Ayu Erlinna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Vol. 1 No. 01 Desember 2015

Kajian Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DI Yogyakarta Ayu Erlinna Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Email: [email protected] Abstract PDAM Tirta Handayani as enterprises in Gunung Kidul who serve public in drinking water may be said that have not been work optimally. Based on data from the MDG Roadmap DIY in 2012, PDAM Tirta Handayani has an installed capacity of 474 l / sec, home connection 36 .545 units as well as coverage of new services capable of reaching 26.75%. Most of the people in Gunung Kidul use river water, springs, and wells drilled as the source of their drinking water. Satker Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) DI.Yogyakarta in cooperation with the Regional Government of the province of DI. Yogyakarta seeks to facilitate the public in Gunung Kidul district in facilitating drinking water through the Rural Water Development System (SPAMDES). However, there are still some obstacles in SPAMDES programs that need to be assessed so as to make the program sustainable until next year. Keywords: SPAMDES, drinking water, Gunung Kidul Abstrak PDAM Tirta Handayani sebagai BUMD di Kabupaten Gunung Kidul yang melayani masyarakat dalam bidang air minum dapat dikatakan belum mampu bekerja secara optimal. Berdasarkan data dari Roadmap MDGs DIY pada tahun 2012, PDAM Tirta Handayani memiliki kapasitas terpasang sebesar 474 l/dtk, sambungan rumah sebanyak 36.545 serta cakupan pelayanan baru mampu mencapai angka 26,75%. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunung menggunakan menggunakan air sungai, mata air, serta sumur bor sebagai sumber air minum mereka. Satker Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) bidang Air Minum provinsi DI. Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah provinsi DI. Yogyakarta berusaha untuk memfasilitasi masyarakat di kabupaten Gunung Kidul dalam mempermudah mendapatkan air minum melalui program Sistem Pengembangan Air Minum Perdesaan (SPAMDES). Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam program SPAMDES yang perlu dikaji sehingga mampu menjadikan program tersebut berkelanjutan hingga tahun berikutnya. Kata Kunci: SPAMDES, air minum, Gunung Kidul

1 - 42

JURNAL INFRASTRUKTUR


1. PENDAHULUAN Cakupan pelayanan air minum di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sudah cukup tinggi, namun untuk meningkatkan dan mempertahankan pelayanan yang telah ada perlu disiapkan suatu rencana strategis kegiatan yang seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mencapai pelayanan air minum yang optimal untuk masyarakat proivinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan ketersediaan sumber air baku untuk air minum yang handal dan didukung dengan ketersediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mampu menyediakan air minum yang memenuhi kebutuhan baik kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Berikut adalah data terkait insfrastruktur SPAM yang telah ada di Provinsi DIY pada tahun 2012 (Tabel 1).

Tabel 1. Pelayan SPAM Provinsi DIY (Sistem Perpipaan) Tahun 2012

No

Kota/ Kab

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kapasitas Terpasang

Sambungan Rumah

Cakupan Pelayanan

(l/dt)

(unit)

(%)

PDAM

SPAMDES

PDAM

SPAMDES

PDAM

SPAMDES

392.967

550

-

33.65

-

42,96

-

1.105.317

271

215

21.387

22.872

9,67

10,34

Bantul

921.682

258

134

15.903

10.550

8,62

5,72

Gunungkidul

682.924

474

184

36.545

12.229

26,75

8,95

Kulon Progo

393.211

205

66

12.502

3.738

15,89

4,76

1.758

599

120.012

49.399

17,16

7,95

1

Yogyakarta

2

Sleman

3 4 5

Total

3.496.100

Sumber: Roadmap MDGs DIY: PAMMASKARTA DIY Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan PDAM Tirta Handayani untuk kabupaten Gunung Kidul baru mampu mencapai 26,75%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebanyak 74,25% warga harus mampu memenuhi kebutuhan air minum mereka secara mandiri. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Satuan Kerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) DI. Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk memfasilitasi warga dalam memenuhi kebutuhan air minum mereka. Salah satu program yang dilaksanakan adalah Sistem Pengembangan Air Minum Perdesaan (SPAMDES). Dalam program SPAMDES, masyarakat penerima bantuan dari pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengelola sistem yang telah dibangun. Untuk itulah tersedianya kelompok kerja menjadi syarat utama dalam pengajuan proposal untuk bantuan SPAMDES. Namun demikian meskipun telah terbentuk kelompok kerja, program SPAMDES belum dapat berjalan secara efektif di beberpa dusun di Kabupaten Gunung Kidul. Kendala bukan hanya disebabkan karena faktor teknis tetapi juga faktor non teknis, diantaranya sumber daya manusia yang belum mumpuni untuk mengelola SAMDES yang telah terbangun. Tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah mengidentifikasi kendala yang ada pada SPAM Perdesaan di kabupaten Gunung Kidul, serta memberikan rekomendasi solusi terhadap permasalahan yang ada pada SPAM Perdesaan di Kabupaten Gunung Kidul.

