DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005-2014

LAW CENTER DPD RI 2014

ANOTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 1.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005. a. Disahkan pada tanggal 11 Juli 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512 c. Mengubah UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2004

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 3 Agustus 2005; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523; c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait: PERPU No.1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL. a. Disahkan pada tanggal 23 September 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 c. Peraturan pelaksanaan:

4.

1)

PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

2)

PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional;

3)

PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN. a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544.

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 1

a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545. 6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO. a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA. a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 454547.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549. c. Mengubah UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550.

2

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA). a. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK). a. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006. a. Disahkan pada tanggal 18 November 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 026/PUU-III/2005 Membatalkan seluruhnya sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 9,1%.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN. a. Disahkan pada tanggal 30 Desember 2005. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. c. Peraturan pelaksanaan: 1)

PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

2)

PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

3)

PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen , Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA. a. Disahkan pada tanggal 13 Maret 2006; 3

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607. 16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003. a. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4610.

17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. a. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611. c. Mengubah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN). a. Disahkan pada tanggal 20 Maret 2006; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612.

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF TERRORIST BOMBINGS, 1997 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENGEBOMAN OLEH TERORIS, 1997). a. Disahkan pada tanggal 5 April 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999 (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999). a. Disahkan pada tanggal 5 April 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617.

21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATLONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION, 2003 (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ANTI KORUPSI, 2003). a. Disahkan pada tanggal 18 April 2006. 4


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS). a. Disahkan pada tanggal 18 April 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4621.

23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG. a. Disahkan pada tanggal 14 Juli 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630. c. Peraturan pelaksanan: 1) PP Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. 2) PP Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan Pada tanggal 20 Juli 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631.

25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH. a. Disahkan Pada tanggal 1 Agustus 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633. c. Undang-Undang Republik Indonesia Terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 35/PUU-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010 membatalkan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. e. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh. 2) PP Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Aceh. 26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan Pada tanggal 1 Agustus 2006. b. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. a. Disahkan Pada tanggal 11 Agustus 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006. a. Disahkan Pada tanggal 9 Oktober 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. a. Disahkan Pada tanggal 30 Oktober 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654. c. Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 22ayat (1) sepanjang frasa “penggantian antarwaktu” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5).

6

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN. a. Disahkan Pada tanggal 15 November 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutana.

31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. a. Disahkan Pada tanggal 15 November 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. a. Disahkan Pada tanggal 15 November 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 026/PUU-IV/2006, tanggal 1 Mei 2007 Dengan ketentuan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8 % sebagai batas tertinggi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN. a. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING, PRODUCTION AND TRANSFER OF ANTI-PERSONNEL MINES AND ON THEIR DESTRUCTION (KONVENSI TENTANG PELARANGAN PENGGUNAAN, PENIMBUNAN, PRODUKSI DAN TRANSFER RANJAU DARAT ANTI PERSONEL DAN PEMUSNAHANNYA). a. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671.

35.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 7

DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE). a. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672. 36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2004. a. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4672.

37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. a. Disahkan Pada tanggal 29 Desember 2006. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2) PP Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :18/PUU-XI/2013 1) 2) 3) 4)

Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) Kata “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Frasa “sampai dengan 1 (satu) tahun” dalam Pasal 32 ayat (1) Pasal 32 ayat (1) selengkapnya menjadi, “Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat”; 5) Pasal 32 ayat (2) sepanjang frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 32 ayat (3


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 UU NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. 8

a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677. 2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679.

4.

NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680.

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683.

9

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686..

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 10

a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690. 15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691.

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 2 Januari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692.

17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025. a. Disahkan pada tanggal 5 Februari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003). a. Disahkan pada tanggal 15 Maret 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4708.

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 5 Februari 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF 11

THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY). a. Disahkan pada tanggal 10 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717. 21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. a. Disahkan pada tanggal 19 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. a. Disahkan pada tanggal 19 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, tanggal 18 Maret 2010 membatalkan Pasal: Pasal 93 Anggota Panwaslu Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Provinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Pasal 94 (1) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. (2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Pasal 95 Anggota Panwaslu Kecamatan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota. e. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 12

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN. a. Disahkan pada tanggal 25 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; 2) PP Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; 3) PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 4) PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. a. Disahkan pada tanggal 26 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana. 2) PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 3) PP Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.

