D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110 ℡ (021) 727 96157
PEDOMAN VERIFIKASI CALON LOKASI PERCONTOHAN (PILOT) KEGIATAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (ND) Tahun Anggaran 2008 I.
Pendahuluan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan diupayakan dilakukan secara holistik pada tingkat lingkungan permukiman melalui pengembangan secara terpadu kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan serta penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian (pendekatan TRIDAYA). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan secara nyata kebijakan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pendekatan Tridaya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga kini. Melalui P2KP, pada tahap pertama dilaksanakan pendampingan awal menuju masyarakat berdaya dengan sejumlah intervensi dalam hal perubahan sikap / perilaku / cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal kemasyarakatan. Pada tahap pendampingan lanjut berorientasi membangun transformasi menuju masyarakat mandiri, yang dilakukan melalui pembelajaran kemitraan sinergi antara Pemda, Masyarakat dan Kelompok peduli setempat serta kegiatan membangun jaringan (channelling program). Selanjutnya, transformasi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani dilakukan melalui intervensi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan (sustainability development) di wilayahnya melalui kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Neighbourhood Development) yang terkoordinasi dan terpadu dalam skala pengembangan kota/ kawasan serta selaras dengan rencana tata bangunan dan lingkungan setempat. Untuk itu dalam implementasi kegiatan ini secara massal, perlu adanya kegiatan percontohan yang akan dilakukan di beberapa lokasi terseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
II.
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Maksud pelaksanaan penilaian kegiatan adalah: Melaksanakan verifikasi usulan lokasi yang masuk dari daerah berdasarkan rekomendasi dari KMW dan KMP dan hasil penilaian Tim Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan. Menilai Kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Desa/kelurahan dan BKM di calon lokasi sasaran kegiatan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan pengawasan program. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terpilihnya lokasi sasaran yang benar-benar mampu melaksanakan program percontohan, diukur berdasarkan komitmen pemerintah daerah, usulan kegiatan, serta dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
Meningkatnya partisipasi dan kepedulian daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang selaras, serasi, dan berjatidiri sesuai dengan arahan pengembangan kawasan dan rencana tata bangunan dan lingkungan yang berlaku, Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman secara holistik berdasarkan prinsip Tridaya P2KP. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terpilihnya 21 lokasi sasaran di 15 Propinsi terseleksi sebagai tahap awal pelaksanaan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Tahun 2008 III.
Metodologi Metodologi yang dilakukan untuk melaksanakan verifikasi lokasi adalah secara melaksanakan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, kriteria penilaian sebagai berikut : A. Penilaian Proposal Administrasi dan Teknis secara Kuantitatif. Daerah yang telah lolos seleksi awal mengirimkan proposal sebagai dasar penilaian kuantitatif untuk pemberian nilai bobot dalam Tahap Penyaringan Kelurahan/Desa sebelum verifikasi lapangan yaitu : a. Kota/Kabupaten yang bersangkutan telah atau sedang melakukan kegiatan PAKET atau Replikasi P2KP berdasarkan laporan pelaksanaan PAKET sebelumnya. b. Tingkat kesiapan pemerintah kota/kabupaten (Bappeda/Bapeda, Dinas-dinas teknis dan aparat Kelurahan) dalam mendukung kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas diwilayahnya, c. Penilaian terhadap potensi dan kompleksitas kelurahan (kawasan Pengembangan, Tradisional/ bersejarah, Campuiran/Gabungan, Kawasan Perdagangan/Jasa , dsb), dalam skala kawasan pengembangan maupun dalam skala lingkungan berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia. d. Penilaian terhadap kinerja BKM, dengan kualifikasi BKM Mandiri atau BKM Berdaya menuju Mandiri (rekomendasi KMW / KMP / data SIM ) B. Verifikasi lapangan secara kualitatif Hasil Penilaian proposal secara kualitatif pada Tahap Verifikasi Lapangan yang ditujukan kepada pelaku pendukung kegiatan melalui wawancara dan observasi lapangan untuk penetapan lokasi final, dengan tujuan: a. Menilai dan mencermati dukungan Pemda terhadap kegiatan yang meliputi komitmen Tecnical Assistance, parnership / kemitraan, sosialisasi dan kesiapan dukungan data teknis dan sumber daya. b. Menilai dan mencermati dukungan Kelurahan/Desa terhadap kegiatan yang meliputi komitmen partnership (pendampingan, fasilitasi). c. Menilai dan mencermati dukungan masyarakat melalui BKM dan warga (pengaduan, dukungan partisipasi). d. Menilai dan mencermati dukungan swasta dan pihak lain (LSM/Yayasan/Lembaga masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan TRIDAYA.
