direkomendasi sebagai pelaksana KUR, karena KUR sebelumnya BPD banyak NPLnya, tinggi, bukan banyak, NPLnya, yang rendah-rendah bisa sebagai pelaksana KUR dan juga ada 2 bank untuk KUR DKI 4 trilyun, Bank Maybank sama Sinarmas, dan disiapkan juga untuk lembaga nonbank. Itu kurang lebih 1.5 trilyun, koperasi mungkin bisa masuk di sana sebagai penyalur KUR. Kami sudah koordinasikan dengan koperasi yang bagus-bagus untuk mohon sebagai ikut sebagai penyalur KUR dan kita akan evaluasi dan kita akan bawa ke rapat komite. Mudah-mudahan ada koperasi yang di dalam rapat komite itu bisa dijadikan sebagai penyalur KUR. Ini harapan kita semua. Kalau itu bisa tentunya pengembangan koperasi ke depan akan lebih baik. Citra koperasi juga akan lebih baik. Demikian juga di LPDB nanti lebih fokus saya minta Pak Kemas Dirut LPDB hadir tidak ya? Ada, Silahkan nanti secara khusus untuk berdiskusi, bertemu dengan teman-teman di Komite IV ini. Jadi di LPDB sekarang bunganya untuk KSP 0,3 persen ya, 0,3 persen kalau yang sektor riil 0,2 persen dan saya bilang sama Pak Kemas dengan bunga rendah ini 0,3 sama 0,2 tentunya selama ini yang toleransi kredit macetnya sampai bisa 15 persen, sekarang harus mengikuti aturan BI maksimal kredit macetnya juga 5 persen. Kalau sudah bunganya 0,2 dan 0,3 sampai kredit macet itu kan sudah moral hazzard. Tidak ada teori kalau 0,2 itu sampai kreditnya macet, tidak ada itu. Jadi silakan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota DPD RI untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Dirut LPDB. Jadi sebagai upaya mempercepat terciptanya koperasi yang berkualitas, guna menindaklanjuti arahan Bapak RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

4

Presiden, maka Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015 melakukan dan sedang menggulirkan program yang namanya aksi reformasi koperasi. Jadi ada 3 langkah kita di dalam reformasi koperasi. Pertama adalah rehabilitasi, kedua reorientasi, dan ketiga adalah pengembangan koperasi. Rehabilitasi itu kami sudah sampaikan tadi salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai database koperasi. Kita betul-betul rehabilitasi bagaimana kita punya database, koperasi tidak aktif, kita keluarkan, dan tentunya ini untuk membangun citra koperasi, karena selama ini banyak koperasi yang bagus-bagus, yang jelek itu jangan sampai membuat wajah koperasi itu yang bagus yang managementnya bagus, jalannya bagus, jadi tidak bagus di mata masyarakat. Salah satu contoh misalnya di tengah-tengah kelesuan ekonomi Bapak Ibu hadirin, kemarin kami datang ke Mojosari di Jawa Timur meresmikan sebuah koperasi mempunyai pabrik gipsum, membangun pabrik gipsum, dengan total biaya pabriknya itu 250 milyar, 50 dari anggota 50 milyar, sisanya pinjam di bank, dan hasilnya bagus. Dia bisa memproduksi 6.000 pieces gipsum sehari dan habis itu itu satu satu reil, sekarang akan disiapkan 1 reil lagi sehingga bisa 12.000 setiap hari karena memang pasarnya sudah di pegang. Di tengah-tengah kelesuan ekonomi koperasi itu membangun seperti itu, dan banyak banyak koperasi yang bagus-bagus. Jadi salah satunya itu adalah kita bangun rehab itu bangun database koperasi kemudian reorientasi, yang selama ini kita bangga dengan banyaknya koperasi kita punya banyak koperasi 200.000 lebih koperasi, sekarang kita reorientasi. Kita harus bangga dengan kualitas koperasi. Indikator kualitas itu adalah bagaimana koperasi itu punya anggota sebanyak-banyaknya, bukan bagaimana banyak kita punya koperasi tidak, anggota koperasi harus banyak, sehingga omzet koperasi itu meningkat. Kalau omzet koperasi meingkat tenaga kerjanya juga pasti akan naik. Nah inilah dengan omzet meningkat PDB koperasi bisa dilihat dari sana karena selama ini omset koperasi kecil sekali makanya PDBnya hanya 1,7 persen. Kemudian, yang setelah rehabilitasi, reorientasi, adalah sekarang mengenai pengembangan. Pengembangan koperasi ini tidak bisa Kementerian Koperasi bekerja sendiri, ini harus bekerja dengan kementerian yang lain. Tadi kami sudah membuka diri, kami sudah inklusif tidak boleh eksklusif lagi. Makanya banyak program-program dengan kementerian yang lain bisa kita kerjasamakan, bahkan banyak Permen-Permen dari menteri yang lain sudah melibatkan juga koperasi. Ini pengembangan ke depan dan satu hal lagi kami sedang melakukan persiapan dengan beberapa koperasi untuk ke depan bisa membeli saham di perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi kami sedang bicarakan persiapkan sehingga koperasikoperasi itu yang punya dana bisa beli perusahaan-perusahaan yang go public ya, tentunya kita mempunyai pemikiran BUMN yang blue chief, Ini kita coba, ini baru sebuah pemikiran kita coba sehingga itu pengembangan koperasi ke depan itu akan lebih lebih bisa dirasakan oleh masyarakat, dan setiap tahun bisa dapat deviden gitu lho. Ini baru pemikiran kami di Kementerian Koperasi dan sedang kami kaji bersama tim itulah salah satu bagaimana pengembangan koperasi ke depan tentunya buka untuk Bapak Ibu di Komisi (Komite, red) IV untuk memberikan saran-saran lebih lanjut. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017. Nah ini yang kami mintakan nanti saran program-program baru yang belum belum ada di dalam program di tahun 2016 tentunya saya minta di teman-teman dari Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI ini. Dan Kementerian Koperasi dan UKM akan melanjutkan dan memantapkan kembali program yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 antara lain : penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), pasar rakyat juga yang dikelola oleh koperasi di daerah tertinggal, fasilitasi sertifikasi HAKI, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu ada 4, satu, hak cipta, yang kemudian hak merk, kemudian paten, dan desain industri. Jadi yang kita masuk di sana adalah hak cipta dan hak merk itu. Kemudian PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dan pendidikan pelatihan

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

5

kewirausahaan perkoperasian keterampilan teknis dan manajerial yang saat ini telah dan sedang dilaksanakan. Pimpinan dan Anggota DPD RI yang saya hormati, demikianlah penjelasan secara singkat yang dapat kami sampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPD RI, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta meridhoi segala upaya kita dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om. dan saya akan lanjutkan. Saya lupa memperkenalkan tim saya Pak. Ini ada Pak Sekjen Pak Agus Muharam, sebelahnya ada Pak Bramantyo, itu Deputi Pada, Pak Choirul Deputi I Kelembagaan, ada Pak Prakoso Deputi mengenai SDM dan juga Pak Wayan Dipta Deputi Produksi dan Pemasaran, kemudian Pak Meliadi. Nah Meliadi ini deputi baru Pak. Berdasarkan peraturan presiden saya mengusulkan di Kementerian Koperasi tidak punya yang namanya pengawasan terhadap koperasi. Jadi sekarang saya usulkan ke presiden ada deputi khusus pengawasan terhadap koperasi. Jadi beliau Pak Meliadi ini adalah Deputi Bidang Pengawasan Koperasi yang selama ini tidak kita memiliki deputi yang khusus mengawasi koperasi itu. Kemudian Pak Kemas, LPDB. Silakan nanti Bapak-bapak Pak Kemas dan juga Pak Jamadi dari LLP (Lembaga Layanan Pemasaran) Jadi kami sekarang sudah mempunyai branding baru di Smesco namanya Galery Indonesia Wow. Jadi semua semua nanti barang-barang itu yang ada sekarang kemarin kita launching Bapak, ada sekarang itu yang kita tata interior bangunannya tanpa APBN, itu semua dengan CSR Kemudian yang mengisi barang itu adalah para pengrajin di 18 kota di Indonesia yang kita korasi karena arah kita ke depan yang yang terpajang di sana adalah yang orientasi eksport padat karya dan digital ekonomi karena kita sudah di sana sudah ada Beli-beli. Nah Beli-beli itu adalah web yang membantu kita pengrajin kita ada, ada di sana. Jadi kita tidak memakai facebook. Nah kita tidak memakai facebook, di sana ada co-work service nanti. Saya harapkan suatu saat Pimpinan Dewan Anggota DPD kami akan undang karena setiap bulan mulai kemarin bulan depan akan kita buat creativity day, gitu. Kemarin sangat sukses bahkan sampai Mensos di Korea masuk karena yang menangani adalah namanya marketir kita adalah Pak Hermawan Kertajaya. Jadi beliau yang menangani yang namanya Galeri Indonesia Wow itu. Nah ini yang saya bisa tambahkan. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Bapak Menteri Koperasi dan UKM. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, penjelasan sangat komprehensif sekali. Meskipun yang terbayang di pikiran kita sebagai representatif daerah itu dimana kita, gitu ya. Jadi dalam pengertian daerah dimana pada semua penjelasan Pak Menteri tadi. Inilah yang dikembangkan nanti teman-teman pertanyaannya, mungkin ada yang mau diperjelas. Ada juga yang mungkin sifatnya masukan 2016 kita telah dengarkan lihat potretnya, 2017 itu masukan untuk.. karena saya kira bulan depan Pak Menteri sudah menyusun rencana kerja pemerintah tahun 2017 untuk persiapan APBN 2017. Memang tema kita di dua itu. Kita kenali dulu apa yang dilaksanakan di 2016 secara gamblang. Kemudian mungkin juga ada masukan atau usulan untuk 2017 ke depan. Saya persilahkan dari sayap kanan Pak Menteri tentu Bapak sudah tahu betul bahwa kita ini tidak ada fraksinya. Saya hanya mohon kepada Bapak Ibu semua Anggota Komite IV pengertiannya juga untuk berbagi waktu. Saya tidak usah katakan berapa menit tapi di perasaan saja ya. Sebelah Pak Ustadz.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

6

PEMBICARA : H. ABU BAKAR JAMALIA (JAMBI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya muliakan. Pimpinan DPD RI serta rekan yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita merasa bangga mendengar apa penjelasan dari Pak Menteri, dari program-program beliau ini memang berbeda dari pada masa-masa yang lalu dan kami apresiasi sekali Pak terhadap apa langkah-langkah yang sedang Bapak ambil. Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini kami juga menerima beberapa usulan dari masyarakat di Provinsi Jambi. Dalam reses kemarin kami mendapat proposal Pak. Mereka ingin membangun pabrik kelapa sawit yang mini. Kenapa di daerah mereka itu untuk mengeluarkan sawit itu agak sulit? Jadi harus melalui perahu kemudian nanti mobil lagi, baru ini. Jadi kalau mereka bisa membuat pabrik mini mereka bisa dalam bentuk drumdrum langsung untuk di kapalkan kemana untuk dieksport gitu atau kemana untuk dikirim ke daerah mana. Jadi jalurnya lebih mudah sehingga harga sawit bisa naik. Sekarang ini kan harga sawit sedang anjlok-anjloknya Pak, ada perubahan nampaknya ya, mudah-mudahan, Jadi proposal itu ada kami bawa Pak. Jadi kalau memang boleh akan kami sampaikan dengan Bapak pada saat ini juga nanti sesuai dengan aturan yang ada. Kami persilahkan Bapak nanti apa kekurangannya itu atau perlu kita tinjau bersama tidak ada masalah karena mereka sudah punya.. seolah-olah mereka mengajukan pinjaman Pak ya, tetapi ini, jaminannya sertifikat mereka kepemilikan hak tanah yang mereka miliki diserahkan kepada pihak perbankan apakah bisa memberikan kredit lunak kepada mereka sehingga mereka bisa berbuat banyak. Proposalnya akan kami sampaikan. Saya cuma itu dulu Pak. Kenapa nanti kita akan berkembang setelah ini nanti Pak. Boleh saya serahkan sekarang Pak? Langsung saja ini Pak. Terima kasih Pak. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Ya, Tadinya saya mau menyampaikan mau menyerahkan seperti ini di akhir tapi karena Pak Ustadz sudah terlanjur tidak apa-apa. Baik, silakan masih ada di sayap kanan? Pak Herry. PEMBICARA : HERRY ERFIAN, ST (KEP. BANGKA BELITUNG) Bismillahirrohmanirrohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti astu. Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota Komite IV yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Menteri Koperasi beserta seluruh jajaran. Kami langsung saja Pak. Berkaitan dengan perencanaan program dan kegiatan tahun 2017 di Kementerian Koperasi yang akan melanjutkan kegiatan program pada tahun 2016 termasuk salah satunya adalah PLUT Pak, yaitu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Provinsi kami Bangka Belitung, kami perkenalkan, nama kami Hery Erfian dari Provinsi Bangka Belitung. Di sana sudah ada kegiatan PLUT ini dan kami Provinsi Bangka Belitung mempunyai gedung yang luar biasa baiknya bagusnya. Selama ini kegiatan PLUT ini dibiayai oleh APBN Pak. Kalau tidak salah itu ada jangka waktunya. Kalau tidak salah mereka dikasih waktu dibantu untuk 3 tahun ke depan. Banyak program-program yang dijalankan oleh teman-teman yang ada di PLUT ini dan saya kira menimbulkan hasil yang cukup signifikan bagi perkembangan koperasi tapi mereka memohon kepada pemerintahan pusat khususnya Kementerian Koperasi agar biaya yang hanya dibatasi kurun waktu 3 RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