25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. a. Disahkan pada tanggal 26 April 2007. 13

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 2122/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008 membatalka: Pasal 22 ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa: a) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun”; Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”; Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” 26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. a. Disahkan pada tanggal 26 April 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3) PP Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang. 4) PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. a. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar; 2) PP Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil.

14

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 3/PUUVIII/2010, tanggal 16 Juni 2011 membatalkan Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. a. Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi; 2) PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SERANG. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748.

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG. 15

a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749. 34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750.

35.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751.

36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752.

37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753.

38.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754.

39.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

16

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 54/PUU-VI/2008, tanggal 14 April 2009 Dengan ketentuan: - Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945; - Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau. - Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010. 40.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. a. Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. 2) PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawa Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

41.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. a. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767.

42.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA). a. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771.

43.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN. a. Disahkan pada tanggal 1 November 2007. 17

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndnag Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. 44.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANGUNDANG. a. Disahkan pada tanggal 1 November 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

45.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008. a. Disahkan pada tanggal 6 November 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778.

46.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005. a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4794.

47.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION). a. Disahkan pada tanggal 18 Desember 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4795.

48.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG. 18

a. Disahkan pada tanggal 28 Desember 2007. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO. 185 CONCERNING REVISING THE SEAFARERS’ IDENTITY DOCUMENTS CONVENTION, 1958 (KONVENSI ILO NO. 185 MENGENAI KONVENSI PERUBAHAN DOKUMEN IDENTITAS PELAUT, 1958). a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801. c. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 2) PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. 3) Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 16 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: 1) Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi; 2) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, 3) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DI PROVINSI PAPUA. a. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008.

19

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN YALIMO DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4803. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

20

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LANNY JAYA DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NDUGA DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 21

7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DOGIYAI DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat; 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

22

5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN BAHAN KIMIA DAN LARANGAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SEBAGAI SENJATA KIMIA. a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836. c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait: Perpu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008, tanggal 1 Juli 2008 membatalkan Pasal 12 huruf c , Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008 membatalkan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, tanggal 23 Desember 2008 membatalkan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4) Putusan MK Nomor 32/PUU-VI/2008, tanggal 24 Februari 2009 membatalkan Pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

23

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5) Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 membatalkan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. 6) Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2009, tanggal 30 Maret 2009 membatalkan Pasal 245 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 282, dan Pasal 307, dan Pasal 245 ayat (5) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan mum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3) dan”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 7) Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009, tanggal 7 Agustus 2009 membatalkan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008. 8) Putusan MK Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 3 September 2010 membatalkan Pasal 218 ayat (3) 11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. a. Disahkan pada tanggal 21 April 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 5/PUUVIII/2010, tanggal 24 Februari 2011 membatalkan Pasal 31 ayat (4).

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 28 April 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 17/PUU-VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008 membatalkan Pasal 58 huruf q. 2) Putusan nomor 97/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 236C; 3) Putusan Nomor 73/PUU-IX/2011: 24

a) Membatalkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) b) Pasal 36 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan apabila persetujuan tertulis dimaksud tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan maka proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dapat langsung dilakukan” c) Pasal 36 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut pada ayat (3) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.” 13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. a. Disahkan pada tanggal 28 April 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845. c. Undang-undang terkait: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait: Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. a. Disahkan pada tanggal 30 April 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS (PERJANJIAN TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA). a. Disahkan pada tanggal 30 April 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847. c. Undang-undang terkait:

25

1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607); 16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, tanggal 13 Agustus 2008 Dengan keputusan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap berlaku sampai diundangkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan; 2) PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian; 3) PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan; 4) PP Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. 5) PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 6) PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851. 26

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 7 Mei 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia I.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. a. Disahkan pada tanggal 4 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866. c. Menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara. 2) PP Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. a. Disahkan pada tanggal 16 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Penjelasan Pasal 55 ayat (2)

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. 27

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH DI PROVINSI BENGKULU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870. c. Undang-undang terkait: 1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 28

25.