IV.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan dalam kegiatan verifikasi lapangan calon lokasi uji coba Pengembangan Lingkungan Berbasis Komunitas ini dilaksanakan pada bulan April Tahun 2008 dan direncanakan selesai pada pertengahan Mei 2008.
No 1 2 3 4 5
Jadwal Seleksi Lokasi Rencana Pelaksanaan Penilaian Lokasi Surat Pemberitahuan Usulan Lokasi Pengajuan Proposal calon Lokasi Penilaian Administrasi dan Teknis Verifikasi Lapangan Surat Penetapan Lokasi
Waktu 23 April 2008 24 April s/d 30 April 2008 30 April s/d 12 Mei 2008 30 April s/d 12 Mei 2008 14 Mei 2008
Tahap Penilaian Administrasi dan Teknis Proses seleksi lokasi tahun 2008 dinilai oleh Tim Penilai dari Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dan usulan calon lokasi yang diterima oleh KMW dan diverifikasi oleh KMP. Penetapan daftar lokasi akhir ditetapkan sesudah dilakukan penilaian kuantitatif usulan administrasi dan teknis dari calon lokasi berisi: 1. Profil pelaksanaan kegiatan PAKET/REPLIKASI yang telah berlangsung sebelumnya dilihat dari proposal dan laporan kegiatan Tridaya yang telah dilaksanakan (Best Practice), serta hasil rekomendasi SIM / audit terakhir BKM, data-data penunjang, serta dokumen PJM Pronangkis yang diangkat ke tingkat Kabupaten/Kota. 2. Pernyataan kesiapan Pemerintah Daerah di tingkat Kota/Kabupaten, Pemerintah Kecamatan / Desa/Kelurahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dan pengawasan berdasarkan surat komitmen dari Ka Bappeda/Bapeda, Ka. Dinas PU, Camat/Lurah, dalam proses pendampingan dan fasilitasi kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. 3. Deskripsi potensi dan kompleksitas kelurahan / kawasan lingkungan permukiman dengan dukungan dokumen dalam skala Kota/Kawasan/lingkungan berupa RDTRK / RUTRK / RTRW / RDTRK / Dokumen RTBL dan atau dokumen lain pendukung. 4. Profil BKM dan pernyataan komitmen Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Tahap Penilaian Verifikasi Lapangan Proses seleksi lapangan akan berlangsung di 21 lokasi yang telah memenuhi tahap seleksi evaluasi administrasi dan teknis dengan penilaian kualitatif survey lapangan dan wawancara, di 15 Provinsi sasaran dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melaksanakan kunjungan lapangan berkoordinasi dengan KMW, Ka SNVT PBL Provinsi , Pemerintah Daerah setempat, serta pengurus BKM di lokasi usulan. V.
Pelaksana Kegiatan Pelaksana kegiatan dalam verifikasi adalah Tim Penilai Usulan dan Penetapan Lokasi kegiatan Rencana Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor 36/KPTS/DC/2008 tanggal 1 Maret 2008, dengan susunan tim sebagai berikut:
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
VI.
NAMA JABATAN Ir. Natsir Gunansah,MM Ketua Ir. Nurul Widiartanti,MT Anggota Ir. J. Wahyu Kusumosusanto,MUM Anggota Ir. Sonny Hermawan Kusuma Anggota Wisit Budisusetyo Anggota Moech.Pudjiono,SE Anggota Dian Prasetyawati,ST Anggota Ir. Saraswati Anggota Ir. Maizil Djalaluddin Anggota Ir. M. Bachtiar Anggota Irzal Kifli Anggota Dikdik Herdiana,ST Anggota Dewi Adriana,ST.MT Anggota Putri Intan Sari, ST Anggota
Pembiayaan Pembiayaan kegiatan verifikasi lapangan calon lokasi uji coba Pengembangan Lingkungan Berbasis Komunitas ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan II tahun Anggaran 2008. DIPA No.0625.0/033-05.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007.