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Kabupaten Gunung Kidul Gunung Kidul merupakan sebuah kabupaten di provinsi DI. Yogyakarta dengan ibukota Wonosari. Secara administratif Kabupaten Gunung Kidul terdiri dari 18 kecamatan dengan luas wilayah 1.485,36 Km2 (Tabel 2). Tabel 2. Luas Kecamatan di Kab. Gunung Kidul Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kecamatan

Panggang Purwosari Paliyan Saptosari Tepus Tanjungsari Rongkop Girisubo Semanu Ponjong Karangmojo Wonosari Playen Patuk Gedangsari Nglipar Ngawen Semin Luas Keseluruhan

Luas (Km2) 99,8 71,76 58,07 87,83 104,91 71,63 83,46 94,57 108,39 104,49 80,12 75,51 105,26 72,04 68,14 73,87 46,59 78,92

Desa

Pedukuhan

6 5 7 7 5 5 8 8 5 11 9 14 13 11 7 7 6 10

44 32 50 60 83 72 100 82 106 119 104 103 101 72 67 53 67 116

1.485,36

Sumber: Gunung Kidul Dalam Angka 2013


1 - 43


Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, Kabupaten Gunung Kidul memiliki hambatan utama berupa kondisi topografi wilayahnya yang berbukit-bukit sehingga menyulitkan pembangunan jaringan perpipaan oleh PDAM Tirta Handayani. Dikarenakan hal tersebut sebagian besar masyarakat memanfaatkan sumber air bawah tanah untuk digunakan sebagai air minum mereka. 2.2. Sistem Penyediaan Air Minum Di dalam PP No 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dikatakan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. SPAM sendiri dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan serta bukan jaringan perpipaan yang meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air. Air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/ pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/ IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

dengan tetap mempertimbangkan aspek komersial, namun segala urusan didalamnya sepenuhnya terserah kepada anggota masyarakat yang bersangkutan. Tipe C: Kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek yang menyangkut air minum berada di tangan anggota masyarakat. Mulai dari tahapa awal identifikasi kebutuhan pelayanan air minum, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, hingga pengelolaan operasioanl. 2.3. Satker PAMS DI. Yogyakarta Berdasarkan SK Nomor 052/KPTS/PAMS-DIY/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Satuan Kerja Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) DI. Yogyakarta (Gambar 1) disebutkan bahwa Satker PAMS DIY memiliki tugas pokok untuk mendukung Pemerintah Daerah, Kabupaten/ Kota dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DI. Yogyakarta dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan bidang penyediaan air minum dan sanitasi di daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi yang memadai, mudah, murah serta terjangkau oleh MBR dan mendorong perwujudan kondisi lingkungan yang sehat, tertib, tertata dan terencana.

Sementara itu, pengembangan SPAM memiliki pengertian sebagai kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, dan hukum)dalam kesatuan yang utuh untuk melkasanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik Penyusunan kebijakan pelaksanaan pengelolaan air minum mempunyai tiga pendekatan pengelolaan yaitu pengelolaan berbasis lembaga (Tipe A), kombinasi dari pengelolaan berbasis lembaga dan pengelolaan berbasis masyarakat (Tipe B), serta pengelolaan berbasis masyarakat (Tipe C). Tipe A: Pengelolaan Berbasis Lembaga Pengambil keputusan tertinggi dalam sistem manajemen ini adalah lembaga. Perumusan rencana, rancangan, operasi, dan pemeliharaan dikendalikan oleh suatu lembaga. Contoh lembaga Tipe A antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Kebersihan, dan Perusahaan Daerah Air Limbah. Tipe B: Pengelolaan Masyarakat

Bersama

Lembaga

dan

Pendekatan Tipe B ini merupakan kerjasama antara suatu lembaga dengan masyarakat. Kerjasama didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak 1 - 44


Gambar 1. Struktur Organisasi Satker PAMS DI. Yogyakarta Sumber: POK TA. 2014, Ditjen Cipta Karya, DI. Yogyakarta 3. METODE PENELITIAN Tulisan ini merupakan pengamatan langsung dilapangan, dimana peneliti mengamati objek secara langsung dan berperan serta selama 2.5 bulan yaitu pada tanggal 5 Agustus - 30 Oktober 2015. Penelitian juga dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka yang memusatkan isu-isu penting terkait peran masyarakat dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDES) di Kabupaten Gunung Kidul provinsi DI. Yogyakarta.


Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan fenomena sosial dari implementasi SPAMDES di Kabupaten Gunung Kidul provinsi DI. Yogyakarta. Selanjutnya memberikan rekomendasi solusi terhadap kendala yang terdapat pada program SPAMDES. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada tahun anggaran 2015-2019 Satker PAMS DI.Yogyakarta melaksanakan program baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat di provinsi DI. Yogyakarta. Berikut adalah tabel program baru yang dilaksanakan oleh Satker PAMS DI. Yogyakarta (Tabel 3).

dibangunnya reservoir; D. Memiliki daftar tunggu warga yang bersedia untuk menggunakan jaringan air minum yang sudah diberikan; E. Belum mendapatkan jaringan air minum dari PDAM setempat. Sedangkan mekanisme pelaksanaan SPAMDES dilakukan mulai T-1 (tahun sebelum kegiatan pembangunan dikerjakan) dan dikerjakan secara kontraktual dengan kontraktor pelaksana hingga pekerjaan selesai, yaitu pengelolaan SPAMDES.

Tabel 3. Program Bidang Air Minum Satker PAMS DI. Yogyakarta TA. 2015-2019 No

Program Bidang Air Minum Satker PAMS DIY TA. 2015-2019

1

SPAM PDAM Terfasilitasi

2

SPAM Non PDAM Terfasilitasi

3

SPAM Perkotaan

4

SPAM Kawasan Khusus

5

SPAM Berbasis Masyarakat

6

SPAM Regional

Sumber: Satker PAMS DI. Yogyakarta, 2015 SPAM Non PDAM Terfasilitasi memiliki pengertian sebagai bantuan program SPAM jaringan perpipaan kepada masyarakat (setiap dusun/desa) tanpa melalui PDAM dengan dana APBN melalui Satker PAMS DI. Yogyakarta dan biasa disebut dengan SPAMDES. Detail kegiatan yang dilaksanakan yaitu: A. Pembangunan unit air baku (intake, pipa transmisi, aksesoris, dan lainnya); B. Unit produksi (IPA, broncapturing, sumur bor, dan lainnya); C. Pengadaan pompa dan mekanikal elektrikal;

Gambar 2. Mekanisme Pelaksan SPAMDES Satker PAMS DI. Yogyakarta Sumber: Satker PAMS DI. Yogyakarta, 2015

D. Pengadaan unit distribusi utama;

4.1. Pengajuan Proposal

E. Monitoring dan evaluasi

Pengajuan proposal bantuan SPAMDES dibuat oleh Kepala Dusun yang membutuhkan bantuan ditujukan kepada Satker PAMS DI. Yogyakarta Bidang Air Minum. Secara garis besar proposal berisikan data kondisi lokasi (dusun/desa) yang akan mendapatkan jaringan perpipaan beserta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

Untuk mendapatkan bantuan SPAMDES dari Satker PAMS DI. Yogyakarta, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan, yaitu: A. Memiliki sumber air baku (sungai, mata air, sumur bor); B. Memilki kelompok kerja yang akan mengelola jaringan air minum; C.

Memiliki lahan yang bersedia untuk diserahterimakan kepada Pemda sebagai lokasi

4.2. Verifikasi Lokasi Verifikasi lokasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Satker PAMS DI. Yogyakarta setelah mendapatkan proposal dari dusun/ desa calon penerima bantuan. Kegiatan survey yang dilaksanakan, yaitu: JURNAL INFRASTRUKTUR