2)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

4)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871.

26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872.

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SIGI DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873.

28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TORAJA UTARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875.

29

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876.

31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA DI PROVINSI MALUKU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN DI PROVINSI MALUKU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878.

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM. a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880. c. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah 2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau; 3) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 30

35.

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 25 Juli 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884. c. Putusan MK Nomor 29/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 20 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua mengenai status seseorang sebagai orang asli Papua sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang bakal menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, adalah berdasarkan pengakuan dari suku asli di Papua asal bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan;

36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. a. Disahkan pada tanggal 23 September 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto; d. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008. 31

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia. 2) PP Nomor 21 Tahn 2011 tentang Pembentukan, Sususnan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. d. Undang-Undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 38.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (PIAGAM PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA). a. Disahkan pada tanggal 6 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915.

39.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 6 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, Pasal 10.

40.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS. a. Disahkan pada tanggal 10 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; d. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 32

(Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965); 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. 41.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009. a. Disahkan pada tanggal 10 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920.

42.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. a. Disahkan pada tanggal 13 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 98/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009 membatalkan Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255. Pasal 188 ayat (5) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Putusan MK Nomor 99/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juli 2009 membatalkan Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3) Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 membatalkan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4) Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2014 dan 22/PUU-XII/2014 Membatalkan Pasal 260; 5) Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU N0mor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3) UU NOmor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 33

e. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu 43.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 14 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925.

44.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

45.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929.

46.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN NIAS BARAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930.

47.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA GUNUNGSITOLI DI PROVINSI SUMATERA UTARA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931.

48.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PRINGSEWU DI PROVINSI LAMPUNG. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932.

49.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MESUJI DI PROVINSI LAMPUNG. 34

a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933. 50.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934.

51.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA TANGERANG SELATAN DI PROVINSI BANTEN. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935.

52.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN KABUPATEN SABU RAIJUA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936.

53.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU MOROTAI DI PROVINSI MALUKU UTARA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937.

54.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN INTAN JAYA DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938.

55.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN DEIYAI DI PROVINSI PAPUA. a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939.

56.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT. 35

a. Disahkan pada tanggal 26 November 2008. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940; c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 127/PUU-VII/2009 membatalkan Pasal 3 ayat (1).


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 2) PP Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara. 3) PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. 4) PP Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Penyeleggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

2.

Lembaga

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958. c. Mengubah UU Nomor 14 Tahun 1985 dan UU Nomor 5 Tahun 2004; d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabaan Yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim; 36

2) PP Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi 3) PP Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. 4) Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-XI/2013 Membatalkan

4.

1) Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sepanjang tidak dimaknai “disetujui”; 2) Pasal 8 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “persetujuan”; 3) Pasal 8 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”; 4) Pasal 18 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon”; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 2) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 3) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Batu Bara; 4) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang. d. Mencabut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentaun-ketentuan Pokok Pertambangan; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1) Nomor: 25/PUU-VIII/2010, membatalkan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1); 2) Nomor 30/PUU-VIII/2010 Membatalkan a) Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2). b) Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” c) Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” 37

d) Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) 3) Nomor 32/PUU-VIII/2010 Membatalkan Pasal 10 huruf b sepanjang frasa “…memperhatikan pendapat…masyarakat…” sepanjang tidak dimaknai, “wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak”; 4) Nomor: 10/PUU-X/2012 Membatalkan: a) Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”; b) Pasal 14 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai “Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh” 5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI). a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 13 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 13 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006. a. Disahkan pada tanggal 13 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4964. 38

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN. a. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: Putusan MK Nomor 11-1421-126 dan136/PUU-VII/2009, tanggal 31 Maret 2010 memutuskan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. a. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional; 2) PP Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

11.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. a. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU. a. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT. 39

a. Disahkan pada tanggal 16 Januari 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait: Perkara Nomor 66/PUU-XI/2013, Pasal 7 sepanjang tidak dimaknai “Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Ayamaru” 14.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI). a. Disahkan pada tanggal 5 Maret 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990.

15.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI). a. Disahkan pada tanggal 16 Maret 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991.

16.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 25 Maret 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan; 2) PP Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. 40

17.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 29 Mei 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009.

18.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. a. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak; 2) PP Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Hewan. 3) PP Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 137/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 memutuskan frasa, ”Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona”, dalam Pasal 59 ayat (2), frasa, ”atau kaidah internasional” dalam Pasal 59 ayat (4),kata ”dapat” dalam Pasal 68 ayat (4). 2) Putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 58 ayat (4)]

19.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN). a. Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020.

20.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN. a. Disahkan pada tanggal 18 Juni 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023. c. Peraturan pelaksanaan: 41

1) PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 2) PP Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan. 21.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH). a. Disahkan pada Juni 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024.

22.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. a. Disahkan pada tanggal 22 Juni 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025. c. Peraturan Pelaksanan: 1) PP Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda; 2) PP Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. 3) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. 4) PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5) PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 6) PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7) PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

23.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007. a. Disahkan pada tanggal 1 Juli 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026. 42

24.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN. a. Disahkan pada tanggal 9 Juli 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. d. Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 4/PUU-X/2012 Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c;

25.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. a. Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 64 Tahun 2012 tentang SistemManajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia. 2) PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

26.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009. a. Disahkan pada tanggal 25 Agustus 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041.

27.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 29 Agustus 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009, tanggal 30 September 2009 membatalkan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” dan 43

frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Kata, “ditetapkan” dalam Pasal 14 ayat (1) harus dimaknai “dipilih”. 2) Putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009, tanggal 27 Agustus 2010 membatalkan Pasal 348 ayat (1) huruf c, Pasal 403 3) Putusan MK Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, tanggal 12 Januari 2011 membatalkan Pasal 184 ayat (4). 4) Putusan MKNomor 92/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2012. Mengenai: 92/PUU-X/2012 a) Pasal 102 ayat (1): 1.1) huruf a sepanjang frasa “dengan mempertimbangkan masukan dari DPD”; 1.2) huruf d sepanjang frasa “...atau DPD”; 1.3) huruf e sepanjang frasa “...atau DPD”; 1.4) huruf h; b) Pasal 147 c) Pasal 143 ayat (5) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; d) Pasal 144 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; e) Pasal 146 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”; f)

Pasal 148 sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”;

g) Pasal 150 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undangundang berkaitan dengan kewenangan DPD”; 44

h) Pasal 150 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: 1.1)

Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.

1.2)

DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

1.3)

DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undangundang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”

e. Undang-undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara. 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 28.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 15 September 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g.

29.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN. a. Disahkan pada tanggal 15 September 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050.

30.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN. a. Disahkan pada tanggal 23 September 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052. c. Peraturan pelaksanaan: 45

1) PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 2) PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 31.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. a. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

32.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. a. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 2) PP Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara.

33.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN. a. Disahkan pada tanggal 1 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

34.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG. a. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061.

35.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. a. Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062. c. Mencabut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 46

c. Undang-undang terkait: UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; 2) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2) Kepres Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. 36.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. a. Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. 2) PP Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan; 3) PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 4) PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. d.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait: 1) Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 115 ayat (1)] 2) Putusan MK Nomor 12/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 membatalkan Pasal 108 ayat (1). 3) Putusan MK Nomor 34/PUU-VIII/2010 Membatalkan: a) Pasal 113 ayat (2) sepanjang frasa ”...tembakau, produk yang mengandung tembakau,...” tidak dapat diterima; b) Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 114; c) Frasa “berbentuk gambar” dalam Pasal 199 ayat (1). 4) Putusan MK Nomor 57/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 115 ayat (1).

