DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL JALAN PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU – JAKARTA 11210 TELP. (021) 724-7524, FAX (021) 726-0856
Nomor Lampiran
: KU.01.01-SJ/695 : 1 (satu) berkas
Jakarta, 30 Desember 2005
Kepada Yth. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Di – JAKARTA Perihal : Penyampaian Petunjuk Teknis DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006
Sehubungan
dengan
telah
diterbitkannya
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
124/PMK.02/2005 Tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Pemanfaatan DAK bidang infrastruktur Jalan, Irigasi dan Air Bersih sebagaimana terlampir Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
SEKRETARIS JENDERAL T.t.d. Roestam Sjarief Tembusan disampaikan Kepada Yth. 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan) 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air 3. Direktur Jenderal Bina Marga 4. Direktur Jenderal Cipta Karya 5. Kepala Biro Perencanaan dan KLN
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 607 / KPTS/M/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006 MENTERI PEKERJAAN UMUM Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 57 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Teknis Terkait", dan Pasal 64 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK", perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006;
b.
bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum ;
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377) ; 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437) ; 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T A. 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4571); 1
2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156 ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 11. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong ; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; 13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A); 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 200I tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota per Bidang dari Departemen/LPND; 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2005 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2006.
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006
KESATU
:
Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta Lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
:
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam Pemanfaatan Program dengan Dana Alokasi Khusus bidang Infrastruktur.
KETIGA
:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat: 1. Menteri Keuangan RI ; 2. Para Gubernur seluruh Indonesia; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum ; 4. Inspektur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum; 5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ; 6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 7. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum / Kimpraswil 8. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan; 9. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan 10. Para Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2005 An. MENTERI PEKERJAAN UMUM, SEKRETARIS JENDERAL t.t.d. ROESTAM SJARIEF
DAFTAR ISI PENDAHULUAN………………………………………………………………………………….…1 1. Latar Belakang ……………………………………………………………..……………….1 2. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………………1 a. Maksud………………………………………………………………………………….…1 b. Tujuan……………………………………………………………………………………...1 TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN………………………………………………………2 1. TUJUAN PEMANFAATAN....................................................................................…….2 2. LINGKUP PEMANFAATAN .................... ….. .......................................................…….2 MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN...................................................…….4 1. PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD).......................................................…….4 2. TEKNIS PELAKSANAAN .....................................................................................…….4 3. PEMANTAUAN DAN EV ALUASI ........................................................................…….5 a. Aspek Pemantauan dan Evaluasi....................................................................…….5 b. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi.............................................................…….5 c. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi...........................................................…….7 HAL-HAL KHUSUS.. .................................. .................................................................... …….9 1. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................................................................ ……….9 2. HAL-HAL LAIN .................................................................................................. ……….9 PELAPORAN ... ..................................................................................... .................. ... ….….10 1. WAKTU PELAPORAN.....................................................................................……….10 2. ISI LAPORAN ........................................................................................………………10 3. PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN ...................................................……….11
LAMPI RAN I : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA JALAN KABUPATEN/KOTA LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA IRIGASI LAMPIRAN II : FORM PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR UNTUK PRASARANA AIR BERSIH
i
PENDAHULUAN
1.
I
LATAR BELAKANG Petunjuk Teknis Pemanfaatan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006 disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 33 Tahun 2004 pasal 40 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "Kriteria Teknis Sektor/Kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen Teknis'; dan PP NO.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.02/2005 tanggal 13 Desember 2005 perihal penetapan alokasi dan pedoman umum pengelolaan dana alokasi khusus tahun anggaran 2006 pasal 31 yang menyebutkan bahwa "Menteri Teknis melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang didanai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing"
2.
MAKSUD DAN TUJUAN a.
Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan dan pelaksanaan pemantauan dari segi teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2006
b.
Tujuan Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah: 1. Menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, maupun instansi/ pihak / masyarakat terkait. 2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara Departemen Teknis dan departemen terkait, Dinas teknis di propinsi dan Dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2006.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
1
TUJUAN DAN LINGKUP PEMANFAATAN 1.
II
TUJUAN PEMANFAATAN DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dialokasikan dengan tujuan untuk : 1. Meningkatkan tingkat pelayanan transportasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penanganan prasarana jalan, 2. Meningkatkan tingkat pelayanan jaringan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan melalui penanganan prasarana irigasi, 3. Meningkatkan pelayanan penyediaan Air bersih untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat perdesaan dan perkotaan/ rawan air dan kekeringan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) sederhana.
2.