7

sampai 5 tahun itu tetap dilanjutkan lewat anggaran dari APBN. Jadi jangan hanya putus sampai 3 atau 5 tahun, karena mereka sangat mengharap sekali bantuan ini, karena dari pemerintah daerah perhatian untuk koperasi ini kurang menggembirakan bagi pengembangan koperasi di daerah kami. Demikian Pak Menteri. Terima kasih banyak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi santi om. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Tadi ada garis bawahnya Pak Menteri bahwa pemerintah daerah kurang, akibatnya bergantung ke pemerintah pusat. Lanjut Pak Ayi. PEMBICARA : Ir. H. AYI HAMBALI (JAWA BARAT) Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya, teman-teman para Anggota Komite IV DPD RI dan hadirin sekalian. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah.. Oh iya memperkenalkan nama saya Ayi Hambali. Walaupun sudah banyak yang kenal karena satu alumni Pak. Saya dari Provinsi Jawa Barat. Pertama mengenai ini Pak, tadi senantiasa Pak Menteri mengatakan bahwa ukuran keberhasilan kita dalam membina koperasi itu adalah PDB. PDB sumbangan koperasi terhadap PDB negara. Saya tidak mendengar ukuran keberhasilan koperasi sesungguhnya ini yang agak salah dulu Pak yang saya rasakan ketika saya jadi aktivis koperasi, yang disebut koperasi yang paling bagus itu adalah koperasi yang SHUnya besar, anggotanya banyak. Tapi tidak pernah diukur dari seberapa besar peningkatan kesejahteraan anggota Pak. Apakah anggota yang menjadi anggota koperasi di sebuah koperasi yang SHU-nya besar anggotanya banyak seperti dulu kami di Cirebon ada KUD-KUD tebu rakyat Pak. Itu KUD nya besar anggotanya banyak karena dipaksa, tapi kesejahteraan dari anggota setiap tahun tidak pernah diukur. Barangkali ini yang masukan dari kami, dan ini salah satunya yang dimasukan juga di dalam Rancangan Undang-Undang Koperasi yang merupakan usul inisiatif dari kami Pak di DPD RI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kegiatan ekonomi yang Pak Menteri sampaikan tadi bahwa jiwa enterpreuner kita di Indonesia kalau saya yang saya tahu di Jawa Barat Pak, itu sangat tinggi. Mereka sekarang ini malah membawa jaket, sepatu, Pak ya keliling, menjual jaket, menjual sepatu seperti itu itu entah dari mana modalnya, itu yang datang dari Cibaduyut, yang datang dari Sukaregang Garut, tapi kemudian sekarang mereka menjual dengan kredit Pak. Nah, tetapi sekarang itu mereka tersingkir oleh lembaga-lembaga kredit yang besar. Sekarang kan ini banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang sampai ke desa-desa menjual elektronik, kemudian apalagi, motor, kemudian furniture ya Pak ya, ini yang yang menyisihkan para enterprener kita Pak. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain juga ada, usaha-usaha perdagangan kita warung-warung kita tersisih oleh minimarket Pak. Nah, kalau saya mengusulkan kalau besok misalnya ada usaha, dulu jaman saya masih aktif di koperasi ada yang namanya waserda Pak, tapi waserda itu punyanya koperasi. Ini sepertinya konsep ini ada agak kurang bagus Pak. Sebetulnya harusnya waserda itu adalah kumpulan dari koperasi dari warung-warung. Jadi warung-warung, bergabung, membuat sebuah koperasi kemudian membuat SOP seperti minimarket. Jadi Departemen Koperasi dapat apa misalnya ITnya gitu sehingga produk warung-warung di satu tempat itu produknya sama, harganya sama, kualitasnya sama, bukan produknya sama, mungkin kualitasnya sama, RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

8

seperti juga minimarket. Saya sangat sedih Pak, di kampung yang jauh nun jauh di pegunungan itu sudah ada minimarket yang mematikan warung-warung pedagang kita. Barangkali itu yang ini. Dan terakhir kalau ini memang sudah agak ini, mengenai bagaimana kita menghidupkan koperasi-koperasi pasar ya Pak ya, koperasi pedagang pasar untuk bisa bersaing dengan supermarket. Jadi memang lawannya berhadap-hadapan, supermarket lawan pasar tradisional, minimarket melawan warng, tukang kredit melawan semacam itu apa FIF segala macam itu. Barangkali itu Pak dari saya sebagai masukan dan mudah mudahan Pak Ketua usul insiatif Undang-Undang Perkoperasian kita bisa segera di ini sehingga kita samasama punya pegangan dalam pembinaan. Seperti tadi Pak mengenai bagaimana melibatkan daerah di dalam Undang-Undang yang telah kita susun bersama itu. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Ayi mengingatkan saya. Nanti sebentar di akhir acara kita serahkan ke Pak Menteri Koperasi Rancangan Undang-Undang Perkoperasian disusun oleh DPD di Komite IV. Bu Siska silakan. PEMBICARA : SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Bismillahiromanirohim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati, yang saya banggakan Pak Menteri beserta jajaran Deputi Kementrian Koperasi dan juga rekan-rekan Komite IV. Pertama tama saya mengucapakan terima kasih atas paparan yang sudah di sampaikan dan satu langkah lagi menambah pencerahan kepada kami semua karena memang secara kontitusional Komite IV berkaitan dengan masalah perkoperasian, Pak Menteri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang program strategis dan unggulan yang salah satunya akan memberdayakan KUD sebagai penyalur atau distributor dan juga pengecer pupuk. Saya sangat setuju tentang hal itu. Lalu juga tadi Pak Menteri juga sampaikan bahwa tentang pemikiran subsidi pupuk itu diganti menjadi subsidi untuk harga gabah, komoditi gabah dan ternyata itu juga memang selaras dengan kami di Komite IV, begitu, karena satu hal memang yang harus dicermati bahwa program pemerintah yang cukup besar di dalam program pertanian infrastruktur di pertanian ada 5 kegiatan besar yang berkaitan dengan infrastruktur, irigasi kah lalu peralatan dan mesinnya, pupuk, bibit dan juga tenaga penyuluh yang tidak lain dan tidak bukan sasarannya adalah untuk menuju kepada kemandirian dan kedaulatan pangan, tapi tentunya juga yang perlu kita perlu awasi atau kita pastikan secara bersama bahwa setelah semua orang akhirnya sekarang berduyun-duyun untuk kembali ke desa dan bertani dan akhirnya panen raya seperti itu, tentunya juga pemerintah harus menyiapkan satu cara untuk memberdayakan Bulognya. Tadi juga salah satu pemikiran untuk mengalihkan subsidi pupuk kepada harga gabah itu juga harus dengan jelas dilaksanakan. Jangan sampai nanti setelah panen raya harga gabah kembali lebih rendah daripada biaya produksinya. Tentunya itu akan sulit dikaitkan dengan program untuk mencapai sasaran kemandirian dan kedaulatan pangan dari pemerintah dan itu menjadi pemahaman dan pengawasan kita bersama tentunya. Selanjutnya juga, saya juga mengapresiasi atas inisiasi Pak Menteri bahwa ada satu deputi tentang pengawasan koperasi RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

9

karena saya juga merasa selama ini mungkin kita belum punya patokan atau bench mark yang baik gitu, koperasi yang dalam kategori sehat kah, koperasi dalam kategori sakit kah itu dengan dengan indikasi atau dengan ukuran yang seperti apa? Karena kalau dilihat dari jenis yang produk yang dihasilkan oleh koperasi ini include di dalamnya ada produk barang dan juga ada produk jasanya begitu, masuk juga unit-unit bisnis yang berkaitan dengan wadah yang namanya koperasi. Jadi tentunya perlu satu pemahaman yang sama, perlu satu persepsi yang sama tentang yang berkaitan dengan tolak ukur dari dimensi kualitas daripada koperasi itu sendiri. Yang terakhir, tadi saya juga perlu sedikit mungkin nanti bisa disampaikan dengan Bapak Deputi yang berkaitan dengan PDB ya itu, karena kemarin juga sempat ada aspirasi dari beberapa dinas koperasi di kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan juga yang membicarakan tentang eksistensi daripada LPDB ini. Jadi nanti saya mohon pencerahannya cPak. Mungkin itu saja. Oh iya yang terakhir, terakhir Pak Menteri. Mungkin ada satu atau hal yang mungkin nanti tolong disampaikan bahwa salah satu tadi Bapak sampaikan adalah penguatan kelembagaan usaha, begitu karena sebagian besar di Sumatera Selatan kalau ibaratnya ikan itu jauh dari air kehidupan koperasinya. Jadi dibilang mati tidak, hidup juga nafasnya engap-engap ya megap-megap ya seperti itu. Jadi mungkin ada satu hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di sana. Terima kasih sebelumnya atas nanti tanggapan yang diberikan Pak Menteri dan juga para jajaran deputinya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Saya tidak persilakan Pak Tjok karena bisa diselesaikan di... Biar Pak Tjok, boleh Pak Tjok terakhir, tapi hak sama di sini Pak. Jadi saya harus persilakan beliau. Saya nanti diprotes nanti sebagai anggota komite. Silakan Pak Tjok. PEMBICARA : A.A. NGR OKA RATMADI, SH (BALI) Saya berpikir, besok ngomong atau tidak. Kalau ngomong tanya di kantor, di rumahnya tahunya kan lebih gampang. Nah saya takut itu kalau tidak ngomong saya parlemen, parlemen. Deputi-deputi biar ngerti saya parlemen. Sejarahnya saya sudah ngerti. Adek dulu jadi walikota saya bupati, tetep di Bali yaitu adiknya jadi menteri saya jadi ini senator, itulah gampangnya senator, lagi urusan koperasi. Ini istimewa sekali rasanya kalau saya saya spiritual. Saya disuruh kira-kira begitulah mengawali publik dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui Undang-Undang Dasar 45 yang telah disahkan dan Pancasila, kira-kira begitu ya Pak Deputideputi, nama saya mungkin belum dikenal ya, sebutan sehari-hari Tjok Rat. Itu nama samaran sudah semua orang tahulah. Semua orang sudah tahu. Jadi saya terima kasih kalau Pak Menteri hadir di sini, saya tidak bohong kepada Komite IV, punya menteri, maaf Pak tidak didatengi, cuma sekali waktu itu saya tidak ikut, saya sudah berpikir ini lebih baik saya di Bali saja. Nanti saya tanya apa, sebab Pak Menteri di luar saja tanya, jangan di sana lagi, ah begitulah kira-kira. Jadi saya tidak tanya apa-apa, nanti pertanyaannya saya kasihkan di rumah ya. Titip. Kalau Ibu yang cantik ini kalau nitip bisa juga tulisan sedikit apa yang ditanyakan kurang, saya bawa ini, yang cantik dikasih ini ya begitu Pak. Terima kasih.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

10

PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Jadi nanti pertanyaan Pak Tjok kita titip sekalian pertanyaan Komite IV. Pak Tjok yang bawa ke ya ke rumah. Silakan Pak Haripinto. PEMBICARA : HARIPINTO TANUWIDJAJA (KEP. RIAU) Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, Pak Menteri beserta jajarannya, rekanrekan semua. Saya Haripinto dari Kepulauan Riau Pak. Jadi kebetulan saya senang berkeliling ke pulau-pulau. Jadi tahun lalu saya berkeliling selalu saya ketemu masyarakat bertanya mengenai kondisi perekonomian dan masyarakat sangat mendambakan yang didengung-dengungkan itu, KUR dengan bunga yang terjangkau, tanpa agunan tapi kenyataannya hampir tidak ada yang tanpa agunan Pak, tidak ada, tidak ada yang tanpa agunan. Yang ada mungkin agunannya sedikit. Misalnya kredit 25 juta tapi agunannya BPKB motor, itu kondisinya. Memang permasalahannya di sana mungkin lembaga penjaminnya ya kan Jamkrindonya atau apa itu yang kurang, bermasalah. Jadi ini mungkin permasalahan yang mohon bantuan supaya ini gimana caranya bisa dibantu oleh Pak Menteri. Saya juga sudah bertemu dengan OJK dan bersama dengan perbankan. Itulah memang kondisinya betul begitu dan ini sangat didamba-dambakan dan sangat berguna untuk masyarakat kita. Jadi selain masalah lembaga penjaminan itu Pak masih ada lagi masalah dari perbankan kita mengharapkan sekali karena sumber daya manusia terbatas. Mereka mengharapkan dari Pemda bisa membantu kelompok-kelompok mana. Tapi kadang-kadang Pemda ini pun agak gimana juga gitu ya agak slow gitu ya. Nah saya berpikir bagaimana kalau sebetulnya Pak Menteri bagaimana kalau kita dari DPD ini bisa dilibatkan. Saya bersedia, ya kan, kelompokkelompok yang memang sudah baik atau usaha-usaha mikro kecil yang sudah baik yang memang masih kesulitan mengenai masalah pembiayaan ini, modal kerj, begitu. Demikian Pak Menteri. Terima kasih banyak. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Haripinto. Di barisan kedua, bukan belakang Pak ya, barisan kedua. Silakan baru ke sini Pak. Silakan. PEMBICARA : DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., SH., MSP(SUMUT) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi Iskandar Batu Bara dari Sumatera Utara, Pak Menteri. Saya singkat saja. Pertanyaannya pertama, di Medan itu kalau orang cerita soal koperasi maka mindset-nya pasti kalau bahasa Medan itu tukang koperasi namanya. Itu adalah inang-inang yang tukang kasih pinjam uang ke masyarakat kemudian pinjam 100.000 dia terima 80.000 bayarnya 120.000, itulah mindset. Saya kira mindset koperasi juga ke depan harus secara perlahan kita perbaiki untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat bahwa koperasi itu adalah baik sebenarnya. Saya kira soal mindset juga penting ini. Yang kedua, pemerintah harus hadir dari hulu ke hilir nih Pak Menteri, terkait dengan produksi masyarakat dari produk yang masyarakat hasil koperasi usaha kecil masyarakat. Artinya bahwa dari mulai proses produksi sampai pemasaran pemerintah harus ada di situ RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

11

sehingga ketika sesuatu itu dihasilkan oleh masyarakat dalam bentuk produk, pemerintah juga memberikan jaminan bahwa produk yang diproduksi itu pasti akan mendapatkan pasar yang baik sehingga mereka kerja sudah yakin bahwa nggak akan mungkin nggak laku nih barang kalau diproduksi, kira-kira begitu. Yang ketiga ini soal jaminan juga ini Pak Menteri. Saya kira harus dirumuskan untuk bisa terintegrasi antara Kementerian Koperasi dengan pihak bank, dengan apa Kementerian Hukum dan HAM soal legalitas sehingga koperasi kita itu ketika mengajukan pinjaman misalkan ya Kementerian Koperasi bisa jadi penjamin barangkali untuk koperasi itu sehingga untuk ukuran nominal tertentu kemudian pemerintah bisa menjadi penjamin bagi koperasi kita itu sehingga akses mereka untuk bisa mendapatkan modal tidak terlalu sulit. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih. Masih ada di.. Iya silakan Pak Iskandar. PEMBICARA : Ir. H. ISKANDAR MUDA BAHARUDDIN LOPA (SULBAR) Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, rekan-rekan Komite IV yang saya hormati. Saya Iskandar dari Sulawesi Barat Pak. Sulawesi Barat ini provinsi yang ke 33 Pak ya termasuk baru, sudah 11 tahun alhamdulillah masih tertinggal Pak ya. Tentu banyak aspirasi yang perlu saya sampaikan, termasuk ke koperasi ini. Di Sulawesi Barat itu ada kurang lebih 1.200 koperasi tapi yang masih aktif itu hanya separuh Pak ya, kurang lebih 600. Nah di tahun 2015 itu kurang lebih 40 koperasi mendapat bantuan, bantuan modal Pak ya. 15 kemaren, itu bantuannya per koperasi kurang lebih 50 juta tapi hanya 40 koperasi. Jadi kalau dengan koperasi yang aktif kurang lebih hanya 6% Pak ya. Nah tentunya kami dari Sulawesi Barat mengharapkan bisa ditingkatkanlah di 2017. Jangan 6% lagi kalau bisa 10% Pak ya dari koperasi yang aktif. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan program 2017. Di sini ada pasar rakyat. Nah ini juga aspirasi yang paling kencang dari sana ini bahwa pasar tradisional ini perlu diberikan bantuan Pak ya ke sana ya Sulawesi Barat ya, karena 2015 belum dapat, belum pernah dapat ya 2016. Sekarang itu setiap kecamatan kalau pasar tradisionalnya di pinggir jalan Pak pinggir jalan poros ya. Jadi bergiliran, kalau sabtu di kecamatan ini hari senin, hari minggu Jadi mengganggu Pak. Jadi pasar tradisional atau pasar rakyat ini sangat membutuhkan Pak ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Is. Habis di sebelah sana Pak? Cukup? Pak Rahmi silakan. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