37.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANGUNDANG. a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064. 47

38.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS. a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

39.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS. a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066. c. Undang-undang terkait/Peraturan Pelaksanaan: 1) UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang PENGESAHAN CONVENTION AGAINTS TORTURE AND ATHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA); 2) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 3) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; 4) Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM; d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; 2) PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu; 3) PP Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung; 4) PP Nomor 100 tentang Perubahan Atas PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 5) Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM; 6) Kepres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;

40.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN. a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067.

48

c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana kepemudaan. 41.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2) PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 3) PP Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4) PP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

42.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. a. Disahkan pada tanggal 15 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

43.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN. a. Disahkan pada tanggal 23 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

44.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT. 49

a. Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 Membatalkan 1) Pasal 7 ayat (4) sepanjang tidak dimaknai “Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahansakitan, kecuali rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum yang besifat nirlaba”. 2) Pasal 17, Pasal 62, Pasal 63, dan pasal 64 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana dimaksud dalam amar di atas. 45.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

46.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.

47.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057.

48.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. c. Undang-Undang terkait: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 50

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 49.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

50.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

51.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079. c. Putusan Mahkamah Konstitusi: 17/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 109 ayat (3)

52.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009. 51

b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080. c. Peraturan Pelaksanaan: Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008. a. Disahkan pada tanggal 1 April 2010; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124.

2.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010. a. Disahkan pada tanggal 25 Mei 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132.

3.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. a. Disahkan pada tanggal 15 Juni 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137.

4.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009). a. Disahkan pada tanggal 22 Juni 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138. 52

5.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI. a. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150.

6.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION). a. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5152.

7.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009. a. Disahkan pada tanggal 28 September 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156.

8.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. a. Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penghasilan Fasilitas, Penghargaan, dan hak-hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

9.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN. a. Disahkan pada tanggal 19 November 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166.

10.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. 53


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA. a. Disahkan pada tanggal 24 November 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

12.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA. a. Disahkan pada tanggal 24 November 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169.

13.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA. a. Disahkan pada tanggal 24 November 2010. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura.


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. a. Disahkan pada tanggal 12 Januari 2011; b. Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188; d. Mencabut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-X/2012, Pasal 22 ayat (3);

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2011. b. Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011.

54

c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188; d. Mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; e. Peraturan pelaksanaan: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 4) Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Partai Politik. f. Putusan MK: 1) Putusan MK Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011 Dengan ketentuan: Menyatakan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa “Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2) Putusan MK Nomor 35/PUU-IX/2011 tentang Pengujian atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik . 3) Putusan 100/PUU-XI/2013 Membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam pasal 34 ayat (3b) huruf a. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA. a. Disahkan pada tanggal 23 Maret 2011. b. Diundangkan pada tanggal 23 Maret 2011. c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204; d. Undang-Undang Terkait: 1) 2) 3) 4)

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UNDANG-UNDANG GEOSPASIAL.

NOMOR

4

TAHUN

2011

TENTANG

INFORMASI

a. Disahkan pada tanggal 21 April 2011; b. Diundangkan pada tanggal 21 April 2011; 55

c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214; d. Peraturan Pelaksanaan: PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK. a. Disahkan pada tanggal 3 Mei 2011; b. Diundangkan pada tanggal 3 Mei 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215. d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik; e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 55 (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang kata “manipulasi” dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2011 tidak dimaknai “sebagai perbuatan yang didasari oleh niat jahat untuk mencari keuntungan bagi dirinya ataupun pihak lain secara melawan hukum berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”;

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. a. Disahkan pada tanggal 5 Mei 2011; b. Diundangkan tanggal 5 Mei 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216. d. Mengganti: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; e. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. f. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Nomor: 64/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 97 ayat(1) sepanjang frasa “setiap kali.” 2) Nomor 40/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 16 ayat (1) huruf b.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG. a. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2011; b. Diundangkan pada tanggal 28 Juni 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223. d. Undang-Undang Terkait: UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. 56

a. Disahkan pada tanggal 20 Juli 2011; b. Diundangkan pada tanggal20 Juli 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226. d. Mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; e. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 6) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 7) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. f. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. 2) PP Nomor 90 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Elektronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Vidoe Confernece) 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. g. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Nomor 34/PUU-X/2012. Membatalkan Pasal 7A ayat (1) sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”. 2) Nomor 68/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 15 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “dan magister” 3) Nomor 48/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a). 4) Nomor 49/PUU-IX/2011 Membatalkan Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat 57

negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87. 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG. a. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011; b. Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231. d. Mengubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. a. Disahkan pada tanggal 8 Agustus 2011; b. Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232. d. Mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; e. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2011; b. Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233. d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. a. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011; b. Diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. d. Mencabut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. 58

e. Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

10)

11)

12) 13)

14)

15)

Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”; Pasal 43 ayat (2); Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... kepada DPR”; Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... atau DPD”; Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 65 ayat (3); Pasal 18 huruf g sepanjang tidak dimaknai, “rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD” Pasal 20 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah”; Pasal 21 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR”; Pasal 23 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “dalam keadaan tertentu, DPR, DPD, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;” Pasal 43 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, DPD, atau Presiden”; Pasal 48 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden dan harus disertai Naskah Akademik”; Pasal 49 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; Pasal 50 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 59

16)

17)

18)

19)

20)

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; Pasal 68 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, “Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a: aa) DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; bb) DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR; cc) Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; dd) Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden; ee) DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”; Pasal 68 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: aa) Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; bb) DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; cc) DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD”; Pasal 70 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah” Pasal 70 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai, ”Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; Pasal 71 ayat (3) sepanjang tidak dimaknai, ”Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: aa) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat 60

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; bb) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan cc) Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.” 21) Pasal 88 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai, ”Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”; 22) Pasal 89 sepanjang tidak dimaknai, aa) Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidanglegislasi; bb) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. cc) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi. dd) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. 13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. a. Disahkan pada tanggal 18 Agustus 2011; b. Diundangkan pada tanggal18 Agustus 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235. d. Undang-Undang Terkait: UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; e. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010. a. Disahkan pada tanggal 19 September 2011; 61

b. Diundangkan pada tanggal 19 September 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239 15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM. a. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2011; b. Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246. d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. e. Mencabut UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. f. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Nomor 31/PUU-XI/2013. Membatalkan Pasal 112 ayat (12) sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi Presiden KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Bawaslu; 2) Nomor 80/PUU-IX/2011Membatalkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3). 3) Nomor 81/PUU-IX/2011 Membatalkan a) Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i , sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik … pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon”; b) Pasal 109 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, ayat (5), sepanjang bagian kalimat “4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah ganjil atau ... dalam hal jumlah utusan partai politik yang ada di DPR berjumlah genap” c) Pasal 109 ayat (11) sepanjang frasa “berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur”

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. a. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2011; b. Diundangkan pada tanggal 2 November 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. 62

d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA. a. Disahkan pada tanggal 7 November 2011; b. Diundangkan pada tanggal 7 November 2011; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249.

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL. a. Disahkan pada tanggal ---- 2011 b. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5250. c. Mengubah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; d. Undang-undang terkait: 1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS). a. Disahkan pada tanggal 10 November 2011; b. Diundangkan pada tanggal 10 November 2011; c. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5251.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN. a. Disahkan pada tanggal 10 November 2011. b. Diundangkan pada tanggal 10 November 2011. c. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252. d. Mencabut UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN a. Disahkan pada tanggal 22 November 2011; b. Diundangkan pada tanggal 22 November 2011; c. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253. d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan. 63

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2012

2011

TENTANG

ANGGARAN

a. Disahkan pada tanggal 24 November 2011; b. Diundangkan pada tanggal 24 November 2011; c. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT a. Disahkan pada tanggal 25 November 2011. b. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255. c. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 86/PUU-X/2012 Membatalkan 1) Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b sepanjang tidak dimaknai “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang” 2) Pasal 18 ayat (2) huruf d sepanjang tidak dimaknai, ”pengawas syariat, baik internal, atau eksternal” 3) Pasal 38 dan Pasal 41 sepanjang tidak dimaknai dengan “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

2011

TENTANG

BADAN

a. Disahkan pada tanggal 25 November 2011; b. Diundangkan pada tanggal 25 November 2011; c. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356. d. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 2) PP Nomor 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3) PP Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas PP Nomor 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 64

4) PP Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 5) PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanski Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 6) PP Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. 7) PP NOmor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 8) PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 82/PUU-X/2012 Membatalkan Pasal 15 ayat (1)


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TRAKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR (COMPREHENSIVE NUCLEARTEST-BAN TREATY). a. Disahkan pada tanggal 4 Januari 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5269.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. a. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2012; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280.