LINGKUP PEMANFAATAN DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah khususnya yang mendukung program prioritas nasional bidang infrastruktur di bidang prasarana jalan, prasarana irigasi dan prasarana air bersih di perdesaan dan perkotaan. Ruang lingkup pemanfaatannya diarahkan sebagai berikut : 1)
Prasarana jalan diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan berkala/ periodik dan peningkatan prasarana jalan (termasuk jembatan) kabupaten dan kota. Ruas-ruas jalan Kabupaten/ Kota yang dapat dibiayai dengan DAK adalah ruas-ruas jalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/ Walikota sesuai UU No. 38 Tahun 2004 atau Surat Keputusan Gubernur masing-masing Provinsi sesuai UU No. 13 Tahun 1980 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten/ Kota. Adapun ruas-ruas jalan di Kabupaten/Kota pemekaran baru yang statusnya belum ditetapkan oleh Bupati/ Walikota dapat dibiayai dengan DAK setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikota masingmasing.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
2
2)
Prasarana irigasi diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi jaringan irigasi Kabupaten/ Kota dan bangunan pelengkapnya. Prasarana irigasi yang dapat dibiayai dengan DAK adalah jaringan irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota dengan luas daerah irigasi sebesar kurang dari 1000 ha.
3)
Prasarana air bersih diutamakan untuk kegiatan rehabilitasi, optimalisasi, dan pembangunan baru sistem prasarana air bersih bagi masyarakat pada desa/ kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, yang memakai teknologi sederhana di luar jaringan (sistem) PDAM/PAM, dengan cakupan skala desa/ kelurahan yang dikelola masyarakat. Pembangunan prasarana air bersih melalui DAK ini sedapat mungkin dilaksanakan bersama masyarakat dan berdasarkan keinginan/ kebutuhan masyarakat setempat melalui proses pemberdayaan.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
3
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 1.
III
PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF (RD) Berdasarkan penetapan alokasi DAK, Bupati dan Walikota daerah penerima DAK membuat rencana definitif (RD) kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006. Penyusunan rencana definitif (RD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metode pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Prioritas kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam ruang lingkup pemanfaatan yang akan dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota masingmasing.
2.
TEKNIS PELAKSANAAN Pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan sepenuhnya mengacu pada peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum antara lain mencakup SK-SNI, spesifikasi teknis, dokumen kontrak, dan NSPM (Norma, Standar, Prosedur, Manual). Adapun beberapa peraturan atau petunjuk pelaksanaan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum/ Permukiman dan Prasarana Wilayah yang terkait antara lain : •
Petunjuk Teknis No. 013/T/Bt/1995, mengenai petunjuk Teknis Survai dan Perencanaan Teknik Jalan Kabupaten
•
Petunjuk Teknis No. 016/T/Bt/1995, mengenai petunjuk Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten
•
Petunjuk Teknis No. 017/T/Bt/1995, mengenai Gambar Perencanaan Teknis Jembatan Kabupaten
•
Petunjuk Teknis No. 019/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Spesifikasi Umum Jalan dan Jembatan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
•
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
4
•
Petunjuk Teknis No. 024/T/Bt/1995, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Kabupaten
•
Petunjuk Teknis Prasarana Air Minum Sederhana
Pelaksanaan kegiatan diupayakan sedapat mungkin dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat dan sebesar mungkin memanfaatkan bahan dan material setempat/lokal. Dinas-dinas teknis terkait dapat diminta bantuannya untuk memberikan bantuan advis dan rekomendasi teknis.
3.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI a.
Aspek Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan teknis dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 meliputi aspekaspek : 1) kesesuaian rencana kegiatan dalam rencana definitif (RD) dengan arahan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 (untuk bidang jalan Form JL-03, bidang irigasi Form IR-03, bidang Air Bersih Form AB-01), 2) kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana definitif (RD) (untuk bidang jalan Form JL-05, bidang irigasi Form IR-04, bidang Air Bersih Form AB-02), 3) Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak / spesifikasi teknis yang ditetapkan (untuk bidang jalan Form JL-06 dan JL-08, bidang irigasi Form IR-05 dan IR-07, bidang Air Bersih Form AB-03),. 4) Masalah dan Upaya Pemecahan (untuk bidang jalan Form JL-07, bidang irigasi Form IR-06, bidang Air Bersih Form AB-05) 5) Pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan (untuk bidang jalan Form JL-09, bidang irigasi Form IR-08, bidang Air Bersih Form AB-04).
b.
Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemantauan dari segi teknis oleh Departemen Pekerjaan Umum terhadap kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 dilakukan oleh tim Pelaksana Pemantauan (selanjutnya disebut Tim pemantau) sebagai berikut :
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
5
1) Kegiatan pemantauan teknis prasarana jalan Kabupaten akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan dan pengawasan Jalan dan Jembatan (P2JJ) berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Bina Marga. 2) Kegiatan pemantauan teknis prasarana air bersih akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. 3) Kegiatan pemantauan teknis prasarana irigasi akan dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Provinsi / Irigasi Andalan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait di masing-masing provinsi yang bersangkutan, selaku pelaksana pemantauan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pelaksana Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dikoordinasikan lebih lanjut dan dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat) yaitu : 1. Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk prasarana jalan kabupaten / kota, 2. Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk air bersih perdesaan dan perkotaan 3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, untuk prasarana irigasi kabupaten / kota, Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum selaku Koordinator Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum. Tim Koordinasi Pusat berkoordinasi dengan Tim Pemantau melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
6
c.
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Tim Pemantau di setiap propinsi berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (sesuai KMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XI, Pasal 29). Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, instansi pelaksana kegiatan / proyek DAK di darah berkoordinasi dalam pengisian form pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan dan Lampiran II untuk prasarana irigasi, lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan) sebagai bahan data penyusunan Laporan Triwulanan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Pelaksana Pemantauan, maka Bupati/Walikota menyampaikan tembusan Laporan Triwulanan kepada Tim Pemantau di masing-masing propinsi sesuai dengan bidang prasarananya. Tim Pemantau menyampaikan laporan evaluasi triwulanan berdasarkan laporan triwulanan dari kabupaten/kota, dengan status per akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember 2006 kepada Koordinator Pelaksana Pemantauan (Tim Koordinasi Pusat). Evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 oleh Koordinator Pelaksana Pemantauan dilakukan pada akhir bulan Juli 2006 dan Januari 2007 berdasarkan Laporan triwulanan yang disampaikan Tim Pemantau, dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Pusat. Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum merumuskan hasil evaluasi Laporan Semester dan Laporan Akhir Tahun selambatlambatnya pada akhir bulan Agustus 2006 dan Februari 2007 sebagai laporan Menteri Pekerjaan Umum kepada Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Koordinasi Pusat Departemen Pekerjaan Umum bersama-sama tim koordinasi pusat lintas departemen melakukan evaluasi atas jalannya pelaksanaan pemantauan dan pemanfaatan DAK tahun 2006. Hasil evaluasi pelaksanaan pemanfaatan DAK tahun 2006 beserta kelengkapan data dan laporan daerah akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK pada tahun berikutnya.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
7
ALUR KOORDINASI PEMBINAAN TEKNIS, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PEMANFAATAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR TAHUN 2006
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
8
HAL-HAL KHUSUS 1.
IV
PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur tahun 2006 dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus mengacu pada: a. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 2000 b. Keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya. c. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. d. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257 Tahun 2004 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi.
2.
HAL-HAL LAIN Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk Teknis ini akan diatur tersendiri dalam ketentuan lain.
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
9
PELAPORAN
1.
V
WAKTU PELAPORAN Bupati dan Walikota yang menerima DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 menyampaikan Laporan Triwulanan yaitu status kemajuan pekerjaan (progress) pada akhir bulan Maret, Juni, September; dan Desember 2006 yang berisikan laporan tentang pelaksanaan DAK Tahun 2006 yang disampaikan selambat-Iambatnya pada minggu kedua bulan April, Juli, Oktober; dan Januari. Kelalaian dalam menyampaikan laporan triwulanan sebagaimana disebutkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Tahun Anggaran berikutnya.
2.
ISI LAPORAN Laporan Triwulanan (sesuai PMK. No. 124/PMK.02/2005, Bab XII, Pasal 32) dengan dilampiri data-data: rencana definitif (RD) beserta perubahannya, form-form isian pemantauan teknis (Lampiran I untuk prasarana jalan, Lampiran II untuk prasarana irigasi, dan lampiran III untuk prasarana air bersih perdesaan/ perkotaan). Rangkuman Laporan Triwulanan yang disampaikan oleh Tim Pemantau berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh Kabupaten/ Kota di propinsi masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester yang disampaikan Koordinator Pelaksana Pemantauan berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Triwulanan dari seluruh propinsi sesuai jenis prasarana masing-masing disertai uraian permasalahan dan kendala pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 beserta tindak lanjut yang telah dilakukan. Laporan Semester dan Akhir Tahun Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2006 berisikan rangkuman dan evaluasi Laporan Semester seluruh bidang/ prasarana/ propinsi
Juknis Bidang Infrastruktur Tahun 2006
10
3.
PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN Laporan Triwulanan dari Bupati dan Walikota disampaikan kepada : 1.
Menteri Pekerjaan Umum c.q. Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Dengan tembusan kepada :
2.
•
Direktur Jenderal Bina Marga
• •
Direktur Jenderal Cipta Karya Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Menteri Keuangan C.q. Dirjen. Anggaran Perbendaharaan
dan
Perimbangan
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 3.
Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen. Bina Bangda Jl. Taman Makam Pahlawan No.20 Kalibata Jakarta Selatan 12740
Keuangan
dan
Dirjen