12

Bapak Menteri Koperasi UKM beserta seluruh jajaran yang kami hormati, Pimpinan Komite IV serta teman-teman Anggota Komite IV, hadirin yang kami muliakan. Pertama kami sangat apresiatif terhadap paparan dari kementrian. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami soroti. Pertama terkait dengan program strategis atau unggulan yang pada halaman 4. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Dari Kalimantan Barat Pak. Pak Abdul Rahmi dari Kalimantan Barat. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Oh iya, Abdul Rahmi dari Kalimantan Barat. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Orangnya masih muda Pak, hanya rambutnya yang putih. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Rambutnya prihatin Pak ya. Terkait dengan ini, pembebasan biaya akte notaris itu, ini sangat menarik memang. Sepertinya hal ini belum terlalu terdengar. Yang kedua, apakah ada batasan jumlah itu setiap kabupaten atau sebanyak-banyaknya, ini perlu kami ketahui ya sebab setiap kali kita reses kan kita ketemu dengan masyarakat ini, sebab biaya notaris itu kan termasuk satu kendala mereka, yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan program strategis penguatan peran koperasi unit desa, terkait dengan penyaluran atau sebagai distributor pupuk subsidi ya. Kami hanya ingin memberi catatan. Selama ini yang menjadi masalah yang kita semua tahu, pertama, pupuk itu sangat sedikit sampai ke petani. Ada permainan pasar. Nah yang kedua, pupuk ini selalu datang tidak tepat waktu. Nah pengalaman saya kemarin di salah satu desa di Kalimantan Barat mereka memang bilang begini, “Nah itu lihat Pak, gudang pupuk koperasi kami itu penuh. Itu tidak bisa kami pakai karena dia yang datang kami tidak ... (tidak jelas, red) lagi, ini tunggu 3-4 bulan lagi pupuknya sudah rusak.” Jadi itu masalahnya. Jadi selalu datang tidak tepat waktu, itu sering sering terjadi seperti itu. Jadi alangkah sayangnya uang negara yang semestinya masyarakat petani tapi tidak mencapai sasaran. Nah kalau tidak, mungkin dari Kementerian Koperasi bisa bersuara ya seperti yang disampaikan Bu Siska tadi ya, perlu kita pikirkan bagaimana subsidi yang efektif untuk petani ya. Kemudian yang berikutnya, kami ingin menyampaikan masalah yang mungkin tidak hanya di Kalimantan Barat, terkait dengan banyaknya masyarakat secara mandiri ya membangun kebun-kebun sawit. Di satu kabupaten kemarin dia bilang, “wah kami ini Pak nggak kurang kalau dikumpul” Namanya kabupaten Sekadaw, itu kampung saya. Di kabupaten kita ini nggak kurang dari 10.000-an masyarakat secara mandiri menanam sawit. Nah cuma persoalannya belum ada regulasi yang jelas tetapi mungkin itu bukan kita tapi kaitannya begini, ketika mereka menjual hasi sawitnya ini tidak perusahan, perusahan itu semacam sudah kongkalingkong dia, harga yang tidak pasar. Nah tetapi ketika mereka ingin membuat PKS ini, PKS, Pabrik Kelapa Sawit bukan Partai Keadilan Sejahtera Nah itu problem. Kalau mini inikan ya mungkin yang bisa ... terpasang 10 ton perjam. Nah ini sebenarnya untuk masa depan petani sawit ini sangat bagus sekali tapi bagaimana caranya RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

13

ini, termasuk yang terjadi dengan karet. Karet sekarang murah tapi kalau kita liat keperluan karet di dalam negeri kita juga banyak, tapi kalau ini misalnya petani itu punya processing karet yang mini tapi mini, mungkin ini biar membantu untuk ada daerah daerah seperti Kalimantan Barat, itu. Kami rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Wa’alaikum salam. Pak Gafar. PEMBICARA : Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (RIAU) Terima kasih. Yang terhormat Pak Menteri, dan kami bangga dua komitmen Pak Menteri itu terjelma dengan kehadiran semua deputi dan kawan kawan semua kami dari Komite IV merasa bangga dan senang bahwa hubungan kelembagaan, hubungan pikiran, dan hubungan hati, dan personal itu akan dapat menyukseskan tugas, bukan karena depan Pak Tjok nih. Pertama, menarik Pak Ketua. Ini ada suatu harus kita tangkap cepat. Kita undang Menteri Koperasi lagi atau ... (tidak jelas, red), Menteri Keuangan, Menterii Pertanian, Bulog tentang ide yang disampaikan di depan Pak Menteri. Itu ide Pak Menteri sesungguhnya komitmen Komite IV berkali-kali bertemu dengan Menteri Keuangan bahwa subsidi pupuk, subsidi BBM, bagusnya bukan subsidi pupuk tapi subsidi petani, jadi petaninya yang disubsidi. Kalau pupuknya di subsidi ya pupuknya yang untung. Nah oleh karena itu ide Pak Menteri ini Pak Ketua saya berharap kita jadikan agenda. Kita pertemukan langsung jadi duduk jadi RDPU kita nanti istilah saya bukan rapat dengar pendapat lagi, rapat dengan penyelesaian, nah itu. Nah oleh karena itu saya ini harus kiranya kita berkenan nanti mengundang 4 yang terkait ini kita dudukkan dan selesai sekali. Jadi tidak saling tunggu, itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini memang harus kita dukung sepenuhnya karena ini merupakan suatu ide yang sama. Cuma yang jadi masalah Pak Menteri, implementasi di daerah. Satu. Saya nanti perkenan Pak Menteri kalau kami minta nanti Deputi Pengawasan, karena kami saya Ketua BAP ada kasus koperasi dengan perusahaan, dengan pemda. Ternyata pemda itu jawabanya paling praktis, ya kalau misalnya ... (tidak jelas, red) tidak berkenan ya kayak lembaga hukum saja, aparat hukum, koperasi mana ada uang untuk bawa-bawa ke sana. Nah ini kalau ada masalah kopersi dengan perusahaan, perusahaan memberikan kompensasi, dipakai oleh oknum koperasi, sehingga tidak atas nama koperasi. Nah dengan demikian dilakukanlah perobahan pengurus tanpa anggota tahu, eh tanpa pengurus tahu di ubah, lalu di tandatangani oleh kepala bidang, kepala bidang yang mengutus itu. Nah dari pengurus lama, akhirnya kami ketemukan dengan.. tapi karena kami bukan eksekutif, kami tidak berhak mengeksekutor. Kami hanya memfasilitasi sampai selesai. Nah itu Pak. Jadi peranan kami bukan.. jadi jangan salah paham masa ikutikutan.. Kami bukan eksekutif tetapi kami lembaga sebagai senator sebagai DPD memfasilitasi sampai selesai. Nah oleh karena itu nanti kami berharap deputi tim pengawasan atau siapa yang ditunjuk untuk bisa mendampingi kami, mungkin orang daerah itu secara struktur lebih berwibawa akan penyelesaiannya dan masalah-masalahnya, itu Pak. Itu yang kedua.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

14

Nah yang ketiga, apa sampai ke Pak dari Kepri tadi memang permasalahannya persoalan-persoalannya hampir di daerah seperti itu Pak. Memang secara teori ini betul ada kalau kita tanya kepada direktur-direktur bank itu dia begini jawabnya tapi fakta di lapangan tidak seperti itu, memang memerlukan juga. Nah yang terakhir Pak, koperasi ini kan memerlukan pembinaan. Jadi ada namanya pengusaha-pengusaha koperasi pemula, dia karena dia pemula tidak memenuhi syarat untuk dapat kredit. Nah padahal spirit-nya sangat besar. Kenapa tidak ada kebijakan dari menteri yang seperti dengan indikator-indikator yang ketat, betul-betul dia secara psikolog, ilmu psikologi dinyatakan berbakat untuk berdagang dan punya spirit untuk itu. Apa tidak ada stimulat dari pusat kepada orang-orang seperti ini juga akan memberikan kepada daerah. Nah ini kebetulan kami nanti ke Riau tanggal 1 dengan 3 masalah UKM berkenan juga Pak Menteri dapat mendampingi kami ya atau deputi atau siapa, itu dapat berdampingan kita melihat persoalan-persoalan di daerah bersama. Apabila kita bersama turun itu orang daerah merasa bangga dia Pak, wah memang orang pusat ini betul-betul memperhatikan daerah, begitu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Gafar. Pak Bambang. PEMBICARA : Dr. H. BAMBANG SADONO, SH., MH (JATENG) Terima kasih. Pak Menteri, Pimpinan dan Anggota Komite IV, nama saya Bambang Sadono Pak. Saya mewakili Jawa Tengah, karena itu saya akan membawa kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah. Tadi Pak Menteri sudah katakan dan itu merupakan keyakinan kita bersama bahwa koperasi adalah suatu sistem yang sebenarnya paling sesuai, sistem perekonomian yang paling sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita. Jadi mestinya pemerintah itu mengambil peran yang sangat besar ya, termasuk kebijakan, alokasi anggaran dan sebagainya supaya koperasi ini benar-benar bisa jadi tulang punggung dari perekonomian di Indonesia. Nah, sekarang faktanya banyak koperasi yang memang harus ditangani, harus dibina, harus dibenahi, tetapi saya juga ingin mengunjukkan bahwa koperasi yang sukses juga ada Pak. Di Jawa Tengah itu ada koperasi simpan pinjam namanya Kospinjasa, tempatnya di Pekalongan asetnya 5 trilyun Pak. Jadi lebih besar dari pada Bank Jateng yang cuma 3 trilyun. Nah, jadi kalau ini kalau misalnya bisa dijadikan apa ya semacam rujukan orientasi manajemen dan sebagainya, saya kira ini sangat luar biasa dan yang lebih hebat lagi saya pada waktu reses ketemu dengan mereka. Mereka menyatakan begini Pak, sebaiknya Undang-Undang Koperasi atau apapun atau kebijakan pemerintah itu harus memaksa semua kegiatan simpan pinjam yang dilakukan koperasi itu tunduk pada OJK. Jadi dia menyatakan kami siap Pak tunduk pada OJK, karena kalau kita masuk OJK itu justru para nasabah dan masyarakat itu lebih percaya, karena di sisi yang lain bahwa ada kisah yang sangat memilukan juga di Jawa Tengah ada koperasi namanya Koperasi Arta Prima Pak Deputi Pengawasan, itu sudah menyalurkan kredit banyak sekali, yang saya tahu yang salah satu yang jadi korban itu adalah paguyuban mantan-mantan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, punya organisasi pak, uangnya 250 juta disimpan di situ yang biayanya itu untuk biaya operasional organisasi itu sekarang enggak jelas. Koperasi juga. Jadi artinya, ide utama saya adalah dengan Bapak RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

15

mengarahkan, karena ini banyak koperasi yang takut-takut, banyak yang mempengaruhi, kalau bisnis perbankan kena OJK, koperasi saja supaya tidak kena OJK, ini lebih baik semua fair dilayani oleh OJK. Hanya ada titip pesan dari koperasi yang besar ini. Pertama, mereka merasa sedih karena Undang-Undang Koperasi sekarang harus berlaku yang lama, seolaholah tidak ada yang aturan di lapangan. Kemudian dia juga mengusulkan supaya koperasi ini berkualitas, calon anggota itu jangan terlalu cepat dia mengusulkan, minimal satu tahun sambil mengecek ini komitmen ini keanggotaan itu karena kesadaran betul atau hanya karena hanya sekedar ikut-ikutan. Itu yang pertama yang menyangkut koperasi Kospin. Kemudian yang kedua, yang Bapak tadi sampaikan juga mengenai program untuk pembenahan KUD. Jadi menurut saya KUD itu seharusnya jalan, kenapa? Karena ini kan modelnya seluruh Indonesia kan sama, hanya teorinya saja yang beda-beda. Persoalan yang dihadapi juga hampir sama, tetapi kenapa ada yang berhasil ada yang tidak? Persoalannya menurut saya di management di perusahaan koperasi itu Pak. Coba nanti Bapak jadi tolong dicek betul, itu kepengurusan koperasi KUD sampai ke puskudnya itu seolah-olah seperti apa ya kerajaan mereka yang sudah bertahun-tahun pengurusnya tidak pernah diganti. Nah ini kalau seperti ini orang yang mau jadi anggota mau aktif segan juga, karena sudah tahu ini pasti ada apa-apa, gitu. Bahkan saya juga mendapat informasi di Inkud, mereka sendiri yang menyampaikan Pak, itu Kementerian Koperasi harus cek, Inkud itu korupsinya sampai ratusan milyar, kata mereka. Jadi kalau orang dalam saja ngomong kayak begitu, masa kita tidak percaya. Nah ini apa juga yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka mengusulkan salah satu tambahan yang mungkin bisa pemerintah fasilitasi itu sebagai penyalur elpiji Pak, ya, karena apa? Elpiji ini ada masalah sosialnya. Itu kalau sedang dimain-mainkan pasar itu juga luar biasa itu dampaknya kepada ibu rumahtangga itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah indikasi bahwa koperasi itu entah bagaimana tidak mendapat apresiasi di masyarakat, mungkin juga pemerintah, itu adalah minat untuk sekolah di sekolah-sekolah koperasi. Di Semarang dulu ada Akademi Koperasi AKOP Pak. Kemudian sekarang terpaksa ya saya tidak tahu karena mungkin pasar dan sebagainya menjadi sekolah tinggi ekonomi tetapi masih dengan basis utama koperasi. Nah, milik Dekopin Pak itu Pak. Jadi yang memandu ya istilahnya itu di bawah Dekopin Jawa Tengah. Nah karena itu mohon mungkin ada apa ya, ada kerjasama dengan Kementerian Koperasi, mungkin apakah itu beasiswa ataukah itu pengiriman mahasiswa atau mungkin pelatihan-pelatihan dan sebagainya, jadi supaya sinergi antara kebutuhan managerial di lapangan dengan kebutuhan pembekalan. Ini antara lain untuk meningkatkan kualitas tadi. Saya kira ini Pak tiga masalah. Terima kasih Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Bambang. Di ujung sebelah kiri saya, Pak Ghazali, nanti terakhir Pimpinan. Silakan. PEMBICARA : Drs H. A. HAFIDH ASROM, MM (DIY) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan om swastiastu. Pak Menteri yang saya hormati, dan kawan-kawan, Pimpinan Komite IV. Saya Hafidh Asrom dari DIY Pak, Yogyakarta. Saya mengapresiasi program yang dilakukan oleh Pak Menteri seluruhnya dan saya kira ini yang paling tepatlah untuk mengubah paradigma RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