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK BALIK DALAM MASALAH PIDANA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE HONG KNG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSITANCE IN CRIMINAL MATTERS). a. Disahkan pada tanggal 28 Maret 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301;

65

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2012. a. Disahkan pada tanggal 31 Maret 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KOVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME). a. Disahkan pada tanggal 9 April 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5306.

6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA). a. Disahkan pada tanggal 2 Mei 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGAN KONFLIK SOSIAL. a. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 11 Mei 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316. c. Menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD. d. Undang-undang terkait; 1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2) UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 66

5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 6) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 7) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; e. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu; f. Putusan Mahkamah Konstitusi 1) Nomor 24/PUU-XII/2014, Membatalkan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, Serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2); 2) Nomor 20/PUU-XI/2013: a) Penjelasan Pasal 56 ayat (2) sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”. b) Pasal 215 hurup b sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”. 3) Nomor 52/PUU-X/2012 Membatalkan a) Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) b) Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa ”yang dimaksud dengan ”partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” c) Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) d) Pasal 208 sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945; e) Pasal 209 ayat (2) sepanjang frasa ”DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLMENT OF THE CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVEKSI HAK-HAK ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA). a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5329.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK). a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2013.

67


UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. a. Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. c. Mencabut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. d. Putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Nomor 110/PUU-X/2012, Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor 11 Tahun 2012. 2) Nomor 110/PUU-X/2012 Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. a. Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. c. Peraturan pelaksanaan: 1) PP Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 2) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3) PP Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. 4) PP Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. a. Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011. a. Disahkan pada tanggal 22 September 2012. 68


UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA. a. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342. c. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas PP Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada veteran Republik Indonesia. 2) PP Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

16.

UNDANG-UNDANG PERTAHANAN.

NOMOR

16

TAHUN

2012

TENTANG

INDUSTRI

a. Disahkan pada tanggal Oktober 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343. 17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN. a. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83

18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2013.

2012

TENTANG

ANGGARAN


UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. 69


UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PESISIR BARAT DI PROVINSI LAMPUNG. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364.

23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DI PROVINSI PAPUA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DI PROVINSI PAPUA BARAT. a. Disahkan pada tanggal 16 November 2012. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. a. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2013. b. Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394.

2.

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAHAKAM ULU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395. 70

c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; 2) UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang. 3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MALAKA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. a. Disahkan pada tanggal 11 Januari 2013 b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara. Timur; 2)

4.

UU Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2013TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT. a. Disahkan pada 11 Januari 2013 b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2) UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BANGGAI LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. 71

a. Disahkan pada 11 Januari 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PULAU TALIABU DI PROVINSI MALUKU UTARA. a. Disahkan pada 11 Januari 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 2) UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. a. Disahkan pada 11 Januari 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 72

d. Mengubah: 1) UU Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Sebagai Undang-Undang; 2) UU Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai UndangUndang. 8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada 11 Januari 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401. c. Undang-undang terkait: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengubah: 1) UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2) UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME. a. Disahkan pada 13 Maret 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406. c. Mencabut: Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN ROTTERDAM CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONCENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL 73

TRADE (KOVENSI ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL. a. Disahkan pada 8 Mei 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411. 11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN NAGOYA PROTOCOL ON ACCES TO GENETIC RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR UTILIZATION TO THE CONEVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (PROTOKOL NAGOYA TENTANG AKSES PADA SUMBERDAYA GENETIK DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DAN SEIMBANG YANG TIMBUL DARI PEMANFATAANNYA ATAS KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI). a. Disahkan pada 8 Mei 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MOROWALI UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH. a. Disahkan pada 11 Mei 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414. c. Mengubah: 1) UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2) UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada 11 Mei 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415. c. Mengubah: 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 74

Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara. 14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN TAMBRAUW DI PROVINSI PAPUA BARAT. a. Disahkan pada 11 Mei 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416. c. Mengubah: 1) UU Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. 2) Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, diubah sebagai berikut: a) Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 5, b) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya diubah, dan ditambahkan 5 (lima) huruf, yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k; c) Ketentuan Pasal 4 d) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan penjelasan ayat (2) e) Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A f) Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal. g) Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal. h) Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20A.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2013. a. Disahkan pada 18 Juni 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426. c. Mengubah: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 9 ayat (1) huruf a sepanjang tidak dimaknai “negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu.”

75

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SEMATERA SELATAN. a. Disahkan pada 10 Juli 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429. c. Mengubah:

17.

1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950;

2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang.

UNDANG-UNDANG NOMOR KEMASYARAKATAN.

17

TAHUN

2013

TENTANG

ORGANISASI

a. Disahkan pada 22 Juli 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430. c. Mencabut: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 18.

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN. a. Disahkan pada 6 Agustus 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432. c. Undang-undang terkait: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. a. Disahkan pada 6 Agustus 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433.

20.

UNDANG-UNDANG KEDOKTERAN.

NOMOR

20

TAHUN

2013

TENTANG

PENDIDIKAN

a. Disahkan pada 6 Agustus 2013. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434. 76


UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490. c. Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

2.

Pengelolaan Wilayah

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. c. Mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3.

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492.

4.

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dan 7/PUU-XI/2013 Membatalkan Pasal 15 ayat (2)

5.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. c. Undang-Undang Terkait: UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UUNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 77

d. Peraturan pelaksanaan: PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. 6.

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA a. Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. c. Undang-undang terkait:UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Peraturan Pelaksanaan: 1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2) PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.

7.

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

8.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS). a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5513.

9.

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS) a. Disahkan pada tanggal 11 Maret 2014. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5514.

10.

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF UCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR). a. Disahkan pada tanggal 19 Maret 2014. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518. 78

11.

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN a. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2014. b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5518.

12.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014 a. Disahkan pada tanggal 30 Juni 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547.

13.

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA) a. Disahkan pada tanggal 21 Juli 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5560.

14.

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI BARAT. a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561.

15.

UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. a. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562.

16.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. c. Disahkan pada tanggal 23 Juli 2014; d. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563.

17.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014;

79


UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA. a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571.

19.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY) a. Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2014; b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572.

20.

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN a. Disahkan pada tanggal 17 September 2014; b. Diundangkan pada tanggal17 September 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585.

21.

UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI a. Disahkan pada tanggal tanggal 17 September 2014; b. Diundangkan pada tanggal17 September 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572. d. Mencabut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi ; e. Undang-Undang Terkait: UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

22.

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

2014

TENTANG

PEMILIHAN

a. Disahkan pada tanggal 30 September 2014; b. Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586. d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 80

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 23.

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. a. Disahkan pada tanggal 30 September 2014; b. Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

24.

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013. a. Disahkan pada tanggal 30 September 2014; b. Diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590; d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

25.

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran 81

Negara Republik Indonesia Nomor 5591; d. Mencabut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 26.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS). a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5592. d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

27.

UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2015.

ANGGARAN

a. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593; d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 28.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA a. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593; 82

d. Mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 29.

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONG a. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600;

30.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

31.

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602; d. Undang-Undang Terkait: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

32.

UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603; d. Undang-Undang Terkait: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

33.

UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604;

34.

UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN 83

KEUANGAN HAJI a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605. 35.

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606; d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

36.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607; d. Undang-Undang Terkait: 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. e. Mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

37.

UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR. a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608;

38.

UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612. 84

39.

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613. d. Mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

40.

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618; d. Undang-Undang Terkait: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiabn Pembayaran Utang; e. Mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

41.

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. a. Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014; b. Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014; c. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

85

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ANOTASI PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents