DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK (BAP) DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016
I.
KETERANGAN
1.
Hari
:
Rabu
2. 3. 4. 5.
Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat
: : : :
20 April 2016 13.32 WIB – 14.50 WIB R. Sidang 2B
6.
Sekretaris Rapat
:
7.
Acara
:
8. 9.
Hadir Tidak hadir
: :
1. Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM (Ketua) 2. Ir. H. Ayi Hambali (Wakil Ketua) 3. Abdullah Manaray, ST (Wakil Ketua) RDP terkait kasus eks Karyawan BRI membahas tuntutan penggantian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bersama dengan pengurus paguyuban pensiunan BRI Orang Orang
II. JALANNYA RAPAT:
RAPAT DIBUKA PUKUL 13.32 WIB
PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Sambil menunggu yang lain Pak, bisa kita mulai. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. dan atas kesempatan ini kita bisa bertemu pada Rapat Dengar Pendapat untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Forum pensiunan namanya iya Pak BRI yang ini sudah dilaksanakan sebelumnya pada periode yang lalu tapi kemudian barangkali karena berbagai hal kita bisa baru bisa tindaklanjuti sekarang. Bapak dan Ibu sekalian Pak Ketua masih dijalan Pak tapi karena waktu kita agak mepet dengan pertemuan nanti yang kedua barangkali baiklah Rapat Dengar Pendapat ini sementara ini untuk kelangsungannya saya terlebih dahulu buka. KETOK 2X Dan marilah sebelum kita mulai acara ini sebelum konferensi kita di BAP bahwa sebelum mulai sidang kita akan sama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Bapak Ibu dan Hadirin pada Anggota BAP DPD, pada hari ini kita kedatangan para tamu dari berbagai penjuru. Barangkali nanti diperkenalkan oleh salah seorang, tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan dulu Pak ada yang hadir barangkali sekarang ini baru ada 5, 6 dengan saya. Pertama yaitu Bapak Dr. H. Ajiep Padindang Anggota DPD dari Makassar Sulawesi Selatan, kemudian Bapak Pdt. Carles Simaremare dari Papua, dari Papua tapi tidak keriting Pak, kemudian yang rambutnya putih itu Bapak Budiono. PEMBICARA: Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed. (JAWA TIMUR) Assalamu’alaikum. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Dari Jawa Timur Pak calon Bupati. Kemudian Pak Iskandar Baharuddin Lopa dari namanya Bapak tahu kira-kira beliau datang darimana. Kemudian yang sedang ambil makanan Bapak Iskandar Batubara dari Sumatera Utara dan saya sendiri Ayi Hambali Pak dari Jawa Barat. Pak Ketua dan Wakil ketua yang satunya masih dalam kemacetan di jalan. Jadi barangkali karena rapat ini tidak perlu kuorum jadi mungkin kita bisa mulai saja. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali di hadapan Bapak-bapak sudah ada tentang ringkasan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 itu PAP pada waktu itu Panitia Akuntabilitas Publik sudah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan forum pensiunan BRI ini dan waktu itu dihadiri oleh dari BRI-nya sendiri dari OJK dan dari Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin waktu itu diperkirakan oleh Pak Farouk pada waktu itu Ketua BAP-nya, masalahnya sudah selesai karena dari masing-masing pihak sudah menyanggupi tapi kemudian kita merasa diingatkan RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
1
kembali ternyata masalah ini masih belum selesai. Nah untuk apa namanya untuk memahami persoalan sebenarnya apa yang terjadi di para pensiunan BRI ini. Bapak sekalian kebetulan saya dengan Pak Ajiep kemarin di Surabaya kedatangan utusannya dari Forum Komunikasi ini menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana dan apa yang mereka sampaikan, tuntutan yang disampaikan oleh para pensiunan ini dan untuk jelasnya barangkali saya akan perkenankan 1 orang dulu Pak untuk menyampaikan kronologis dan apa yang diharapkan oleh Bapak-Bapak dari kami di BAP DPD RI ini, kami persilakan Pak siapa Pak? silakan Pak. PEMBICARA: …. (Tidak terdengar jelas, red.) PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Silakan Pak. PEMBICARA: SAID (MODERATOR) Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Waalaikum salam. Belum nyala Pak. PEMBICARA: SAID (MODERATOR) Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan sidang yang kami muliakan, Bapak-bapak dari Anggota DPD dan Bapak-Bapak Ibu para undangan lainnya serta rekan-rekan pensiun yang kami hormati. Pertama-tama pak izinkan kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat karunianyalah pada hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dengan secara sehat wal afiat dalam rangka memenuhi undangan DPD RI untuk menindaklanjuti pengaduan laporan para pensiun BRI atas belum dibayarkannya pesangon BRI. Untuk seperti Bapak minta untuk kronologisnya kami akan dibagikan Pak 3 tahap Pak. Yang pertama masalah kronologis akan disampaikan bapak yang terhormat bapak Kabul dari Yogya Pak karena ini dari seluruh Indonesia Pak, kami bagi-bagi tugas, Pak Kabul untuk kronologisnya, Pak Kabul akan menyampaikan secara kronologisnya Pak terima kasih Pak. Silakan Pak. PEMBICARA: KABUL (PENSIUNAN BRI) Terima kasih Bapak, Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak ibu yang kami hormati sesungguhnya masalah yang kami persoalkan ini adalah sebagaimana tadi Bapak kemukakan masalah lama yang pernah dilaporkan oleh FPPBRI yang kebetulan ketua umumnya saya sendiri dan yang waktu itu datang juga saya sendiri, saya beserta kawan-kawan dan telah di.... (tidak jelas terdengar, red) pada tanggal 27 Agustus RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
2
2014 yang lalu dipimpin oleh Bapak Prof. Farouk Muhammad dimana pada saat itu selain dari BRI yang dipimpin oleh pak gatot itu hadir bapak Mahmud dari OJK, bapak gatot Trihardjo dari BUMN RI dan ibu Kartini .... dari Ombudsman Ri dan Bapak .... dari Kemenaker dan ... (tidak jelas terdengar, red). Ada 2 masalah yang kami persoalkan pada waktu itu bapak yaitu masalah pesangon yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dan dasar hukum pemberian uang kebijakan oleh manajemen berupa tambahan kesejahteraan yang bersyarat, tidak transparan, diskriminatif dan tidak boleh di.... secara on balancing oleh dana pensiun BRI. Sementara yang kami persoalkan saat ini yaitu disamping 2 masalah tersebut yang sampai saat ini belum terselesaikan ada satu persoalan lain yang nampaknya sangat penting dan layak untuk diangkat di dalam RDP ini yakni masalah surat anjuran yang dikeluarkan oleh Kemenaker Jamsos RI dan dari Disnaker-disnaker daerah dimana surat-surat anjuran yang dimaksud disamping bermacam ragam