DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK (BAP) DPD RI DENGAN OJK, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, DAN BRI MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Rabu 20 April 2016 15.00 WIB – Selesai R. Sidang 2B

5.

Pimpinan Rapat

:

1. Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM (Ketua) 2. Ir. H. Ayi Hambali (Wakil Ketua) 3. Abdullah Manaray, ST (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

RDP terkait kasus eks Karyawan BRI membahas tuntutan penggantian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bersama dengan OJK, Kemenaker dan BRI

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT : RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Sebelum rapat kita mulai secara konsepsi di Badan Akuntabilitas Publik ini mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Bapak dan ibu, rapat sore hari ini kita mulai dengan ucapan Bismillahirohmanirohim dan juga kita berdoa bersama rapat kita mulai. KETOK 2X Yang kami hormati Bapak Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sahat Sinurat, Direktur dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kemudian yang kami hormati Bapak-bapak dari Bank Rakyat Republik Indonesia BRI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Eko beserta para pejabat yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati Bapak-bapak para pensiunan BRI. Rekan-rekan Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya Abdul Gaffar Usman diberi kepercayaan untuk memimpin BAP. Bapak Ayi Hambali Wakil Ketua, saya dari Provinsi Riau. Pak Ayi dari Jawa Barat Wakil Ketua, tentunya di sini hadir dari Lampung Bapak Andi Surya, Ibu Fahira Idris dari Jakarta, Manaray dari Papua Barat, Bapak Iskandar ada di belakang dari Sulawesi Barat. Selanjutnya Bapak Batubara mungkin ada keturunan dari Adam malik. Kemudian Pak Budiono dari Jawa Timur terus kami dibantu oleh staf ahli. Ini Dewan Perwakilan Daerah pak, di Dewan Perwakilan Daerah karena kami mewakili daerah bicara Indonesia pasti bicara daerah karena berdasarkan konstitusi Negara Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah. Jadi bicara daerah, bicara Indonesia. Yang kedua kami mewakili tiga unsur. Kalau bicara soal daerah secara normatif berdasarkan ilmu ketatanegaraan daerah secara formal memiliki dua unsur ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Seperti kami mewakili rakyat, mewakili pemerintah dan mewakili wilayah. Jadi kami tidak ada kelompok-kelompok, tidak ada partai-partai, tidak. Nah di dalam mengimplikasikan kenapa DPD lahir? Itu DPD lahir sebenarnya ingin NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini utuh maka perlu dipagar, pagarnya itu yang harus kita pertahankan. Dipagar itu ada tiga pak, KKP pak. Pertama dipagar dengan keadilan, dipagar dengan kesejahteraan, dipagar dengan perhatian. Jadi keadilannya sama, kesejahteraan yang sama, perhatian yang sama maka Indonesia akan utuh. DPD pagarnya. Oleh karena itu bapak-bapak semua mengimplementasikan apa yang menjadi kokoh DPD sesungguhnya, mission-nya itu maka dibentuk namanya alat kelengkapan. Alat kelengkapan di DPD itu kalau ada Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV. Komite I mengatur masalah otonomi; Komite II Sumber Daya Alam sumber ekonomi; Komite III Pendidikan, Agama, Sosial; Komite IV menyangkut APBN, BPK, lembaga-lembaga RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

1

keuangan dan koperasi. Nah di samping itu dibentuk lah alat kelengkapan salah satu internal namanya BK, pengaturan yang namanya Badan Urusan Rumah Tangga dan menyangkut pengaduan-pengaduan masyarakat yang dirasakan pagar tadi harus diperkuat, yang kedua menyangkut laporan BPK RI secara formal dan resmi BPK hasil pemeriksaan BPK itu disampaikan kepada DPD dan DPR. Nanti ini Pak Ajib dari Sulawesi Selatan beliau di sini anggota tapi kalau di Komite IV saya jadi anggota beliau jadi Ketua. DPD ini lembaga politik tidak ada jabatan struktural. Baik, kita lanjutkan bapak dan saudara-saudara sekalian. Jika laporan BPK itu terindikasi merugikan kita itu adalah tugas BAP untuk melakukan penindaklanjutan. Terima kasih pak, terima kasih atas kehadirannya. Nah itu dilakukan oleh Badan Akuntabilitas Publik melalui pengaduan-pengaduan masyarakat baik menyangkut hal-hal yang kita sebut 3 faktor tadi, yang selanjutnya mentindaklanjuti hasil temuan BPK yang terindikasi merugikan. Nah pada sore hari ini bapak/ibu sekalian kita sebagai Badan Akuntabilitas Publik tetap terbuka kepada prinsip-prinsip yang diatur oleh norma-norma. Ada 5 norma yang kita dipegang, norma agama, norma hukum, norma adat beradat, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah norma hukum menurut Undang-Undang itu sifatnya ada 3 mengatur, mengikat dan memaksa. Jadi siapa yang diatur, diikat, dipaksa secara personal dan secara kelembagaan, secara struktural dan secara fungsional. Oleh karena itu pada hari ini kita akan berdiskusi tentang implementasi dari tugas pokok dan fungsi kami BAP (Badan Akuntabilitas Publik) ini terhadap adanya aspirasi. Nah aspirasi ini perlu diklarifikasi, perlu dianalisis. Nah oleh karena itu dari beberapa yang telah kami terima secara personal maupun secara kelembagaan itu menyangkut tentang ada aspirasi yang datang dari pensiunan BRI saudara kita. Setelah kami mencoba menganalisis tim analisis coba. Oh ini Ibu Novita dari Maluku. Kami ada tiga pak Pimpinan BAP ini. Dari hasil baik kepada personal kebetulan DPD ini mewakili semua daerah 33 provinsi kebetulan ada aspirasi juga provinsi-provinsi yang ada kami setelah kami turun ke daerah maka diakumulasilkan kepada kesempatan ini yaitu ada aspirasi diharapkan mungkin kami ingin menganalisis dan mungkin kami ingin mengakumulasi tentang aspirasi dari pensiunan Bank BRI. Pensiunan ini ternyata cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di Riau saya juga ada, dari Sumatera juga ada, di Jawa Barat juga ada untuk itu kami berharap satu mengklarifikasi, yang kedua menganalisis setelah itu nah kita mencoba akan mencari suatu titik penghubung dari persoalan-persoalan. Nah bapak dan ibu yang kami hormati. Mekanisme rapat kita ini satu nanti kita minta dulu kepada BRI untuk mencoba disampaikan persoalan apa. Dari bank dulu. Surat dari bank ini telah disampaikan yamungkin Bapak sudah tahu. Nah kami minta dulu BRI atau pesiunan dulu iya. Jadi Baik mohon Maaf Pak kita akan mengklarifikasi dulu subjek, objek dan masalah. Jadi subjeknya adalah dari pesiunan, subjeknya Pak kami minta klarifikasi secara subjek benar tidak ini pensiunan BRI? Kalau memang benar berarti subjeknya kita lanjutkan kepada objeknya. Lalu kepada permasalahan yang perlu kita klarifikasi. Nah itu kami bagi waktu yang cukup efektif menghadapkan tidak perlu berpanjang-panjang lebih baik hasilnya yang panjang daripada rapat yang panjang. Jadi rapatnya sedikit hasilnya yang banyak begitu. Nah kita minta dulu subjek dasarnya tadi bapak-bapak sudah bersalam-salaman jadi berarti dari BRI memang benar. Nah kami minta bapak untuk mengklarifikasi benar tidak bapak subjek yang dimaksud yang menyampaikan aspirasi kepada kami bahwa bapak-bapak benar-benar telah pensiunan BRI. Tadi bapak menyampaikan kepada kami dengan singkat identifikasi kebenaran bapak sebagai pesiunan BRI. Nah kalau memang itu secara singkat bapak menyampaikan aspirasi secara singkat apa yang bapak harapkan? Nah setelah itu kami minta kepada BRI kira-kira kebenaran subjek ini benar, baru masalah yang dihadapi mungkin bisa bapak mengklarifikasi. Karena yang namanya pesiunan maka kami mengajak juga sebagai narasumbernya tapi RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

2

kepada Direktorat Kementerian Ketenagakerjaan menyangkut aspek-aspek regulasi yang menyangkut ketenagakerjaan. Nah itu yang kami maksud. Nah karena ini korelasinya kepada bank maka kami minta juga nanti kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memahami, yang mengawasi terhadap perkara bank itu, OJK dan kami di sini pak sangat apa hubungannya yang harmonis dengan bapak/ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Nah ini kalau kita sepakati maka kita berharap kepada bapak tidak lebih 10 menit mengklarifikasi subjek dan harapan. Setelah itu kami meminta kepada OJK, kepada Bank Rakyat setelah itu kepada OJK dan setelah itu kita akan berdiskusi pendalaman dari kawankawan semua serta mencari sasaran secara jernih. Di sini kita tidak, kita mulai hari ini ke depan, BAP itu tidak pernah kebelakang karena sebagai seorang supir tidak boleh menghadap kebelakang pak, kalau mau lihat kebelakang liat spion saja, kalau dia lihat kebelakang nanti dia susah jalan ke depan. Nah dengan demikian kami persilakan kepada juru bicara subjeknya pensiunan. 10 menit, oke kita sepakati iya pak. Kalau kita sepakati kita berhadap sebenarnya jam 5, jam 17.30 paling lama dan kita bareng jam 17 kita sudah selesai. Menurut jamnya jam 3 ini pak, yang dipakai yang WIB. Berdasarkan jam dinding patokan jam DPD, bukan jam masing-masing ini pak. Silakan pak. PEMBICARA: KABUL (PENSIUNAN BRI) Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ketua Dewan Perwakilan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Gafar Usman dan jajaran. Bapak Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial ini dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sahat Sinurat. Bapak Direktur Otoritas Jasa Keuangan dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irvan dan Bapak Septi. Kemudian yang terhormat Bapak Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang telah diwakili oleh Bapak Eko Kepala Divisi ESDM beserta jajaran. Bapak/ibu para undangan dan lainnya dan rekan-rekan undangan yang kami hormati. Pertama-tama kami akan mengucapkan puji syukur dan terima kasih bahwa pada hari ini kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal’afiat dalam rangka menghadiri undangan RDP DPD RI menanggapi masalah yang kami kemukakan yaitu mengenai uang pesangon yang sampai saat ini belum terselesaikan oleh BRI. Kemudian bapak/ibu, saudarasaudara masalah ini sudah pernah kami sampaikan pada saat FGD tanggal 24 Agustus 2014 yang lalu dimana saat itu hadir Pak Mahmud dari OJK, Pak Gatot dari BUMN dan Ibu Kadin Istiqomah dari Polri dan Bapak Sahat Sinurat sendiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial begitu juga dari BRI waktu itu yang hadir adalah Bapak Gatot dan rombongan dan saat ini yang hadir pun ada yang masih sama yaitu Pak Asep dan Pak Farid lain sebagainya. Oleh sebab itu kami tidak akan menyampaikan panjang lebar permasalahan yang kami sampaikan dirapat ini yaitu hanya satu kami mohon kiranya BRI berkenan membuka diri apalagi ini manajemen baru yang konon katanya banyak yang dari internal BRI yang tentunya tahu persis perjalanan panjang untuk mempertahankan eksistensi dan membesarkan BRI seperti saat ini, dapat membuka diri dan memposisikan diri terhadap para pensiunan sebagai kakak dengan adik atau bapak dengan anak yang sedang mendiskusikan masalah keluarga bukan sebagaimana selama ini maaf kami selalu sarankan untuk menempuh jalur hukum. Jelas kami tidak daya untuk itu pak. Dengan demikian diharapkan bahwa pertemuan DPD kali ini merupakan DPD yang terakhir yang membuahkan hasil keputusan bijak dan bisa diterima oleh semua pihak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu dan lain hal persoalan menjadi clear, tidak berkepanjangan dan tidak keranah lainnya dan serta yang penting demi reputasi BRI yang kami cintai. RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