VII.
Penutup Demikian Pedoman Verifikasi Calon Lokasi Uji Coba Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas ini ditetapkan dan apabila terjadi perubahan akan diberitahukan lebih lanjut.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Ir Antonius Budiono, MCM. 110025418
Lampiran 1 (Untuk KMW dan KMP) Pedoman Penilaian Lokasi Kelurahan Potensial Untuk Kegiatan ND A. Penilaian oleh Tim KMW P2KP 1. Langkah-langkah penilaian a. Kumpulkan data-data usulan calon lokasi uji coba kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas (Neighbourhood Developmen) yang telah dikirim dari KMW ke KMP b. Amati dan cermati kondisi geografis atau tipologi wilayah kelurahan, khususnya yang terkait persoalan, permasalahan dan ketersediaan potensi SDM dan SDA c. Amati dan cermati kinerja BKM d. Amati dan cermati kondisi kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten (BAPEDA, Dinas-dinas teknis dan aparat kelurahan) pada kelurahan-kelurahan yang telah diusulkan KMW ke KMP sebagai calon lokasi kegiatan uji coba ND. e. Melakukan penilaian dan pemilihan lokasi kelurahan prioritas berdasarkan indikator dan cara penilaian yang diarahkan oleh tim verifikasi KMP f.
Melakukan pengisian matrik penilaian kelurahan prioritas atas kendali dan persetujuan Korkot dan Team Leader KMW
2. Indikator penilaian a. Indikator penilaian kondisi geografis/tipologi wilayah kelurahan yang perlu dicermati antara lain: Memiliki ke khas an wilayah, seperti: kawasan perkampungan pesisir, kawasan permukiman bantaran sungai, kawasan permukiman kumuh pusat kota, kawasan bersejarah, kawasan industri kecil/rumah tangga, kawasan pariwisata, dll. Memiliki persoalan-persoalan/permasalahan
pengembangan sosial,
ekonomi dan
lingkungan permukiman yang perlu ditangani segera (urgen) Memiliki potensi SDA yang dapat didayagunakan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kelurahan Memiliki potensi SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ND Memiliki kelengkapan data sosial, ekonomi dan lingkungan serta memiliki dokumen perencanaan Kota/Kawasan/Lingkungan serta aturan peruntukan lahan sekurangkurangnya dengan skala ketelitian 1: 5000 b. Indikator penilaian Kinerja BKM yang perlu dicermati, antara lain meliputi: BKM telah melaksanakan pemilihan ulang BKM sesuai AD/ART dan telah disepakati. BKM telah melakukan review Pemetaan Swadaya dan review PJM Pronangkis
BKM dan perangkat UP-UP BKM memiliki program kerja tahunan yang jelas Pertemuan rutin UP-UP BKM dengan BKM berjalan minimal 1x setiap bulan dan dihadiri minimal 80% dari anggota BKM aktif. BKM telah dilibatkan dalam Musbangkel/desa BKM telah diikutsertakan dalam Musbang Kecamatan BKM telah diundang dan berpartisipasi dalam forum konsultasi pembangunan tingkat Kota/Kabupaten PJM Pronangkis telah menjadi dokumen program penanggulangan kemiskinan kelurahan/desa BKM telah di audit oleh auditor independent dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka. BKM telah melakukan kemitraan dalam melaksanakan PJM Pronangkis BKM/relawan telah melakukan pertemuan warga minimal 1x setiap dua bulan termasuk didalamnya aparat Lurah, RW, RT, LPM/BPD c. Indikator penilaian kesiapan pemerintah kota/Kabupaten (BAPEDA, Dinas-dinas teknis dan aparat Kelurahan) dalam mendukung kegiatan Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas. Hal-hal yang perlu dicermati, antara lain meliputi: Telah memanfaatkan dokumen PJM Pronangkis kelurahan sebagai acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan kelurahan Telah melibatkan BKM dalam kegiatan Musbang kelurahan dan kecamatan Telah melibatkan BKM dalam forum konsultasi pembangunan tingkat Kota/Kabupaten Aparat
kelurahan
berkomitmen/mendukung
dalam
kegiatan
penanggulangan
kemiskinan diwilayahnya Pemerintah kota/kabupaten Berkomitmen untuk memberikan dukungan peralatan pemetaan dan pencetakannya, memberikan dokumen kebijakan dan rencana-rencana pembangunan, menyiapkan data dan peta-peta tematik kelurahan (skala ketelitian 1:5000-1:1000)
yang
diperlukan
untuk
kegiatan
pengembangan
lingkungan
permukiman berbasis komunitas (ND) Dinas-dinas teknis Berkomitmen untuk memberikan bantuan teknis untuk mendukung kegiatan ND 3. Metode penilaian lokasi kelurahan prioritas a. Cara melakukan penilaian indikator Melakukan pengamatan dan pemahaman lapangan Melakukan dialog/wawancara dengan BKM dan UP-UP nya Melakukan dialog/wawancara dengan aparat Kelurahan, BAPEDA, Dinas-dinas teknis, Kelompok masyarakat dan kelompok peduli lainnya
Merumuskan kesimpulan dari hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara/dialog Menuangkan hasil kesimpulan kedalam matrik penilaian indikator pemilihan
lokasi
kelurahan prioritas. b. Standard bobot penilaian Nilai standar yang ditetapkan sebagai acuan untuk melakukan penilaian setiap indikator, dikelompokkan sebagai berikut: Standard bobot penilaian kondisi geografis/tipologi wilayah: 15 Standard bobot penilaian Kinerja BKM : 50 Standard bobot penilaian kesiapan Pemerintah Kota/Kabupaten (BAPEDA, Dinas-dinas teknis dan aparat Kelurahan): 35 Rincian standar nilai bobot setiap indikator penilaian dapat dilihat pada lampiran matrik penilaian. 4. Lampiran matrik penilaian lokasi kelurahan prioritas (disajikan pada lembar berikut)
a. Matrik penilaian Kelurahan Prioritas Nama Kelurahan/Desa :...................... Kota/Kabupaten:........................ Propinsi : ...................................... No
Indikator
Bobot
Nilai (skala 1 – 10)
Nilai Berdasar Bobot
Keterangan
=(C/100)xD A
1
B
Penilaian kondisi tipologi wilayah a. Memiliki ke khas an wilayah, seperti: kawasan perkampungan pesisir, kawasan permukiman bantaran sungai, kawasan permukiman kumuh pusat kota, kawasan bersejarah, kawasan industri kecil/rumah tangga, kawasan pariwisata, dll. b. Memiliki persoalanpersoalan/permasalahan pengembangan sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman yang perlu ditangani segera (urgen) c. Memiliki potensi SDA yang dapat didayagunakan untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kelurahan d. Memiliki potensi SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ND
e. Memiliki kelengkapan data
sosial, ekonomi dan lingkungan serta memiliki peta peruntukan lahan (Land use) sekurangkurangnya dengan skala
C
15 3
3
3
3
3
ketelitian !: 5000
2
Penilaian Kinerja BKM a. BKM telah menempati ruang kantor dengan jam buka kantor BKM yang pasti yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin
50 3
b. BKM telah melaksanakan pemilihan ulang BKM sesuai AD/ART dan telah disepakati.
3
c. BKM telah melakukan review Pemetaan Swadaya dan review PJM Pronangkis
4
d. BKM dan perangkat UP-UP BKM memiliki program kerja tahunan yang jelas
3
D
E
F
e. Pertemuan rutin UP-UP BKM dengan BKM berjalan minimal 1x setiap bulan dan dihadiri minimal 80% dari anggota BKM aktif. f. BKM telah dilibatkan dalam Musbangkel/desa g. BKM telah diikutsertakan dalam Musbang Kecamatan h. BKM telah diundang dan berpartisipasi dalam forum konsultasi pembangunan tingkat Kota/Kabupaten i. PJM Pronangkis telah menjadi dokumen program penanggulangan kemiskinan kelurahan/desa j. BKM telah di audit oleh auditor independent dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka k. BKM telah melakukan kemitraan dalam melaksanakan PJM Pronangkis l. BKM/relawan telah melakukan pertemuan warga minimal 1x setiap dua bulan termasuk didalamnya aparat kelurahan, RW, LPM/BPD
3
Penilaian kesiapan pemerintah Kota/ Kabupaten (BAPEDA, Dinas-dinas teknis dan Kelurahan) a. Telah memanfaatkan dokumen PJM Pronangkis kelurahan sebagai acuan penyusunan program penanggulangan kemiskinan kelurahan b. Telah melibatkan BKM dalam kegiatan Musbang kelurahan dan kecamatan c. Telah melibatkan BKM dalam forum konsultasi pembangunan tingkat Kota/Kabupaten d. Aparat kelurahan berkomitmen dan mendukungdalam kegiatan penanggulangan kemiskinan diwilayahnya e. Pemerintah kota/kabupaten Berkomitmen untuk memberikan dukungan peralatan pemetaan dan pencetakannya, memberikan dokumen kebijakan dan rencana-rencana pembangunan, menyiapkan data dan peta-peta tematik
3
5 5 5
5
5
5 3
35
5
5
4
5
8
kelurahan (skala ketelitian 1:5000-1:1000) yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas f.