bahkan ada yang saling bertolak belakang juga berisikan anjuran di luar konteks atau pasal yang dipersoalkan sehingga menjadikan persoalan berkepanjangan dan tidak terselesaikannya permasalahan yang kami persoalkan. Contohnya surat anjuran yang dikeluarkan oleh Jawa Timur oleh Disnaker Jawa Timur itu untuk BNI dan untuk BRI bertolak belakang Bapak. Yang untuk BRI agar BRI membayarkan kekurangan pesangon sementara untuk BNI dikatakan bahwa BNI sudah membayarkan sesuai dengan undangundang. Surat anjuran yang dikeluarkan oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah juga begitu sama. Intinya bahwa untuk Jawa Barat itu menganjurkan supaya BRI membayarkan pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 1 junto pasal 167 ayat 3 sementara untuk Jawa tengah itu dianjurkan supaya pensiunan BRI itu menerima manfaat pensiun bulanan itu saja. Contoh lain masih ada Pekabaru dengan Lampung juga sama kontradiktifnya. Barangkai tidak menutup kemungkinan Bapak bahwa dalam waktu dekat itu akan keluar anjuran-anjuran yang bermacam ragam tadi karena ini sudah seluruh Indonesia sudah muali bergerak Bapak untuk mempermasalahkan ini di daerah masing-masing baik di kota maupun di Kabupaten. Disamping surat anjuran – surat anjuran tersebut Pak, kami ada bukti nyata bahwa surat-surat dari Kemenaker ini saling apa kontradiktif. Contohnya surat .... yang dikeluarkan oleh kepala biro hukum Kemenaker yang senantiasa dijadikan legitimasi oleh BRI bahwa SK 883 itu sudah benar karena ada legal yang tadi. Itu dibantah oleh Dirjen Kemenaker RI dengan suratnya nomor 87 kemudian surat nomor 30 itu yang juga sekarang dibuat pegangan oleh BRI bahwa BRI itu sudah membayarkan itu juga di kontradiksi dengan surat Kemenaker 87 dan masih banyak surat lagi yang kontradiksi seperti itu Pak. Nah mungkin untuk secara singkat nanti akan kami sampaikan kronologis permasalahannya yang .... (tidak jelas terdengar, red.) sekiranya diperkenankan langsung kami sampaikan sampaikan kepada.... PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Iya boleh. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Kronolis permasalahan tuntutan pensiunan kami beri judul “kedudukan hukum ..... 883 BRI sebagai dasar pemberian hak pensiunan dan ... uang kebijakan direksi berupa tambahan kesejahteraan layak dipertanyakan. Bapak/ibu sumber permasalahannya adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 diundangkan pada 25 Maret 2003 artinya bahwa sejak Undang-undang itu dipindahkan telah mengikat terhadap seluruh warga negara baik perorangan, institusi, lembaga maupun badan-badan hukum publik yaitu badan hukum publik (public ....person) RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
3
maupun badan hukum privat (private ......person). Undang-undang tersebut oleh BRI selaku Badan hukum publik baru dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan diterbitkannya SK direksi noted S 883-dir/kps/10/2012 nanti selanjutnya kami sebut S883 saja yaitu penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang berakhir hubungan kerjanya karena mencapai usia pensiun normal sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Artinya bahwa dalam tenggang waktu mulai dari tanggal 25 Maret 2003 sampai dengan 20 September 2012 kurang lebih 9 tahun 8 bulan BRI tidak melaksanakan kewajiban hukum atau dengan kata lain bahwa BRI sebagai badan hukum privat patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ontrack. Di samping tidak melaksankan kewajiban hukum sebagaimana mestinya diduga BRI telah melakukan mal administrasi pada surat keputusan SK direksi BRI nomor 883 yang belakangan dipermasalahkan oleh para pensiunan karena isinya menyimpang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya setelah mendapatkan desakan dari para pensiunan munculah legal opinion LO yang di go public-kan oleh Biro hukum Kemenaker nomor B372/HK/2012 tanggal 13 November 2012 yang selanjutnya senantiasa dijadikan legitimasi manajemen BRI atas SK direksi nomor 883 sedang LO Biro Kemenaker dimaksud patut diduga mengandung masalah karena disamping diluar kelaziman intinya pun tidak sesuai dengan Undang-undang atas keberatan, atas keberadaan LO tersebut telah kami konfirmasi ke Kemenaker itu tanggal 10 Juni 2013 baru dibalas dipenuhi oleh Dirjen itu tanggal 20 April 2015 jadi kurang lebih 1 tahun 10 bulan Bapak dengan nomor B-87 yang isinya “berkenaan keberatan atau beda pendapat atas pelkat pimpinan LO Kepala Biro Hukum nomor 372 AK 2012 tanggal 13 November 2012, menurut hemat kami status dan kedudukan hukum suatu legal opinion (LO) memang hanya merupakan pendapat hukum atas dan terkait dengan suatu permasalahan, namun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak bersifat final (final m-banking) serta tidak mempunyai little x, x tutorial. Dengan demikian salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengindahkan atau tidak mengindahkan LO dimaksud. Ini sampai sekarang LO ini masih dipegang teguh sama BRI Bapak. Selanjutnya tanpa tetap bersikukuh dengan dan tidak bergeming mengenai LO biro hukum Menaker tersebut, maka tanggal 18 September 2013 terjadi unjuk rasa demo nasional akhirnya keluar nota kesepakatan antara direktur utama BRI dengan para perwakilan pensiunan yang salah satu penandatangannya adalah saya sendiri Pak. Isi nota kesepakatannya tolong di nota kesepakatannya nah nota kesepakatan itu isinya coba 1. pada prinsipnya BRI akan membayarkan pesangon pesiunan sesuai dengan undang-undang 13 tentang ketenagakerjaan pasal 156 dan pasal 167 ayat 3 berikut penjelasannya. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengeluarkan petunjuk pelaksanaan undang-undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja untuk dijadikan dasar hukum. Ketiga, BRI berupaya eee ke kemenaker tenaga kerja dan transmigrasi RI ini sesuai dengan kesepakatan ini ada kementerian salah satu dan seterusnya. Nah surat itu untuk memenuhi kewajiban itu BRI maupun kami telah mengirimkan surat kepada Kemenaker yang masing-masing surat itu nomor R2486 tanggal 8 Oktober 2013 sementara kami nomor 001 YDY 10 2013 tanggal 18 Oktober 2013 namun lagi-lagi baru dibalas oleh Kemenaker dengan surat nomor 30 itu tanggal 20 April 2015. Kurang lebih 2 tahun, 2 tahun itu Pak sebagai tindak lanjut surat BRI nomor R2486 tanggal 8 Oktober 2013, kemenaker mengundang kami Pak untuk diketemukan dengan BRI dan pada saat itu ternyata tidak ada menjadi kata sepakat. Terus kami dianjurkan untuk mediasi kembali dengan BRI dan itu telah dilaksanakan tanggal 28 November 2013 di gedung kirwan giro gedung BRI I lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman juga tidak terjadi mufakat akhirnya BRI menawarkan kepada kami namanya uang kebijakan Pak. Jumlahnya fantastis antara 150 sampai 200 dan terakhir menjadi 300 milyar. RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