3

Perlu kami sampaikan bapak bahwa yang hadir di sini rapat ini sebetulnya seluruh Indonesia tapi maklum kami pensiunan artinya luas sehingga yang hadir pun terbatas sekali diantaranya dari Aceh, dari Pekanbaru, Medan karena katanya pesawatnya mahal terus kemudian Pekanbaru, Palembang dan ternyata saat ini siang belum datang tapi kemarin mau datang, terus kemudian Lampung datang, Jakarta sendiri jelas ada, Jawa Barat ada, kemudian Jawa Tengah absen, Yogya saya sendiri, Surabaya, kemudian Banjarmasin, satu lagi Makasar sedangkan yang lain-lain bukan tidak setuju dengan adanya RDP ini, sangat mendukung tapi karena kondisi dan situsi yang tidak memungkinkan mohon dimaklumi. Tapi yang jelas bahwa soal pesangon ini menjadi topik nasional dan sekarang sudah mulai bergerak lagi, maaf yang dulu sudah menerima suggest untuk diam sekarang sudah mulai bergerak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada forum ini. Terima kasih dan satu lagi kami sudah mendapatkan surat nota kesepakatan dari Dirut yang lama yang disepakati pada tanggal 18 September 2013 yang merupakan kesepakatan untuk dibayarkan sama sesuai UndangUndang Pasal 156 Junto Pasal 167 ayat (3) yang hingga saat ini belum dilaksanakan oleh BRI. Sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Wassalamu'alaikumsalam. Terima kasih Pak Kabul. Baik bapak secara subjek bahwa hadir di sini mewakili Indonesia pensiunan dari BRI. Saya kebetulan juga pensiunan, seorang pensiun berarti buat pengalaman bekerja, orang bekerja belum berpengalaman pensiun itu bedanya pak. Nah orang bekerja tentu akan menghadapi pensiun. Nah ada relasinya kami minta kepada BRI untuk menyampaikan klarifikasi terhadap persoalan pensiun ini dan sebaiknya bagaimana, kepada BRI dan dalam hal ini diwakili Pak Eko. Kami persilakan pak. PEMBICARA: EKO (BRI) Terima kasih yang saya hormati Bapak Ketua BAP beserta anggota dan juga bapakbapak pensiunan dari BRI, bapak-bapak dari OJK dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon izin bahwa direksi berhalangan hadir karena pada saat ini ada beberapa rapat yang harus dihadiri ada dengan pihak BUMN dan juga beberapa perusahaan. Dan pada sore hari ini kami juga membawa atau mengajak anggota kami yang sedang mengikuti perjalanan ini pak, Pak Kabul tadi sejak tahun 2011 jadi ini suatu langkah panjang dan kami mengajak kawan-kawan yang sudah mengikuti perjalanan ini supaya nanti bisa menjelaskan kepada bapak-bapak kira-kira apa-apa sih yang sudah kita lakukan dan juga landasan apa yang kita dipakai untuk perkara tersebut. Sebelumnya izinkan kami juga untuk menyampaikan bahwa menindaklanjuti dari RDP yang lalu seperti yang disampaikan Pak Kabul tadi bahwa manajemen BRI juga sudah melakukan satu langkah yaitu dengan memberikan yang seperti Pak Kabul tadi namanya Takes jadi tambahan kesejahteraan. Jadi saat itu memahami bahwa penghasilan pensiunnya itu yang relatif rendah dan seterusnya sehingga manajemen BRI mengambil langkah untuk memberikan tambahan kesejahteraan yang sedikit sudah sampai saat ini pun ada beberapa yang memang belum mengambil pak karena memang belum dapat menghubungi sebenarnya tetapi perusahaan atau manajemen BRI tetap memberikan kesempatan bagi pensiunan yang belum mengambil pak tambahan kesejahteraan ini. RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

4

Kemudian kami mohon izin pak untuk menjelaskan landasan hukum dan langkahlangkah yang kami telah kami dilakukan selama periode permasalahan ini dan mudahmudahan dengan ini sekaligus ini bisa memberikan klarifikasi atas apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada bapak dan ibu ini dengan Anggota BAP untuk mendapatkan penjelasan utuh mengenai permintaan atau tuntutan, atau permohonan yang diminta oleh pensiunan kepada BRI. Mohon izin untuk itu Pak Latief untuk bisa menjelaskan. PEMBICARAAN: LATIEF (BRI) Terima kasih Pak Ketua. Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Abdul Gafar Usman selaku Pimpinan BAP. Bapak/ibu sekalian Anggota BAP yang kami muliakan. Bapak-bapak kami senior, kami dari pensiunan BRI yang kami cintai, Pak Kabul. Pak Kabul sebenarnya agak kenal semua ini pak karena kebetulan memang beliau adalah senior-senior kami pada saat kami waktu pertama kali masuk BRI. Ada Pak Masji, ada Pak Dodi yang tadi bapak sampaikan ada Pak Fahri dari Pekanbaru sama seperti Pak Usman. Pak Irvan dari OJK yang kami hormati. Perkenankan kami untuk menyampaikan penjelasan terkait permasalahan ini yang memang sejak tahun 2012 tepatnya adalah sejak tahun 2012 sejak BRI membuatkan satu kebijakan dari manajemen pada waktu itu mengeluarkan suatu kebijakan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman dari bapak-bapak pensiunan yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 883. Surat Keputusan Direksi Nomor 883 ditayangkan Pak Yosep. Bapak, ibu ada tayangannya juga, mudah-mudahan bisa melihat walupun kecil. Tapi nanti akan kami berikan pak hardcopy nya untuk menjadi bahan bapak-bapak di BAP. Jadi 1 Oktober 2012 BRI mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 883 yang intinya adalah di sana adalah pelaksanaan kewajiban BRI terhadap ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi masih ada kewajiban BRIyang tertinggal yang belum dilaksanakan. Nah baru dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat keputusan dari sini Tahun 2012. Adapun landasannya tidak hanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetapi juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, disamping ada ketentuan-ketentuan lain yang memang menjadi dasar ketentuan internal yang ada di BRI. Adapun yang menjadi inti dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 ini adalah sebenarnya kuncinya ada di Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sana ada satu ketentuan yang mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi maka pekerja bekerja di perusahaan kemudian masih di usia pensiun normal jadi sampai kalau di BRI pensiun 56 Pak, usia pensiun normal kalau si perusahaan tidak menyatakan bekerjanya dalam suatu program pensiun maka perusahaan wajib membayar yang namanya 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan 1 kali uang penghargaan tapi sebaliknya apabila perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam suatu program pensiun maka pada saat si pekerja masuk usia pensiun maka perusahan wajib membandingkan antara manfaat pensiun yang diterima oleh si pekerja dengan perhitungan uang pesangon yang tadi 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan penggantian atau sebesar 32,2 dikali 4 jadi besarnya itu. Nah inilah yang dipermasalahkan oleh bapak-bapak kami dari pensiunan. Jadi selain mendapatkan manfaat pensiun yang sudah diterima juga menginginkan mendapatkan juga tadi yang 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja sama 1 kali penghargaan RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

5

atau 32,2 kali upah. Untuk diketaui bapak/ibu sekalian bahwa pekerja BRI sampai dengan saat ini maupun sebelumnya itu diikutsertakan dalam 2 program pensiun. Yang pertama adalah program pensiun yang dikelola oleh dana pensiun BRI yang itu namanya PPNP, kemudian satu program pensiun yang dikelola oleh DPRK BRI yang namanya PPIP. Jadi ada 2 program pensiun tetapi sejak tahun 2007 keatas pekerja BRI hanya mengikuti satu program pensiun hanya PPIP saja. Nah yang bapak-bapak pensiun kami bapak senior kami disini kita ikut sertakan dalam 2 program pensiun itu. Kemudian UndangUndang mengamanahkan kalau memang sudah diikutsertakan dalam program pensiun maka BRI tadi wajib membandingkan antara manfaat pensiun dengan 2 kali uang pesangon atau 32,2 kali upah. Tetapi yang dibandingkan apa? Karena kebetulan program pensiun ini iurannya yaitu ada yang menjadi kewajiban perusahaan, jadi ada iuran perusahaan dan ada iuran pekerja yang dipotong dari upahnya setiap bulan. Perusahaan sharing, pekerja sharing dikelola di dana pensiun, dikelola di DPAK atau BRI. Kemudian pada saat masuk usia pensiun maka itulah dana dicairkan. Tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 kedua program pensiun ini berbeda memang. Kalau yang PPIP oleh bapak-bapak sekalian sudah diterima secara sekaligus pak pada saat masuk usia pensiun. Tapi khusus yang PPNP itu pada saat masuk usia pensiun 20% diterima sekaligus sisanya 80% itu dibayar secara kontinuitas sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini, setiap bulan bapak-bapak pensiunan kami juga mendapatkan uang pensiun setiap bulannya. Itu yang saat ini. Terkait dengan pelaksanaan dari SK Direksi ini, kami sudah melakukan perhitungan terhadap kurang lebih 7000 pensiunan BRI pak. Jadi 7000 itu mulai dari yang pensiun di tahun Maret 2003 sejak berlakunya Undang-Undang 13 Tahun 2003 sampai dengan posisi Desember 2012. Nah selebihnya nanti 2013 kesini kami juga akan melakukan perhitungan karena kami harus mengeluarkan waktu untuk rekonsiliasi data dengan dana pensiun dan DPAK BRI. Nah terhadap 7000 ini sudah kita lakukan perhitungan dan dari 7000 sekian ini ada 988 pensiunan yang memang manfaat pensiunnya lebih kecil dibandingkan dengan tadi 32,2 kali upah sehingga BRI harus membayar selisihnya. Nah selisihnya ini sudah kita bayarkan itu dari 988 ini senilai 28 Miliar kurang lebih 28 miliar ini data saja 28.321.000.000 ini sudah kita. Atas pelaksanaan ini bapak-bapak pensiunan tetap menuntut selain dari manfaat pensiun kemudian tadi juga disampaikan Pak Eko bahwa sejak pertemuan dengan DPD pada waktu itu di Pimpinan oleh Pak Farouk ya, dua kali oleh Pak Farouk kemudian diserahkan kembali ke BRI dan para pensiunan untuk menyelesaikan. Nah pada waktu itu kita dari manajemen tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko kita memberikan tambahan kesejahteraan walaupun saya kira kita kaitkan dengan apa yang menjadi tuntutan dari para pensiunan. Kenapa? Latar belakangnya adalah memberikan tambahan kepada para pensiunan tentunya melihat nilai pensiun yang relatif terus nilainya berkuranglah kira-kira seperti itu. Tetapi memang ada sebagian kecil yang tidak mengambil satu dan lain hal sampai dengan saat ini masih belum mengambil tetapi masih tersedia dananya di kami di perbankan. Kemudian atas tuntutan ini bapak/ibu sekalian, yang pertama koordinasi yang sudah kita lakukan tentunya sudah sangat intens ya terutama memang dari para pensiunan juga berkomunikasi dengan Ombudsman sehingga pada saat Pak Farouk pun dan Bu Kartini ikut hadir disini kemudian dari Ombudsman pun sudah mengeluarkan satu anjuran. Apa anjurannya karena masing-masing pihak tidak bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, anjurannya adalah agar diselesaikan melalui jalur hukum. Kemudian diselesaikan juga melalui anjuran-anjuran di dinas provinsi maupun di kementerian di tempatnya Pak Sahat. Yang terakhir adalah kemarin sudah ada anjuran dari dinas Provinsi Yogyakarta. Kemudian sudah ada anjuran dari dinas tenaga kerja di Semarang sebelumnya sudah ada juga anjuran dari dinas di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sebelumnya di Desember, 23 Desember 2015 sudah ada anjuran dari PHI Kementerian tenaga RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