Dinas-dinas teknis Berkomitmen untuk memberikan bantuan teknis untuk mendukung kegiatan Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas
Total bobot (1+2+3)
8
100
Catatan: Nilai diisi oleh Askot Urban Planner dengan persetujuan Korkot dan diketahui Team Leader KMW Kolom A Cukup Jelas Kolom B Cukup Jelas Kolom C (bobot) adalah bobot dari tiap-tiap item penilaian Kolom D (Nilai) adalah nilai yang diberikan dg skala 1 – 10, dimana nilai 1 adalah terburuk dan nilai 10 adalah terbaik Kolom E (Nilai berdasar bobot) adalah hasil perhitungan dari (C/100)xD Kolom F adalah keterangan mengapa besarnya nilai tersebut diberikan dan hal-hal lain yang dianggap perlu
b. Rekapitulasi hasil penilaian kelurahan prioritas Nama Kota/Kabupaten: KMW:
No
Kelurahan/Desa
1
Kelurahan A
2
Kelurahan B
3
Kelurahan C
4
Kelurahan D. dst
Nilai Kumulatif
Catatan: - Nilai berdasar bobot tertinggi dipilih sebagai lokasi kelurahan prioritas - Kelurahan prioritas diusulkan ke KMP sebagai calon lokasi uji coba pelaksanaan kegiatan Pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas (Neighbourhood Developmen)
B. Verifikasi oleh KMP Hasil dari Usulan KMW mengenai calon lokasi potensial tersebut kemudian dilakukan langkahlangkah verifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh KMP, yaitu melalui : 1. Penilaian komitmen Pemda melalui kinerja kegiatan PAKET, pemanfaatan PJM Pronangkis Kota/Kab dalam Program Pembangunan Kota/Kabupaten 2. Penilaian BKM melalui kinerja kelembagaan dan pembukuan BKM 3. Penilaian tipologi atau geografis calon lokasi kegiatan ND
Lampiran 2 (Untuk Tim Penilai) Pedoman Penilaian Proposal (Administrasi+Teknis) Verifikasi dan Penilaian Tim Penilai Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh KMP tersebut ditindaklanjuti dengan : 1. Melakukan penilaian dan verifikasi dengan syarat teknis dan syarat administratif sesuai dengan ketentuan dan syarat penyusunan RTBL. 2. Melakukan
pengumuman dan
undangan
kepada
calon-calon lokasi potensial untuk
mengirimkan proposal sebagai syarat minat untuk mendapatkan bentuan kegiatan ND 3. Melakukan penilaian proposal yang masuk berdasarkan kelayakan teknis dan administratif yang dipersyaratkan 4. Melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan dan memverifikasi kelayakan yang diuraikan dalam proposal 5. Melakukan penilaian dan evaluasi final calon lokasi ND hasil kunjungan lapangan 6. Memberikan rekomendasi kepada SNVT lokasi penerima bantuan kegiatan ND
Checklist Penilaian Proposal Provinsi
:
Kabupaten/Kota
:
KMW
:
Hari/Tanggal
:
Nama Tim Penilai
: Kelengkapan dokumen
No
1
2
Indikator Penilaian
Baik
Cukup
Kurang
ada
Tdk
Tidak
lengkap
ada
Bobot
ADMINISTRASI
40%
PERNYATAAN KESIAPAN - Ka BAPPEDA/Bapeda - Camat - Lurah DUKUNGAN SKPD - Ka Dinas PU Kab/Kota - Satker/PPK Kab/Kota - PJOK DOKUMENTASI - Sosialisasi Tingkat Pemda - Sosialisasi KBP - Fasilitasi lapangan oleh Pemda USULAN KEGIATAN PEMDA UNTUK ND - Lingkungan - Sosial - Ekonomi
10%
TEKNIS
60%
POTENSI DAN URGENSI PENANGANAN - Deskripsi Potensi kawasan 1. Historis /Bersejarah/tradisional 2. Kawasan Pengembangan 3. Kawasan perkampungan pesisir, 4. kawasan permukiman bantaran sungai, 5. kawasan permukiman kumuh pusat kota, 6. kawasan industri kecil/rumah tangga, 7. kawasan pariwisata, 8. Lainnya - Identifikasi potensi desa yang belum ditangani - Identifikasi masalah desa yang perlu ditangani - Identifikasi Sumber Daya Alam yang tersedia 1. Sungai 2. Danau 3. Laut 4. Waduk 5. Tambang .....
10%
10%
10%
30%
Nilai
6. Lainnya........................................... - Identifikasi Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk pelaksanaan ND di Kel/Desa tersebut (ada jika memenuhi salah satu dan pernah menangani pekerjaan sejenis): 1. Tenaga Ahli Urban Design (S2) 2. Tenaga Ahli Sipil 3. Tenaga Ahli Arsitektur 4. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota MEMUAT RENCANA UMUM DAN PANDUAN MASING2 RANCANGAN - KDB - KLB - KDH - PETA DESA - PETA RUTRK / RTRW /BWK - SK Bupati/Walikota DOKUMEN PJM PRONANGKIS - Dokumen PJM Kel/Desa - Dokumen PJM Kab/Kota
10%
PROFIL BKM
10%
-
Nama BKM Anggota dan Pengurus BKM Jumlah Relawan Laporan Kegiatan Sosial Laporan Kegiatan Ekonomi Laporan Kegiatan Lingkungan Dokumentasi kegiatan SEL yang berlangsung - Dokumentasi hasil kegiatan lingkungan
Keterangan: Baik = ada=1 Cukup = ada, tidak lengkap=0,5 Kurang = tidak ada=0
10%
Kuesioner Survey Lapangan (untuk tim penilai) Provinsi
:
Kabupaten/Kota
:
KMW
:
Hari/Tanggal
:
Nama Tim Penilai
:
NO 1
3
4
ASPEK
INDIKATOR
Apakah Pemda betul – betul mendukung kegiatan ND a. Komitmen Bersedia bermitra dengan masyarakat / Techinical Assistance lembaga-lembaga non pemerintah lainnya Bersedia membentuk Tim Teknis Pemda Dinas bersedia memberikan konsultasi teknis selama proses berjalan : o Memberikan Informasi o Memberikan Pelatihan o Memberikan Penyuluhan o Membuat rapat – rapat koordinasi Komitmen memberikan dukungan program/proyek dalam rangka perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan Apakah Kelurahan /Desa betul –betul mendukung kegiatan ND Konsultasi,diskusi,koordinasi dalam rangka Komitmen partnership dalam pelaksanan ND menggalang partisipasi warga dan lembaga – lembaga keswadayaan masyarakat Bersedia menetapkan aturan – aturan yang disepakati warga berupa keputusan Lurah / Kades Bersedia membangun tata pemerintahan yang baik ( partisipatif, transparan, akuntabel, visioning, responsif/proaktif) terutama dalam pelayanan publik Bersedia bermitra dengan Pemda dan BKM Bersedia memenuhi persyaratan dalam kegiatan ND Apakah masyarakat betul – betul mendukung kegiatan ND Kesanggupan melibatkan 40 % warga bersasal dari warga miskin dalam proses partisipasi a. Keterlibatan Warga Kesanggupan melibatkan 40 % warga bersasal dari perempuan dalam proses partisipasi Bersedia bermitra dengan Pemda, Pemerintah Kelurahan/Desa dan Lembaga- lembaga lainnya b. BKM Bersedia sebagai pengelola kegiatan ND (partisipatif, transparan, akuntabel, visioning, responsif/proaktif)
Sangat Meyakin kan
PENILAIAN Kurang Cukup Meyakinka meyaki nkan n
Sangat Tidak Meyakinkan