1 - 45


A. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Balai Desa/ Kecamatan) untuk mendapatkan perizinan dan informasi terkait gambaran umum lokasi yang akan di verifikasi; B. Memetakan jalan yang akan dibangun jaringan transmisi dan distribusi menggunakan GPS untuk mengukur besar sudut, koordinat dan ketinggian lokasi; C. Mengukur panjang jalan yang akan dipasangi jaringan SPAMDES menggunakan meteran manual atau measuring wheel; D. Mengukur perbedaan tinggi profil jalan yang akan dipasangi pipa transmisi menggunakan theodolit. 4.3. Perhitungan RAB dan Asesoris Perhitungan RAB beserta asesoris yang dibutuhkan dilakukan setelah selesai verifikasi lokasi. Dana yang dianggarkan untuk satu SPAM berkisar antar 500 juta – 600 juta rupiah, disesuaikan dengan kebutuhan dusun/desa calon penerima bantuan. 4.3. Pelelangan Proses pelelangan dilaksanakan secara umum oleh POKJA tersendiri yang sudah dibentuk oleh Kepala Satker. Kontraktor pemenang lelang selanjutnya harus berkoordinasi dengan Tim Teknis Satker PAMS Di. Yogyakarta untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan waktu yang disepakati. 4.4. Pelaksanaan Konstruksi Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran. Dikerjaan oleh kontraktor pemenang lelang dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4.5. Pengelolaan Pengelolaan bangunan SPAM menjadi tanggungjawab kelompok kerja yang telah dibentuk oleh Kepala Dusun/ Desa dengan pengawasan dan pendampingan oleh Satker PAMS DI. Yogyakarta. Namun demikian dikarenakan keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dalam mengelola membuat beberapa SPAMDES yang telah terbentuk di DI. Yogyakarta mangkrak (tidak beroperasi) dan terbengkalai. 4.6. Kendala Pelaksanaan SPAMDES Dalam pelaksanaan atau implementasi sebuah program terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat/ kendala yang mengakibatkan program tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kendala yang dihadapi dapat berupa hal teknis maupun non teknis. 1 - 46


Pada program SPAMDES di Kabupaten Gunung Kidul, sebagian besar kendala berupa faktor non teknis, diantaranya yaitu: A.

Proses serah terima tanah hibah (lokasi dibangunnya reservoir) milik warga kepada Pemerintah Daerah;

B. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola SPAMDES. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga yang menjadi pengurus di kelompok kerja belum memiliki ilmu terkait manajemen/ pengelolaan yang baik; C. Sebagian besar massyarakat di Kabupaten Gunung Kidul masih menganggap air adalah sesuatu yang dapat diperoleh secara gratis, sehingga masyarakat sedikit keberatan terhadap masalah pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk operasional SPAMDES. 4.7. Rekomendasi Pelaksanaan SPAMDES Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan penulis terhadap kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan SPAMDES antara lain: Serah terima tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi dibangunnya reservoir dapat dimasukkan kedalam salah satu persyaratan yang harus dilengkapi warga pada saat pengajuan bantuan SPAMDES. Untuk melegalkan persyaratan tersebut Pemerintah Daerah/ Satker PAMS DI. Yogyakarta disarankan membuat formulir kesediaan pemilik tanah untuk menyerahkan tanah kepada Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh pemilik tanah beserta aparatur Pemda yang berwenang. A. Pelatihan dan pendampingan kepada kelompok kerja untuk mengelola SPAMDES dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan kualitas SDM terkait pengelolaan teknis maupun finansial yang harus dilakukan oleh kelompok kerja. Satker/ Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Universitas ataupun Konsultan Individual untuk menjadi Fasilitator yang bertugas untuk mengajarkan dan membimbing anggota kelompok kerja terkait perawatan alat agar dapat beroperasi dengan baik serta sistem pengelolaan yang harus digunakan agar nilai investasi yang sudah ada dapat berkembang dan memberikan keuntungan bagi kelompok kerja.. B. Memberikan sosialisasi dan pengertian kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul terkait pentingnya pengelolaan air bersih karena merupakan SDA yang harus dijaga agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Sosialisasi dapat dilaksanakan melalui workshop maupun kumpul warga di Balai Desa dengan menghadirkan narasumber.


5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Dari kajian dapat diambil kesimpulan secara umum berkenaan dengan kendala dan rekomendasi yang dihadapi dalam pengelolaan SPAMDES, antara lain bahwa minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola SPAMDES dapat ditingkatkan melalui pelatihan serta pendampingan oleh Pemerintah Daerah/ Satker PAMS DI. Yogyakarta secara berkala kepada kelompok kerja. 5.2. Saran Dalam mewujudkan keberlanjutan suatu program diperlukan kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk memberikan fasilitas sarana prasarana serta membimbing masyarakat untuk mengelola aset yang telah diserahkan kepada mereka. Sedangkan masyarakat memiliki kewajiban untuk menggunakan aset dengan baik dan benar sesuai peruntukkan serta menjaga aset agar dapat digunakan hingga periode desain peruntukkan. Daftar Pustaka Ditjen Cipta Karya,”POK Tahun Anggaran 2014 provinsi DI. Yogyakarta”, 2015 Gunung Kidul Dalam Angka, BPS, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. POK TA. 2014, Ditjen Cipta Karya, DI.Yogyakarta Satker PAMS 2015. Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi DI. Yogyakarta, 2015 Satmoko Yudo, ”Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat”, BPPT, 2005.


1 - 47

Ayu Erlinna. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Recommend Documents