6

kerja. Kemudian dari Lampung sudah ada dan bahkan bapak kalau ditarik kebelakang sebenarnya permasalahan ini sudah pernah diselesaikan melalui jalur hukum dan sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi di Tahun 2009 itu sudah ada putusan dari PHI di Medan yang mempermasalahkan ini adalah 21 orang pensiunan di Medan yang menuntut untuk dibayarkannya uang pesangon disamping juga menerima manfaat pensiun. Ini sudah ada putusan dan bahkan kemudian Mahkah Agung menguatkan putusan PHI dengan menolak gugatan dari pada penggugat. Sampai dengan saat inipun sebenarnya ranah pengadilan juga sedang berjalan bapak, jadi kawan-kawan pensiunan dari Lampung kurang lebih Pak Kemas berapa? 41 ya? 41 itu sudah berproses di pengadilan PAI Lampung dan saat ini sudah proses kasasi di Mahkamah agung, belum ada keputusan. Kemudian Pak Fahri secara pribadi pun mengajukan gugatan di pengadilan PHI di Pekanbaru Pak ya di Pekanbaru Pak Fahri. Dan sekarang sudah dalam proses jawab menjawab Pak di Pengadilan Hubungan Industrial di Pekanbaru. Kemudian dari beberapa kelompok pensiunan pun sekarang sudah meminta fasilitas, bukan meminta untuk di mediasi kemarin terakhir kami di hari Senin mediasi di Dinas Provinsi di Banten, dengan Dinas Tenaga Kerja di Banten. Kemudian Insya Allah besok hari Rabu di dinas di Surabaya untuk masalah ini. Kemudian juga di Dinas Provinsi DKI Jakarta untuk masalah yang sama. Nah ini perwakilan pensiunan juga di Surabaya ada 500, di Banten ada 8, di Jakarta ada 32 dan bahkan pada waktu di Makasar pun itu ada.......sedang ke dinas juga bahkan waktu itu kalau tidak salah juga kami mendapat surat dari Pak Dindang, terkait dengan masalah ini Ajiep, Pak Ajiep dan kami sudah menyurati pak menjawab pertanyaan bapak dan sudah kami sampaikan langsung ke sini dan bahkan pada saat pertemuan di Makasar pun sudah kami sampaikan copynya untuk permasalahan yang sama pak. Jadi yang di Makasar, yang di Semarang, Yogya sama apa yang disampaikan sekarang. Jadi menuntut dibayarkannya selain manfaat pensiun juga 32,2 kali upah. Itu pak permasalahan yang apa namanya yang terjadi saat ini. Dan proses acara di pengadilan sudah berjalan dan kami juga ikuti pak terus menerus dan yang Pekanbaru belum akan ada keputusan karena masih berproses sedangkan yang Lampung sudah ada putusan dan yang di mana di Sumatera utara sudah ada putusan. Dan bahkan saat juga sudah mengeluarkan juga anjuran bahkan di dinas maaf di kementrian juga kami sudah diminta klarifikasinya di pengawasan pak di tempatnya Pak Chandra. Itu kami sudah hadir juga menjelaskan permasalahan yang sama. Saya kira itu pak mungkin awal dari klarifkasi dari pihak BRI terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih. Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih pak. Pertama jika menyangkut kelembagaan itu biasanya kita kalau ada 2 pak, saya misalnya menyangkut moral atau material, saya akan berurusan moral. Karena moral ini berimplementasi pada meterial. Kalau meterial nanti juga berimplikasi pada moral tapi kalau dapat pilihan manakah kelebihan moral atau kelebihan material. Kita lebih milih kelebihan material dari pada kerugiannya moral. Karena kerugian moral ini akan berimplikasi daerah sistemik apalagi ini bank yang memang diharapkan dia simpatik terhadap rakyat nah ini image kita ke depan. Oleh karena itu kita mencoba sekarang melihat dari 2 dimensi, 2 dimensi perundang-undangan dan dimensi elektron kebersamaan dan perasaan. Orang yang pensiun pernah kerja, orang kerja akan menjadi orang pensiun. Jadi begini kalau melihat elektron yang kami ditarik dalam permohonan ini. Namun kita coba lihat dulu secara normatif dari Kementerian Tenaga Kerja banyak Undang-Undang itu sifatnya ada 3 RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

7

mengatur, mengikat, memaksa. Apakah Undang-Undang yang terimpelemtasi sudah mengatur benar, sudah mengikat benar dan sudah memaksa secara benar. Saya harap itu tadi. Karena semua aturan PP dan aturan-aturan, sekmen-sekmen itu tetap dia bermuara kepada Undang-Undang. Kami mohon kepada Bapak Sahat sebagai mewakili Menteri Tenaga Kerja. Kami persilakan pak. PEMBICARA: SAHAT SINURAT (DIREKTUR PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN) Baik, terima kasih Bapak Pimpinan dan begitu juga Ibu Pimpiann semua yang hadir disini dan Anggota DPD yang kami hormati. Terutama mohon maaf pimpinan kami tidak bisa hadir dan kami ditugaskan untuk menghadiri acara ini. Pertama begini pak kami katakan terus dan kita sepakat bahwasanya kita pertama melihat dari aspek regulasi dulu bagaimana tentang kaitannya tentang masalah-masalah pekerja yang dengan usia pensiun. Kalau kita lihat Pak Ketua terlepas dari masalah yang dulu kan begitu ya bahwa nanti impelemtasi masalah ini bagaimana begitu. Kalau kami lihat nih Undang-Undang 13 telah mengatur berbagai alasan-alasan PHK beserta akadnya. Dapatkan pekerja berhenti kerena usia pensiun belum dia dapat. Kalau dia sudah mencapai usia tertentu pekerja diberhentikan namanya PHK. Kemudian apa hak pekerja yang berhenti karena usia pensiun begitu. Jadi sebenarnya pak Undang-Undang 13 Pasal 167 sudah cukup terang benderang pak. Jadi kita tinggal impelentasikan saja 167 ini terhadap pekerja-pekerja yang berhenti karena usia pensiun. Tapi sebelum ke sana pertanyaan kita kapankan perusahaanperusahaan BUMN, apakah perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh negara tunduk kepada Undang-Undang 13 Tahun 2003? Jawabnya tunduk, ini jangan ragu lagi. Jadi UndangUndang 13 ini tunduk bagi karyawan, tunduk bagi perusahaan swasta maupun BUMN jadi kita tidak ada lagi keraguan. Ya betul. Kemungkinan nanti bagaimana pengaturannya ditingkat perusahaan. Kita lihatlah SK Direksi, kita lihatlah PKP atau PP nya. Bagaimana dia tunduk dengan Undang-Undang 13? Jawabnya itu tidak berlaku semua kan begitu. Itu sekarang 167 dilibatkan Ketua. Pertama pekerjanya yang berhenti karena usia pensiun kita abaikan dulu apakah dia diikutkan program mafaat pensiun atau tidak, itu dulu kita abaikan dulu. Sebenarnya kalau pekerja pensiun mau dapat uang pesangon 2 kali, uang perhargaan masa kerja 1 kali dan dilihat dulu ini, berhak mendapatkan uang pesangon. Pertanyaannya bagaimana bila diikutkan program pensiun kan jadi begitu ini sebenarnya kalau Pasal 167 ini kan hanya terdiri dari 6 ayat. Kalau ayat (1) kan bunyinya begini bunyinya pekerja yang memasukin masa pensiun dan mengikuti program pensiun tidak berhak uang pesangon kan begitu, kan begitu ayat (1) nya. Kemudian ayat (2) nya bila pekerja manfaat pensiunnya yang preminya dibayar sepenuhnya oleh perusahaan kan begitu berarti kan yang dihitung adalah jumlah pensiun ini kompensasikan dengan pesangon. Sehingga tadi dikatakan begini untuk memudahkan cara berpikirnya begini, pekerja yang berhenti karena usia pensiun berhak mendapatkan pesangon tidak? Jawabannya berhak dapat berapa 2 kali. Karenakan begini kalau saat berhenti usia pensiun adapat 10 upah. Kemudian pertanyaan kedua saat diikutkan program pensiun kan begitu yang dibayar penuh oleh pengusaha kan begitu. Program pensiun itu nilainya 9 berarti berhak kekurangannya, satukan begitu. Itu di rumus pertama. Kemudian kalau programnya dibayar secara bersama-sama. Program pensiunkan ada dibayar pengusaha, ada di bayar pekerja kan begitu, terus yang diperhitungkan mana? Yang diperhitungkan adalah premi yang dibayar pengusaha disebandingkan dengan pesangon kalau kurang bayar begitu, nanti begitu. Pengalaman sebelum itu. Pertanyaanya apakah yang telah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap masalah inikan begitu. Kami telah menjelaskan RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

8

begini oke silakan musyawarah mufakat kami juga telah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang diplementasi Pasal 167, kami juga sudah mengeluarkan anjuran-anjuran. Jadi sesungguhnya kalau menurut itu regulasinya tadi kalau tadikan pembukaannyakan menarik ini hubungan kakak dengan adik, lihat hubungan antara bapak dengan anak. Tadi pagi baru datang dari kantor saya, baru datang dulu bapak itu calon bapak itu pemimpin sekarang kok teorinya begitu ya. Bapak itu dulu pemimpin bank kan begitu cobalah berpikir secara baik terus kita harus berbicara apa sih persoalannya, kan itu persoalannya. Jangan dituduhkan dia dapat pesangon, sorry dia pensiun dapat pesangon kan begitu. Kan kata kasarnya bekerja yang tidak ikut program pensiun tidak dapat pesangon, jawabnya berhak. Tapi bagaimana diikutkan program pensiun kan jadi begitu uraian-uraian selanjutnya. Saya kira teman-teman dari, ini teman-teman dari pekerja ini suka ketemu dengan saya bu, bapak. Jadi kalau begini artinya begini, terima kasih kepada pimpinan difasilitasi ya musyawarah mufakat kan begitu memang prinsip-prinsip Undang-Undang 13 kan Ketenagakerjaan musyawarah mufakat. Iyakan. Kalau sulit musyawarah kan jalan yang terpahit bapak kalau kita tempuh melalui pengadilan misalnya ada yang menang dan ada yang kalah ini akan membuat bekas dan membuat bekas. Ini harus ada yang naik ada yang harus saling melepaskan apalah. Itu saran saya Pak Pimpinan dilihat dari pertama ambil dari aspek hukum ketenagakerjaan sudah kami jelaskan, kemudian upaya-upaya yang ditempuh Kementerian Ketenagakerjaan jelaskan. Kemudian harapan kita bersama seperti Pak Pimpinan tadi juga. BRI tetapi namanyakan berbeda hak dan keinginan. Bapak Pimpinan kita bedakan hak dan keinginan hanya caranya bagaimana untuk berdiskusi secara baik hingga mendapatkan suatu keinginan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang pas. Terima kasih. Selamat sore. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih Pak. Kami mohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai fungsi pengawasan, satu. Yang kedua dari aspek regulasi. Yang ketiga informasi yang bapak terima. Laporan pandangan bapak kami persilakan. PEMBICARA: (OJK) Pak, maaf Pak kebetulan di kita ini ada 2 bagian yang datang ke sini. Bagian edukasi dan badan pengawasan. Pengaduan dan pengawasan nasabah dan saya yang pengawasan, jadi mungkin saya dulu. PEMBICARA: (OJK) Yang terhormat Pak Gafar Usman, Pimpinan BAP dan bapak/ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati. Terima kasih pak sudah mengundang kami untuk diskusi disini. Dan sebelumnya kami sampaikan kembali mohon maaf kami juga bahwa pimpinan kami Dewan Komisioner berhalangan untuk hadir karena memang ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Terkait dalam permasalahan yang disampaikan, saya akan menyampaikan dari dari perspektif perlindungan konsumennya. Jadi di OJK itukan salah satu fungsinya melakukan perlindungan konsumen. Kemudian berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepada kami ternyata memang pengaduan inipun sudah pernah kita terima pada tahun 2014 dan kita sudah kita berikan tanggapi pada 2015 kemarin ya Pak. Intinya kita menyatakan berdasarkan analisis kita bahwa permasalahan yang terjadi antara BRI dan paguyuban pensiunan itu adalah RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

9

permasalahan hubungan bilateral yang artinya hubungan antara pemberi kerja dan pekerjanya pak. Sehingga dalam hubungan ini tidak atau bukan termasuk dalam hal yang bisa tidak kita tanggapi secara mediasi karena itu hubungan ketenagakerjaan sehingga waktu itu kita sudah memberikan tanggapan kepada Bapak Forum Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia. Tapi memang kami mendorong juga supaya juga bisa diselesaikan bilateral. Itu mungkin dari sisi perlindungan konsumen tapi kalau dari sisi pengawasan mungkin belum bisa ditambahkan. PEMBICARA: (OJK) Terima kasih Pak Pimpinan BAP, Bapak/Ibu Anggota BAP. Kami dari pengawas kebetulan kami sendiri yang mengawasi BRI day to day nya pak. Jadi di sisi pengawasan itu ada yang pengawasan off-site, ada yang pengawasan on-site pak. Maaf pak ada cerita sedikit jadi kalau pengawasan off-site itu kita day to day jadi tidak berdasarkan dokumen-dokumen yang kita terima begitu. Jadi sifatnya pasif menerima apa yang dikerjakan oleh bank jadi kita menerima laporan. Selanjutnya yang menguasai ahli atau pemeriksaan dulu gabungan pengawasan itu sesuai dengan Undang-Undang minimal setahun sekali kita mengadakan pemeriksaan. Pemeriksaan itu sifatnya menyeluruh komprehensif semua bidang dan semua bagian yang ada di bank. Nah kita sudah melakukan pengawasan off-site dan on-site yang selama ini seperti saya katakan tadi pengaduan dari paguyuban itu memang ada masuk ke bagian edukasi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya kami juga ya sebagai pengawas mendapatkan acc dari pengusaha disitu kami melihat dari sisi perbankannya apakah sudah sesuai dengan undang-undang itu jadi kita tugasnya mengawasi. Jadi apa langkah-langkah yang telah dilakukan perbankan. Selanjutnya pada saat pemeriksaan kita melihat apakah yang dilaporkan oleh bank itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan begitu. Jadi berdasarkan hasil pengawasan pemeriksaan kita, kita lihat bahwa memang bank sudah betul sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada baik itu ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dari Menaketrans dan OJK. Jadi artinya kita untuk hal ini, kita untuk masuk yang lebih dalam mungkin agak susah, mungkin dari sifat pengawasannya itu sendiri yang off-site dan on-site itu jadi sudah kita lakukan dan mungkin ada beberapa konfirmasi-konfirmasi yang mengenai ketenagakerjaan tapi untuk yang ini mungkin bagi kita tidak menghambat pertemuan apalagi masih dalam proses hal ini. Kita mendorong memang bank untuk terus melakukan upaya-upaya persuasif. Demikian yang saya informasikan ini, itu pak dari kami. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik, terima kasih pak. Ternyata menurut pepatah orang kampung saya duduk sendiri terasa sempit, duduk bersama terasa lapang ya itu pak. Jadi dengan pemikiran inikan bertambah informasi. Jadi bapak-bapak inikan menyangkut uang tapi saya tidak pernah jadi Kementerian Keuangan. Saya berpengalaman di administrasi pernah jadi rektor, saya berpengalaman di eksekutif pernah menjadi ……., saya berpengalaman di politik mulai dari Ketua KNPI sama Cahyo Kumolo, di Golkar sama dengan Beni. Saya berpengalaman di eksekutif, terus ada politik. Jadi bicara uang kan 3 yang harus kita pegang pak. Pertama regulasi, yang kedua prosedur, yang ketiga administrasi. Regulasi kita pegang kalau adminstrasi salah, salah juga pak. Administrasi betul, kita pegang regulasi tapi prosedur tidak, juga menjadi persoalan. Nah tiga inikan menjadi kalau pepatah orang minang yaitu 3 tali sepiring tidak bisa dilepaskan satu kalau lepas dia akan tidak kuat. Nah oleh karena itu jika bicara soal 3 aspek ini, kita RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

10

bawa lagi secara moral dan material. Bicara kuncinya berarti hulu, bicara hulu, bicara hilir. Nah oleh karena itu bicara pensiun kita yang belum pensiun pasti akan pensiun ini kalau menguntungkan pensiun tentu bapak-bapak yang belum pensiun pasti menguntungkan orangbegitu karena juga mau pensiun. Tapi mau menguntungkan orang pensiun saja, tidak. Oleh karena itu dari 3 dimensi yang tadi aspek regulasi, prosedur dan administrasi. Saya kira kalau bicara aspek regulasi sudah ada tadi dari Depnaker begitu. Nah kalau bicara prosedur jadi kalau dari aspek regulasi sudah benar dari aspek manapun kita bisa bertanggungjawab. Lalu masalah yang bapak sampaikan tadi maka kami ingin sekarang mencari suatu solusi. Tetapi kita hormati pengadilan. Tetapi secara moral ini sistemik pak, sistemik ya karena saya punya sekolah pak, satu saja guru itu merasa tidak puas dengan sekolah itu berpengaruh kepada image sekolah saja. Satu saja guru dia akan bercerita begitu. Nah oleh karena itu bagaimana secara internal itu merasa bangga dan senang, secara internal itu merupakan promosi yang bagus. Nah oleh karena itu kami berharap kepada bapak-bapak sebagai reunion present pension dan prospek ke depan nah bagaimana sekarang yang diminta oleh bapak-bapak ini saya kira tidak begitu besar yang diminta dia, yang diminta dia tidak besar secara kuantitatif tapi secara kualitatif yang diminta begitu. Nah pertama tadi ada apa namanya perjanjian bersama yang sampai sekarang kan belum terealisir secara konsekuen begitu yang bapak sampaikan tadi yang apa, yang perjanjian bersama. Perjanjian itukan mengikat pak, mengikat ya. Nah kalau tadi dari Kementerian Tenaga Kerja dari aspek regulasi jadi kalau kita berpegang kepada regulasi, kita pegang prosedur, kita pegang administrasinya tidak ada sesuatu yang merugikan. Jadi secara kelembagaan memang tidak ada rugi karena ada pegangan regulasinya. Nah kami mohon tim ahli kami dari SK bapak mau ke S27 dengan 883 tadi itu belum secara konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 13, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13. Sifat Undang-Undang itu mengatur, mengikat dan memaksa tidak boleh di lepas. Nah ketika itu dipegang bapak dilindungi, dipayungi, dilindungi. Nah siapa dilindungi adalah bank secara kelembagaan. Bicara bank, bank tidak akan berjalan kalau tidak ada 3 unsur. Tidak ada karyawannya tidak bisa jalan dia, kalau tidak ada nasabah juga tidak jalan, yang ketiga tidak ada manajemennya juga tidak jalan. Nah oleh karena itu saya, anak-anak itu saya kan ngomong apa kerja bank, apa kerjaannya menghimpun dan memanage. Menghimpun, me-manage, mengeluarkan. Itu saja kerja bank. Kita menghimpun uang, kita me-manage dan kita keluarkan, itu saja. Nah sekarang bagaimana bapak-bapak setelah uang di manage dikeluarkan untuk pensiunan, untuk kita juga nah ini yang kami tawarkan di dalam bank yang atas nama BAP ini, menawarkan bank tidak dirugikan. Nah kalau merasa rugi bagaimana pak? Tidak dirugikan. Lalu bapak-bapak akan menjadi suatu sponsor, kalaupun tidak pensiun menjadi sponsor, kebanggaan menjadi orang bank walaupun tidak bekerja lagi tapi tidak melepaskan diri dari seorang yang sponsor bahwa Bank BRI itu betul-betul Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI itukan Bank Rakyat Indonesia pak atau Bank Republik Indonesia? Bank rakyat ya. Ya saya dulu waktu Kakanwil begitu pak, saya nasabah bank tapi waktu itu pak saya tidak memperkenalkan diri, ini mohon maaf pak. Saya tidak memperkenalkan diri kalau ke bank pak, apa pak. Inilah yang rusak, ini yang lambat, disuruh saya fotocopy KTP, disuruh saya cari materai apa segala macam. Setelah saya mengenalkan nama saya, saya siap, oh iya maaf pak. Baik itu kira-kira sekedar anu saya namun demikian ada beberapa hal pak dari kawan, kami persilakan mungkin Pak Ajiep ada kami persilakan atau yang lain, Pak Andi, Ibu Fahira untuk pendalaman pak. Kami persilakan.

RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

11

PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan rapat yang saya hormati. Direksi BRI yang kami hormati. Bapak dan ibu sekalian. Pertama begini, kita rapat hari ini kalau ternyata tidak ada alasan. Tidak mungkin saya membuat surat ke …… Saya tidak mungkin untuk membawa bapak-bapak ini, membawa persoalan ini kembali ke BAP kalau tidak melihat masalah-masalah yang tersisa, nyatanya ada masalah dan masalah itu lebih tidak menarik karena kenapa bisa seorang bapak bisa mendorong anaknya membawa persoalan ke pengadilan. BRI..…..semua kok biarkan aturan itu digugat dari kepengadilan kepengadilan seluruh Indonesia sangat sesuatu yang tidak mencerminkan bank. Kesimpulan pertama ada pengakuan atas masalah yang sudah disepakati antara direksi dengan para pekerja. Tidak dipatuhi pengakuan tersebut tentu timbul masalah karena ada pihak yang tidak mau menjalankan dengan benar yaitu menurut saya pihak manajemen BRI. Yang dilakukan manajemen adalah mengupayakan ada kompromikompromi melalui tambahan kesejahteraan yang disebut dengan Takes itu 20-an juta, ada yang terwujud menerima, ada yang konsisten tidak mau menerima, bukan tidak mau mengambil. Memang tidak mau menerima karena dia mau hitungannya riil, kalaumemang hitungannya riil seperti itu diterima. Itu sebabnya mereka tidak mau terima. Jadi inikan bahasa di pihak manajemen ada yang belum mau datang ambil, karena ada yang susah dihubungi sebenarnya menurut saya itu bukan jalan keluar itu seperti bapak melayani bekas karyawan bapak, teman-teman bapak tanda kutip membiarkan mereka seakan-akan mengasihani. Saya kalau saya pensiunan BRI apalagi saya pernah kerja di BRI pimpinan cabang, pimpinan unit, saya tidak mau ada rasa kasihan dari sebuah perusahaan dimana saya besarkan sehingga bisa mendapatkan keuntungan 24 triliun, bisa beli satelit seharga sekian triliun dan sebagainya. Jadi pemberian tambahan kesejahteraan adalah semacam rasa kasian kepada bekas karyawannya, ini sebuah manajemen SDM yang sangat tidak bagus menurut pandangan saya, tidak bijak. Yang kedua, membiarkan adanya gugatan dari pengadilan ini tidak bijak dan saya tahu bagaimana posisi pekerja dengan gugatan seperti ini maaf dari teman akrab, saya lama di provinsi menerima sahabat seperti ini 55% saya minta jangan kepengadilan. Kompromilah antar pemilik kerja dengan pekerja karena ke pengadilan ada namanya penafsiran hukum, beda mas penafsiran hakim di Makasar, hakim di Medan, hakim di Lampung, ada sebuah aturan. Justru mempertontonkan kebijakan BRI yang tidak konsisiten karena kita membukakan ruang untuk berperkara dimana-mana. Menurut saya sangat-sangat kurang bijak. Kesimpulannya adalah saya minta, saya sarankan kepada BRI membayar mereka kalau memang benar ada haknya dan menurut saya memang haknya secara normatif bukan dengan pendekatan rasa kasihan melalui tambahan kesejahteraan. Bukan dengan pendekatan kalau ada yang datang urus-urus di dukung dia, ditemani dia, dioperasi secara intelijen bisnis misalnya, tidak tahulah yang begitu-begitu, datang ribut-ribut, teriak-teriak sesudah itu didekati itu melalui pendekatan…….atau cabang kan, ajak dia ngopi-ngopi jangan ribut lagi, manusiawi juga kalau yang bersangkutan tidak ribut lagi. Jadi saya kira bapak-bapak Direksi BRI yang sewaktu-waktu juga sekian tahun ke depan juga bapak pension, bapak menyelesaikan ini persoalan supaya jangan berdampak lagi pada yang berikutnya. Dan ternyata memang dibalik ini ada manajemen yang perlu bapak sempurnakan di dalam hal ketenagakerjaan di internal BRI. Kalau perlu Kemenaker mengkaji lebih dalam. Sebenarnya akarnya ini tadi di SK 883 yang tidak persis sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu dia punya biang, itu yang saya tidak mau panjang kesana berdiskusi. Biangnya ini adalah iuran pensiunan ya. Begitu juga kalau kita minta di audit sesungguhnya RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

12

berapa uang yang terkumpul, berapa yang tersalurkan, berapa yang berserakan nah itu yang dicek tadi dan itu sudah lah, saya lebih kepada meminta manajemen BRI beliau-beliau ini sudah mewakili seluruh Indonesia. Bapak bagaimana rasanya bekas kepala cabang menginap di Wisma DKI, menginap dimana ya kira-kira bahkan beliau-beliau dulu ketika kepala cabang, ketika pejabat dia Termasuk di direksi bapak sekarang ini. Saya mewakili perasaan mereka karena fungsi kami mewakili mereka dan saya ketika bertemu tidak tega jangankan seorang pimpinan cabang BRI begitu berjuang untuk organisasinya mendapatkan apa, disampaihatik. Saya kira itu saja pendapat saya Pak Ketua. Terima kasih. Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik, terima kasih masih ada? Silakan. Masih ada Pak Andi. PEMBICARA: ANDI SURYA (LAMPUNG) Ya, terima kasih pimpinan. Sebetulnya saya bangga ini dengan BRI, bangga sekali karena BRI ini bank rakyat sampai saking bangganya kami ini banyak tertolong juga pak kaya saya ini konsituennya banyak di desa-desa bahkan di dusun-dusun ya kadang-kadang minta pulsa pak ya, minta pulsa, ya minta-minta sedikitlah untuk bantuan kita kirim lewat BRI. Artinya kami bangga pak dengan BRI ini yang bisa memberikan pelayanan sampai ke dusun-dusun, tidak semua bank bisa seperti ini. Nah ketika ada isu-isu seperti ini ada protes didalamnya persoalan yang menyangkut dengan masalah tunjangan-tunjangan seperti ini, pensiun seperti ini tentu ya sedikit merusak lah. Merusak apa namanya, merusak kredibilitas, merusak akuntabilas juga begitu pak. Sebuah bank yang besar kan tidak harus seperti iniharusnya tadi Pak Ajiep sudah lah, jangan masuklah ke ranah hukum sebetulnya karena ini saudara semua, abang-abang kita semua, senior senior bapak-bapak semua. Kalau kita bicara soal hukum, soal aturan memang itu rigid tapi memang perlu dilihat dari sisi bahwa permintaan ini adalah permintaan yang wajar ya dari mantan-mantan yang sudah memberikan kontribusi waktu, pikiran, tenaga yang harus dipikirkan itu. Makanya saya heran juga Pak Ajiep kok bisa ada Lampung, Medan segala macam itu saya bingung juga dapat berita seperti ini yang harusnya ini tidak boleh pak. Ya harusnya bisa dieliminir hal seperti ini. Harusnya ini bisa diselesaikan dengan cara-cara mufakat ya, kekeluargaan seperti yang bapak samapaikan seperti tadi. Ya sehingga didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang sama yang sama saling mengenakkan karena kalau cuma 8 ribu orang yang bermasahan seperti ini, pensiunan ini kalau rata-rata mereka mendapatkan haknya berapa, 200 juta ya, 8 x 6 berapa cuma 16 M. 160 M cuma 160 M bandingkan dengan keuntungan BRI yang mencapai sebesar 1,6 T. Bandingkan dengan keuntungan yang 24 T di tahun 2015 kemarin pak tapi yaitu semuanya bisa ya artinya semua kawan-kawan pensiun ini betul-betul kalau…..wongke. Wongke katanya ya walaupun ada aturan-aturannya namanya barangkali yang tidak sesuai ya yang harusnya memakai paket pensiun yang, apanamanya tadi itu pensiun apa tadi, mantan pensiun menurut saya. Baik yang pensiun sebelum masa berakhir ataupun pensiun pada saat masanya harus pensiun. Nah ini harus ada kebijakan ibu/bapak sekalian. Saya mohon kepada Pimpinan BRI agar diberikan kebijakan khusus tapi kebijakan yang sifatnya bukan rasa kasiahan pak yang tadi atau rasa ingin apanamanya belas kasih tapi kebijakan yang profesional, kebijakan manajemen yang kebijakan ini bisa menjadi preseden bagi kebijakankebijakan berikutnya yang mungkin potensi masalahnya akan tumbuh kedepan ya barangkali juga akan mengena bapak-bapak yang sedang bekerja saat ini. Nah itu yang harus dipikirkan RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

13

bapak/ibu sekalian mudah-mudahan tersentuh hati kita semua terutama Pimpinan BRI untuk memberikan kebijakan yang terbaik kepada kawan-kawan pensiunan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Silakan Ibu. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.Si. (SUMSEL) Bismilahirohmanirohim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pertanyaan saya satu ini untuk Kementerian Ketenagakerjaan, dengan Pak siapa tadi? Pak Sahat yang terhormat. Langkah apa saja pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk kasus ini, apakah kementerian juga sudah melakukan koordinasi sampai kebawah karena mengingat demo sudah sampai ke daerah nah jadi saya justru berharap besar kepada pihak kementerian untuk dapat betul-betul memediasi, ada mengambil jalan keluarlah. Saya juga inginnya apa hal ini tuntas dan ada win win solution jadi bukan dimenangkan oleh salah satu tapi betul-betul bagaimana kementerian juga bisa memenangkan kedua belah pihaklah atau meemenangkan bagaimana seharusnya haknya ini untuk didapatkan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Silakan. PEMBICARA: Pdt. CARLES SIMAREMARE, S. Th., M.Si. (PAPUA) Terima kasih pimpinan dan beserta seluruh anggota BAP yang hadir, dan bapak dari BRI, Kemenaker dan Otoritas Jasa Keuangan terlebih bapak-bapak purna karywan BRI yang saya hormati. Saya tadi, sudah diberitahu Pak Simaremare dari Papua. Saya pendeta. Saya seperti yang disampaikan Pak Andi Surya dari Lampung bangga sekali BRI ini, dari namanya saja bank milik rakyat. Saya teringat ketika bapak-bapak yang tua ini dulu mungkin masih muda melihat personil-personil BRI yang ada di Papua yang berjuang, bertarung untuk membesarkan BRI tetapi ketika mereka sudah pensiun seperti ini mereka seperti kurang mendapat perlakuan yang adil ini, saya sangat prihatin. Apa yang kita tabur hari ini itu juga yang akan kita tuai ke depan jangan sampai pemegang kebijakan atau Pimpinan-pimpinan BRI sekarang ketika kita tidak berpihak kepada karyawan, kepada orang-orang yang sedang terjepit suatu saat kitapun akan mengalami hal yang sama percaya, itu hukum tabur Tuhan karena itu toh tidak ada yang dirugikan. Seandailah seperti sekarang bila kalau memang tidak ada aturannya sidang apa kemarin ya, yang rapat itu ya kita bikin aturan karena kira-kira begitu katanya. Nah kalau toh seandainya pun ada aturan yang dianggap kuat kan bisa dibuat oleh keputusan Pimpinan BRI untuk memperkuat, memberi perlindungan sehingga keejahteraan bapak-bapak kita yang purna ini bisa ter-cover didalamnya karena UndangUndang itu yang membuat kita Pimpinan BRI selaku selagi itu tidak menyalahi ketentuan yang diatasnya. Itukan hanya mengikat ke dalam itulah sebabnya sudah dari 2014 yang lalu mereka datang seperti ini, datang lagi sekarang, saya berharap jangan datang lagi. RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

14

Tolonglah kepada bapak yang memegang kebijakan BRI ini melihat dengan hati nurani karena apa yang akan kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi mari kita tabur yang baik supaya besok lusa pun kita menuai yang baik. Sekian, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Masih ada. Kalau tidak ada, Pak Ayi. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI (JAWA BARAT) Terima kasih Pak Ketua . Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya hanya pertama hanya ingin mengingat pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Azis karena tadi dari pihak BRI menyampaikan bahwa sepertinya tidak ada masalah, ini seperti itu ya tidak ada masalah karena undang-undangnya begini, peraturannya seperti itu tapi saya kira tidak akan terjadi ada di pengadilan, tidak akan terjadi ada apa namanya keputusan Disnaker yang berbeda-beda antara Jawa Timur, Yogya yang berbeda pak walaupun mungkin undang-undangnya sama, peraturannya sama, anjuran dari bapak juga sama tapi kemudian berbeda, itu tidak akan terjadi sebetulnya kalau tidak ada masalah berarti sesungguhnya ini ada masalah. Nah masalahnya kan tadi sudah kita melihat bahwa ada dua, ada yang satunya undang-undang, ada yang satunya lagi adalah SK Pimpinan BUMN nah itu. Jadi yang dipersoalkan adalah di situ. Nah bapak-bapak sekalian saya kira untuk, saya tidak akan masuk ke dalam bagaimana aturan itu, karena tentunya bahwa yang harus ditaati adalah undang-undang daripada SK pemimpin BRI atau Dirut BRI misalnya, karena undang-undang jauh diatasnya, jadi apapun undang-undang ketenagakerjaan itu pasti berlaku umum di seluruh Indonesia untuk seluruh perusahaan. Sedangkan SK BRI itu hanya dibuatkan oleh BRI, mungkin sesuai dengan keadaan ketika SK itu dibuatkan. Nah diantaranya barangkali yang kita pahami adalah bahwa didalam undang-undang seperti Bapak-bapak juga tadi sudah menyampaikan bahwa Pasal 156 itu ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, ya pak ya? Tapi di SK BRI yang ada hanyalah, uang pesangon dan penghargaan masa kerja itu yang tidak ada, jadi kira-kira begitu kan Pak? Jadi kalau kita telusuri kira-kira seperti itu, jadi artinya sebetulnya haknya para pensunan ini masih ada. Nah Bapak-bapak sekalian, kita barangkali kembalilah, kembali bahwa semua diantara kita ini ingin mencari kebaikan, ya Pak ya. Tadi kalau misalnya Pak Andi dari Lampung menghitung kemudian kira-kira jumlahnya 1,6 triliun begitu ya, bakal itu dana besar, kalau misalnya ini sudah jadi keputusan berdasarkan aturannya itu, ini hitungannya seperti ini, barangkali para pensiunan BRI juga tidak minta dibayarkan satu kali, ya Pak ya? Bisa saja itu dibayarkan bertahap misalnya, sehingga tidak akan menjadi beban biayanya dari pihak BRI. Nah barangkali, itu bisa jadi jalan tengah, aturan kita tegakkan, kita sepakati, dimana perbedaanya, kemudian tetapkan dan berlaku umum, jangan sampai kemudian kita melihat adanya perbedaan, perbedaan diantara satu dan lain. Bapak-bapak sekalian kembali saya ke ingin mengingatkan, bahwa kalau kita ke pengadilan, pertama tidak ada pernah pekerja itu menang melawan majikan, itu yang pertama Pak. Yang kedua, atau kecil sekali kalaupun ada menang, yang kedua, bahwa siapapun yang menang siapapun yang kalah itu akan ada yang terluka. Padahal Bapak-bapak kan tadi melihat bahwa agak apa ya, agak sedikit, agak sedikit terenyuh begitu, ketika Bapak-bapak yang dari BRI yang masih bertugas kemudian berpelukan dengan teman-teman Bapak-bapak RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

15

lihat dari pensiunan begitu. Jadi sebetulnya secara pribadi kan gak ada masalah begitu, ya, ada hubungan yang sebetulnya sangat mengikat, kita juga tahu, Bapak-bapak pasti tahu, sejarah mereka yang membesarkan, ikut membesarkan BRI barangkali dari awal, itu kan merasa dibiarkan begitu saja. Nah barangkali Bapak-bapak sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak yang hadir di sini dari BRI punya kewenangan atau seperti apa, tapi kalau misalnya kira-kira kewenangan untuk mengambil keputusan itu tidak ada, ya lebih baik keputusan itu ditunda, tapi kita batasi Pak, seperti biasa barangkali, Pak Gafar ini memang paling pintar, jadi nanti membatasinya seperti apa, sehingga jangan membahayakan Bapak-bapak juga. BRI ini adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank kita semua Pak, ya, keuntungan BRI adalah keuntungan rakyat Indonesia, keuntungan kami juga sebagai rakyat Indonesia, sehingga tidak boleh membahayakan Bapakbapak juga, barangkali itu saja dari saya, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ada pertanyaan satu kepada Bapak Naker yang perlu kami minta respon beberapa Pak, setelah itu nanti kita akan membuat suatu kesimpulan, terima kasih, silakan Pak. PEMBICARA: SAHAD (KEMENAKER) Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Yang kami hormati Anggota DPD, ini kalau tadi dikatakan sesungguhnya mereka ada nota kesepahaman tahun 2013. Sebelumnya kementerian ketenagakerjaan melalui biro hukum telah mengeluarkan kejelasan implementasi Pasal 167. Kemudian dalam nota kesepakatan ada bagaimana solusi-solusi penyelesaiannya karena dalam nota kesapatan itu juga kementerian tenaga kerja mengeluarkan petunjuknya kan begitu, mengeluarkan petunjuknya nomor 030, Januari 16, 2015. Kemudian selanjutnya kami tidak berhenti di situ Bu, kami tidak berhenti mencoba memfasilitasi, memfasilitasi artinya begini Bu, bagaimana agar permasalahan ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat karena memang filosofinya adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalaulah sampai menempuh jalur pengadilan di sana ada yang menang ada yang kalah, pastilah itu, pasti sehingga kita kementerian ketenagakerjaan prinsipnya adalah bagaimana agar permasalahan dapat selesai dengan musyawarah dan mufakat, kita tetap bermusyawarah. Lihat di sini ada teman-teman ya itu, ada teman-temannya itu, semua, sampai yang didatangkan, oke diusahakan musyawarah mufakat, jangan sampai tadi mengeluarkan anjuran, diusahakan musyawarah mufakat, jangan sampai, jadi artinya begini, kami dudukan persoalan-persoalannya, coba dimusyawarahkan, tapi teman-teman yang dari Yogya, masuk melalui Yogya, sudah keluarkan saja yang di Yogya kata mereka begitu, kita disuruh-suruh sama teman-teman dari daerah juga semua. Pak ini gimana? Coba berembuk dulu musyawarah mufakat dulu, siapa. Jadi maksud kami begini Bu, memang pertemuan ini sangat baik bagi kita, bagaimanalah ini jangan sampai ada yang patah arang, patah asa, kan gak ada hambatan bermusyawarah, bermufakat walaupun sudah keluar katakanlah anjuran, gak ada, RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

16

gak ada hambatan, boleh boleh saja. Itu dia Ibu, ini kan gak, terbuka sehingga kami tetap Bu, melakukan konsolidasi-konsolidasi ke disnaker kami, begitu juga ke teman-teman, kalau ada yang nanya kami jawab, sebenarnya gimana sih persoalannya saya bilang? Kalau mau kita lihat secara rasional, ini terakhir-terakhir ada masalah, kan begitu, kita rasional begitu Pak, dan kadang-kadang kenapa gak ditawarkan kan begitu. Pak sungguh Pak, saya berpikir begitu, kenapa ada tawaran? Gak mungkin seseorang mau tawarkan kalau gak ada, ini kan hanya kerangka berpikir dalam masalah-masalah ini, karena kan tidak bersama, mudah-mudahan forum ini bisa dimanfaatkan, jadi dalam aspek ketenagakerjaan kami memahaminya, kita harus sungguh-sungguh Pak Pimpinan, harus dari aspek regulasi kami sampaikan. Pertanyaanya boleh gak kami bermusyawarah, kenapa gak boleh, regulasinya begini kemudian bermusyawarah, begini, kan gak masalah, harapan kita kan begitu, harapannya begitu. Jadi begitu Pimpinan, Pak, Ibu, yang kami hormati, kami sampaikan kementerian ketenagakerjaan secara prosedur berupaya dan boleh Bapak-bapak ini saksinya, kami tidak pernah menelantarkan mereka, kalau datang mereka selalu kami layani dengan baik, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Masih ada? PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E. (DKI JAKARTA) Iya terima kasih Pak Sahad. Dalam upaya tadi ada progres apa Pak? Atau misalnya target Bapak kan katanya win win solution, nah ini untuk interpretatif kendalanya apa kira-kira? Terima kasih. PEMBICARA: Dari Bu ini yang saya gak sampai hati menyampaikannya, kan begitu. Iya memang karena memang gak sepakat, ya tadi harus mengeluarkan anjuran, kalau gak sepakat. Karena kan begini Bu, kami saja teman-teman dari ... sudah tekankan penyelesaian mediasi lebih dari 30 hari, padahal kita dorong-dorong Bu, iya kan Pak? Ini saksi, setahu saya di daerah saya dibegituin Bu, iya kan? Padahal kita kan berupaya berupaya, sampai kita ada menunda kan begitu, ya mungkin begitu ya. Ibu, kami sungguhsungguh kok Bu artinya, kita harus membantu kami, dengan cara baik, terima kasih. PEMBICARA: Nota kesepakatan itu sudah terlaksana secara konsekuen sampai hari ini dan yang kedua, apa kira-kira kesimpulan kesepakatan itu dalam penyelesaian?


17

PEMBICARA: Ini kalau kita baca secara utuh, yang ada di kesepakatan itu adalah kita tetap mengacu kepada Undang-Undang 13. Jadi ini sudah ada kepastian bahwa kita memang tunduk pada Undang-Undang 13 pasal 156. Satu hal yang kami pertahankan sehingga tadi, seperti yang ditayangkan oleh kawan kami bahwasanya memang kita sudah mencoba mempertahankan. Yang pertama adalah kita mencoba membandingkan undang-undang yang mengatur mengenai dana pensiun, dan juga undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang disini mengatur tentang pesangon. Disampaikan tadi bahwasanya memang benar, ada beberapa, banyak pesangon pekerja juga yang kurang lebih 80.000 orang itu, itu ternyata juga kita ada kekurangan Pak kalau kita hitung, sehingga kita juga kita penuhi kita bayarkan, jumlahnya tadi adalah sebesar 28,3 miliar dan yang untuk tahun 2013 dan seterusnya itu kami masih mengharapkan waktu Pak, untuk rekonsiliasi, dan kalau memang ada kekurangan, tentu saja akan kami bayar. Ini adalah anjuran dari Pak Aci, Pak Ari, dan kita akan membuka diri Pak jadi ada ketentuan-ketentuan yang ada dan kami akan penuhi Pak apabila ada yang menunjukkan bahwa memang jika dipersandingkan itu ternyata memang, kalau pesangonnya itu kurang ya kira akan bayarkan. Menyimpulkan yang sama tadi sebetulnya sudah bukan itu lengkap Pak, ada uang pesangon, ada penggantian masa kerja dan penggantian hak, itu komponennya semuanya akan kita lakukan. Kemudian, masalah hati nurani Pak, tapi dengan teman-teman Bapakbapak ini kan, seperti Bapak lihat tadi, sudah ada yang teman sejawat di tempat kerja, ada yang teman sama-sama kepala cabang, ada yang juga mantan atasan kami, itu secara pribadi sebenarnya kami tidak ada masalah dengan ide itu, jadi kalaupun yang terjadi kami selalu secara baik-baik. Masalah kebijakan tentu saja ada yang kami laporkan sesuai dengan anjuran Bapak tadi, kepada Pimpinan kami, bahwa akan diundang dari DPD mengenai penyelesaian pensiun yang menekankan pentingnya masalah moral dan seterusnya. Itu yang coba akan kami sampaikan, sehingga mudah-mudahan nanti akan ada satu unit, solusi yang tadi Bapak sering sampaikan bahwa bukan karena belas kasihan begitu, maksudnya tetapi ada satu solusi yang memang mengutamakan atau mengutamakan dari kekeluargaan penghargaan kepada masa lalu dan seterusnya. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Sedikit Pak interupsi. Asal kita sepaham, jadi saya menggunakan bahasa beliau-beliau ya. Bahwa dasarnya adalah pasal 167 ayat 3 karena ini kan yang Bapak-bapak di direksi tidak mau menggunakan 167 ayat 3-nya, di situ perbedaannya sebenarnya. Ini surat dari Manado, tidak hadir orangnya di sini, ini ada surat kami terima dari karyawan wilayah regional, diwakili Erivianus Mumbaja, ada bekas inspektur Bapak ini Pak Eri, ada dari Ngawi, semua kiblatnya adalah pasal 167 ayat 3. Ini Pak, yang berbeda dasarnya dari pihak BRI dan dari pihak karyawan, karyawan ini yang penting Bapak konsisten menerapkan 167 ayat 3, selesai ini persoalan Pak. RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