16

baru yang ada di Indonesia ini. Kita masih ingat pada dulu ada koperasi itu menjadi sokoguru perekonomian nasional kalau tidak salah. Prof.Mudiarto waktu itu ya, gitu. Oleh sebab itu dengan kondisi yang ada sekarang kita melihat bahwa koperasi maaf, banyak yang tersingkir, dengan kondisi konglomerasi yang sudah ada di Indonesia luar biasa. Katakanlah pedagangpedagang kecil sudah tersingkir, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu program yang ada ini kami apresiasi Pak. Saya hanya ingin menyampaikan mungkin KUR itu paling tepat untuk dilakukan, namun di lapangan Bapak ini tidak semudah apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan jajarannya. Oleh sebab itu maka kami mengharapkan gerakan yang dilakukan oleh Pak Menteri ini benar-benar bisa sampai di lapis bawah. Kita sebagai Anggota DPD siap untuk menjembatani saya kira atau bahkan mungkin melakukan kontrol pengawasan kepada anak buah Bapak di daerah kita masing-masing, supaya nanti betul-betul apa yang menjadi program Bapak yang telah disepakati semua dan ini program yang sangat bagus benar-benar bisa memberi manfaat kepada masyarakat ekonomi kecil, terutama di desa-desa. Saya punya pengalaman Bapak, tahun 2012 Desember sama Pak Prakoso ini me-launching 1000 wirausaha muda pedesaan di Yogya, yang daftar luar biasa itu 8.000 Bapak, dan itu kami kerja sama dengan BRI, BRI memang sudah turun langsung sampai ke kecamatankecamatan, desa, sehingga sampai terakhir tahun 2013 itu terdata dari 8.000 itu 60 persen sudah mengambil KUR Pak. Jadi ini Pak Prakoso mungkin sudah lupa, tidak tahu ini, waktu itu dampingi juga tahun 2012. Kenyataan di lapangan setelah itu berjalan memang tidak semudah yang disampaikan, begitu. Jadi sulit untuk mendapatkan KUR itu, karena kenyataannya memang BRI juga tetap menyaratkan harus ada agunan walaupun BPKB, dan apa saja yang ada. Nah oleh sebab itu maka yang sekarang sudah ditulis dari 20 juta menjadi 25, saya kira ini menjadi kesempatan yang baik untuk masyarakat kita yang kaum kecil di desa supaya nanti bisa bergerak ekonomi yang ada. Kemudian yang kedua, kami mohon pelatihan Pak. Ini kita di daerah masing-masing tolong dijembatani Pak dengan dinas, kepala dinas Bapak, program-program pelatihan untuk usaha kecil, dengan sekaligus nanti pembinaannya. Ini saya kira sangat dibutuhkan Pak ke depan, sangat dibutuhkan, supaya apa? Teman-teman yang sudah merintis ini benar-benar juga dibina, dilatih manajemen yang ringan dan teknisnya bisa kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada didaerah kita masing-masing, di pancing saja dengan biaya dari Kementerian Koperasi mungkin 25% dari itu saya kira sudah bisa jalan itu. Nah ini kami mohon memang itu program yang sudah ada diteruskan, kemudian volumenya ditambah. Kita sebagai Anggota DPD didaerah masing-masing saya kira tidak ada yang tidak siap Pak untuk mendukung program Bapak, kita siap untuk mendukung. Kemudian Bapak yang terakhir, program ini kami harapkan betul-betul ada hasilnya. Paling tidak pada tahun akhir 2019 Bapak berakhir betul-betul kita bisa lihat hasilnya program dari Kementerian Koperasi dan UKM ini mungkin mengakar dan dibuktikan dengan usaha kecil itu bergerak di daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Hafidh. Langsung Pak Jabbar. PEMBICARA : Ir. H. ABD. JABBAR TOBA (SULTRA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri dengan segala jajarannya yang saya hormati, Komite IV dan hadirin sekalian. Yang pertama, saya mengatakan bahwa apa yang direncanakan Pak Menteri ini RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

17

saya apresiasi sekali terutama koperasi yang tidak aktif ini saya kira lebih baik kita hapuskan Pak karena itulah merusak. Di negara kita ini atau bangsa kita ini selalu cenderung melihat yang jelek bukan melihat yang baik. Jadi yang dia jelek itu, wah katanya koperasi jelek padahal ada ditempat lain bagus. Itu saya ulangi dulu Pak karena saya tidak perkenalkan diri. Saya dari Sulawesi Tenggara, Abdul Jabbar Toba. Tapi bukan dari Danau Toba Pak, dari Sulawesi Tenggara ya. Jadi 62.000 Pak yang tidak aktif ini barangkali saya sependapat kita hapus saja itu yang merusak Pak, termasuk daerah saya di Sulawesi Tenggara karena pengurus-pengurusnya itu hanya mau hidup dengan koperasi sendiri, bukan hidup dengan anggota dan yang urus sendiri nah ini barangkali. Yang kedua masalah KUR, di Sulawesi Tenggara itu Pak sudah mulai berjalan, tapi keluhannya apa yang dikemukakan di samping saya tadi adanya agunan. Jadi saya sudah mengundang koperasi, kepala dinas koperasi dengan BRI bicara di RRI tentang rencana KUR 2016 Alhamdulillah sudah terlaksana menjadi 9 tapi selalu masyarakat dihantui dengan adanya agunan-agunan itu. Nah inilah saya minta barangkali perlu disampaikan ke bawah ke koperasi dan BRI barangkali kita adakan sosialisasi terus supaya masyarakat tahu sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai subsidi harga Pak. Saya 4 tahun yang lalu saya sudah kemukakan waktu saya di Komite II, yang sebenarnya yang untung itu bukan rakyat Pak, pengusaha, terutama orang-orang yang punya karakter yang ingin menang sendiri atau untung sendiri. Kita lihat saja begitu ada pupuk subsidi ke luar, sengaja, apakah dia disengaja dilambatkan penyalurannya sehingga pada saat itu dibutuhkan pupuk itu tidak ada tapi pada saat yang tidak dibutuhkan pupuk masuk. Nah di sinilah kesempatan yang menjual orangorang yang membutuhkan. Jadi kalau saya saya mendukung Pak Menteri kalau memang subsidi harga ini kita jadikan sebagai subsidi, bukan dalam bentuk pupuk tetapi harganya dari produksi itu, itu yang dibeli dengan harga yang mahal sesuai dengan perhitunganperhitungan sehingga dengan demikian petani untung Pak. Saya kasih contoh pengembangan kakao di Sulawesi Tenggara itu berjalan cepat tanpa subsidi. Kenapa? Karena harganya kakao itu mahal sekarang. Sekarang itu harganya kakao 30.000 per perkilogram, ya, 30.000. Jadi petani tetap berminat untuk itu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita barangkali karena menteri waktu itu Menteri Pertanian mengatakan perlu dihitung ulang, saya kira, marilah kita mencoba menghitung ulang apa untung dan ruginya kalau kita pakai subsidi harga itu. Jadi harganya ditingkatkan. Kemudian saya ada saran dua Pak. Yang pertama saya ingin sarankan, setiap propinsi ada koperasi unggulan. Koperasi unggulan inilah yang menjadi contoh setiap ada orang ada kursus, ada pertemuan, kita ke situ untuk melihat koperasi yang dimaksud adalah koperasi unggulan, setiap provinsi Pak. Yang kedua, ada koperasi pada tiap sekolah yang sudah ada sebenarnya itu kita aktifkan kembali, sehingga anak-anak itu dididik dari awal dari kecil sudah bisa berkoperasi. Nanti kalau dia sudah jadi besar saya kira akan berkembang dengan baik. Saya kira itulah saran saya yang dua saran, dan ada tiga. Terakhir mengenai 36 unit KUD akan dijadikan distributor dan 250 pengecer. Saya kira kalau ini dikembalikan Pak sama dengan jaman waktu kita swasembada pada tahun 1984 yang lalu, ini yang dipakai Pak, peranan ada 4 unit, gitu, ada BRInya, ada penyuluhnya, ada KUD nya, sehingga dia bekerja sama dalam satu unit desa. Dengan sistim penyuluhan LAKU namanya Pak, latihan dan kunjungan. Saya kira akan kembali ke posisi sama dengan tahun 1984 dan Pak Harto itu bicara di PBB bahwa Indonesia sudah swasembada beras, bukan swasembada pangan. Swasembada beras. Oleh karena itu, bentuk penguatannya ini saya kira dikembalikan sama dengan posisi yang lama Pak. Jadi diberikan peranan yang sebaikbaiknya, berikan peranan yang sekuat-kuatnya sehingga dengan demikian KUD itu bisa berjalan. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

18

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Jabbar. Saya kira pertanyaannya dimana itu koperasi yang sudah kerjasama dengan, KUD yang sudah kerjasama penyaluran pupuk karena Sulawesi Selatan belum saya tahu misalnya gitu, atau Sulawesi Tenggara belum diketahui oleh Pak Jabbar. Jadi mungkin ada ril sebentar dimana kira-kira itu ya. Pak Andrianus, silakan. PEMBICARA : ADRIANUS GARU, SE., M.Si (NTT) Oke, terima kasih Pak Ketua. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih khusus kepada Pak Menteri dan apresiasi yang tinggi yang pertama karena tahun 2015 merupakan tahun koperasi ini ada di NTT, terus yang kedua Pak Menteri ini sudah kunjung daerah saya ini sudah berapa kali ini. Jadi terima kasih, tapi sayangnya tidak ada anggotanya DPDnya Pak, tapi ke depannya semua kalau Pak Menteri kunjung ke daerah ajak anggota masing-masing supaya sama-sama kita bekerja untuk negara ini. Terus kalau NTT mungkin tidak terlalu banyak saya bicara koperasi karena memang NTT hampir semua desa punya koperasi dan NTT juga julukannya menjadi propinsi koperasi, hanya mungkin ada peningkatan-peningkatan. Hanya beberapa hal perlu saya sampaikan terutama UKM. Mohon kerjasama dengan departemen atau Menteri Perindustrian, agar ini didorong dengan baik agar Indonesia menjadi negara industri yang kuat ya. Saya tertarik sekali Pak Menteri ya karena baru-baru saya kunjung ke India, bagaimana India itu bukan kuatnya dari luar tapi kuatnya dari dalam, bagaimana industri tidak boleh orang luar masuk, itulah kehebatannya. Jadi Pak Menteri tolong ini dan bila perlu kunjungan ke sanalah teman-teman dari koperasi juga supaya bisa kita lihat bagaimana pola mereka. Hanya Indonesia ini hebat, hebatnya buat tank, buat pesawat, motor nggak bisa. Itu hebatnya. Jadi mobil hanya mobil khayalan mobil SMK tapi sampai hari ini.. Nah ini yang kita dorong ini. Jadi jangan sekedar hanya kepentingan pengusaha-pengusaha besar, mafia-mafia besar, tapi saya pikir Pak Jokowi keran-keran mafia sudah mulai ini mulai tutup, sudah mulai pusing mau buat apa lagi ini. Nah harapan kita adalah DPD bersama Kementerian Koperasi maupun kementerian terkait kita dorong ini agar daerah merupakan ujung tombak terdepan dalam rangka mendorong Indonesia ini jadi baik. Terus yang kedua, koperasi jangan hanya terkejar kepada koperasi simpan pinjam. Sudah saatnya ya, karena kita dalam rangka swasembada baik ternak ya, ikan, pertanian dan lain sebagainya ini harus di kejar juga. Koperasi nelayan, koperasi ternak, pariwisata lebih kususnya Pak Menteri, dan ini saya mungkin mengundang khusus Kementerian Koperasi tolong buat pelatihan wirausaha khusunya di Labuan Bajo karena itu merupakan destinasi terbaik setelah Bali, untuk Indonesia Timur dan Raja Ampat. Jadi saya siap fasilitasi Pak Menteri, kapan saja kita ke sana, saya di depan. Terus yang kedua, yang ketiga, saya sepakat dengen saudara saya. Saya dari tadi utak atik catatan sama dengan pemikiran beliau di sebelah ini khusus dari Yogya dan senior saya ini yang aslinya dari Danau Toba. Bagaimana meningkatkan sumber daya. Berkaitan dengan pelatihan. Saya kira di setiap kabupaten di seluruh Indonesia yang pertama mereka memiliki BLK. Sayangnya Pak BLK-BLK itu hanya begitu saja. Nah ini lah juga unitnya pemerintah pusat, diberi-beri proposal, terima, tapi kelanjutannya tidak ada. Habis dengan BLK. Saya pikir Pak Menteri juga mantan Pak Walikota tahu baik ini bagaimana kita di daerah perlu studi banding. Kalau Bali saya yakin sudahlah jauh luar biasa. Nah ini kendala-kendala kita. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

19

Nah terus yang kedua mungkin saran saya juga kerjasama dengan Menteri Pertanahan Agraria supaya seluruh anggota koperasi itu dikasih Pak, tanah-tanahnya supaya menjadi agunan tambahan dalam rangka mendorong UKM. Ini juga penting nah, karena percuma Bapak kasih terus uang pemasukan menipis, pengeluaran lebih banyak, terakhir tutup lagi koperasinya. Ini didorong ini. Nah saya yakin kalau masyarakat koperasinya kreatif dia sudah punya keahlian, industri saya yakin sekali, saya sudah bertemu juga dengan Dirjen Pengembangan Industri Menengah di Kementerian Perindustrian, Ibu ...(tidak jeas, red) , Dia siap sekali membantu daerah dan saya sampaikan di forum ini juga untuk teman-teman semua. Kalau ada mau untuk buat industri diberi gratis. Kalau untuk Pak Heri sendiri didiskon 75%, betul ini dia sampaikan. Kalau untuk perusahaan atau direkomendasikan untuk swasta diskonnya 75%, ini programnya di Kementerian Perindustrian. Jadi sehingga ini sinergi sehingga apa harapan dan cita-cita kita bersama ini bisa terwujud. Tetapi ada satu hal yang menjadi persoalan sampai hari ini dalam benak saya, Pak Menteri, terutama tentang KUD. Aset-aset KUD yang terbengkalai di seluruh Indonesia yang tidak pernah dipikirkan oleh kementerian. Saya lihat hanya gambarnya satu saja yang bagus di tepi jalan di tengah kota, tetapi didesa-desa saya lihat belum muncul ini. Seluruh Indonesia punya koperasi di desa-desa, dalam rangka dulu memperkuat swasembada pangan, ini sudah dibentuk. Nah sayangnya aset-aset ini sudah ya jadi pelihara kambing, sudah tempat pelihara babi, sapi dan lain sebagainya. Ini tolong dibenahi dulu tentang aset ini sehingga kita berharap ke depannya KUD-KUD itulah yang merupakan sentral terdepan dalam rangka mendorong Koperasi UKM ini menjadi lebih baik, sehingga di sana ada nanti KUD Mart sudah jadi supermarket dia dan lain sebagainya sehingga masyarakat itu sudah artinya dilayani dengan benar. Kalau kita lihat lagi ke Cina aduh jauh lagi, desa sudah punya mall, kita masih mimpi untuk jadi KUD saja ini masih ya. Menjadi catatan kita bersama dalam rangka bagaimana komitmen Kementerian Koperasi dan UKM untuk program 2017. Itu masukannya. Terima kasih Pak Menteri. Saya kembalikan. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Baik, terima kasih Pak Andre. Aset KUD itu Pak memang masih ada yang terkait dengan Kementerian Koperasi. Jadi tidak persis bahwa telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah terutama KUD yang memiliki masalah sangkutan kredit, karena penjaminya waktu itu adalah Kementerian Koperasi. Pak Budi baru Pak Ghazali ya. Silakan. PEMBICARA : Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed (JATIM) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Menteri dan seluruh jajaranya, rekan rekan Anggota Komite IV DPD RI dan seluruh yang hadir. Sekali lagi saya sangat menghargai, memberikan apresiasi setinggitingginya kepada Pak Menteri yang hadir secara pribadi dan beserta seluruh pejabatnya pada pagi hari ini. Sungguh menggembirakan kami semuanya. Beberapa hal mungkin untuk melengkapi saja bahan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Yang pertama adalah bahwa kemarin bersama-sama Kemenkumham dan juga DPR RI bersama DPD sudah menetapkan prolegnas tahun 2016 dan alhamdulillah untuk RUU Perkoperasian ini sudah masuk kolektif terbuka. Jadi belum prioritas tapi kolektif terbuka dan ini menjadi peluang yang cukup besar. Nah oleh sebab itu DPD sangat berharap Pak Menteri khusus jajarannya untuk ikut mendorong pentingnya pentingnya UndangRAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

20

Undang Koperasi ini, sebab Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sudah dibatalkan oleh MK dan ini menjadi alasan yang kuat kenapa undang-undang ini harus diganti harus dibentuk lagi undang-undang yang baru karena itu telah dibatalkan oleh MK. Jadi sekali lagi Pak Menteri ini kita bersama-sama dan kebetulan ini merupakan yang mengusulkan terlebih dahulu adalah DPD dan mudah-mudahan ini Kementerian Koperasi dan UKM tidak keberatan untuk itu dan sama-sama mendukung karena ini untuk kepentingan bangsa kita. Kemudian yang kedua, memang benar bahwa paradigma maupun mindset masyarakat terhadap koperasi ini memang harus diubah. Kalau dulu itu hanya orang berfikir nama koperasi itu adalah simpan pinjam dan untuk kebutuhan konsumtif dan hanya mengharapkan SHU diakhir tahun pada masa RAB. Nah ke depan ini harus ada satu moto baru bagaimana kita sukses bersama koperasi. Sukses menjadi koperasi, bukan kaya karena menjadi pengurus koperasi Pak. Kalau dulu kan begitu Pak. Jadi orang-orang kaya mendadak, orang kaya baru karena menjadi pengurus koperasi yang ya korupsilah katakanlah seperti itu. Nah kita ini ke depan harusnya mulai berpikir bahwa kita itu sukses karena menjadi anggota koperasi, karena mendapatkan layanan-layanan dari koperasi itu. Nah sebenarnya koperasi itu kan yang utama adalah memberikan layanan terhadap kebutuhan-kebutuhan seluruh kebutuhan anggotanya, sebenarnya itu intinya. Kalau SHU itu kan ya mungkin bonus saja di situ, di akhir tahun. Kemudian yang ketiga, ini saya berharap juga dari Kementerian Koperasi UKM untuk melengkapi data itu dengan mengklasifikasi KUD-KUD yang ada di Indonesia ini ada berapa, dan yang masih aktif berapa, dan kemudian kegiatan bidang usahanya sekarang itu apa Pak, apa ada yang menjadi distributor pupuk atau penyalur pupuk. Yang sejauh ini yang sudah saya ketahui adalah hanya sebagai kios pupuk yang mengambil pupuk dari distributor. Nah sementara distributor itu dari pihak swasta. Jadi ini agak terbalik Pak. Jadi seharusnya yang menjadi distributor itu adalah koperasi kemudian yang kios-kios itu adalah swasta tapi sekarang terbalik dan yang menyedihkan adalah distributor itu nampaknya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan itu agak politis karena kepentingan juga orang-orang tertentu sehingga yang menjadi distributor pupuk itu adalah orang-orang yang dapat rekomendasi penguasa-penguasa di daerah. Nah oleh sebab itu bagaimana Kementerian Koperasi ini juga ikut memperjuangkan KUD itu menjadi distributor, paling tidak mungkin memperbaiki kondisinya. Kemudian juga merekomendasi ke KUD-KUD itu tertentu layak untuk menjadi distributor. Dulu Pak Menteri juga menyampaikan kalau koperasi itu punya armada, punya gudang ya, punya armada kendaraan, punya modal yang cukup, punya anggota yang jelas, itu kan bisa menjadi distributor tapi sampai sekarang nampaknya belum teriak gitu realisasinya. Masalah KUR Pak Menteri. Jadi ini tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman bahwa KUR ini memang bagus sekali programnya. Kemudian dari subsidi bunga juga ada dulu dari, turun jadi 12 kemudian sekarang malah jadi 9%, namun namapaknya bank penyalur KUR ini masih mencari amannya saja yaitu tidak mau ngambil resiko yaitu tidak langsung memberikan kredit itu langsung pada pelaku UKM, karena mengagap mereka masih beresiko sehingga mereka masih suka memberikan kredit pada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok kuat yang besar. Nah akhirnya yang menyalurkan itu ya tadi orang-orang ya pemain-pemain yang punya modal kuat, punya jaminan dan lain sebagainya, nah sehingga mereka yang akan menyalurkan ke UKM yang kecil-kecil itu sehingga jatuhnya itu nanti bunganya masih cukup tinggi, itu kenyataan di daerah masih banyak yang seperti itu. Dan terakhir Pak mohon maaf ini, saya melihat program tahun 2016 ini banyak sekali kerjasama-kerjasama dengan kementerian. Jadi sekali lagi ini bagus sekali jadi mudahmudahan tidak sebatas bekerja sama tapi benar-benar efektif termasuk pembuatan akte, termasuk juga apa tadi juga hak-hak paten tadi dan lain sebagainya, ini sangat berharap agar nanti benar-benar efektif sampai ke daerah, Mungkin pertanyaannya adalah ini kan baru RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

21

bulan Januari ya. Jadi mungkin ke depan kira-kira sampai ke daerah, sampai sosialisasi, sampai di bisa dilaksanakan di daerah sampai kapan, utamanya adalah untuk hak untuk pembuatan akte koperasi ini Pak. Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak Budi. Pak Sofwat. PEMBICARA : Drs. H. M SOFWAT HADI, SH (KALSEL) Terima kasih Pak. Nama saya Sofwat Hadi Pak dari Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Menteri, di Kalimantan itu saya dengar mungkin sudah jutaan hektar ditanam untuk kelapa sawit, mungkin di Kalimantan Selatan ratusan ribu hektar, ada aturan bahwa untuk membuka lahan kelapa sawit itu ada yang namanya lahan plasma dan lahan inti. Plasma ini diserahkan kepada penduduk sekitarnya. Satu kepala keluarga dapat 2 hektar dan itu dikelola oleh koperasi. Cuma saya perhatikan pengelolaannya itu adalah juga dari perusahaan kelapa sawit. Setelah 2 hektar itu disertifikatkan, dibuat sertifikat. Sertifikatnya ini dikumpulkan oleh perusahaan itu, misalnya 2.000 sertifikat dan dijaminkan ke bank. Dari uang itu cairlah di bank tapi uang itu dikelola oleh perusahaan. Cuma sampai saat ini kalau saya tanya kepada anggota koperasi itu yang plasma dimana lokasinya sertifikat tanah yang katanya dua hektar itu. Itu masyarakat tidak tahu dimana lokasinya. Kemudian kalau memang itu sudah dibuatkan sertifikat karena dia ikut proses tanda tangan setiap kepala keluarga, saya bilang mana fotokopi sertifikatnya? Diapun tidak ada. Terus berapa lama bahwa sertifikatnya itu tanah itu milik anda? Katanya 11 tahun. Nah bagaimana kalau misalnya kalau terjadi baru 8 tahun ternyata perusahaannya bangkrut. Ambil contoh di Kalimantan Selatan dulu ada pabrik gula, ada plasma kebun tebu tapi begitu bangkrut akhirnya jadi masalah. Sertifikat yang punya rakyat itu semuanya di bank dan bank tidak akan menyerahkan karena perusahaannya bangkrut. Ini jadi masalah. Kemudian hasilnya saya tanya berapa, sudah berapa, sudah berapa tahun, ya sekitar 5 tahun katanya, 2-3 tahun sekarang sawit sudah berbuah. Berapa hasilnya? Tidak tahu juga. Saya cek di rekening banknya paling setahun cuma 1 juta, yang padahal katanya kelapa sawit itu kalau dua hektar itu 1 minggu bisa satu juta tapi pelaksanaannya tidak. Jadi saya mohon hal-hal begini barangkali ada supervisi atau arahan kepada kepala-kepala dinas koperasi di provinsi maupun di kabupaten-kabupaten supaya menjadi perhatian begitu. Kalau perlu apa mengadakan audit atau bagaimana, kasihan rakyat kita ini hanya benderanya saja dipakai untuk kepentingan rakyat sekitarnya, tapi ternyata akhirnya rakyatnya tetap miskin Pak. Ini yang ingin kami mohonkan informasi. Terima kasih PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Pak Ghazali punya giliran. PEMBICARA : Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN (ACEH) Baik, terima kasih.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

22

Pak Ketua, Bapak Menteri, Dirjen semua, pejabat tinggi ya Kementerian Koperasi dan UKM kembali bertemu dengan Pak Menteri yang tadi sudah menjelaskan banyak hal dan bagus sekali bahan buat kita ini. Pak Menteri tadi mengatakan koperasi paling baik adalah yang banyak anggotanya. Saya kira ini jadi bahan untuk mengajak masyarakat sehingga banyak yang menjadi peserta koperasi, kendati dalam setiap kunjungan kerja atau reses kita memang itu tupoksi kita kan soal koperasi ini. Jadi mereka selalu mengeluh masalah permodalan. Oleh karena itu maka ini inherent dengan strategi Bapak Menteri ini halaman 3, modal, SDM, pasar dan sebagainya. Ada di sini saya lihat ini ya, halaman 3. Strategi arah kebijakan dan strategi pembangunan koperasi dan UMKM. Ini kalau kita sampaikan kepada masyarakat senang memang dia, dia sudah ada program kementerian agar modal dipermudah, kendati ya masih ada keluhan masyarakat di daerah soal BPD memang sampai sekarang belum ada peluang untuk mendapat KUR. Mungkin begitu yang saya pahami. Minimal di Aceh. Jadi BPD di Aceh itu belum memberi peluang kepada masyarakat untuk memberi KUR. BPDnya tidak bagus atau apa, iya ya. Maka semestinya saya kira perlu ada koordinasi antara kementerian dengan bank-bank daerah itu. Paling-paling kalau di daerah yang paling banyak memberi KUR kan BRI ya. Bagus sekali kalau BPD juga bisa memberi KUR, apalagi BPD kan survive dia karena kan tidak sulit mereka BPD dapat uang, kan dari pegawai negeri itu, disimpan sama dia kan, tidak susah-susah sebenarnya, maka semestinya dengan begitu mudah mereka mendapat modal, juga mempermudah KUR kepada UMKM dan sebagainya. Ini harapan kita Pak Menteri ada semacam MoU-lah, ya harapan saya kalau ke kampung begitu harapan masyarakat, “Bagaimana Pak ini BPD kok tidak mau memberi KUR kepada kita ya?”, dan sudah bagus tadi KURnya, bunganya, sudah apa namanya ya, sudah ringan. Memang kita harapkan siapapun mengambil pinjaman ya harus dikembalikan, kendati masalah agunan juga jadi persoalan bagi mereka, maka perlu ada lembaga penjamin. Ini banyak juga keluhan masyarakat di.. Saya kemarin ke Aceh ketemu dengan Kepala Koperasi Kota Banda Aceh juga begitu keluhannya. Perlu ada lembaga yang menjamin insan perkoperasian agar mereka itu lebih cepat atau ... (tidak jelas, red) dan karena tanpa modal mereka juga tidak bisa bergerak dan itu harapan masyarakat yang kami dapatkan, dan mereka juga mengeluh kemarin kita ke Indramayu ketemu juga insan koperasi ya soal persaingan yang tidak sehat dengan macam-macam usaha digabung-gabung itu, sehingga koperasi itu tidak bisa survive, tadi pak Ayi mengatakan ke udik-udik sekalipun sudah ada apa Pak Ayi, ya, sehingga mereka tidak bisa survive. Dan bagus di sini juga ya, halaman 4 itu masalah koperasi unit desa menjadi distributor pupuk. Mereka juga menghendaki begitu apalagi Indramayu daerah pertanian. Selama ini ya agak sulit kalau mereka diberi blong untuk menjadi distributor insya Allah mereka akan survive. Jadi saya hanya melaporkan apa yang saya dapatkan di daerah agar sama-sama kita secara kelembagaan atau secara personal kita kembangkan koperasi di Indonesia, dan keluhan lagi mereka adalah, saya menarik dengan LPDB itu, ya. Mereka juga sedang mengharapkan ada bantuan dari LPDB dan kita harapkan Kementerian Koperasi itu banyak anggaran APBN, selama ini sedikit sekali ini. Cuma kami ini bukan DPR Pak Ajiep ya, tidak masuk Banggar, kalau kita masuk Banggar insya Allah maka kalau kita punya peran lebih bagus insya Allah kita akan apa.. Cuma kita kan pheriperal ya, masih di pinggri soal banggar. Kita tidak ikut dilibatkan. Kalau kita dilibatkan saya kira perlu kita dorong ini, maka saya kira dengan Banggar DPR perlu pendekatan Bapak Menteri ini agar anggaran untuk koperasi diperbanyak, apalagi ada LPDB kan dari situ anggarannya. Nah masyarakat sangat mengharapkan memang. Itu sekedar masukan dari saya. Kiranya ada manfaat. Terima kasih.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

23

PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Baik. Bapak Menteri ini luar biasa sekali, hanya ada 1-2 poin yang masih saya mau pertajam adalah perijinan yang melalui camat kelihatannya tantangan Bapak di lapangan banyak karena izin diatur dengan peraturan daerah, kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Jadi ke depan kita mesti mendiskusikan apa masalah yang Bapak hadapi. Saya melihat belum diterapkan betul pelaksanaan izin melalui camat ini, apalagi melalui kepala desa dengan lurah, setidak-tidaknya saya mengambil sampel Kota Makassar di Sulawesi Selatan itu belum, belum menerapkannya, sebagai contoh saja. Yang kedua, ini soal notaris tadi sudah disinggung. Ini menarik dan bagus tetapi perlu mungkin suatu mekanisme yang lebih bagus ke depan. Kesimpulannya Pak Menteri sudah banyak masukan, banyak komentar. Ada waktu Bapak 25 menit ke depan untuk memberikan tanggapan balik yang sifatnya mungkin masukan, kita jadikan bahan ke depan. Saya persilakan dengan hormat. PEMBICARA : ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA (MENTERI KOPERASI DAN UKM) Terima kasih Pimpinan dan Anggota. Jadi untuk teman-teman Deputi yang semua hadir, Deputi 1 sampai 6, LPDB sama LLP. Nah saya minta tadi saran dan masukannya dicatat. Kemudian sebentar kita dikantor kita bicarakan, masukan-masukan itu kita kaji, dan nggak boleh masukan itu lewat sekali karena saran masukan tadi itu sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian itu pertama. Kedua, mohon izin Pimpinan saya akan lengkapi nanti setelah saya merespon, kemudian saya minta izin waktu untuk masing-masing deputi untuk bisa melengkapi. Siapsiap deputi dengan pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen DPD, dan kalau masih ada kurang juga kami akan susul dengan pada jawaban tertulis. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya tupoksi kami adalah bagaimana penguatan kelembagaan koperasi dan UKM itu sendiri. Kemudian bagaimana setelah kelembagaan itu kuat, bagaimana akses pembiayaannya dan tentunya setelah akses pembiayaan produksi itu mengarah kepada yang namanya marketing dagangnya itu harus kita bekerja sama dengan kementerian yang lain. Ada Menteri Perdagangan, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Pariwisata Jadi dari arahan Presiden kemarin yang namanya promosi dagang ke luar negeri itu nggak boleh lagi sendiri-sendiri sekarang. Sekarang kan Menteri Koperasi punya program pameran ke luar negeri, Menteri Pariwisata punya, Menteri Perindustrian punya, Menteri Perdagangan punya, semua kementerian punya. Jadi kalau itu kita sendiri-sendiri tentunya tidak efektif. Kita mengirim ada Blue Bird 5-10 maksimal bisa. Kalau ini digabung semua kementerian akan bisa menjadi paviliun Indonesia. Jadi paviliun Indonesia itu akan bisa memberikan dampak yang positif tentunya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tadi urusan pabrik mini kelapa sawit, nanti Pak Wayan sama Pak LPDB itu yang mempunyai tugas. Kemudian untuk PLUT tentunya Pak Bram, Pak Bram PLUT-nya sekarang kita bangun berapa lagi Pak? Tujuh lagi. Jadi sebelumnya sudah ada 42 dan tahun ini kita akan bangun lagi menjadi 7. Dan Bank Bali kami sepakat memang tidak bisa diukur keberhasilan koperasi itu dari PDB saja, bisa sepakat bagaimana sebuah koperasi yang baik, yang sehat anggotanya banyak, kemudian sejauh mana SHU-nya itu bisa memberikan kesejahteraan. Ini belum pernah kita ukur. Ini masukan yang baik. Dan juga urusan yang namanya minimarket-minimarket di daerah. Kita masalah dikoordinasi dengan beberapa bupati/walikota. Kalau saya dulu jadi Walikota Denpasar satupun nggak ada yang namanya minimarket, nggak ada, satu pun nggak ada. Kita nggak berikan izin itu dan malah waktu itu kita malah bangun pasar tradisional, saya bangun 43 RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

24

pasar tradisional untuk itu dalam kurun waktu 10 tahun, dan sekarang pasar-pasar tradisional itu terutama di daerah-daerah tourist sudah menjadi marketnya tourist. Contoh di Sanur. Nanti kalau Bapak Ibu kunjungan ke Bali saya ajak ke pasar tradisional di Sanur itu. Jadi sore-sore itu semua tourist karena sudah dibuat sistemnya drainase-nya, tukang masaknya semua itu sudah betul-betul higienis dan turis itu kalau bersih pasti dateng. Jadi pasar-pasar itu berkembang pesat karena ini daerah pariwisata, pasar tradisional itu sangat berkembang. Itu kembali ke political will daripada pimpinan daerah Pak. Kami di pusat nggak punya kewenangan untuk itu. Semua itu adalah kewenangan bupati/walikota, dan inilah yang biasa tidak tahan bertebaran, bukan tidak boleh itu, cuma harus diatur. Mungkin satu kecamatan satu. Ini yang kebablasan betul, kebablasan sampai di daerah-daerah itu minimarketminimarket itu ada, dan saya sepakat sekali Pak Sekjen, ada warung waserba itu. Kita SOPnya harus kita belajar sama SOP-nya minimarket itu. Jadi koperasi itu mrngkoordinir warung-warung itu. Jadi kalau warung-warung itu dibina. Koperasi itu kan sederhana saja. Mensuplai apa kebutuhan anggotanya, gitu lho. Kalau banyak mempunyai anggota warungwarung itu tentunya koperasi itu akan bisa memberi memberi.. membeli di pabrik dengan harga yang bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan modern gitu. Nah ini sebuah langkah yang bagus. Mengenai distributor pupuk dan kita sudah jalan Pak, banyak program-program yang saya sampaikan tadi itu program yang sudah jalan mulai Oktober, kita dilantik tahun berapa ya? 2014 ya? Jadi tidak menunggu APBN bulan Mei lagi, kita sudah jalan itu, jadi Oktober sampai Mei memang banyak program-program yang sudah kita jalankan, dan kita sepakat bagaimana yang namanya pupuk bersubsidi itu. Jadi jangan pupuknya lagi kita subsidi, kita sepakat. Jadi kalau subsidi pupuknya itu banyak dimainin, sekarang kan banyak juga, jadi nggak efektif, gitu. Jadi petani nggak dapet pupuk dengan harga itu, petani sebenarnya kan nggak perlu disubsidi pupuknya, yang penting pas ada waktu panen ada bibit, waktu pemupukan ada pupuk, kemudian waktu pasca panen ada yang beli. Nah biaya subsidi ini kita pakai untuk beli pasca panennya petani, kan begitu. Ini yang memang harus kita sepakat yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mengenai mindset koperasi. Kita sepakat semua makanya kita buat yang namanya reformasi koperasi. Jadi rehabilitasi, reorientasi dan juga pengembangan koperasi itu sendiri, dan sudah banyak, ada 42.000 kurang lebih kita sudah keluarkan dari database yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Dan akte notaris mohon dibantu sosialisasi. Memang apa yang saya sampaikan tadi saya tidak mengatakan itu sudah baik. Semua itu sosialisasinya belum baik. Sosialisasinya itu belum baik. Apalagi yang izin usaha mikro kecil. Kemarin kita berhadapan dengan pilkada. Jadi karena bupatinya pilkada, kemudian ada PLT ya PLTnya tidak memberikan kewenangannya kepada camat untuk melakukan pemberian izin usaha itu. Mudah-mudahan dengan setelah sekarang ini sudah dilantik semua bupati-bupati kita akan turun lagi untuk sosialisasi. Itu salah satu hambatannya seperti itu. Nah ini urusan KUR, urusan akses pembiayaan. Kemarin kami turun ke Jawa Timur, kemarin, urusan percepatan serapan KUR, karena ini minimal serapan KUR 2016 ini kan ada 100 trilyun. Ini kita turun terus ke daerah-daerah. Ada memang semacam brosur yang dikeluarkan oleh BRI Sidoarjo. Di sana mensyaratkan ada BPKB dan sebagainya dan sebagainya. Betul, itu by case itu, tetapi tidak semua BRI seperti itu. Dan kami mohon juga teman-teman kalau ada yang seperti itu tolong kita diinformasikan, karena kemarin ada yang namanya brosur itu langsung saya forward ke Direktur UKMnya BRI pas waktu itu Pinwil BRI ngumpul rapat sudah instruksikan oleh Pimpinan BRI bahwa KUR sampai 25 juta jelas tanpa agunan, dan ini sudah instruksi Presiden. Kalau ada by case di lapangan kami mohon untuk diinformasikan, karena kemarin di Sidoarjo ada itu, cuma di Sidoarjo ya, tidak semua daerah. Jadi kita sepakat kita komitmen kita kawal itu 25 juta tanpa agunan, tapi kalau sampai 500 juta nah ini kan KUR yang namanya Kur Retail. Kalau KUR mikro itu 25 juta RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

25

tanpa agunan. KUR retail itu sampai 500 juta tetapi dengan agunan, sampai 500 juta. Ini urusan KUR kami mohon dengan hormat diberikan informasi Pak kalau ada memang perbankan yang yang masih meminta agunan karena ada beberapa laporan ketika pinjam ke bank dibilang, ini kan bukan uang pemerintah, pemerintah kan cuma subsidi bunga, betul, pemerintah subsidi bunganya 10,5 T. Kami bukan tidak mencari dana di APBN cari, 10,5T adalah subsidi bunganya. Kalau tidak itu mungkin bank tidak mau menurunkan menurunkan bunga sampai sampai 9 persen. Jadi uang itu adalah uang bank. Jadi ada yang bilang, ini kan uang bank, nanti kalau rugi siapa yang rugi? Harus ada agunan. Memang ada laporan-laporan seperti itu, tetapi itu semua by case, ada kasus-kasus seperti itu. Dan kami mohon temanteman mohon dengan hormat kita diinformasikan, karena dari pihak perbankan sudah berkirim surat menginstruksikan kepada cabang-cabang di daerah untuk tidak minta agunan sampai 25 juta. Dan mengenai koperasi kospinjasa, kami selalu koordinasi dengan pengurusnya Pak Andi itu. Jadi memang bagus kemarin juga kospinjasa bangun gedung, besar lho di sini, luar biasa, dan itu termasuk koperasi yang sehat. Saya datang ke Pekalongan CSR-nya bisa untuk bangun rumah sakit itu di Pekalongan dan dia mempunyai pusat pelatihan koperasi di Pekalongan. Asetnya besar dan ini saya dorong bagaimana dia bisa bermain untuk membeli saham yang seperti yang saya katakan tadi, gitu lho, kita coba bagaimana dia mampu untuk membeli saham di perusahaan-perusahaan BUMN yang blue chip tentunya, yang blue chip itu tidak mungkin rugi, kan begitu. Kita coba bagaimana pengembangan koperasi ke depan itu seperti itu. Dan banyak lagi koperasi-koperasi yang bagus yang tentunya ini harus kita angkat. Selama ini koperasi bagus itu tidak pernah terangkat, yang terangkat ke permukaan yang bermasalah, gitu. Di Bali juga banyak koperasi bermasalah, banyak sekali. Kemudian, disampaikan tadi banyak menyampaikan mengenai bagaimana mengubah maindset koperasi itu, tentunya kita sepakat dan data koperasi dilengkapi Pak Sekjen, Pak Ses punya urusan itu, data-data itu sehingga kita akan melangkah dari data. Kalau enggak ada data bagaimana kita melangkah, bagaimana kita merancang program-program ke depan, dan juga apa yang kita lakukan dengan kementerian, kerjasama itu tidak sekedar kerja sama dan saya sudah sampaikan ke deputi, Pak Deputi kerjasama itu setelah program kita jalan, gitu. Jangan kita buat MoU kemudian tidak jalan. Semua MoU yang kita buat ini adalah jalan dulu baru ada MoU, gitu. Contoh bagaimana kita kerja sama dengan Menteri Hukum dan HAM, kita jalan dulu, bagaimana betul pengrajin kita produknya bisa diberikan yang namanya hak cipta itu, setelah berjalan 3 bulan jalan, baru baru kita lakukan MoUnya untuk administrasi, begitu pola kerja sama kami. Demikian juga dengan urusan izin usaha mikro kecil dan sebagainya, jalan dulu. Dan urusan nanti kelapa sawit ya Pak Deputi kemudian urusan LPDB nanti saya harapkan bisa ada waktu khusus untuk bertemu dan selanjutnya saya minta teman-teman dari deputi untuk melengkapi dan izin nanti kalau kurang lengkap kami akan susul dengan jawaban tertulis. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Silakan mungkin Pak Deputi menambahkan, mau melengkapi. PEMBICARA : AGUS MUHARAM (SEKRETARIS JENDERAL KEMENKOP UKM) Saya Pak. Terima kasih.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

26

Bapak Menteri yang terhormat, Ibu dan Bapak-bapak Anggota DPD yang kami hormati. Ada 3 hal yang akan kami sampaikan, mencoba menjawab pertanyaan Ibu dan dan Bapak-bapak sekalian. Pertama dari Pak Bambang Sadono Jawa Tengah. Itu memang Pak minat sekolah koperasi itu besar Pak, cuma sekolah koperasi itu ada 4 Pak, 5 sama IKOPIN. Satu di Yogya itu SMEA malahan koperasi. Itu kebanyakan dikelola oleh yayasan ya Pak ya, yayasan jadi kami tidak ikut. Nah khusus di IKOPIN itu beasiswa itu sejak tahun 2013 Pak, itu satu tahun ada 100 anak anggota koperasi Pak kebanyakan, yang diharapkan pada setelah lulus sebelum lulus 3 bulan mereka dimagangkan di koperasi dan mereka diwajibkan wajib di koperasi selama 2 tahun minimal. Itu sampai 2015-2016, masih dalam pembahasan karena ada aturan dari keuangan bahwa kalau namanya beasiswa itu harus ke diknas. Sedang kami bahas Pak, belum diputuskan. Lalu yang ke.. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Saya interupsi Pak Deputi. Untuk yang satu ini saya mau titip, karena ini, tolong dicatat yang dulu AMKOP Makassar. Itu bangunannya Kementerian Koperasi kemudian sekarang menjadi yayasan. Nah apakah memang ada pengalihan formal, karena secara internal mereka terkadang ada masalah. Jadi dicatat saja masalahnya dulu. Baik, lanjut Pak, silakan. PEMBICARA : AGUS MUHARAM (SEKRETARIS JENDERAL KEMENKOP UKM) Yang kedua dari Pak Hafidh Pak. Saya masih ingat Pak, tanggal ... (mic mati), apa namanya Pak, orang-orang merayakan liburan kita di Yogya dengan 1000 orang sama Mas Irman Gusman juga, kebetulan sampai saat ini masih diteruskan Pak sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri. Mulai 2015 itu kita menyalurkan 100 milyar dana pendidikan untuk dibagi ke 33 provinsi dimana mereka melakukan, melaksanakan pelatihan dari mulai managerial, kewirausahaan, fokasional, perkoperasian, managerial disesuaikan dengan kebutuhan propinsi masingmasing. Plus kekurangannya kita tambahkan dari pusat, itu Pak. Jadi tidak lupa Pak kami Pak tetap Pak. Terus yang ketiga dari Adrianus Garu Pak, sama Pak, kami juga dari sesuai dengan kebijakan Pak Menteri sebagian dana pendidikan disampaikan ke daerah dan Pak Thomas juga selalu tahu, selalu kita monitor plus tambah dengan waktu Pak Menteri Harkop Pak makan di pinggir laut, sempat melatih teman-teman yang bisa gosok batu akik secara spontan. Itu Pak sementara Pak. Kurang lebihnya nanti kami jawab dengan tertulis. PEMBICARA : CHOIRUL (DEPUTI I KELEMBAGAAN KEMENKOP UKM) Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD yang sangat kami muliakan. Seizin Bapak Menteri kami ingin melengkapi keterangan yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah dari Bapak Dedi Iskandar Batubara yang memandang sangat pentingnya untuk membangun dan memelihara mindset masyarakat terhadap koperasi karena itu kami melanjutkan program-program yang sifatnya penerangan, penyuluhan dan pendidikan masif kepada masyarakat. Kita tidak hanya menyuluhkan sesuatu yang sifatnya tekstual tapi juga bersifat konstektual dengan contoh-contoh keberhasilan koperasi di dalam masyarakat, dan kita menempuh untuk menyasar kelompok-kelompok yang selama ini kami pandang strategis yaitu kelompok generasi muda, kelompok wanita dan netizen. Ada kegiatan penyuluhan yang sengaja kami khususkan bagi generasi muda yang insya Allah RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

27

akan menjadi kader penerus pembela koperasi di masa yang akan datang. Itu akan kami lanjutkan. Dan kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ibu Siska bahwa sejauh mengenai penilaian tentang kesehatan koperasi simpan pinjam, Deputi Pengawasan, Deputi Pembiayaan dan kami itu secara terus menerus mengembangkan konsepsi yang di satu pihak realistis untuk dilakukan oleh KSP yang diperiksa dan kemudian di lain pihak itu juga memudahkan kami untuk melakukan pemantauan. Parameter atau kriteria yang Ibu tanyakan nanti terus dilakukan perubahan-perubahan revisi secara dinamik berdasarkan perkembangan koperasi itu sendiri. Kemudian, mengenai pertanyaan akte notaris, tahun ini memfasilitasi 1000 koperasi di seluruh Indonesia dan benar kami mengakui sosialisasi yang kami lakukan selama ini kurang intensif, karena itu kami menggandeng kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia agar bersama-sama juga mensosialisasikan program ini dan bahkan kami juga menghubungi organisasi-organisasi massa yang mempunyai kelompok potensial untuk menjadi koperasi. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Pak Menteri, bisa sedikit saja satu paket itu berapa biayanya di notaris? Supaya kami juga tahu gitu. PEMBICARA : CHOIRUL (DEPUTI I KELEMBAGAAN KEMENKOP UKM) Dua juta setengah Pak. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Dua juta setengah. Sebenarnya biaya notaris untuk akte seperti ini tidak sampai satu juta malah. Jadi bukan akte notaris yang jadi masalah, izin yang berkait dengan notaris itu, kan paket mereka di notaris sekarang, tapi 2.5 juta paketnya Pak ya. Baik. Terima kasih. PEMBICARA : CHOIRUL (DEPUTI I KELEMBAGAAN KEMENKOP UKM) Akte notarisnya saja. Baik, kami ingin melanjutkan menjawab pertanyaan Pak Jabbar Toba bahwa adalah penting untuk membuat etalase koperasi yaitu koperasi yang diunggulkan di suatu wilayah administrasi tertentu, apakah kabupaten atau provinsi, karena itu kami akan melanjutkan untuk melakukan penilaian koperasi terbaik dan wilayah provinsi yang terbaik dengan indikator-indikator yang kami tetapkan secara berunding antara kami dengan pihak-pihak pimpinan di daerah itu sendiri. Demikian kelengkapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri. Terima kasih. PEMBICARA : BRAMANTYO (DEPUTI PEMBIAYAAN KEMENKOP DAN UKM) Saya izin Pak Menteri. Kami dari Deputi Pembiayaan Pak. Nama kami Bramantyo. Yang saya hormati Pimpinan, Bapak Ibu Anggota.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

28

Pertama, ingin kami sampaikan bahwa menjawab pertanyaan dari Pak Herry Erfian tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi harapannya biaya operasional PLUT agar dilanjutkan melalui APBN. Memang sudah ada komitmen Pak antara kita dengan penerima Pusat Layanan Usaha Terpadu baik itu gubernur maupun bupati/walikota. Setelah 3 tahun masa operasional, itu gubernur atau bupati yang mendapatkan Program PLUT itu akan dibiayai melalui APBD masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan yang selama ini untuk menunjang konsultan pendamping daripada Pusat Layanan Usaha Terpadu itu selama ini akan dibantu oleh APBN, sehingga tidak hanya tergantung dari APBN mereka pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati itu rasa memiliki sehingga akan dilanjutkan melalui APBD masing-masing. Jadi menghilangkan ketergantungan dari APBN, tentunya APBD ini akan kita dorong supaya membiayai lebih lanjut daripada Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi, itu ada hitam di atas putihnya Pak pernyataan seperti itu baik gubernur maupun bupati/walikota. Yang kedua, Pak Haripinto ya, tentang pemerintah daerah ini agak slow di dalam rangka apa namanya fungsi pengawasan khususnya terhadap KUR. Sekarang ini cukup banyak bupati, gubernur atau bupati yang sudah menerbitkan peraturan gubernur atau peraturan walikota atau bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran daripada KUR. Memang ini salah satu fungsi bagaimana nanti penyaluran KUR itu tepat pada sasarannya, sehingga itu sebagai forum komunikasi yang nantinya akan dipimpin oleh bupati atau gubernur masing-masing untuk menunjukkan bahwa komitmen yang sudah dibangun baik dari pusat maupun daerah itu harus benar-benar dilaksanakan. Memang secara umum bahwa rutinitas daripada Tim Monitoring dan Evaluasi ini setiap bulan sekali bertemu dengan baik itu OJK ya, BI yang ada di daerah, maupun bank pelaksana. Nah inilah yang ingin kami tekankan bahwa setiap daerah itu harus membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. Yang kedua, yang berikutnya Pak Iskandar Muda, koperasi pedesaan perkotaan memang tahun 2015 itu masa-masa akhir ya, tentang Koperasi Pedesaan dan Perkotaan itu di berikan bansos, akan tetapi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan bahwa bansos ini sudah tidak diadakan lagi. Oleh karena itu 40 koperasi tahun 2015 kami minta bahwa itu agar mendapatkan alokasi, misalnya ada tambahan-tambahan modal dan sebagainya, itu didorong melalui APBD masing-masing, sehingga barangkali Pak Iskandar nanti bisa memaintain atau mengawal terus koperasi-koperasi yang sudah kita berikan 40 koperasi ini tentunya akan lebih baik lagi. Yang berikutnya Pak Adrianus. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Pak, saya bisa interupsi sedikit soal pemda memberikan modal kepada koperasi ini ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyulitkan pemerintah daerah Pak Menteri untuk memberikan modal kepada koperasi, karena tidak bisa dalam bentuk bansos ataupun bantuan keuangan, yang bisa itu hanya dalam bentuk penyertaan modal. Nah jadi di situ masalahnya pemerintah daerah kita tidak bisa memberikan modal bantuan lagi kepada koperasi sejak dua tiga tahun terakhir. Terima kasih. Nah ini masalah saja untuk Bapak... PEMBICARA : BRAMANTYO (DEPUTI PEMBIAYAAN KEMENKOP DAN UKM) Ya, terima kasih. Yang berikutnya Pak Adrianus tentang sertifikasi. Ttahun 2016 ini kami punya program pendampingan Pak. Pendampingan terhadap, tahun 2016 ini ada 2.000 UKM, 2.000 RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

29

UKM yang harus kita dampingi, setelah mereka mendapatkan sertifikasi dari BPN dan ini tujuannya adalah paska untuk mendapatkan pembiayaan tambahan. Nah ini yang akan kita sasar nantinya, kalau memang pelaku-pelaku usaha itu sudah naik kelas katakanlah seperti itu, tadi sampaikan dari Pak Menteri juga bahwa kami mendorong supaya mereka dari mikro ke retail, katakanlah minta 50 juta atau 100 juta, tentunya harus ada agunan sertifikat. Nah ini kami dorong supaya 2.000 UKM ini tahun 2016 akan naik kelas dan sebagainya, seperti itu. Yang berikutnya Bapak Bambang Sadono, memang kami sering ketemu dengan Kospinjasa Pak, bahwa Kospinjasa ini merupakan satu-satunya koperasi yang ingin menjadi penyalur KUR. Memang secara kesehatan koperasi luar biasa Kospinjasa tadi disampaikan oleh Pak Sadono bahwa beliau.. Koperasi Kospinjasa ini masih kami evaluasi lebih lanjut bersama-sama dengan Deputi Kelembagaan, Deputi Pengawasan, nanti kita akan mencoba kita diskusikan dengan komite kebijakan KUR sebagai dapur daripada yang mengelola KUR, seperti itu sehingga setelah dari prosesnya setelah komite kebijakan memutuskan, nanti akan diteruskan ke Kementerian Keuangan. Ini sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 13 Tahun 2015, jadi tata urutannya seperti itu. Kami memang ke daerah selalu berharap bahwa koperasi-koperasi yang baik di daerah agar segera untuk mengajukan menjadi penyalur KUR ya, seperti itu. PEMBICARA : ADRIANUS GARU, SE., M.Si (NTT) Interupsi. Tidak, saya meluruskan ternyata Bapak sudah sampaikan ide itu. Minimal contoh seperti saya di NTT kurang lebih ada 4 koperasi yang setaraf bank, yang dia sudah pakai ATM ya, Pak Menteri sudah tahu sendiri. Maksud saya jangan hanya Bank NTT dong Pak yang salurkan KUR. Minimal juga serahkan ke beberapa koperasi yang itu karena lebih mudah sekali, kita terbantulah masyarakat saya di NTT. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Lanjut Pak, lanjut. PEMBICARA : BRAMANTYO (DEPUTI PEMBIAYAAN KEMENKOP DAN UKM) Kami memang senang kalau lebih banyak bank lebih yang menyalurkan KUR Pak. Yang berikutnya tentang izin usaha mikro, Pak Ketua, bahwa kendalanya ada di peraturan bupati, peraturan walikota. Kalau di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar sudah keluar Pak, Perwali-nya tentang pendelegasian wewenang kepada camat, maupun kelurahan. Jadi itu kami kerjasama dengan Bank BRI karena sistemnya yang kita pakai sehingga dari bupati, walikota sebesar 500an lebih, itu sekarang hampir 120an, bupati Perbup-nya yang sudah keluar sehingga kami memang setiap ke daerah selalu mendorong bupati walikota agar segera untuk menerbitkan karena ini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap ekonomi kerakyatan. Yang terakhir, Pak Ghazali, memang mudah-mudahan DPD ini bisa cepat dari 13 BPD yang diajukan, dua masih sudah direkomendasikan, NTT dan Kalbar, ya kami menunggu Aceh, ini barangkali rekomendasi dari OJK, kami tetap menunggu OJK, supaya rekomendasi bank penyalur dikeluarkan dari OJK. Memang syaratnya BPD harus NPL-nya dibawah 5 persen, terus portfolio kredit usaha mikro kecil harus di atas 5 persen, ini persyaratan banknya, mutlak itu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya kira itu. Terima kasih.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

30

PEMBICARA : Sebentar Pak, ini sebelum dilanjut Pak. Tadi masalah pembiayaan untuk PLUT ya Pak ya, itu sudah berapa tahun Pak? Tiga tahun ya Pak ya? Nah ini kalau bisa Pak itu jangan langsung ke pemerintah kabupaten/kota, mungkin ditugaskan lebih dahulu pemerintah provinsi karena pada umumnya pemerintah provinsi lebih longgarlah anggarannya Pak dari pada kabupaten/kota. Terima kasih Pak. PEMBICARA : BRAMANTYO (DEPUTI PEMBIAYAAN KEMENKOP DAN UKM) Kami jawab Pak. Memang yang paling utama adalah di provinsi tapi ada juga provinsi yang belum siap, malah siap yang kabupaten/kota yang sudah siap, tanahnya tidak siap provinsi, ada banyak Pak, provinsi. Saya kira itu. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Tentu yang siap kita dukung Pak ya. Dan dulu Komite IV punya rekomendasi agar PLUT ini ada semua di ibukota provinsi bahkan di ibukota bahkan di ibukota kabupaten yang siap. Nah itu tadi kan yang siap, karena banyak sekali kabupaten koperasi dulu Pak Menteri cuma nama saja tertinggal sampai sekarang. Masih ada mungkin? PEMBICARA : I WAYAN DIPTO (DEPUTI PRODUKSI DAN PEMASARAN KEMENKOP DAN UKM) Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI yang kami hormati. Izinkan kami melengkapi apa yang tadi sudah Pak Menteri sampaikan. Kalau kami cermati, yang berkaitan dengan tugas kami. Naman saya I Wayan Dipto Pak. Saya sebagai Ddeputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Ada 9 Anggota DPD yang mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tugas kami yaitu mulai dari Pak Abu Bakar Jamalia, kemudian Pak Ayi, Bu Siska, Pak Iskandar Muda, Pak Ghazali, PakRahmi, Pak Jabbar Toba, Pak Adrianus Garu dan Pak Sofwat Hadi. Nah mengenai pengembangan PKS untuk sawit, memang untuk kapasitas 5 sampai 10 ton dulu pernah kita coba memang Pak. Jadi dari pengalaman yang kita lakukan karena banyak yang gagal, akhrirnya oleh rekomendasi BPK itu dihentikan. Pernah kita memang mencoba waktu di Deputi Produksi. Nah oleh karena itu memang kita memang mendorong koperasi-koperasi yang bergerak di bidang sawit itu mengolah sawitnya sendiri, bukan tergantung pada perusahaan besar. Memang kita rekomendasikan seperti itu. Ada 2 koperasi atau KUD yang sudah mengembangkan pabrik sendiri yaitu ada KUD Langgeng Jaya di Riau yang omzetnya sudah sampai 292 milyar Pak. Itu mungkin yang salah satu contoh yang bagus, dan juga di Kalimantan Selatan Pak. Kalimantan Selatan bahkan mereka sudah memiliki pembibitan sendiri. Nah mudah-mudahan atas dukungan LPDB barangkali yang bisa mendukung pengembangan pabrik untuk sawit ini lebih banyak lagi nanti koperasikoperasi yang bergerak di sawit ini bisa difasilitasi ke depan, tetapi kami juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bayu Krisna Murti. Beliau adalah pimpinan daripada Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit Pak, karena mereka juga punya dana sekitar 3 trilyun dari hasil kelapa sawit itu yang disimpan di badan ini. Mereka juga sepakat juga untuk mendukung koperasi-koperasi yang ingin mengembangkan pabrik pengolahan kelapa sawit.

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

31

Ini barangkali nanti proposal yang tadi diberikan kepada kami nanti coba kami komunikasikan selain dengan LPDB juga dengan Pak Bayu. Nah berkaitan dengan pupuk bersubsidi, untuk informasi tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, memang dengan mendekatkan pendistribusian dan pengeceran pupuk itu kepada koperasi kita berharap bahwa petani itu lebih dekat mendapatkan pupuk kepada koperasi. Nah Pak Menteri, semenjak tahun 2014 itu sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Perdagangan dan juga pabrik pupuk, kita lebih ditingkatkan lagi peran KUD itu. Sebelumnya tahun 2014 itu ada 271 sebagai distributor Pak dan 1.381 sebagai pengecer, tahun lalu ada tambahan 36 lagi. Kemudian jumlah pengecernya juga sudah bertambah menjadi 1.970. Nah itu di tahun lalu kita ada beberapa provinsi yang bertambah lagi jumlah koperasi-koperasi yang ikut terlibat sebagai distributor, diantaranya di Sulawesi Selatan juga ada Pak di Maros tambahannya Maros. Kemudian di NTT juga Pak Adrianus, ada. Jadi di NTB ada dua, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah dan memang paling banyak di Jawa Pak karena 70% kan anu-nya produksi gabah beras itu di Jawa. Nah berkaitan dengan... PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Pak Deputi, nanti daftar ini tolong dikasih kepada kami supaya teman-teman kami pegang sewaktu-waktu ke daerahnya bisa melihat itu. Terima kasih. PEMBICARA : I WAYAN DIPTO (DEPUTI PRODUKSI DAN PEMASARAN KEMENKOP DAN UKM) Baik Pak. Nah berkaitan dengan pasar tradisional dari Pak Iskandar Muda tadi, kebetulan kami di Deputi Produksi dan Pemasaran memang ditugasi untuk mengembangkan pasar tradisional melalui tugas pembantuan. Tahun ini memang kita diberikan tugas untuk 85 pasar tradisional melalui tugas pembantuan ini, sudah masuk proposal sekitar 75. Jadi masih ada 10 lagi yang kami tunggu, dan salah satunya juga dari Sulawesi Barat juga sudah langsung Pak. Jadi mudah-mudahan kita memang mendorong dari daerah-daerah pembatasan dan tertinggal ini yang menjadi prioritas Pak Presiden dan juga Pimpinan kita untuk mengembangkan pasar tradisional. Nah termasuk juga untuk pengembangan sekto riil, tadi usul-usulannya sangat bagus dan untuk di sektor pariwisata. Ini kita sudah kembangkan termasuk di Labuan Bajo Pak. Jadi di Labuan Bajo itu salah satu koperasi kita yang kita berikan kapal yang bisa disewa bahkan itu dengan AC-nya Pak. Jadi orang bisa menyewa, bisa bisa keliling sambil diving, menginap di kapal itu juga boleh, dan itu nanti dibantu termasuk untuk konsumsinya dibantu oleh koperasi. Sudah Pak, tahun 2013. Dan dari praktek yang telah kita lakukan, koperasi-koperasi yang kita fasilitasi untuk kapal ini contohnya di Lombok Utara. Kita bantu 2012 Pak satu kapal dengan harga 370 juta. Mereka sudah bertambah menjadi empat Pak, menjadi 5, ada tambahan 4 kapal lagi dengan 400 juta. Jadi Lombok Utara Pak. Iya. Jadi koperasinya berkembang dengan bagus, bahkan di Bali di Danau Batur kita bantu 2007, 5 kapal sekarang sudah menjadi 15. Jadi secara anu pengembangan di wisata itu memang prospeknya bagus, cuma karena bansos sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak bisa lagi memfasilitasi Pak. Nah mengenai pengembangan waserda tadi dari Pak Ayi itu. Nah ini juga menjadi program kita Pak, kita ingin mendorong koperasi sebagai distributor untuk para retail-reatil koperasi yang ada di Indonesia. Kebetulan di Jawa Timur sudah dikembangkan AKNINO RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

32

Pak, Asosiasi Koperasi Retail Indonesia. Sudah anggotanya sudah dari 10 provinsi. Nah ini kita akan kembangkan ke depan kita kerjasama dengan pabrikan, dan juga dengan UKMUKM Pak. Jadi UKM-UKM yang memproduksi produknya supaya dijual di toko-toko koperasi. Nah itu yang akan kita kembangkan ke depan. Barangkali itu Pak tambahan dari kami. Mudah-mudahan bisa melengkapi beberapa pertanyaan dari Anggota Dewan. Sekian, terima kasih. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Baik. Tadi biar.. Sudah cukup barangkali? Dan LPDB sedikit mungkin Pak sebagai pembuka jalan ke depan. PEMBICARA : MELYADI SEMBIRING (DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENKOP DAN UKM) Terima kasih. Bapak Pimpinan beserta para anggota, ini saya dari Deputi Bidang Pengawasan, yang disampaikan Pak Menteri tadi masih baru. Nama saya Melyadi Sembiring. Tadi disampaikan tentang pengawasan dari Riau misalnya. Kalau berkenan Pak Gafar Usman atas seizin Pak Menteri nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 kalau ke sana mohon kita bisa bersama-sama untuk melihat kasus koperasi dengan pemda itu. Lalu nanti kita lihat solusinya bagaimana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan juga demikian. Jadi kalau ada pas ke sana kami ikut bersama-sama dengan deputi terkait nanti untuk mencari solusi yang bisa kita lakukan. Saya pikir itu Pak Menteri. Terima kasih. PEMBICARA : (DEPUTI BIDANG LPDB KEMENKOP DAN UKM) Bapak Ibu Dewan Komite IV yang kami hormati. Mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Koperasi tadi. Tadi juga sudah disinggung mengenai LPDB yang juga kami nanti mungkin akan diminta tersendiri mungkin lebih konferhensif Pak ya. Namun menjawab saja sedikit bahwa sebetulnya LPDB ini juga sudah masuk Pak di pembiayaan TBS (Tandan Buah Segar) dan sebagainya, ini perlu kami sampaikan juga. Mungkin bagi Bapak Ibu tadi mungkin telah menyinggung soal kelapa sawit ini. Jadi LPDB ini hampir semua sektor Pak, sesuai dengan nawacita Pak Jokowi juga kami sudah masuk Pak. Hanya sekali lagi kami katakan bahwa karena ini dananya dana APBN. Jadi kehatihatian kami karena ini bukan hibah, dan LPDBnya sangat diaudit ketat oleh BPK. Jadi sekecil apapun biaya ini setiap bulan kita dikontrol dengan sebagianya. Nah oleh karena itu kalau ada makin sedikit akhir-akhir ini keluhan dan lain sebagianya dari UKM kita, memang menuntut seperti ini. Namun demikian, tanpa menghilang maksud dan tujuan daripada LPDB ini, nanti mungkin mungkin kami akan melakukan presentasi kepada Bapak Ibu Dewan yang terhormat ini. Jadi sekali lagi menyangkut masalah PKS dan sebagiannya, pada prinsipnya LPDB ini kan tidak bisa kalau membangun PKS sampai 100 milyar, 200 milyar Pak, karena dana kami kan sangat terbatas. Namun nanti kalau nanti ada bentuk kerjasama dan sebagainya dengan lembaga-lembaga lain tadi, mungkin LPDB bisa share 10 persen atau 20 persen dan lain sebagainya, mungkin ini yang akan kita pikirkan bersama Pak. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin pada session khusus kami mungkin akan maparkan lebih komprehensif. Mungkin kepada Pak Ghazali kami RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

33

mendoakan mudah-mudahan bahwa DPD ini bisa masuk ke Banggar Pak, karena mengingat bahwa LPDB ini sangat perlu sekali ada bantuan Bapak di sana nanti. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Terima kasih Pak. Sudah cukup Pak Menteri? Ada satu statement kami butuhkan dari Pak Menteri tentang inisiatif kami di DPD untuk Rancangan Undang-Undang Perkoperasian. Di DPR disepakati dengan pemerintah kemarin disebut dengan kumulatif terbuka. Prinsipnya itu siapa yang duluan siap itu yang mengajukan sesungguhnya. Kalau misalnya Kementerian Koperasi belum siap rancangannya kenapa tidak kita dukung yang sudah siap rancangan ini kita ajukan ke DPR untuk dibahas bersama. Karena kami di DPD sudah menyelesaikan, bahkan ini sudah jauh pembahasannya Pak Menteri. Pak Andi tadi lupa bahwa di Italia itu orang berkoperasi yang baik-baik yang kaya-kaya yang profesional, di Indonesia yang banyak berkoperasi yang kurang mampu sehingga bagaimana bisa koperasi kita cepat maju. Kalau di Italia dan Jepang atau Korea Selatan yang berkoperasi orang-orang yang profesional, orang-orang yang justru hebat-hebat Pak ya, maka koperasinya cepat maju. Kita yang berkoperasi atau dikoperasikan adalah yang pengetahuannya tertinggal, hanya kebetulan tokoh apa. Saya kira masih ada komentar Pak Menteri. Silakan, 1-2 menit. PEMBICARA : ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA (MENTERI KOPERASI DAN UKM) Baik Pak, urusan Undang-Undang Koperasi yang baru, sementara kami sudah on schedule. Jadi di tempat kami, tugas kami sudah selesai dan sekarang kita sudah serahkan ke Menteri Hukum dan HAM, bulan Oktober 2015, itu sudah seperti Bapak katakan, itu masuk kumulatif terbuka. Jadi kami on schedule Oktober 2015 kita sudah serahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang itu bolanya ada di sana, untuk harmonisasi selanjutnya. Tolong itu dikawal juga Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT : Dr. H. AJIEP PADINDANG, SE., MM (KETUA KOMITE IV) Baik Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati, sudah 2 jam setengah, lebih malah kita berada di ruangan ini dalam rapat. Bapak Ibu semua Anggota Komite IV banyak hal yang saya yakin tadi belum begitu tuntas. Kalimantan Selatan Pak Sofwat nanti justru akan sama-sama Deputi Pengawasan melihat apakah di sana koperasinya atas nama koperasi atau memang koperasi betulan, di sawit ya. Jadi, saya pikir ada sedikit gambaran kesimpulan rapat kita Pak Menteri. Iya ini kesimpulan rapat supaya ada dokumen tertulis bagi kita, bagi kami. Menteri koperasi telah memaparkan program kerja tahun 2016 sesuai alokasi anggaran dalam APBN, tadi yang di maksud dengan ada sekian ribu akte notaris, ada sekian ribu ini itu yang kita maksud dan dengan penyajian Bapak juga tersampaikan sekilas rencana kerja pemerintah bidang koperasi tahun 2017. Komite IV memahami dan Anggota DPD menyampaikan apresiasi serta sekaligus memberikan berbagai saran dan usul untuk pengembangan koperasi UKM di masa mendatang. RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

34

Poin 2 ini kita tekankan karena ini sangat menarik. KUR yang ditargetkan 100 trilyun dalam tahun 2016 diharapkan teralisir secara maksimal. Komite IV mendukung Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mengupayakan penanganan berbagai masalah yang terkait dengan pencairan dana KUR termasuk masalah agunan oleh pihak bank pelaksana. Tidak bisa kita tutup mata masih ada kekurangpahaman mungkin diantara itu. Dan Komite IV ini minggu depan akan turun ke 3 provinsi Pak Menteri, yaitu Kalimantan Barat, Gorontalo dan Riau ya. Iya Riau. Ada surat kami kirim ke kementerian Bapak untuk tadi kalau ada pejabat yang bisa ikut sama-sama atau bersama kita akan samasama. Kita salah satunya akan menjadikan tema ini soal KUR di daerah. Tiga ini subsidi pupuk kita jadikan tema terus menerus. Kemarin Wakil Menteri Keuangan menyambut baik sebenarnya pemikiran ini. Pak Menteri Keuangan juga di forum ini sudah mengatakan mendukung. Sisa satu yang belum kita tahu sikapnya adalah Menteri Pertanian, bukan juga bidangnya Komite IV tapi sementara ini pribadi saya Ajiep Padindang mengatakan Kementerian Pertanian kurang mendukung itu Pak Menteri, karena ini BUMN harus dihidupkan. Kalau hilang subsidinya mati 2. Kemungkinan 2 BUMN pengelola pupuk itu perusahaan pupuk itu bisa ya... Jadi ini persoalannya di situ. Yang kelima, ini khusus LPDB. Kami akan.. kita sepakat. Oh iya. Keempat, kami mendukung Bapak untuk KUD menjadi distributor pupuk dan direalisasikan secara maksimal ya. Ini dukungan kita poin 4. Sebenarnya bukan direalisasikan barangkali, supaya diperbaiki dulu ini, koperasi desa menjadi distributor pupuk ya dikembangkan dan ditingkatkan ya karena sudah terealisirkan Pak Menteri, hanya kita mau lebih banyak lagi supaya kembali di tahun 1990 sampai 90an itu malah seluruh KUD di Indonesia ini adalah distributor pupuk. Kemudian sekarang malah KUD yang tanda kutip harus didorong betulan baru bisa Pak ya. Ini menyangkut masalah jaminan juga ini Pak Menteri ini. Koperasinya mau tetapi perusahaan apakah Pusri atau Petrokimia itu tetap mengharapkan adanya jaminan dari KUD masing-masing. Minimal jaminan aset. Kelima saya kira, sekali lagi kita sepakat dan dukungan Pak Menteri untuk LPDB kita bicarakan ke depan. Kami dengan teman-teman ini mau mendalami Pak soal LPDB, karena kami anggap itu sangat strategis bagi pengembangan koperasi kita. Mudah-mudahan sewaktu-waktu bisa lagi terbentuk Bank Koperasi. Nah seperti di India Bank Koperasi sangat maju maju sekali, dan LPDB ini kami anggap sebagai cikalbakal menurut pandangan kami, kira-kira begitu Pak Menteri. Lembaga oh bukan Penyaluran, itu Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Kemudian, mungkin nanti dengan Pak Direktur LPDB kami diskusikan Pak soal dana bergulir ini karena ini juga banyak masalah memang ya. Ada koreksian dari Pak Sekjen barangkali atau Pak Menteri? Iya. Oh minimal itu Pak ya. Luar biasa. Ditargetkan minimal 100 trilyun. Kita bertekad sama-sama kawal ini teman-teman semua, bahkan yang punya UKM ya silahkan. Sebenarnya masih ada masalah sedikit di sini Pak Menteri terkait dengan Undang-Undang Nomor 1/2013 tentang LKM. Kalau Bapak sudah sepaham dengan kesimpulan ini, ada stafnya Bapak mungkin mau mengoreksi. Oh bukan minimal 100 Pak ya, minimal 120 trilyun. Diperbaiki. Minimal 100 trilyun, tidak usah 120nya. Itulah simpulan rapat kita dan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komite IV menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran atas kesediaannya dan penjelasannya yang menurut kami begitu lengkap. Banyak bahan bagi kami untuk mensosialisasikan juga program-program Bapak dan aspirasi ataupun usulanusulan dari Anggota Komite IV selain yang disampaikan tadi nanti kami akan kembangkan ke depan melalui perwakilan Komite IV Pak Tjok yang memang suka duduk dekat yang cantik-cantik Pak Menteri. Saya kira itu bedanya dengan Bapak itu ya. Ini kalau Pak Tjok itu RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

35

selalu berperhatian, makanya memang tempat duduknya dipilih yang dekat-dekat, seperti itu. Tidak usah di interupsi Bu Siska. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam rapat ini, itu kekurangan saya selaku pimpinan rapat, dan sekali lagi kita tutup rapat kita dan kita tanda tangan sementara MoU ini, sekaligus kami serahkan juga naskah akademik dan draft Rancangan Undang-Undang Perkoperasian versi DPD RI. Saya tutup rapat kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. KETOK 3X Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om shanti shanti shanti om RAPAT DITUTUP PUKUL 12:35:51 WIB

RAPAT KERJA KOMITE IV DPD RI DENGAN MENTERI KOPERASI DAN UKM MS III TS 2015-2016 SELASA, 26 JANUARI 2016

36