4
Kami para pensiunan mempertanyakan dasar hukumnya uang itu karena disana tidak jelas uang itu bentuknya apa, dasar hukumnya apa, pembagiannya bagaimana dan sebagainya tidak jelas nah pokoknya suruh mengatakan ”yes” atau ya,”Yes” atau ya. Kalau mau menggunakan kata “yes” atau ya maka akan dibuka kerannya nah kemudian (tolong mic nya agak dekat oh nggeh terima kasih..untuk perekaman kita..nggeh nggeh makasih) setelah pensiunan mempertanyakan dasar hukum pemberian Makes yang tidak transparan dan tidak jelas dasar hukumnya bahkan diskriminatif ada yang diberi dan ada yang tidak termasuk saya sampai saat ini juga tidak diberi terus kemudian juga tidak boleh dibubuhkan secara on balanced itu kami pertanyakan kepada manajemen maka semua kebijakan itu diganti namanya Takes (uang tambahan kesejahteraan). Dengan adanya uang Takes itu, maka terpecahlah kami Pak. Ada yang mau terima dan ada yang tidak sehingga kebersamaan kami menjadi agak sedikit terpecah sampai saat ini karena di sana juga harus kami yang menerima harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut hak-hak lainnya lagi, nanti disana ada semua dan sudah saya copy-kan nanti mungkin bisa dipelajari satu per satu. Nah sampai saat ini nilai Takes itu tetap kami pertanyakan dasar hukumnya Pak. Terus kemudian Takes sampai sekarang sampai dengan 30 Desember kemarin masih 31 Desember kemarin masih buta Pak itu katanya periode yang terakhir pemberian Takes, pemberian terakhir yang nah. Jadi kesimpulannya Pak bahwa dari kami menghadap Bapak dengan harapan bahwa ini betul-betul bisa tuntas sehingga RDP ini merupakan RDP yang terakhir dan tidak ada RDP lain lagi untuk masalah yang sama. Oleh sebab itu kami mohon kiranya nanti betulbetul bantuan Bapak ini kami harapkan sampai tuntas sehingga kalau memang kami layak diberikan pesangon sesuai Undang-Undang ya betul-betul BRI mohon ditekan untuk membayarkan hak-hak kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara Bapak. Terima kasih atas waktunya, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Said, terima kasih. PEMBICARA: SAID (MODERATOR) Terima kasih Pak Kabul. Pak Ketua untuk selanjutnya kami akan mengajukan 2 pembicara lagi Pak, 1 lagi dari Pekanbaru Pak dari daerah Provinsi Riau Pak. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Ya tapi barangkali saya mohon untuk pendek saja Pak (poin-poinnya aja yang disampaikan) poin-poinnya saja nanti supaya kami punya kesempatan untuk memperdalam Pak ya silahkan. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kabul, pertama BRI bersikukuh menggunakan SK 883, menurut hemat kami SK 883 itu bukan perjanjian kerja, bukan peraturan perusahaan dan bukan CKB. Sinfinya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 113 itu sudah notabene hukum. Kemudian kalau dilihat lagi pasal 129 dimana pengusaha dilarang merubah perjanjian kerja dengan peraturan RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
5
perusahaan sepanjang perusahaan tersebut masih ada serikat pekerja. Jadi saya rasa di lembaga yang resmi seperti ini hendaknya kalau BRI masih bersikukuh menggunakan SK. 883, saya berharap kepada kita semua disini kepada Bapak-bapak yang berwenang untuk membatalkan SK 883 tersebut. Kemudian lebih lanjut saya sampaikan dengan Bapak dan Ibu yang terhormat, seyogyanya sebagaimana disampaikan oleh kawan tadi itu, semenjak Undang-Undang itu diundangkan mestinya dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun untuk pekerja itu sudah mengacu kepada yang dikehendaki oleh Undang-Undang 13 Tahun 2003 yaitu kalau kita lihat pada pasal 167 ayat 2 yang dapat mengurangi kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon itu adalah jaminan pensiun atau .... sekaligus. Kalau kita lihat juga pada SK. 883 itu dia menyatakan disitu PPMB hingga .... sedangkan PPMB itu bukan uang yang kami terima, kami belum pernah terima uang PPMB itu. Di sini juga terjadi pembohongan publik sebetulnya. Kemudian lebih lanjut disampaikan Bapak, dana pensiun itu mestinya sudah harus ada jaminan pensiun dan juga sudah menetapkan berapa persen total usaha dan berapa persen jumlah pekerja. Oleh BRI itu diubah Pak, saya punya sendiri itu sampai dengan Desember 2004 komposisinya 61 banding 39. Kemudian dari Januari 2005 sampai dengan saya di PHK bulan Oktober 2012 itu komposisinya menjadi 72,9 berbanding 27,1. Disini juga terlihat bahkan Bapak bisa lihat secara random kemarin sebelum saya datang ke sini, kalau yang sekarang ini berubah lagi menjadi 90 berbanding 10 sedangkan menurut undang-undang ini harus ada kesepakatan. Jangan dikasih dia kesepakatan itu. Lebih lanjut saya sampaikan dengan Bapak, bahwasanya sesuai dengan ayat 2, dalam hal terjadi jaminan risiko atau pensiun, jaminan pensiun lebih kecil dibandingkan dengan uang pesangon ditambah dengan kinerja dari pekerja yang mempunyai hak maka selisihnya dibayar oleh pengusaha tetapi oleh BRI yang dimaksudkan di situ adalah PPOP. PPOP itu bekerja sama dengan yang tadi itu, itu hanya nilai bukan uang, di sinilah pembohongan yang sangat kami rasakan. Jadi kami sudah tidak lagi mengharapkan seketika dibayarkan uang itu tapi kejujuran yang kami minta Pak. Kemudian lebih lanjut saya sampaikan dengan Bapak, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya baru tiga bulan dari bulan Oktober 2012, itu juga dipaksakan, dipaksakan bagaimana caranya supaya BRI tidak bayar, dimasukkanlah angka-angka yang tidak perlu masuk dalam situ, ini yang menyebabkan permasalahan ini berkelanjutan. Kalau kita dulu menyebutkan angka pensiun itu yang rupanya menyeluruh ke seluruh Indonesia diharapkan ini sudah mencapai ke luar negeri karena BRI ada di luar negeri. Kemudian masalah ini lebih lanjut kalau tidak kita tuntaskan seketika atau sekarang ini, ini akan berlanjut sampai dengan masalah yang lain lagi Pak. Oleh sebab itu kalau misalnya kita sependapat di sini, kalau BRI tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan ini secara damai mungkin sudah waktunya DPD RI membentuk Pansus sehingga ini kita kawal bagaimana supaya BRI ini betul-betul melaksanakan Undang-undang. Saya rasa mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: SAID (MODERATOR) Terima kasih Pak Parlin. Bapak Pimpinan yang saya hormati, yang terakhir kami, pembicara kami ada dari Makassar yaitu Bapak Haji ... (tidak jelas, red.) Silakan Pak.
RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
6
PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan, Bapak Pimpinan BAP beserta Anggotanya yang kami muliakan. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, kaum pensiun dan yang ada di ruangan ini yang juga kami cintai. Kami akan menyampaikan masalah 1. SK BRI yang digunakan sampai sekarang ini yang setiap ada orang yang pensiun itu yang jadi landasan hukum daripada SK BRI mulai dari kantor pusat, cabang, wilayah, itu menggunakan SK 27. SK 27 itu diterbitkan oleh BRI pada tanggal 13 Mei tahun 2005. Itu tentang pemutusan hubungan kerja. Jadi khusus SK BRI yang menyangkut pemutusan hubungan kerja dikeluarkan dalam SK 27 Pak. Jadi judulnya, perihalnya SK 27 ini pemutusan hubungan kerja di Bank Rakyat Indonesia. Di dalam SK tersebut, pasal 6 ayat 3 memberikan hak kepada pekerja berupa uang penggantian hak. Kemudian keduanya memberikan manfaat pensiun berupa program PPP Program Pensiun, Ketiga memperoleh PPIT, keempat jaminan hari tua, kemudian kelima jaminan hari tua berupa jamsostek dan seterusnya. Kalau hak pekerja di SK 27 kalau kita lihat persinggungannya dengan undang-undang 13 tahun 2003 karena ini bertentangan dengan Undang-undang 13 tahun 2003 di pasal 161 ayat 1 mengatakan bahwa pekerja yang mencapai usia pensiun dan mendapatkan nota pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh perusahaan maka tidak mendapatkan, tidak diberikan uang pesangon, uang pekerjaan masa kerja tetapi tetap mendapakan uang pengganti hak, jadi sama betul dengan SK 27. Ini di undang-undang 13 tahun 2003 pasal 161 ayat 1 itu mengatakan kita tidak ikut membayar iuran Pak, padahal kami sejak masuk kerja gaji kami dipotong buat bayar iuran. Jadi pegawai itu ada kontribusi terhadap pembayaran iuran. Jadi di sini ada penggelapan anu Pak, dia mengangkat undang-undang yang tidak sesuai dengan hak kita, sedangkan kita menuntut adalah pasal 156 dan 167 ayat 3 jauh beda dan yang digunakan sampai sekarang itu SK 27 sampai saat ini BRI masih menggunakan itu untuk … (tidak terdengar jelas, red). Saya tanyakan waktu RDP dengan Pak Haji, beliau tanyakan SK yang digunakan betul SK 27? Betul Pak jadi ini SK 27 menyimpang dari Undang-undang karena kita seharusnya dapat digunakan saat mengatur 163 ayat 3. 163 ayat 3 pekerja yang pada masa pensiun dan memperoleh manfaat pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja maka iuran, manfaat pensiun, beban perusahaan dibebankan dengan pesangonnya Pak dan petunjuk Undang-undang, penyelesaiannya mungkin bisa ditengah-tengah. Jadi bahwa SK 27 ini Pak sampai sekarang Pak belum dicabut dan itu dijadikan dasar hukum apabila terjadi pensiun. Nah ini kan, tidak sesuai, karena dianggap kita tidak membayar iuran jadi dia kepala devisa segala macam dianggap tidak membayar iuran, ini kan penyimpangan, sampai sekarang SK itu digunakan. Demikian dari kami terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Waalaikumsalam warrahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: SAID (MODERATOR) Terima kasih Pak Pimpinan ... maka kita kembalikan kepada Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
7
PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Bapak-Ibu sekalian, jadi ini Anggota dari BAP juga sudah bertambah. Selamat datang Pak Ketua, baru pulang dari Yogya ini langsung. Bu Wakil Ketua juga baru pulang dari Maluku langsung, ini karena cinta dengan pensiunan BRI. Bapak-Ibu sekalian, barangkali apa yang disampaikan oleh para pensiunan pegawai BRI ini sebetulnya sudah jelas tapi barangkali ada hal-hal yang perlu kita pertajam. Untuk itu kita persilakan dari Bapak-Ibu Anggota DPD ada yang mau mempertajam permasalahan ini. Kami persilakan dari Pak Ajiep ya mulai, kami persilakan. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Baik terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan yang saya hormati. Saya justru ingin meminta tolong koordinator memperkenalkan yang hadir, tadi kelupaan, supaya teman-teman tahu, rekanrekan ini dari seluruh Indonesia. Jadi Bapak perkenalkan, saya jaringannya jadi tahu, barangkali itu saja dulu Pak. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Silakan Pak Syarif. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Ini menandakan mereka serius sekali menanggapi. PEMBICARA : SYARIF (PENSIUNAN BRI) Terima kasih Pak Ketua. Saya perkenalkan teman-teman kami datang dari nusantara Pak. Dari sebelah kiri saya, tadi pembicara pertama, Pak Kabul, dari Yogyakarta Pak, kemudian yang sebelahnya adalah Bapak Fahri itu dari Pekanbaru Pak, selanjutnya sebelahnya Pak Fahri adalah Pak Teja dari Aceh, sampingnya Pak, selanjutnya Pak H. Mansyur dari Makassar Pak, yang sebelahnya ada sama juga Bapak dari Makassar, Abdul Rasyid, yang belakang yang baru terakhir tadi bicara Pak H. Musambuh dari Makassar juga. Selanjutnya Pak, Pak Po, itu berasal dari Jakarta Pak, selanjutnya Pak belakang saya Pak, ini Pak Aibing berasal dari Lampung Pak dan yang terakhir Pak, yang agak aneh, Bapak dari Yogya. Selanjutnya yang sebelah kanan saya ini sama-sama dari Surabaya Pak Dodi, Pak. Saya sendiri dari Surabaya, Pak Syarif. Saya Syarif dari Surabaya Pak. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Saya lanjutkan ini. Oke terima kasih Pak Syarif, saya lanjutkan kembali. Bapak-Bapak sekalian, beliau ini bekas kepala cabang atau mantan kepala cabang, senior, mungkin Pimpinan di desa dan saya masih menerima surat dari atas nama pensiunan BRI sewilayah BRI Manado, Pak .... (tidak jelas tedengar, red) ini gak sempat hadir bersama kita, kemudiang Pak Anang, kemudian dari Sumatera Utara. Kenapa melalui saya ini komunikasinya Pak begini Bapak-Ibu Anggota DPD sekalian, terutama Bapak-Bapak pensiunan. Awalnya adalah pertemuan kami dengan RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
8
pensiunan BRI di Makassar, ini Pak Yunus dan teman-teman, ini berhubungan, ini agak primordial karena saya punya saudara-saudara pensiunan BRI ternyata, jadi agak primordial ini ternyata, gak apa-apa primordial kalau tujuannya bagus kan gitu. Jadi awalnya informal, mereka menyampaikan permasalahan ke kantor perwakilan dari Makassar kemudian ketika saya reses, kunjungan kerja selaku kader PP dan sekalian BRI wilayah, OJK, dengan Pimpinan Bank Indonesia cabang Makassar. Kita dialog disitu, kami undang 10 orang datang 40 orang. Saya bilang mohon maklum kalau kursinya tidak cukup. Itu awalnya, kemudian melalui Pak Yunus, terima kasih atas kedatangannya Pak Yunus, saya bilang kami mau berkunjung ke Surabaya, kebetulan ada Komite IV punya kunjungan kerja ke Surabaya, lalu saya bilang tolong sampaikan kepada teman-teman Anggota, saya tidak bayangkan bahwa betul-betul permasalahan ini adalah nasional, saya hanya membayangkan permasalahan Makassar saja, kalau ada yang di Surabaya tolong kasih ketemu saya, kalau tidak ketemu Pak Yunus ketemu dengan beliau berdua di Surabaya supaya saya tidak dianggap ini kaya pribadi ya apalagi belum tentu sesuai dengan hubungan Komite IV secara langsung meskipun saya Ketua Komite IV, saya ajak Pak Ayi, unsur Pimpinan BAP untuk sama-sama menerima beliau. Nah itu asal muasalnya. Kemudian yang kedua adalah ternyata dengan pertemuan RDP di Makassar maupun dengan pertemuan Pak Anang dan Pak Dodi di Surabaya ditanganilah waktu oleh PAP, PAP ya waktu itu Panitia Akuntabilitas Publik, tapi belum tuntas menurut anggapan Bapak-bapak dan Saudara-saudara kita di pensiunan BRI. Nah karena itu di forum ini saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak semua. Ada yang bertanya kepada saya apa perlu kami datang? Saya jawab kembali kepada Bapak-bapak, kalau Bapak datang itu memberikan semangat kepada Anggota BAP tetapi biaya sendiri. Nah ini yang masalah karena DPD tidak mempunyai biaya untuk mendatangkan narasumbernya kecuali kalau itu sifatnya sebuah pertemuan lain, saya bilang silakan Pak dengan biaya sendiri. Akan tetapi kan teman-teman kita pensiunan BRI ini masih kaya-kaya, paling tidak kaya perasaan Pak. Dari beliau-beliau kemarin BRI tahun lalu mengumumkan keuntungan 24 triliun lebih dan mampu membeli satelit seharga 4 triliun ya kurang lebih 4 triliun. Bapak-bapak sekalian, saya sudah memahami persoalan ini karena itu sebentar ada Rapat Kerja dengan OJK, kita mengusulkan waktu itu ke Pimpinan dan teman-teman Anggota BAP sekalian bertemu dengan Bapak-bapak dulu untuk menyatukan pandangan sebentar sehingga kita tidak lagi berbeda pendapat sehingga Ibu dan Bapak punya pendapat yang sama, bagi saya kesimpulannya adalah ada hak pensiunan BRI, ada hak ex-karyawan BRI yang oleh BRI belum dilaksanakan. Apa itu hak dan segala macam? Nah itu yang ingin diperjuangkan. Yang kedua dibalik hak ini ternyata kajian kami, kajian saya, ini memang perlu apa yang disebut kebijakan untuk kita semua. Kalau kita mau bawa ke ranah hukum persoalannya jadi panjang, kalau dari Sumatera Utara kalah di pengadilan, terjadilah misalnya di daerah lain dengan fasilitasi apa yang disebut tripartid di daerah masing-masing bervariasilah pandangan disnaker dimasing-masing. Yang pasti, setahu saya, orang BRI paling jago menghadapi persoalan hukum selama ini. Kalau ke pengadilan ini Pak, percaya 70% kalah, jangankan orang BRI, mana ada pekerja mau menang di pengadilan melawan majikannya, dengan Undang-undang tenaga kerja kita yang ada sekarang, dengan kondisi peradilan kita yang masih seperti itu. Oleh karena itu kesimpulan saya yang kedua adalah ada fakta hukum bahwa BRI menyalahi aturan hukum dalam ketetapan ketenagakerjaan. Ada fakta bahwa pensiunannya tidak dibayarkan atau belum diselesaikan akadnya kita tidak bicarakan murni soal aturan hukum, tapi kita berbicara bahwa BRI yang pernah dibesarkan oleh Bapak-bapak kita semua ini, kemana rasa tanggung jawabnya itu? Saya rasa itu, itu menurut saya. Karena kalau kita perdebatkan secara hukum pasti kalah, saya mewakili teman-teman dari Makassar sudah RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
9
kirim surat ke BRI, itu menggunakan hak individu, saya kirim surat kepada direksi. Dijawab dengan normatif seperti itu, dan karena jawaban itu yang membuat saya semakin tidak enak perasaan. Dari jawaban yang dibuat kepada saya, jadi saya membuat surat kepada direksi atas nama Anggota DPD dari Sulawesi Selatan berdasarkan temuan saya dengan teman-teman Makassar. Dijawab, dengan normatif, perasaan saya kan, ah karena itu saya mewakili temanteman saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Ini juga meluruskan bahwa PAP yang lalu, yang oleh salah seorang diantara Bapak-bapak ada yang meragukan, nah masuk angin gak itu hasil rapatnya yang lalu? Rapat yang 2014 itu masuk angin gak? Karena tidak lanjut, saya bilang, percaya Bapak-bapak tidak karena Agustus itu tahun periode DPD waktu itu menuju ke Oktober pelantikan karena sudah sibuk kita untuk pembekalanpembekalan untuk masuk pelantikan di Oktober. Masuk Oktober, pembentukan lembaga baru, BAP namanya, ini arsip mengatakan ada penandatangan yang belum selesai, Bapakbapak tidak mengingatkan, mestinya kan Bapak-bapak mengingatkan. Bersurat “Dulu pernah rapat ke sana jadinya bagaimana?” tapi karena ada Pak Yunus dan teman-teman Makassar mulai mengingatkan dan dengan jaringan yang Bapak miliki, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali hari ini. DPD tidak menyelesaikan masalah Pak, saya ingin tegaskan itu sekali lagi, DPD tidak menyelesaikan masalah, apalagi keputusan tidak sepenuhnya diambil di sini, tapi kami bisa memfasilitasi terjadinya penyelesaian masalah dan mendukung terjadinya penyelesaian masalah. Saya kira itu statement saya, dan sekali lagi Bapak sekalian, Bapak sekalian terima kasih. Saya kira ini urusannya sudah bukan kepada saya, ini ada kepala BAP, ini soalnya memang rumit ada surat-menyurat dan sebagainya, sekarang Bapak sekalian komunikasinya dengan BAP yang dipimpin dengan Pak Gafar, Pak Ayi dan Ibu Novi, ini Ibu Novi yang tercantik di Pimpinan Pak, beda dengan yang disana. Terima kasih, sekian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Ada dari yang lain? Terima kasih Pak Ajiep yang mau mempertajam sebelum saya serahkan ke Pak Ketua, biasanya Pak Ketua selalu ada. Ini ada lagi? Ada Pak? Bapak-Bapak belum ada? Oh Pak Andi silakan Pak. PEMBICARA : Drs. H. ANDI SURYA (LAMPUNG) Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bapak-bapak para forum Pak ya, forum pensiunan BRI yang masalahnya sudah masuk ke BAP sudah sejak tahun 2014 Pak ya dan masalah ini sudah berlangsung sekian, berapa tahun Pak tadi Pak? 9 tahun ya. Berarti ini terkait dengan seluruh pensiunan serepublik Pak ya Pak ya, kalau dihitung mungkin satu orang bisa dapat sekian kalau ini dipenuhi BRI mungkin kayanya ada sedikit bisa guncang sedikitlah ini, ini kan bank-bank besar sedikit kan, bank sistemik kata Pak Ajiep ya Pak. Jangan sampai gara-gara pensiunan nanti bisa terganggu sistemiknya Pak, tapi saya rasa tidak Pak, karena ini kecillah bagi BRI. Nah Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian yang telah mempercayakan masalah ini kepada kami dan tentu di antara kita ini perlu ada kepercayaan Pak. Artinya trust itu harus muncul bersama kita tadi disampaikan Pak Ajiep bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi kita bisa memfasilitasi tadi itu yang paling penting Pak, menjembatani dan tentu kita tidak bisa nantinya masuk kepada, tentunya permasalahan pada badan hukum karena kita lebih tepat RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
10
pada aspek politisnya. Nah ini yang kita ambil, angle ini yang kita ambil, aspek politisnya perlu kita ambil sehingga BRI bisa memberikan perhatiannya, BRI bisa memberikan perhatian, bisa memberikan kebijakan atas tuntutan-tuntutan yang diminta oleh Bapak-bapak para pensiun ini. Kalau selintas yang saya baca dari email yang dikirim ke saya itu ada dua hal yang pertama BRI sendiri sudah memberikan preminya terhadap tunjangan atau santunan kepada Bapak-Ibu sekalian, dan juga dari pihak karyawannya sudah ditarik ya Pak ya premi karyawan dari gaji setiap bulan untuk nantinya diberi sebagai tunjangan. Nah hak-hak inilah yang harus kita perjuangkan. Sebisanya kita tidak masuk ke ranah hukum tapi kita ke ranah negosiasi maka diperlukan kesabaran oleh Bapak-Ibu sekalian agar penyelesaian ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan seapik-apiknya, dengan sebuah pendekatan politis yang baik karena pihak BRI juga tidak mau ini terekspos, ini menyangkut dengan nama baik, menyangkut dengan akuntabilitas BRI sebagai sebuah bank sistemik di Indonesia. Nah kita bersama-sama, kita komitmen untuk membantu Bapak-Ibu sekalian, mudahmudahan persoalan Bapak-Ibu sekalian dalam waktu ya yang sesegera mungkin bisa dengan pihak yang terkait. Barangkali demikian saja tanggapan saya, saya tentunya, meng-applause Bapak-Ibu sekalian karena saya lihat tentu para pensiunan yang Bapak sekalian seharusnya sudah waktunya istirahat, menggendong cucu, ya Pak ya, mengurus rumah atau mengurus di belakang rumah, mungkin ada yang beternak dan sebagainya, tentunya harusnya waktu pensiun sudah tenang. Barangkali demikian itu saja dari saya, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Masih ada dari Bapak-Ibu Anggota? Kalau tidak ada mungkin Pak Ketua kami persilakan Pak. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Kalau boleh ini saya tambahin sedikit Pak. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Iya. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Ini adanya suatu pengakuan di siang hari ini Pak, sebelumnya saya mohon maaf. Memang yang sms ke Pak Ajiep yang meragukan untuk penyelesaian ini adalah saya Pak. Saya mohon maaf, tapi mulai hari ini saya bangkit kembali, semangat saya mempercayakan lagi bahwa masalah saya akan betul-betul dibantu oleh DPD. Mungkin itu yang saya sampaikan nanti ada sut usut siapa sih atau.nggak Pak saya Pak. Terima kasih. PEMBICARA : Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Maaf saya tidak tahu kalau Bapak. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Sekarang kami persilakan Pak Ketua. RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
11
PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik terima kasih. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat Pak saya dari Yogyakarta langsung ke sini jadi terlambat dalam persidangan. Setelah saya komunikasi dengan staf saya apa kehendak yang agenda pensiun itu Pak. wah sayakan orang pensiun jadi. Saya ini pensiun Garuda Pak. nah setelah saya coba melihat 3 sisi, objek, subjek, dan masalah ini lihat saja Pak. Nah subjeknya ini yang disebut PHK bahasa bapaknya sama PHK dalam arti subjek karena PHK di sini saya tengok kalau Undang-undang itu ada pengertian PHK di sini banyak saya tengok Pak. Jadi PHK itu ada yang memang karena kesalahan, ada yang memang sampai waktunya, ada yang memang permintaan sendiri. Nah yang kami ingin tahu subjeknya ini Bapak-Bapak ini yang Bapak anu subjeknya yang mana itu, PHK yang normal, pensiun normal adalah PHK dalam arti pensiun sampai umur kalau dulu kan 56 sekarang 58. Nah di pegawai negeri kan pensiun itu kan ada 3 Pak, kalau di pegawai negeri ya. Ada pensiun muda, ada pensiun berakhir dengan umur normatif, ada karena jabatan. Saya pensiun karena jabatan pensiun 60 karena memegang jabatan struktural kalau normatif itu 56 sekarang PP menjadi 58. Nah apakah di BRI sama seperti itu atau tidak Pak. ada pensiun karena umur normatif 56 ada pensiun karena memegang jabatan eselon itu eselon-eselon 3 ke bawah itu normatif tapi eselon 2 dan eselon 1 itu 60 pensiunnya. Nah apa sama itu dulu Pak sama, nggak sama ya. Berarti jabatan atau tidak ada jabatan 56 ya. Jadi yang bapak maksud di sini supaya nanti kami jelas subjeknya yang Bapak maksud disini kan pensiunan normatif yang 56 bukan berarti pensiun yang diberhentikan karena salah masih ada pengertian pensiun saya tengok ada beberapa pengertian di sini. Atas permintaan sendiri, pekerja tidak cakap berarti tidak dianggap anu kemudian tenaga kerja rasionalisasi, pekerja mencapai usaha pensiun, pekerja ditahan pihak berwajib, pekerja dinyatakan bersalah, pekerja dikenakan hukum disiplin, alasan kesehatan, pekerja meninggal dunia. Jadi yang kita maksud subjek ini sekarang menurut bapak adalah pekerja mencapai usia pensiun itu Pak, itu subjeknya. Jadi berarti tolong staf ahli tolong didengar, itu pensiunan juga Pak. Jadi tolong staf ahli itu kita akan mengacu kepada pekerja mencapai usia pensiun. Dasar tercapai usia pensiun ini yang Bapak merasa tidak dihargai sekarang statusnya atau perolehannya. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Hak-haknya Pak. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Haknya bukan statusnya, OK. Berarti statusnya kan di SK kan, tempat Bapak dapat SK pensiun cuma hak-hak tidak diberikan sesuai dengan Undang-undang menyangkut hak seorang pensiunan. Oke berarti subjeknya orang pensiun sesuai dengan normatif yang menjadi persoalan hak-haknya sebagai pensiun tidak diberikan. Nah kata tidak ini tidak semua atau tidak sebagian? Kedua itu saja lah kita nanti mengarah, maksudnya Bapak dapat tapi tidak sama dapat atau memang ada yang dapat, ada yang tidak atau memang ada hak yang dapat, ada yang tidak.
RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
12
PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Bisa saya tambahkan Pak? PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oh ya coba silakan. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Terima kasih Pak Pimpinan di sini Pak, SK PHK-nya BRI itu SK 2007. Di situ hak pekerja hanya mendapat uang penggantian hak. Berarti tidak semua hak pensiun dapat. Kenapa dia pakai, dia tidak mendapat banyak jumlah sedangkan Ketentuan di UndangUndang pasal satu ayat 33 pekerja itu yang iurannya dibayar oleh pengusaha, sebagian pengusaha, sebagian pekerja itu berlaku .. pensiun beban iuran yang dibayar perushaan diurangi dengan uang pensiun … pensiun … sebagian oleh pekerja … beban pengusaha dikurangi oleh uang pesangon. Itu Pak penjelasan di Undang-Undang ada Pak, jadi itu kalau bisa .. halaman 23 bisa ini. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Interupsi Ketua, Jadi kalau ini kan terlalu teknis. Sebenarnya ada perbedaan persepsi dari direksi BRI menggunakan acuan aturan yang berbeda dengan seharusnya yang digunakan menurut Undang-Undang. Jadi BRI menetapkan kebijakan kepegawaian karyawan tidak persis sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 tadi .... Undang-undang ketenagakerjaan secara murni dan itu rata-rata BUMN seperti itu karena dia menghindari dampak yang terjadi nanti dan betul terjadi dampak yang sesuai yang dipikirkan secara struktural. jadi ada upaya secara sistemik bagi pimpinan-pimpinan direksi BUMN itu membuat hal seperti itu makanya tadi selain BRI, BNI, Telkom, PLN, Semua begini-begini kerjaan mereka ini karena ini kan BUMN ... jadi kalau Bapak Ketua mau meneliti parsialparsial .... yang pasti ada haknya mereka tidak terselesaikan, ada ... tidak diselesaikan tapi BRI meletakan dasar pada aturan ini yang benar .... atau tidak akan menang karena tidak ada pekerja …. objek masalahnya ini. nah ini nanti kita meminta kepada BRI karena pola kami di BAP nanti pak olah. menurut .... .jadi ini saya tambahkan dulu pak .... yang banyak terjadi perkelahian .... nah oleh karena itu nanti tiap pertemuan kita tidak menyalah-nyalahkan tapi kita hanya mencari solusi menurut aturan ini. jadi bukan kita yang salah bukan BRI yang salah soal salah itu kan sudah kita kaitkan. itu solusi yang kita lakukan secara normatif lalu kembali kepada Undang-Undang karena Undang-Undang .... kita tetap mengacu kepada Undang-Undang itu 1 yang kedua subjek yang dibuat oleh Bapak-bapak ini, yang kedua masalah yang diharapkan. masalah yang diharapkan .... ada 2. pertama harus kembali kepada Undang-Undang. kalau sudah kembali kepada Undang-Undang harus secara struktur betulbetul implementasinya terkait dengan aturan-aturan nah ini juga .... kepada hak-hak begitu pak ya .... nanti kita bertemua dengan ... tolong dicatat staf ahli, ini kita undang ... dalam lembaga ini .... Apalagi saya sudah pensiun Pak PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Bekas kepala BRI beliau-beliau ini yang mengatur semuanya, ini membuat saya geram. RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
13
PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oke Bapak-bapak jadi mungkin kita. Jadi kita bukan legislatif tapi eksekutif tapi kita mempunyai kekuatan untuk mendesak .... ya Pak ya. Saya kira itu saja ... dan bapak nanti kami minta .... tapi Bapak kami hormati ... kepada apa yang diharapkan ..... PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Terima kasih Pak Ketua. Jadi Bapak-bapak sekalian, barangkali tadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua BAP bahwa subjek yang mana, objek yang mana, permasalahannya apa dan kemudian saya berharap nanti di pertemuan kedua itu seperti tadi yang disampaikan bahwa mungkin juru bicara saja Pak 1 orang gitu dan tidak terlalu panjang justru kita ingin mendengarkan Pak apa yang akan disampaikan baik oleh pihak ketenagakerjaan maupun oleh pihak BRI maupun oleh OJK. Nah kemudian kami lah yang akan mempertajam, begitu Pak. Jadi kami mencoba untuk tidak menghadapkan Bapak dengan pihak BRI. Jadi Bapak-bapak biarlah yang menghadapi BRI dan .... jadi dari Bapak sampaikan saja harapannya apa, dimana ininya, kita dengarkan dari mereka kemudian akan dicatat oleh para anggota. pimpinan kalau kami ada kita memang tidak menyelenggarakan tapi kalau menekankan boleh Pak tapi kalau satu orang tapi harus hadir .... Karena kan bapak bapak yang mengemukakan itulah nanti malah dibawa kemana-mana gitu Pak ya. jadi barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? ya Pak Aziz silakan Pak. PEMBICARA: AZIZ Terima kasih Pimpinan. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota yang saya hormati, Bapak-bapak dari pensiunan BRI. Saya singkat saja Pak. Tadi dikatakan ada tindakan semacam, tindakan diskriminatif berarti ada yang dapat, ada yang tidak gitu ya. Ada yang sudah sesuai ketentuan ada yang belum begitu maksudnya atau bagaimana. Oh belum selesai semua. Perbedaan diskriminatif ini apa karena status pegawai atau status karyawannya atau bagaimana atau jabatannya, atau bagaimana itu satu. yang kedua, nanti dijawab oleh ... biasanya di perbankan ada dana pensiun tadi sudah dikatakan bahwa semua berasal dari premi karyawan setiap bulan ditambah subsidi perusahaan ya. Biasanya kalau karyawan yang sudah PHK otomatis dana pensiun itu cair. Sebenarnya itu ada 2 macam, bisa dalam bentuk pesangon langsam iurannya, bisa setiap bulan. Nah apakah itu ada peraturan seperti itu dijalankan atau memang tidak? PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Oke kami persilakan Pak. PEMBICARA: Terima kasih Bapak, yang pertama tadi mengenai diskriminatif bukan masalah pesangon Pak tapi melainkan anggaran kesejahteraan tadi yang masing-masing orang 25 juta, ada yang 15, ada yang 5 bahkan kami-kami tidak diberi, itu satu. Terus yang kedua kalau masalah pesangon itu ada yang dapat, ada yang tidak ada. Ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat maupun yang tidak dapat ini sebenarnya mungkin kalau yang dapat RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
14
ini seperti saya katakanlah hak saya, saya hitung-hitung itu kalau menurut Undang-Undang 400 jutaan lebih tapi saya dapat 22 juta sementara Pak Said ini seolah-olah BRI sudah membayarkan lebih dari haknya. Kenapa demikian? karena memang aturan tadi dibikin sedemikian rupa sehingga seolah-olah BRI sudah membayarkan pesangon itu loh lebih. Rumusannya itu tadi yang dibikin sedemikian rupa Pak, itu yang kedua. Terus yang ketiga, ada Undang-Undang yang mengatur mengenai manfaat pensiun yaitu Undang-Undang 11 tahun 1992 itu memang sudah dilaksanakan oleh BRI sepertinya ini panjang pak kalau kami ceritakan karena di situ juga ada mal administrasi yang luar biasa. Undang-Undang 11 tahun 1992 itu mengatur mengenai manfaat pensiun bulanan. Itu pun seharusnya untuk dasar menghitung manfaat pensiun itu adalah PHDB Pak, Penghasilan Dasar Pensiun yang kita terima pada gaji terakhir. Undang-Undang mengatur demikian tapi ternyata oleh BRI PHDP itu dibagi 2 dulu 50% baru dikalikan dengan gaji. Ini sebenarnya permasalahan yang akan kami tindaklanjuti selanjutnya terus kemudian yang kami tuntut, yang kami mohonkan bantuan Bapak itu adalah mengenai uang pesangon yang diatur oleh Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Jadi beda, maaf bapak, bahwa manfaat pensiun sudah kami terima walaupun nanti akan kami persoalkan karena di situ memang ada persoalan dan juga uang pesangon yang dibikin sedemikian rupa sehingga seolah-olah dari 8 ribu orang itu sudah 7 ribu sekian dibayarkan oleh BRI yang lebih nilainya sementara yang 900 orang sekian itu yang mendapatkan kekurangannya tapi tidak sesuai dengan Undang-Undang sehingga kita lebih banyak minus, minus itu artinya BRI memberikan lebih kepada kita. Logikanya ada yang minus 600 juta ada yang minus 1,5 miliar, ada Pak, ini tanggung jawab BRI bagaimana. mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih. PEMBICARA: KABUL (PENSIUNAN BRI) Pimpinan sebenarnya ini nanti kalau BRI tidak mau kompromi maka kita bisa menggunakan hak untuk minta diaudit BRI-nya oleh BPK dan itu adalah hak dia tidak meminta maka kami belum mau sebenarnya terlalu jauh begitu kita juga akan .... karyawan BRI yang juga pernah merasakan manfaat BRI, jangan perang terbuka istilah kami makanya waktu itu saya sampaikan tolong kalau datang ke DPD ini jangan terlalu banyak karena kita tidak mau .... .tapi kami punya senjata-senjata lagi baiknya itu Pak. Kalau nanti tidak mau kompromi seperti tadi yang bapak katakan kita hidup lagi nanti kita bisa gunakan kewenangan kita meminta audit investigasi kepada pengelolaan dana pensiun BRI, manajeman ketenagakerjaan sistem BRI dan seterusnya belum lagi kita bicara bagaimana akhir-akhir ini BRI menerapkan sistem outsourching yang melanggar Undang-Undang .... Sudah lama saya simpan masalah ini Pak dari waktu itu sebenarnya tapi ndak usahlah ragu. Jadi tenang saya Pak, yang penting bapak jangan ragu terhadap BAP ini. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Terima kasih, ada yang mau ditambah? ini yang tamu kita jam 3 ya. Kita masih punya waktu 30 menit. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Pak saya mau menambahi apa yang dikatakan Pak Kabul. Saya sampai sekarang masih bingung, saya pernah 20 tahun menjadi direktur … di BRI Pak sampai saat ini saya belum pernah tahu ada pembukan yang minus bagaimana cara pembukuannya itu Pak? Ini RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
15
saya khawatir ini perlu audit dari BPK harus hadir Pak karena yang sampai minus hampir 500 juta dimana kalau bukan di BRI seperti itu seperti bapak pimpinan kemukakan tadi kita masih heran dan kemudian satu lagi supaya menambahi Pak Kabul yang heran asal permintaan sendiri dikasih pesangon. Dia bulan depan masuk dalam masa NTP tapi sebelum masa NTP dia meninggal, dikasih pesangon. Itu kan keanehan. Yang menolong juga ya maaf Pak ya banyak punya kasus itu malah diberikan pesangon. Ini mungkin menjadi preseden buruk lah bagi kita sebagai perusahaan yang katanya transparansi itu Pak. Sampai saat ini tadi saya pernah bertanya cara menghitung perhitungan saya itu, yang punya saya itu bagaimana, dari mana dasarnya. Saya pernah ngejar seorang akturia ngomong, iutlah secara … Saya bilang Bapak berapa tahun dukung saya sebagai mantan pensiun, sudah 90 tahun. Jadi kalau pas saya meninggal umur 80 bagaimana cara menghitungnya? saya bilang gitu, tidak bisa Pak, tidak ngerti dia, langsung kabur. Nah itulah yang pernah saya laksanakan, saya diskusi sama direksi semua dengan berdalih-dalih segala macam mereka meninggalkan ruangan diberikan kepada staf-stafnya saja. … (tidak terdengar jelas, red) PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Saya kira cukup Pak penjelasannya. Ada tambahan? satu lagi Pak ya terakhir sebelum kita istirahat untuk menunggu tamu kita. PEMBICARA: (PENSIUNAN BRI) Terima kasih Pak Ketua, melengkapi pertanyaan dari Pak Is tadi, di BRI tetapi sub BRI memang tidak mengenal ada santunan Pak. Jadi kalau kita lihat menurut UndangUndang ini yang diperhitungkan adalah santunan Pak. Jadi BRI memang tidak mengenal santunan maka itulah terkatung-katung hak kami itu Pak, terima kasih Pak. PIMPINAN RAPAT: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Terima kasih nah kemudian nanti Bapak berembuk siapa yang mau jadi juru bicara nanti kita harapkan tidak terlalu panjang barangkali nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Ketua dan sekali lagi bahwa biarlah kami yang akan mempertajam supaya kelihatan BapakBapak tetap elegan dan tetap Bapak-Bapak pensiunan BRI ya Pak ya. Barangkali itu dari pertemuan pertama pada siang hari ini. Mudah-mudahan kami semua untuk mencoba menjawab dari keresahan Bapak-bapak dan barangkali dengan 8000 pensiunan BRI karyawan BRI seluruh Indonesia. Ini di Maluku gak ada ya, Terima kasih Bapak sekalian dan marilah kita tutup pertemuan pertama pada siang hari ini dan kita nanti untuk selanjutnya, tempat masih di sini ya, masih di sini tempatnya nah tinggal kita atur tempat duduknya. Terima kasih kepada Bapak sekalian saya mohon maaf mewakili Ketua dan Bapak Ibu sekalian serta para teman-teman sekretariat, staf ahli dan tenaga ahli BAP. Saya mohon maaf kalau sekiranya cara memimpin rapat siang hari ini terdapat kesalahan dan marilah kita tutup dengan sama-sama kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 14.50 WIB RDP BAP DPD RI DENGAN PENGURUS PAGUYUBAN PENSIUNAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016
16