18

PEMBICARA: Baik, terima kasih Pak Ajieb atas informasinya terkait dengan Manado. Kembali sekarang sama-sama mari kita lihat, pasal 167 ayat 3 berikut penjelasannya seperti apa. Pasal 167 ayat 3, kalau memang dianggap tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Baik mungkin saya bacakan Pak. Pasal 167 Ayat 3, dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun yang iuran preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja atau buruh maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon, yaitu uang pensiun yang preminya dibayar oleh pengusaha. Coba penjelasannya, ini karena lihat contoh-contoh perhitungannya. Ini ada perhitungannya terkait dengan penjelasan dari Pasal 167, ayat 3, misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima pekerja atau buruh 10.000.000, jadi uang pesangon yang diterima oleh buruh atau pekerja adalah 10.000.000 dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah 6.000.000, serta dalam pengaturan program pensiun tersebut ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60%, ditanggung oleh pekerja 40%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhitungan hasil yang dibayar oleh pengusaha adalah 60% dikali 6.000.000 atau 3.600.000 juta. Ini iuran yang menjadi si pengusaha, kemudian yang kedua besarnya iuran yang preminya dibayar oleh pekerja atau buruh adalah 40% atau 40 dikali 6 juta menjadi 2,4. Jadi kekurangannya yang harus di bayar, jadi kekurangan yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 10.000.000, 10 juta itu darimana? Dari manfaat uang pesangon, uang pesangonnya 10.000.000 dikurangi 3.600.000 adalah 6.400.000 ya sehingga yang harus dibayarkan kepada pekerja adalah manfaat pensiun yang 6.000.000 ditambah kekurangannya yang 6.400.000 jadi total adalah 12.000.000, bukan 6.000.000 ditambah 10.000.000 Pak. Kalau 6.000.000 ditambah 10.000.000 adalah sebagaimana yang diminta oleh para senior kami. Selain dana pensiun yang diterima bahwa juga mendapatkan 32,2 dikali upah itu yang menjadi permasalahan kedua. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Saya interupsi Pimpinan. Coba beri kesempatan mereka karena ini ada saya juga tadi malas bacakan karena terlalu panjang. Untuk mensimulasikan juga pandangannya Pak Ketua, silakan biar ketemu. PEMBICARA: Baik jadi begini. Cukup satu orang dari Bapak siapa yang, satu orang saja Bapak. Siapa? Pak Fahri. Ya Pak Fahri.


19

PEMBICARA: FAHRI Kalau kita mengacu kepada Pasal 167 ayat 3 itu BRI baru seakan-akan kembalikan 10.000.000 sedangkan yang iuran kami yang 2.400.000 itu gelap, entah dimana itu. Itu kalau sekiranya memang benar tapi disisi lain, yang namanya itu mengulang itu kan santunan Pak, makanya itu yang 2.400.000 adalah santunan, kami tidak menerima santunan Pak. Kami tidak pernah menerima santunan, baik yang berasal dari iuran bulanan pengusaha, maupun iuran kami sendiri dan tiba-tiba dimasukan ke BMP itu Pak, ke BMP itu kan bukan ladang kami di situ, itu ladang orang lain, bisa ditangkap itu Pak. Terima kasih Pak. PEMBICARA: Baik, ada benang merahnya dari Bapak kemarin, pertama benang merahnya bahwa Bank Rakyat Indonesia telah mengatakan telah melaksanakan Undang-Undang 13, Pasal 167 dari Bapak-bapak meminta selaku pensiunan “dilaksanakan” tetapi menurut versi Bapakbapak belum. Jadi ada benang merahnya, minta pasal 167 dilaksanakan secara konsekuen menurut versinya tetapi diimplementasi oleh ojk adalah pasal 1. Nah, .. Sebentar Bapak, sebentar saya terusin, mohon maaf, simulasi satu lagi yang diperlihatkan juga oleh mereka. PEMBICARA: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (SULSEL) Ini begini, masalahnya cuma mengukur merumuskan ini kan mereka punya masukan lagi, jadi biar dia kelihatan. Mana Pak Yunus tadi mengatakan satu dua menit lah. Silakan Pak, jangan terlalu lama. PEMBICARA: YUNUS Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak formulasi ini saya ambil dari penjelasan undang-undang di pasal 167 ayat 3 itu. Pesangon yaitu gaji saya 7,4 dikali karena masa kerja saya 30 tahun lebih jadi pesangon saya 2 kali 9, karena batasnya 9 kali 2 = 18. 18 kali 7 juta dapat 133 juta ini pesangon saya secara Pasal 156 Ayat (2). Kemudian loh saya yang dalam pensiun program pensiun atau PPI itu 245 juta, 245 juta saya coorporate angkanya dari instan kompensasi BRI mengatakan saya siap iuran pensiun beban perusahaan adalah 254 juta, ada SK-nya. Nah kemudian, serta dalam pengajuan program, setelah ditetapkan premi yang ditanggung oleh pengusaha 60% dan pegawai 40% maka perhitungannya adalah 60% dikali 250.000.000 dapat 147.000.000. Kemudian ini beban pengusaha atau BRI, preminya dibayar oleh pekerja adalah 40 % dikali 25.000.000, ini jumlahnya 98.000.000, nah itu banyak. Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha adalah 133.000.000 dikurangi 187.000.000 dapat 13.000.000, minus, sehingga yang diketok oleh BRI dana pensiun adalah 147.000.000 dikurang 13.000.000 ditambah 90.000.000 maka yang saya peroleh adalah 232.000.000.


20

Ini sebetulnya undang-undangnya Pak, ini penjelasan undang-undang, saya lihat itu 156 ayat 2, itu tidak ada iuran. Saya tambahkan lagi, SK BRI nomor 27 sampai sekarang kalau ada orang pensiun tidak menggunakan SK 27, haknya pekerja di sini Pak, di Pasal 6 ayat 3 Pak. Dia hanya uang penggantinya, tanya Bapak-bapak yang pensiun 2015 ada buktinya, itu tidak dibayarkan. Ini saya tanya Bapak-bapak ini apakah siap untuk orang pensiun sampai saat ini, ada SK diatas selain daripada SK 27, itu saja. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik, mohon maaf Pak, jadi ada benang merah ini. Benang merah BRI telah melaksanakan undang-undang 13 pasal 167. Ternyata menurut Bapak-bapak menginginkan dilaksanakan undang-undang 13 Pasal 167, jadi ada benang merahnya, ingin ada sikap tetapi implementasinya, nah oleh karena itu satu, kesimpulan kita, bahwa demi rasa Korps dan demi rasa kelembagaan bersama dan kami mengharapkan : 1. Perlu dilakukan musyawarah mufakat untuk melaksanakan implementasi regulasi UU No. 13 Pasal 167, perlu dilaksanakan UU No. 13 Pasal 167 tahun 2003 Ayat 3, lebih lengkap dengan secara musyawarah mufakat dalam implementasinya. 2. Karena kehadiran Bapak-bapak di sini, kami menganggap Bapak hadir adalah mewakili lembaga. Bapak Sahad mewakili menteri tenaga kerja, Bapak dari OJK mewakili Komisioner OJK, Bapak dari BRI mewakili direktur BRI, direksi, oleh karena itu kami berhadapan secara kelembagaan bukan berhadapan secara personal karena yang telah bertindak adalah lembaga. Nah oleh karena itu kami meminta, bahwa kementerian tenaga kerja sebagai koordinator untuk melakukan musyawarah dan mufakat tentang implementasi UU No. 13 tahun 2003 ini, sesuai dengan undang-undang nomor 13 tersebut di atas, bersama dengan BRI, Otoritas Jasa Keuangan karena Otoritas Jasa Keuangan ini adalah pengawasan bank secara utuh, bukan bank secara parsial. Oleh karena itu kita ikut dengan eksistensinya bank, OJK akan eksistensinya berharap dan perwakilan. Jadi tidak ramai-ramai, perwakilan dari forum pensiunan yang memiliki otentik yuridis yang diwakilkan, jadi setelah itu bahasa kampung saya, jangan rumah siap tokok berbunya. Jadi supaya rumah siap berpenghuni, jadi kalau siap ya siap, sudah, begitu ya. Jadi nanti yang mewakili betul-betul mendapat mandat, yang mewakili, jadi dia punya legitimasi. Nah itu barangkali, karena saya lihat dari segi aspek moralnya, aspek religiusnya tadi dan potensi materi yang segitu banyak, kami berharap kebanggaan kami sebagai wakil rakyat, bank rakyat, betul-betul menjadi bank yang menjadi favorit, menjadi kebanggaan, kami berharap itu. Bagaimana Bapak-bapak? Jadi sama, Bapak telah melaksanakan undangundang, tuntutan dari Bapak melaksanakan undang-undang, sama, cuma dalam implementasinya terdapat perbedaan yang belum clear. Nah karena menyangkut regulasi, Undang-Undang, kami minta menteri tenaga kerja sebagai koordinator dan sebagai penanggung jawab dan kepada Bapak-bapak BRI karena bicara BRI juga kami mohon nanti Bapak untuk tidak dulu, ini off the record apa nanti bagaimana Bapak saya bahas ini lalu Bapak kita apakan dan kami mohon kepada Otoritas RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

21

Jasa Keuangan ikut sebagai anggota dan juga kepada forum yang ditunjuk secara legitimate untuk hadir. Bagaimana Pak, setuju Pak? KETOK 1X Nah yang kedua Pak, kami BAP orientasi kami bukan orientasi proses, tapi orientasi hasil. Nah itu barangkali Bapak-bapak ekonom juga berorientasi hasil bukan orientasi proses, nah oleh karena itu, karena orientasi hasil bagi kami tidak ada kata akan, tapi kata tulen, disini BAP bedanya Pak, kalau akan besok tulis akan gak terjadi Pak, tidak selesai Pak, jadi kata mulai. Mulai hari ini Bapak targetkan kapan hasilnya? Nah itu orang ekonom begitu Pak, walaupun saya bukan sarjana ekonomi. Jadi mulai hari ini kita sepakati kapan selesainya. PEMBICARA: Terima kasih Pak Ketua dan kalau kami, nanti akan laporkan ke Pimpinan kami Bank Rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan kita bersama adalah Pak Ketua, perwakilan pekerja pensiunan BRI harus ada, apapun keputusannya nanti, apapun yang kita sepakati, apakah mereka mampu menyiapkan keseluruhan yang diterima, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Lanjutannya, apa kesiapan Bapak untuk menentukan yang mewakili secara administratif, secara yuridik bisa Pak? PEMBICARA: Siap. Kami 15 hari dari hari ini, siap untuk petunjukan legitimasi ini. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) 15 hari dari hari ini? PEMBICARA: Iya.

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Tolong catat, tanggal 20 April. Coba berarti tanggal 5 Mei. 5 Mei siap oleh Bapakbapak dan Ibu-ibu mewakili, 15 hari mulai hari ini, 15 hari ini sudah komunikasi ya. Jika 15 hari itu, berapa hari itu belum Bapak tuntaskan? PEMBICARA: Siap untuk bekerja 24 jam Bapak.


22

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Nah dengan demikian, 24 jam, Bapak menyanggupi, saya dengan kami Pak, kami 24 jam tidak boleh hp mati Pak, walaupun hp Senator katanya. PEMBICARA: Izin Pak Ketua. Mohon sungguh-sungguh perwakilan BRI karena dari jumlah pekerjanya adalah sekian orang pada seluruh Indonesia, pertanyaan kita apakah kita sungguh-sungguh dapat menyelesaikan 15 hari itu saja Pak ketua? Kalau kami sudah siap menawarkan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jika 15 hari menurut kita, menurut Bapak kapan? Berapa lama bisa 2 bulan? PEMBICARA: Kalau mereka siap, kami siap memulai. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Tidak, berapa lama sudah sampai sama Bapak. PEMBICARA: Seminggu langsung kami tangani. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Seminggu langsung ditangani setelah masuk dari Bapak. 15 hari, 15 hari itu masuk ke Bapak, setelah itu seminggu Bapak akan tangani, berdasarkan pemilihannya, bagaimana Pak? PEMBICARA: Kami akan menyelesaikan itu dalam 15 hari belum termasuk yang ke Bapak itu. Artinya 15 hari mungkin kami akan meng-coorporate dulu seluruh Indonesia, setelah 1 minggu, jadi 15 hari plus 1 minggu, itu saya bisa mengantarkan legitimasi kami. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) 2 minggu 15 hari secara internal sampai ke Menaker kita jadikan 1 minggu. Oke, diberi tenggang waktu 1 minggu lagi, berarti 1 bulan sudah berada di kemenaker, oke? Gimana Pak? PEMBICARA: Dimana keterwakilan dan hak jumlahnya banyak, kalau perwakilannya cuma 1 orang Pak? RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

23

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Terserah, terserah, perwakilan yang mendapatkan mandat. Tidak perlu banyak, 1 orang cukup, tidak apa-apa. PEMBICARA: Begini Pak, kami karena tersebar diseluruh Indonesia, dibagi untuk misalnya wilayah misalnya Jawa Tengah, Jawa Tengah; Jawa Barat, Jawa Barat, permasalahannya itukan kita rentang jaraknya itukan jauh-jauh begitu Pak. Jadi nanti kita perwakilan mungkin satu orang, dua orang tapi beberapa orang Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oke dengan catatan risiko menjadi tanggungan masing-masing organisasi, tapi saya ulangi, 15 hari secara administratif, Bapak siapkan, target 1 minggu sampai kepada menteri tenaga kerja, diberi tenggang waktu 1 minggu. Artinya 2 minggu tambah seminggu, tambah seminggu, sudah berada di kemenaker. Oke. Seminggu setelah sampai, jika Bapak menyampaikan kepada Menaker perlu secara administrasi bukti ontentik tanda terima. PEMBICARA: Siap. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Supaya jangan lupa karena kita buat menjabatani Pak. Oleh karena itu saya berusaha biasanya tidak kurang dari 7 kali Pak. Sebelum satu kali susun dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali. Menurut orang Islam, 7 kali langit ke tujuh kali mereka tidak bisa naik, yang bisa naik adalah Nabi Muhammad bersama dengan Allah. Oke saya ulangi lagi, 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, Bapak tolong ada administrasi tertulis. Nah dari pengantar seminggu setelah diterima akan melakukan action. Nah yang kami pertanyakan kepada Bapak-bapak dari BRI untuk melakukan ini. Nah sekali lagi Bapak-bapak hanya melaporkan kepada Pimpinan Bapak, bukan minta pendapat Pimpinan Bapak karena Bapak mewakili disini. Jadi seminggu setelah diundang oleh Menaker, jangan sampai tidak hadir. Begitu juga kami mohon kebesaran jiwa dari Bapakbapak untuk memberikan waktunya, baik Bapak-bapak? Saya kira ini yang paling baik, regulasi kita pegang, musyawarah, mufakat Bapak pegang tapi yang namanya musyawarah mufakat itu hasilnya yang kita dapatkan. Nah kalau ada kurang-kurang, pakai ilmu matematika, ilmu matematika kurang tambah kurang sama dengan positif, disitu nanti Bapak tambah, dimana ada kurang-kurangnya. Baik dengan demikian Bapak, kami ulangi lagi ini. Demi rasa kelembagaan bersama perlu dilakukan untuk melaksanakan implementasi regulasi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pasal 167 ayat (3), oke Pak? PEMBICARA: Iya. RDP BAP DPD RI DENGAN OJK, KEMENAKER, DAN BRI MS III TS 2015-2016 RABU, 20 APRIL 2016

24

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oke. Semua yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini mewakili lembaga masing-masing, kementerian ketenagakerjaan RI sebagai koordinator dan penanggung jawab untuk melakukan koordinasi bersama dengan BRI, OJK dan perwakilan dari forum pensiunan BRI, oke Pak? Mulai hari ini sampai dengan tanggal 5 Mei 2016, forum pensiun pegawai BRI dapat menentukan legitimasi perwakilan. PEMBICARA: Maaf-maaf sebentar. Sekarang tanggal 20 tambah 1 bulan bukan 5 Mei Bapak, itukan 20 Mei. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) 5 Mei secara administrasi tadi Pak, sampai 5 Mei administrasi, sampai kepada Menteri Tenaga Kerja seminggu setelah tanggal 5, diberi tenggang waktu 1 minggu, itu konkritnya Pak. Nah koordinator menteri tenaga kerja sesampainya surat mandat dari forum maka seminggu paling lambat telah melakukan rapat koordinasi, itu bunyinya Pak. Nah kesimpulan ini adalah kesimpulan rapat lembaga negara, kesimpulan rapat koordinasi, kesimpulan rapat lembaga negara yang memberikan kewenangan sesuai dengan undangundang yang berlaku. Satu lagi Undang-Undang mengatur tadi Pak, begitu Pak, jadi undangundang yang berlaku. Baik Bapak-bapak, kami, ah yang mana Pak? PEMBICARA: Yang ini Pak, yang nomor 3 dan nomor 4 Pak, kan 20 April sampai 15 Mei itu 1 bulan Pak, nah dalam nomor 4-nya itu satu minggu dari mana Pak? Dari tanggal 20 Mei atau dari sekarang? Karena itu saja 20 Mei sudah 1 bulan Pak untuk.... PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Nomor 4 tadi itu Pak, itu 20 Mei itu dianggap tenggang waktu harus sudah selesai tapi tadi 15 hari ya Pak supaya Bapak bisa mencatat dalam hp-nya. Nah setelah sampai di depnaker, setelah Bapak proses berapa tegang waktu yang diselesaikan itu? Nah 1 minggu diproses, selesainya kapan targetnya Pak? PEMBICARA: Begini Pak Pimpinan. Umpamanya musyawarah mufakat kita kan gak boleh pakai target. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Mulainya saja Pak. Setelah sampai kepada Bapak, dari forum ya, 1 bulan sudah ditargetkan selesai.


25

PEMBICARA: Iya betul PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oke. Setelah sampainya mandat dari forum pensiunan BRI kepada kemenaker ditargetkan 1 bulan selesai. Baik Bapak-bapak, Ibu tentu orang keuangan, baik dengan demikian, kita setelah sampainya mandat dari forum pensiunan kepada kementerin tenaga kerjaan ditargetkan dalam sebulan permasalahan dapat diselesaikan. Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat ini adalah merupakan kesimpulan lembaga negara yang memberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jakarta 20 April besok, tanggal 21 hari kartini, kita berharap melahirkan suatu keindahan dalam diri kita dan tiada aturan yang kita langgar terhadap peta kebijakan, itu yang diharapkan oleh ibu kita pertiwi ini. Jakarta tanggal 20 april, ditandatangani: Kementerian Tenaga Kerja yang mewakili, Otoritas Jasa Keuangan yang mewakili, Bank Rakyat Indonesia yang mewakili, Badan Akuntabilitas Publik yang mewakili, ketiga-tiganya menandatangani Ketua, Wakil Ketua karena yang pensiun ada yang Ibu-Ibu gak Pak? Oleh karena itu ditandatangani oleh ketiga Pimpinan Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua. Nah, kalau tidak ada lagi Bapak-bapak, sangat indah pertemuan kita hari ini ternyata target pertemuan kita tidak meleset. Paling lama sampai jam 17.30, kata-kata paling lama ternyata tidak sampai 17.30. Nah kita berharap juga Bapak-bapak dan mohon kepada Bapakbapak menandatangani dan tolong di-print out sampai nanti kepada Bapak-bapak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf Bapak-bapak para pejuang, kami pejuang yang telah dipensiunkan. Kepada Bapak-bapak yang masih berjuang dan juga akan pensiun, sekiranya disampaikan kepada Pimpinan dan dari kementerian tenaga kerja, Bapak mendapatkan dua tanggung jawab. Pertama tanggung jawab secara kelembagaan, pahala, doa dan pamrih dan juga kepada Otoritas Jasa Keuangan supaya tidak ada lagi letupan-letupan sehingga perlu dipelihara. Dan untuk ini, saya awali, setelah itu Bapak-bapak mohon hadir yang mewakili. PEMBICARA: Pak izin di depan saja, foto saja. PEMBICARA: Sebentar kalau boleh saya sedikit dari OJK. Pada dasarnya kami mendukung kesepakatan kita, senang sekali ada dapat kesepakatan, tapi kalau boleh kami, saya tambahkan intensitas kami dalam koordinasi ini tidak seperti keterlibatan kami. Bapak ekspektasinya terhadap kami terlalu besar, itu domainnya adalah di kementerian Tenaga Kerja, domainnya disini tapi keterlibatan Bapak itu merupakan energi bagi kami, energi Bapak-bapak bahwa kami dapat menyelesaikannya.


26

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Tanda tangan dulu baru kita tutup karena ini suatu rentetan. Silakan Pak mau pilih yang mana. Baik Bapak-Ibu yang saya muliakan, pertama kita buka tadi dengan doa, ternyata doa itu membuat kita dekat dengan Yang Kuasa dan nanti ini kita berdoa lagi karena akan membawa hasil yang baik. Oleh karena itu kita tutup dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, berdoa mulai. Amin ya robbil 'alamin. Dengan demikian kita tutup rapat secara formal dengan mengucapkan alhamdulillahirrobbil'alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. KETOK 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 17.06 WIB


27

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents